AUDIT PROGRAM NUSP-2 BPK RI
Disampaikan dalam rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
1
Badan Pemeriksa Keuangan 2
• BPK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA • PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA OLEH BPK MELIPUTI SELURUH UNSUR KEUANGAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
• PEMERIKSAAN TERDIRI DARI PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
JENIS PEMERIKSAAN KEUANGAN
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
OPINI
KINERJA
PEMERIKSAAN ATAS ASPEK EKONOMI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
TUJUAN TERTENTU
PEMERIKSAAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM PEMERIKSA AN KEUANGAN DAN KINERJA
KESIMPULAN
1. KESESUAIAN DGN SAP • PP 24/2005 & PP 71/2010
2. EFEKTIFITAS SPI • ADA DAN DIIMPLEMENTASIKAN
3. PEMBATASAN LINGKUP AUDIT • KECUKUPAN BUKTI, AKSES DATA/INFORMASI
4. MATERIALITAS • PENGARUH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
WTP
• WAJAR TANPA PENGECUALIAN (UNQUALIFIED OPINION)
WDP
• WAJAR DGN PENGECUALIAN (QUALIFIED OPINION)
TW
• TIDAK WAJAR (ADVERSE OPINION)
TMP
• TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT (DISCLAIMER OPINION)
1. Kebijakan Audit Terhadap Pelaksanaan Program 2. Tujuan Audit NUSP-2 3. Lingkup Audit Program dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan Hasil Pelaksanaan 4. Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dasar Hukum Pemeriksaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2016.
a.
Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017; dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2015.
Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Loan 3211-INO Tahun 2016 Pada
Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk Mencapai Tujuan Audit tersebut hal yang perlu dipertimbangkan: 1. Penilaian atas sistem pengendalian intern dan
kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum berkaitan dengan pengeluaran dan transaksi lainnya termasuk dalam pengelolaan imprest account dan Statement of Expenditures (SOE);
2.
3.
Penilaian atas kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan prosedur imprest account. Penilaian atas kepatuhan pelaksanaan proyek dengan perjanjian pinjaman dan ketentuan yang ditetapkan oleh ADB.
a.
Lingkup Audit atas Perencanaan : Up Date Data Base Penentuan Lokasi Permukiman Kumuh; Rencana Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur; Kelengkapan Dokumen dari Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat tentang kesiapan lokasi dan anggaran yang dibutuhkan.
b. Lingkup Audit atas Pelaksanaan : Penyusunan DED; Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pengujian Pertangungjawaban Keuangan Pelaporan Keuangan dan Fisik
c. Lingkup Audit atas Pemanfaatan Hasil Pelaksanaan:
Pekerjaan Fisik Selesai Tepat Waktu Hasil Pekerjaan di Manfaatkan Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaannya
Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: •
•
•
Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Belum Optimal Pembayaran Pekerjaan Jalan Paving, Drainase, Penerangan Jalan Umum, dan Persampahan Kelurahan Manyangan Kota Pasuruan Belum Tertib Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan NUSP-2 pada Tiga Kabupaten/Kota Belum Sepenuhnya Sesuai Pedoman dan Kondisi Sebenarnya
Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: • Pelaksanaan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kumuh Pada Lima Kabupaten/Kota Belum Terealisasi Sebesar Rp8.500.000.000,00 • Pembayaran Bunga dan Commitment Charge atas Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Perkotaan/NUSP-2 ADB Loan 3122-INO Membebani APBN Sebesar Rp2.083.272.006,21 atau Ekuivalen dengan USD153.913,41
Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: • Biaya Kontingensi Jasa Konsultansi (Consulting Service) atas Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Perkotaan/NUSP-2 ADB Loan 3122-INO Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4.098.111.500,00 • Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp11.693.000,00 dan Paket Meeting Sebesar Rp11.310.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut No.
I
LHP Tahun
Jumlah Rekomenda si
4
Sesuai
Belum Sesuai/ Selesai
Belum Ditindaklanjuti
Tidak Dapat Ditindaklanj uti
8
0
0
8
0
3
7
0
0
7
0
7
15
0
0
15
0
SPI Tahun 2016
II
Jumlah TP
Kepatuhan Tahun 2016 Total
Komitmen Kementerian dan pelaksana kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Review Berjenjang Peningkatan Kapasitas SDM Monitoring dan Evaluasi
19
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
