BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN WAKIL KETUA BPK-RI, DALAM RANGKA PERESMIAN PERWAKILAN BPK-RI DI JAMBI 27 AGUSTUS 2007 Yth. Gubernur Provinsi Jambi; Yth. Saudara-Saudara Anggota Muspida Provinsi Jambi; Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi; Yth. Saudara-Saudara Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Jambi; Yth. Saudara-Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jambi; Yth. Saudara-Saudara Para Pejabat di Provinsi Jambi; Yth. Para Tokoh Masyarakat dan Hadirin Sekalian; Rekan kami Anggota BPK, Struktural BPK, para pegawai di lingkungan BPK serta para hadirin yang terhormat. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat pada acara peresmian Kantor Perwakilan BPK-RI di Jambi. Perwakilan Jambi merupakan perwakilan BPK yang ke-23. Pembukaan Kantor Perwakilan ini adalah dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 pasal 23 G dan
1
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Selain itu sesuai dengan bunyi pasal 23E UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Atas dasar itu BPK wajib untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Daerah secara sungguh-sungguh. Hanya dengan melakukan pemeriksaan yang bebas dan mandirilah dapat diwujudkan transparansi dan akuntabilitas fiskal yang merupakan elemen pokok pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (’clean government and good governance’). Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah. Saudara-saudara para hadirin yang kami hormati, Sebentar lagi kami akan meresmikan pembukaan kantor perwakilan BPK di Jambi ini. Pembukaan perwakilan BPK ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat segera terwujud. Dengan diresmikannya perwakilan ini, maka pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Provinsi Jambi akan dilakukan oleh kantor perwakilan ini dan bukan lagi oleh Kantor Perwakilan BPK di Palembang. Saudara-saudara para hadirin yang kami hormati, Sejalan dengan dibentuknya Kantor Perwakilan BPK di Jambi ini pimpinan BPK memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota setempat. Tujuan dari pendelegasian kewenangan seperti ini adalah untuk memudahkan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dan mempercepat penyampaian LHP kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan agar tercipta hubungan kerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing antara BPK
2
dengan penanggung jawab entitas di daerah atau wilayah setempat dalam rangka meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah. Laporan Pemeriksaan BPK diserahkan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk kepada Lembaga-Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah, yakni, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Kedua Lembaga Perwakilan Rakyat itu merupakan pemegang hak budget di daerahnya masing-masing. Laporan yang sama disampaikan kepada Pemerintah Daerah serta auditee untuk melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi ataupun mengganti kerugian negara. Dalam era transparansi dewasa ini, Laporan Pemeriksaan BPK juga terbuka untuk umum agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja dari pemimpin di daerahnya. Saudara-saudara para hadirin yang terhormat, Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Kewenangan luas yang diberikan tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan agar dapat memanfaatkan potensi daerah bagi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah yang lebih dekat dengan rakyat setempat tentu lebih mengetahui aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Sejalan dengan lebih banyaknya tugas pemerintahan yang dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka semakin besar dana yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Porsi APBN yang diserahkan kepada daerah telah meningkat dengan pesat. Dewasa ini lebih kurang sepertiga dana APBN telah disalurkan ke daerah. Dana itu ditransfer
ke daerah dalam bentuk
Dana
Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang. Otonomi daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah, DPRD serta politisi daerah untuk membuktikan diri apakah rakyat didaerahnya lebih makmur dibawah sistem sekarang atau dibawah sistem yang sentralistis dimasa lalu. Seberapa besar porsi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Khusus untuk provinsi Jambi kami melihat telah terjadi perubahan yang baik setelah diberlakukannya otonomi daerah, namun demikian masih 3
perlu usaha yang lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain. Saudara-saudara yang kami hormati, Tiga Paket Undang-Undang Keuangan Negara masing-masing UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara telah merombak secara mendasar struktur anggaran negara (APBN dan APBD), penyimpanan kas negara maupun cara dan jadwal pertanggungjawaban serta pemeriksaannya. Salah satu aspek penting dari perubahan struktur anggaran negara adalah diwajibkannya Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk menyusun anggaran (APBN dan APBD) dengan pendekatan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Artinya, setiap sen dana yang dialokasikan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun dengan hasil yang diharapkan dapat dicapai. Anggaran berbasis kinerja memerlukan pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan standar analisa belanja, standar biaya, dan indikator kinerja yang rasional. Penyusunan anggaran yang berbasis kinerja menuntut peningkatan kemampuan pengelola Keuangan Daerah dalam menilai setiap sen dari alokasi APBD pada pencapaian tujuan pelayanan umum. DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menjabarkan secara terpadu tentang arah serta sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan Rakyat di daerahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Hasil audit BPK menggambarkan bahwa hingga saat ini pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah masih kurang memuaskan karena belum transparan dan belum akuntabel. Setidaknya ada dua alasan penyebab hal tersebut. Penyebab pertama adalah karena laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kita belum disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baku. Setelah 60 tahun merdeka Indonesia baru memiliki SAP yang diintrodusir pada tanggal 13 Juni 2005 sehingga masih perlu disosialisasikan kepada para penggunanya dan pada tahun 2008 4
seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota sudah harus menggunakan SAP (PP No. 24 Tahun 2005) sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Alasan lainnya adalah karena masih terbatasnya sumber daya manusia dibidang keuangan negara maupun dibidang pengawasan yang ada didaerah yang benar-benar menguasai SAP dan memiliki kemampuan teknis untuk menerapkannya. Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntasi Pemerintah yang diterima umum. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dibidang keuangan, dianjurkan agar Pemerintah Daerah dapat merekrut tenaga-tenaga akuntan yang baru atau bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada didaerahnya, terutama yang memiliki jurusan ilmu akuntansi untuk melatih dan mendidik tenaga-tenaganya dibidang pengelolaan serta pengawasan keuangan daerah. Saudara-saudara sekalian, Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, pada awal tahun ini, tepatnya 7 Maret 2007 telah diluncurkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2007 tentang Stándar Pemeriksaan Keuangan Negara yang merupakan panduan/pedoman bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu BPK saat ini sedang menyusun Peraturan mengenai Majelis Kehormatan dan Kode Etik Pemeriksa yang merupakan panduan bagi anggota BPK dan auditor dalam berperilaku. Dengan diluncurkannya peraturan-peraturan ini diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas dan pemeriksa lebih independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, para hadirin yang terhormat, Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menghimbau kepada saudara-saudara Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kiranya dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Keuangan negara di daerahnya masingmasing. 5
Kepada Pimpinan dan para Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kami mengharapkan agar dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK secara optimal dalam rangka melaksanakan hak budget dan hak kontrol saudara-saudara. Kepada para akademisi, pers, LSM dan masyarakat kami mengharapkan kiranya dapat membantu mengawasi pelaksanaan APBD di daerah masing-masing supaya berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat. Khusus kepada jajaran Perwakilan BPK di Jambi saya harapkan untuk memelihara dan merawat dengan baik gedung ini beserta peralatan kerja yang ada di dalamnya. Saya juga berharap peresmian penggunaan gedung ini dapat meningkatkan kinerja saudara-saudara. Marilah kita membulatkan tekad, membuhulkan niat, menempa semangat juang kita agar BPK dapat semakin berperan dalam mewujudkan good governance dan clean government. Akhirnya
dengan
mengucap
Bismillahirrahmanirrohim
kami
resmikan
pembukaan Kantor Perwakilan BPK di Jambi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dalam pengabdian kita terhadap nusa dan bangsa.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamua’alaikum Wr. Wb. Jambi, 23 Agustus 2007 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua,
H. Abdullah Zainie, SH
6
