BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparasi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan
Universitas Sumatera Utara
dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Seyogyanya dengan kejelasan pembagian urusan antara Pusat dan Daerah, dihitung besarnya beban pengeluaran dari masing-masing tingkat pemerintahan. Secara teoritis, hal ini dapat dihitung apabila untuk setiap urusan kepemerintahan tersebut, baik yang masih di Pusat maupun yang telah di Daerahkan, dapat dihitung standard biayanya (Standar of Spending Assesment). Tetapi ketentuan tentang Standar Biaya ini paling tidak berlaku secara nasional, hingga hari ini belumlah di buat. Dengan demikian, secara teoritis, disentralisasi ini belum memiliki perhitungan yang valid. Implikasinya, dalam menetapkan besarnya uang yang harus di Daerahkan dalam rangka pembiayaan beban pengeluaran ini pun dilakukan tanpa memperhitungkan ukuran beban pembiayaan yang telah akurat tersebut. Berbagai jenis dana transfer, khususnya DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana transfer terbesar, pada
akhirnya
dialokasikan
dengan
menggunakan
variabel-variabel
yang
diperkirakan dapat “mewakili (memprestasikan) kebutuhan fiskal” suatu daerah. Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating sesources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peranan penting anggaran.
Universitas Sumatera Utara
Penganggaran sektor publik dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah diabuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan manajerial plan for action yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendaliaan dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.
Universitas Sumatera Utara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini berusaha menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan perkembangan dalam penyusunan anggaran tetapi dengan tidak mengabaikan pengukuran kinerja anggaran baik secara mikro dan makro serta pengukuran kinerja anggaran standar biaya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN
KERJA
PERANGKAT
DAERAH
(RKA-SKPD)
DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan sedikit pengetahuan penulis maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang? 2. Bagaimana proses perencanaan strategis dalam menyusun Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang? 1.3 Batasan Masalah Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis mencoba untuk membuat batasan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : “Masalah difokuskan terhadap proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja (RKA-SKPD) dan Strategi Penyusunan Anggaran Satuan Kerja
Universitas Sumatera Utara
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011”. 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian terhadap pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui Tahap - tahap Penyusunan Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. b. Untuk mengetahui Pengisian Formulir Rencana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. c. Untuk Mengetahui Strategi dalam Penyusunan Anggran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. 1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan pada
pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah : 1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi bahan-bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang sejenis yang berkaitan dengan Prosedur Penyusunan APBD. 2. Bagi peneliti, untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis yang berkaitan dengan Tahap- tahap Penyusunan dan Penetapan Anggaran pada organisasi sektor publik. 3. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah atas cara pengisisan formulir Rencana Anggaran Satuan Unit Kerja.
Universitas Sumatera Utara
