BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan perbankan kini telah menjadi hal yang kian penting dalam kehidupan masyarakat, dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat kini tidak lagi terpisah dengan kebutuhannya akan kegiatan perbankan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kegiatan perbankan dalam masyarakat maka Bank turut mengalami peningkatan keuntungan, maka Bank itu pula dituntut agar berupaya meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu, mengenai defenisi bank itu sendiri dinyatakan Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga ditemui dalam kamus istilah hukum Fockema Andrea yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti
1
2
luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. 4 Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary (perantara dalam hal keuangan) dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bias dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalau berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. 5 Bank dan masyarakat menjalin suatu hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, dimana hubungan tersebut telah menjadi suatu hubungan yang mengakibatkan saling ketergantungan. Masyarakat tanpa Bank akan lumpuh, begitu pula Bank tanpa masyarakat akan mati. Kebutuhan masyarakat akan kegiatan Perbankan sedemikian tingginya, sehingga Bank turut menyemarakannya dengan tingginya persaingan dalam dunia perbankan yang menyebabkan berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh pihak Bank sebagai strategi agar menjadi daya tarik bagi masyarakat agar berminat menjadi nasabahnya. Dengan tingginya persaingan antar bank maka pemerintah merasa perlu dibentuk suatu upaya perlindungan terhadap nasabah bank dengan dibentuknya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini dirasa perlu agar bias meminimalisir kerugian dan hal yang tidak dinginkan lainnya yang mungkin dialami oleh nasabah bank.
4
Fockema Andrea dalam Hermansyah, HukumPerbankanNasional Indonesia, Jakarta:KencanaPrenada Media Group, 2005, hal. 8 5 Rachmadi Usman, Aspek-AspekHukumPerbankan Di Indonesia,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 9
3
Lembaga sejenis Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk secara terpisah dari bank pusat telah dibentuk oleh beberapa Negara seperti di Australia adalah The Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Kanada adalah Office of the Superintendent of financial Institutions (OSFI), Jerman adalah Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), dan lain-lain. Dalam perkembangan perlindungan terhadap nasabah bank, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan lembaga sejenis yang ada pada negara lain sebagai referensi dalam upaya pembentukan konsep Otoritas Jasa Keuangan. 6 Sesuai dengan amanat undang-undang, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan dengan mendasarkan pada salah satu dari lima bentuk pendekatan, yaitu institutional (kelembagaan), functional(fungsional), integrated (terpadu), twin peak (dua lembaga), dan an exception (pengecualian). Kelima bentuk struktur pengawasan yang ada dan telah diterima secara luas (worldwide) meskipun tidak ada contoh Negara yang menerapkan sama persis sesuai dengan pendekatan tersebut. Setiap pendekatan tersebut distrukturisasi berdasarkan keunikan sejarah, politik, budaya, perkembangan ekonomi, dan struktur bisnis lokal dalam suatu Negara. 7 Fungsi pengawasan perbankan yang tadinya merupakan tugas dari Bank Indonesia, telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Sesuaidengantujuanberdirinya
Otoritas
Jasa
Keuangan,
maka
semuapengawasandanpengaturan bank akandilakukanolehOtoritas Jasa Keuangan. Sebagailembaga yang berdiri secara independen, Otoritas Jasa Keuangan 6
Adrian Sutedi, AspekHukumOtoritasJasaKeuangan, Jakarta:RaihAsaSukses, 2014, hal.
310 7
Op.Cit,, hal. 5
4
diharapkan
mampu
menanganipermasalahan-
permasalahandalamskalakecilsehingga Bank Indonesia dapat mengoptimalkan perannya pada aspek makro, yakni industry secara keseluruhan untuk mengurangi resiko krisis keuangan. Sesuai dengan dibentuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidakhanyabertugasmengurusdanmengawasilembagakeuangan, akan tetapi juga memperhatikan
konsumen
dan
masyarakat
sebagai
pengguna
lembaga
keuanganyaitudenganmelakukanperlindunganterhadapkonsumen. Bentukperlindungantersebutdapatberupa: 1. Kewenangan
Otoritas
Jasa
Keuangan
untuk
melakukan
tindakan
pencegahan terhadap kerugian konsumen. 2. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layananpengaduanbagikonsumen yang merasa dirugikan. 3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembelaanhukum. Lingkupkonsumendanmasyarakatdalam Keuangan
tentuialahnasabah
bank,
berkedudukansebagaidebiturmaupunnasabah
Undang-UndangOtoritas baiknasabah bank
Jasa yang yang
berkedudukansebagaikreditur. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang
5
dipersamakan dengan itu. Bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan. Konsekuensi dari usaha bank tersebut lahirlah hubungan-hubungan antara pelaku ekonomi dengan pihak perbankan. Dengan demikian sebagai penyeimbang atas segala persaingan antar bank yang semakin gencar yang mana tidak dapat dipungkiri akan adanya kemungkinan persaingan yang tidak sehat. Maka perlulah Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan
yang
istimewa,
yakni
Otoritas
Jasa
memilikiotoritasuntukmelakukanpembelaan
Keuangan hokum
sepertimengajukantuntutangantirugi yang dialamiolehkonsumen. Persaingan antar bank kian ketat, berbagai macam cara digunakan oleh bank untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin merupakan prinsip dasar dalam perekonomian. Akan tetapi bila dilihat dari sudut pandang yang lain prinsip seperti itu adalah merupakan wujud dari kapitalisme. Apabila prinsip kapitalisme tersebut dibiarkan berkembang maka ketidak adilan pun turut berkembang. Dimana pihak yang kokoh akan semakin kokoh dan pihak yang lemah tetap lemah. Wujud nyata dari bentuk kapitalisme terebut dapat dilihat dari maraknya usaha memperdaya nasabah oleh pihak Bank terutama pada perjanjian baku. Dimana nasabah sebagai pihak yang lemah tidak memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban dan/atau tuntutan pihak Bank yang begitu banyak dan rumit. Berdasarkan paparan di atas, ketentuan yang ada dan perkembangan yang terjadi dalam praktek, serta adanya beberapa masalah yang muncul di dunia hukum perbankan, diantaranya apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam
6
perlindungan Nasabah Bank, lingkup perlindungan nasabah, perlindungan terkait dengan perjanjian baku pada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan
penulis
dan
menyusunnya
di
dalam
skripsi
yang
berjudul“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Bank Setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Studi OJK Kantor Regional V Sumatera, Medan.”
B. Perumusan Masalah Adapun permasalahan-permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: A. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Nasabah Bank? B. Bagaimana
LingkupPerlindunganNasabah
Bank
atasJasa-Jasa
Bank
olehOtoritasJasaKeuangan? C. Bagaimana
PerlindunganNasabah
Bank
olehOtoritasJasaKeuanganterkaitdenganPerjanjian Baku?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Nasabah Bank 2. Untukmengetahui Lingkup Perlindungan Nasabah
Bank atas Jasa-Jasa
Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan 3. Untukmengetahui
bentuk
PerlindunganNasabah
olehOtoritasJasaKeuanganterkaitdenganPerjanjian Baku
Bank
7
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat dalam melakukan penelitian dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoretis Secara teoretis, pembahasan terhadap masalah ini dapat memberikan pemahaman dan pandangan-pandangan baru mengenai perlindungan nasabah bank dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai hak-haknya dalam kegiatan pebankan baik sebelum timbulnya masalah (pencegahan) dan juga setelah adanya masalah (penanggulangan). 2. Manfaat Praktis Secara praktis, pembahasan permasalahan ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.Selain itu juga dapat memberikan sumbangan yuridis yang berkaitan dengan perlindungan nasabah bank setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk
8
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan 8. Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkunganlingkungan yang dihadapinya 9. 1. Jenis Penelitian Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi inipenulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pendekatan
yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan 10. Metode yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data maupun informasi melalui studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional V, Medan. Metode penelitian yuridis empiris 8
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press , Jakarta, 2008, hal. 43. Ibid., hal. 6. 10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra aditya bakti, Bandung, 2004, hal. 112. 9
9
dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Saryo selaku Kepala Sub Bagian Pengawas Bank. 11 2. Metode Pengumpulan Data Oleh karena itu penulis memilih menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Metoede Penelitian Kepustakaan (Library Research) Metode yang digunakan adalah dengan cara memperoleh data tersedia di perpustakaan yang pernah ditulis sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan 12. b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) Dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yakni melakukan wawancara kepada Bapak Saryo selaku Kepala Sub Bagian Pengawas Bank, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional V, Medan. 3. Sumber Data Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis dengan melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (interview). kepadaBapak Saryo selaku Kepala Sub Bagian Pengawas Bank, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional V, Medan. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis yang sebelumnya telah diolah orang lain. Data sekunder terdiri dari: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 11
Tanggal 23-3-2003 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafido Persada, Jakarta, 2007,
12
hal.38.
10
ini, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ), Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan 13. 4. Analisa data Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi 14. Data pada skripsi ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah
proses
kegiatan
yang
meliputi,
mencatat,
mengorganisasikan,
mengelompokkan dan mensintesiskan data selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan, dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskripsi naratif yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada obyek yang alamiah 15.
13
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 13 14 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 251-252 15 Sugiyono,Statistika Untuk Penelitian,Bandung, Alfabeta, 2009,hal. 13.
11
F. Sistematika Penelitian Untuk memudahkanpembahasan skripsi ini, dibuat sistematika secara teratur dalam bagian-bagian yang semuanya saling berhubungan satu sama lainnya. Sistematika atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab dan diantara bab dan diantara bab-bab ini terdiri pula atas sub-bab. Adapun sistematika atau gambaran isi tersebut adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini merupakan pembukaan yang berisikan latarbelakang, permasalahan, tujuanpenulisan, manfaatpenelitian, metodepenulisan, sistematikapenelitian, keaslianpenulisan.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN NASABAH BANK Bab ini menguraikan tentang asas, fungsi, dantujuanperbankan, pengertiandanjasa-jasa
bank,
pengertiandanpenggolongannasabah,
hubunganbankdannasabah, hakdankewajibannasabahbank. BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Bab ini menguriakan tentang latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan, konsep dasar pembentukan otoritas jasa keuangan, independensi otoritasjasa keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan dalam perbankan.
BAB IV
PERLINDUNGAN
NASABAH
BANK
SETELAH
ADANYA
OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERBANKAN STUDI
12
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
KANTOR
REGIONAL
V
SUMATERA, MEDAN Bab
ini
menguraikan
tentang
peranotoritasjasakeuangandalamperlindungannasabah
bank,
lingkupperlindungannasabah
bank
bank
olehotoritasjasakeuangan,
perlindungannasabah
atasjasa-jasa
bank
olehotoritasjasakeuanganterkaitdenganperjanjianbaku. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dari skipsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran penulisan berdasarkan atas uraianuraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini sebelumnya.
G. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Bank Setelah Adanya Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan, Studi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional V Sumatera, Medan” yang diajukan ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan Skripsimengenaiperlindungankonsumenataupunperlindungannasabah bank telah ada yang membahas sebelumnya, akan tetapi penulis kemudian tertarik untuk membahas mengenai perlindungan konsumen ataupun perlindungan nasabah bank atas dasar lahirnya otoritas jasa keuangan yang kemudian mengeluarkan peraturan
13
mengenai
perlindungan
kepada
untukmelakukantindakanpencegahan
nasabah terhadap
menyediakanlayananpengaduanbagikonsumen
bank
berupa kerugian
yang
kewenangan konsumen,
merasadirugikan,
kewenangan untukmelakukan pembelaan hukum serta bantuan penyelesaian sengketa alternatif atas sengketa yang terjadi antara bank dan nasabah bank. Dalam proses pengajuan skripsi ini, penulis harus mendaftarkan judul skripsi ke perpustakaan Fakultas Hukum USU dan dinyatakan telah diperiksa dengan pernyataan tidak ada judul yang sama. Dengan demikian, penulis yakin bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Bank Setelah Adanya Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan, Studi OJK Kantor Regional V Sumatera, Medan” adalah tulisan asli penulis dan belum pernah dibahas sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
