BAB I PENDAHULUAN A.
Latar belakang penelitian Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan
pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan suatu cerminan kinerja perusahaan yang secara keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Namun, bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya menetapkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Dalam sistem self assessment, WP wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: (1) Membayar sendiri pajak yang terutang; (2) Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain; (3) Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah; dan (4) Pembayaran pajak-pajak lainnya (www.pajak.go.id,2015). Sehubungan dengan adanya UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan, tarif PPh terutang badan yang pada tahun 2009 mulai berlaku 1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
sebesar 28% dan mengalami penurunan tarif PPh terutang badan sebesar 25% pada tahun 2010 sampai sekarang. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah dibidang pajak pasti mengarah kepada peningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak (dikutip Syafrida dan Harsha, 2013). Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pada orang pribadi (dikutip Dina dan Putu, 2009). Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut WajibPajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Undang-Undang PPh menganut asas materil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Sesuai dengan ketentuan perpajakan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hokum lainnya (Ismail shinta et al, 2014). Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak badan yang terutang diatur dalam ketentuan PPh Pasal 25. Dalam ketentuan PPh Pasal 25 diatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan (Patric, 2013). Selain itu,
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan
dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan dikelompokkan
menjadi
dua,
yaitu
perbedaan
waktu/sementara/temporer
(timing/temporary differences) dan perbedaan tetap/permanen (permanent differences) dikutip Aprilia dan David (2014). Perbedaan
waktu/sementara/temporer
(timing/temporary
differences)
adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidak samaan waktu
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK (Suandy, 2013:87 dalam Aprilia dan David, 2014). Perbedaan tetap/permanen(permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari (Suandy, 2013:87 dalam Aprilia dan David, 2014) Laporan keuangan komersial memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan fiskal. Laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan atau tanpa memperhatikan ketentuan perpajakan terkait. Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan laba secara fiskal. Laba bersih fiskal adalah dasar pengenaan pajak suatu perusahaan atau disebut juga Penghasilan Kena Pajak (PKP). Koreksi fiskal diperlukan karena adanya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan antara lain dalam hal penggunaan system maupun metode dalam pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dan secara akuntansi pajak. Dalam kasus PT Prima UESA yang bergerak dalam bidang usaha distributor semen padang di Tangerang Selatan. Perusahaan tersebut mengalami peningkatan pembayaran PPh pasal 25. Dimana pada kasus ini terdapat perubahan usaha yaitu terdapat penurunan pendapatan dari hasil penjualan tahun 2013 hingga 2014.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Pendapatan penjualan ini merupakan unsur yang sangat mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan pajak khususnya untuk PPh pasal 25. Namun, dalam hal ini penelitian ini memfokuskan pada perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yaitu secara fiskal dan menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Akuntansi perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 25 yang harus diperhitungkan dan dilaporkan kepada pemerintah apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Maka kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian yang dibentuk sebagai skripsi dengan judul : “Analisis Perubahan Keadaan Usaha Terhadap Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 (Studi Kasus Pada PT Prima UESA)”. B.
Rumusan masalah penelitian Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan
dibahas sebagai berikut : 1.
Bagaimana cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 PT Prima UESA pada Tahun 2013 dan 2014 ?
2.
Apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT Prima UESA pada Tahun 2013 dan 2014 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 ?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
C.
Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Prima UESA pada Tahun 2013 dan 2014. 2. Untuk menganalisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT Prima UESA pada Tahun 2013 dan 2014, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. 2. Kontribusi penelitian Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, terdapat sebuah kontribusi penelitian sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpajakan dan dapat menjadi acuan yang dapat diterapkan oleh mahasiswa baik di praktik nyata atau dapat memperbaiki praktik yang ada dengan lebih baik. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi mengenai Perpajakan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
