Lampiran Surat No : 400/EQ.S/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian PHPL, sebagai berikut : I.
Nama LP-PHPL Nomor Akreditasi Alamat Domisili
: : :
Alamat Operasional Telp. Fax. Email Website
: : : : :
PT. EQUALITY INDONESIA LPPHPL-013-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Jl.Raya Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja Bogor 16710 +62251 7550722, 7157103 +62251 7550724
[email protected] http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian PHPL Terhadap: II.
III. IV.
Nama IUPHHK-HT No. SK IUPHHK-HT Luas Lokasi
: : : :
PT RIAU INDO AGROPALMA 61/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Maret 2006 ± 9.570 Hektar Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Alamat Kantor
:
Jl. Arifin Ahmad No.03 Kel.Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian
: :
02 – 09 Desember 2013. NILAI AKHIR PENILAIAN PHPL PREDIKAT BAIK SEHINGGA PT RIAU INDO AGROPALMA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 28 Desember 2013 PT EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi PHPL
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 100/EQI-KEP.Cert/XII/2013 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RIAU INDO AGROPALMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR : 61/MENHUT-II/2006 Tanggal 22 Maret 2006 DENGAN LUAS ± 9.570 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT RIAU INDO AGROPALMA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 14 Desember 2013; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 074/EQI-F037 tanggal 14 Desember 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 073/EQI-F039 tanggal 21 Desember 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT RIAU INDO AGROPALMA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut : 0100 tanggal 21 Desember 2013 menunjukkan total nilai kinerja akhir seluruh indikator PHPL berpredikat BAIK, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, kepada PT RIAU INDO ARGOPALMA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat : 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Halaman 1 dari 3
8. 9. 10.
11.
12. 13. 14. 15.
16.
17. 18. 19. 20. 21.
22.
ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Halaman 2 dari 3
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) LP-PHPL PT EQUALITY Indonesia Nomor : 02/SP-PHPL/RIAEQI/LA/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RIAU INDO AGROPALMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR : 61/MENHUT-II/2006 Tanggal 22 MARET 2006 DENGAN LUAS ± 9.570 HEKTAR PERTAMA
: PT RIAU INDO AGROPALMA dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) dengan Nomor : 016/EQC-PHPL/XII/2013.
KEDUA
: Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 selama PT RIAU INDI AGROPALMA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
KETIGA
: Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT
: Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat..
KELIMA
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM
: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 3
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LP-PHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon/Fax
: : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jl. Raya Sukaraja No. 72, Ciater, Sukaraja, Kabupaten Bogor Telp.: 0251-755 722, Fax.: 0251-755724 Email:
[email protected] : Ir. Agustri Warsono
e. Direktur f. Tim Audit : 1. Diah Mitarini, S.Hut. 2. Dewi Rebecca Nury, S.Hut. 3. Faisal Husnul Fuad, S.Hut. 4. Amir Fadhilah, S.Sos. M.Si. 5. Ir. Irin Wedalia 6. Taryadi, S.P. g. Tim Pengambil Keputusan (PK): 1. Ir. Agustri Warsono 2. Ir. Muchlis Hidayat 3. Wiyono, S.Hut., M.Si.
(Lead Auditor-Prasyarat) (Auditor Produksi) (Auditor Ekologi) (Auditor Sosial) (Auditor VLK) (Calon Auditor/Magang Sosial) (Ketua PK Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK) (Anggota PK Bidang Ekologi) (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Riau Indo Agropalma (RIA) b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HA : SK.61/Menhut-II/2006 Tanggal 22 Maret 2006 c. Luas dan Lokasi : ±9.570 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau d. Alamat kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 03 Kel. Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau e. Pengurus : Dewan Komisaris : (1) Saptony Tandjung (Komisaris Utama) (2) Rudy (Komisaris) Direktur Utama : Rudy Tjoe Direktur : Kiat Wijaya
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Audit Tahap I
Waktu dan Tempat 23-25 November 2013, di Kantor PT EQUALITY Indonesia, Bogor
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Menyelenggarakan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon, surat elektronik dan tatap muka. Pengumpulan dan verifikasi dokumen yang disediakan oleh IUPHHK-HT PT Riau Indo Agropalma (PT RIA-Auditee) di Kantor Equality Indonesia di Bogor, menunjukkan masih terdapat ketidaklengkapan data/dokumen, dan oleh karenanya akan diverifikasi lebih lanjut pada Audit Tahap II. Berdasarkan masa operasional Auditee sesuai dokumen SK IUPHHK-HT, bobot verifier penilaian kinerja PHPL dipertimbangkan untuk umur Auditee > 5 tahun.
Halaman 1 dari 13
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VIBPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 1.
Koordinasi Instansi Kehutanan
02 dan 10 Desember 2013 di Pekanbaru, Provinsi Riau
Melaksanakan kegiatan Entry Meeting dengan aparat Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Aparat BP2HP Wilayah III Pekanbaru. Tim Audit melapor serta menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL (Penilaian Aeal) PT RIA Tahun 2013 serta rencana pelaksanaan Konsultasi Publik di Kantor Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambaran umum kinerja PHPL dari hasil Audit Tahap II (Penilaian Awal) PT RIA Tahun 2013 disampaikan pada saat pelaksanaan Exit Meeting di kedua instansi tersebut.
Konsultasi Publik
03 Desember 2013; di Aula Kantor Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Selain dihadiri oleh perwakilan Auditee, juga hadir Perangkat Desa 3 Desa (Pelangiran, Simpang Kateman dan Tanjung Simpang), Muspika Kecamatan Pelangiran, perwakilan BPLH Kabupaten Indragiri Hilir, Riau; serta perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah peserta yang hadir pada acara konsultasi publik secara keseluruhan adalah 31 orang. Berdasarkan hasil diskusi, hubungan warga sekitar dengan pihak Auditee selama ini berjalan baik dimana kegiatan pengusahaan hutan dalam kurun waktu yang cukup lama telah banyak memberikan manfaat sosial ekonomi bagi kepentingan publik, seperti terbukanya peluang kerja dan berusaha. Beberapa concern para pihak yang hadir, antara lain berkenaan dengan: (a) Peningkatan nilai bantuan atau CSR Auditee kepada masyarakat diantaranya: Beasiswa Pendidikan, Honor Guru, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Olahraga dan Penambahan/perbaikan tempat ibadah; (b) Keterbukaan informasi mengenai nilai program CSR;(c) Keberadaam lahan kosong masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Auditee sebagai areal utan tanaman Akasia; (d) Pemahaman tentang kawasan lindung dan hutan lindung masih banyak yang belum dimengerti oleh masyarakat; dan (e) Perlunya perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah B3 dari instansi terkait.
Pertemuan Pembukaan
03 Desember 2013; Kantor Basecamp PT RIA
Perkenalan anggota Tim Audit, Penyampaian tujuan dan ruang lingkup Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Awal) Tahun 2013, Penjelasan jadwal/rencana kerja Audit II, Penjelasan metodologi dan prosedur, ketidaksesuaian dan rekomendasi pada periode sertifikasi sebelumnya; penyampaian jaminan kerahasiaan; konfirmasi dengan Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan; penetapan Wakil Manajemen oleh Auditee untuk mendampingi Tim Audit; dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
04-06 Desember 2013 di Kantor PT RIA, areal kerja Auditee, serta desa sekitar
Tim Audit melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta observasi fakta lapangan sebagaimana diatur dalam Perdirjen BPK No. P.8/VI-Set/2012 Lampiran 1. Titik berat verifikasi dokumen adalah kepada ketidaksesuaian yang dihasilkan pada Audit Tahap I sebelumnya serta beberapa catatan dari konsultasi publik. Observasi di lapangan (uji petik) dilakukan untuk memeriksa kebenaran pernyatan mengenai tingkat kematangan verifier PHPL.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 13
Waktu dan Tempat
Tahapan
Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan
07 Desember 2013; di Kantor PT RIA
Penyampaian terima kasih kepada Auditee atas partisipasinya selama Audit Tahap I dan Tahap II; Pemaparan daftar periksa Audit II, temuan ketidaksesuaian dan observasi penilaian; serta penandatanganan seluruh berkas penilaian (Audit Tahap II). Pertemuan Penutupan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara bersama wakil Auditee.
Pengambilan Keputusan
21 Desember 2013; di Kantor PT EQUALITY Indonesia, Bogor
Rapat pengambil keputusan menelaah Laporan dan berkas penilaian Audit Tahap II yang telah diajukan oleh Tim Audit. Difokuskan kepada hasil akhir penilaian dan keterpenuhan prosedur agar tahapan Audit dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan formal dan prosedur PT EQUALITY Indonesia. Nilai kinerja PHPL Auditee pada Penilaian Kinerja PHPL Tahun 2013 ini berpredikat Baik.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL
Dari 4 kriteria, 24 indikator dan 89 verifier pada kegiatan penilaian kinerja PHPL Tahun 2013 terhadap Auditee, terdapat 3 (tiga) verifier yang tidak dapat dinilai atau dikategorikan not applicable (n.a.), yaitu verifier 2.2.3, 2.4.3 dan 2.4.4; sementara sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) verifier lainnya dapat dinilai. Total nilai kinerja PHPL adalah 95,45% (Predikat BAIK), serta tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk. 1. Kriteria Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (94,44%)
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (93,33%)
EQI-F102.1.0/20120126
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Riau Indo Agropalma (RIA, Auditee) lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di lapangan. Realisasi tata batas areal kerja Auditee telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dan telah berupaya mengajukan proses penetapan legitimasinya (BATB) kepada pihak berwenang. Terdapat konflik batas areal kerja Auditee dan penanganannya telah dituangkan dalam dokumen rencana dan berbagai laporan untuk menyelesaikan konflik. Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di dalam areal kerja Auditee. Terdapat sebagian bukti upaya Auditee untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Visi dan Misi Auditee tersedia dan secara legal telah ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi Misi Auditee telah disosialisasikan kepada karyawan, dan telah dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan telah diketahui oleh sebagian tenaga kerja kontraktor, dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja. Implementasi pengelolaan hutan di lapangan telah sesuai dengan Visi Misi Auditee. Halaman 3 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK (100%)
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan Auditee di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < 50.000 Hektar. Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee sebesar 83,96% atau lebih dari 70% dari rencana. Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
SEDANG (83,33%)
Auditee memiliki struktur organisasi yang dengan Job description, dan telah sesuai dengan kerangka PHL. Auditee memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi dengan GIS dimana implementasi pekerjaan telah dilengkapi dengan Struktur Organisasi Pelaksana beserta Job description-nya dan SOP. Auditee memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur, yang fungsinya telah berjalan efektif untuk mengontrol sebagaian tahapan kegiatan di lapangan. Seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil evaluasi dan monitoring Auditee belum berjalan baik pada tahun 2011 dan telah terlaksana dengan baik sejak tahun 2012.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
SEDANG (74,07%)
Kegiatan RKT 2013 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Auditee yang ditujukan kepada masyarakat sekitar areal kerja. Bentuk persetujuan lainnya yang secara tidak langsung telah dituangkan dalam tata ruang HTI berupa tersedia areal tanaman kehidupan seluas 5% dari luas areal kerja. Persetujuan AMDAL Auditee dibuktikan dengan adanya persetujuan dan pengesahan berdasarkan keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 17/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL kegiatan IUPHHK-HT di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir a.n. PT Riau Indo Agropalma. Proses tata batas areal kerja Auditee telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Laporan TBT namun Sosialisasi tata batas konsesi baru sebagian disampaikan kepada masyarakat di sekitar areal kerja Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Auditee dari sebagian para pihak. Auditee telah melakukan sosialisasi kawasan lindung dan telah mendapat persetujuan dari sebagian wakil masyarakat yang berada di sekitar areal kerja tahun 2013.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 4 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2. Kriteria Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
SEDANG (75,00%)
Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) periode tahun 2008 - 2017 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.141/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Persetujuan RKUPHHKHTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2008–2017 a.n. PT Riau Indo Agropalma di Provinsi Riau. RKUPHHK-HTI (Revisi) telah disusun berdasarkan Hasil Kajian Deliniasi Mikro. Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok RKT). Namun, penataan areal kerja hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK karena terdapat luncuran pada beberapa tahun RKT. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Auditee telah memasang pal batas antar petak berupa pal kayu yang berwarna putih dengan tulisan hitam serta batas blok berupa pal kayu berwarna kuning. Meskipun demikian ditemukan bahwa tidak semua petak terpasang atau terlihat dengan jelas, seperti pal pada Blok 2010.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BAIK (100,00%)
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada dari hasil pengukuran Petak Ukur Permanen tahun 2011-2013 dan juga Hasil Inventarisasi Hutan. Hasil PSP dilengkapi dengan peta persebaran Plot Ukur dan juga peta persebaran pohon pada tally sheet. Riap tegakan Auditee belum dapat diketahui karena umur tanaman paling tua baru berumur tiga tahun. Namun riap tegakan sampai umur 3 tahun sudah tersedia dan sudah dianalisis sampai penghitungan MAI. Berhubung umur tanaman paling tua adalah 3 tahun, maka penghitungan JTT belum dapat dilaksanakan oleh Auditee. Dengan demikian Verifier 2.2.3. tidak diterapkan (not applicable, n.a.).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (86,67%)
Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur dengan lengkap, tetapi sebagian belum lengkap seperti SOP pemeliharaan tanaman yang tidak dilengkapi tata cara dan tata waktu pelaksanaan kegiatan weeding dan penyemprotan. Auditee telah melaksanakan sebagian tahapan kegiatan: Penataan Areal Kerja (PAK), Risalah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pembibitan, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Kegiatan pemanenan maupun penanaman tidak dapat dilihat di lapangan berhubung pemanenan HTI baru akan dimulai pada tahun 2015 dan penanaman sudah selesai awal tahun 2013. Selain itu, pemeliharaan tanaman belum sesuai dengan SOP yang tidak mencantumkan tata waktu maupun teknis pelaksanaan pemeliharaan tanaman. Selain itu, antara ketentuan mengenai tata waktu pemeliharaan dari perusahaan tidak sesuai dengan tata waktu yang diketahui oleh pekerja di lapangan.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK (83,33%)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/peman enan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
SEDANG (66,67%)
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Penentuan besarnya riap di areal kerja Auditee didasarkan pada penelitian di PT Arara Abadi yang dilakukan pada petak-petak pengamatan permanen (PSP) karena memiliki karakteristik lahan yang hampir sama dengan areal kerja PT Riau Indo Agropalma. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, diasumsikan potensi tegakan sama dengan potensi tegakan pada PT Arara Abadi, yaitu sebesar 168,06 m3/ha. Dengan demikian, terdapat potensi tegakan yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha). Berdasarkan data Hasil Assessment Stocking tanaman umur 6 bulan sebesar 99,65% yang sudah melebihi benchmark Auditee sebesar 95%. Dengan demikian, terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥90 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanaman yang dipergunakan). Auditee telah mengembangkan SOP dan IK mengenai pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat, yaitu SOP-RIA-P-01: Prencanaan Pembangunan Hutan Tanaman dan SOP-RIAP-05: Harvesting Wet-Land. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil. Berhubung belum terdapat kegiatan pemanenan Acacia crassicarpa maka belum dapat diketahui apakah pelaksanaan ramah lingkungan atau tidak, tetapi dengan adanya peralatan yang masih dalam kondisi yang baik serta jalan yang lebarnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan transportasi peralatan pemanenan, dapat dikatakan bahwa sebagian kegiatan pemanenan hasil sudah menerapkan RIL. Sistem silvikultur yang diterapkan Auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak terdapat tegakan tinggal di petak tebangan. Verifier 2.4.3. n.a. Auditee belum melaksanakan kegiatan penebangan hutan tanaman, sehingga faktor eksploitasi belum dapat dihitung. Verifier 2.4.4. n.a. Auditee telah memiliki dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman dari tahun 2009 s/d 2010 dan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dari tahun 2011 s/d 2013. Akan tetapi, hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah. Hal tersebut disebabkan sebagian petak yang menjadi luncuran dari tahun sebelumnya. Auditee memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditanam sesuai dengan RKT tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang disebabkan adanya luncuran dari tahun sebelumnya dan adanya tanah moratorium dan klaim lahan.
Halaman 6 dari 13
Kriteria/Indikator
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
3. Kriteria Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
BAIK (94,44%)
BAIK (86,67%)
BAIK (100,00%)
Ringkasan Justifikasi Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan sebagian batas blok tebangan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan belum dilaksanakan pada kawasan DPSL di leher burung (windbreak). Realisasi volume tebangan Auditee kurang dari 70% pada tahun 2009 sebesar 0,78% atau lebih dari 105% dengan rata-rata 180,68% per tahun dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan. Berdasarkan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari tahun 2010 s/d 2013 realisasi alokasi dana mencapai 91,94% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan Auditee diberikan secara proporsional dengan perbedaan 10-20%, yaitu 13,39%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Dari sisi realisasi pemanenan kurang lancar, akan tetapi berdasarkan wawancara pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Selain itu, pembayaran gaji juga selalu tepat waktu. Auditee telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan, pelindungan hutan dan penanaman tanah kosong >95% Auditee telah merealisasikan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sebesar 55,76% dari yang seharusnya. Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni AMDAL Tahun 2011 dan Revisi RKUPHHK-HT PT RIA periode Tahun 2008-2017; dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Panjang batas kawasan dilindungi yang telah ditata di lapangan sudah 77,95% dilaksanakan dan tanda batas seperti signplate dan papan pengumuman kawasan dilindungi masih terlihat jelas dan berada pada posisi yang seharusnya di lapangan. Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee masih berada dalam keadaan cukup baik dengan tutupan hutan lebih dari 80%. Sebagian para pihak telah memberikan pengakuan mengenai keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee. Masih terdapat areal sengketa perambahan oleh masyarakat di sebagian lokasi kawasan dilindungi. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping. Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Halaman 7 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan gangguan hutan dimana jenis, jumlah, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Auditee telah mengembangkan sistem lin-pam-hut yang diimplementasikan melalui berbagai tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada di areal kerja Auditee.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (94,44%)
Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ketentuan AMDAL, serta peralatan yang telah ada cukup berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL periode 6 bulanan. Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL periode 6 bulanan. Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee, masih terdapat beberapa indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air—khususnya terhadap areal gambut, namun Auditee telah melaksanakan upaya pengelolaannya sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
BAIK (100%)
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Auditee. Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
BAIK (88,89%)
Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi secara lengkap. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 13
Kriteria/Indikator b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Kriteria Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi Terdapat ada gangguan terhadap kondisi habitat species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di sebagian kawasan dilindungi, akibat adanya perambahan sebagian areal.
BAIK (88,89%)
Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat gangguan terhadap kondisi habitat species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee, akibat adanya persoalan perambahan sebagian kawasan dilindungi, yang masih belum menemukan titik penyelesaian.
BAIK (80,00%)
Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas, namun untuk implementasi laporan pelaksanaan (BAP) batas partisipatif dengan masyarakat, pihak auditie belum dapat menunjukkan dokumennya , dengan demikian mekanisme tersebut baru masuk pada tahap diketahui para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian. Auditiee memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
BAIK (80,00%)
Halaman 9 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK (93,33%)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK (83,33%)
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
BAIK (91,67%)
Ringkasan Justifikasi Auditee memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap. Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen, yang cukup lengkap. Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. Auditiee telah mengimplementasikan sebagian besar (> 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas. Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki peta konflik dan tersedia gambaran data peta (pola) konflik namun belum lengkap. Auditee memiliki data organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen penangan konflik, namun belum lengkap dan jelas penyelesaiannya. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya. B. Verifikasi Legalitas Kayu
Dari 5 prinsip, 9 kriteria, 17 indikator dan 27 verifier pada kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap IUPHHK-HT PT RIA Tahun 2013, seluruhnya dapat diverifikasi dan seluruhnya dinyatakan “memenuhi”. 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Halaman 10 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA beserta lampiran-lampirannya dipenuhi seluruhnya. Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
MEMENUHI
Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatk an telah di–LHP-kan
MEMENUHI
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di telusuri dari petak tebangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHA/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
MEMENUHI
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 13
Kriteria/Indikator 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Nilai MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
MEMENUHI
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
MEMENUHI
Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dengan izin yang sah
MEMENUHI
Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
MEMENUHI
Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL).
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang
MEMENUHI
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
MEMENUHI
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
MEMENUHI
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI
Tersedia dokumen Peraturan Kerja Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi terkait.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
MEMENUHI
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 13 dari 13
