Lampiran Surat No. 367.1/EQ.S/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Ketiga) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT BINA DUTA LAKSANA No. SK IUPHHK-HT : 207/Menhut-II/2006 jo 496/Menhut-II/2013 Luas : 28.885 Ha Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No.03, Kel. Sidomulyo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 16-22 September 2014 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BINA DUTA LAKSANA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 18 Oktober 2014 PT EQUALITY INDONESIA
a.n Pazri Nurpazri, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 009/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/X/2014 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT BINA DUTA LAKSANA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.207/MENHUT-II/2006 jo SK.496/MENHUT-II/2013 TANGGAL 15 JULI 2013 DENGAN LUAS 28.885 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT BINA DUTA LAKSANA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 8 Oktober 2014; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 067/EQI-F037 tanggal 8 Oktober 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 048/EQI-F039 tanggal 11 Oktober 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT BINA DUTA LAKSANA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 009.3 tanggal 11 Oktober 2014 menunjukkan total nilai kinerja akhir 21 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 1 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, kepada PT BINA DUTA LAKSANA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 3
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23.
ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 3
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 26. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 023/EQ-F065/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT BINA DUTA LAKSANA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.207/MENHUTII/2006 jo SK.496/MENHUT-II/2013 Tanggal 15 JULI 2013 DENGAN LUAS 28.885 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: PT BINA DUTA LAKSANA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 007.2/EQC-PHPL/XII/2013 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 007.2/EQC-PHPL/XII/2013 yang berlaku mulai 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2016 selama PT BINA DUTA LAKSANA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Sertifikat nomor 007.2/EQC-PHPL/XII/2013 direvisi menjadi nomor 007.3/EQC-PHPL/X/2014 dengan masa berlaku mulai 11 Oktober 2014 sampai dengan 24 November 2016 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
Halaman 3 dari 3
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
(2)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jl.Raya Sukaraja 72 Sukaraja – Bogor 16710 0251-7550722 0251-7550724
[email protected] Agustri Warsono Pazri Nurpazri (Lead Auditor Supervisi/Auditor Produksi) Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat) Heri Binawan (Lead Auditor/ Auditor Ekologi) Amir Fadillah (Auditor Sosial) Kiki Sri Rezeki (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : : Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) Muchlis (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono Putro (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. BINA DUTA LAKSANA (BDL) b. Nomor & Tanggal SK : SK.207/Menhut-II/2006 jo. SK.496/Menhut-II/2013 c. Luas dan Lokasi : 28.885 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. d. Alamat kantor : Jl. Arifin Ahmad No.3 Kel.Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail f. Pengurus 1. Direktur Utama 2. Direktur 3. Komisaris Utama 4. Komisaris
EQI-F102.1.0/20120126
: : : : : : : :
: : : : : : : :
(0761) 23332, 32509 (0761) 24071 Stefanus Najoan John Andrew Husin Tarius Wirawan
Halaman 1 dari 13
(3)
Ringkasan Tahapan:
Tahapan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan penilikan) Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat 16 September 2014, di Pekanbaru 17 September 2014, di Camp PT BDL
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
17-19 September 2014, di Camp dan Lapangan 20 September 2014, di Camp PT BDL
Pertemuan Penutupan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan penilikan) Pengambilan Keputusan
(4)
Dihadiri oleh semua bidang di struktur organisasi PT BDL Dishut Provinsi dan BP2HP LULUS
Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTH
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHKHTI
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
1.4.
21 September 2014, di Pekanbaru 10 Oktober 2014
Ringkasan Catatan Dishut Provinsi, BP2HP dan Dishut Kabupaten Dihadiri oleh semua bidang di struktur organisasi PT BDL -
Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK 100 %
1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. 2. Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). 3. Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu kewaktu. 4. Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan 5. Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin BAIK 1. Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. 83,33 % 2. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). 3. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. Baik 1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah 100 % kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan. 3. Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap. BAIK 1. Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah 100 % disahkan oleh Direksi. 2. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. 3. Internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Halaman 2 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
HA.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
4.
BAIK 100 %
1. 2. 3. 4.
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.2.
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
BAIK 100 %
1. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT (Revisi) periode tahun 2008 - 2017 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 97/VI-BUHT/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk jangka Waktu 10 tahun Periode 2008-2017 a.n. PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. 2. Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (batas petak dan blok RKT 2014) sudah sesuai dengan RKUPHHK-HT hasil revisi untuk periode 2008-2017.. 3. Tanda batas blok RKT dan petak kerja seluruhnya terlihat jelas di lapangan dan telah dilakukan pemeliharaan. BAIK 1. Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tiap tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan Hasil 91,67 % Inventarisasi Tegakan RKTUPHHK-HTI/ Pre Harvesting Inventory (PHI) 3 tahun terakhir (2012 – 2014), beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta-peta IHMB, peta hasil inventarisasi dan peta design plot inventory) 2. Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP) untuk seluruh tipe ekosistem dan sudah dianalisis sehingga menghasilkan MAI. 3. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan JTT menggunakan Pre Harvesting Inventory (PHI). BAIK 1. Auditee telah memiliki dokumen SOP tahapan kegiatan THPB secara lengkap sesuai dengan kegiatan yang 95,24 % tertuang dalam RKT/RKU dan telah mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. 2. Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur THPB dan telah sesuai SOP yang berlaku. 3. Potensi tegakan berdasarkan hasil PHI selama 3 tahun terakhir sebesar 133.27 m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (> 120 m3/ha). 4. Stocking permudaan tanaman umur 1 tahun di areal
Halaman 3 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.
BAIK 100 %
1. 2. 3.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK 100 %
1. 2.
3.
4.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG 1. 71,43 % 2. 3.
4.
5. 6.
Ringkasan Justifikasi kerja auditee berdasarkan hasil Plantation Assessment Team (PAT) sebesar 85.2 % (75 - 89 % dari jumlah tanaman per hektar) sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil. Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (wet-land). Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan tahapan kegiatan pemanenan yang diatur dalam Reduce Impact Logging (RIL). Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan faktor eksploitasi (Fe) di areal kerja auditee, diperoleh nilai rata-rata Fe sebesar 0,87 (Fe ≥ 0,7). Auditee telah memiliki dokumen RKT 2013 dan RKT 2014 yang disahkan secara self approval, dan isinya sudah mengacu pada RKU hasil revisi tahun 2011. Terdapat peta kerja sesuai RKT dan RKU yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Auditee telah memiliki peta kerja yang memuat penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam hal ini berbatasan dengan areal tanaman kehidupan. Realisasi penebangan berdasarkan luasan dan volume pada tahun 2013 hingga bulan Agustus 2014 dirataratakan mencapai 72,64 %. Sehingga realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasinya telah sesuai dengan RKT yang disahkan. Likuiditas 100 - 150%, Solvabilitas ˂ 100%, Rentabilitas : negatif. Realisasi alokasi dana pembangunan HTI sebesar 99,06 % (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2013 sebesar 48.41 % dan pada tahun 2014 sebesar 50.20 %. Bila dirata-ratakan perbedaan proporsi anggran dalam 2 tahun terakhir sebesar 49,31 % (perbedaan > 20-50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Hal ini dapat dilihat dari realisasi fisik kegiatan dengan rata-rata 99,06%. Dari analisis laporan keuangan menunjukan bahwa auditee mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendek (Likuiditas sebesar 115%). Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar 88,17 % terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%), tetapi belum seluruhnya. Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada tahun 2013 mencapai 54.39 % dan pada tahun 2014 hingga bulan Agustus mencapai 82.88 %. Secara keseluruhan realisasi penanaman mencapai 68.64 % (50 - 70%).
7.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 4 dari 13
Kriteria/Indikator 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK 1. Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan 83,33 % formal yang terbaru yakni Revisi RKUPHHK-HT Berbasis IHMB periode Tahun 2008-2017 ; namum belum sesuai dengan kondisi biofisiknya. 2. Terdapat areal Kawasan Lindung yang belum di tata batas sepanjang 27, 6 Km (dari Total panjang batas kawasan lindung 128,2 Km). Dengan demikian realisasi penataan batas mencapai 78,47 % dari yang seharusnya. Batas kawasan lindung Sempadan Sungai Gaung dan sempadan S. GAS tidak direncanakan disebabkan adanya konfik kawasan di sekitar kawasan Lindung tersebut serta kawasan tersebut merupakan kawasan hutan dengan status HPK ( Hutan Produksi Konversi ) yang setiap saat dapat diubah fungsinya. 3. Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 95,69 % dari luas total kawasan lindung sebesar 4.756 Ha. 4. Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee 5. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping. BAIK 1. Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis 100 % gangguan yang ada. 2. Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan telah sesuai dengan ketentuan dapat difungsikan dengan baik. 3. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. 4. Auditee telah mengembangkan sistem perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. BAIK 1. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan 100 % hutan 2. Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) dan berfungsi dengan baik. 3. Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dengan jumlah dan/atau kualifikasinya memadai. 4. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester. 5. Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester. 6. Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee,tidak terdapat indikasi
Halaman 5 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK 100 %
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
BAIK 100 %
1. 2.
1. 2.
3. 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG 1. 73 % 2.
3.
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan /unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan sudah spesifik mengatur pengelolaan pada masing-masing jenis secara lengkap Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan dan mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Tidak Terdapat gangguan pada species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
BAIK 1. Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi (81,5%) hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. 2. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan, namun mekanisme tersebut baru diketahui oleh para pihak. 3. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. 4. Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. 5. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. BAIK 1. Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan 100 % peraturan perundangan yang relevan 2. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.
Halaman 6 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai 3.
4. 5.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK 100%
1.
2. 3.
4.
5.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
Baik 100 %
1. 2. 3. 4.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
BAIK 1. 91,67% 2. 3. 4.
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat disekitar areal PT BDL mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH Auditiee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat Auditee telah memiliki memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi. Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola social, yang lengkap dan jelas Auditiee memiliki bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditiee memiliki kelembagaan konflik yang didukung sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. uditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu me- MEMENUHI a. Auditee telah memiliki SK IUPHHK-HTI No 207/Menhutnunjukkan keabsahan Izin II/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Izin Usaha Usaha Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hutan Kayu (IUPHHK). (IUPHHK-HTI) atas Areal Hutan Produksi seluas ± 28.890 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada tanggal 15 Juli 2013, Auditee mendapatkan SK Verifier 1.1.1.a. baru mengenai Penetapan Areal Kerja Izin Usaha
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 7 dari 13
Kriteria/Indikator Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/ Pemegang Hak Pengelolaan).
Ringkasan Justifikasi Pemenfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Bina Duta Laksana seluas 28.885 Hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. Verifier 1.1.1.b. 496/Menhut-II/2013. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran b. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bina Duta Laksana sudah dibayarkan dengan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pemegang Hak Pengelolaan. Nomor : 973/UT/893 tanggal 9 Oktober 2004. Berdasarkan SPP tersebut jumlah yang harus dibayarkan adalah = 30.405 Ha x Rp. 2.600/Ha= Rp. 79.053.000. Terdapat bukti setor pembayaran IUPHHK-HTI sebesar Rp. 79.053.000,- aplikasi transfer melalui Bank BII a/n Bendahara Umum Negara dengan no Rekening IHPH No. 508 000 014 tanggal 5 November 2004 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelola-an memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Renca- MEMENUHI RKUPHHK-HTI na Kerja Tahunan (RKT/ Dalam rangka perencanaan jangka panjangnya auditee Bagan Kerja/RTT) disahkan telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha oleh yang berwenang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Tanaman berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2008-2017 yang telah disetujui Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 97/VI-BUHT/2011 tanggal 22 Agustus 2011 di Jakarta tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk jangka Waktu 10 tahun Periode 2008-2017 a.n. PT. Bina Duta Laksana di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dokumen RKUPHHK-HTI PT BDL Periode 2008-2017 ini telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan SK RKUPHHK tersebut ditetapkan bahwa RKU PHHK berlaku dari tanggal 22 Agustus 2011 sampai tahun 2017. Auditee telah melaksanakan kegiatan IHMB yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman melalui Surat No. S. 248/BUHT-3/2011, tanggal 16 Juni 2011, dan substansi dari dokumen IHMB telah diakomodir dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BDL. RKUPHHK PT. BDL telah dilengkapi dengan lampiran RKUPHHK-HTI berupa peta rencana kerja 10 tahun yang menggambarkan penataan areal kerja dalam 10 tahun (2008-2017). RKTUPHHK-HTI A. RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 1. Auditee telah menyusun dan mengesahkan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 Secara Mandiri (Self Approval). Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 PT BDL telah disetujui berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Bina Duta Laksana Nomor : SK.01/BDLKpts/III/2014, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Halaman 8 dari 13
Kriteria/Indikator
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2014 a.n. PT Bina Duta Laksana di Kabupaten Indagiri Hilir Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 21 Maret 2014, keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, ditandatangani Direktur Utama PT Bina Duta Laksana Stefanus Najoan, dengan rincian sebagai berikut : a. Penyiapan lahan dalam rangka penanaman daur pertama seluas Nihil (-) M3 dan tanah kosong/belukar termasuk areal bekas pemanenan hutan tanaman seluas 2.435,59 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh Sembilan) hektar; b. Pembibitan 4.466.872 (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) batang; c. Penanaman seluas 2.435,59 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh Sembilan) hektar; d. Pemeliharaan seluas 2.435,59 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh Sembilan) hektar; e. Pemanenan hasil tanaman seluas 2.184,04 (dua ribu seratus delapan puluh empat koma nol empat) hektar dengan taksasi produksi kayu sebesar 270.435,13 (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima koma tiga belas) M3; 2. SK Pengesahan RKTUPHHK-HTI ini dilampiri dengan rincian sebagai berikut : a. Target Penanaman sebanyak 2.435,59 b. Target Produksi Pemanenan Hutan Tanaman seluas : 2.184,04 dengan volume sebanyak : 270.435,13 M3 B. RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HTI) tahun 2013 disusun dan di tetapkan secara Self Approval dan disahkan oleh Direktur Utama PT Bina Duta Laksana sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Bina Duta Laksanan Nomor SK.01/BDL/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 di Pekanbaru. Peta lampiran Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Tahun 2013 Atas Nama PT Bina Duta laksana skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut, dan ditandatangani/ disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris PT Bina Duta Laksana. Untuk pengelolaan kawasan lindung, auditee telah menetapkan Kawasan Lindung seluas 4.546 Ha yang terdiri dari : 1. Sempadan Sungai seluas 3.134 Ha 2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 1.107 Ha, dan 3. DPSL seluas 305 Ha. Dokumen dan peta lampiran pada RKT tahun 2013 dan 2014 dibuat secara Self Approval, dan telah ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Bina Duta Laksana dan diketahui oleh Komisaris Utama. Pemetaan blok dan petak tebangan di PT Bina Duta
Halaman 9 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Laksana sudah menggunakan sistem digitasi komputer, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penentuan areal blok maupun petak tebangan dapat diminimalisir. Hasil uji petik lapangan menunjukan bahwa kondisi batas blok dan petak tebang dalam keadaan masih terpelihara dengan baik. Penandaan batas blok melalui kanal-kanal yang memisahkan tiap areal juga dengan pemasangan plang tanda batas blok RKT yang dipasang ditempat yang mudah dilihat, Batas petak berupa papan nama yang berisi arah dan informasi petak, pal beton berbentuk silinder dan parit kolektor.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelo- MEMENUHI Pada tanggal 22 Agustus 2011 Dokumen RKUPHHK-HTI laan mempunyai rencana Revisi periode 2008-2017 berbasis IHMB telah disahkan kerja yang sah sesuai dengan melalui SK No SK. 97/VI-BUHT/2011 tentang peraturan yang berlaku Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) untuk periode 2008-2017 atas nama PT. Bina Duta Laksana di Provinsi Riau. 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang MEMENUHI Auditee telah meng-LHP-kan semua kayu yang telah ditebang/dipanen atau yang ditebang pada periode Januari s/d September 2014 dipanen/dimanfaatkan telah sebanyak 212.881,62 M3. di– LHP-kan Laporan Hasil Penebangan (LHP) auditee dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut MEMENUHI Realisasi penggunaan FAKB periode Bulan Januari s/d keluar areal izin dilindungi September 2014 sebagai berikut : dengan surat keterangan - Pemakaian FAKB di TPK Hutan sebanyak 7.197 set sahnya hasil hutan dengan volume 219.394,01 M3. - Pemakaian FAKB di TPK Antara Belanta Raya sebanyak 89 set dengan volume 218.499,14 M3. Hasil Uji Petik pada dokumen : FAKB No Seri PT BDL A.068440 dan PT BDL A.068441 Tanggal 12 September 2014, menunjukkan bahwa volume kayu bulat kecil yang tertulis pada FAKB sesuai dengan dokumen LMKB pada TPK Antara Belanta Raya 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu MEMENUHI Penandaan kayu yang dilakukan Auditee di lapangan bulat (KB) dari Pemegang didasarkan pada tumpukan kayu per petak tebangan Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK yang dikumpulkan di TPn di sepanjang tepi kanal -HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/ sekunder, penandaan dilakukan dengan cara pemberian Hak Pengelolaan label warna putih yang ditempel pada bontos bagian tengah tumpukan (yang mudah terlihat) data yang terdapat pada label adalah data hasil pengukuran dan identitas lokasi penebangan. Identitas pada label adalah sebagai berikut : 1. No Petak 2. No LHP 3. No Tumpukan 4. Jenis Kayu 5. Panjang
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 10 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
6. Lebar 7. Tinggi 8. Pengawas Hasil pengukuran di muat dalam buku ukur kemudian diinput kedalam blangko LHP untuk dijadikan lampiran permohonan pengesahan LHP oleh P2LHP. Penandaan/Identitas kayu yang diterapkan Auditee pada setiap tumpukan kayu, berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa Auditee telah konsisten menerapkan penandaan pada setiap tumpukan, yaitu berupa pemberian Label yang berisi informasi hasil pengukuran dan identitas lokasi penebangan. 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelo- MEMENUHI Pengangkutan kayu dari TPK Hutan Rambaian Gaung laan mampu membuktikan menuju TPK Antara Belantara Raya maupun dari TPK adanya catatan angkutan Antara menuju IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper selalu kayu ke luar TPK menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit FAKB dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) atau DKB. Pemeriksaan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) tidak dilakukan karena kayu yang diproduksi hanya KBK. 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelo- MEMENUHI Surat Perintah Pembayaran telah di terbitkan oleh laan menunjukkan bukti peluPejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten nasan Dana Reboisasi (DR) Indragiri Hilir berdasarkan Laporan Hasil Penebangan dan/atau Provisi Sumberdaya (LHP) yang disahkan, perusahaan wajib membayar Hutan (PSDH) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas kayu yang diproduksi. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penagih SPP PSDH dan DR yang kemudian di terbitkanlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR. Kewajiban pembayaran sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH untuk periode bulan Januari s/d September 2014 adalah sebesar Rp. 463.723.106,- dengan volume 212.881,62 M3. PSDH telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. Terdapat kesesuaian harga patokan tarif PSDH dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan dan sesuai dengan persyaratan ukuran yang di tetapkan dan sudah di bayarkan. 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelo- MEMENUHI Dokumen PKAPT yang dimiliki Auditee Nomor : laan yang mengirim kayu 333/UPP/PKAPT/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 bulat antar pulau memiliki yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan pengakuan sebagai PedaDalam Negeri dengan Nomor PKAPT : 04.01.1.03531 gang Kayu Antar Pulau masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember Terdaftar (PKAPT). 2017. 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat MEMENUHI Surat Izin Gerakan Kapal Di Bandar ini dikeluarkan oleh yang menggunakan kapal Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala harus kapal yang berbendera Gaung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 13
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Indonesia dan memiliki izin Kementerian Perhubungan. yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/ DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelo- MEMENUHI Auditee memiliki Dokumen Lingkungan berupa Dokumen laan telah memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari : AMDAL/DPPL/UKL-UPL meli1) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan puti ANDAL, RKL dan RPL (AMDAL) yang telah disahkan sesuai 2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) peraturan yang berlaku 3) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) meliputi seluruh areal Dokumen Laporan Utama AMDAL IUPHHK pada HTI telah kerjanya disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Indragiri Hilir No. 06 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK HTI pada PT. Bina Duta Laksana Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 10 Juli 2006. Dokumen AMDAL ditandatangani oleh H. Alimuddin. RM, di setujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kab. Indragiri Hilir No. 15/IH-AMDAL/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006. 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelo- MEMENUHI Auditee telah memiliki Laporan Pelaksanaan Rencana laan memiliki laporan pelakPengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan sanaan RKL dan RPL yang Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT BINA menunjukkan penerapan DUTA LAKSANA semester II periode Juli - Desember 2013 tindakan untuk mengatasi dan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dampak lingkungan dan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan menyediakan manfaat sosial Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT BINA DUTA LAKSANA semester I periode Januari – Juni 2014, dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Sesuai dengan Dokumen RKL dan RPL pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan data dan informasi yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) per periode 6 bulan yang disampaikan ke Dinas Kehutanan provinsi Riau 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi MEMENUHI Auditee memiliki prosedur/SOP mengenai Keselamatan K3 dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari: SOP Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko (SOP-BDL-S-04), berlaku efektif 02 Januari 2012. SOP Program Manajemen K3 (SOP-BDL-S-05), berlaku efektif 02 Januari 2012. SOP Pelaporan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (SOP-BDL-S-06), berlaku efektif 02 Januari 2012. SOP Pelayanan Kesehatan (SOP-BDL-S-08), berlaku efektif 02 Januari 2012. SOP Pembatasan Akses dan Izin Kerja, (SOP-BDK-S09) SOP Inspeksi K3 (SOP-BDL-S-10), berlaku efektif 02 Januari 2012 SOP Audit Internal SMK3 (SOP-BDL-S-12), berlaku efektif 02 Januari 2012 SOP Pemantauan Kesehatan Karyawan. (SOP-BDL-S13), berlaku efektif 02 Januari 2012 Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 28/NAKERTRANS-PKHI/P2K3/560 tanggal 03 Januari 2014, tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Perusahaan PT Bina Duta Laksana Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Auditee telah memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep. 1077/M/DJPPK/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang Penunjukkan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. Untuk kelengkapan rambu-rambu peringatan, penanggung jawab K3 telah melakukan pemasangan rambu-rambu disepanjang jalan logging truck, yang dilengkapi dengan berita acara pemasangan. Program-program K3 untuk tahun 2014 lebih menitik beratkan kepada tanggap darurat penanggulangan kebakaran lahan Ketersediaan dan kelengkapan alat pelindung diri (APD) yang dimiliki/digunakan oleh karyawan dan pekerja kontrak sudah sesuai dengan kebutuhannya. Laporan kecelakaan kerja direkap menjadi laporan bulanan kecelakaan kerja dibuat oleh penanggungjawab SMK3 sesuai dengan form yang diatur dalam SOP. Dari laporan bulanan tersebut dibuat catatan statistik kecelakaan kerja setiap tahun.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi MEMENUHI Auditee dan perusahaan afiliasinya telah membentuk pekerja serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP. MAR) dan telah dicatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor bukti pencatatan nomor : 568/DSTKT/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013. 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja MEMENUHI Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Bersama (KKB) atau Pekerja Mitra Abadi Riau dengan PT Bina Duta Laksana Peraturan Perusahaan (PP) periode 2014-2016. KKB ini telah didaftarkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenagakerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : Kpts.21/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bina Duta Laksanan dengan SP Mitra Abadi Riau. 1.2.3. Perusahaan tidak mempe- MEMENUHI Dari catatan daftar karyawan dan hasil wawancara kerjakan anak di bawah umur dengan Kepala Personalia PT Bina Duta Laksana, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (dibawah 18 tahun), dengan usia paling muda yaitu umur 20 tahun.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 13 dari 13
