Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LPPHPL – 013 – IDN & LVLK – 006 – IDN
Lampiran Surat No. 361/EQ.S/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG No. SK IUPHHK-HT : SK.102/Menhut-II/2006 jo SK.60/Menhut-II/2013 Luas : 11.927,15 Ha Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Alamat Kantor : 1. Plaza Sinarmas Lt.32 Jl. Thamrin Kav.51 Jakarta 2. Jl. Teuku Umar No.51 Pekanbaru, Provinsi Riau III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 25 – 29 Agustus 2014 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 15 Oktober 2014 PT EQUALITY INDONESIA
a.n Pajri Nurpajri, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
1
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
(2)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Agustri Warsono Amin Muchakim (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat) Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi) Dinda Talitha (Lead Auditor/Auditor Ekologi) Taryadi (Auditor Sosial) Irin Wedalia (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG b. Nomor & Tanggal SK : SK.102/MENHUT-II/2006, 11 April 2006 jo SK. 60/Menhut-II/2013, 23 Januari 2013 c. Luas dan Lokasi : 11.927,15 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau d. Alamat kantor : 1. Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru, Provinsi Riau 2. Plaza BII Tower II Lantai 32 Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail f. Pengurus
: (0761) 23332, 32509, (021) 39834473 : (0761) 24071, (021) 39834707 : :
Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris
EQI-F102.1.0/20120126
: Muktar Widjaya Wisly Dwi Putra : Stanley Najoan
Halaman 1 dari 16
Dewan Direktur : Direktur Utama Direktur Direktur (3)
: John Ferdinand Pandelaki Didi Harsa : Ir. Soebardjo : Didi Harsa Agus Wahyudi Supardi
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
25 Agustus 2014
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh staf Bidang Hutan Tanaman Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Kepala BP2HP Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Pertemuan Pembukaan
26 Agustus 2014
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT SPA Unit Serapung. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
26-28 Agustus 2014
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
28 Agustus 2014
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
18 September 2014 .... tgl 18 atau 19???
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 16
Tahapan
(4)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK (91,67%)
PT SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung (SPS, Auditee) memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan, dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : SK.102/MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006 dan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT SATRIA PERKASA AGUNG seluas 11.927,15 serta administrasi tata batas lengkap dilapangan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Auditee telah merealisasikan tata batas luarnya dilapangan (temu gelang) dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Satria Perkasa Agung. Terhadap batas yang ada Auditee juga telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas. Secara administrasi batas-batas areal kerja Auditee telah diakui para pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) namun dilapangan masih ada klaim lahan dari sebagian masyarakat desa sekitar areal kerja (Dusun Sei Apung) namun sudah ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Satria Perkasa Agung, luas areal kerja mengalami perubahan menjadi 11.927,15 Ha namun tidak terjadi perubahan fungsi kawasan sehingga verifier 1.1.4 sesuai dengan Perdirjen P.5/VIBPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjadi Not Aplicbke (n.a.) Kajian terhadap dokumen dan observasi lapangan menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya bentuk penggunaan lain di luar sektor kehutanan selain izin yang diberikan kepada IUPHHK-HT PT SPA Unit Serapung berdasarkan SK Menhut Nomor: SK.102/ MENHUT-II/2006 Tanggal 11 April 2006 dan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013. Yang ada adalah bentuk klaim lahan masyarakat yang berada di dalam areal konsesi. Dengan demikian maka verifier ini menjadi Not Aplicable (n.a.)
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Pemegang IUPHHK
EQI-F102.1.0/20120126
Kawasan
Halaman 3 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pemegang
BAIK (91,67%)
Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka PHPL yang telah ditetapkan Manajemen. Auditee secara konsisten melaksanakan kegiatan sosialiasasi visi misi dan kebijakan perusahaan secara tidak langsung melalui pemasangan banner, namun sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan secara langsung kepada karyawan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat setempat pada tahun 2014 belum dilaksanakan Auditee telah berupaya mengimplementasikan visi misi dan kebijakan perusahaan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip PHPL kedalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan hutan tanamannya
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
BAIKSEDA NG (80,00%)
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum ada pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, hal ini belum sesuai dengan Perdirjen BPK No.P.8/VI-SET/2009 namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016 Auditee telah menyusun rencana kegiatan pengembangan SDM tahun 2014 dan sudah teralisasi sebesar 61% (SDM 50 - 70%) dari rencana Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dengan lengkap sesuai dengan ruang lingkup kerjanya. Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal tersedia lengkap di Kantor Unit sedangkan yang bersifat eksternal tersedia di Kantor Perawang/Pekanbaru
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK
BAIK (100%)
Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial Auditee telah memiliki perangkat SIM dan personil penanggungjawab dalam hal ini dibawah Kepala Tata Usaha (KTU) Terdapat Organisasi Internal Audit yang langsung bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara konsisten dan kontinyu
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
SEDANG (77,78%)
Auditee telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat meskipun pelaksanaanya setelah kegiatan RKT 2014 sudah berjalan Auditee telah mendapatkan penetapan batas definitive dari Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. Satria Perkasa Agung seluas 11.927,15 Ha di Provinsi Riau, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses tata batas dari tahap
1.2. Komitmen IUPHHK
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 4 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi perencanaan, pelaksanaan lapangan, dan pelaporan telah disetujui oleh para pihak. Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Program CD/CSR kepada sebagian masyarakat Desa Labuhan Bilik meskipun tata waktu pelaksanaan sosialisasi pada saat program sedang berjalan Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak namun riil dilapangan masih ada klaim dari sebagian masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung yang ada
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK (93.33%)
Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) PT SPA Unit Serapung untuk periode 2011-2020 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/VI-BUHT/2011, tanggal 19 April 2011 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2014 di lapangan berupa kanal-kanal dan parit collector yang telah membagi seluruh blok RKT 2014 kedalam petak-petak telah sesuai dengan RKU. Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan tanda batas blok dan petak kerja RKT 2014 terealisasi sebesar 57,7 %, dan tidak seluruh tanda batas terlihat jelas pada pal batas yang telah terpasang.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BAIK (91.67%)
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan hasil PHI 3 tahun terakhir beserta peta pendukungnya Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada (Gambut) dan telah dilakukan analisa riap dari hasil pengukuran PSP tersebut. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap, namun laporan analisa tersebut belum disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (85.71%)
Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 88.89%.Kegiatan penanaman belum dilakukan saat penilaian berlangsung (4 bulan setelah RKT disahkan) Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil PHI RKT 2014 sebesar 158.19 m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (> 120 m3/ha) Potensi permudaan tanaman PT SPA Unit Serapung sebesar 84.78% (≥ 75-89%) dari jumlah tanaman per hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.
2. Produksi
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK (100%)
Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Auditee telah melakukan RIL pada 4 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemanenan hasil. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2012, PT SPA Unit Serapung memiliki nilai Fe sebesar 0.76 dan berdasarkan hasil uji petik diperoleh nilai Fe sebesar 0.81.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK (80.95% )
Auditee telah memiliki dokumen RKT 2014 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengaan peta RKT dan peta RKU. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan pada tahun 2013 mencapai 75 % dan pada tahun 2014 (s.d bulan Juli) mencapai 0 %. Realisasi volume tebangan total mencapai 60% (<70%) dari rencana tebang pada RKT, dan tidak melebihi luasan yang direncanakan.
2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG (71.43%)
Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas >150%, solvabilitas <100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2013 dan 2012 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Realisasi alokasi dana mencapai 106% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik) Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2013 sebesar 50.69 % dan perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2014 sebesar 64.32 %. Bila dirata-ratakan perbedaan proporsi anggran dalam 2 tahun terakhir sebesar 55.92% , hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan >50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun belum sesuai tata waktu. Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar 105% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%) namun belum seluruhnya. Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada tahun 2013 hingga bulan Juli 2014 secara keseluruhan mencapai 80.06% (>70%).
3. Ekologi
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 6 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK (100%)
Auditee telah mengalokasikan 13 % atau sebesar 1.523 Ha kawasannya sebagai kawasan lindung. Kondisi biofisiknya telah sesuai dengan dokumen perencanaannya. Kawasan lindung yang telah ditata batas sepanjang 49,5 km atau sebesar 92,45 % dari rencana penataan batas kawasan lindung auditee. Kondisi kawasan lindung yang berupa hutan sebesar > 90% yakni 93,36 % berupa hutan sekunder dan sisanya berupa tanah terbuka bekas kebakaran. Sebagian besar pihak mengakui keberadaan kawasan lindung dalam areal kerja auditee. Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
BAIK (100%)
Tersedia prosedur yang mengakomodir seluruh gangguan yang ada. Auditee telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan yang sesuai dengan fungsinya, jumlahnya memadai, dan kondisinya baik serta sesuai dengan bentuk gangguan yang ada. Terdapat SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil memadai. Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan pencegahan dan kesiapan sarana prasarana serta personil perlindungan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (87,50%)
Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan pematauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Auditee telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pematauan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik Auditee telah memiliki SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun kualifikasinya belum memadai. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester. Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi auditee telah berupaya untuk mengurangi dampak tersebut.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang
BAIK (100%)
Auditee telah memiliki dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah serta endemik.
EQI-F102.1.0/20120126
dan
Halaman 7 dari 16
Kriteria/Indikator (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi mencakup seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
BAIK (100%)
Auditee telah memiliki dokumen SOP Pengelolaan flora mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah di areal kerja auditee Auditee telah memiliki dokumen rencana pengelolaan flora meskipun walaupun belum menjabarkan secara detail bentuk-bentuk pengelolaannya dan telah di implementasikan dengan baik Tidak terdapat gangguan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi yang terdapat di areal kerja auditee.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG (75.00%)
Auditee telah memiliki dokumen prosedur fauna namun belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik di areal kerja auditee. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Tidak terdapat gangguan yang berarti pada kondisi fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik di dalam areal kerja auditee.
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
BAIK (81,48%)
Terdapat dokumen/laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan terdapat rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemenfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang ijin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terjadi konflik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK (85,19%)
Terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.
4. Sosial
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Terdapat sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
SEDANG (70,83%)
Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap. Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas Terdapat bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
SEDANG (77.78%)
Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat Konflik dan tersedia peta konflik (peta areal klaim) namun belum lengkap Tersedia organisasi dan sumberdaya manusia, namun dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja
BAIK (91.67%)
Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
Memenuhi
Dokumen PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung (SPS, Auditee) lengkap dan sah berdasarkan : 1. SK Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003 /013 tanggal 29 Januari 2003, tentang IUPHHK-HT Seluas ± 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. 2. SK tersebut diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.102/MENHUTII/2006 tanggal 11 April 2006 atas Areal Hutan
Perlindungan, dan kesejahteraan
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Produksi Seluas ± 11.830 Hektar di Provinsi Riau berlaku untuk jangka waktu 41 tahun sejak tanggal 29 Januari 2003 s/d 28 Januari 2044 dilengkapi dengan peta yang disahkan. 3. Terdapat SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT SATRIA PERKASA AGUNG Seluas 11.927,15 Ha di Provinsi Riau 4. Berdasarkan pemeriksaan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau Skala 1:500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986), areal konsesi Auditee termasuk ke dalam Hutan Produk Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hasil verifikasi adalah terdapat : 1. Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Nomor : 522.1/PR/l/2003/012 dikeluarkan di Pelalawan Tanggal 26 Januari 2003 dan ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. 2. Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening: 508.000.014 Atas Nama Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH dan IHH pada tanggal 03 Juli 2003 sebesar Rp 31.200.000,00. Verifier 1.1.1.c Not Applicable karena pada areal PT SPA Unit Serapung tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi
EQI-F102.1.0/20120126
Dokumen RKU yang digunakan pada saat verifikasi adalah Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 yang mengacu pada Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.52/VI-BUHT/2011 tanggal 19 April 2011 dilengkapi dengan Peta sebanyak 2 (dua) lembar Skala 1 : 50.000. Pengesahan RKTUPHHK Tahun 2013 disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung Nomor: SK.01/SPA-SRP/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dilengkapi dengan peta. Pengesahan RKTUPHHK Tahun 2014 disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Direktur PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung Nomor: SK.01/SPA-SRP/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dilengkapi dengan peta.
Halaman 10 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi RKT tersebut disusun mengacu kepada Revisi RKU periode tahun 2009 sd 2018.. Sim Ganis PHPL Canhut masih berlaku. Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta Revisi RKUPHHK-HTI PT SPA Unit Serapung Periode tahun 2009 - 2018, Peta RKT tahun 2013 dan 2014 Skala 1:50.000. dimana rencana peruntukan lokasi Kawasan Lindung adalah seluas 1.538 Ha yang terdiri dari : a. Sempadan Sungai seluas 200 Ha; b. KPPN seluas 500 Ha; c. DPSL seluas 625 Ha; d. Koridor satwa seluas 213 Ha. Kawasan Lindung: - Terdapat SK Direksi PT SPA Unit Serapung No. 001/KL/SPA SERAPUNG/09/ 2011 Tanggal 15 September 2011 Tentang Pengukuhan Kawasan Lindung seluas 1.538 Ha. - Lokasi kawasan lindung sesuai antara peta dan lapangan. - Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2013 dan 2014 disahkan secara self appoval. Hasil pemeriksaan di lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS Garmin dan sesuai antara peta dan di lapangan. Penandaan batas blok berupa kanal, plang nama dan pal beton. batas petak berupa pal beton dan parit kolektor.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi
Auditee telah menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009 - 2018 berbasis IHMB dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.52/VI-BUHT/2011 Tanggal 19 April 2011. PT SPA Unit Serapung tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI, maka verifier 2.2.1.b tidak diterapkan
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi 1. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di areal Auditee seluruhnya telah di-LHP-kan. Realisasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) jenis Acacia crassicarpa periode Bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 adalah 53.324,68 SM dengan volume 31.461,55 M 3. LHP tersebut dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dilengkapi dengan surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP, rekapitulasi LHP-KBK, berita acara pengukuran dan
Halaman 11 dari 16
Kriteria/Indikator
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Nilai
Ringkasan Justifikasi pengujian KBK/bahan baku serpih oleh P2LHP dan daftar pemeriksaan LHP-KBK. 2. Hasil uji petik pemeriksaan terhadap LHP dengan buku ukur sudah sesuai. 3. Stock kayu pada bulan Juli 2014 nihil sehingga tidak dapat dilakukan uji petik kayu yang ada di LHP dengan fisik kayu di lapangan. Kegiatan penebangan kayu RKT tahun 2014 baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dan akan di-LHP-kan pada bulan September 2014. Kayu yang diangkut dari TPn ke TPK Hutan menggunakan Memenuhi sampan air yang disertai dengan bon trips. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan PT SPA Unit Serapung ke industri dengan tujuan penerima IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang beralamat di Desa Pinang Sebatang Kec. Tualang Perawang Kab. Siak Provinsi Riau melalui jalur air menggunakan Ponton yang dilindungi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang dilampiri Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK). Not Verifier 3.1.3.a ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable Applicable), karena pada saat verifikasi tidak terdapat persediaan kayu baik di TPn maupun TPK Hutan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda legalitas pada tumpukan kayu dan tidak dapat dilakukan penelusuran kayu sampai ke petak tebangan. Kegiatan peng-LHP-an terakhir pada bulan Oktober 2013 RKT tahun 2013. Kegiatan penebangan RKT tahun 2014 baru dilakukan pada bulan Agustus 2014, direncanakan akan di-LHP-kan bulan September 2014 Verifier 3.1.3.b ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena pada saat verifikasi tidak terdapat persediaan kayu baik di TPn maupun TPK Hutan sehingga tidak dapat diverifikasi kekonsistenan Auditee dalam menerapkan identitas kayu. Kegiatan peng-LHP-an terakhir pada bulan Oktober 2013 RKT tahun 2013. Kegiatan penebangan RKT tahun 2014 baru dilakukan pada bulan Agustus 2014, direncanakan akan di-LHP-kan bulan September 2014. Memenuhi 1. Seluruh dokumen FAKB lengkap dan diterbitkan, ditandatangani oleh penerbit FAKB yang mempunyai nomor register, ditetapkan dan diangkat oleh petugas yang berwenang. 2. Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) Pada PT Satria Perkasa Agung di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : SK. 398/BPPHP III-2/2012 Tanggal 2 Juli 2012 berlaku sd Tanggal 08 Mei 2015.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT SPA Unit Serapung pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 telah
Halaman 12 dari 16
Kriteria/Indikator pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
Nilai
3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau
dan
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Not Applicable
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Memenuhi
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kuala Kampar sesuai dengan Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang telah disahkan. Kewajiban PSDH yang harus dibayarkan PT SPA Unit Serapung berdasarkan SPP periode Bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 dengan volume produksi sebesar 31.461,55 M3 adalah Rp 59.776.960,00. PSDH telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH kepada PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung dan sesuai dengan bukti setor dari perusahaan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. No Rek 102.0004204001 dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. Penyetoran PSDH dilakukan pihak perusahaan melalui Bank Mandiri. Realisasi pembayaran PSDH PT SPA Unit Serapung periode Bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 dengan volume produksi sebesar 31.461,55 M3 adalah Rp 59.776.960,00. SPP PSDH yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih kepada PT SPA Unit Serapung sudah sesuai antara ukuran dengan tarif yang berlaku. Bukti pembayaran PSDH untuk periode Bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/ 2012 tanggal 24 April 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor : SE.7/VIBIKPHH/2010 tentang angka konversi dari meter kubik (M3) ke ton yaitu dengan tarif Rp. 2.000/ ton.
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena semua kayu yang diproduksi PT SPA Unit Serapung hanya dikirim atau dijual ke Industri yang terletak di dalam satu Provinsi, yaitu kepada IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang beralamat di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Pengangkutan kayu dari TPK Hutan PT SPA Unit Serapung menuju IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk melalui Jalur air dengan menggunakan ponton. Hasil verifikasi dokumen, kapal pengangkutan kayu dari PT SPA Unit Serapung berbendera Indonesia yang mempunyai Surat Persetujuan Berlayar No. C.12.3/KP.IV-WK/102/XI/2013 Atas Nama Kapal
Halaman 13 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi TB.KP-01 yang menggandeng TK. Ziven Star 06 yang ditandatangani oleh Syahbandar.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
Tersedia dokumen AMDAL PT Satria Perkasa Agung Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau meliputi : a. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). b. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). c. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen ANDAL, RKL dan RPL telah mendapat persetujuan dari Bupati Pelalawan Nomor : 660/Bapedalda/I/2003/09, ditetapkan di Pangkalan Kerinci, Tanggal 20 Januari 2003, lembar pengesahan dibubuhi tanda tangan dan stempel.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Memenuhi
5.1. Pemenuhan Keselamatan dan Kerja (K3)
Dokumen RKL dan RPL PT Satria Perkasa Agung disetujui dan disahkan oleh Bupati Pelalawan sesuai surat Nomor : 660/Bapedalda/I/2003 /09, Tanggal 20 Januari 2003 disusun mengacu pada dokumen AMDAL. PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Laporan Pelaksanaan Ijin Lingkungan berupa kegiatan RKL-RPL semester II Tahun 2013 (Bulan Juli - Desember 2013) telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai Surat Nomor : 009/SPA/II/2014 bulan Pebruari 2014 dan laporan semester I Tahun 2014 (Bulan Januari - Agustus 2014) sesuai Surat Nomor : 165/SPA/VIII/2014 bulan Agustus 2014. Pelaksanaan RKL dan RPL mengacu kepada dokumen AMDAL.
ketentuan Kesehatan
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
Memenuhi
Auditee telah menyusun Procedure mengenai K3. -
EQI-F102.1.0/20120126
Standard
Operating
Auditee telah membuat kebijakan K3. Auditee telah menyusun identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Auditee telah membuat program K3. Auditee mempunyai susunan Panitia Pembina K3 tingkat propinsi dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Halaman 14 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KEP : 09/Disnakertransduk-PK/SK-P2K3/2014 Tanggal 06 Juni 2014. - Auditee telah memiliki Ahli K3 Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.1078/M/DJPPK/V/2013, Tanggal 03 Mei 2013. - Auditee telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan K3. - Briefing dilakukan oleh karyawan PT SPA Unit Serapung setiap hari dipimpin oleh Kepala Unit. Setiap Hari Senin dan Kamis dilakukan Safety Talk dan Safety Induction disampaikan oleh P2K3 secara bergantian pada saat briefing. - Pada saat kerja sama dengan kontraktor dilakukan briefing yang disebut Safety Induction yang disampaikan oleh departemen OSHMS-MR di Perawang. - Auditee melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 untuk karyawan maupun kontraktor dengan mengisi Checklist Inspeksi K3. - Telah dilakukan sosialisasi K3. Tersedia peralatan K3 berupa : -
-
5..2. Pemenuhan tenaga kerja
hak-hak
5.2.1. Kebebasan bagi pekerja
berserikat
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
Plang rambu-rambu dan himbauan K3. Daftar Peralatan Pemadam Kebakaran. Daftar Alat pelindung diri. Tersedia Pos P3K dilengkapi dengan peralatan kesehatan standar, tempat tidur, obat-obatan dan tabung oksigen dan ada mantri kesehatan. Karyawan dan Keluarga Karyawan PT SPA Unit Serapung diikutsertakan dalam asuransi kesehatan Eko Hospital di Pekanbaru dan Jamsostek yang ditanggung oleh perusahaan. Periode bulan Agustus 2013 sd Juli 2014 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja di areal Auditee, tetapi tetap dibuat laporan kecelakaan kerja. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Auditee adalah dalam bentuk program K3 berupa melengkapi karyawan dengan Alat Pelindung Diri, pelatihan K3 karyawan dan kontraktor, pengembangan pelayanan kesehatan kerja, melengkapi sarana olah raga, penyusunan sanksi administrative di tempat kerja, pengusulan mutasi karyawan yang sakit parah ke area darat yang dekat dengan rumah sakit, pembuatan plang himbauan (ramburambu K3).
Terdapat Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau yang telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan No. 568/Dinas Sosial Tenaga Kerja/X/2013/46 tanggal 30 Oktober 2013 yang berafiliasi dengan PT Arara Abadi (termasuk PT Satria Perkasa Agung).
Halaman 15 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan melalui Surat Penyataan dari Direktur Utama dengan nomor 11/SPA/I/2013 yang ditandatangani oleh Didi Harsa. Pada saat verifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang digunakan oleh Auditee adalah PKB yang berafiliasi dengan PT Arara Abadi periode tahun 2013 - 2015 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Januari 2014. PKB telah didaftarkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor Kpts.1727/XlI/2013 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Arara Abadi dengan SP Mitra Abadi Riau, Tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh H.Nazaruddin, SH, MM/Pembina Utama Madya /NIP 19561225198003 1 007. Dari laporan bulanan daftar tenaga kerja bulan Juli 2014 dan hasil wawancara dengan pekerja di Nursery yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2014 diketahui bahwa Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur minimal adalah 18 tahun.
Halaman 16 dari 16
