Lampiran Surat No. 380/EQ.S/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT BINA DAYA BENTALA No. SK IUPHHK-HT : 555/Menhut-II/2006 Luas : ± 19.870 Ha Lokasi : Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Alamat Kantor : 1. Jl. Tebet Timur Raya No.7 Jakarta Selatan 2. Komplek Bisnis Center Blok B-3A Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru 28282 Provinsi Riau III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 23 – 29 Juni 2015 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BINA DAYA BENTALA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 22 Juli 2015 PT EQUALITY INDONESIA
Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 011/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VII/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT BINA DAYA BENTALA DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: 555/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 DESEMBER 2006 DENGAN LUAS ±19.870 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT BINA DAYA BENTALA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 10 Juli 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 057/EQI-F037 tanggal 10 Juli 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 021.2/EQI-F039 tanggal 13 Juli 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT BINA DAYA BENTALA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut: 050.3 tanggal 13 Juli 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 17 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 5 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT BINA DAYA BENTALA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: K.269/BUHT-3/2013 Tanggal 20 Mei 2013 MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT BINA DAYA BENTALA DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: 555/MENHUT-II/2006 TANGGAL 22 DESEMBER 2006 DENGAN LUAS ±19.870 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: PT BINA DAYA BENTALA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 013.1/EQC-PHPL/VI/2014 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 013.1/EQC-PHPL/VI/2014 yang berlaku mulai 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 selama PT BINA DAYA BENTALA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Sertifikat nomor 013.1/EQC-PHPL/VI/2014 direvisi menjadi nomor 013.2/EQC-PHPL/VII/2015 dengan masa berlaku mulai 13 Juli 2015 sampai dengan 28 Juni 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KETUJUH
: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 13 Juli 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT BINA DAYA BENTALA; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI LP-PHPL – 013 – IDN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR : 013.2/EQC-PHPL/VII/2015 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT
PT BINA DAYA BENTALA SK IUPHHK-HT TANGGAL LUAS LOKASI A. KABUPATEN B. PROVINSI ALAMAT PERUSAHAAN
: : : : : :
555/Menhut-II/2006
22 Desember 2006 ± 19.870 Hektar ROKAN HULU RIAU Komplek Bisnis Center Blok B-3A Jln. Jendral Sudirman, Pekanbaru 28282 Provinsi Riau Telp. (0761) 29218; Fax. (0761) 40673
PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :
PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1
DENGAN PREDIKAT :
BAIK DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 29 JUNI 2013 TANGGAL REVISI : 13 JULI 2015
PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710 Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724 Website : http://www.equalityindonesia.com Email :
[email protected]
EQI-F084.3.2/20140813
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 JUNI 2018
Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
(2)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Agustri Warsono Oniranto Adi Fajari (Lead Auditor/Auditor Produksi) Yun Afiatun (Auditor Prasyarat) Dinda Talitha (Auditor Ekologi) Yeti Sumiyati (Auditor Sosial) Hari Senoaji (Auditor VLK) Ellya Nova (Auditor Magang Bid.Sosial)
g. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat, Produksi, VLK) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Binadaya Bentala b. Nomor & Tanggal SK : SK.555/Menhut-II/2006 & 22 Desember 2006 c. Luas dan Lokasi : ± 19.870 Ha di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau d. Alamat kantor
: Komplek Bisnis Center Blok B-3A. Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru 28282
e. Nomor telepon Nomor Fax
: 0761-29218 : 0761-40673
f. Pengurus : Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama
EQI-F102.1.0/20120126
: Dr. Rosalyn Sandra Andrisa : Mathilda Petrina Zulfikar : Ir. Ficky Zoelfikar
Halaman 1 dari 12
(3)
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
23 Juni 2015 & 29 Juni 2015
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasi Peredaran Hasil Hutan (Entry Meeting) dan Kasi Pengolahan Hasil Hutan (Exit Meeting). Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Kasi PEHP. Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT BDB (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Pertemuan Pembukaan
24 Juni 2015
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Bina PT BDB Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
24-27 Juni 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
28 Juni 2015
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
13 Juli 2015
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 12
(4)
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Pemegang IUPHHK
Kawasan
BAIK
1.2. Komitmen IUPHHK
Pemegang
BAIK
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
SEDANG
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK
BAIK
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas sudah 100% (tata batas sudah temu gelang) (Baik, 3). Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. (Sedang, 2). Verifier 1.1.4 : diverifikasi tetapi tidak diterapkan. Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, (Sedang,2). Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3). Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan (Baik, 3). Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2). Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku (Sedang, 2). Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2). Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap (Baik, 3). Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3). Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. (Baik, 3) Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Baik,3). Verifier 1.4.4 : Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Baik, 3). Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai (Baik, 3). Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (Sedang, 2) Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses Halaman 3 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak (Baik, 3). Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak (Baik, 3).
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BAIK
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU (Baik, 3). Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/ petak) sesuai dengan RKUPHHK (Baik, 3). Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan (Baik, 3). Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya (Baik, 3) Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riaptegakan /PUP/untuk semua tipekosistem yang ada dan sudah dianalisis (Baik, 3). Verifier 2.1.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riaptegakan selama periode waktu penilain, dan menyampaikan laporan (Sedang, 2). Verifier 2.3.1 : Meskipun sebagian SOP formatnya tidak standar namun SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Baik, 3). Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur (Baik, 3). Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (= 120 m3/Ha) (Baik, 3). Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (= 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan) (Baik, 3). Verifier 2.4.1 : Tersedia SOPpemafaatan/pengelolaan hutanramah lingkunganuntuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3) Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan (Sedang, 2). Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) > 0,70 (Baik, 3) Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT 2014 dan 2015 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval (Baik, 3).
Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator pemanfaatan pada kerjanya
Nilai areal
2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
SEDANG
Ringkasan Justifikasi Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan / ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan self approval (Baik, 3). Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sedang, 2). Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total, mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. (Baik, 3). Verifier 2.6.1 :Likuiditas > 150%, Solvabilitas 100 150%. Rentabilitas positif (Sedang, 2). Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (Baik, 3) Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, (Sedang, 2). Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu (Baik, 3). Verifier 2.6.5 : Realisasi modal > 80% tapi kegiatan penanaman belum seluruhnya (Sedang, 2). Verifier 2.6.6 : Realisasi Penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya (Buruk, 1).
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKU dan CMP) namun untuk DPSL kondisi biofisiknya tidak sesuai dengan peruntukkannya yaitu berupa pemukiman tetap (Sedang, 2) Luaskawasan lindunhg yang telah ditata di lapangan mencapai 71 % dari luas total (Sedang, 2) Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 71 % (Sedang, 2) Sebagian kecil (<50%) pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung dan sebgaian besar masyarakat desa masih beraktifitas di dalam kawasan lindung tersebut (Sedang, 2). Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi tata ruang sesuai RKL RPL (Baik, 3)
dan
BAIK
Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Baik, 3) Tersedia sarana prasarana dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai denan ketentuan dan berfungsi dengan baik (Baik, 3) Tersedia SDM Perlindungan hutan dengan jumlahnya dan kualifikasi (Baik, 3) Kegiatan perlindungan hutan diimplementasi-kan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangakn seluruh jenis gangguan yang ada (BAik, 3)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK
Tersedia prosedur yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3) Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan namun lokasi pembuanagan sampah/limbah domestic belumsesuai dengan peraturan yang berlaku (Sedang, 2) Tersedia personil dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan (Baik, 3) Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3)
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
Tersedia dokumen perencanaan pmantauan dampak terhadap tanah dan air serta diimplementasi-kan sesuai ketentuan (Baik, 3) Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhdap tanah dan air namun ada upaya untuk mencegah hal tersebut(Sedang, 2) 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
SEDANG
Tersedia prosedur identifikasi seluruh jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam pounah dan endemic (Baik, 3) Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal izin (Baik, 3) Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal izin (Baik, 3) Terdapat implementasi pengelolaan tetapi tidak mencakup seluruh jemnis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal izin (Sedang, 2) Terdapat gangguan tehadap kondisi sebagian spesies flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal
Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi izin (Sedang, 2)
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal izin (Baik, 3) Terdapat implementasi pengelolaan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal izin (Sedang, 2) Terdapat gangguan tehadap kondisi sebagian spesies fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang teradapat di areal izin (Sedang, 2)
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang tertuang dalam dokumen legal meliputi SK-555/Menhut-II/2006, RKU, RKT, Dokumen Amdal, Studi Diagnostik, SIA dan Laporan Pemetaan Konflik.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan dan konflik batas kawasan yang meliputi SOP tentang Tata Batas Partisipatif No. SOP-BDB-P-32, SOP tentang Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal No. SOPBDB-S-02 dan SOP tentang Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK-HTI No. SOP-BDB-P-45 namun baru diketahui oleh sebagian masyarakat.Nilai: Sedang (2) Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hakhak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, meliputi SOP-BDB-S-01 tentang Corporate Sosial Responsibiliy (CSR), SOPBDB-P-38 tentang mekanisme identifikasi hak-hak tradisional dan adat, hak-hak dasar masyarakat dalam kawasan konsesi, SOP-BDB-S-03 tentang Kompensasi Sumberdaya Komuniti dan SOP-BDB-E05 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Kawasan Lindung.Nilai: Baik (3) Auditee memiliki bukti tentang luas dan batas kawasan dengan sebagian masyarakat, dimana batas luar yang berbatasan dengan Desa Kasang Padang dan Desa Sontang sebagian masih jelas dan diketahui oleh sebagian masyarakat sedangkan yang berbatasan dengan Desa Bonai batas-batasnya tidak jelas.Nilai: Sedang (2) Auditee dalam pengelolaan arealnya, memiliki bukti tertulis berupa persetujuan dan dukungan dengan sebagian masyarakat yaitu dari pemerintahan dan tokoh masyarakat Dusun 1 Desa Kasang Padang dan Desa Bonai pada tanggal 16 Februari 2006. Namun dalam perkembangannya sebagian besar areal
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee diklaim oleh masyarakat dan konflik.Nilai: Sedang (2)
masih ada
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang Izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan yang terdapat dalam dokumen RKU, RKT, Rencana Operasional, Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan PMDH, Nota Dinas Direksi, Laporan Tenaga Kerja dan Perjanjian dengan koperasi/masyarakat.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal menyangkut pemenuhan tanggungjawab sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang meliputi SOP Corporate Sosial Responsibiliy (CSR) No. SOPBDB-S01, SOP Kompensasi Sumberdaya Komuniti No. SOP-BDB-S-03, SOP Pengelolaan Tanaman Kehidupan No. SOP-BDB-P-36, Work Intruction Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (koperasi, usaha kecil) No. WI-BDB-S-04 dan perjanjian dengan masyarakat.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki bukti yang lengkap terkait kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang meliputi perwakilan Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai, mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki bukti yang lengkap terkait kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang meliputi perwakilan Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai, mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.Nilai: Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi namun belum lengkap.Nilai: Sedang (2)
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK
Auditee telah memiliki informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat adat/setempat yang telah dituangkan dalam beberapa dokumen diantaranya dokumen Studi Diagnostik Masyarakat di sekitar PT BDB dan dokumen Sosial Impact Assesment PT Bina Daya Bentala Tahun 2014.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait prosedur peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Prosedur SOP-BDB-S-01 tentang Corporate Social Responsibility (CSR), SOP-BDB-S-03 tentang SOP Kompensasi Sumber Daya Komuniti, SOP-BDB-E-08 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Lindung, SOP-BDB-P-36 tentang Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan dan WIRUJ-S-04 tentang Work Instruction (WI/Instruksi Kerja) Pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi masyarakat yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam dokumen RKU, RKT dan RO kegiatan kelola sosial/PMDH.Nilai: Baik (3) Auditee telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun baru sebagian dimana penyerapan tenaga kerja lokal sekitar 12%, bantuan ternak kambing bagi kelompok masih terbatas, program tanaman kehidupan belum terealisasi dan belum terdapat pelatihan pengembangan ekonomi produktif kepada masyarakat.Nilai: Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun yang terkait dengan Laporan Kerjasama dengan Koperasi Sepakat Maju belum tersedia, dan Laporan Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat belum lengkap.Nilai: Sedang (2)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK
Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur No. SOP-BDB-S-02 tentang Penanganan dan Penyelesaian Klaim Area, Prosedur No. SOP-BDB-S-03 tentang Kompensasi Sumber Daya Komuniti, Prosedur No. SOP-BDB-S-30 tentang Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru, Prosedur No. SOPBDB-S-29 tentang Panduan Penyelesaian Konflik, Prosedur No. SOP-BDB-S-28 tentang Metode Pendekatan Resolusi Konflik dan Prosedur No. SOPBDB-P-45 tentang Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK-HTI.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki peta konflik dalam bentuk peta klaim dan dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang menjelaskan kondisi klaim lahan di dalam areal secara lengkap dan jelas.Nilai: Baik (3) Auditee telah memiliki struktur organisasi dan sumberdaya dalam penanganan konflik yang telah melibatkan para pihak, namun terkait dengan pendanaan masih belum memadai karena belum dianggarkan dalam RKAP perusahaan padahal tingkat konflik di dalam areal Auditee tergolong berat dimana 66,71% merupakan areal klaim.Nilai: Sedang (2) Auditee telah melakukan upaya penyelesaian konflik, namun dokumen laporan bukti penanganan konflik masih belum lengkap dan kurang jelas.Nilai: Sedang (2)
4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja
BAIK
Auditee telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama PT Bukit Batu Hutani Alam dan Afiliasi periode 2013-2015 dengan Serikat Pekerja (SP) Mitra Abadi Riau yang berlaku dari tanggal 13 Desember 2013 s.d. 12 Desember 2015 dan Surat Perjanjian Kerja antara perusahaan dengan karyawan dimana sudah direalisasikan seluruhnya.Nilai: Baik (3) Auditee telah merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi dengan melakukan
Perlindungan, dan kesejahteraan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi kegiatan pelatihan secara ex house/in house training bagi karyawan dan sebagian besar telah direalisasikan.Nilai: Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir karyawan tetapi masih ada ketentuan dari standar jenjang karir tersebut yang belum direalisasikan terkait dengan Pasal 68 point 4 pada PKB.Nilai: Sedang (2) Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam PKB pada Bab VI, VII, VIII dan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan serta sudah di implementasikan seluruhnya.Nilai: Baik (3)
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
MEMENUHI
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. MEMENUHI
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
EQI-F102.1.0/20120126
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Peta blok tebangan disahkan (self approval), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
MEMENUHI
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan MEMENUHI
Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
NA
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
dan
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
MEMENUHI
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau
Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu.
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
NA
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda VLegal
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
5.1. Pemenuhan Keselamatan dan Kerja (K3)
ketentuan Kesehatan
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
hak-hak
5.2.1. Kebebasan bagi pekerja
berserikat
Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
MEMENUHI
dan
5..2. Pemenuhan tenaga kerja
Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
MEMENUHI
Terdapat serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 12
