Lampiran Surat No. 156.1/EQ.S/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL, sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT INHUTANI II TANAH GROGOT No. SK IUPHHK-HT : 504/Menhut-II/2009 Luas : ± 16.816 Ha Lokasi : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Raya No.7 Jakarta 12820 Telp. (021) 8290572, Fax : (021) 8362468 III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 25 – 28 Februari 2015 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II TANAHH GROGOT BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 20 Maret 2015 PT EQUALITY INDONESIA
a.n Amin Muchakim, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 001/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/III/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.504/MENHUT-II/2009 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2009 DENGAN LUAS ±16.816 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 10 Maret 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 022.1/EQI-F037 tanggal 10 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 001.2/EQI-F039 tanggal 13 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT INHUTANI II UMHT TANAH GOROGOT sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 103.2 tanggal 13 Maret 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 10 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 12 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, kepada PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23.
ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 26. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 084.1/EQI-F065/XI/2014 tanggal 07 November 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.504/MENHUT-II/2009 Tanggal 3 SEPTEMBER 2009 DENGAN LUAS ±16.816 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 017.1/EQC-PHPL/XII/2014 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.5/VIBPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 017.1/EQC-PHPL/XII/2014 yang berlaku mulai 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 selama PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VIBPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014. : Sertifikat nomor 017.1/EQC-PHPL/XII/2014 direvisi menjadi nomor 017.2/EQC-PHPL/III/2015 dengan masa berlaku mulai 13 Maret 2015 sampai dengan 1 Januari 2019 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KEDELAPAN
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 13 Maret 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Ir. Agustri Warsono Amin Muchakim, S.Hut (L. Auditor) Marlan, S.Hut (Auditor) Taryani, SP (Auditor) g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor Kantor Pusat Kantor Perwakilan e. Pengurus Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Dewan Direktur Direktur Utama Direktur
EQI-F102.1.0/20120126
: : : : :
PT INHUTANI II UMHT Tanah Grogot SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009
± 16.816 Ha di Kabupaten Paser Provinsi Kaltim
Jl. Tebet Timur Raya Jakarta Selatan Telp. 021-8290572, Fax. 021-8352468 : Jl. Markisa No. 7 Samarinda Kalimantan Timur Telp.0541-201005 Fax. 0541-735100 : : Ir. Bambang Soepiyanto, MM : Agus Mulyana : Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA : Ir. Bambang Setiabudi
Halaman 1 dari 15
(3)
Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
26 Pebruari 2015
Pertemuan pembukaan dilaksanakan di Kantor UMHT Tanah Grogot di Camp Kerang Kecamatan Batu Engau
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
26 – 27 Pebruari 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
27 Pebruari 2015
Pertemuan penutupan dilaksanakan di Kantor UMHT Tanah Grogot di Camp Kerang Kecamatan Batu Engau
Pengambilan Keputusan
13 Maret 2015
Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
SEDANG
Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : SK.504/Menhut-II/2009 tanggal 3 September 2009 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Dokumendokumen tersebut tersedia dilapangan dengan lengkap.
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK.
Sejak terbitnya SK IUPHHK-HT tahun 2009, Auditee belum merealisasikan tata batas luarnya namun ada bukti upaya dari Auditee untuk merealisasikannya berupa draft pedoman tata batas yang masih dalam proses diskusi dengan Badan Planologi Kehutanan. Sesuai dengan SK IUPHHK HT, sebagian areal kerja Auditee sudah ditata batas melalui projek Kementerian Kehutanan sesuai dengan BATB HP tanggal tanggal 5 April 1997 dan BATB HP tanggal 21 November 2002 dan sudah ada sebagian kegiatan pemeliharaan batasnya. Terdapat konflik lahan dengan masyarakat sekitar/perseroan di areal kerja Auditee tetapi ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Hasil overlay antara Peta Lampiran SK-IUPHHK HT dengan Peta Lampiran SK Menhut No. 942/MenhutII/2013 tanggal 23 Desember 2013, terdapat perubahan fungsi kawasan hutan produksi (HP) diareal kerja Auditee seluas + 3.960 Ha menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Terhadap perubahan fungsi kawasan tersebut, Auditee telah melakukan konsultasi dan diskusi dengan instansi terkait serta mengambil kebijakan pengelolaan areal berupa manajemen kolaborasi dengan masyarakat, kerjasama pemanfaatan dengan jenis karet, serta percepatan pembangunan hutan tanaman Acacia. Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal Auditee berupa perkebunan kelapa sawit/karet dan ada sebagain bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sector kehutanan kepada instansi terkait.
1.2. Komitmen gang IUPHHK
Peme-
BAIK
Auditee memiliki dokumen visi misi secara legal berdasarkan Keputusan Direksi PT INHUTANI II UMHT Tanah Grogot No. 750/SK/SEK-PRUSH/2013 tanggal 15 Juli 2013 dan sesuai dengan kerangka PHPL Pada tahun 2014 Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat meskipun frekuensinya masih terbatas. Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sesuai dengan visi misi perusahaan namun baru sebagian yang dilaksanakan
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan, dan Latihan.
SEDANG
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan sudah ada pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan namun jumlahnya belum memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pada Ganis PHPL-NENHUT dan Ganis PHPL-BINHUT. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANIS PHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari 2016. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot pada tahun 2014 baru mencapai 50% (November 20140 atau 50-70% dari rencana. Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal maupun eksternal tersedia lengkap di Camp Kerang
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee memiliki struktur organisasi dan uraian tugas sebagian sesuai dengan kerangka PHPL karena pada aspek social tidak tergambarkan dalam struktur organisasinya Auditee telah memiliki perangkat SIM dengan tenaga
Halaman 3 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK.
Ringkasan Justifikasi pelaksana belum tersedia dilapangan Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi sesuai Surat Keputusan Direksi No. 324/SK/SEK-PRUSH/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
SEDANG
Kegiatan RKT 2014 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah sosialisasikan kepada sebagian masyarakat Desa Mengkudu namun tidak terdapat BA Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan RKT 2014. Sisa batas luar areal kerja Auditee saat ini sedang dalam proses pengurusan kepada instansi terkait yaitu berupa draft pedoman tata batas yang baru ditandatangani oleh Direktur Utama Auditee Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2014 telah disosialisakan pada tanggal 21 November 2014, namun hanya kepada sebagian masyarakat Desa Mengkudu. BA Persetujuan Program dan Pelaksanaan Kegiatan PMDH tahun 2014 tidak tersedia dilapangan. Secara administrasi kawasan lindung di areal kerja Auditee telah diketahui dan disetujui Para Pihak namun riil dilapangan masih ada klaim dari sebagian masyarakat terhadap sebagian kawasan lindung yang ada.
2. Produksi 2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari.
SEDANG
Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk periode 2011-2020 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.153/VIBUHT/2011 Tanggal 4 November 2011 yang disusun dengan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2014 di lapangan berupa jalan dan pal batas kayu yang telah membagi seluruh blok RKT 2014 kedalam petak dan anak petak hanya sebagian besar (>50%) yang sesuai dengan RKU. Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan tanda batas blok dan petak kerja RKT 2014 terealisasi sebesar 56.09 %, dan terlihat jelas pada pal batas/papan nama yang telah terpasang.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem berdasarkan hasil cruising 3 tahun terakhir beserta peta pendukungnya.
Halaman 4 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem.
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada (Hutan Dataran Rendah) dan telah dilakukan analisa riap MAI dari hasil pengukuran PUP tersebut. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap, namun laporan analisa tersebut belum disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
SEDANG
Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB namun isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 87.5%. Kegiatan penanaman belum dilakukan saat penilaian berlangsung (5 bulan setelah RKT disahkan). Rata-rata Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil Cruising RKT 2014 sebesar 85.47 m3/ha. Artinya potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m3/ha). Potensi permudaan tanaman PT Inhutani II Tanah Grogot sebesar 87 % dari jumlah tanaman per hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK
Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Auditee telah melakukan RIL pada 1 tahapan yaitu Pelaksanaan kegiatan pemanenan hasil. Berdasarkan hasil penelitian Fe, PT Inhutani II Tanah Grogot memiliki nilai Fe sebesar 0.97.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
SEDANG
Auditee telah memiliki dokumen RKT 2014 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengaan peta RKT namun tidak sesuai dengan peta RKU. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan tahun 2013 hingga Oktober 2014 mencapai 29.49 % (<70%) dari
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi rencana tebang pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2013 dan RKT 2014. Kegiatan penebangan tidak melebihi luasan yang direncanakan, dengan Accacia mangium sebagai jenis yang ditebang.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
SEDANG
Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas < 100%, solvabilitas <100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2013 dan 2012 adalah Wajar. Realisasi alokasi dana mencapai 143% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik). Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2013 sebesar 41.05 % dan perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2014 sebesar 32.59 %. Bila dirataratakan perbedaan proporsi anggaran dalam 2 tahun terakhir sebesar 36.82% , hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun belum sesuai tata waktu. Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar 297.59% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%) namun belum seluruhnya. Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada tahun 2013 hingga bulan Juli 2014 secara keseluruhan mencapai 25.29 % (<50%).
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu AMDAL dan RKUPHHK serta sesuai dengan kondisi fisiknya. Kawasan lindung yang telah ditatabatas di lapangan mencapai 77 %. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 77 % Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tat ruang
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
SEDANG
Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 6 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi ketentuan namun beberapa diantaraanya tidak berfungsi dengan baik Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai namun kualifikasinya belum memadai Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi tidak mencakup seluruh aspek dampak akibat pemanfaatan hutan Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan Tersedian personil pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dan kualifikasinya belum memadai Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi baru sebagian diimplementasikan Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK
3.5. Pengelolaan untuk :
BAIK
flora
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
Tersedia prosedur identifikasi Flora dan Fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Auditee sudah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Pada saat Penilikan Pertama Tahun 2014 implementasi pengelolaan flora yang dilakukan oleh auditee hanya sebatas inventarisasi pada plot pengamatan dan juga patroli rutin, namun pada saat Penilaian Khusus Tahun 2015 terdapat penambahan implementasi yang sudah mengarah kepada pengelolaan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 7 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pemegang izin
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
SEDANG
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Auditee sudah melakukan pengelolaan satwa secara umum, namun belum secara keseluruhan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin.
4. Sosial 4.1. Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan atau Masyarakat Setempat.
BAIK
Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan terdapat rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak.. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang ijin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terjadi konflik
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK
Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia laporan atau dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang lengkap dan jelas.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK
Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik
BAIK
Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Dokumen/laporan penanganan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
SEDANG
tersedia,
Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK).
MEMENUHI
Auditee telah mendapatkan SK IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 504/MENHUT-II/2009 tanggal 03 September 2009 atas areal hutan produksi seluas ± 16.816 Hektar, dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1: 100.000.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
MEMENUHI
Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK Nomor : S.1087/VI-BIKPHH/2009 diterbitkan oleh Direktur
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)
Ringkasan Justifikasi Jenderal Bina Produksi Kehutanan– Departemen Kehutanan dengan nilai sebesar Rp. 30.529.200, Pembayaran IIUPHHK tersebut disetorkan kepada rekening penerima Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. rekening 1020004203870 sesuai dengan SPP pada tanggal 09 November 2009.
MEMENUHI
Dalam areal kerja Auditee terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa perkebunan kelapa sawit an. PT Agro Inti Kencana Mas (AIKM) seluas + 92 Ha. Auditee telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tersebut kepada instansi terkait.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang. a.
Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja /RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disah-kan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2011–2020 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan SK Nomor: SK.153/VIBUHT/2011 tanggal 04 November 2011. Dokumen RKUPHHK dengan lampiran peta disusun mengacu kepada Dokumen Deliniasi Mikro (Delmik). Dokumen RKT tahun 2013 telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3273/Kpts/DK-V/2013 tanggal 22 Mei 2013. Dokumen Dilengkapi dengan 3 lembar peta skala 1 : 50.000. Dokumen RKT tahun 2014 telah disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direksi Nomor : 634a/SK/SEK-PRUSH/2014 tanggal 5 Juni 2014. Pengesahan secara self aproval Auditee telah sesuai dengan Permenhut No. P.30/Menhut-II/2014 pasal 15 ayat 1 karena telah memiliki Sertifikat PHPL dengan predikat “BAIK”., Peta rencana penataan areal kerja dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
3) Peta rencana penataan areal
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 10 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
MEMENUHI
1. Peta areal yang tidak boleh ditebang tergambar pada peta RKT tahun 2013 dan 2014, selain itu juga tersedia SK Direksi No. 34A/SK/SEKPRUS/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Kawasan Lindung yang dilengkapi dengan peta skala 1 : 200.000 dengan total luas 1.682 Ha.
kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b.
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
2. Hasil observasi lapangan terhadap penandaan lokasi kawasan lindung berupa patok dicat merah dan rintisan dengan cat pada pohon dan sebagian ada plang papan nama. c.
Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
MEMENUHI
1. Penandaan lokasi blok tebangan tergambar pada peta RKTUPHHK-HT tahun 2013 dan 2014 Skala 1 : 50.000 dan telah disahkan. 2. Hasil pemeriksaan di lapangan menggunakan GPS : a. Penandaan batas blok RKT berupa plang nama dan pal silinder dicat putih dan merah.. b. Penandaan batas Anak Petak berupa pal silinder dicat putih dan merah.
K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
MEMENUHI
NA
Auditee telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2011–2020 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dengan SK Nomor: SK.153/VI-BUHT/2011 tanggal 04 November 2011. Dokumen RKUPHHK dengan lampiran peta disusun mengacu kepada Dokumen Deliniasi Mikro (Delmik). Verifier ini tidak dapat diterapkan karena PT Inhutani II Tanah Grogot tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat . K3.1
Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHPkan. Dokumen LHP yang telah
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Verifikasi dilakukan terhadap dokumen LHP dan buku
Halaman 11 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Ringkasan Justifikasi ukur periode bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014. Selang periode tersebut, Realisasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK) jenis Acacia mangium adalah sebanyak 147 tumpukan, 33,297.86 SM dengan volume 19,620.17 M 3. LHP dibuat, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dilengkapi dengan surat permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP, rekapitulasi LP-KBH, berita acara pemeriksaan KHP dan daftar pemeriksaan LP-KHP.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
MEMENUHI
- TPK hutan ke TPK Antara,
1) Kayu-kayu yang diangkut dari TPn ke TPK/Logpond (Lawas dan Sindur) menggunakan Logging Truck disertai dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK-FA) yang ditandatangani oleh penerbit FAKBK. 2) Pengangkutan kayu dari TPK/Logpond Sindur menuju Industri menggunakan Tongkang yang ditarik dengan Tug Boat, dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilengkapi dengan Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat Kecil (RDKBK) yang diterbitkan oleh Petugas FAKB dan disertai dengan dokumen kapal.
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
NA
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena verifier ini berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI dan pengukuran kayu bulat kecil menggunakan staple meter sehingga penelusuran kayu hanya sampai ke petak tebangan.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
NA
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena verifier ini berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dilampiri Daftar Hutan (DHH) untuk alam, dan arsip dan lampirannya hutan tanaman.
EQI-F102.1.0/20120126
dan Hasil hutan FAKB untuk
MEMENUHI
Seluruh dokumen FAKB periode bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014 lengkap dan ditandatangani oleh penerbit FAKB yang mempunyai nomor register, ditetapkan dan diangkat oleh petugas yang berwenang.
Halaman 12 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
MEMENUHI
Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Auditee periode Bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014 telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Tana Paser, sesuai dengan HP yang telah disahkan. Kewajiban PSDH yang harus dibayarkan oleh Auditee sebesar Rp 57.135.220,- dengan volume produksi sebesar 19.620,17 M3.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
MEMENUHI
PSDH telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui Bank Mandiri (terdapat validasi). Penyetoran PSDH menuju Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. No Rek 102.0004204001.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
MEMENUHI
SPP PSDH yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih Tana Paser sudah sesuai antara ukuran dengan tarif yang berlaku dan bukti pembayaran PSDH. Tarif yang digunakan pada : 1. SPP PSDH bulan Nop dan Des 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012. 2. SPP PSDH bulan Oktober 2014 mengacu kepada PP No. 12 tahun 2014 jenis acacia sebesar 6% dari harga patokan dimana berdasarkan Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/2014.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT
MEMENUHI
Auditee memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 09.03.1.00170 dengan perpanjangan No. 414/UPP/ PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 tanggal 16 April 2013 yang berlaku sampai dengan 12 April 2018.. PKAPT diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan – Dirjen Perdagangan Dalam Negeri an. Menteri Perdagangan.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
MEMENUHI
Kapal pengangkut kayu dari Auditee menuju Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, Palembang – Provinsi Sumatera Selatan berbendera Indonesia yang mempunyai Surat Persetujuan Berlayar.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1
Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 13 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb 4.1.1
Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL
4.1.2
MEMENUHI
Dokumen AMDAL telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Paser sesuai Keputusan Bupati Nomor : 660.1/03/B.I.3/Bpdld Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Inhutani II seluas 17.200 Ha di Desa Kerang, Kerang Dayo, Tampakan, Mengkudu, Lomu dan Riwang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser.
Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL
MEMENUHI
Dokumen RKL dan RPL telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Paser sesuai Keputusan Bupati Nomor : 660.1/03/B.I.3/Bpdld Tahun 2008 tanggal 8 Mei 2008.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial
MEMENUHI
1. Terdapat laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2013 dan Semester I tahun 2014 dan sudah sesuai dengan format berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dengan bukti adanya surat pengantar yaitu untuk laporan semester II Tahun 2013 sesuai surat nomor : 247/B/UMHT-TGT/2014 dan laporan semester I Tahun 2014 sesuai surat nomor : 023/B/UMHTTGT/2014. 2. Bukti pelaksanaan di lapangan : a. Terhadap hidro-orologi : telah dilakukan pemantauan terhadap curah hujan, pengukuran debit air sungai, pemantauan erosi tanah dan kualitas air. b. Terhadap pencemaran : telah pengelolaan terhadap limbah B3.
dilakukan
c. Telah dilakukan identifikasi flora dan fauna tahun 2014. d. Auditee sudah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. e. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan oleh Auditee. P5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 14 dari 15
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3
MEMENUHI
Auditee telah menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai K3, dan implementasinya telah dibuktikan di lapangan.
b. Ketersediaan peralatan K3
MEMENUHI
Auditee telah melengkapi karyawannya dengan peralatan K3 berupa alat perlindungan diri, kotak P3K, alat pemadam api ringan, rambu K3.
c. Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Periode bulan Nopember 2013 sd Oktober 2014 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja di areal Auditee, tetapi tetap dibuat laporan kecelakaan kerja dengan hasil Nihil yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja (Henri R. Sijabat) dan Petugas K3 (Sugiono).
K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Karyawan Auditee tergabung dalam Serikat Pekerja Kehutanan “SEHATI” PT Inhutani II (Persero) Pusat. Serikat Pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 960/1.838 tanggal 14 Maret 2007 dan mendapat Nomor Bukti Pencatatan 493/V/P/ III/2007 tanggal pencatatan 12 Maret 2007.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
MEMENUHI
1. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi PT Inhutani II (Persero) dengan Serikat Pekerja Kehutanan “Sehati” periode tahun 2014 sd 2016. 2. Dokumen PKB sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Up. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Jakarta dengan bukti berupa surat pengantar nomor 289/SP/2014 tanggal 5 Desember 2014.
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
Berdasarkan data SDM (kepegawaian) periode 31 Oktober 2014 dan hasil wawancara dengan pekerja borongan bagian penanaman yang sedang bekerja di petak 401d tanggal 27 Nopember 2014 diketahui bahwa Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur minimal adalah 22 tahun.
Halaman 15 dari 15
