Lampiran Surat No. 582/EQ.S/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT MUSI HUTAN PERSADA No. SK IUPHHK-HT : SK.38/Kpts-II/1996 Luas : ±296.400 Ha Lokasi : Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas, Lahat, Musi Banyuasin dan Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Alamat Kantor : Jl. Raya PT TEL, Desa Tebet Agung, Kecamatan Rembang Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera Selatan
III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 8 – 17 September 2015 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 6 Oktober 2015 PT EQUALITY INDONESIA
Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 016/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IX/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, OGAN KOMERING ULU, OGAN KOMERING ULU TIMUR, MUSI RAWAS, LAHAT, MUSI BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.38/KPTS-II/1996 TANGGAL 26 JANUARI 1996 DENGAN LUAS ±296.400 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT MUSI HUTAN PERSADA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 25 September 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 083/EQI-F037 tanggal 25 September 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 049.2/EQI-F039 tanggal 29 September 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT MUSI HUTAN PERSADA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 003.4 tanggal 29 September 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 10 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 12 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT MUSI HUTAN PERSADA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014
Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Halaman 2 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 071/EQI-F065/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Nomor : 141/MHP/HTI/PHPL/CMS/VIII/2013 MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, OGAN KOMERING ULU, OGAN KOMERING ULU TIMUR, MUSI RAWAS, LAHAT, MUSI BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.38/KPTS-II/1996 TANGGAL 26 JANUARI 1996 DENGAN LUAS ±296.400 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: PT MUSI HUTAN PERSADA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 003.2/EQC-PHPL/X/2013 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 003.2/EQC-PHPL/X/2013 yang berlaku mulai 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 selama PT MUSI HUTAN PERSADA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. : Sertifikat nomor 003.2/EQC-PHPL/X/2013 direvisi menjadi nomor 003.3/EQC-PHPL/IX/2015 dengan masa berlaku mulai 29 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 4
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
KEENAM
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 29 September 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT MUSI HUTAN PERSADA; 2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LP-PHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
: : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 0251-7550722 0251-7550324
[email protected] Agustri Warsono Diah Mitahrini, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi) Asep Kurniawan, S.Hut S.Hut (Auditor Prasyarat) Hermansyah Putra, S.Hut (Auditor Ekologi) Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial) Ir. Irin Wedalia (Auditor VLK) g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan) Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT MUSI HUTAN PERSADA (PT MHP) b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HT : No. 38/Kpts-II/1996 Tanggal 29-Januari-1996 c. Luas dan Lokasi : ±296.400 Ha di Provinsi Sumatera Selatan d. Alamat kantor : - Kantor Palembang
: Jl. R. Sukamto Komp. PTC Mall Blok I9 Palembang 30114 Telp./Fax: 0711-382400
- Kantor Cabang
: Jl. Raya PT.TEL Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim Telp: 0713-324025; Fax.: 0713-324010
e. Pengurus : -
Komisaris Utama
: Dr. Ir. Boen Muchtar Purnama
-
Komisaris
: Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc Tomoyuki Iida Naoto Itakua Sigeru Shimoda
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 1 dari 16
-
Direktur Utama
: Takuo Ikeuchi
-
Direktur
: Herry Rousyikin Kartadisastra Masaaki Tsuge Bowo Sudaryanto Keiichi Sasagawa Bambang Hendro Tjahyoko
(3) Ringkasan Tahapan Penilaian: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
8 September 2015
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh staf Bidang Hutan Tanaman Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Hutani Kalimantan Abadi Permai (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Pertemuan Pembukaan
9 September 2015
Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Musi Hutan Persada di Niru Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
10-15 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
15 September 2015
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
29 September 2014
Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah
EQI-F102.1.0/20120126
September
Halaman 2 dari 16
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
(4)
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawa-san Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
(83,33%)
1.2. Pemegang Pengelolaan
Komitmen Izin/Hak
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (75,00%)
SEDANG (80,00 %)
Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang, (Sedang, 2). Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. (Sedang, 2). Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan, (Baik). Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, (Baik).
Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3). Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan hanya level pemegang izin serta ada bukti Pelaksanaan (Sedang, 2). Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).
Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku (Sedang, 2). Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM < 70% dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2). Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap (Baik, 3).
Halaman 3 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
SEDANG
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
(94,44 %)
SEDANG (76,19%)
Ringkasan Justifikasi Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3). Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. (Baik, 3) Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Baik,3). Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).
Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (Sedang, 2). Verifier 1.5.2 : Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari sebagian para pihak (Sedang, 2) Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak (Sedang, 2). Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (Sedang, 2).
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
SEDANG (80,00%)
PT MHP memiliki dokumen rencana jangka panjang yang merupakan revisi ketiga yaitu Revisi RKUPHHKHTI Tahun 2015 periode 2010-2019 dan disahkan oleh bejabat yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan U.b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui SK No: SK.2526/MENLHK-VI/2015 tanggal 17 Juni 2015. RKUPHHK Revisi tersebut dilampiri dengan Peta Revisi Rencana Kerja berskala 1 : 50.000. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil analisis Deliniasi Mikro dan IHMB. Penataan areal kerja PT MHP di lapangan (blok RKT dan petak/kompartemen), sesuai dengan RKUPHHK-HTI Revisi Tahun 2015 periode 20102019 dan sudah menggunakan sistem bloking sesuai dengan penataan areal di RKU Seluruh batas RKT dan pal batas antar petak terlihat dengan jelas di lapangan, Pembuatan pal telah mengikuti SPO-PRN-005 dimana pal yang dibuat saat ini terbuat dari paralon yang diisi dengan semen sedangkan bentuk dan pengkodean atau penomoran pal telah sesuai dengan IK-PRN-017 tentang Penataan dan Pemasangan Tanda Batas
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 4 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Areal Kerja yaitu ditandai dengan pipa paralon berwarna putih terdapat logo MHP, Kode Wilayah, Unit, Blok dan Nomor Petak. Pal diletakkan di tempat yang strategis dan mudah terlihat
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
SEDANG (83,33%)
BAIK (90,48%)
PT MHP memiliki data potensi dengan satu tipe ekosistem (hutan hujan datara rendah) berdasarkan dari hasil IHMB yang dilengkapi dengan peta pendukungnya. Selain itu, data potensi diperoleh dari hasil rekapitulasi LHC tahun 2014 dan 2015. PT MHP telah memiliki data pengukuran riap tegakan (PUP) untuk semua wilayah areal kerjanya serta telah dilakukan analisis sampai sampai CAI, namun belum sampai perhitungan MAI. PT MHP telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil perhitungan PUP, namun hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan JTT menggunakan data LHC (ITSP) PT MHP telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. PT MHP telah melaksanakan (mengimplementasikan) seluruh tahapan kegiatan sistem sivikultur THPB di lapangan. Produksi yang terdapat di PT MHP sangat rendah pada tahun 2014, yaitu sebesar 17,57 m3 akibat tegakan yang terkena hama dan penyakit Namun berdasarkan perhitungan tim produksi bahwa apabila tegakan yang rusak tidak dimasukkan dalam perhitungan, produksi tegakan yang sehat dapat dikatakan masih relatif baik pada tahun 2014, sebesar 83,81 m3. Persediaan permudaan tanaman umur 1 tahun di areal kerja PT MHP untuk jenis Eucalyptus pellita pada tahun 2014 rata-rata mencapai 90,27%, sedangkan pada tahun 2015 sampai bulan Agustus rata-rata mencapai 95,99%. Dengan demikian, pada areal kerja Auditee terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian pemanenan (<75% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (100 %)
PT MHP telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang tertuang dalam yaitu SPOPNM-001 tentang Produksi Kayu yang isinya sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja PT MHP. PT MHP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Perhitungan Volume Komersial Kayu menurut
Halaman 5 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Variasi Diameter Ujung” yang dibuat oleh Yuli Ekowati, Rudi Ranto dan Erwan Mursadi, diperoleh kesimpulan bahwa proporsi volume komersial kayu sampai batas diameter ujung 5 cm rerata adalah 90,78% (Fe = 0,9).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
BAIK (90,48 %)
SEDANG (66,67%)
PT MHP memiliki dokumen RKT 2014 dan 2015 yang lengkap dan telah disahkan secara self approval yang disusun berdasarkan RKU yang telah disahkan, yaitu Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2015 periode 2010-2019. PT MHP telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan peta RKT serta Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Realisasi volume penebangan untuk tahun 2014 sebesar 91,30% dan sampai dengan Bulan Agustus 2015 adalah sebesar 99,36% dari rencana sedangkan realisasi luas penebangan untuk tahun 2014 sebesar 67,46% dan sampai dengan Bulan Agustus 2015 adalah sebesar 67,53 dari rencana serta lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan. Berdasarkan Laporan Keuangan akuntan publik tahun 2012-2014, PT MHP memiliki nilai rata-rata likuiditas sebesar 7,55% (< 100), rata-rata solvabilitas sebesar 95,15%(< 100%) dan rata-rata rentabilitas sebesar negatif (-) 1,43%. Realisasi alokasi dana PT MHP mencapai rata-rata 81,09% Tahun 2014 dan s.d bulan Agustus sebesar 72,12% dari anggaran yang direncanakan Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari 50%, yaitu 55,07%. Meskipun berdasarkan analisis keuangan PT MHP tidak dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya namun realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Hal diindikasikan oleh seluruh tahapan pembangunan hutan tanaman berjalan dengan lancer (produksi dan penanaman). PT MHP telah mebuat pernyataan komitmen pencapaian target modal yang kembali ke hutan melalui Surat Direktur Operational PT MHP No. No. Ref : 326/MHP/PROD/Niru/IX/2015 tanggal 17 September 2015, , mengingat rata-rata modal yang dikembalikan kehutan sampai dengan Bulan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 6 dari 16
Nilai
Kriteria/Indikator
Ringkasan Justifikasi Agustus 2015 sebesar 61,66%, sehingga diharapkan sampai dengan akhir Bulan Desember 2015 telah mencapai target minimal atau persyarataan minimal penilaian terpenuhi sebesar 80% Realisasi penanaman untuk tahun 2014 tercapai 67,50% dan tahun 2015 (s.d Agustus 2015 ) tercapai 43,36% atau jika dihitung secara proporsional antara target kegiatan penanaman dan durasi pengerjaannya (hingga Agustus 2015) tercapai 65,93 %.
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
SEDANG
(66,67 %)
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
SEDANG
(66,67 %)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
SEDANG
(83,33 %)
EQI-F102.1.0/20120126
Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada tetapi tidak selurunya sesuai dengan kondisi biofisiknya. (Sedang, 2) Panjang batas kawasan lindung yang telah ditata mencapai 2.516 km atau 76 % bila dibanding dengan panjang batas berdasarkan seluruhnya. (Sedang, 2) Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 28.274,37 ha atau 64 % terhadap luas Kawasan Lindung (KL) (Sedang, 2) Sebagian kecil para pihak (< 50 %) mengakui keberadaan kawsan lindung (Sedang, 2) Terdapat laporan sebagian pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan Tersedia prosedur perlindungan hutan tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (Sedang, 2) Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi berfungsi dengan baik (Sedang, 2) Tersedia SDM perlindungan hutan dengan kualifikasi memadai tetapi jumlahnya kurang memadai (Sedang, 2) Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemtif/preventif/repesif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada (Sedang, 2) Tersedian prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (Baik, 3) Jumlah sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak sesuai dengan kondisi lapangan (Sedang, 2) Tersedian SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya kurang memadai (Sedang, 2) Tersedian dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3) Tersedian dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3) Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting khususnya terhadap air tetapi
Halaman 7 dari 16
Kriteria/Indikator
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan untuk :
flora
Nilai
SEDANG
(66,67%)
SEDANG
(66,67%)
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic 3.6. Pengelolaan fauna untuk :
Ringkasan Justifikasi
SEDANG
(66,67%)
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (Sedang, 2) Tersedia prosedur identifikasi flora fauna dilindungi, langka, jarang dan terancam punah tetapi tidak mencakup seluruh jenis (Sedang, 2) Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang dan terancam punah tetapi tidak mencakup seluruh jenis (Sedang, 2) Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2) Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2) Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2) Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2) Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2) Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaian spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2)
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
BAIK (81,48%)
EQI-F102.1.0/20120126
Verifier 4.1.1. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hakhak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Baik (3) Verifier 4.1.2. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para pihak. Sedang (2) Verifier 4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Baik (3)
Halaman 8 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
SEDANG
(71,43 %)
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
SEDANG
(79,17 %)
EQI-F102.1.0/20120126
Verifier 4.1.4. Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Sedang (2) Verifier 4.1.5. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak, dan masih ada konflik lahan. Sedang (2) Verifier 4.2.1. Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Baik (3) Verifier 4.2.2. Auditee telah memilki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Sedang (2) Verifier 4.2.3. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Sedang (2) Verifier 4.2.4. Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sedang (2) Verifier 4.2.5. Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi namun tidak lengkap. Sedang (2) Verifier 4.3.1. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH. Baik (3) Verifier 4.3.2. Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat. Baik (3) Verifier 4.3.3. Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Sedang (2) Verifier 4.3.4. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Sedang (2) Verifier 4.3.5. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas. Sedang (2)
Halaman 9 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik
BAIK
(88,89 %)
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
BAIK
(83,33%)
B. Verifikasi Kayu
Verifier 4.4.1. Auditee telah memiiki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3) Verifier 4.4.2. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Sedang (2) Verifier 4.4.3. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. Sedang (2) Verifier 4.4.4. Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3) Verifier 4.5.1. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Baik (3) Verifier 4.5.2. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah sebagian besar telah diimplementasikan kepada karyawan. Sedang (2) Verifier 4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah sebagian besar telah diimplementasikan kepada karyawan. Sedang (2) Verifier 4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. Baik (3)
Legalitas
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang
izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
MEMENUHI
EQI-F102.1.0/20120126
Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 atas areal hutan seluas ± 296.400 hektar yang terletak di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan, dilengkapi dengan peta areal kerja skala 1 : 250.000. Hasil overlay antara peta SK HPHTI PT MHP dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001) skala 1 : 250.000, menunjukkan bahwa areal kerja PT MHP berada pada kawasan Hutan Produksi. Dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan peru-bahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Maka pada tanggal 19 November 2013 ditetapkanlah Keputusan Menteri Kehutanan Halaman 10 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Nomor : SK.822/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 210.559 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 44.299 hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 41.191 hektar di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil overlay antara peta PT MHP dengan peta lampiran SK tersebut menunjukkan bahwa areal kerja PT MHP berada pada kawasan Hutan Produksi
SPP IIUPHHK diterbitkan melalui surat Nomor : 4106/IV-PPHH/95 tanggal 3 Agustus 1995 sejumlah Rp. 214.484.400,00. dengan bukti setor berupa aplikasi Bank Indonesia No. 930.353.20.108. 00163 dengan alamat rekening penerima : Rekening Menteri Kehutanan pada Bank Indonesia Sub Rekening IHPH dan IHH No. 508.000.014 tanggal 04 September 1995 sebesar Rp. 214.484.400.
Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT PT MHP dan upaya yang telah dilakukan Auditee adalah Patroli rutin dan pendataan tentang areal/penggunaan lain di dalam kawasan hutan selain IUPHHK-HT PT MHP dengan adanya peta dan hasil identifikasi data.
RKUPHHK-HTI PT MHP periode tahun 2010-2019 telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.272/VI-BPHT /2009 tanggal 31 Desember 2009 disusun berdasarkan IHMB dan dilengkapi dengan peta sebanyak 4 lembar skala 1 : 50.000. Dengan adanya perubahan luas tanaman pokok, maka RKUPHHK-HTI PT MHP telah direvisi dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.45/VI-BUHT/2011 tanggal 30 Maret 2011 dilengkapi dengan peta sebanyak 7 lembar skala 1 : 50.000. Dengan adanya perubahan luas dan jenis tanaman pokok untuk mengantisipasi gangguan satwa terhadap tanaman pokok, menata ulang blok tanaman dan menata manajemen secara keseluruhan, maka RKUPHHK-HTI PT MHP telah direvisi kedua kali dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2526/MENLHK-
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. 2.1.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
VI/BUHT/2015 tang-gal 17 Juni 2015, dilengkapi dengan peta sebanyak 8 lembar skala 1 : 50.000. Dokumen RKT Tahun 2014 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 500/MHP/PD/Niru/ XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 secara self approval dilampirkan dengan 7 lembar peta skala 1 : 50.000. Dokumen Revisi RKT Tahun 2014 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 484/MHP/ PD/Niru/IX/2014 tanggal 1 September 2014 dilampirkan dengan 5 lembar revisi peta skala 1 : 50.000. Dokumen RKT Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 654/MHP/PD/Niru/ XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dilampirkan dengan 7 lembar peta skala 1 : 50.000. Dokumen Revisi RKT Tahun 2015 disahkan melalui Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor : 281/MHP/PD/Niru/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dilampirkan dengan 4 lembar revisi peta skala 1 : 50.000 Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Penetapan Kawasan Dilindungi seluas 44.098 Ha dengan SK Direksi PT Musi Hutan Persada Nomor : 059/MHP/SK-DIR/NIRU /XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Musi Hutan Persada. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan. Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking RKT berwarna hitam terlihat jelas. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI
EQI-F102.1.0/20120126
Dokumen Revisi 2 RKUPHHK-HTI Periode tahun 2010-2019 telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2526/ MENLHK-VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan dilampirkan dengan 8 (lembar) peta skala 1:50.000.. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap. Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena pada areal IUPHHK-HTI PT MHP tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada lokasi penyiapan lahannya. Penyiapan lahan dilakukan dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan dan ditanami dengan akasia dan
Halaman 12 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi eucalyptus.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
MEMENUHI
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan
MEMENUHI
EQI-F102.1.0/20120126
Seluruh kayu acacia mangium dan Eucalyptus Pellita yang diproduksi oleh PT MHP periode bulan Juni 2014 sd Agustus 2015 sudah di-LP-KHP-kan sebesar 1,372,388.14 SM = 818,570.72 M 3. Dokumen Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) dilengkapi dengan Rekapitulasi LP-KHP yang dibuat oleh pembuat LP-KHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP (P2LPKHP). Uji Petik antara LP-KHP dengan Buku Ukur menunjukkan adanya kesesuaian demikian juga dengan uji petik antara LP-KHP dengan fisik kayu. Uji petik antara LP-KHP dan fisik kayu berdasarkan Laporan Mutasi Kayu (KHP) nomor : Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan Nomor : 08.a/LMKHP/LHA/2015. periode sampai dengan tanggal 10 September 2015 Uji petik nomor batang di LP-KHP dengan tunggak kayu di lapangan tidak dapat dilakukan karena penebangan dilakukan dengan sistem tebang habis dan kayu yang ditebang diukur dan ditumpuk dalam satuan staple meter. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang dilampiri Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dengan demikian verifier ini masuk kategori “Not Applicable”. Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dengan demikian verifier ini masuk
Halaman 13 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi kategori “Not Applicable”.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
MEMENUHI
Auditee menerbitkan FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). FAKB dibuat oleh Pejabat Penerbit FAKB yang ditunjuk. Sesuai dengan Permenhut No. P.42/MenhutII/2014, FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara Self Assesment, sehingga tidak terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB). Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten terkait sudah sesuai dengan LP-KHP yang disahkan. Auditee telah membayar PSDH sesuai dengan SPP PSDH. Pembayaran PSDH ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102.0004.204.001. Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Dokumen SPP PSDH dan DR telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan telah dibayarkan sesuai dengan tagihan.
Auditee dapat menunjukkan bukti setor pembayaran PSDH dan DR yang telah divalidasi oleh pihak Bank.
Auditee telah melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
MEMENUHI
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
MEMENUHI
EQI-F102.1.0/20120126
Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable) dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper yang terletak di dalam satu Provinsi yang berlokasi di Niru Rambang Dangku Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable) dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper yang terletak di dalam satu Provinsi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan logging truck via jalan darat dengan jarak terjauh sekitar 179 km untuk kayu yang berasal dari blok Sungai Langit Kelompok Hutan Martapura, sedangkan angkutan terdekat dengan
Halaman 14 dari 16
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi jarak 48 km untuk kayu yang berasal dari blok Bandeng Anyar Kelompok Hutan Subanjeriji.
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
MEMENUHI
Auditee sudah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai angkutan kayu yang merupakan kewajiban bagi Auditee yang telah mendapatkan sertifikat PHPL sesuai Perdirjen BUK No. P14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, yaitu pada dokumen FAKB dengan nomor seri : MHP.1.05.A.485440 yang berasal dari TPn 38 A.1.KS Kabupaten Oku Timur, jenis kayu Acacia mangium dengan volume 11,50 M3 Tanggal 27 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Penerbit FAKB.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
MEMENUHI
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI
Tersedia dokumen AMDAL berupa ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 51/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 12 April 1996.
5.1.
Tersedia Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 51/DJVI/AMDAL/1996 tanggal 12 April 1996. Auditee telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II (bulan Juli sd Desember 2014) sesuai surat nomor : 025/MHP/Dir.Perc/ Niru/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 dan Semester I (Januari sd Juni 2015) sesuai surat nomor : 274/MHP/Dir. Operasional/ Niru/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Pemenuhan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 15 dari 16
Nilai
Kriteria/Indikator
Ringkasan Justifikasi
ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
MEMENUHI
Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Ahli K3 Umum Mursyid, SH dan sudah mendapatkan sertifikat Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik. Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan juga membuat serta merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
MEMENUHI
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
MEMENUHI
EQI-F102.1.0/20120126
Auditee tergabung dengan : 1. Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor PT Musi Hutan Persada (SBBM Sektor PT MHP) yang berkedudukan di KPO Niru Jalan Raya PT TEL Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muaraenim, nomor : 560/35/6.3/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang selanjutnya disebut Serikat Buruh. 2. Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KAHUT-SPSI PT MHP) yang berkedudukan di Jalan Raya PT Tanjung Enim Lestari Muara Enim yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan, nomor : 568/4260/31/V/Naker /2002 tanggal 21 Juni 2002 yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja. Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Musi Hutan Persada dengan Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor PT Musi Hutan Persada dan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan PUK SP-KAHUT-SPSI PT MHP periode tahun 2014 - 2015 dan telah didaftarkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1036/SK/ NAKERTRANS/2014 tanggal 12 Juni 2014.
Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan paling muda berumur 18 tahun.
Halaman 16 dari 16
