Lampiran Surat No : 105/EQ.S/II/2014
tanggal 26 Februari 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian PHPL, sebagai berikut : I.
Nama LP-PHPL Nomor Akreditasi Alamat Domisili
: : :
Alamat Operasional Telp. Fax. Email Website
: : : : :
PT. EQUALITY INDONESIA LPPHPL-013-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Jl.Raya Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja Bogor 16710 +62251 7550722, 7157103 +62251 7550724
[email protected] http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian PHPL Terhadap: II.
Nama IUPHHK-HA No. SK IUPHHK-HA Luas Lokasi Alamat Kantor
: : : : : :
III. IV.
Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian
: :
PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU 97/Menhut-II/2008 Tanggal 08 April 2008 ± 36.500 Hektar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Jl. Basuki Rahmat 2C Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0541-746231 – 746186 Fax. 0541-746182 11 – 22 Nopember 2013. NILAI AKHIR PENILAIAN PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 Februari 2014 PT EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi PHPL
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 089/EQI-KEP.Cert/XII/2013 Tentang PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (RE-SERTIFIKASI) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.97/MENHUT-II/2008 Tanggal 8 APRIL 2008 DENGAN LUAS ± 36.500 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang: a.
b.
c.
d.
bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 26 November 2013; bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 058/EQI-F037 tanggal 26 November 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 060/EQI-F039 tanggal 2 Desember 2013 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 002.4 tanggal 2 Desember 2013 menunjukkan total nilai kinerja akhir 20 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 2 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, kepada PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).
Mengingat: 1.
2.
Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
Halaman 1 dari 5
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14. 15.
16.
17. 18. 19. 20. 21.
Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; ISO/IEC 19022:2002 (SNI 19-19011-2005): Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; ISO/IEC 19011:2011: Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 12 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Halaman 2 dari 5
22.
23.
24.
25.
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan: PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (RE-SERTIFIKASI) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.97/MENHUT-II/2008 Tanggal 8 APRIL 2008 DENGAN LUAS ± 36.500 HEKTAR
PERTAMA
: PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) dengan Nomor: 002.2/EQC-PHPL/XII/2013. Dengan Re-Sertifikasi ini maka Sertifikat PHPL Nomor: 002/EQC-PHPL/XI/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDUA
: Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 selama PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Halaman 3 dari 5
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KETIGA
: Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT
: Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Lehal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM
: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN
: Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH
: Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; Halaman 4 dari 5
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 2 Desember 2013 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LP-PHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon/Fax
: : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Jl. Raya Sukaraja No. 72, Ciater, Sukaraja, Kabupaten Bogor Telp.: 0251-755 722, Fax.: 0251-755724 Email:
[email protected] : Ir. Agustri Warsono
e. Direktur f. Tim Audit : 1. Faisal Husnul Fuad, S.Hut. 2. Setiaji Hery Saputro, S.Hut. 3. Ir. Heri Binawan 4. Amir Fadhilah, S.Sos. M.Si. 5. Muji Susanto. S.Hut. 6. Dewi rebecca Nury, S.Hut. g. Tim Pengambil Keputusan (PK): 1. Ir. Agustri Warsono 2. Ir. Muchlis Hidayat 3. Wiyono, S.Hut., M.Si.
(Lead Auditor-Prasyarat) (Auditor Produksi) (Auditor Ekologi) (Auditor Sosial) (Auditor VLK) (Calon Auditor/Magang Produksi) (Ketua PK Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK) (Anggota PK Bidang Ekologi) (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Seroja Universum Narwastu (SUN) b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HA : SK.38/Menhut-II/2008 Tanggal 8 April 2008 c. Luas dan Lokasi : ±36.500 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur d. Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. : 0541-742133, 734395 Fax. : 0541-743254 e. Pengurus : Dewan Komisaris : (1) Djohan Tobing (Komisaris Utama) (2) Tambi (Komisaris) (3) Ir. Rahardjo Benyamin (Komisaris) Direktur Utama : Muhammad Saleh Selamat Direktur : Kamal Mirdat
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Audit Tahap I
Waktu dan Tempat 04-05 November 2013, di Kantor PT EQUALITY Indonesia, Bogor
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Menyelenggarakan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon, surat elektronik dan tatap muka. Pengumpulan dan verifikasi dokumen yang disediakan oleh PT Seroja Universum Narwastu (PT SUN-Auditee) di Kantor Equality Indonesia di Bogor, menunjukkan masih terdapat ketidaklengkapan data/dokumen, dan oleh karenanya akan diverifikasi lebih lanjut pada Audit Tahap II.
Halaman 1 dari 12
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Berdasarkan masa operasional Auditee sesuai dokumen IUPHHK-HA, bobot verifier penilaian kinerja PHPL dipertimbangkan untuk umur Auditee > 5 tahun. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Koordinasi Instansi Kehutanan
12 dan 19 November 2013 di Samarinda, Kalimantan Timur
Melaksanakan kegiatan Entry Meeting dengan aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Aparat BP2HP Wilayah XIII Samarinda. Tim Audit melapor serta menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL (Re-Sertifikasi) PT SUN Tahun 2013 serta rencana pelaksanaan Konsultasi Publik di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Gambaran umum kinerja PHPL dari hasil Audit Tahap II (ReSertifikasi) PT SUN Tahun 2013 disampaikan pada saat pelaksanaan Exit Meeting di kedua instansi tersebut.
Konsultasi Publik
13 November 2013; di Aula Kantor Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim
Selain dihadiri oleh perwakilan Auditee, juga hadir Perangkat Desa (Petinggi Kampung, Juru Tulis Kampung, Ketua BPK) 3 Desa (Danum Paroy, Long Gelawang, dan Muara Ratah), Muspika Kecamatan Laham, perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim; serta perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Jumlah peserta yang hadir pada acara konsultasi publik secara keseluruhan adalah 34 orang.
Pertemuan Pembukaan
13 November 2013; Kantor PT SUN di Camp Muara Ratah
EQI-F102.1.0/20120126
Berdasarkan hasil diskusi, hubungan warga sekitar dengan pihak Auditee selama ini berjalan baik dimana kegiatan pengusahaan hutan dalam kurun waktu yang cukup lama telah banyak memberikan manfaat bagi kepentingan publik, seperti terbukanya akses transportasi jalan angkutan kayu serta adanya infrastruktur penerangan (listrik). Sebagian perwakilan masyarakatdan pihak aparat mengharapkan adanya peningkatan bantuan pemeliharaan jalan atau jembatan di wilayah-wilayah yang tidak lagi termasuk areal produksi. Aparat menyatakan pentingnya keberadaan perusahaan bagi pengembangan ekonomi lokal. Hal ini berkaitan dengan terbentuknya wilayah baru Kabupaten Mahakam Ulu (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat), yang masih memiliki berbagai keterbatasan dalam melaksanakan pengembangan wilayah. Perkenalan anggota Tim Audit, Penyampaian tujuan dan ruang lingkup Penilaian Kinerja PHPL (Re-sertifikasi) Tahun 2013, Penjelasan jadwal/rencana kerja Audit II, Penjelasan metodologi dan prosedur, ketidaksesuaian dan rekomendasi pada periode sertifikasi sebelumnya; penyampaian jaminan kerahasiaan; konfirmasi dengan Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan; penetapan Wakil Manajemen oleh Auditee untuk mendampingi Tim Audit; dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Halaman 2 dari 12
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
14-18 November 2013 di Kantor PT SUN di Camp Muara Ratah dan areal kerja Auditee
Tim Audit melakukan verifikasi terhadap ketersediaan dokumen serta fakta lapangan teradap tingkat kematangan verifier sebagaimana diatur dalam Perdirjen BPK No. P.8/VI-Set/2011 Lampiran 1. dan Lampiran 2. Titik berat verifikasi dokumen adalah kepada ketidaksesuaian yang dihasilkan pada Audit Tahap I sebelumnya.
Pertemuan Penutupan
18 November 2013; di Kantor PT SUN di Camp Muara Ratah
Penyampaian terima kasih kepada Auditee atas partisipasinya selama Audit Tahap I dan Tahap II; Pemaparan daftar periksa Audit II, temuan ketidaksesuaian dan observasi penilaian; serta penandatanganan seluruh berkas penilaian (Audit Tahap II). Pertemuan Penutupan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara bersama wakil Auditee.
Pengambilan Keputusan
2 Desember 2013; di Kantor PT EQUALITY Indonesia, Bogor
Rapat pengambil keputusan menelaah Laporan dan berkas penilaian Audit Tahap II yang telah diajukan oleh Tim Audit. Difokuskan kepada hasil akhir penilaian dan keterpenuhan prosedur agar tahapan Audit dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan formal dan prosedur PT EQUALITY Indonesia. Nilai kinerja PHPL Auditee pada Penilaian Kinerja PHPL (Re-Sertifikasi) Tahun 2013 ini berpredikat Baik.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL
Total nilai kinerja seluruh Indikator PHPL adalah 96,97%, Predikat BAIK, dan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk. 1. Kriteria Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (83,33%)
Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan; terkini berupa Surat Ditjen Planologi No S.464/KUH-2/2012 tgl. 29 Mei 2012 memerintahkan kepada Kepala BPKH Wil IV Samarinda untuk menyusun Instruksi Kerja Tata Batas. Realisasi tata batas (luar) areal kerja Auditee belum mencapai 100%, dan belum mulai dilaksanakan di lapangan, namun terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dari sisi pengurusan administrasi tata batas. Tidak terdapat konflik terkait batas areal kerja Auditee dengan pihak lain; dimana tersedia bukti dokumen sosialisasi mengenai batas areal kerja Auditee . Terjadi perubahan fungsi di dalam areal kerja Auditee dengan terbitnya Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Provinsi
Halaman 3 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (80,00%)
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
BAIK (93,33%)
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
SEDANG (75,00%)
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
SEDANG (66,67%)
EQI-F102.1.0/20120126
Kalimantan Timur (Lampiran Kepmenhut No. SK.554/Menhut-II/2013 Tgl. 2 Agustus 2013). Berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan SDH, Ditjend. Planologi Kehutanan No. S.332/IPSDH-2/2013; di dalam areal kerja Auditee terdapat HL (Hutan Lindung) seluas 2.803 Ha dan APL (Areal Penggunaan Lain) seluas 654 Ha. Hal ini akan sedikit mempengaruhi pengaturan kelestarian dalam jangka panjang. Tidak terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan dalam areal Auditee. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di sekitar seluruhnya berada di luar areal kerja Auditee. Auditee telah memiliki dokumen visi misi dan kebijakan lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi misi dan kebijakan lingkungan kepada sebagian para pihak terkait. Implementasi PHL sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan, sesuai dengan visi misi dan kebijakan lingkungan perusahaan. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan (dari sisi jumlah maupun jenis Ganis) masih kurang dari ketentuan yang berlaku, dimana pemenuhannya harus melibatkan kesiapan pihak eksternal. Sesuai ketentuan formal, pemenuhannya masih diberikan waktu hingga Tahun 2016. Rerata persentase jumlah event pelatihan karyawan adalah 80%, dan rerata persentase jumlah peserta pelatihan karyawan 91,5%. Namun, keikutsertaan pelatihan bagi pemenuhan Ganis masih belum maksimal. Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, termasuk Peraturan Perusahaan Tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kadisnakertrans Prov. Kaltim. Auditee telah mengembangkan struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL, dan terdapat kesesuaian nama personil dan jenis jabatan dalam struktur yang telah ada. Auditee telah mengembangkan perangkat SIM secara khusus berupa seperangkat SOP, namun masih perlu dilengkapi sesuai bidang kerja dan struktur yang ada. Terdapat Organisasi SPI/Internal Audit tetapi dalam pelaksanaannya masih belum terbukti efektif dalam mengontrol seluruh kegiatan pengusahaan hutan. Terdapat sebagian koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, mengingat pelaksanaan Internal Audit belum teratur.
Terdapat sosialiasi dan persetujuan dari sebagian pihak terhadap rencana penebangan oleh Auditee . Proses penyusunan dan pembuatan AMDAL Auditee telah mendapat persetujuan dari sebagian pihak.
Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Dalam proses tata batas Auditee telah memiliki persetujuan dari sebagian kecil para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD oleh Auditee dari sebagian kecil para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee dari sebagian kecil para pihak.
2. Kriteria Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK (91,67 %)
Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/ Landscaping areal produksi efektif secara realistis/benar. Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan petak) sesuai RKUPHHK-HA. Auditee telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja, namun hanya sebagian saja.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BAIK (100,00%)
Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang ada dari hasil IHMB dan hasil ITSP BKT 2012 dan RKT 2013 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, kondisi kontur, peta pohon). Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK (80,0%)
Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silvikultur dengan lengkap, dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan sebagian tahapan kegiatan: Penataan Areal Kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaan, serta Perlindungan dan Pengamanan hutan. Jumlah pohon inti rata-rata sebanyak 72 batang/hektar dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥25 batang/ha). Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (<75 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya <300 batang pancang/ha).
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK (86,67%)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/peman enan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK (100,0%)
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 3. Kriteria Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK (88,89%)
Auditee telah mengembangkan SOP dan IK mengenai pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan atau tingkat pohon di areal kerja Auditee sebesar 18,7%. (16-30%). Berdasarkan penelitian nilai rata-rata FE di areal kerja Auditee sebesar 0,93 (FE ≥ 0,7). Auditee telah memiliki dokumen RKT yang disahkan secara self approval dan disusun berdasarkan RKUPHHK yang sah. Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi tidak semuanya menggambarkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. Auditee telah memiliki peta kerja yang memuat penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara, serta pada batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. Realisasi volume tebangan mencapai 75,01% (70-105%) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan. Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Perbedaan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan kurang proporsional, yaitu terdapat perbedaan sebesar 29,7% (perbedaan 20-50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Auditee telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong sebesar 80,33% (melebihi 80%). Auditee telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan di areal kerjanya >80% dari yang direncanakan.
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (80,00%)
Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan yang sesuai dengan isi dokumen perencanaan formal yang terbaru yakni RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2011-2020; dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya. Panjang batas kawasan dilindungi di dalam aeal kerja Auditee yang telah ditata di lapangan 66,67% dari yang seharusnya. Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee masih berada dalam keadaan baik dan mencakup lebih dari 80 % berhutan. Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
BAIK (83,33%)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (77,78%)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK (100%)
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Sebagian para pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping. Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan (linpamhut), mencakup seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Jenis sarana prasarana linpamhut telah sesuai dengan ketentuan namun dari sisi jumlah masih kurang sesuai tetapi dapat difungsikan dengan baik. Tersedia SDM pelaksana kegiatan linpamhut dengan jumlah dan kualifikasi personil yang kurang memadai. Auditee telah mengembangkan sistem perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll), tetapi yang telah ada cukup berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlahnya tidak memadai. Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air ( dituangkan dalam dokumen RO ) , serta telah diimplementasikan sebagian sesuai dengan ketentuan. Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta sebagian telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditee, tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Pada saat Audit II tidak tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dilindungi, jarang, endemik dan terancam punah, sehingga diterbitkan LKS. Pada tanggal 1 Desember 2013 telah tersedia dokumen dimaksud (SOP No. SO-5-15) yang berlaku efektif sejak bulan November 2013 dan ditandatangani oleh Direktur PT SUN. Dengan demikian LKS dapat ditutup. Auditee telah mengimplementasikan sistem identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
BAIK (77,78%)
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Kriteria Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
BAIK (77,78%)
Pada saat Audit II tidak tersedia dokumen prosedur mengenai pengelolaan yang secara spesifik mengatur “pengelolaan jenis-jenis flora dilindungi, jarang, endemik dan terancam punah” hasil kegiatan identifikasi, sehingga diterbitkan Lembar Ketidaksesuaian (LKS). Pada tanggal 1 Desember 2013 tersedia dokumen SOP mengenai “Pengelolaan Secara Khusus Jenis-jenis Flora Dilindungi, Jarang, Terancam punah dan Endemik” (SOP No. SO-5-12 Rev. 1. Tanggal 27 November 2013) yang berlaku effektif bulan November 2013 dan ditandatangani oleh Direktur PT SUN. Dengan demikian LKS ditutup. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan flora meskipun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee. Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (86,67%)
Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas, namun tidak terdapat bukti mekanisme dari kedua SOP tersebut di atas disepakati para pihak Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Auditee telah memperoleh persetujuan dari para pihak, dan konflik dapat dikelola secara baik.
Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK (93,33%)
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK (100,00%)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK (83,33%)
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
BAIK (91,67%)
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Auditee telah memiliki kelengkapan laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen, yang cukup lengkap. Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas, Auditee telah mengimplementasikan sebagian besar (> 50%) kegiatan guna meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tepat sasaran. Auditee memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki peta potensi konflik dan tersedia gambaran data peta (pola) konflik namun belum lengkap. Auditee memiliki data organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan peta rawan konflik, namun lengkap mencakup seluruh kawasan areal PT SUN. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi B. Verifikasi Legalitas Kayu
Dari 5 prinsip, 9 kriteria, 17 indikator dan 27 verifier pada kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap IUPHHK-HA PT SUN Tahun 2013, Verifier 2.2.1.b. tidak diverifikasi. Dari 26 Verifier yang diverifikasi tersebut, seluruhnya dinyatakan memenuhi. 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
MEMENUHI
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA beserta lampiran-lampirannya dipenuhi seluruhnya. Verifier 2.2.1.b. Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
MEMENUHI
Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatk an telah di–LHP-kan
MEMENUHI
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHA/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
MEMENUHI
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
MEMENUHI
Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
MEMENUHI
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
MEMENUHI
Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dengan izin yang sah
MEMENUHI
Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
MEMENUHI
Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL).
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
MEMENUHI
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
MEMENUHI
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI
Tersedia dokumen Peraturan Kerja Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi terkait.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
MEMENUHI
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 12
