2014 tanggal 31 Desember 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Lampiran Surat No. 505/EQ.S/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email : [email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HA : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA No. SK IUPHHK-HA : 396/Menhut-II/2006 Tanggal 17 Juli 2006 Luas : ± 79.130 Ha Lokasi : Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Alamat Kantor : - Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No.18 Jl. Boulevard Artha Gading Jakarta 12950 - Perwakilan : Jl. Raya Sentani No. 17 Abepura, Jayapura 99351 Jl. Sorindo Raya Km.12, Biak - Papua III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian

: 2-11 Desember 2014 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 31 Desember 2014 PT EQUALITY INDONESIA

Pajri Nurpajri, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1)

Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: PT Equality Indonesia : LPPHPL- 013-IDN : Jalan. Raya Sukaraja No. 72, Sukaraja, Bogor

d. Nomor telepon/Fax : Telp.: 0251-755 722, Fax.: 0251-755724 Email: [email protected] e. Direktur

: - Ir. Agustri warsono - Amin Muchakim, S.Hut - Rita Sugiarti, S.Hut

f. Tim Audit : 1. Ir.Oniranto adi fajari 2. Pazri Nurpazri,S.Hut 3. Dinda Talitha, S.Hut 4. Amir Fadhillah, S.Sos, M.Si 5. Asep Kurniawan, S.hut g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono 2. Wiyono T. Putro,S.Hut, M.Si; 3. Ir. Heri Binawan (2)

Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi d. Alamat kantor : Kantor Pusat

Kantor Cabang

: PT Salaki Mandiri Sejahtera : SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 juli 2006 : ± 79.130; Provinsi Papua

: Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat A6 No.18 Jl. Boulevard Ertha Gading, Jakarta, 12950 Tlp (021) 45874581 Fax (021) 45874583 : Jl. Raya Sentani No.17 Padangbulan, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, 99351 Tlp. (0967) 588224 Fax (0967) 582758

f. Pengurus :  Komisaris  Direktur

EQI-F102.1.0/20120126

: Supriyono : Ny. Susan Lilianti Sunarti

Halaman 1 dari 26

(3)

Ringkasan Tahapan:

Tahapan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan

(4)

Waktu dan Tempat 3 Desember 2014 3 Desember 2014 4-10 desember 2014 10 Desember 2014 24 desember 2014

Ringkasan Catatan

Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Izin/HakPengelolaan

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai Pemegang

SEDANG (2)

Ringkasan Justifikasi  Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan; terkini berupa Pedoman Tata Batas dengan nomor pernyataan No.04/PB/IUPHHK /2013 tanggal 29 Januari 2013.  Realisasi tata batas (luar) areal kerja Auditee belum dilaksanakan di lapangan, namun terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang. Bukti-bukti administratif mengenai tata batas luar areal kerja Auditee tersedia berikut rencana anggaran biaya tata batas.  Dalam kurun waktu setahun ini di areal kerja auditee tidak terjadi konflik batas dengan pihak lain khususnya masyarakat disekitar batas areal selaku pemilik hak ulayat. Dan diterapkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No.64 tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat di Provinsi Papua dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi No.40 tahun 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Standarisasi Pembayaran Kompensasi, sehingga terjalin hubungan yang baik dan pengakuan dari para pihat atas eksistensinya.  Terdapat perubahan fungsi kawasan sesuai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No.S.31/IPSDH2/2014 tanggal 21 Januari 2014, sebagai tindakan yang dilakukan, auditee menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Lindung No.20/Keling-SMS/JKT/VI/2014 Halaman 2 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK (3)

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesionalterlatih dan tenaga teknis pada seluruhtingkatan untuk mendukung pemanfaatanimplementasi penelitian, pendidikan danLatihan

BAIK (3)

1.4. Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan pelaksanaan pemantauanperiodik, evaluasi dan penyajian umpanbalik mengenai kemajuan pencapaian(kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

BAIK (3)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi tanggal 22 Juni 2014, tetapi auditee belum melakukan perubahan pada dokumen RKUPHHK-HA.  Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja Auditee  Auditee telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL.  Auditee telah melaksanakan sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan baik di level internal, kepada karyawan dan mitra kerja, maupun kepada masyarakat setempat, dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan Daftar Hadir  Auditee belum dapat mengimplementasikan PHL secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi.  Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya baru 62,96 % dari ketentuan yang berlaku.  Tahun 2014 auditee telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM dalam pemenuhan GANIS PHPL sebesar 80,5 % dari rencana.  Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dengan lengkap sesuai peraturan.  Auditee telah mengembangkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas (job description) yang sesuai dengan kerangka PHPL berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 7 Januari 2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan SOP Job Discription Camp Operation tanggal 05 September 2012.  Auditee telah mengembangkan perangkat sisten informasi Manajemen (SIM) dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari (PHL), tetapi belum dituangkan dalam bentuk dokumen Standard Operating Procedure Sistem Informasi Manajemen (SOP- SIM), sehingga belum dapat diketahui siapa yang bertugas sebagai pelaksananya  Auditee telah memiliki organisasi SPI/ internal auditor, dan telah berjalan dengan efektif dalam mengontrol Halaman 3 dari 26

Kriteria/Indikator

1.5. Persetujuan tanpa berdasarkaninformasi yang lengkap

Nilai

paksaan

BAIK (3)

2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

BAIK (3)

Ringkasan Justifikasi seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan  Auditee telah mengembangkan pola tindak koreksi manajemen pada sebagian kegiatan yaitu Internal Audit Chain of Custody (CoC) yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi.  Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi rencana penebangan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi RKT 2014 dan telah mendapatkan persetujuan masyarakat setempat berupa Berita Acara.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak, yaitu dari aparat Kementerian Kehutanan.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak.  Auditee telah memperoleh persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.

 Auditee telah memiliki dokumen

RKUPHHK-HA periode tahun 2012 2021 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.43/BUHA2/2012 tanggal 9 Mei 2012.

 Auditee telah melakukan penataan

areal kerja di lapangan (batas petak dan blok RKT 2014) sesuai dengan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012-2021.

 Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan.

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiapjenis hasil hutan kayu utama dan nir kayupada setiap tipe ekosistem

BAIK (3)

 Auditee telah memiliki data potensi

tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll).

 Auditee

hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.

 Terdapat bukti upaya dari auditee

untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 2 tahun terakhir atau selama periode

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 4 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

SEDANG (2)

Ringkasan Justifikasi waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

 Auditee telah menyusun SOP untuk

seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, khususnya yang terkait dengan tata waktu pelaksanaannya.

 Auditee telah melaksanakan sebagian

tahapan kegiatan TPTI. Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yaitu kegiatan perapihan dan penanaman/pengayaan, dan pemeliharaan tanaman.

 Terdapat pohon inti dan pohon yang

disisakan (tidak ditebang) dari jenisjenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).

 Auditee tidak pernah melakukan

monitoring atau pemantauan terhadap tingkat kecukupan tegakan permudaan

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepatguna untuk pemanfaatan hutan

SEDANG (2)

 Auditee telah mengembangkan SOP

mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, namun sebagian isinya tidak sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.

 Auditee telah menerapkan teknologi

ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, yaitu perencanaan dan operasi pemanenan saja. Adapun pada paska pemanenan belum dilaksanakan dengan baik.

 Tingkat kerusakan tegakan tinggal

rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) <15%. Namun mengingat bahwa perusahaan belum pernah melaksanakan kegiatan pengukuran kerusakan tegakan, sehingga verifier ini diturunkan satu tingkat menjadi sedang.

 Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitunganfaktor eksploitasi (Fe) di areal kerja auditee, diperoleh nilai rata-rata Fe sebesar 0,87 (Fe ≥ 0,7).

2.5.

Realisasi

EQI-F102.1.0/20120126

penebangan

sesuai

BAIK (2)

 Auditee telah memiliki dokumen RKT Halaman 5 dari 26

Kriteria/Indikator denganrencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

Nilai

Ringkasan Justifikasi 2013 dan RKT 2014 secara lengkap yang yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012-2021, dan disyahkan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

 Terdapat peta kerja sesuai RKT dan

RKU yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

 Auditee telah mengimplementasikan

peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

 Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yangmemadai dan memenuhi kebutuhan dalampengelolaan hutan, administrasi, penelitiandan pengembangan, serta peningkatankemampuan sumber daya manusia

SEDANG (2)

 Likuiditas <100%, Solvabilitas 100150%, Rentabilitas : positif.

 Auditee belum memiliki Rencana

Alokasi Anggaran untuk kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan realisasi pengeluaran pengelolaan hutan yang dikerjakan.

 Perbedaan proporsi biaya kegiatan pemanfaatan hutan alam di RKT 2013 adalah 52,4%.

 Realisasi pendanaan untuk kegiatan

teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.

 Realisasi modal kegiatan pembinaan

hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 80%.

 Realisasi

pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di RKT 2013 kurang dari 60% dari yang direncanakan.

3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisikawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

EQI-F102.1.0/20120126

SEDANG (2)

 Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan Halaman 6 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi formal yang terbaru yakni Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2012-2021 ; dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya  Terdapat areal Kawasan Lindung yang belum di tata batas sepanjang 151,26 Km (dari Total panjang batas kawasan lindung 385 Km). Dengan demikian realisasi penataan batas mencapai 61 % dari yang seharusnya.  Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee yang masih berhutan mencakup 100 % dari luas total kawasan lindung sebesar 8.160 Ha  Tidak Semua para pihak mengakui



3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

SEDANG (2)









3.3. Pengelolaan dan dampakterhadap tanah dan pemanfaatan hutan

pemantauan air akibat

SEDANG (2)



 EQI-F102.1.0/20120126

keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung (KPPN, Sempadan Sungai, BZ hutan lindung ), kawasan lindung yang belum dilakukan kegiatan pengelolaan adalah ASDG dan Konservasi Insitu. Dengan demikian 60 % dari total kawasan lindung telah dilakukan kegiatan pengelolaan. Auditeetelah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan telah mencapai lebih 50 % sesuai dengan ketentuan namun jumlah dan fungsinya perlu ditingkatkan. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang sesuai dengan ketentuan (> 50%). Auditee telah mengembangkansistem perlindungan hutan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Namun belum mengimplementasikan seluruh sistem tersebut Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan tetapi tidak mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (> 50%) PT. SMS telah memiliki sarana dan Halaman 7 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi









3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yangdilindungi dan/atau langka (endangered),jarang (rare), terancam punah (threatened)dan endemik

SEDANG (2)





EQI-F102.1.0/20120126

prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun belum seluruhnya dimiliki seperti Pemantauan SPAS dengan demikian sarana dan prasarana pengelolaan dan pementauan dampak mencapai diatas 50 %. Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dan/atau kualifikasinya sesuai dengan ketentuan (50%) Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Auditee telah memiliki dokumen RPL dan RO yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Dalam berbagaikegiatan pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Auditeeterdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya auditee untuk memperbaikinya. Tersedia prosedur identifikasi namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan isinya belum menjelaskan mengenai metodologi identifikasi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal kerja auditee. Terdapat identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah. Dan endemik yang terdapt di areal kerja pemegang ijin (50 %).

Halaman 8 dari 26

Kriteria/Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yangtidak terganggu, dan bagian yang tidakrusak. b. Perlindungan terhadap species floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik

Nilai SEDANG (2)

3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yangtidak terganggu, dan bagian yang tidakrusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik

SEDANG (2)

4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasionalperusahaan/unit manajemen dengankawasan masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat

EQI-F102.1.0/20120126

BAIK (3)

Ringkasan Justifikasi  Tersedia prosedur Pemantauan

Flora endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang seharusnya.  Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal pemegang izin (> 50%)  Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagaian species flora dilindungi dan/atau jarang, dan terancam punah dan endemik yang teradapat di areal pemegang izin  Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (>50%)  Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerja auditee (>50%)  terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di arealkerja Auditee.  Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.  Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hakhak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang Halaman 9 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

4.2. Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku

BAIK (3)

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasidistribusi manfaat yang adil antar paraPihak

BAIK (3)

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi legal, lengkap dan jelas.  Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.  Terdapat persetujuan oleh

sebagian para pihak dan masih ada konflik.  Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.  Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.  Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.  Terdapat sebagian (minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.  Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.  Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.  Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.  Terdapat bukti dokumen/ Laporan Halaman 10 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflikyang handal

SEDANG (2)

4.5. Perlindungan, pengembangan danpeningkatan kesejahteraan tenaga kerja

SEDANG (2)

B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasanhutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampumenunjukkan keabsahan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

EQI-F102.1.0/20120126

Memenuhi


mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.  Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap (minimal 50%).  Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap (minimal 50%).  Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik  Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.  Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (80,49%) rencana pengembangan kompetensi.  Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan.  Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan

 Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Hak Pengusahaan Hutan (IUPHHK/HPH) PT Salaki Mandiri Sejahtera seluas ± 80.500 Hektar.  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.396/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.130 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Papua, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2006.  Akta Notaris Suprakoso, SH. Nomor 66 Tanggal 27 April 2000 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Halaman 11 dari 26

Kriteria/Indikator

2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencanapenebangan pada areal tebangan yang disahkanoleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi PT Salaki Mandiri Sejahtera.  Akta No. 25 Tangal 26 Oktober 2001 oleh Notaris Suprakoso dan telah disahkan melalui SK Menkeh dan HAM No. C-06962.HT.01.01. TH.2002 Tanggal 24 April 2002.  Akta Notaris Edi Priyono, S.H. No. 04 Tanggal 03 Juni 2009 disahkan dengan SK Menkeh dan HAM No. AHU-25655.AH.01.02. Tahun 2009 Tanggal 11 Juni 2009. Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/645 Perihal Pelunasan Iuran IUPHHK PT Salaki Mandiri Sejahtera yang di dalamnya terdapat rincian penyetoran IUPHHK PT Salaki Mandiri Sejahtera sebagai berikut :  Kewajiban sesuai SPP Susulan Rp. 1.558.000.000, Realisasi penyetoran Tahap I Rp. 79.450.000,- Tahap II Rp.1.128.520.000, Kekurangan Pembayaran Rp. 350.030.000,Tersedia dokumen Bukti Setor bagi Pembayaran Iuran Ijin (IIUPHHK) PT Salaki Mandiri Sejahtera dengan copy setoran melalui Rekening Giro No. GH 833882 Bank Mandiri ke Rekening BUN Rekening IHH dan IHPH dengan nomor Rekening 508.000.014 pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta sejumlah Rp. 1.128.520.000,- Tanggal 9 Februari 2004.  Tersedia dokumen Bukti Pembayaran Iuran IUPHHK PT Salaki Mandiri Sejahtera berupa copy transfer Bank BNI Cabang Tebet dengan tujuan Rekening IHH dan IHPH No. Rekening 508.000.014 sejumlah Rp. 350.000.000,- tanggal 27 Oktober 2003.  karena di areal IUPHHK-HA PT. Salaki Mandiri Sejahtera tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Memenuhi

 Surat Keputusan Menteri Kehutan- an Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Halaman 12 dari 26

Kriteria/Indikator

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi Salaki Mandiri Sejahtera Provinsi Papua tanggal 09 Mei 2012.  Peta Lampiran RKUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera Provinsi Papua, skala 1 : 100.000.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: SK.522.1/4785 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Salaki Mandiri Sejahtera tanggal 12 Desember 2012.  Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2013 PT Salaki Mandiri Sejahtera Provinsi Papua, Skala 1 : 50.000.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/6317 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2014 PT Salaki Mandiri Sejahtera tanggal 23 Desember 2013.  Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2014 PT Salaki Mandiri Sejahtera Provinsi Papua, Skala 1 : 50.000.  Peta lampiran RKTUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera Tahun 2013 skala 1:50.000 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dengan Surat Keputusan Nomor: SK.522.1/4785 tanggal 12 Desember 2012. Di dalam peta tersebut digambarkan areal-areal yang dilindungi dan areal yang tidak boleh ditebang dengan tanda batas dan warna yang jelas dan di lapangan terdapat tanda batas berupa patok dan jalur rintis. Kawasan lindung yang terdapat di blok RKT 2013 merupakan sempadan sungai.  Peta lampiran RKTUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera Tahun 2014 skala 1:50.000 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dengan Surat Keputusan Nomor: KEP522.1/6317 tanggal 23 De- sember 2013. Di dalam peta tersebut digambarkan areal-areal yang dilindungi dan areal yang tidak boleh ditebang dengan tanda batas dan warna yang jelas dan di lapangan terdapat tanda batas berupa patok dan jalur rintis. Kawasan lindung yang terdapat di blok RKT 2014 merupakan Halaman 13 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi sempadan sungai, Areal Sumber Daya Genetik (ASDG) dan Kebun Benih (KB).  Dari peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2014 PT Salaki Mandiri Sejahtera penandaan batas blok terlihat dengan jelas dan disahkan dengan Paraf dan tanda cap Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua (Gambar 5.5-3). Hasil verifikasi lapangan pada blok tebangan RKT 2014 menunjukkan lokasi yang sesuai antara peta areal kerja dengan posisi kordinat GPS di lapangan. Batas antara setiap petak ditandai dengan patok papan warna kuning dan angka warna merah. Check posisi GPS terhadap batas antara petak tebang blok RKT tahun 2014 :  Batas patok petak nomor 48 V dan 49 V koordinat S02°24’ 50,1” E139°06’09,3”  Batas patok petak nomor 49 V dan 50 V koordinat S02°25’ 22,2” E139°06’09,7”

2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi

Penyusunan RKUPHHK-HA PT SMS mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/ 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Restorasi Ekoistem. Sedangkan dalam penerapan sistem silvikulturnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agus- tus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaat- an Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi menjadi pedoman dalam penyusunan RKUPHHK pada hutan alam. RKUPHHK-HA PT SMS disusun berbasis hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan ditandatangani oleh Direktur PT. SMS (Susan Lilianti Sunarti) pada bulan Mei 2012. RKUPHHK-HA PT SMS disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/ 2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012-2021 Atas Nama PT Salaki Mandiri Sejahtera Provinsi Papua Peta Lampiran RKUPHHK-HA PT Salaki

EQI-F102.1.0/20120126

Halaman 14 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Not Applicable (N/A)

3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHPkan

EQI-F102.1.0/20120126

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Mandiri Sejahtera Provinsi Papua, skala 1 : 100.000. karena di areal IUPHHK-HA PT. Salaki Mandiri Sejahtera tidak ada lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang yaitu : Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebang-an Kayu Bulat (LHP-KB)  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: SK.522. 3/433 Tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB) Secara On-Line PT Salaki Mandiri Sejahtera Tahun 2014 atas nama Fendik Tri Budianto Nomor Register 15/28/2815/ SMS/FTB/KB masa berlaku s/d 31 Desember 2014. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebang-an Kayu Bulat (P2LHP-KB)  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Pro- vinsi Papua Nomor : SK.522.3/ 955 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan Kabu-paten Sarmi Tahun 2014 atas nama: 1. Oktovianus W. Runtuboy (P2LHP) Wilayah Kerja PT Salaki Mandiri Sejahtera Nomor Register 60/28/2815/ SMS/OWR/LHP-KB. 2. Robert E. Sorondanya (P3KB) Wilayah Kerja TPK Antara PT Salaki Mandiri Sejahtera Nomor Register 61/28/2815/ SMS/RES/P3KB. Masa Berlaku s/d 31 Desember 2014. Hasil Pemeriksaan kesesuaian LHP dengan fisik kayu terhadap persediaan 10% batang kayu bulat pada LHP Nomor 08/LHP-KB/SMS/IV/ 2014 tanggal 30 April 2014 dan LHP Nomor 10/LHPKB/SMS/V/ 2014 tanggal 31 Mei 2014, diperoleh hasil bahwa perbedaan volume sebesar 0,36% dan tidak terdapat perbedaan jenis. Verifikasi lapangan terhadap nomor Halaman 15 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi batang di LHP berdasarkan LHP Nomor 08/LHP-KB/SMS/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dan LHP Nomor 10/LHPKB/SMS/V/2014 Buku Ukur Nomor 01/BU-KB/SMS/ IV/2014 tanggal 2204-2014 dan Buku Ukur Nomor 02/BUKB/SMS/ V/2014 tanggal 20-05-2014 serta Buku LHC Petak 48 U dan Buku LHC Petak 48 V, nomor batang di tunggak kayu (2091, 2356, 2410, 254, 2831, 2841, 2868, 2980, 310, 3242, 3445, 3568, 3636, 3776, 43, 704) dapat ditemukan di petak tebang nomor 48 U dan 48 V. Dari hasil uji petik terhadap 63 batang kayu (10% dari stok kayu) yang ada di Logpond Antara Mudu KM 0 diantaranya diketahui berasal dari SKSKB No. Seri DG 2093675, DG 2093700, DG 2093708, DG 2093712, DG 2093713, DG 20937 16, DG 2093720, DG 2093721, DG 2093760 dan DG 2093774 untuk pertambahan kayu yang dibawa dari TPk Hutan KM 39 dengan tujuan pengangkutan TPK Antara Mudu (Logpond) KM 0 dengan alat angkut berupa Logging Truck. Hasil verifikasi dokumen LHP No. 10/LHP-KB/SMS/TPTI/V/2014 tgl 31 Mei 2014 untuk persediaan kayu di TPk Hutan terjadi pengurangan sebanyak 692 batang kayu dengan volume 4.541,95 M³. Kayu dikeluarkan dari TPK hutan dengan menggunakan dokumen SKSKB No. Seri DG 2093720 s/d DG 2093774, Kayu diangkut dengan logging truck. Dokumen SKSKB No. Seri DG 2093720 diterbitkan tanggal 14 November 2014, beserta lampiran Daftar Kayu KB nomor 250/DKBSKSKB/SMS/XI/2014. Dokumen DKB dibuat oleh Pembuat LHP IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera atas nama Fendik Tri Budianto (Nomor Register 15/28/ 2815/SMS/FTB/KB) diperiksa dan disahkan oleh Tony Pasungulena selaku P2SKSKB Nomor Register 07/28/2815/ SMS/TYP/SKSKB/14 Berlaku s/d 31 Desember 2014. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan dengan alat transpotasi logging truck dilengkapi SKSKB beserta lampiran DKB. Setelah kayu tiba di TPK Antara Mudu KM 0 dokumen SKSKB dimatikan oleh petugas P3KB a/n Robert E. Sorondanya (Nomor Register 61/28/2815/ SMS/RES/P3KB). Dari TPk Antara Mudu Kilo Nol kayu Halaman 16 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan

Memenuhi

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi dapat dijual langsung ke industri primer dengan dilengkapi dokumen FA-KB beserta lampiran DKB-FA. Dokumen FAKB dibuat oleh Penerbit FA-KB PT Salaki Mandiri Sejahtera atas nama Gregorius Pareta (Nomor Register 00091-17/ PKBR/XXXII/2014). Lampiran dibuat oleh Pembuat LHP atas nama Fendik Tri Budianto (Nomor Register 15/28/2815/SMS/FTB/KB). Contoh dokumen FA-KB untuk pengangkutan kayu dari TPK Mudu KM 0 langsung ke industri (PT. Wapoga Mutiara Industri, Biak) adalah FA-KB No. Seri PT. SMS. A. 004579 tanggal 11 September 2014 dilengkapi DKB-FA Nomor 06/DKB-FA/SMS/IX/ 2014 tanggal 5 September 2014 dengan menggunakan Tug Boat East Ocean 2 dan Tongkang Sarinto 1.  Proses Lacak Balak telah dilakukan oleh Auditor VLK bersama pihak Unit Manajemen (UM) dengan pengambilan sampel kayu di TPK Antara/ Logpond Mudu KM 0 sebanyak 10% dari stok kayu (151 batang). Sampel kayu diambil secara acak dengan dicatat identitas berupa nomor batang, jenis, diameter kedua ujung, dan panjang.  Dari hasil rekapitulasi identitas kayu dipilih sebanyak 10 nomor batang kayu yang dirunut melalui dokumen FAKB di TPk Antara Kilo Nol, kemudian di cek kembali melalui dokumen SKSKB (lampiran DKB) dan FAKB pengangkutan dari TPk hutan ke TPk Antara KM Nol, penelusuran nomor batang kayu dilanjutkan dengan mencocok-an dokumen LHP-KB dan buku ukur, informasi yang didapatkan disesuaikan dengan buku LHC (laporan hasil cruising) dan peta pohon untuk diketahui letak tunggak kayu sesuai dengan nomor batang kayu yang ditelusur.  Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/ peredaran dan penimbunan, serta pengolahan dan pelaporan dari bulan Desember 2013 s/d Juni 2014 berdasarkan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, sedangkan Halaman 17 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi dari bulan Juli 2014 s/d Nopember 2014 berdasarkan Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014.  Penatausahaan hasil hutan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.  Pada saat penilikan kesatu (02 s/d 11 Desember 2014) pelaksanaan PUHH di IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.3/VIBIKPHH/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam.  Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh di IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera yaitu tandatanda PUHH meliputi barcode, nomor petak, nomor batang, diameter, panjang, volume dan nama jenis kayu. Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen SKSKB dan FAKB :  SKSKB Nomor Seri DG 2093675 tanggal 11 November 2014 (asal kayu dari LHP No. 08/LHP-KB/ SMS/IV/2014) diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB atas nama Tony Pusunggulena di- terima dan dimatikan tanggal 11 November 2014 oleh petugas P3KB atas nama Robert E. Sorondanya. Dokumen SKSKB Nomor Seri DG 2093675 dilampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (RDKB-FA) Nomor 205/RDKBSKSKB/SMS/ XI/2014 dan Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 205/DKBSKSKB/SMS/XI/ 2014 tanggal 11 November 2014 yang dibuat oleh Pembuat LHP atas nama Fendik Tri Budianto.  FA-KB No Seri PT. SMS. A. 004580 tanggal 08 Oktober 2014 (asal kayu dari dokumen SKSKB No. Seri DG 1989386, DG 2060391, DG 20604 10 s/d DG 2060420, DG 2061441 s/d DG 2061545) diterbitkan oleh Petugas Penerbit FA-KB atas nama Gregorius Pareta Lokasi TPK Antara Halaman 18 dari 26

Kriteria/Indikator

3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi Mudu. Dokumen FA-KB No Seri PT SMS. A. 004580 dilampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Kayu (RDK) nomor 07/DKB-FA/SMS/X/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor 07/DKB-FA/SMS/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat oleh Pembuat LHP atas nama Fendik Tri Budianto. Kewenangan Petugas Penerbit Dokumen.  Dokumen SKSKB No Seri DG. 2093675 tanggal 11 November 2014 diterbitkan oleh Penerbit SKSKB atas nama Tony Pusunggulena (Nomor Register 07/28/2815/SMS/TYP/SKSKB/ 14) dan dimati kan oleh Petugas P3KB atas nama Robert E. Sorondanya (Nomor Register 61/28/2815/SMS/RES/P3KB). Lampiran dibuat oleh Pembuat LHP atas nama Fendik Tri Budianto (Nomor Register 15/28/ 2815/SMS/FTB/KB).  Dokumen FA-KB No Seri PT. SMS. A. 004580 tanggal 08 Oktober 2014 diterbit-kan oleh Penerbit FA-KB atas nama Gregorius Pareta (Nomor Register 00091-17/ PKBR/XXXII/2014). Lampiran dibuat oleh Pembuat LHP atas nama Fendik Tri Budianto (Nomor Register 15/28/2815/SMS/FTB/ KB).

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH-DR Periode bulan Desember tahun 2013 s/d Periode bulan Nopember 2014, dapat diberikan gambaran sebagai berikut :  Pengajuan PSDH dan DR berdasarkan hasil Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) LHP No. 19/LHPKB/SMS/TPTI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat oleh petugas pembuat LHP-KB PT Salaki Mandiri Sejahtera a/n Fendik Tri Budianto (Nomor Register 15/28/2815/SMS/FTB/ KB) dan diperiksa serta disahkan oleh petugas P2LHP atas nama Tony Pusunggulena (Nomor Register 07/28/2815/SMS/TYP/ SKSKB/14). Surat Perintah Pem- mbayaran PSDH Halaman 19 dari 26

Kriteria/Indikator

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi (No. 171014) dan DR (No. 181014) atas dokumen LHP No. 19/LHP-KB/ SMS/TPTI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Marlina T. Naipospos, S.Hut selaku Pejabat Penagih PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi pada tanggal 17 Oktober 2014.  Kelompok jenis yang tercantum didalam kedua dokumen adalah sama yaitu Kelompok Merbau, Kelompok Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah.  Total volume kayu yang tercantum dalam dokumen RLHP-KB No. 19/ LHP-KB/SMS/TPTI/X/2014 Tang- gal 15 Oktober 2014 adalah 2.256,37 M³ dan sesuai dengan yang tercantum didalam SPP PSDH dan DR.  Tarif PSDH untuk kelompok Merbau adalah Rp 180.000,-, kelompok Meranti Rp. 64.000,-, kelompok Rimba Campuran Rp. 34.000,-, kelompok Kayu Indah 150.000,- /M³.  Tarif DR untuk kelompok Merbau adalah US$ 16.00, kelompok Meranti US$ 13.50 dan kelompok Rimba Campuran US$ 11,00, kelompok Kayu Indah US$ 18.00./ M³. Verifikasi dokumen terhadap Bukti Setor PSDH dan DR untuk periode Desember 2013 s/d Nopember 2014 diperoleh informasi bahwa telah dibayar dengan perincian sebagai berikut : Bukti Setor PSDH  Bukti pembayaran PSDH melalui PT. Bank Mandiri Cabang Biak sebanyak 12 (dua belas) lembar dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembar bukti setor untuk LHP kayu yang berasal dari TPTI dan 4 (empat) lembar bukti setor untuk LHP kayu yang berasal dari PWH.  Jumlah total pembayaran PSDH selama periode tersebut adalah sebesar Rp 3.804.528.292  Bukti setoran pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan. Bukti Setor DR  Bukti pembayaran DR melalui PT. Bank Mandiri Cabang Biak sebanyak 12 (dua belas) lembar dokumen terdiri dari 8 (delapan) lembar bukti setor untuk LHP kayu yang berasal dari TPTI dan 4 (empat) lembar bukti setor untuk LHP kayu yang berasal dari Halaman 20 dari 26

Kriteria/Indikator

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi PWH.  Jumlah total pembayaran DR selama periode tersebut adalah sebesar $US 392,958.45  Bukti setoran pembayaran DR sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera dalam pembayaran PSDH dan DR periode Desember 2013 s/d Nopember 2014 mengacu pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/MDAG/PER/2/2007 tanggal 7 Pebruari 2007. Dan kemudian mengikuti perubahan pembayaran PSDH sesuai SK Nomor 12/M-DAG/ PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan. Pada tanggal 25 April tahun 2012 keluar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor SK. 22/MDAG/PER/4/2012 perihal harga patokan PSDH disesuaikan kembali sama dengan harga patokan PSDH sebagimana diatur dalam Permendag No. 8/M-DAG/ PER/2/2007. Untuk perhitungan harga patokan DR (Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 tahun 1999. Berdasarkan SPP DR no. 160814 dan SPP DR no. 181014 bahwa Tarif DR untuk kelompok jenis Merbau adalah $US 16.00, Meranti adalah $US 13.50, Rimba campuran adalah $US 11.00, Kayu Indah adalah $US 18.00. Berdasarkan SPP DR no. 150814 bahwa Tarif PSDH untuk kelompok jenis Merbau adalah Rp 150.000, Meranti adalah Rp 50.400, Rimba campuran adalah Rp 27.000, Kayu Indah adalah Rp 108.600. Sedangkan berdasarkan SPP DR no. 170814 bahwa Tarif PSDH untuk kelompok jenis Merbau adalah Rp 180.000, Meranti adalah Rp 64.000, Rimba campuran adalah Rp 34.000, Kayu Indah adalah Rp 150.000.

Memenuhi

PT Salaki Mandiri Sejahtera Pada mulanya terdaftar sebagai PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan Nomor 26.08.1.01956 Masa berlaku sampai dengan 3 April 2009. Tetapi setelah di keluarkannya Peraturan Bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Halaman 21 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi

4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

EQI-F102.1.0/20120126

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Barat Nomor 163 Tahun 2007 dan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yaitu larangan menjual kayu berupa log ke luar Papua maka PKAPT secara tidak langsung sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Cabang PT Salaki Mandiri Sejahtera (Hengky Rumfabe) tanggal 9 Desember 2014 bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat No. 163 Tahun 2007, No. 16 Tahun 2007 maka tidak diperbolehkan pengirim- an kayu log keluar Papua, peng- urusan PKAPT tidak dilayani lagi oleh Dinas terkait karena kepemilikan dokumen PKAPT bertentangan dengan kebijakan daerah pada SKB tersebut. Kegiatan pengangkutan kayu dari IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera ke Industri Kayu PT Wapoga Mutiara Industri di Biak yaitu menggunakan kapal tongkang.  Nama Tugboat yaitu TB. Yan Yan 1, TB. East Ocean 1, TB. East Ocean 2.  Nama Tongkang yaitu TK Sarinto 1, TK Yan Yan 3. Seluruh kapal (Tug Boat dan Tongkang) yang digunakan untuk pengangkutan kayu antar pulau mempunyai identitas yang jelas dan berbendera Indonesia. Identitas kapal dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan yang dimiliki oleh IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera :  Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Salaki Mandiri Sejahtera di kabupaten Jayapura provinsi Papua Luas 80.500 Ha Pada Tahun 2002.  Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten Jayapura provinsi Papua Luas 80.500 Ha Pada Tahun 2002.  Terdapat Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 123 tahun 2002 tentang Kesepakatan Kerangka Halaman 22 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Memenuhi

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.  Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten Jayapura provinsi Papua Luas 80.500 Ha Pada Tahun 2002.  Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Salaki Mandiri Sejahtera di Kabupaten Jayapura provinsi Papua Luas 80.500 Ha Pada Tahun 2002. IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode tahun 2014 yaitu Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Peman- tauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I (Januari - Juni 2014). Isi dan pembahasan yang tercantum didalam laporan RKL-RPL belum lengkap dan format pembuatan dokumen RPLRKL belum mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh Men- teri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang sudah dilakukan adalah berupa pelaksanaan pemasangan papan larangan, penandaan batas kawasan lindung, penyuluhan, inventarisasi flora dan fauna, pengamatan laju erosi, arus dan debit sungai, membuat papan larangan berburu, pemeliharaan tanda batas lainnya, serta rehabilitasi pada areal kiri kanan jalan. Selama pekerjaan tahun RKT 2014 dampak penting terhadap aspek sosial terpenuhi dengan diberikan- nya beasiswa, perbaikan akses jalan, kerjasama penanaman dan pembinaan hutan, kebebasan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan perusahaan, kompensasi hak ulayat memberikan kesempatan kerja dan bimbingan usaha terhadap hasil kompensasi hak ulayat. Halaman 23 dari 26

Kriteria/Indikator 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai


Memenuhi

Terdapat standard operating prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berisi tentang prosedur keselamatan kerja dan penanganan kecelakaan kerja. Prosedur K3 belum ditindaklanjuti dengan ketersediaan dokumen instruksi kerja untuk setiap bidang kerja yang berhubungan dengan K3. Implementasi Prosedur Penerapan K3 dan Pencegahan Kecelakaan Kerja berjalan dengan baik. Terdapat 2 (dua) orang sebagai satuan pelaksana yang secara khusus menerapkan dan mengawasi Prosedur K3 sehingga berjalan dengan baik diseluruh unit kerja yang ada. Implementasi pelaksanaan K3 dan Pencegahan Kecelakaan Kerja berjalan dengan baik, PT Salaki Mandiri Sejahtera telah memiliki klinik kesehatan dan tenaga medis di areal kerjanya sebagai sarana pengobatan bagi karyawan yang mengalami sakit atau kecelakaan saat bekerja. Belum tersedia Laporan Pelak- sanaan Kegiatan K3 secara rutin, dan TPA sampah domestik belum tersedia dan belum ditandai. PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki satuan pelaksana K3 sebanyak 2 orang, klinik sebanyak 1 unit, kotak K3 sebanyak 2 buah, dan spanduk himbauan sebanyak 1 buah. Ketersediaan dan kelengkapan alat pelindung diri (APD) dimiliki/digunakan oleh karyawan dan pekerja adalah Helm (10 buah), kaos tangan (10 buah), sepatu boot (100 buah), tabung pemadam kebakaran (5 buah), kaca mata las (7 buah) dan kaos kaki (100 buah). Dengan demikian PT Salaki Mandiri Sejahtera telah memiliki peralatan K3 walaupun masih belum me- madai untuk mencakup keseluruh- an areal kerjanya. Ketersediaan alat pemadam kebakaran lahan dan hutan masih minim jumlahnya untuk dapat mengatasi kejadian kebakaran lahan dan hutan dalam skala besar. Sedangkan ketersediaan dan kelengkapan alat pelindung diri (APD) dimiliki/digunakan oleh karyawan dan pekerja masih sangat terbatas jumlahnya sehingga perlu penambahan peralatan dan perlu diadakan pelatihan-pelatihan mengenai K3 untuk menambah keterampilan Halaman 24 dari 26

Kriteria/Indikator

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

EQI-F102.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi karyawan dalam menanggulangi kecelakaan kerja. IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera mempunyai sistem pencatatan terhadap karyawan dan pekerja yang mengalami sakit ataupun kecelakaan dalam bidang kerjanya. Pencatatan dilakukan secara rutin oleh unit kerja personalia dengan data yang tersimpan rapi dan baik dan dilaporkan setiap bulan. Berdasarkan laporan bulanan kecelakaan kerja IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera dari bulan Desem- ber 2013 s/d Nopember 2014 bahwa hanya terjadi 1 kali kecelakaan kerja yaitu pada bulan Pebruari 2014 terjadi kecelakaan kerja atas nama Moch Iksan umur 33 tahun pada hari Sabtu tanggal 22-02-2014 status borongan jabat- an pekerja operator chainsaw, korban meninggal akibat tertimpa pohon nibung kering roboh, jenazah dipulangkan ke Jombang (Jawa Timur).

Memenuhi

IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejah- tera mempunyai Serikat Pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Unit Kerja PT. Wapoga Mutiara Timber, Papua, dimana PT. Wapoga Mutiara Timber terdiri dari (a) PT. Wapoga Mutiara Timber 2 - Bonggo, (b) PT. Salaki Mandiri Sejahtera, dan (c) Perwakilan Jayapura, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Salaki Mandiri Sejahtera di Basecamp Biri II bahwa sampai saat penilikan kesatu (2 s/d 11 De- sember 2014) belum terbentuk pengurus FSPSI di tingkat Base camp PT Salaki Mandiri Sejahtera. Direktur PT Salaki Mandiri Sejahtera telah mengeluarkan Surat Pernyata- an yang menyatakan bahwa Direksi PT Salaki Mandiri Sejahtera memberikan kebebasan terhadap karyawan dan karyawati untuk mendirikan atau membentuk serta melakukan kegiatan organisasi Serikat Pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku pada tanggal 7 Juni 2013. Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Wapoga Mutiara Timber dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PUK PT Wapoga Mutiara Timber Group Sektor Perkayuan dan Perhutanan Jayapura Papua Periode Tahun 2013 - 2016, yang

Memenuhi

Halaman 25 dari 26

Kriteria/Indikator

Nilai

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi

EQI-F102.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi mengatur hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan karyawannya. Dalam pasal 2 yang dimaksud perusahaan adalah PT Wapoga Mutiara Timber terdiri dari (a) PT. Wapoga Mutiara Timber 2 - Bonggo, (b) PT. Salaki Mandiri Sejahtera - Bonggo, dan (c) Perwakilan Jayapura. Proses Pengesahan PKB tersebut masih dalam pemeriksaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua sehingga sampai saat ini PKB tersebut belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua. Terdapat Surat Permohonan Pemeriksaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari Kepala Cabang PT. Wapoga Mutiara Timber Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Nomor : 76/WMTJPR/VIII/ 2013 tanggal 27 Agustus 2013 ditandatangani oleh Kepala Cabang PT Wapoga Mutiara Timber a.n. Ir. Hengky Rumfabe dan bukti penerimaan surat di Dinas Tenaga Kerja ditandatangani oleh Kabid Pembina- an Ketenagakerjaan (Purwanto, S.Sos., M.Si./Nip: 19690823 1998 03 1008). Hasil verifikasi dokumen tenaga kerja periode Oktober 2014 dan wawancara dengan Kepala Bagian Personalia serta karyawan PT Salaki Mandiri Sejahtera diketahui bahwa dari total tenaga kerja sebanyak 114 orang dengan rincian jumlah tenaga kerja bulanan 62 orang, tenaga kerja harian 16 orang, dan tenaga kerja borongan 36 orang, tidak ada pekerja yang masih dibawah umur, pekerja dengan usia termuda 18 tahun 3 bulan (tanggal lahir 16-081996) atas nama Joko Nugroho bagian mekanik. Laporan ketenagakerjaan diberikan oleh IUPHHK-HA PT Salaki Mandiri Sejahtera secara periodik kepada Dinas Tenaga Kerja dan Trans- migrasi setelah dikirim terlebih dahulu ke kantor cabang di Jayapura.

Halaman 26 dari 26

2014 tanggal 31 Desember 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Recommend Documents