Lampiran Surat No. 007/EQ.S/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722, 7157103 Fax. : +62251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT MITRA TANINUSA SEJATI No. SK IUPHHK-HT : 66/Menhut-II/2007 Luas : ± 7.480 Ha Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau Telp. (0761) 37555, Fax : (0761) 33595/96 III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: 12 – 18 Desember 2014 : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT MITRA TANINUSA SEJATI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 7 Januari 2015 PT EQUALITY INDONESIA
Pajri Nurpajri, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
(1)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. f.
(2)
(3)
: PT EQUALITY INDONESIA : LPPHPL-013-IDN : Jalan Raya Sukaraja No. 72, Ciater, Bogor 16710 : (0251) 7550722/(0251) 7550724
[email protected] : Ir. Agustri Warsono : (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) (Auditor Produksi) (Auditor Ekologi) (Auditor Sosial) (Auditor VLK) : (Ketua Tim PK) (Tim Ahli Prasyarat, Produksi, VLK) (tim ahli Ekologi) (Tim ahli Sosial)
Direktur Tim Audit Diah Mitarini, S. Hut. Dewi Rebecca Nury, S. Hut. Marlan, S. Hut. Ir. Selamet Mulyadi Juni Adi Wiguna, S. Hut. g. Tim Pengambil Keputusan Ir. Agustri Warsono Amin Muchakim, S. Hut Ir. Heri Binawan Wiyono, T. Utro, S. Hut, Msi. Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT MITRA TANINUSA SEJATI b. Nomor & Tanggal SK : SK.66/Menhut-II/2007 Tanggal 23 Februari 2007 c. Luas dan Lokasi: ± 7.480 Ha di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. d. Alamat kantor: Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau. e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 37555/(0761) 33595 f. Pengurus : Komisaris : Roy Chandra Direktur Utama : S. erwin Ringkasan Tahapan:
Tahapan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
Waktu dan Tempat 12 Desember 2014 di Pekanbaru (BP2HP dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau)
Pertemuan Pembukaan
13 Desember 2014 di Camp PT MTS
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Tanggal 13-16 Desember 2014 di Camp PT MTS
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Kantor BP2HP di Pekanbaru diterima oleh perwakilan di BP2HP Dinas Kehutanan Provinsi bagian Hutan Tanaman. Menjelaskan maksud dan tujuan, tata waktu, serta masukan dari instansi kehutanan tersebut sebelum ke lapanagn. Agenda: Perkenalan anggota Tim audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian, hasil penilaian tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja penilaian lapangan, metodelogi dan prosedur penilaian, serta konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan Berita Acara (BA). Tim audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan
Halaman 1 dari 12
Tahapan Lapangan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
17 Desember 2014 di Kantor Pusat PT MTS (Pekanbaru)
Pengambilan Keputusan
31 Desember 2014, Bogor
(4)
Ringkasan Catatan melaksanakan observasi serta analisis informasi guna memperoleh kesimpulan hasil verifikasi mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama penilaian penilikan, juga menyampaikan dan mengklarifikasi form hasil penilaian, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan berita acara (BA). Rapat pengambilan keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur PT EQUALITY Indonesia, serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Nilai 93,33% (BAIK)
Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Izin/Hak Pengelolaan
Pemegang
83,33% (BAIK)
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
93,33% (BAIK)
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi
83,33% (BAIK)
EQI-F102.1.0/20120126
Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Realisasi tata batas dilapangan sudah temu gelang dan sedang dalam proses administrasi BATB di Instansi terkait. Terdapat konflik batas namun ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. Tidak ada perubahan fungsi kawasan (NA). Terdapat bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan diluar sektor kehutanan kepada Instansi berwenang. Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. Sosialisasi dilakukan mulai dari level Auditee dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan. Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap. Tersedia struktur organisasi dan job description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.
Halaman 2 dari 12
Kriteria/Indikator dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
Nilai
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
77,78% (SEDANG)
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
86,67% (BAIK)
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
75,00% (SEDANG)
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
100,00% (BAIK)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
100,00% (BAIK)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
73,33% (SEDANG)
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan namun tata waktunya belum sesuai. Secara administrasi proses tata batas sudah disetujui para pihak (Instansi Kehutanan, Pemda, Kecamatan, Desa, dan IUPHHK). Terdapat persetujuan dalam pelaksanaan CSR/CD dari sebagian masyarakat. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro. Kesesuaian PAK tahun 2013 hanya + 33% dari rencana jangka panjang (RKUPHHK) karena Auditee sedang proses jangka benah. Auditee telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok/petak dengan tanda batas blok/petak kerja terlihat dengan jelas di lapangan. Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB/PHI yang dilengkapi peta pendukungnya. Sebagian data riap tersedia namun belum dianalisis. Terdapat analisis terhadap data potensi namun belum ada analisis data riap sehingga tidak dipakai sebagai dasar dalam perhitungan JTT. SOP kegiatan sesuai sistem silvikultur tersedia dengan lengkap. Terdapat implementasi SOP untuk seluruh kegiatan sesuai sistem silvikultur. Potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil. Permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan. Tersedia SOP pemafaatan/pengelol aan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Tidak ada realisasi pemanenan kayu sehingga tidak ada implementasi SOP RIL (NA). Terdapat Dokumen RKT yang lengkap dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat peta kerja sesuai dengan peta RKT namun tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok
Halaman 3 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
73,33% (SEDANG)
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
77,78% (SEDANG(
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
80,00% (SEDANG)
3.3.
dan
83,33%
Pengelolaan
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi tebangan/ditanam/dipe- lihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Laporan keuangan teraudit dalam proses penyusunan, namun berdasarkan laporan sementara kondisi keuangan Auditee sesuai dengan ketentuan. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Auditee tidak dapat menyediakan data yang diminta sehingga verifier 2.6.2 masuk kategori (Buruk). Alokasi dana untuk seluruh tahapan kegiatan tidak proporsional. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Pada tahun 2014 realisasi penebangan tidak ada sehingga modal yang ditanam kembali di hutan berupa penanaman juga tidak terealisasi, dengan demikian verifier 2.6.5 masuk kategori Not Aplicable (NA). Pada tahun 2014 tidak ada rencana kegiatan penanaman sehingga tidak ada realisasi, dengan demikian verifier 2.6.6 masuk kategori Not Aplicable (NA).
PT. MTS telah mengalokasikan 1.285 Ha atau seluas 17,18 % dari luas areal untuk kepentingan Kawasan Lindung dan telah sesuai dengan kondisi fisiknya. PT. MTS telah merealisasikan penataan kawasan lindung sebesar 51,63 % dari yang seharusnya. Berdasarkan kondisi riil penutupan vegetasi kawasan lindung PT MTS, bahwa Kawasan Lindung memiliki tutupan vegetasi berhutan sebesar 1.255 Ha atau 97,67%. Terdapat pengakuan oleh Pemerintah dan Perusahaan itu sendiri terhadap kawasan Lindung yang dimiliki auditee, sementara sebagian besar masyarakat belum mengakui keberadaan Kawasan Lindung tersebut, hal ini terbukti adanya klaim pihak –pihak masyarakat. Terdapat laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung. Laporan tersebut tidak lengkap atas kegiatan seluruh pengelolaan. PT. MTS telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang lengkap Auditee sudah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan secara lengkap dengan jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik. PT MTS memiliki 2 orang pegawai yang memiliki sertifikat Pelatihan Ganis Keling dan Kesos, namun jumlah personel pelaksana kegiatan di lapangan masih kurang (belum mencukupi). Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal karena keterbatasan SDM, serta belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. PT. MTS telah memiliki prosedur Pengelolaan dan Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Nilai (BAIK)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
66,67% (SEDANG)
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
58,33% (BURUK)
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau
58,33% (BURUK)
EQI-F102.1.0/20120126
74,07% (SEDANG)
Ringkasan Justifikasi Pemantauan yang menyangkut seluruh dmpak terhadap tanah dan air PT. MTS telah meiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berfungsi dengan baik. PT MTS sudah memiliki karyawan yang memiliki sertifikat Ganis Keling, namun personil pelaksana kegiatan di lapangan masih sangat terbatas tetapi personel penanggung jawab tersedia. Sehingga efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan rendah PT. MTS telah memilki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan telah diimplementasikan PT MTS sudah memiliki karyawan yang memiliki sertifikat Ganis Keling, namun personil pelaksana kegiatan di lapangan masih sangat terbatas tetapi personel penanggung Terdapat dampak yang besar namun terdapat pula upaya-upaya untuk menangani dampak tersebut. Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. PT. MTS Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Implementasi pengelolaan flora dilindungi, hanya kegiatan inventarisasi jenis Ramin di lokasi Blok Tebangan. Dengan demikian terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi namun hanya sebagian yang dilaksanakn Pada areal KL terdapat gangguan berupa perambahan, bangunan berupa pondok berkumpul, dan lalu lintas pengambilan kayu oleh masyarakat. Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi, namun tidak untuk seluruh jenis. Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Implementasi pengelolaan fauna yang telah dilakukan auditee namum belum mencakup seluruh jenis-jenis fauna yang dilindungi Terdapat gangguan atas jenis-jenis fauna dilindungi, anumun terdapat upaya penangannya Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan
Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator masyarakat setempat
Nilai
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
74,07% (SEDANG)
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
70,83% (SEDANG)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
77,78% (SEDANG)
4.5. EQI-F102.1.0/20120126
Perlindungan,
75,00%
Ringkasan Justifikasi rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap. Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas. Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Nilai (SEDANG)
Ringkasan Justifikasi hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP Verifier 1.1.1.c diverifikasi namun tidak dapat diterapkan
Memenuhi
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan EQI-F102.1.0/20120126
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT 2013 serta 2014 beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. Verifier 2.2.1.b diverifikasi namun tidak dapat diterapkan
Not Applicable
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
Not
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator surat keterangan sahnya hasil hutan
Nilai Applicable
Ringkasan Justifikasi Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
Not Applicable
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Not Applicable
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
EQI-F102.1.0/20120126
Not Applicable
Not Applicable
Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke Industri yang terletak di dalam satu pulau. Auditee hanya menjual kayunya kepada PT RAPP dan Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Nilai
Ringkasan Justifikasi bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Not Applicable
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013, tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama periode bulan Desember 2013 sampai November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Memenuhi
Dokumen AMDAL Auditee telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan Pengesahan AMDAL Nomor : 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003. Dokumen AMDAL tersebut terdiri dari : 1. Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan 2. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan 3. Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 5. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Memenuhi
Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) HPHTI PT MTS yang telah mendapat pengesahan dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan Nomor : 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003. Ditandatangi oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL, Bambang Pudji Suroto Pembina NIP. 710.000 864, lembar pengesahan di bubuhi tanda tangan dan stempel BAPEDALDA Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dokumen RKL - RPL mengacu pada dampak penting yang sudah dianalisis pada dokumen ANDAL. Auditee sudah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) per semester sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tanggal 05 April 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Laporan RKL/RPL untuk semester I (Bulan Januari - Juni 2014) disampaikan kepada Kepala Balai Lingkungan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Hidup Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci sesuai dengan Surat Nomor : 06/MTS/PKU-X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 Perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Mitra Taninusa Sejati Semester I Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT MTS S. Erwin. Laporan diterima oleh BLH Kabupaten Pelalawan tanggal 9 Oktober 2014. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemanatauan Lingkungan (RPL) Periode Januari sampai dengan Juni 2014 yang telah dilakukan adalah: Pelaksanaan RKL : Komponen Fisik Kimia (tidak ada kegiatan operasional dibidang tersebut) Komponen Biologi (sudah terealisasi pada tahun sebelumnya) Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya (disesuaikan) Pelaksanaan RPL : Komponen Fisik Kimia 1. pengambilan sampel tanah pada plot sampel. 2. Pengambilan sampel air 3. Pengukuran curah hujan. Komponen Biologi 1. Inventarisasi vegetasi dengan metode garis berpetak 2. Perjumpaan dengan satwa liar 3. Pengambilan sampel air 4. Patroli perlindungan hutan Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya (tidak ada kegiatan) Auditee juga telah memiliki sistem dan sarana pencegahan terhadap bahaya kebakaran dibuktikan dengan adanya SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (SOP-HSE-029A) dan peralatan pemadam kebakaran.
Untuk mewujudkan sistem manajemen K3 Auditee telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di dalam menjalankan kegiatan operasional lapangannya, Auditee bekerjasama dengan Mitra PT Dunia Karya Sejati. Mitra Auditee telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.566/DTKT-WAS/2014/76 Tentang Pengesahan Sususnan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Perusahaan PT Dunia Karya Sejati.
Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee mempunyai daftar peralatan K3 Seperti : Apron Spray Alat Pelindung Diri berfungsi baik : Sarung tangan kain Sarung tangan karet Kaca mata spectales putih bening Ear muff Sepatu Safety Masker Pelampung Helmet Chaps with Saw protection Perlengkapan P3K Kotak P3K Rambu-rambu/Himbauan tentang Keselamatan Kerja (K3) Auditee juga telah memiliki sarana medical clinik yang dilengkapi dengan peralatan medis dan petugas yang telah memiliki izin praktek/rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pelalawan atau dari Dinas Kesehatan, yaitu 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang perawat. a. b. c. d.
Berdasarkan Laporan Database Incident periode Desember 2013 – November 2014 di PT MTS, terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja pada bulan Februari 2014, Inciden terjadi kepada karyawan kontraktor PT DKS, pada saat melakukan perjalanan dinas ke lokasi kerja Estate Merbau, jenis insiden adalah terjatuh dari motor, dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina Air Molek. Auditee telah memiliki form yang dibuat untuk mencatat tentang kecelakaan kerja, yang berisi keterangan diantaranya : - Tanggal kejadian, lokasi, nama korban, umur, jenis kelamin, jabatan, dept/co, pengawas, aktivitas, penyebab kejadian/ kronologis kejadian, lokasi cedera, material terlibat, dan keterangan. Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan dalam bentuk program K3 yaitu : a. Melakukan sosialisasi tentang K3 kepada karyawan melalui pemasangan papan himbauan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Safety Talk. Melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
EQI-F102.1.0/20120126
Memenuhi
Sampai dengan pada saat dilakukan verifikasi dilapangan, Auditee tidak mempunyai Serikat Pekerja, sehubungan dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, tetapi terdapat Surat Pernyataan Direksi Nomor : 105/MTS/PKU-X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Bagi Karyawan PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani
Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi di atas meterai oleh Direktur PT MTS Bpk S. Erwin. Namun untuk karyawan mitra PT Dunia Karya Sejati (PT DKS) telah memiliki serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL).
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan. Peraturan Perusahaan ini terdiri dari 17 BAB dan 70 pasal. PP dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2013 oleh Direktur Utama PT MTS Bpk S. Erwin dan perwakilan dari pekerja an Darwin Nainggolan. Terdapat Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati Nomor : 087/MTS/PKU-VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan dan ditandatangani oleh Direktur PT MTS S. Erwin. PP Auditee tersebut sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTKT-HS/PP/2013/09 Tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati, ditetapkan di Pangkalan Kerinci tanggal 11 September 2013.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2014, jumlah tenaga kerja Auditee sebanyak 7 (tujuh) orang laki-laki, sedangkan untuk jumlah karyawan subkontrak (PT DKS) sesuai dengan laporan tenaga kerja yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan sebanyak 21 orang. Dari daftar tenaga kerja yang sudah dilaporkan, karyawan yang dipekerjakan tidak ada yang dibawah umur. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014 di Estate Merbau terhadap 3 (tiga) orang karyawan/karyawati, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, hal tersebut dikarenakan dalam sistem rekruitmennya, Auditee telah mempersyaratkan bahwa batas umur minimal calon karyawan adalah yang telah berumur lebih dari 18 tahun.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 12
