PENCABUTAN ATAU REVISI PERMENHUT P. 51/2006 DAN P.33/2007 TENTANG SURAT KETERANGAN ASALASAL-USUL (SKAU)
TIM KEBIJAKAN PUSPIJAK, BADAN LITBANG KEHUTANAN
Jakarta, 15 April 2011
Outline • Mengapa SKAU Diberlakukan? Diberlakukan? • Dasar Kebijakan • Kerangka Berpikir • Pengalaman Ciamis • Skenario Kebijakan – – – – – –
Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Skenario 4 Skenario 5 Skenario 6
Mengapa SKAU Diberlakukan? Mekanisme pembayaran DR dan PSDH: self assessment; dengan dokumen SAKB, SAKO & SAHHBK Pendekatan Self assessment disalahgunakan diganti dengan SKSHH : official assessment SKAU: dokumen proses tataniaga kayu dari areal hutan hak surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat SKAU bentuk penyederhanaan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) : Kepmenhutbun No. 132/Kpts-II/2000 – Untuk meningkatkan kesejahteraan, daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Dasar Kebijakan • UU No 41/1999: Hutan hak/rakyat – hutan pada tanah yang dibebani hak atas tanah – hutan pada tanah pada bukan kawasan hutan serta kepemilikannya jelas
• PP No. 6 /2007: melindungi hak-hak negara & kelestarian hutan (pasal 117(1)): – pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan • kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai
• Perubahan SK Menhut No.126/2003 dan Permenhut No P.18/2005 Permenhut Nomor P.55/2006 – Masalah payung hukum penatausahaan hasil hutan dari hutan rakyat karena P.55/2006 mengatur hasil hutan dari kawasan hutan negara
• Permenhut No P.51/2006; (P.62/2006 dan P.33/2007): – Penggunaan SKAU sebagai dokumen angkutan hasil hutan dari hutan rakyat
• Permenhut No. 33/2007 perubahan pada beberapa pasal P. 51/2006: – Pengertian SKAU diperluas – Pasal 5(3): penunjukkan pejabat penerbit SKAU pengganti jika Kepala Desa berhalangan – Jenis kayu rakyat yang menggunakan SKAU diperluas
Hutan Hak: PP Nomor 6/2007 pasal 1 (22) Permenhut No P.33/2007 pasal 1 (a) Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Hak: PP Nomor 6/2007 pasal 100 pemanfaatan pasal 117: penataan hasil hutan pengendalian
Permenhut Nomor P.51/2006: Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak
Implikasi: Dokumen SKAU menjadi suatu keharusan untuk: kelestarian hutan dan terkendalinya illegal logging. Permasalahan: • Kapasitas SDM yang jauh dari memadai; • Jenis kayu terbatas pada yang tertera dalam P.51/2006 dan P.33/2007; • Ketersediaan blanko SKAU yang terbatas; • Tidak tersedianya dana operasional. • Biaya transaksi yang tinggi • Ketidakpastian dalam membangun HR
VS
Permenhut Nomor P.55/2006 Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara
Dokumen SKAU HR menjadi tidak jelas • Tidak efektif dalam implementasi • Tidak mengakomodir jenis kayu yang ada di daerah
Pengalaman Ciamis • Produksi kayu rakyat 326 000 m3/tahun • KPH Ciamis: 3500 m3/tahun
SK KaDishut Propinsi Jawa Barat No. 51/Kpts/DishutPH/2001: JUKNIS Tata Usaha Kayu di Propinsi Jawa Barat. Di level kabupaten beragam Pengaturan di tingkat propinsi dan kabupaten sering tidak sejalan yang memperumit dan menambah biaya tinggi peredaran kayu rakyat
Skenario Kebijakan • Berdasarkan uraian di atas atas,, dibuat beberapa skenario, skenario, yaitu: 1. 2. 3. 4.
SKAU tetap berlaku seperti sekarang SKAU direvisi SKAU dicabut di Jawa (DIREKOMENDASIKAN LITBANG??) SKAU dicabut di Jawa diganti dengan SITE (Surat Ijin Tebang) oleh kepala desa (DIREKOMENDASIKAN LITBANG??) 5. SKAU diberlakukan secara voluntary di Jawa pada level kabupaten (klarifikasi ke Biro Hukum) 6. Draft permenhut baru tentang penatausahaan hasil hutan dari hutan hak
SKENARIO 1 SKENARIO
SKAU tetap berlaku seperti sekarang
DAMPAK POSITIF NEGATIF
PERMASALAHAN
•
Alokasi biaya transaksi, waktu dan tenaga yang tinggi, beban petani yang meningkat
•
Tarik menarik kepentingan dinas dan kelurahan/des a terkait PAD
•
Menurunkan semangat petani untuk menanam kayu
•
Penerbit SKAU adalah kepala desa sehingga mendekatkan pelayan an publik
Disinsenti f terhadap kebijakan untuk menanam kayu (OMOTOBIT), INPRES….
IMPLIKASI
SARAN PERBAIKAN
•Ketidakjelasan lembaga yang mempunyai kontrol terhadap kelestarian produksi hutan
•Peningkatkan fasilitasi/kapabiltas kepala desa sebagai penerbit SKAU •Advokasi kepada Pemda untuk membuat Perda yang mengatur agar ada transparansi biaya penerbitan SKAU oleh Kepala Desa
SKENARIO 1 SKENARIO
SKAU tetap berlaku seperti sekarang
PERMASALAHAN
•Menurunkan posisi tawar petani •Berpotensi dijadikan sebagai alat pencucian kayu illegal (laundring) •Keterbatasan jumlah dan kapabilitas kepala desa sebagai perbitkan SKAU •Kurang transparantnya biaya penerbitan SKAU oleh kepala desa •
DAMPAK POSITIF NEGATIF
•Lembaga desa mempunyai control terhadap kelestarian produksi hutan
•Tidak memberik an dampak pada penurunan pencurian kayu di Perhutani
IMPLIKASI
•Defisit kayu tidak segera dapat diatasi
SARAN PERBAIKAN
•Pemberian insentif kepada masyarakat untuk menanam (bantuan bibit, pupuk, dll)
SKENARIO 2 SKENARIO
PERMASALAHAN
SKAU direvisi
•Penurunan permasalahan yang timbul dengan pemberlakuan SKAU seperti sekarang
DAMPAK POSITIF NEGATIF
•Mendekatkan pelayanan desa kepada masyarakat •Menyederhanakan mekanisme /ijin •Menurunkan biaya transaksi, waktu dan tenaga
IMPLIKASI
•Kejelasan lembaga yang mempunyai control terhadap kelestarian produksi hutan
SARAN PERBAIKAN
•Jenis kayu yang dicakup dalam SKAU diperluas. •Kewenangan SKAU sepenuhnya ada di desa.
•Penetapan •Defisit kayu tarif tekait dapat lebih dengan cepat perijinan (SKAU teratasi. dan lain-lain) secara jelas.
SKENARIO 2 SKENARIO
PERMASALAHAN
SKAU direvisi
•Penurunan permasalahan yang timbul dengan pemberlakuan SKAU seperti sekarang
DAMPAK POSITIF NEGATIF
sehingga beban masyarakat menjadi ringan •Pemerinta h daerah mempunyai control terhadap kelestarian hutan dan meningkatk an minat masyarakat untuk menanam pohon
IMPLIKASI
•Kejelasan lembaga yang mempunyai control terhadap kelestarian produksi hutan
SARAN PERBAIKAN
•Dana operasional SKAU perlu diatur secara jelas.
•Penentuan violume dan jenis kayu dilakukan •Defisit kayu secara self dapat lebih assessment cepat teratasi.
SKENARIO 3 SKENARIO
SKAU dicabut di Jawa (DIREKOMEND ASI-KAN LITBANG ??)
PERMASALAHAN
DAMPAK POSITIF
•Mengurangi biaya transaksi dalam pemasaran kayu rakyat
NEGATIF
•Kesulitan dalam memonitor produksi kayu rakyat
•Potensi •Meningkatka terjadinya n minat illegal masyarakat logging di untuk kawasan menanam Negara pohon
IMPLIKASI
SARAN PERBAIKAN
•Meningk atkan kelestari an produksi dan lingkung an.
•Untuk memonitor kayu dapat melakukan sampling potensi kayu •Penguatan fasilitasi Pemerintah Pusat agar Pemda mampu menjalankan inventarisasi hutan (sesuai amanat UU No 41/1999 dan PP 38/2007),
SKENARIO 3 SKENARIO
SKAU dicabut di Jawa (DIREKOMEND ASI-KAN LITBANG ??)
PERMASALAHAN
DAMPAK POSITIF
NEGATIF
•Mendukung kebijakan pro rakyat dan pro lingkungan
•dengan jenis yang sama (tidak ada identitas yang •Meningkatka menyertai n good kayu yang governance ditebang) •Ada kekuatiran pemerintah kehilangan legitimasi
IMPLIKASI
SARAN PERBAIKAN
•Meningk atkan kelestari an produksi dan lingkung an.
sehingga informasi potensi hutan dapat diketahui •Advokasi kepada Pemda untuk membuat Perda yang mengatur agar data jumlah dan volume kayu yang ditebang dilaporkan ke dinas terkait (dinas kehutanan) •Perlu dilakukan konsultasi public dan identifikasi kondisi prasyarat.
SKENARIO 4 SKENARIO
PERMAS ALAHAN
DAMPAK POSITIF
NEGATIF
SKAU dicabut di Jawa diganti dengan SIT (Surat Ijin Tebang) oleh kepala desa
•Mengurangi biaya transaksi dalam pemasaran kayu rakyat lebih efektif
(DIREKOMEN DASIKAN LITBANG??)
•Meningkatkan minat masyarakat untuk menanam pohon
Ada kekuatiran pemda/dinas kehilangan legitimasi atas kayu rakyat
•Mendukung kebijakan pro rakyat dan pro lingkungan
IMPLIKA SI
SARAN PERBAIKAN
Meningk atkan kelestari an produksi dan lingkung an
•Penguatan fasilitasi Pemerintah Pusat agar Pemda mampu menjalankan inventarisasi hutan (sesuai amanat UU No 41/1999 dan PP 38/2007), sehingga informasi potensi hutan dapat diketahui
SKENARIO 4 SKENARIO
SKAU dicabut di Jawa diganti dengan SIT (Surat Ijin Tebang) oleh kepala desa (DIREKOMEN DASIKAN LITBANG??)
PERMAS ALAHAN
DAMPAK POSITIF
NEGATIF
•Meningkatkan Ada kekuatiran good pemda/dinas governance kehilangan •monitoring legitimasi produksi kayu atas kayu rakyat yang rakyat efektif •Adanya dokumentasi identitas yang menyertai kayu yang ditebang
IMPLIKA SI
SARAN PERBAIKAN
Meningk atkan kelestari an produksi dan lingkung an
•Advokasi kepada Pemda untuk membuat Perda yang mengatur agar data jumlah dan volume kayu yang ditebang dilaporkan ke dinas terkait (dinas kehutanan) •Perlu dilakukan konsultasi publik dan identifikasi kondisi prasyarat.
SKENARIO 5 SKENARIO
SKAU diberlakukan secara voluntary di Jawa pada level kabupaten (klarifikasi ke biro hukum)
PERMA SALAH AN
DAMPAK POSITIF
Akan meningkatkan minat masyarakat untuk menanam pohon Aturan yang lebih flexible sesuai dengan kondisi setempat
IMPLIKASI NEGATIF
Lemahnya informasi tentang potensi hutan rakyat Tidak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan rakyat Potensi peningkatan produksi kayu yang illegal Potensi konflik antar kabupaten/propinsi Biaya transaksi tetap ada
Meningkat kan kelestarian produksi dan lingkungan
SARAN PERBAIKAN
Peningkatan teknologi budidaya tanaman hutan di hulu dan insentif penanaman di hulu Untuk kabupaten yang tidak menerapkan SKAU perlu diidentifikasi pra kondisi pemungkin
SKENARIO 6 SKENARIO
PERMASALAHAN
Draft permenhut baru tentang penatausa haan hasil hutan dari hutan hak
•Alokasi biaya transaksi, waktu dan tenaga yang tinggi, beban petani yang meningkat • •Menurunkan semangat petani untuk menanam kayu •Menurunkan posisi tawar petani • •Tarik menarik kepentingan dinas dan kelurahan/desa terkait PAD
DAMPAK
•Disinsentif terhadap kebijakan untuk menanam (OMOTOBIT), INPRES…
IMPLIKASI
•Jika penduduk menampung KR di halaman rumahnya (yang tidak dilaporkan sebagai tempat Penampungan •terdaftar kepada instansi yang •Memungkin berwenang) kan tarik maka dapat menarik dianggap suatu kepentingan tindakan illegal. •Kondisi ini bisa menimbulkan kesewenangwenangan, yang jelas meningkatkan biaya transaksi.
SARAN PERBAIKAN
•Jenis-jenis kayu yang ditanam oleh rakyat, penerbitan SKAU dilakukan oleh desa • •Penyederhanaa n jumlah lembar SKAU untuk arsip (penerima, penerbit/desa, dan dinas kehutanan)
SKENARIO 6 SKENARIO
Draft permenhut baru tentang penatausa haan hasil hutan dari hutan hak
PERMASALAHAN
•Penerapan kewajiban pada hutan negara ke kawasan non hutan (pasal 1 huruf k)
DAMPAK
• Berpotensi menimbulka n konflik dengan aturan yang lain baik •Kewenangan sumir secara (pasal 1 huruf m dan vertikal n) maupun horizontal. •Pasal 2 Ayat (2) dan (3): Tempat •Menambah Penampungan beban masyarakat Terdaftar
IMPLIKASI
•Menarik kewenangan penerbitan SKAU dari Kepala Desa kembali ke Dinas sehingga memperpanjang prosedur perijinan; menjauhkan pelayanan public; dan berpotensi meningkatkan biaya transaksi
SARAN PERBAIKAN
•Penggunaan dokumen SKAU diperlonggar untuk memudahkan pengangkutan •Tempat penampungan kayu rakyat diperjelas batasannya •Penentuan jenis dan pengukuran volume kayu dilakukan oleh masyarakat sendiri (self assessment)
SKENARIO 6 SKENARIO
PERMASALAHAN
Draft permenhut baru tentang penatausa haan hasil hutan dari hutan hak
•Pasal 7 ayat 2c: tidak dirinci mengenai jenis-jenis kayu yang diusahakan oleh Perhutani •Pasal 7 ayat 3a: Jenis-jenis kayu yang dilimpahkan ke desa sangat terbatas •System official assessment yang memberatkan masyarakat (Pasal 10)
DAMPAK
IMPLIKASI
SARAN PERBAIKAN
