1821 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 0324/Pdt.G/2014/PA.Plg/186/1821

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada M. ARPAN, SH., Dkk, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Komp. TOP Blok D2 No.12 Rt 22 Rw 08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2014, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2014 memberikan kuasa kepada Mulyadi, SH.MH. Dkk. Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum PPHI yang beralamat di JL. R. Soekamto Komp. PTC (Palembang Trade Center) MALL Blok H.I Nomor 066 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 31 halaman Perkara Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Plg.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Plg, tanggal 24 februari 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Palembang pada tanggal 11 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/90/V/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada tanggal 16-05-2011; 2. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Staf Dinas Koperasi UKM dan PM Kabupaten OKU Timur di Martapura; 3.

Bahwa setelah menikah tersebut dimana Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang yang bertugas di Kota Martapura Kabupaten OKU Timur, maka Pemohon harus tinggal di Martapura Kabupaten OKU Timur. Oleh karena itu maka Pemohon selalu berupaya untuk mengajak Termohon agar tinggal bersama Pemohon di Martapura, karena sebagai seorang istri sudah seharusnya Termohon mendampingi dan hidup bersama dengan Pemohon sebagai suaminya yang bertugas dan bekerja di Martapura Kabupaten OKU Timur. Akan tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Martapura dan tetap bertahan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan 2 Ilir Palembang; Disini sudah mulai terjadi perselisihan dan ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon karena sebagai istri ternyata Termohon tidak mau mendampingi dan hidup bersama dengan Pemohon di Kota Martapura, dan oleh karena itu mulailah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;


4. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Martapura Kabupaten OKU Timur sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Palembang, maka Pemohon terpaksa hanya pada hari libur saja bisa berkumpul dengan Termohon di Palembang dan untuk itu setiap hari libur kerja maka Pemohon harus ke Palembang agar dapat bertemu dan berkumpul dengan Termohon; Disini sudah mulai terasa bagi Pemohon bahwa Pemohon walaupun telah menikah namun belum merasakan sepenuhnya kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri, karena Pemohon tinggal di Martapura sedangkan Termohon tetap tinggal di Palembang; 5.

Bahwa setelah lebih kurang 6 (enam) bulan menikah, lalu Pemohon pindah tepat kerja ke Kota Pagar Alam yaitu diperbantukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pahar Alam. Walaupun Pemohon pindah tempat kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, namun secara administratif Pemohon sampai sekarang tetap terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah OKU Timur yaitu pada Dinas Koperasi UKM dan PM Kabupaten OKU Timur, sehingga gajipun masih Pemohon terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, sedangkan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam hanyalah bersifat diperbantukan saja; Oleh karena Pemohon telah bekerja di Kota Pagar Alam, maka sejak setelah 6 bulan menikah tersebut maka Pemohon sampai sekarang untuk sementara menetap dan tinggal di Kota Pagar Alam.

6. Bahwa sejak Pemohon pindah ke Kota Pagar Alam maka Pemohon kembali mengajak Termohon agar tinggal bersama dan mendampingi Pemohon di Kota Pagar Alam, namun Termohon tetap tidak mau, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap terpisah, dimana Pemohon tinggal di Pagar Alam sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Palembang; 7. Bahwa dengan keadaan hidup terpisah demikian Pemohon merasa seakanakan tidak ada artinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena tujuan pernikahan/ perkawinan itu adalah untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, namun Termohon ternyata tidak mau untuk hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon. Untuk itu Pemohon terus berusaha membujuk Termohon agar mau pindah dan hidup bersama dengan


Temohon di Kota Pagar Alam, akan tetapi bujukan dan ajakan Pemohon tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan dan respon dari Termohon dan akibatnya bahkan menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikeras tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kota Pagar Alam dan Termohon tetap ingin tinggal bersama orangtuanya di Palembang; 8. Bahwa pada tanggal 19 Febuari 2012 lahirlah anak pertama Pemohon dan Termohon berjenis kelamin perempuan; Dengan Kelahiran anak pertama ini bertambah keinginan Pemohon untuk berkumpul bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya kehidupan suatu keluarga berkumpul bersama dengan anak dan istri, akan tetapi Termohon tetap tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Pagar Alam dan tetap ingin tinggal di rumah orangtuanya di Palembang; Oleh karena itu maka setiap Pemohon ingin berkumpul dengan anak dan istri maka hanya pada hari liburlah Pemohon bisa menyempatkan waktu untuk menemui anak dan istri di Palembang atau kadang-kadang Termohonlah yang membawa anak untuk menemui Pemohon di Kota Pagar Alam. 9. Bahwa dengan keadaan yang demikian maka Pemohon merasa sudah tidak ada artinya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, apalah artinya kalau kehidupan antara Pemohon dan Termohon beserta anak hidup dalam keadaan terpisah dan hanya bertemu sekali-sekali saja; Oleh Karena itu pada tahun 2013 yang lalu Pemohon pernah berniat untuk menceraikan Termohon dan oleh karena itu Pemohon pernah meminta izin atasan untuk menceraikan Termohon. Untuk itu maka Bapak Bupati OKU Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 13.2/KPTS/BKD.II.2/2013 tertanggal 28 Febuari 2013 yang pada intinya telah memutuskan “Memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon”; 10. Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, maka Pemohon masih bersabar menunggu adanya kemungkinan Termohon untuk merubah sikap dan pendiriannya sehingga Pemohon belum


mengajukan permohonan untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Termohon. Sudah cukup sekali bagi Pemohon bersabar dan selalu memberikan pengertian kepada Termohon bahwa ia sebagai istri sudah wajib mendampingi dan hidup bersama dengan suami, akan tetapi sampai dengan sekarang ternyata Termohon tetap tidak mau hidup bersama dalam satu rumah dengan Pemohon di Kota Pagar Alam dan Termohon tetap bersikeras masih ingin tinggal bersama orangtuanya di Palembang; Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu “untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Mana mungkin akan tercapai kehidupan rumah tangga (keluarga) yang bahagia kalau antara Pemohon dan istri serta anak hidup terpisah tidak dalam satu rumah; Mana mungkin akan tercapai kehidupan rumah tangga (keluarga) yang bahagia kalau istri tidak mau hidup mendampingi suami, yang dengan sendirinya tentu pula tidak bisa melayani kebutuhan suami sebagaimana layaknya, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan biologis yang sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan Pemohon sebagai suami dari Termohon; Bahwa selain itu Pemohon juga merasa malu dengan teman-teman kerja dan juga malu denga keluarga, karena walaupun Pemohon telah mempunyai istri dan anak, akan tetapi dalam kenyataannya Pemohon di Pagar Alam hidup sendirian seperti masih jejaka; 11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Pemohon berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat jauh dari keharmonisan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dan oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa satusatunya jalan terbaik bagi Pemohon adalah dengan menceraikan Termohon; 12. Bahwa disamping itu perlu Pemohon jelaskan bahwa selaku ibu dari seorang anak, ternyata Termohon tidak dapat memelihara dan mengurus anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap Termohon yang menggendong anak saja tidak bisa dan juga tidak bisa memberi makan untuk anak. Apabila Pemohon


dan Termohon bersama anak bertemu pada saat Pemohon menemuinya di Palembang maka Termohon tidak dapat memberi makan kepada anak dan untuk itu Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk menyuapi makan anak. Setiap mau memandikan atau menyuapi makan anak Termohon selalu menyuruh Pemohon.Selain itu anak Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang masih diasuh oleh Termohon kelihatan dari fisik si anak seperti anak yang tidak terurus dan bahkan sampai menderita penyakit TBC; Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon tidak dapat untuk memelihara dan mengurus anak dengan baik. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak baik dengan anak tersebut apabila anak tersebut tetap dipelihara dan diasuh oleh Termohon. Dengan demikian Pemohon memohon agar apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan untuk dipelihara dan diasuh oleh Pemohon.; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan/menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang; 3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon jenis kelamni Perempuan, yang lahir di Palembang pada tanggal 19 Febuari 2012, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon; 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Namun bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang. bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan cara


memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya,

dan Ketua Majelis telah memerintahkan

kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sukarny, SH.MH. namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan permohonannya; Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (pada Dinas Koperasi UKM dan PM Kabupaten OKU TIMUR) telah menyampaikan Surat Izin Perceraian dari Kepala Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor ; 13.2/KPTS/BKD.II.2/2013 tanggal 28 Penruari 2013; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokonya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan didepan persidangan tertanggal 24 Februari 2014, menyebutkan pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, mengenai Pemohon baik itu PNS maupun masih CPNS,Yang mana antara CPNS dengan PNS berdasarkan surat kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor B.13-9/V.43.34 tertanggl 9 oktober 1979 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah termaksud di dalamnya calon Pegawai Negeri Sipil. Pemohon telah mengikatkan diri pada sebuah aturan yang berhubungan dengan kepegawaian, sehingga dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan status perkawinan, harus memberitahukan dan konfirmasi terlebih dahulu kepada atasan dimana PNS atau CPNS tersebut mengabdi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari


Pejabat”. Oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin melakukan perceraian, sehingga dengan demikian apabila izin perceraian dari atasan Pemohon tersebut belum diperoleh maka seharusnya Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menunda proses pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon dimaksud, atau menunda sampai Pemohon menandatangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa ada izin atasan dengan segala konsekuensinya;

II. Dalam Konvensi

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, diantara ketidak benaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut; Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon

menilai dalil-dalil yang menjadi dasar

Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon, karena ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta yang akan menyesatkan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya Pengadilan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon : 1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah berstatus Perjaka dan status Termohon adalah Perawan, yang akad nikahnya pada Tanggal 11 Mei 2011 Bertepatan Tanggal 11 Jumadi akhir 1432 H, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 589/90/V/2011 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Kec. Ilir timur II Palembang pada tanggal 16-05-2011; 2. Bahwa, benar Pada saat menikah tersebut Pemohon adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di staf Dinas Koperasi UKM dan PM Kabupaten OKU Timur di Martapura;


3. Bahwa, tidak benar pada poin 3 dan 4, yang benar setelah Menikah tersebut dimana Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di kota Martapura Oku Timur, Dan tidak benar Termohon tidak mau ikut mendampingi dan hidup bersama serta mau tinggal serumah dengan Pemohon dimana Termohon Pernah dan hidup tinggal Serumah dengan Pemohon selama 2 (satu) bulan dan satu rumah dengan orang tua dan keluarga Pemohon, janji Pemohon mau ngontrak dan pisah dengan orang tua dan keluarga Pemohon tapi pada kenyataanya sampai dengan sekarang janji itu tidak terwujud; 4. Bahwa selama Pemohon hidup bersama dengan Termohon di Pagar Alam Termohon mendapat telepon dari wanita yang mengaku sebagai istrinya dan sewaktu Pemohon dan termohon berada di Palembang kembali wanita tersebut menghubungi Termohon dan pada saat itu ada Pemohon dan Termohon mempertayakan langsung kepada Pemohon siapa wanita tersebut akan tetapi Pemohon tidak memberikan jawaban dan mengelak, sejak saat itu Mulai terjadi Perselisihan dan ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon; 5. Bahwa benar setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Menikah dimana Pemohon pindah tempat kerja ke Kota Pagaralam di perbantukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota pagaralam dan untuk sementara menetap dan tinggal di kota pagaralam, Termohon Bukannya tidak mau ikut ke Pagaralam akan tetapi karena Termohon bekerja di Palembang; 6. Bahwa tidak benar pada poin 5 dan 6. Yang benar adalah Termohon tidak mau ikut ke pagaralam di karenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan ataupun kenyaman dalam berumah tangga lagi. 7. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2012 Lahirlah anak pertama Pemohon dan Termohon berjenis kelamin perempuan, Akan tetapi semenjak anak tersebut Lahir selalu ikut bersama dengan Termohon sampai dengan sekarang; 8. Bahwa pada Poin 12 tidak benar yang benar adalah anak tersebut selama Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah anak tersebut sempat dibawa oleh Pemohon ke Pagaralam selama 2 (dua) bulan. Pemohon sempat Mengancam


Termohon apabila mau Menemui atau mengambil anak tersebut Termohon harus membuat Surat Pernyataan. Setelah Anak tersebut ikut Termohon ke Palembang kondisi anak tersebut tidak sehat; 9. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari’at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut’ah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut : 1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tanggal 11 Mei 2011, hingga saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya

sebagai

isteri

mendampingi

Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui Pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.


2.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas

PU Kota Pagaralam, dan saat ini memiliki penghasilan

tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akan tetapi selama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak pernah memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi semenjak keributan memuncak atau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah

memberikan

nafkah

kepada

Termohon

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari Bulan Mei Tahun 2011, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, Nafkah Iddah (masa tunggu ) Sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), Mut’ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajuk ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut’ah yang belum terbayarkan dari pemohon adalah; Nafkah Madiyah 19 bulan x Rp. 1.500.000,-

= Rp. 28.500.000,-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.500.000,-

= Rp.

Mut’ah

= Rp. 10.000.000,- + Total

4.500.000,-

= Rp. 43.000.000.-

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ( 19 Februari 2012) Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya;


Oleh

karenanya

apabila

Konvensi/Penggugat

terjadi

Rekonvensi

perceraian

dengan

Pemohon

antara

Termohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan

anak tersebut diatas pemeliharaannya diserahkan

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya dan Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan/nafkah kehidupan anak tersebut serta memberikan biaya tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 3. Bahwa berdasarkan hukum, terhadap anak hak pengasuhannya dan hak pemeliharaannya

ditetapkan

pada

Termohon

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi. Dan untuk itu biaya pemeliharaan/nafkah kehidupan anak tersebut ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Bahwa terhadap anak sampai saat ini pengasuhannya dan pemeliharaannya berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya secara hukum apabila terjadi perceraian antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan pemeliharaannya haruslah diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai Ibunya dan menghukum agar biaya pemeliharaan/nafkah kehidupannya haruslah ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

yang

wajib

untuk

diserahkan

kepada

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi minimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per - bulan secara seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga ia dewasa/mandiri; Bahwa sejak bulan Febuari 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 biaya pemeliharaan/nafkah kehidupan anak sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) perhari sehingga perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan/nafkah kehidupan anak kepada Termohon


Konvensi/Penggugat Rekonvensi., terhitung sejak bulan Febuari 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 yang perbulannya sebesar Rp. 100.000,-, total Rp. 3.000.000,- x 26 bulan = Rp. 78.000.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan selanjutnya biaya tersebut akan terus bertambah sampai anak tersebut dewasa/mandiri. 4. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 50.000,(Lima puluh Ribu Rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan. 5. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon Konvensi 2.

Menyatakan

menunda

PEMOHON hingga

pemeriksaan

PEMOHON

terhadap

perkara

permohonan

memperoleh izin dari pejabat yang

berwenang atau sampai Pemohon menandatangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa ada izin.

II. DALAM KONVENSI Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;


III. DALAM REKONVENSI 1. Menerima

dan

mengabulkan

Gugatan

Rekonvensi

dari

Penggugat

Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan. 2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

3.

Nafkah Madiyah 19 bulan x Rp. 1.500.000,-

= Rp.

Nafkah Iddah

= Rp.

3 bulan x Rp. 1.500.000,-

28.500.000,4.500.000,-

Mut’ah

=Rp.

10.000.000,-

Total

= Rp.

43.000.000.-

Menetapkan

anak

pemeliharaannya

diserahkan

kepada

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan/nafkah kehidupan anak tersebut sebesar Rp. 78.000.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), serta memberikan biaya tersebut kepada TERMOHON Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima

Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam

menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus; 5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad); 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;


DALAM EKSEPSI

Mohon eksepsi Termohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini karena tidak beralasan Hukum;

DALAM KONVENSI 1. Bahwa Pemohon mohon agar dalil eksepsi di atas diberlakukan pula dalam Konvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 2. Bahwa Pemohon secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon butir 1 s/d 9, kecuali yang diakui kebenarannya menurut Hukum; 3. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil jawaban Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, yaitu memang antara Pemohon dengan Termohon, kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena sering terjadi keributan dan pertengkaran; 4. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon, secara implisit telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talaq Pemohon, yaitu pada prinsipnya, Termohon selaku istri tidak patuh/ membangkang terhadap Pemohon selaku suami;

Berdasarkan uraian di atas, mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohon cerai talaq Pemohon;

DALAM REKONVENSI 1. Mohon dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil konvensi diberlakukan pula dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi butir 1 s/d 6 untuk seluruhnya karena tidak beralasan Hukum; 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah seorang istri yang tidak patuh/ membangkang terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat


Konvensi selaku suami, oleh karenanya menurut Hukum, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat dibebani untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencerai talaq istrinya; 4. Mohon dalil-dalil rekonvensi butir 5 dan 6 dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan Hukum; 5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian di atas, mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak diterima; Bahwa, terhadap replik dari Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokonya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi : 1.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas1671060312830008

yang

dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Tanggal 29 Maret 2012

telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai

bermaterai cukup (bukti P.1); 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/90/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.2); 3.

Fotokopi Daftar Gaji Bulan April 2014 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Oku Timur (Dinas Koperasi usaha ecil dan Penanaman modal), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.3);


Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut : 1.

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa, Pemohon adalah anak Saksi yang Nomor 2 dan Termohon adalah menantu;

-

Bahwa, Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun pernikahan tersebut atas keinginan Pemohon dan Termohon dan kami merestui pernikahan tersebut;

-

Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggalnya berpindah-pindah karena tugas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Urip Sumoharjo Palembang selama 1 sampai 3 hari, selanjutnya mereka tinggal bersama di Martapura (Ogan Komring Ulu), mereka bermaksud mengontrak rumah tapi Pemohon tidak bersedia dan selanjutya mereka pindah lagi ke Pagar Alam;

-

Bahwa, pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun meskipun mereka tinggal berjauhan Pemohon tinggal ditempat tugasnya sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Palembang namun beberapa bulan terakhir ini mereka tidak rukun lagi bahkan telah 3 bulan tidak serumah lagi;

-

Bahwa, penyebab ketidak rukunan yang berakhir menyebabkan mereka tidak serumah lagi,

karena terjadi pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon; -

Bahwa, Saksi kurang tahu penyebab terjadi pertengkaran yang Saksi ketahui akibat dari pertengkaran tersebut Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan alasan telah terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada rumah tangga Pemohon dan Termohon;


-

Bahwa, yang dilakukan Pemohon saat

tahu dirinya dilaporkan

Termohon ke Polisi, pemohon langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kembali lagi yang lamanya telah berjalan 3 bulan; -

Bahwa, sejak kepergian Pemohon memang Pemohon dan Termohon tidak ada kominikasi lagi, namun Pemohon masih tetap membiayai Pemohon dan anak Termohon yang besarnya

Rp. 700.000.-(tujuh

ratus ribu rupiah) atau Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah); -

Bahwa, Saksi mengetahui gaji Pemohon sebesar Rp. 1.675.000.-(satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

-

Bahwa, Pemohon tidak ada memiliki penghasilan lain, maka dari itu Saksi selalu membantu Pemohon dan Termohon dengan membuatkan rumah untuk mereka;

-

Bahwa, Saksi telah sering merukunkan Pemohon dan Termohon karena Saksi sangat sayang anak Pemohon dan Termohon (cucu Saksi);

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon ;

-

Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-

Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah, tapi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi hadir pada pernikahan tersebut;

-

Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena mereka tinggal berjauhan, Pemohon tinggal ditempat tugasnya sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Palembang;


-

Bahwa, Saksi kurang mengetahui mengapa Pemohon dan Termohon hidup terpisah, yang Saksi ketahui Termohon hanya tahan beberapa hari saja bila ikut Pemohon, bahkan bila Termohon tinggal dengan Pemohon ibu Termohon pernah menjemput Pemohon dan anak Termohon;

-

Bahwa,

akibat Pemohon dan Termohon hidup terpisah, sekarang

mereka telah 3 bulan ini berpisah; -

Bahwa, yang dilakukan Pemohon saat

tahu dirinya dilaporkan

Termohon ke Polisi, Termohon langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kembali lagi yang lamanya telah berjalan 3 bulan; -

Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah mereka tidak ada kominikasi lagi;

-

Bahwa, Saksi kurang tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah, apakah Pemohon ada memberi nafkah atau tidak;

-

Bahwa, Saksi kurang tahu berapa penghasilan Pemohon, karena Saksi tidak pernah menanyakannya pada Pemohon;

-

Bahwa, Saksi telah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa, Saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk NIK. 1671061201070102 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Tanggal 30 April 2014 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup (bukti P.1); 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/90/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (bukti P.2);


Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang; -

Bahwa, Pemohon adalah Menantu dan Termohon adalah anak saksi;

-

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2012, yang diawal dengan perjodohan selanjutnya mereka berpacaran;

-

Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon;

-

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon

tinggal di

Pagaralam mengikuti Pemohon bekerja disana, namun hanya sebentarsebentar (sekitar 1 minggu) lalu Termohon pulang ke rumah Saksi di Urip Sumoharjo Palembang karena Termohon harus bekerja di Bank Danamon; -

Bahwa, Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun meskipun mereka tinggal berjauhan, namun beberapa bulan terakhir ini mereka tidak rukun lagi bahkan telah 3 bulan tidak serumah lagi;

-

Bahwa, Penyebab ketidak rukunan yang menyebabkan mereka tidak serumah lagi,

karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon; -

Bahwa, Penyebab terjadi pertengkaran karena Pemohon berjanji akan memcarikan pekerjaan bila Termohon berhenti dari Bank Danamon, ternyata setelah Termohon behenti bekerja dari Bank Danamon Pemohon tidak mencarikan pekerjaan untuk Termohon dan yang menyebabkan pertengkaran lain karena Pemohon mengkonsumsi narkoba;

-

Bahwa, akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon ada membawa anak Termohon dengan cara melarikan anak Termohon tersebut saat Termohon bersama anaknya sedang berada di Mol sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi;

-

Bahwa, Setahu Saksi sejak Desember 2013, Pemohon tidak ada lagi menafkahi Termohon dan anak Pemohon


-

Bahwa, Setahu Saksi sejak Desember 2013, Pemohon tidak ada lagi menafkahi Termohon dan anak Pemohon

-

Bahwa, Saksi telah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak

-

2.

berhasil;

Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palembang; -

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga

Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Bahwa, Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi hadir pada pernikahan tersebut; Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon; Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon; Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut Termohon Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak rukun karena berjauhan,

mereka tinggal

-Pemohon tinggal ditempat tugasnya sedangkan Termohon

bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon di Palembang; Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup terpisah karena Pemohon bekerja di Martapura sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Termohon bekerja di Bank Danamon Palembang; Bahwa, Upaya Termohon agar hidup bersama (serumah) Termohon berhenti bekerja dari Bank Danamon, selanjutnya Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Pagaralam Bahwa, Sejak Pemohon dan Termohon berada Pagar alam, mereka sering bertengkaran;


Bahwa, Penyebab pertengaran karena Pemohon berjanji akan memasukan Termohon bekerja di Bank Sumsel dan penyebab lain karena Pemohon mengkonsmi narkoba; Bahwa, akhir dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu; Bahwa, Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, dari curahan hati Termohon saat mereka bertengkar; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa, Saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Termohon Konpensi mengajukan keberatan dengan permohonan Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat”. Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa surat izin sedang dalam proses tapi belum selesai, Menurut majelis Hakim tidak ada ketentuan apabila izin perceraian dari atasan Pemohon belum diperoleh Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara harus menunda proses pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon dimaksud,


atau menunda sampai Pemohon menandatangani surat pernyataan akan meneruskan persidangan tanpa ada izin atasan dengan segala konsekuensinya, oleh karena itu Eksepsi Termohon menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa

berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Sukarny, SH.MH. namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (pada Dinas Koperasi UKM dan PM Kabupaten OKU TIMUR) telah menyampaikan Surat Izin Perceraian dari Kepala Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor ; 13.2/KPTS/BKD.II.2/2013

tanggal 28 Penruari 2013, karena itu telah sesuai

dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi terbukti Pemohon konpensi dan Termohon Konpensi bertempat tinggal di Palembang, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(2) terbukti Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah suami isteri dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;


karena itu Pemohon

Konpensi dan Termohon konpensi

merupakan subyek

hukum yang berkualitas pada perkara ini; Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi mengajukan permohonan akan menceraikan Termohon Konpensi dengan mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon Konpensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan hal-hal sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon Konpensi; Menimbang, bahwa Termohon Konpensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konpensi menolak alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konpensi khususnya dalam posita nomor 3 dan 4, adapun posita nomor 5 dan 6 tidak benar, tapi yang benar adalah Termohon tidak mau ikut ke Pagar Alam dikarenakan antara Pemohon Konpensi

dan Termohon

Konpensi sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga atas keinginan Pemohon Konpensi yang akan menceraikan Termohon Konpensi berkeberatan diceraikan oleh Pemohon Konpensi, Termohon konpensi mohon pertimbangan Majelis Hakim, tapi

karena Pemohon Konpensi sudah bersikeras untuk

menceraikan Termohon Konpensi, oleh karena itu Termohon Konpensi rela bercerai tapi

Termohon Konpensi akan mengajukan tuntutan balik berupa;

Nafkah madiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan Hak Asuh Anak dan nafkah anak; tuntutan balik Termohon konpensi tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonpensi; Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi mengajukan permohonan ini dengan mendalilkan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh karenanya Pemohon Konpensi telah menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi keluarga dan saksi orang dekat/tetangga dan untuk menguatkan dalildalil bantahan dan gugatan baliknya Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dan Saksi orang dekat /tetangga dibawah sumpahnya saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi ; Menurut Majelis Hakim saksi-saksi dari Pemohon Konpensi dan Termohon

Konpensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

kesaksian, serta telah sesuai pula

dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan


Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konpensi serta keterangan dari para saksi baik dari saksi-saksi Pemohon Konpensi maupun Termohon Konpensi, serta fakta yang terjadi di persidangan antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sudah tidak tinggal serumah karena Pemohon Konpensi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Termohon Konpensi tinggal di Palembang karena bertugas sebagai Karyawan bank Danamon, Majelis Hakim menilai dan secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah bergaul sebagai suami isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak Desember 2012

Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah berpisah tempat tinggal

karena Pemohon Konpensi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sampai sa’at ini mereka tidak pernah berkumpul lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling peduli lagi dan pihak keluarga tidak pernah bermusyawarah; dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon Konpensi sudah sedemikian rapuh dan tidak lagi menyatu baik lahir maupun batin, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi yang sudah sulit untuk diperbaiki, serta tekad Pemohon Konpensi untuk bercerai dengan Termohon Konpensi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksakan hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai,

melainkan besar kemungkinan

akan menimbulkan

kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konpensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun


1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konpensi tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konpensi dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi selain mengajukan permohon izin untuk mengucapkan ikrar talak juga memohon agar menetapkan anak Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, jenis kelamni Perempuan, yang lahir di Palembang pada tanggal 19 Febuari 2012, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Konpensi; Menimbang, bahwa karena Termohon Konpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik terhadap hak asuh anak agar pemeliharaannya diserahkan

kepada

Termohon

Konpensi,

maka

Majelis

hakim

akan

mempertimbangkannya dalam Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban, dan ini sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg. Jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik berupa : 1. Nafkah Madhiyah selama 19 bulan x Rp. 1.500.000,-

= Rp. 28.500.000,-

2. Nafkah iddah selama 3 bulan

= Rp.

x

3. Mut’ah

Rp. 1.500.000,-

4.500.000,-

= Rp. 10.000.000.Total

= Rp. 43.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonpensi Tersebut yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tidak bersedia

memenuhi tuntutan balik Penggugat Rekonpensi


karena tidak beralasan hukum karena Penggugat Rekonpensi adalah seorang isteri yang tidak patuh/membangkang pada suami; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Nafkah Madhiah selama 19 bulan sebesar Rp 28.500.000,- Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,-, Mut’ah Rp 10.000.000,- dan Nafkah anak lampau selama 26 bulan sebesar

Rp.

78.000.000,-

sebagai

akibat

Tergugat

Rekonpensi

akan

menceraikannya; Menimbang, bahwa didepan persidangan dengan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, tidak terbukti Penggugat Rekonpensi isteri yang nusyuz, karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum tercapai kata sepakat dalam hal tempat tinggal, Penggugat Rekonpensi berkeinginan untuk hidup mandiri /mengontrak (tidak tidak tinggal bersama orang tua Tergugat Tekonpensi, dan setelah Tergugat Rekonpensi pindah tugas ke Pemkab Pagaralam Penggugat Rekonpensi sudah mengikut Tergugat Rekonpensi ke Pagaralam, tapi 2 bulan disana terjadi pertengkaran karena ada seorang perempuan yang mengaku isteri Tergugat Rekonpensi dan setelah di Palembang wanita tersebut masih juga mengaku bahwa ia isteri Tergugat Rekonpensi, dan setelah Penggugat Rekonpensi komfirmasikan kepada Tergugat Rekonpensi ternyata Tergugat Rekonpensi mengelak, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim sependapat Penggugat Rekonpensi bukanlah isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian akibat talak suami terhadap isteri, maka bagi bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah madhiyah, nafkah iddah serta mut’áh kepada bekas isteri, oleh karena itu gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah tersebut dapat dipertimbangkan ; Menimbang,

bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah

Madhiyah dan nafkah iddah serta mut’ah, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak setuju karena Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang

nusyuz, dan dengan

terbuktinya Penggugat Rekonpensi bukanlah isteri yang nusyuz,

Penggugat

Rekonpensi tentang besaran nafkah-nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat


rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dan menurut majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkahnafkah sebagaimana telah diuraikan diatas memang tidak

sesuai dengan

kemampuan Terggugat Rekonpensi yang hanya Pegawai Negeri yang masih staf, oleh karena itu majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar

kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan

mut’ah yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan menyesuaikan kemampuan Tergugat Rekonpensi; Menimbang,

bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi

Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi dari Tergugat rekonpensi, Penggugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat anak Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi meskipun

selaku ibu kandungnya; Dan kepada Penggugat Rekonpensi telah ditetapkan

sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) jangan

merasa lebih memiliki atau menguasai anak tersebut yang akhirnya membatasi gerak anak- tersebut, agar jalinan kasih sayang antara orang tua dengan anak tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terputus, serta agar anak tersebut dapat mencurahkan keluh kesah dan segala kebutuhan hidupnya apabila mengalami kesulitan pada ayah atau ibunya tanpa ada rasa keraguan, oleh karenanya diharapkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu dan yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, jangan sekali-kali mempersulit atau menghalangi jika Tergugat rekonpensi

sebagai ayah ingin bertemu dengan

anaknya ini demi untuk kepentingan anak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak masa lampau, Tergugat Rekonpensi menyatakan berkeberatan, menurut Majelis hakim kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa’ bukan Lil Tamlik, maka kelalaian Tergugat

Rekonpesi

tidak

memberi

nafkah

kepada

anaknya

(nafkah

madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi


Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003, Majelis Hakim berpendapat

gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah

(lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (Niet On Vankelijk Verklaard); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hukuman paksa (Dwang som), jika Tergugat rekonpensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini, menurut Majelis Hakim sepanjang persidangan ini pihak Tergugat Rekonpensi sedikitpun tidak terindikasi punya i’tikad yang tidak baik menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI Dalam Eksepsi : 1.Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konpensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebagian ; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon Konpensi didepan sidang Pengadilan Agama Palembang; 3. Menolak yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;


2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah-nafkah sebagai berikut : 2.1.Nafkah Madhiyah selama 19 bulan x Rp. 500.000,-= Rp. 9.500.000,2.2.Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 500.000,2.3. Mut’ah

= Rp. 1.500.000,= Rp. 4.000.000.-

Total

= Rp. 15.000.000,(Lima belas juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah-nafkah sebagaimana dalam diktum angka 2.1. s/d 2.3 tersebut diatas; 4. Menetapkan anak Peenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya; 5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : 1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014M. bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Bawaihi Noor serta Dra. Laila Amin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Alifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Bawaihi Noor

Dra. Laila Amin, S.H. Panitera Pengganti Ttd. Hj. Alifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

70.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp. 140.000,

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 301.000,-


1821 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents