No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016 MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDINGKAN DENGAN IDI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 sebesar 68,53 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini meningkat 0,63 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Sulawesi Selatan 2015 sebesar 67,90. Capaian kinerja demokrasi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Peningkatan IDI Sulawesi Selatan dari 2015-2016 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) naik 6,16 poin (dari 69,38 menjadi 75,54), Hak-Hak Politik (Political Rights) yang turun 2,74 poin (dari 64,25 menjadi 61,51), dan aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) turun 0,98 poin (dari 71,84 menjadi 70,86). Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2016 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Selatan 2016 sebesar 68,53 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 0,63 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Selatan 2015 sebesar 67,90. Capaian kinerja demokrasi Sulawesi Selatan tersebut masih dalam kategori “sedang”. Capaian IDI Sulawesi Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi ( tahun 2009 sebesar 61,48, tahun 2010 sebesar 56,67; tahun 2011 sebesar 65,31; tahun 2012 sebesar 68,55; tahun 2013 sebesar 65,20; tahun 2014 sebesar 75,30; tahun 2015 sebesar 67,90; dan tahun 2016 sebesar 68,53). Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence based), sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
1
Grafik 1. Perkembangan IDI Sulawesi Selatan, 2009-2016 100
Baik 80 sedang
75,30 65,31
61,48
68,55
65,20
67,90
68.53
2015
2016
56,67
60
Buruk
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI Sulawesi Selatan Angka IDI Sulawesi Selatan 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-Hak Politik, dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2016 nilai indeks aspek kebebasan sipil sebesar 75,54; aspek Hak-hak Politik sebesar 61,51; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 70,86. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sulawesi Selatan, 2009-2016 100 Baik
82.94
86.87
Sedang
80.97 64.88
86.27
81.30
78.19
80
Kebebasan Sipil
87.07 84.66
68.17
73.99 72,24
69.38
Lembaga Demokrasi 60
71.84
63.58
64.25
75.54 70.86 61.51
50.62 43.74
42.36
39.33
Buruk
Hak-Hak Politik
32.40
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Apabila nilai demokrasi dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, maka pada tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun pada tahun 2010, aspek ini menjadi 2
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
kategori “sedang”. Tahun berikutnya, yaitu tahun 2011 – 2014 kembali menjadi katagori ‘baik”. Kemudian tahun 2015 dan 2016 kembali menjadi kategori “sedang”. Sementara pada aspek Hak-Hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, namun demikian tetap pada kategori “sedang”. Demikian juga aspek Lembaga Demokrasi mengalami fluktuasi berdasarkan kategori, yaitu tahun 2009 - 2010 tergolong kategori “sedang”, tahun 2011-2012 termasuk kategori “baik” dan tahun 2013-2016 kembali pada kategori “sedang”. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Selatan Pada tahun 2016 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks, satu variabel yang tetap dan tiga variabel yang mengalami penurunan. Dari tujuh variabel yang mengalami peningkatan, dua diantaranya meningkat cukup berarti, yaitu kebebasan berpendapat dan peran peradilan yang independen. Kenaikan terbesar pada indeks variabel kebebasan berpendapat yang meningkat 50,00 poin dibandingkan tahun 2015. Peningkatan kedua pada variabel peran peradilan yang independen, naik sebesar 21,87 poin dibandingkan tahun 2015. Tiga variabel yang mengalami penurunan indeks pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat turun sebesar 43,75 poin, penurunan terbesar kedua adalah peran birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 40,15 poin, selanjutnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan turun sebesar 6,15 poin. Sedangkan satu variabel yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2015, yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 dan grafik 3. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Selatan, 2015-2016
Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100 80 60
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
40
Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan
20
0 Peran Partai Politik
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan…
2015 2016
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
3
4. Perkembangan Skor Indikator IDI Sulawesi Selatan Pada IDI Sulawesi Selatan 2016, dari 28 indikator terdapat 13 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi: a. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, b. Indikator 3, Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat. c. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, d. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama, e. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok, f. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat, g. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan. h. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu, i. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara, j. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan Parpol Peserta Pemilu. k. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik, l. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, dan m. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. Meskipun demikian, masih terdapat sepuluh indikator kinerja demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: a. Indikator 1, Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. b. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, c. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis atau terhadap Kelompok Rentan Lainnya. d. Indikator 10, Ancaman Kekerasan atau Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat karena Alasan Gender, Etnis, atau terhadap Kelompok Rentan Lainnya. e. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, f. Indikator 20. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan g. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, h. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, i. Indikator 25, Jumlah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN. j. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. 4
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
5.
Peringkat IDI Provinsi Sulawesi Selatan.
Perkembangan IDI Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun baik angka indeksnya maupun peringkat di tingkat nasional. Perkembangan IDI Sulawesi Selatan di tingkat nasional pada Tahun 2009 peringkat 30, Tahun 2010 peringkat 31, Tahun 2011 peringkat 33, Tahun 2012 peringkat 11, Tahun 2013 peringkat 15, Tahun 2014 peringkat 12, tahun 2015 peringkat 25, dan tahun 2016 peringkat 26 dengan nilai IDI 68,53. (Lihat Grafik 4). Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan kinerja demokrasi pada Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015, namun masih pada kategori “sedang”. Empat provinsi dengan kategori “baik” adalah Sumatera Selatan, NTT, Babel, dan DI.Yogyakarta dengan nilai IDI provinsi masing-masing 80,95; 82,49; 83,00; 85,58. 85,58 Grafik 4. Peringkat IDI Sulawesi Selatan Tahun 2016 68,53 54,41
Sumatera Barat Papua Barat Lampung Papua NTB Jateng Jabar Sumut SULSEL Jambi DKI Jakarta Sultra Banten Riau Sulteng Jawa Timur Sulbar Aceh Kepulauan Riau Maluku Utara Kalsel Kaltim Bengkulu Kalteng Kalbar Sulut Kal Ut Gorontalo Maluku Bali Sumsel NTT Kep Babel DIY
85 80 75 70 65 60 55 50
6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
5
aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2019 - 2016
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut 6
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). 7. Tabel-Tabel Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sulawesi Selatan, 2015-2016 No
Nama Variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berkeyakinan Kebebasan dari Diskriminasi Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil Peran DPRD Peran Partai Politik Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Peran Peradilan yang Independen
2015
2016
100,00 27,77 81,38 45,46 78,49 50,00 97,73 25,59 98,62 65,12 78,13
56,25 77,77 85,40 57,37 79,17 43,85 97,73 40,31 100,00 24,97 100,00
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
Selisih
-43,75 50,00 4,02 11,91 0,68 -6,15 0,00 14,72 1,38 -40,15 21.87
7
Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2015 dan 2016 Nomor
Indikator
2015
2016
I. ASPEK KEBEBASAN SIPIL 1
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
100,00
50,00
100,00
100,00
33,33
83,33
0,00
50,00
86,96
86,96
87,50
100,00
7
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
55,00
70,00
8
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
33,33
33,33
9
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
37,50
100,00
10
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender
66,67
50,00
98,72
98,72
60,00
60,00
78,63
78,63
73,54
73,54
62,75
70,59
0,00
0,00
100,00
87,71
95,45
95,45
100,00
100,00
2
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
3
Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
5 6
II. ASPEK HAK-HAK POLITIK 11
16
Hak memilih atau dipilih terhambat Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (Voters turnout) Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
12 13 14 15
III. ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 18
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
19
Kecurangan dalam penghitungan suara
20
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD
29,93
52,25
21
Perda yang merupakan inisiatif DPRD
33,33
33,33
22
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
3,57
3,57
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
100,00
100,00
24
86,18
100,00
23,68
44,74
26
Persentase perempuan pengurus partai politik Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
100,00
8,33
27 28
Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
56,25 100,00
100,00 100,00
25
8
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Sulawesi Selatan dan Indonesia, 2015-2016
IDI 2015 Provinsi/Indonesia IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI 2016 IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Sulawesi Selatan
67,90
69,38
64,25
71,84
68,53
75,54
61,51
70,86
INDONESIA
72,82
80,30
70,63
66,87
70,09
76,45
70,11
62,05
================ 000================
Berita Resmi Statistik No. 53/09/73/Th. VIII, 15 September 2017
9
