X. KESIMPULAN DAN SARAN
10.1. Kesimpulan 1. Sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air bersih di provinsi Kalimantan Timur memberikan multiplier effect yang paling besar terhadap perekonomian wilayah. Dilihat dari pengaruhnya, sektor listrik, gas dan air bersih memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan sektor bangunan di wilayah Utara (Kaltimtara), sedangkan wilayah Selatan (Kaltimsela) sebaliknya. 2. Pembangunan infrastruktur di wilayah Utara mempunyai spill-over effect yang lebih besar ke wilayah Selatan, dibandingkan spill-over effect dari wilayah Selatan ke wilayah Utara. Hal ini dipengaruhi oleh ada nya pola distribusi barang di wilayah Kalimantan Timur, sebagian besar barang termasuk ba hanbahan kebutuhan konstruksi, terlebih dahulu melalui wilayah Selatan sebagai pintu gerbang dari kegiatan perdagangan antarpulau Kalimantan Timur dan Jawa. Sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah Utara, secara langsung mempunyai dampak yang positif terhadap wilayah Selatan. Sebaliknya, apabila pembangunan infrastruktur dilakuka n di wilayah Selatan, maka wilayah Utara hanya sedikit memperoleh manfaat (spill-over effect) dari kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi dari adanya pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan, hanya akan mempengaruhi wilayah Selatan sendiri. 3. Pengeluaran pembangunan infrastruktur bangunan di provinsi Kalimantan Timur mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan kebijakan pembangunan infrastruktur listrik, gas dan air bersih. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya nilai tambah, penyerapan tenaga
226
kerja, pendapatan rumahtangga, dan output perekonomian (makroregional). Wilayah yang paling banyak menerima manfaat dari kebijakan pembangunan tersebut adalah wilayah Utara, tetapi jika dilihat dari spill-over effect dari kebijakan tersebut, maka antara wilayah Selatan dan Utara terlihat asimetris. 4. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk dana pembangunan infrastruktur di wilayah Utara mempunyai dampak pereko nomian wilayah yang lebih baik diba ndingka n de ngan wilayah Selatan, dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah di provinsi Kalimantan Timur. 5. Kebijakan pemekaran meningkatkan
dampak
wilayah dari
provinsi Kalimantan pembangunan
Timur
infrastruktur
mampu terhadap
perekonomian wilayah, baik itu terhadap kenaikan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan output khususnya untuk wilayah Utara. Hal ini merupaka n suatu indika si ba hwa pe meka ran wilayah merupaka n suatu kebijakan strategis yang lebih mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah di provinsi Kalimantan Timur. 6. Pengeluaran dana pembangunan infrastruktur di provinsi Kalimantan Timur terus dilakukan dan ditingkatkan, namun pada kenyataannya tidak banyak memberi dampak terhadap pertambahan output perekonomian sektor pertanian dan industri baik itu di wilayah Selatan (Kaltimsela) maupun di wilayah Utara (Kaltimtara). 7. Infrastruktur yang terbatas yang dimiliki wilayah Utara dan Selatan provinsi Kalimantan Timur, telah menyebabkan peranan infrastruktur menjadi renda h dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
menyerap
lapangan kerja,
mengatasi ketimpangan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
227
10.2. Implikasi Kebijakan 1.
Perlu adanya
upa ya pemerintah provinsi Kalimantan Timur
untuk
memprioritaskan sektor infrastruktur listrik, gas dan air bersih di wilayah Utara dalam alokasi anggaran pembangunan provinsi Kalimantan Timur, sehingga wilayah Utara dapat mengandalkan sektor lain, seperti sektor industri dengan menggunakan bahan baku lokal (agro industri) yang memberikan nilai tambah lebih tinggi bagi wilayah tersebut. 2.
Perlu adanya
upaya pemerintah provinsi Kalimantan Timur
untuk
meningkatkan perolehan dana yang berasal dari pemerintah pusat dengan membuat perencanaan yang lebih ba ik, sehingga alokasi dana tersebut lebih optimal dalam meningkatkan nilai tambah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. 3.
Pembangunan infrastruktur lebih diarahkan kepada pengembangan sektor bangunan, dan sektor listrik, gas dan air bersih dalam upaya meningkatkan nilai tambah, pendapatan rumahtangga dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian wilayah Kalimantan Timur. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat harus ditingkatkan untuk dapat mempercepat program pembangunan tersebut.
4. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur perlu lebih memperhatikan keterkaitan antar wilayah, terutama di daerah-daerah kurang berkembang dimana nantinya dampak pembangunan yang dihasilkan dapat bersifat simetris antara wilayah Selatan dengan Utara. 5. Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di provinsi Kalimantan Timur, dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan
228
infrastruktur ke wilayah Utara. Pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan pada sektor bangunan (1) jalan dan jembatan,
yakni penyelesaian
pembangunan jalan lintas Kalimantan Poros Selatan, Kalimantan Poros Tengah, dan Poros Utara (perbatasan), (2) sumber-sumber energi pembangkit listrik, dan (3) perumahan dan pemukiman yang terjangkau oleh masyarakat yang be rpe nghasilan rendah. 6. Dalam
upaya
mempercepat
pembangunan
infrastruktur
di provinsi
Kalimantan Timur diperlukan adanya keterlibatan peran serta pihak swasta agar dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengalokasi anggaran pembangunan infrastruktur, sehingga ketimpangan antar wilayah Utara dan Selatan dapat dikurangi. 7. Pembangun an infrastruktur memerluka n dimensi spasial dan tata ruang dengan prioritas kepada kawasan perbatasan dan daerah terisolir. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur perlu diintegrasikan dengan daerah tertinggal. 8. Agar fungsi mediasi sektor infrastruktur sebagai penggerak ekonomi di sektor pertanian dan industri berjalan baik di wilayah Utara maupun Selatan, maka perlu dilakukan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang dipr ioritaska n di daerah pede saan. 10.3. Saran Penelitian Lebih Lanjut 1. Mendisagregasi sektor bangunan menjadi beberapa sub sektor yang relevan dalam I-O antar wilayah (interregion) provinsi Kalimantan Timur agar dapat
229
mendeskripsikan peranan sektor bangunan dalam perekonomian wilayah secara jelas dan terperinci. 2.
Menggambarkan keterkaitan antar wilayah yang lebih komprehensif di provinsi Kalimantan Timur, dengan Input-Output multiregional yang terdiri atas beberapa wilayah pembangunan.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi antar wilayah Kalimantan Timur untuk memotret lebih jauh mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat.
