VxAru. Telpon , ; Fax PT. AYAMARU SERTIFIKASI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOTPLEK RUXO ARAJA USTIKA

B.ll,

Lantal

I

ASERT

.

VxAru

325

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA . : 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL{O1.ION LVLK.OT I.ION

PENGUMUMAN HASIL PEI./AI(SANAAN AUDIT PENIUKAN SERTIFIIGSI PENIIAIAN KINER]A PENGELOI-AAN HUTAN PRODUTGI LESTART (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertiflkasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap: Nama IUPHHK-HTI SK IUPHHK-HTI Luas Lokasi

Alamat Kantor Waktu Pelaksanaan Hasil Audit

PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG SK. 19/Menhut-Il/2007 tanggal 5 Januari 2007

10.070 Hektar Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Jl. Teuku Umar 51, Rintis, Lima Puluh, Pekanbaru 17 - 23 November 2015 IUPHHK-HN PT. SATRTA PERKASA AGUNG KTH SINAR IYERAWANG KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN 32.Rev.1/A-SERT-PHPL/Xll/2014 MASA BERLAKU 31 NOMOR DESEN4BER 2OL4 SID 30 DESEMBER 2019 DENGAN PREDIKAT AKHIR *BAIK", TERPELIHARA DAN BERLANJUT. KINERJA

:

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected] abp.certifi [email protected] vamarusertifl kasi.co. id Website

Telpon Fax Email

: : :

Bogor, Desember 2015 Direktur,

a

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi

:

Pcngclolaan ulan Produksi Lcslari (PHPI-) Vcrifikasi Legalims Kayu (vLK)

Em.ll; asert@:yamarusennkisl.co,id

W.t6lt

:

ww.ayamarusertlfi kasl..o.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KOIUIPLEK RUI(O

BRAJA U3TIKA B.ll, Lantal I

ASERT

- 323

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA :0251-8333513 8333515 Fax. 0251 -8333593

Yxaal LPPHPL.OOl.IDN

LVLK.O11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAfI'IARU SERTIFIKASI Nomor : 4llASERT'PHPL/Kpts/PnlUXll/2015 Tentang HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN rnouSiru ltuFnHx-n1; PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK.HTI NOMOR : SK. 19/MENHUT.III2OOT TANGGAL 5 JANUARI 2OO7 SELUAS 1O'O7O HA

a.

Menimbang

b. 1.

Mengingat

2.

3.

bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Pentlaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim

Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HTI PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; hasil penilaian pada penilaian awal dan Penilikan Pertama dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK" Terpelihara. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-O0'l-lDN, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 '1lMenhut-lv/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/MenhutlVlBPPHHl2Ol2 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43lMenhut-ll/2014 tanggal 19 Juni

2014

4. 5. 6. 7. 8. 9. Memperhatikan

Lavanan Sertifikasi

jo

peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.95/Menhut-ll/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor' P.43/Menhutll/2014 tanggal '19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin Atau Pada Hutan Hak; Lampiran 1.2 Peraluran Direktur Jenderal mina Usaha Kehutanan Nomor ' P.14^/|-BPPHH 12014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HTi Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14A/|-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.144/l-BPPHH t2014 langgal 29 desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.144/|-BPPHH/20'14 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); SNf ISO/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menladi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu, :

:

Surat Per.janjian Kerja (Kontrak) Antara PT SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR IV1ERAWANG dengan PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor 24lSPPHPL/SPA-AS/LA /lll/2013 tanggal I September 2014;

:

Pcngclolaan Hutan Produksi Lcslari (l'HPL) Ventikasi Legallas Kayu (VLK)

Ern ll: as€[email protected]€.tifi lasl.co.id

Ur.t

tL:

www.ayamaruscnif ikaii..o-ld

ASERT

.

323

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA

SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA IUPHHK-HTI

PT. SATRIA PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG DENGAN NOMOR 32IA-SERT.PHPLIXIII2O|4 MASA BERLAKU 31 DESEMBER 2014 S/D 30 :

DESEIVIBER 2O1g DENGAN PREDIKAT

AKHIR KINERJA "BAlK",

TERPELIHARA DAN BERLANJUT, KEDUA

Merivisi sertifikat PHPL dengan Nomor : 32IA-SERT-PHPL/X|l/2014 menjadi 32.Rev. 1/A-SERT-PHPL/XIl/2014 masa berlaku 31 Desember 2014 s/d 30 Desember 2019.

.

KETIGA

Denoan direvisinva sertifikat tersebut, maka sertifikat PHPL Nomor SeRl-pHpLlxtt/2014 sudah tidak berlaku lagi

KEEMPAT

Penilikan (Surveillance) Ke-2 (Kedua) dilakukan pada tahun 2016'

KELIMA

Penilikan (surveillance) dilakukan berdasarkan standar Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku.

KEENAM

Percepatan/penambahanPenilikan(Surveillance)akandilakukanapabiIaadanya masukan/rekomendasi dari Pemantau lndependen.

KETUJUH

SegalabiayayangdiperlukanuntukPenilikan(Survaillance)dibebankankepada IUFHHK-HTI iT, SNTNIN PERKASA AGUNG KTH SINAR MERAWANG

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Bogor Pada Tanooal . 16 Desember 2015 LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip. :

32iA-

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)

RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTI PT. SATRIA PERKASA AGUNG-KTH Sinar Merawang KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAN PELALAWAN, PROVINSI RIAU (1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL -001-IDN, tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d 1 September 2018

c. Alamat

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1 JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

(2)

e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1. Setiaji Heri Saputro, S. Hut (Auditor/Prasyarat) 2. Ir. Sulistiyo Nurcahyono, MM (Lead Auditor/ Produksi) 3. Dadan Darmawan S. Hut (Auditor Ekologi) 4. Rusmani BScF (Auditor Sosial) 5. Ir. Roch Diardjo (Auditor VLK)

g. Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Satria Perkasa Agung-KTH Sinar Merawang b. Nomor & Tanggal SK Nomor Tanggal

: SK.19/Menhut-II/2007 : 5 Januari 2007

c. Nomor & Tanggal SK (Keputusan Pengukuhan Batas) Nomor : Nomor SK.56/Menhut-II/2013 Tanggal : 23 Januari 2013

Provinsi Riau

1


d. Luas dan Lokasi Luas Lokasi

: 10.070 Hektar : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

e. Alamat Kantor Pusat

: JI. Kali Besar Barat No.8, Jakarta Barat : JI. Teuku Umar No. 51 A, Pekanbaru

Cabang d. Nomor Telepon/Faks/E-mail Telepon Faximile

: (0761) 858888 : (0761) 24071

f. Pengurus - Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Wisly Dwi Putra : Stanley Najoan

- Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

(3)

Ringkasan Tahapan

No.

Tahapan

: Didi Harsa : Soebardjo : Agus Wahyudi Supardi

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

1.

Audit Tahap I

Bogor Tanggal 11 – 16 Nopember 2015

- Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen. - Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. - Berdasarkan masa operasional PT. SPA-KTH Sinar Merawang, dinilai dengan bobot verifier dengan umur auditi > 5 tahun. - Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014

2.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pekanbaru, Tanggal 17 November 2015

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru. - Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL PT. SPAKTH Sinar Merawang dan Konsultasi Publik di Hotel Grand, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Pangkalan Kerinci, Tanggal 17 November 2015

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Pelalawan. - Menjelaskan rencana penilikan tahun pertama kinerja PHPL PT. SPA-KTH Sinar Merawang, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Camp Distrik Simpang Kanan, PT. PT. SPA-KTH Sinar Merawang, Tanggal 18 November 2015

- Perkenalan Tim Auditor dan personil PT. SPA-KTH Sinar Merawang. - Penjelasan mengenai metodologi penilaian kinerja, penyediaan alat transportasi (mobil dan speedboat)

3.

Pertemuan Pembukaan

Provinsi Riau

2

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan - Penunjukkan Manajemen Representatif dan petugas pendamping di lapangan. - Penandatangan berita acara “Pertemuan Pembukaan”

4.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Camp Distrik Simpang Kanan, PT. PT. SPA-KTH Sinar Merawang, blok RKT, batas areal kerja, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Dusun Sinar Dunia, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran Tanggal 18 s/d 21 November 2015

- Verifikasi dokumen dan wawancara serta uji petik dan pengamatan lapangan di Blok RKT, kawasan lindung, penelusuran legalitas kayu (TPN, TPK dan Logpond) dan uji petik kebenaran program PMDH di desa-desa sekitar areal kerja.

5.

Pertemuan Penutup

Camp Area, Distrik Simpang Kanan, PT. SPAKTH Sinar Merawang, Tanggal 21 November 2015

- Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHPL serta prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, penandatangan hasil temuan, dan penandatangan berita acara “Pertemuan Penutup” dan “Pelaksanaan PHPL”.

6.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pekanbaru, Tanggal 23 November 2015

- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru. - Penyampaian gambaran umum kinerja PHPL PT. SPA-KTH Sinar Merawang di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru.

7.

Pengambilan Keputusan

Bogor

- Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT. SPA-KTH Sinar Merawang memiliki nilai kinerja aktual sebesar 55 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL PT. SPA-KTH Sinar Merawang adalah 95,45 % atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”. - Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014, Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Lampiran 3.1., maka dengan Nilai Akhir Kinerja PHPL sebesar 95,45 %, PT. SPA-KTH Sinar Merawang memperoleh kinerja PHPL dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai >80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu. - Atas pencapaian kinerja tersebut, PT. SPA-KTH Sinar Merawang dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK” selama periode 1 (satu) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.

Provinsi Riau

3


(4)

Resume Hasil Penilikan Tahun Pertama

A.

Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

No. 1.

Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

BAIK

- PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah memiliki kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas. - Terdapat tanda-tanda tata batas areal kerja di lapangan terlihat jelas dan terbukti, berupa patok/pal batas antara PT. SPA-KTH Sinar Merawang dengan PT. Satria Perkasa Agung dan PT. Arara Abadi.

PRASYARAT 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

- Adanya kesesuaian antara informasi dari para pihak dengan perusahaan, mengenai tidak adanya konflik batas. - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan (N/A). - Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (N/A). 1. 2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

SEDANG

- Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal dalam dokumen corporate statement. Visi, misi dan tujuan perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL. - Terdapat desa yang belum diadakan sosialisasi visi, misi perusahaan yaitu desa Segamai dan desa Pelangiran. - Sebagian besar PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah mengimplementasikan pengelolaan hutan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan serta disesuaikan dengan unit pengelolaan (IUPHHK-HTI).

1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

SEDANG

- PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah menggunakan tenaga teknis kehutanan atau tenaga profesional, tetapi hanya pada sebagian bidang saja, dan jumlahnya belum memenuhi ketentuan. - Persentase rata-rata peningkatan kompetensi SDM pada tahun 2015 adalah 68,8%. - Terdapat kelengkapan dokumen ketenagakerjaan pada PT. SPA-KTH Sinar Merawang.

1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

Provinsi Riau

BAIK

- PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh direksi dan sesuai dengan PHPL. - PT. SPA- KTH Sinar Merawang telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana. - Audit yang telah dilaksanakan PT. SPA-KTH Sinar Merawang belum efektif dan belum mampu untuk mengontrol semua tahapan kegiatan. - PT. SPA- KTH Sinar Merawang sudah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun pelaksanaannya belum konsistensi.

4




SEDANG

- Dalam kegiatan penebangan PT. SPA-KTH Sinar Merawang yang melalui proses mekanisme persetujuan masyarakat baru dilakukan pada sebagian wilayah yang termasuk dalam lokasi blok RKT 2015, yaitu di wilayah kabupaten Indragiri Hilir. - Proses tata batas pada areal kerja PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah dilaksanakan melalui persetujuan para pihak. - Rencana operasi PMDH yang sudah disetujui oleh Direksi (Kuasa Direksi dan disusun secara sepihak) dan belum dilakukan sosialisasi pada desa Segamai dan desa Pelangiran - Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung baru dari sebagian para pihak, yaitu masyarakat desa Sinar Danau, desa Tanjung Simpang dan desa Pulau Muda, sedangkan desa Segamai dan desa Pelangiran belum dilakukan sosialisasi

2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

- Terdapat RKUPHHK-HTI periode tahun 2008 s/d 2017 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, dalam penyusunannya telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan dalam revisinya disusun berdasarkan hasil IHMB, tidak ditemukan adanya peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. - Terdapat implementasi penataan areal kerja di lapangan dimana lokasi blok RKT seluruhnya telah sesuai dengan rencana PAK dengan RKUPHHK-HTI periode 2008 – 2017. - Terdapat kegiatan pemeliharaan batas, namun sebagian besar tanda masih terlihat dengan jelas di lapangan.

2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

BAIK

- Telah memiliki data potensi tegakan hasil risalah hutan berupa, potensi kegiatan hasil IHMB dan data hasil risalah hutan pada tanaman pokok berupa hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan atau Pre Harvesting Inventory (PHI) dan tersedia kelengkapan peta pendukungnya (Peta Jalur Survei) secara lengkap. - Telah memiliki data riap dalam laporan hasil pengukuran riap tegakan/PUP pada seluruh ekosistem yang ada di areal kerjanya (tipe hutan rawa gambut) dan data hasil pengukuran PUP telah dianalisis. - Terdapat upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan pada tanaman pokoknya sampai dengan tahun 2015, dan sebagian data hasil pengukuran riap telah disampaikan laporannya.

SEDANG

- Telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, namun pada sebagian SOP isinya masih belum mengacu pada pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB.T - Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur, namun pada kegiatan RKT

1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2.

Nilai

PRODUKSI

2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Provinsi Riau

5



Nilai

Ringkasan Justifikasi 2014 baru sebagian tahapan yang telah diimplementasikan di lapangan. - Terdapat potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang dengan ketersediaan potensi dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil yaitu rata-rata 151,25 m3/Ha atau di atas standarnya (ratarata ≥ 120 M³/Ha). - Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan 81,20 % dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

BAIK

- Telah memiliki SOP terkait Pemanfaatan hutan ramah lingkungan untuk dalam kegiatan pemanenan, isi SOP telah sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan, namun pada tahapan monitoring dan evaluasi dalam penerapan belum seluruhnya sesuai dengan SOP yang dibuat. - Faktor Eksploitasi sebesar 0,75 atau masih di atas standarnya yaitu ≥ 0,70

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK

- Terdapat dokumen RKT secara lengkap yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dalam penyusunannya disusun berdasarkan RKU yang telah disahkan. - Telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi pada sebagian areal belum sesuai dengan Peta RKUPHHK-HT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat upaya melakukan implementasi peta kerja pada sebagian besar batas blok tebangan /dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume tebangan total mencapai 83,00 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi tebangan telah sesuai dengan lokasi pada blok RKT tahun 2014 yang disahkan.

2. 6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM

Provinsi Riau

BURUK

- Tidak diverifikasi karena laporan keuangan unit manajemen merupakan gabungan dari seluruh unit manajemen PT. SPA Group. - Tidak diverifikasi. - Alokasi dana untuk pembiayaan seluruh bidang kegiatan dalam pembangunan hutan tanaman pada tahun 2014, untuk seluruh bidang kegiatan yang diberikan tidak proporsional dimana terdapat perbedaan anatara kegiatan penanaman dan pemanenan sebesar 94,37% atau perbedaan lebih dari >50%. - Terdapat realisasi pendanaan tahun 2014 untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun belum sesuai tata waktu.

6



Nilai

Ringkasan Justifikasi - Terdapat modal yang ditanamkan ke hutan dalam bentuk realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan mencapai > 80 % tapi belum seluruhnya dimana pada tanaman pokok, pada tanaman kehidupan baru akan dilaksanakan penanaman tahun 2014 berdasarkan RKU dan pada tanaman unggulan belum dilakukan pengelolaan dikarenakan lokasi tanaman unggulan terintegrasikan pada kawasan lindung dan hanya dipertahankan sebagai hutan alam. - Realisasi tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada RKT tahun 2014 sebesar 261,12 hektar dari rencana luas 1.393,87 hektar atau hanya terealisasi 19 % saja dan jika dibandingkan dengan rencana penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan pada RKU seluas 1.174 hektar, maka persentase realisasinya hanya 22 %, untuk tanaman unggulan tidak masuk dalam perhitungan karena arealnya masih dipertahankan sebagai hutan alam

3.

EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

BAIK

- Alokasi areal kawasan dilindungi masih mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2008-2017 dengan mengalokasikan kawasan lindung yaitu; KPPN dan DPSL. Dengan luas seluruhnya 2.710 Ha atau sekitar 26,90 % dari total arealnya. - PT. SPA KTH Sinar Merawang telah melakukan penandaan batas pada seluruh kawasan lindung yang terbagi dalam areal KPPN dan DPSL. - Berdasarkan data planning PT. SPA-KTH Sinar Merawang yang didapat dari peta citra landsat liputan terakhir, diketahui bahwa sebagian besar areal kawasan lindung merupakan hutan rawa sekunder yaitu seluas 4.018 Ha (40,0%), hutan tanaman muda 3.892 Ha (20,8%), belukar muda dan semak 33 Ha (0,3%) serta tanah terbuka 30 Ha (0,3%) ( Sumber : Citra Landsat 7 ETM+

Band 542 Fusi Band 8 Path 126 Row 60 tanggal 19 Agustus 2015 Skala 1 : 50.000).

- Keberadaan kawasan lindung telah diakui oleh karyawan, instansi terkait dan sebagian besar masyarakat. - PT. SPA telah membuat laporan penandaan/pemeliharaan penandaan batas pada beberapa kawasan lindung seperti pada areal kawasan lindung KPPN dan DPSL serta laporan kegiatan survey pemantauan vegetasi dan satwa liar di kawasan lindung dan HTI. 3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Provinsi Riau

BAIK

- Terdapat prosedur untuk perlindungan dan pengamanan hutan, dimana prosedur yang digunakan masih sesuai dengan jenis gangguan yang ada - Sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan melihat tingkat gangguan yang ada dinilai memadai dan berfungsi dengan baik.

7



Nilai

Ringkasan Justifikasi - PT. SPA KTH Sinar Merawang masih kontrak kerjasama dengan perusahaan security PT. Delta Guard dengan memiliki tenaga pengamanan sebanyak 11 orang. - Berdasarkan laporan kegiatan pada bagian perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan pengamanan hutan yang dilakukan bersifat preventif, seperti melakukan patroli dengan pemantauan dari gangguan illegal logging, perburuan, titik api dan perambahan hutan.

3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIK

- Telah memiliki dokumen SOP masih sesuai dengan kondisi lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. - Sarana prasarana yang sesuai dengan kegiatan yang harus dilakukan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. - Ganis PHPL belum memperpanjang masa berlakunya kartu sebagai ganis KELING/ BINHUT, sesuai dengan Permenhut No.54/Menhut-II/2014 Tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari. - Terdapat rencana dan implementasi kegiatan pengelolaan pengelolaan lingkungan di tahun 2015. - Terdapat rencana dan implementasi kegiatan pemantauan pengelolaan lingkungan di tahun 2015. - Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.

3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

BAIK

- Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, - Terdapat kegiatan identifikasi pada tahun 2014, yaitu kegiatan pemantauan vegetasi dan satwa liar di kawasan lindung( KPPN, DPSL) dan HTI. Selain pada areal tersebut dilakukan juga pada areal tanaman unggulan. Kegiatan tersebut dilakukan mulai tahun 2011, 2012 dan 2013

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

Provinsi Riau

BAIK

- Tersedia prosedur terkait kegiatan pengelolaan flora dilindungi. - Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi yaitu; telah mengalokasikan kawasan lindung KPPN dan telah melakukan penandaan pada jenis ramin di areal tanaman pokok , namun belum melakukan kegiatan pengayaan jenis vegetasi dengan jenis bernilai ekologis atau dilindungi dan bermanfaat secara sosial ekonomi maupun budaya. - Kondisi areal kerja PT. SPA-KTH Sinar Merawang aman dari gangguan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kondisi species flora dilindungi.

8



Nilai


BAIK

- Tersedia prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan fauna dilindungi . - Terdapat pengelolaan habitat untuk fauna yang dilindungi, yang di alokasikan areal DPSL dan unit manajemen telah melakukan upaya perlindungan terhadap species jenis fauna diantaranya kegiatan pengelolaan terhadap habitat species harimau sumatera (panther tigris sumatrae), upaya mengurangi konflik gajahmanusia dan kegiatan sosialisasi/penyuluhan terkait dengan fauna yang dilindungi, namun belum melakukan pengayaan jenis-jenis yang bernilai ekologis, seperti tumbuhan pakan satwa sesuai dengan rencana pengelolaan fauna. - Arealkerja PT. SPA-KTH Sinar Merawang masih aman dari gangguan perburuan satwa.

4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

- Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. - PT SPA KTH Sinar Merawang memiliki mekanisme yang lengkap, jelas dan legal serta telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat, terkait mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. - PT SPA-KTH Sinar Merawang dalam kegiatan perencanaan pengelolaan sumber daya hutannya sudah memilikii mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas. - Terdapat persetujuan dari para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. SPA-KTH Sinar Merawang, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sebagian masyarakat. PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah melakukan sosialisasi kepada sebagian masyarakat, baik terhadap batas areal konsesi, batas kawasan lindung, tanaman hasil hutan non kayu maupun tanaman kehidupan. - Terdapat persetujuan dari para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK-HA PT SPA KTH Sinar Merawang, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun sebagian masyarakat.

4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAIK

- PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah memiliki komitmen, perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh perusahaan. Namun belum memiliki peraturan perundangan yang relevan dengan tanggungjawab sosial perusahaan.

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

4.

SOSIAL

Provinsi Riau

9



Nilai

Ringkasan Justifikasi - PT. SPA KTH Sinar Merawang dalam memenuhi kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat telah memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas. - PT. SPA KTH Sinar Merawang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat desa-desa sekitar yang juga termasuk desa binaan (yang terkena dampak secara tidak langsung) yang meliputi: Persetujuan kerjasama pengelolaan program tanaman kehidupan dan persetujuan kegiatan operasional perusahaan. - PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah melaksanakan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan dalam berbagai bidang yaitu bidang perekonomian, Sosial budaya dan Kesehatan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pendidikan dan SDM, Keagamaan dan Mental Spiritual, dan Infrastruktur. - PT SPA KTH Sinar Merawang telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bukti-bukti yang cukup lengkap. Namun belum tersedia bukti penyampaian Laporan bulanan kepada instansi terkait.

4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

- Terdapat data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengusahaanan SDH, namun belum lengkap karena data dan informasi pada dokumen Social Impact Assessment dan Diagnostic Assessment belum meliputi semua desa binaan, belum ada informasi desa-desa di Kecamatan Pelangiran kabupaten Indragiri Hilir. - PT. SPA KTH Sinar Merawang telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. - PT SPA - KTH Sinar Merawang telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RO Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Namun belum jelas untuk rencana peningkatan ekonomi masyarakat di desa binaan lain seperti; Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Teluk Bunian, Kelurahan Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir serta Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan. - PT SPA - KTH Sinar Merawang telah berupaya dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau

Provinsi Riau

10



Nilai

Ringkasan Justifikasi masyarakat setempat secara tepat sasaran atau telah terimplementasi ≥ 50%. - PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

- PT. SPA - KTH Sinar Merawang telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas, legkap dan legal. - PT. SPA - KTH Sinar Merawang telah memiliki Peta Rawan Kebakaran dan Peta sebaran desa serta tidak terjadi konflik dengan masyarakat baik klaim areal, ganti rugi tanam tumbuh, perambahan maupun konflik lainnya karena arealnya dikelilingi oleh PT. SPA Murni. - PT. SPA - KTH Sinar Merawang telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan, SDM dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik apabila terjadi. - PT. SPA - KTH Sinar Merawang telah memiliki Peta Rawan Kebakaran dan Peta sebaran desa serta tidak terjadi konflik dengan masyarakat baik klaim areal, ganti rugi tanam tumbuh, perambahan maupun konflik lainnya karena arealnya dikelilingi oleh PT. SPA Murni.

4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

- PT. SPA-KTH Sinar Merawang telah mengimplementasikan seluruhnya hubungan industrial dengan karyawannya meliputi keberadaan organisasi pengusaha, dokumen PKB, Serikat Pekerja, PKWT, dan P3K. - PT SPA - KTH Sinar Merawang telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap dan tingkat pencapaian pelaksanaan pelatihan khususnya untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 69,23 % atau 9 orang dari 13 orang yang direncanakan pada tahun 2015. Dengan demikian rencana pelatihan pada tahun 2015 belum terealisasi seluruhnya. - PT. SPA - KTH Sinar Merawang telah menyusun standar jenjang karir bagi karyawannya yang diatur dalam PKB, Prosedur rekruitmen dan seleksi, namun belum diimplementasikan kepada seluruh karyawan. - PT SPA - KTH Sinar Merawang telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PKB, Serikat Pekerja, Prosedur Rekrutment dan Seleksi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tunjangan-tunjangan, dan kartu kepesertaan Jamsostek yang telah diterapkan kepada seluruh karyawan, serta fasilitas mess, kantin, peribadatan, hiburan, dan olahraga bagi karyawan.

Provinsi Riau

11


B.

Bidang Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier

Hasil Penilikan Tahun Ke-1

Norma Penilaian

P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1

Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK). a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

-

-

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)

-

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

-

Tidak ada perubahan terhadap SK IUPHHK HT Nomor SK.19/MENHUT-II/2007 tanggal 5 Januari 2007, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.56/Menhut-II/2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK HT PT SPA KTH Sinar Merawang seluas 10.070 Ha) Dokumen legal terkait perizinan usaha tidak ada perubahan,dinilai lengkap dan dipenuhi seluruhnya

Memenuhi:

Tidak ada perubahan terhadap Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK pada Hutan Tanaman Nomor S.70/VI-BIKPHH/2007 tanggal 29 Januari 2007,

Memenuhi:

Tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK

Tidak dapat diterapkan

.

Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya.

IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

(Not Applicable)

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1

Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :  Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.  Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Provinsi Riau

-

-

-

Tidak ada perubahan terhadap Dokumen RKU Jangka waktu 10 (Sepuluh Tahun) Periode tahun 2008 s/d 2017 Tidak ada perubahan terhadap Dokumen Revisi RKU PHHK Jangka waktu 10 (Sepuluh Tahun) Periode tahun 2008 s/d 2017 yang telah disetujui oleh an. Menteri Kehutanan melalui SK. 96/VIBUHT/2013 tanggal 31 Desember 2013 RKT tahun 2015 untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Surat Keptusan Direktur PT Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang nomor SK.01/SPA-KTH/III/2015, tanggal 19 Maret 2015 RKT tahun 2015 disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT dan berlaku sampai dengan 19 Maret 2016

Memenuhi: Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya

12

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier


Norma Penilaian

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi- nya di lapangan

-

-

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

-

Pada Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2015 tergambar areal yang tidak boleh ditebang berupa : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) DPSL (KS). Hasil penilikan dilapangan, keberadaan pal batas pada kawasan lindung, masih utuh, dan tutupan vegetasinya berupa hutan sekunder. Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang untuk RKT tahun 2015 dan telah diimplementasikan di lapangan

Memenuhi:

Berdasarkan pencermatan terhadap Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2015, diperoleh informasi sebagai berikut: Blok/Petak Tebangan RKT Tahun 2015 sesuai dengan Peta RKUPHHK-HT berbasis IHMB. Penandaan batas Blok dan Petak Tebangan mengacu kepada SOP Penataan Areal Kerja (PAK) Di Peta RKT 2015 terlihat batas batas Blok RKT Tahun 2015 : Sebelah Utara dengan Blok RKT Tahun 2014 dan RKT 2016; Kawasan Tanaman Unggulan. Sebelah Timur dengan Kawasan Tanaman Unggulan; Sebelah Selatan Kawasan Lindung Sebelah Barat Kawasan Lindung Berdasarkan observasi lapangan diperoleh bukti-bukti sebagai berikut : Terdapat Papan Blok Tebangan RKT Tahun 2015 Tanda tanda dilapangan untuk batas petak tebangan dan Blok tebangan, sebagian besar berupa alur kanal, sedangkan yang berupa rintisan di beri tanda pal batas petak yang terbuat dari beton, dengan diberi nomor pal dan nomor petak.

Memenuhi:

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan

Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan

K2.2

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1

Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

-

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

-

Provinsi Riau

Tidak ada perubahan dalam Dokumen RKU maupun Dokumen Revisi RKU PHHK

Tidak terdapat kawasan Hutan Alam yang di rencanakan untuk penyiapan lahan hutan tanaman

Memenuhi: Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya

(Not Applicable)

13

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier


Norma Penilaian

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat K3.1

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1

Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

-

-

-

-

3.1.2

Memenuhi: a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. b. LHP dengan fisik kayu sesuai. c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :  TPK hutan ke TPK Antara,  TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,  TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3

Dari Petak Tebangan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Oktober 2015 telah diterbitkan LP-KHP sebanyak 44 set, dengan Total Volume Pemanenan / BBS sebesar 172.737,98 m3. LPKHP telah disahkan oleh petugas P2LHP Penunjukkan Rochmanu sebagai Petugas Penerbit LP-KHP sesuai SK 03/SPA-KTH/ III/2015 Direktur Utama tanggal 25 Maret 2015. Penunjukkan Hamidi sebagai P2LPKHP sesuai SK No Kpts.522.2/Pemhut/ 864 dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 April 2015. Verifikasi terhadap kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu, tidak dapat dilakukan karena kayu hasil pemanenan telah di angkut ke TPK Antara Penandaan nomor batang tidak berlaku untuk kayu hasil pemanenan dengan sortimen BBS.

-

-

Penerbitan SKSHH (FAKB), Dokumen Angkutan BBS dari TPK hutan ke TPK Antara, dilengkapi dengan faktur angkutan kayu bulat (FAKB) dilampiri DKHP dan Surat Pengantar yang mencantumkan Logo Indonesia legal Wood (V Legal), FA KB lanjutan, diterbitkan untuk Dokumen Angkutan BBS dari TPK Antara ke TPK Industri Petugas Penerbit FA-KB TPK Hutan : Rochmanu dengan SK Nomor SK.03/PT SPA-KTH/VIII/2014, TPK Antara Pulau Muda : Edy Gunawan Malau dengan SK Nomor : SK.02/PT SPA-KTH/VIII /2014,

Memenuhi: Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

-

-

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

-

-

Provinsi Riau

Verifkasi terhadap Tanda-tanda PUHH yang tertera pada tumpukan kayu bulat kecil (KBK), tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh KBK/BBS telah diangkut keluar dari TPK Antara menuju TPK Industri Verifikasi dilakukan terhadap dokumen yang telah dibuat oleh petugas dari : Buku Ukur, Dokumen LHP/LH-KHP, surat pengantar pengangkutan dan Dokumen FA-KB Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antar dokumen legalitias kayu

Memenuhi:

Petugas PUHH yang bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi/ tata usaha kayu hasil pemanenan masih melaksanakan semua tahapan seperti yang telah diatur didalam Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi, (PLHP), Dokumen WI-FD4-002, berlaku efektif 15 November 2013 Kepatuhan Petugas PUHH dalam melaksanakan ketentuan tahapan dalam SOP dan Intruksi Kerja PUHH yang mengacu pada aturan PUHH yang diberlakukan menjamin adanya sistem dan penerapan identitas kayu yang konsisten

Memenuhi:

Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen

Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten

14

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier 3.1.4


Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

-

-

-

-

K3.2

Norma Penilaian

Untuk RKT Tahun 2015, telah diterbitkan FAKB: Wilayah Kabupaten Indragiri Hillr : sebanyak 310 set dari FAKB no seri 000.211 sampai dengan 000.820, dengan tujuan TPK Antara Pulau Muda, dengan volume 172.737,12 m3. Wilayah Kabupaten Pelalawan : sebanyak 104 set dari FAKB no seri 000.185 sampai dengan 000.200 dan 000.601 sd 000.688, dengan tujuan TPK Antara Pulau Muda, dengan volume 174.735,26 m3. Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) TPK Hutan ke TPK Antara Rochmanu (No Reg. 00735-03/PKB-R/III/2012) SK Nomor SK.03/PT SPA-KTH/VIII/2014, tanggal 09 Agustus 2014 TPK Antara – TPK Industri Edy Gunawan Malau (No.Reg . 00649-03/PKB-R/III/2014), SK Nomor : SK.02/PT SPA-KTH/VIII /2014, , tanggal 09 Agustus 2014. Terdapat FAKB yang lengkap dan sah, FAKB diterbitkan oleh Petugas yang berwenang dan juga telah dimatikan oleh Petugas yang telah ditunjuk

Memenuhi: Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang)

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

-

-

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

-

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

-

Provinsi Riau

-

Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Kabupaten Indragirin. Hilir, Tahun 2015 atas nama Hamidi NIP. 19721017 200701 1 003. Sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Kab Indragiri Hilir No. 820/Dishut-TU/002, tanggal 5 Januari 2015. Terdapat SPP PSDH 15 set dengan total volume 173.737,98 m3, dengan tagihan Rp. 932.785.092,tersedianya bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (102-000-4204001). SPP PSDH yang diterbitkan telah sesuai dengan volume dan jenis pada LP KHP yang telah disahkan

Memenuhi:

Terdapat bukti setor pembayaran SPP PSDH sebesar Rp. 932.785.092,- dengan total volume 173.737,98 m3

Memenuhi:

Besarnya Tarif PSDH yang ditetapkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH untuk Jenis BBS (Accacia sp.) dari Hutan Tanaman adalah = Rp. 5.400,- per M3 Besarnya Tarif ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (102-000-4204001). Periode Mei sampai dengan Oktober 2015

Memenuhi:

Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan

DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif

15

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier K3.3


Norma Penilaian

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

-

Verifier ini tidak diverifikasi (Not Applicable).

Not Applicable

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

-

Verifier ini tidak diverifikasi (Not Applicable).

Not Applicable

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

-

Tak ada perubahan terhadap dokumen AMDAL

Memenuhi: Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang lengkap dan telah disahkan

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial a. Dokumen RKL dan RPL

-

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial

-

Tak ada perubahan terhadap dokumen RKL dan RPL

Memenuhi: Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/ DPPL/UKLUPL yang telah disahkan

-

-

Terdapat laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, kegiatan hutan tanaman industri PT. Satria Perkasa Agung unit KTH Sinar Merawang, , semester II tahun 2014 dan semester I 2015. Lokasi pemantuan dan pengamatan di lokasi Areal Kerja PT SPA KTH Sinar Merawang, masih tetap berada di koordinat sebelumnya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

Memenuhi: Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1

Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

-

-

-

Provinsi Riau

Struktur Organisasi Penitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. SPA Unit KTH Sinar Merawang, yang telah disahkan oleh Ir. George Wagimin sebagai Ka. Distrik Simpang Kanan masih berjalan baik. Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Surat Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI. Nomor: KEP.1076/M/DJPPK/V/2013 tentang Penunjukkan Ahli Keselamatan dan kesehatan Kerja Umum, tanggal 3 Mei 2013 Penunjukkan sdr Hariska P Kumbara sebagai P2K3.

Memenuhi: Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

16

ASERT - 324 RESUME HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KINERJA PHPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier b. Ketersediaan peralatan K3

Hasil Penilikan Tahun Ke-1 -

c. Catatan kecelakaan kerja

-

Norma Penilaian

Verifikasi terhadap peralatan pada pos Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) , kondisi baik dan berfungsi Ketersediaan Kotak obat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dalam keadaan terisi lengkap Cairan pada APAR belum kadaluarsa. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

Memenuhi:

Berdasarkan hasil telaah Catatan Kecelakaan Kerja 12 bulan terakhir diketahui tidak terdapat kecelakaan Kerja (NIHIL). Adanya Kegiatan Rutin berupa sosialisasi tentang K3 terhadap karyawan, dan pengecekan kelengkapan APD pada saat apel pagi.

Memenuhi:

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

-

-

Didalam PKB PT Arara Abadi & Afilisiasi dengan SP Mitra Abadi yang berlaku untuk tahun 2014-2017, Susunan Personalia Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik Simpang Kanan masa bakti 2015 – 2017. sebagai berikut : Ketua : Reinhard Dompak Panjaitan, Wakil Ketua: Poniman, Sekretaris : Hariska Prima Kumbara, Bendahara : Syawaludin. sesuai Berita Acara Pembentukan kepengurusan Serikat pekerja tahun 2015. Hasil wawancara memberikan informasi bahwa keberadaan SP sangat membantu karyawan dalam menyuarakan hak hak karyawan sesuai dengan peraturan tenaga kerja yang berlaku

Memenuhi: Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

5.2.3

-

-

Terdapat KKB antara Serikat Pekerja dengan Direktur Utama PT Arara Abadi ( PT SPA adalah afiliasi dari PT Arara Abadi). PKB berlaku sampai dengan 2017 Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang

Memenuhi: Tersedia dokumen KKB atau PP

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

-

-

Berdasakan Laporan Tenaga Kerja Periode Bulan Oktober 2015 diketahui bahwa jumlah karyawan PT. SPA-KTH Sinar Merawang 51 orang berstatus karyawan tetap dan 18 orang dengan status karyawan tidak tetap, Karyawan terrmuda atas nama Bambang Irawan dengan jabatan sebagai operator II bekerja di QC staff (saat ini berumur 19 tahun 8 bulan). Berdasarkan data di atas diketahui di PT. SPA-Unit KTH Sinar merawang tidak terdapat karyawan/pekerja di bawah usia 18 tahun (dibawah umur)

Memenuhi: Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Bogor, Desember 2015 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad Direktur

Provinsi Riau

17

VxAru. Telpon , ; Fax PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Recommend Documents