PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/025/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee
: UD HK
b. Alamat site/lokasi
: Jorong Batang Kariang, Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru,
Kab. Sijunjung c. Nomor Izin : 522-276-2012 d. Kapasitas dan produk : 1.500 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan
: 30 – 31 Agustus 2017
Hasil pengambilan keputusan: UD HK telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 007 masa berlaku mulai tanggal 16 September 2017 sampai dengan 15 September 2023. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email :
[email protected]
Palembang, 19 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/025/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD HK YANG BERLOKASI DI JORONG BATANG KARIANG, NAGARI KAMANG, KEC. KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
MENIMBANG
:
1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD HK telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/008/SPK/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017. 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, UD HK telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD HK perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
:
1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
5.
6.
7. 8.
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK ≤6000 m3/tahun dengan IUI ≤ 500 Juta; Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI; Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;
MEMUTUSKAN MENETAPKAN KESATU
: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA :
SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) UD HK Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD HK Dengan Nomor : SLK – IPS – 007 Masa berlaku 16 September 2017 sampai
dengan 15 September 2023; KEDUA
: Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD HK; UD HK Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 19 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
F/PM/25-Rev.0
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT 1.
IDENTITAS LVLK Nama Lembaga
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi
LVLK-025-IDN
Alamat Nomor Telpon/E-mail
Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) 818488/
[email protected]
Direktur Utama
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016
Tim Audit
- Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) - Winarno, S.Hut (Auditor Magang) - Hasbi, S.Pd (Auditor Magang)
Pengambilan Keputusan
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin
UD. HK
Nomor dan Tanggal SK
Nomor : 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012
Jenis Izin Usaha (Kapasitas )
IUIPHHK Kapasitas 1.500 m³/tahun
Lokasi
Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
Alamat Kantor
Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
Nomor Telepon/ Faks /E-mail
085264014567
Pengurus Perusahaan
Wan Muhammad Iqbal
1|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Persiapan
Waktu dan Tempat Palembang, 25 Agustus 2017 – 29 Agustus 2017
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor UD. HK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor dan Sawmill UD.HK
Pertemuan Penutupan
Tanggal 31 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIB di Kantor UD. HK
Ringkasan Catatan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee kemudian menyampaikan, tujuan, ruang lingkup, rencana audit, jadwal, metode verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir pertemuan pembukaan Menghimpun, mempelajari, memvalidasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan
2|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT Tahapan
Waktu dan Tempat
Pengambilan Keputusan
Tanggal 15 September 2017 Ruang Kantor PT IPS
Ringkasan Catatan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing , daftar hadir closing dan penandatanganan berita acara pelaksanaan oleh Auditor dan Auditee Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK diputuskan bahwa UD. HK dinyatakan LULUS karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6000 m³/Tahun dan IUI, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-007
3|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT 4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a). Industri memiliki izin yang yang sah (b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. UD HK adalah usaha yang berbentuk USAHA a. Akta pendirian perusahaan Memenuhi DAGANG (UD) dengan kepemilikan dan/atau perubahan terakhir perorangan. Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama WAN MUHAMMAD IQBAL dengan Nomor Induk Kependudukan 1371111405670005. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKlUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
UD. HK memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Memenuhi
UD. HK memiliki izin gangguan atau HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup. UD. HK memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. UD. HK memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya. UD. HK memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai dan bukti tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung. UD. HK adalah IUIPHHK yang mendapatkan izin usaha melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD. HK yang terletak di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Jenis produksi Kayu Gergajian dengan kapasitas 1.500 M³/tahun.. Jenis usaha sesuai dengan Izin usaha.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi
Memenuhi Memenuhi Memenuhi
Memenuhi
UD. HK telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir
4|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu. 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan / pengenal N/A UD. HK adalah pemegang IUIPHHK yang sebagai importir bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor. 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur N/A UD. HK adalah pemegang IUIPHHK yang pelaksanaan dan bukti bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan pelaksanaan sistem uji tuntas kayu impor. (due diligence) importir. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan N/A UD. HK dalam pengajuan sertifikat verifikasi kelompok atau dokumen legalitas kayu industri secara mandiri tidak pembentukan kelompk dalam bentuk kelompok Internal audit anggota kelompok N/A UD. HK dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dilengkapi bukti pembelian bahan baku dari hutan hak. b. Daftar Pemeriksaan Bulat (DPKB)
Kayu
Memenuhi
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan
Memenuhi
Seluruh Penerimaan Bahan Baku telah diperiksa dan terdapat Daftar Pemeriksaan kayu Bulat sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan
5|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
HASIL PENILAIAN
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran.
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri.
RINGKASAN JUSTIFIKASI hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Pemasok bahan baku kayu UD. HK belum memiliki SLK. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. h. Informasi terkait VLBB untuk N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari pemasok yang belum Hutan Hak yang belum memiliki SLK dan memiliki S-LK/S-PHPL/DKP terdapat Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP. i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah Memenuhi dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. UD. HK menerima bahan baku berasal dari a. Pemberitahuan Impor N/A
6|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Barang (PIB)
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI Hutan Hak bukan bahan baku impor.
b. Bill of Lading (B/L)
N/A
c. Packing List (P/L)
N/A
d. Invoice
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.
e. Deklarasi Impor
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.
f.
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.
N/A
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor. UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan bahan baku dan hasil produksi. Tally sheet/laporan awal produksi produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Laporan produksi hasil Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan olahan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi UD. HK. c. Produksi industry tidak Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha melebihi produksi yang industri dan prediksi hasil produksi selama diizinkan satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan. UD. HK menerima bahan baku berasal dari d. Hasil produski yang berasal N/A Hutan Hak bukan bukan bahan baku kayu dari kayu lelang dipisahkan lelang. e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu
Memenuhi
UD. HK pada periode verifikasi tiga bulan terakhir April sampai dengan Juni 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
7|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN 2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) UD. HK tidak menggunakan jasa atau a. Dokumen S-LK atau DKP N/A kerjasama dengan pihak lain (industri lain (Verifier tidak berlaku bila atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam penyedia jasa bukan industry proses pengolahan produk. pengolah kayu) b. Kontrak jasa pengolahan N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau produk antara auditee kerjasama dengan pihak lain (industri lain dengan pihak penyedia jasa atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam (pihak lain) proses pengolahan produk. c. Berita acara serah terima N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau kayu yang dijasakan kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. d. Ada pemisahan produk yang N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau dijasakan pada perusahaan kerjasama dengan pihak lain (industri lain penyedia jasa atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. e. Adanya pendokumentasian N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau bahan baku, proses produksi, kerjasama dengan pihak lain (industri lain dan ekspor apabila ekspor atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam dilakukan melalui industri proses pengolahan produk. penyedia jasa P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan Memenuhi Seluruh pengiriman hasil produksi UD. HK yang sah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil produksi yang sah berupa SKSHH dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Nota Angkutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKGR yang masih sah dan berlaku. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB UD. HK tidak melakukan penjualan dengan a. Produk hasil olahan kayu N/A tujuan ekspor. yang diekspor b. Pemberitahuan
Ekspor
N/A
UD. HK tidak melakukan penjualan dengan
8|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Barang (PEB) c. Packing list (P/L)
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
N/A
tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
d. Invoice
N/A
e. Bill of Lading (B/L)
N/A
f.
Dokumen V-Legal untuk yang N/A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis N/A (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar N/A bila terkena bea keluar i. Dokumen yang relevan untuk N/A jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan N/A sesuai ketentuan.
UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
UD. HK belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD. HK memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3.
Memenuhi
c. Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi
UD. HK telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja. UD. HK memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
9|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IUIPHHK UD HK KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL VERIFIER PENILAIAN K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
RINGKASAN JUSTIFIKASI
UD. HK memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau N/A UD. HK sesuai dengan daftar karyawan PP yang mengatur hak-hak hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) pekerja tetap sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah Memenuhi UD. HK tidak mempekerjakan karyawan umur yang di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama
10 |
O C
Y P
