PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/027/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT KAHAYAN HUTAN LESTARI b. Lokasi : Desa Batu Tangkoi, Tumbang Miri Kec.Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah c. Nomor Izin : 522.1.200/SK/63/DISHUT d. Luas : 1996,68 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 27 Agustus 2017 Hasil pengambilan keputusan PT KAHAYAN HUTAN LESTARI telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 006 masa berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2018. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 22 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

F/PM/25-Rev.0

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/027/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KAHAYAN HUTAN LESTARI YANG BERLOKASI DI DESA BATU TANGKOI, TUMBANG MIRI KEC.KAHAYAN HULU UTARA KAB. GUNUNG MAS PROV. KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT KAHAYAN HUTAN

LESTARI telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/004SPK/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017. 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT KAHAYAN

HUTAN LESTARI telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT KAHAYAN

HUTAN LESTARI perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

F/PM/25-Rev.0

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

5.

6.

7. 8.

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolahan; Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PT KAHAYAN HUTAN LESTARI; Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT KAHAYAN HUTAN LESTARI Dengan Nomor : SLK – IPS – 006 Masa berlaku 12

KESATU

:

KEDUA

September 2017 sampai dengan 11 September 2018; : Pada saat 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir akan

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT KAHAYAN HUTAN LESTARI; PT KAHAYAN HUTAN LESTARI Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 22 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.

IDENTITAS LVLK Nama Lembaga

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi

LVLK – 025 - IDN

Alamat

Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail

(0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit

Kurnia. E

Pengambilan Keputusan

Rimba Gator Widodo, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin

PT Kahayan Hutan Lestari

Nomor dan Tanggal SK

522.1.200/SK/163/DISHUT

Alamat Kantor

Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sungkal, Sumatera Utara

Lokasi IPT

Desa Batu Tangkoi

Pengurus Perusahaan

Hadi Gunawan

3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Persiapan

Waktu dan Tempat Palembang, 25 Agustus 2017

Ringkasan Catatan  Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee  Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

1|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tahapan

Waktu dan Tempat 

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 26 Agustus 2017, Pukul 09.00 – 10.00 WIB di Kantor PT. Kahayan Hutan Lestari

 





Tanggal 26 Agustus 2017,, Pukul 09.00 – 16.00 WIB di Kantor dan gudang serta di lokasi areal PT. Kahayan Hutan Lestari



Observasi Lapangan

Tanggal 27 Agustus 2017,, Pukul 09.00 – 16.00 WIB di lokasi areal PT. Kahayan Hutan Lestari



Pertemuan Penutupan

Tanggal 27 Agustus 2017, Pukul 16.00 – 18.00 WIB di Kantor PT. Kahayan Hutan Lestari



Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan







Ringkasan Catatan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

2|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tahapan

Waktu dan Tempat 

Penyusunan Laporan

Tanggal 11 September 2017 Kantor di PT IPS

 



Pengambilan Keputusan

Tanggal 12 September 2017, Kantor PT IPS







 

Ringkasan Catatan Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan Hutan Lestari Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan Hutan Lestari Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan Hutan Lestari diputuskan bahwa IPK PT. Kahayan Hutan Lestari dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.4 tentang standar VLK pada IPK, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS - 006

3|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu K1.1. Izin pemanfaatan hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan 1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS)/ IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam N/A PT KHL bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada pakai kawasan hutan b. Peta lampiran ILS/IPK pada N/A PT KHL bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan Hutan Tamanan Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUIPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR PT KHL bukan merupakan pemilik izin N/A pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) b. Peta lampiran HTHR

N/A

PT KHL bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran N/A PT Kahayan Hutan Lestari Bukan merupakan petanya (bagi pemegang IPK pemilik ijin usaha Perkebunan sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran Memenuhi a) Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari petanya (bagi pemegang IPK mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasan kawasan hutan produksi

4|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

b)

c)

d)

e)

c. IPK pada dilepaskan

areal

yang

Memenuhi

yang dapat dikonversi (HPK) pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation seluas ±1.996,68 Ha sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017. Pemegang IPK PT. KHL telah mempunya izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.534/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan telah dilampiri peta skala 1:100.000 yang sudah disahkan. Terdapat izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 21 Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kahayan Agro Plantation Terdapat Kelayakan Lingkungan Hidup pembangunan perkebunan PT Kahayan Agro Plantation sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/30/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selain itu tersedia juga persetujuan Izin Lingkungan usaha non kehutanan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan No. 188.44/31/2013 tanggal 11 Januari 2013 Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

PT KHL terletak pada areal pelepasan kawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 534/-M3nhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pelepasan kawsan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT

5|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

d. Peta lampiran IPK

HASIL PENILAIAN

Memenuhi

RINGKASAN JUSTIFIKASI Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 11.385,80 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh lima dan delapan puluh perseratus) hektar PT KHL memperoleh izin IPK melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017 tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal pelepasan kawasan Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK) an. PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Hasil verifikasi di lapangan menggunakan GPS menunjukan bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta kerja yang disahkan. Titik koordinat yang diambil dilapangan adalah sebagai berikut

e. Dokumen sah memuat N/A Pemegang Ijin IPK PT. KHL berbeda dengan pemegang ijin usaha perkebunan perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari N/A bukan merupakan IPK pada areal kawasan dilepaskan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi. b. Peta lampiran IPK

N/A

Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.

K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1. Pelaku memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS N/A Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah (survey potensi) dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).

6|


HASIL PENILAIAN

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A

Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).

c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A


d. IPK pada APL

N/A


e. Peta lampiran IPK

N/A


1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL N/A

b. Peta lampiran IPK

N/A

RINGKASAN JUSTIFIKASI

IPK PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi IPK PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi

P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ ILS 2.1.1. IPK/ ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan Memenuhi PT Kahayan Agro Plantation (PT. KAP) telah melakukan Inventarisasi Tegakan pada areal IPK/ ILS IPK PT. Kahayan Hutan Lestari (PT. KHL). Berdasarkan hasil survey potensi yang dilakukan oleh PT KAP selanjutnya PT KHL membuat Rencana Penebangan dan melakukan land clearing untuk persiapan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah disahkan oleh Kuasa PT KHL.

7|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Bulan Mei 2017. pada areal kerja Data LHC selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan IPK PT KHL melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/163/DISHUT tanggal 04 Juli 2017 PT KAP telah melakukan kegiatan cruising dari hasil pengukuran dilapangan dengan luas 1.996,68 ha diperoleh jumlah pohon 27.635 batang dan total volume 31.527,33 M³ dengan angka rata-rata jumlah pohon per hektar adalah 13,84 batang dan volume per hektar adalah 15,79 M³ Berdasarkan PermenLHK No. P.62/Menlhksetjen/2015 tentang IPK, laporan uji petik hasil survey potensi tidak diwajibkan. b. Dokumen produksi kayu (LHP)

N/A

IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan penebangan pohon

K.2.2. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokume SPP (Surat Perintah IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan N/A penebangan pohon Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti setor DR dan/atau IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan N/A penebangan pohon PSDH c. Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk penebangan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman

N/A


8|

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK N/A IPK PT. KHL belum melakukan kegiatan penebangan pohon diterbitkan sesuai dengan ketentuan b. SKSKB dan DKB untuk KB

N/A

K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan N/A sesuai ketentuan


PT. Kahayan Hutan Lestari belum dapat menggunakan tanda V-Legal karena belum memiliki sertifikat legalitas

P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan (K3) 3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi/ Terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KHLyang dibuat oleh EricOwen Kalinggo selaku Petugas K3 dan diketahui oleh Hadi Darmawan selaku Direktur. b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar peralatan K3 di IPK PT. KHL terdapat alat pelindung diri sebagai berikut Hasil verifikasi di lapangan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan K3 ada di lapangan, selain itu terdapat pula tanda/jalur evakuasi, peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan. c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja periode Juni s.d Agustus 2017 yang disusun oleh Eric Owen Kalinggo selaku selaku petugas K3. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil). Hasil verifikasi di lapangan dengan wawancara karyawan menunjukkan jika terdapat kecelakaan kerja maka akan dilakukan penanganan pertama dengan

9|


HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke puskesmas, klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat.

K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih dibawah Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT KHL, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja umur tetap sebanyak 7 orang. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Damenta lahir di di Tiga Juhar, 13 Desember 1987.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

10 |

O C

Y P

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Recommend Documents