PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/006/HPA-VLK/VIII/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : Kelompok Hutan Kito b. Lokasi : Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. c. No. Pembentukan Kelompok d. Luas e. Tanggal Pelaksanaan
Sijunjung Prov. Sumatera Barat : 01/HK/I/2016
: 225.19 Ha : 02 Feb – 06 Feb 2017
Hasil pengambilan keputusan: Kelompok Hutan Kito telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 001 masa berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2027. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email :
[email protected]
Palembang, 08 Agustus 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/006/KP-VLK/VIII/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP K ELOMPOK HUTAN KITO YANG BERLOKASI DI DESA BATANG KERING KEC. KAMANG BARU KAB. SIJUNJUNG PROV. SUMATERA BARAT MENIMBANG
:
1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industrI wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Hutan Kito telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 002/SPK/IPS/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Kelompok Hutan Kito telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Hutan Kito perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
:
1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 – IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak ;
F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemilik Hutan Hak ; 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
KESATU
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) KELOMPOK HUTAN KITO Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Hutan Kito Dengan Nomor : SLK – IPS – 001 Masa berlaku 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2027 Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Hutan Kito Kelompok Hutan Kito Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 08 Agustus 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
F/PM/25-Rev.0
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA HUTAN HAK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT 1.
IDENTITAS LVLK Nama Lembaga
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi
LVLK-025-IDN
Alamat
Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail
(0711) 818488/
[email protected]
Direktur Utama
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit
-
Pengambilan Keputusan
2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin
Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor) John Hendi, SE (Auditor Magang)
Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE
Kelompok Hutan Kito
No Pembentukan Kelompok
1/HK/I/2016
Alamat Kantor
Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat
Lokasi
Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat
Pengurus Perusahaan
Ketua Kelompok Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
: Martius : Dafrizal : Arif : Jamilus
1|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA HUTAN HAK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Persiapan
Waktu dan Tempat Palembang, 27 Januari 2017
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 2 Februari 2017 Pukul 09.00 – 10.00 WIB di Rumah Ketua Kelompok Hutan Kito
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 2 Februari – 6 Februari 2017 Pukul 09.00 – 16.00 WIB di Kelompok Hutan Kito
Pertemuan Penutupan
Tanggal 6 Februari 2017 Pukul 16.00 – 18.00 WIB di Rumah Ketua Hutan Kito
Ringkasan Catatan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan
2|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA HUTAN HAK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Tahapan
Waktu dan Tempat
Penyusunan Laporan
Tanggal 21 Februari 2017 Kantor di PT IPS
Pengambilan Keputusan
Tanggal Ruang Direktur Utama PT IPS
Ringkasan Catatan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak Hutan Kelompok Hutan Kito Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Hutan Kito dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada Hutan Hak, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS001.
3|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA HUTAN HAK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT 4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ Memenuhi Seluruh anggota kelompok Hutan Kito penguasaan lahan yang sah memiliki bukti kepemilikan tanah berupa (alas title/ dokumen yang SHM yang lengkap dan absah diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas HGU yang Tidak Kelompok Hutan Kito bukan merupakan sah yang mencakup Akta diverifikasi perusahaan pemegang HGU sehingga tidak perusahaan, SIUP, TDP, ada dokumen legalitas HGU NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ PP yang relevan c. Peta/Sketsa areal hutan hak Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki peta/sketsa dan batas-batasnya lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas di dilapangan lapangan 1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan Tidak Kelompok Hutan Kito belum ada kegiatan yang sah diverifikasi penebangan sehingga belum tersedia dokumen angkutan hasil hutan 1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan Bukti pembayaran hak Negara Tidak Kelompok Hutan Kito belum ada kegiatan berupa PSDH/DR dan pengganti Diverifikasi penebangan sehingga belum tersedia bukti nilai tegakan pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok Akta atau dokumen Memenuhi Kelompok Hutan Kito telah memiliki pembentukan kelompok dokumen pembentukan kelompok di atas materai cukup didirikan pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa Batang Kering Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat.
4|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA HUTAN HAK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER Internal Audit anggota kelompok
HASIL PENILAIAN Memenuhi
K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan Tidak sesuai ketentuan yang berlaku Diverifikasi
RINGKASAN JUSTIFIKASI Tersedia dokumen hasil internal audit anggota Kelompok Hutan Kito sebesar 100% anggotanya
Kelompok Hutan Kito belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menggunakan tanda V-Legal.
P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan Tidak Kelompok Hutan Kito bukan merupakan Personil untuk Implementasi Diverifikasi perusahaan pemegang HGU sehingga tidak K3 dipersyaratkan menyusun pedoman dan prosedur K3. b. Peralatan K3 (seperti Tidak Kelompok Hutan Kito bukan merupakan peralatan P3K dan Alat Diverifikasi perusahaan pemegang HGU sehingga tidak Pelindung Diri) dipersyaratkan menyediakan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja. Tidak Kelompok Hutan Kito bukan merupakan Diverifikasi perusahaan pemegang HGU sehingga tidak dipersyaratkan membuat laporan catatan kecelakaan kerja. K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau Tidak Kelompok Hutan Kito bukan merupakan kebijakan perusahaan yang Diverifikasi perusahaan pemegang HGU sehingga tidak membolehkan untuk dipersyaratkan membentuk serikat pekerja membentuk atau terlibat atau membuat kebijakan yang dalam kegiatan serikat pekerja membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan dokumen KKB/ Tidak Kelompok Hutan Kito bukan merupakan PP Diverifikasi pemegang HGU sehinnga tidak dipersyaratkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi Tidak ditemukan pekerja di bawah umur di dibawah umur kelompok Hutan Kito.
5|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK-025-IDN PADA HUTAN HAK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan) 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya Dokumen lingkungan yang Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki dokumen relevan seperti AMDAL/ UKLlingkungan berupa SPPL UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan lainnya 3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan Memenuhi Kelompok Hutan Kito memiliki komitmen penglolaan dan pemantauan untuk melakukan pengelolaan dan lingkungan yang relevan pemantauan lingkungan. b. Bukti pelaksanaan Tidak Dokumen lingkungan yang dimiliki pengelolaan dan Diverifikasi Kelompok Hutan Kito berupa SPPL dan tidak pemantauan lingkungan dipersyaratkan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6|
