Yxarv. Telpon , ; Fax :

PT. AYAMARU SERTIFIKASI &ll, Lantai

t(OtPLEl( RUI(O BRAJA USTIKA

't

ASERT

.

Yxarv

325

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

tPP8PL,001-tON

0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

Tel

LVLK.O11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEI./AIGANAAiI AUDIT PENIUKAN SERIIFIIGSI PENII.AIAN KINER'A PENGELOI.AAN HI'TAN PRODUTGT LESrARr (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap : Nama IUPHHK-HA SK IUPHHK-HA

PT. TUNAS NN4BER LESTARI

SK.

TlUMenhut-lVzlL1 tanggal 27 Desember 2010

+ 214,985 Ha

Luas Lokasi

Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Alamat Kantor Pusat Cabang

. .

Waktu Pelaksanaan Hasil Audit

Jl. Garuda Spadem No. 28, Merauke Wisma Korindo lt. 12 15 Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780 14 - 25 Pebruari 2016 IUPHHK.HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN NOMOR : 12.Rev.1/A-SERT-?HPU|I|2012 MASA BERLAKU 17 PEBRUARI 2012 SID .17 PEBRUARI 2017 DENGAN NILAI AKHIR KINERJA BERPREDIKAT "BAIKi TERPELIHARA DAN BERLANJUT.

-

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected] [email protected] WWW.AVAMA sertifikasi.co.id Website

Telpon : : Fax Email :

Bogor, Maret 2016 Direktur

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi

;

E.na[: [email protected]

walr6n6: ww*.ayam.rus€rtmkasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFI KASI &ll, Lantal I

l(OtPLEl( RUKO BRAJA USTIKA

ASERT

- 323

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA .:0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

Vxaru LPPHPL.()ol]DN LVLK-O 11.ION

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 47lASERT-PHPL/Kpts/PnlUlll/201 6 Tentang HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) KE4 (KEEMPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. TUNAS TIMBER LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGUL PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR : SK. 711lMENHUT-1U2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 SELUAS t 214.985 HA

'1. Bahwa PT. Tunas Timber Lestari telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor : 12. Rev.1/A-SERT-PHPL/||/2012 masa berlaku 17 Pebruari 2012 SID 16 Pebruari 2017 dengan predikat akhir kinerja"BAlK" 2. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 43/Menhut-|112014 tanggal 19 Juni 2014 disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan (SuNeillance) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

Menimbang

sekali;

berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari telah dilakukan audit penilikan (Surveillance) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/ASERT-TTU||/2014 tanggal 3

3. Bahwa

Pebruari 2014;

laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK", terpelihara; 5. Bahwa hasil Penilikan (SuNeiilance) penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

4. bahwa berdasarkan

1.

Mengingat

2.

3.

4. 5.

Layanan Sertifikasi

:

Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-oo1-lDN; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 1 1/MenhutlV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutlVlBPPHAl2l12 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&V|); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhutll/2014 tanggal '19 Juni

:

jo

peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-1U2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P.43/Menhutll/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin Atau

2014

Pada Hutan Hak; Lampiran 1 .1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14^/|-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA; Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.'l4AI|-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; :

Em.ll: as€rt@ayamarusertif [email protected]

wcbrh.: ww.ayamarusertifikasi.Eo.id

ASERT

6. 7.

. 323

Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P .14N1-BPPHH|2014 tanggal 29 Desember 20'14 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14N|-BPPHHI2014 tanggal 29 Desember 2014 Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 8. SNI ISO/IEC 170652012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; SNI ISO 19011-20'12 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 10. Panduan Mutu dan Prosedur PT, Ayamaru Sertifikasi.

L

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN (SURVEILUNCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI IUPHHK-HA PT, TUNAS TIIYBER LESTARI,

KESATU

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari Nomor : 12.Rev.1/A-SERTPHPL/IU2012 masa berlaku 17 Pebruari 2012 S/D '16 Pebruari 2017 dengan akhir kinerja berpredikat "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

KEDUA

Re-Sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dilaksanakan pada tahun 2017.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari.

KEEIVPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanqqal

Bogor 11 Maret 20'16

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; 2. Direktur Usaha Hutan Produksii

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT TUNAS TIMBER LESTARI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA (1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d 1 September 2018

c. Alamat

: Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1. 2. 3. 4.

g. Tim Pengambil Keputusan (2)

Ir Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor Produksi) Dadan Darmawan S. Hut (Auditor Ekologi dan VLK) Susanto Darmono, S. Krim (Auditor Sosial)

: 1. Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUPHHK-HA

: PT Tunas Timber Lestari

b. Akta Pendirian Perusahaan

: Akta Nomor 01, Tanggal 1 April 2010 (Notaris Rina Utami Djauhari, SH)

Provinsi Papua

1


c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal perubahan nama badan hukum dari PT. Tunas Sawaerma ke PT. Tunas Timber Lestari : - Nomor : AHU-20102.AH.01.01 - Tanggal : 20 April 2010 d. Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam dari Menteri Kehutanan (Perpanjangan ijin IUPHHK PT. Tunas Sawaerma Nomor 076/Kpts-II/1989, tanggal 6 Pebruari 1989) - Nomor : SK. 101/MENHUT-II/2009 - Tanggal : 12 Maret 2009 - Luas : 214.935 Ha e. Perubahan Keputusan IUPHHK dalam hutan alam dari Menteri Kehutanan atas perubahan dari PT. Tunas Sawaerma menjadi PT. Tunas Timber Lestari : - Nomor : SK. 711/MENHUT-II/2010 - Tanggal : 27 Desember 2010 - Luas : 214.935 Ha f. Alamat dan Nomor Telepon - Pusat

: : Wisma Korindo Lt. 12 - 15 Jalan MT. Haryono Kav 62 Jakarta 12780 Telp. 021-7975959 ; Fax. 021-7976401 : Jalan Garuda Spadem No. 2B Merauke, Papua Telp. 0971-332332, Fax (0971) 322231 : Jalan Rajawali Blok D-16 BTN Skyline, Jayapura, Telp./Fax. 0967-581631

- Cabang

- Cabang Jayapura g. Pengurus

(3)

Ringkasan Tahapan

No. 1.

: - Kim Hoon (Komisaris Utama) - Arifin Tatang Nurshifwan (Direktur) - Vinoba Chandra (Direktur)

Tahapan

Waktu dan Tempat

Audit Tahap I (Rencana Kerja

Bogor,

Penilikan)

Tanggal 8 s/d 12 Pebruari 2016

Ringkasan Catatan  Melakukan pengumpulan dokumen, dan penyusunan rencana kerja penilikan.  Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.  Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014

Provinsi Papua

2

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No.

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

2.

Koordinasi dengan Instansi

Jayapura,

 Melaksanakan kegiatan entry meeting

Kehutanan (Entry Meeting dan Exit

Tanggal 16 Pebruari

 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Meeting)

2016

Provinsi Papua dan BPPHP Wilayah XVII Jayapura.  Menjelaskan rencana penilikan kinerja PHPL PT Tunas Timber Lestari.

Jayapura,

 Melaksanakan kegiatan exit meeting

Tanggal 23 Pebruari 2016

 Penyampaian gambaran umum kinerja PHPL PT Tunas Timber Lestari di Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPPHP Wilayah XVII Jayapura.

3.

Pertemuan Pembukaan

Camp Asiki, Tanggal 18 Pebruari 2016

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian Rencana Penilikan Kinerja PHPL Tahun Keempat (Penilikan-IV).  Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam Penilikan-IV kinerja PHPL.  Penetapan Manajemen Representif oleh PT Tunas Timber Lestari untuk mendampingi Tim Auditor dan penandatanganan Berita Acara Opening Meeting.

4.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Tanggal 19 s/d 21

Lapangan

Pebruari 2016 Camp Asiki dan Camp Produksi PT Tunas Timber Lestari, Areal Kerja dan Desa Sampel

 Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK.  Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan.  Melakukan observasi, uji petik di lapangan (Blok RKT) serta desa sekitar PT Tunas Timber Lestari (Kampung Kanggup, Distrik Sesnukt).  Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

5.

Pertemuan Penutup

Camp Asiki, Tanggal 22 Pebruari 2016

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi  Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL PT Tunas Timber Lestari.  Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Penilikan Kinerja PHPL.

6.

Pengambilan Keputusan

Bogor

 PT Tunas Timber Lestari dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja “BAIK” selama periode 4 (empat) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.

Provinsi Papua

3


(4)

Resume Hasil Penilikan

No. 1.

Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1. 1. Kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HA

BAIK

 Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan pendirian perusahaan dan perolehan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.  Realisasi tata batas areal kerja telah temu gelang (realisasi 100%). Terdapat bukti fisik batas areal kerja di lapangan berupa pal batas dan papan nama (batas antara IUPHHK-HA PT Tunas Timber Lestari dan Eks IUPHHK-HA PT Prabu Alaska).  Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain/perusahaan.  Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan (tidak diverifikasi/not applicable).  Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (tidak diverifikasi/not applicable).

1. 2. Komitmen pemegang IUPHHK-HA

BAIK

 Terdapat dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal dalam dokumen corporate statement (Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 001/PHPL/ TTL-JKT/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 tentang visi misi). Visi, misi dan tujuan perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL .  Terdapat dokumen sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat yang ditunjukkan dengan tersedia berita acara dan daftar hadir.  PT Tunas Timber Lestari telah mengimplementasikan sebagian besar aktifitas pengelolaan hutan lestari sesuai misi perusahaan yang telah ditetapkan.

1. 3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi, penelitian, pendidikan dan latihan

BAIK

 Ketersediaan tenaga teknis dengan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada seluruh bidang kegiatan (GANIS CANHUT 2 personil, NENHUT 2 personil, BINHUT 3 personil, PKB 4 personil dan KURPET belum adapelatihan), namun secara jumlah masih belum sesuai dengan yang ditetapkan, yakni sebanyak 63 orang (terealisasi 17,46%).  Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi karyawan PT Tunas Timber Lestari adalah sebesar 300% ( 3 personil dari 1 personil yang direncanakan). Adapun jenis DIKLAT yang telah dilaksanakan : - Sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan kinerja IUPHHK-HA, diikuti 1 orang. - Pembekalan Tenaga operator SIPUHH (operator Unit manajemen IUPHHK-HA), diikuti 2 orang.  Terdapat kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, seperti laporan bulanan tenaga

PRASYARAT

Provinsi Papua

4


No.


Nilai

Ringkasan Justifikasi kerja, SOP terkait SDM, Dokumen PKB, Bukti keikutsertaan BPJS, Lapoaran tenaga kerja, Dokumen K3, Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.

1. 4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA

1. 5. Pengelolaan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2.

SEDANG

 Terdapat revisi struktur organisasi melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SK.03/TTL/ JKT/I/2016, tanggal 30 Januari 2016.  Terdapat perangkat sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari dan pelaksanaan SIM melalui Surat Keputusan Direktur Produksi PT TTL Nomor : SK.02/TTL/ASK/ I/2016, tanggal 20 Januari 2016 atas nama Sri Emi Rahayu dan Didik Imam Basuki.  Keberadaan lembaga SPI/Audit Internal telah berjalan (tersedia lembaga,personil dan laporan hasil audit), namun secara umum lingkup audit tersebut masih belum mencakup seluruh tahapan PHPL.  Terdapat sebagian bukti tindakan pencegahan dan koreksi dari hasil audit internal yang telah dilaksanakan.

BAIK

 Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan penebangan pada RKT 2016, yakni pada tanggal 15 Februari 2016 (Blok RKT TPTII/SILIN) dan 10 Desember 2015 (Blok RKT TPTI), yang ditunjukan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir. Dalam dokumen tersebut memuat tentang pemberian izin masyarakat ulayat kepada perusahaan untuk mengambil kayu sesuai aturan pemerintah pada blok RKT 2016.  Persetujuan dalam proses tata batas telah diakui oleh semua para pihak. Hal ini terkait dengan realisasi tata batas yang telah temu gelang (realisasi 100%).  PT TTL telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan program CSR pada tanggal 10 Desember 2015, yang dihadiri oleh perwakilan 26 KK dari total KK yang terdapat di Desa Kanggup yakni 40 KK (pencapaian 65%).  Belum terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung secara eksplisit melalui berita acara yang dibuat para pihak atau bersama-sama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

BAIK

 Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Alam Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 s/d 2020, yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan RKU sampai dengan kegiatan penilikan ke IV tidak

PRODUKSI 2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Provinsi Papua

5


No.


Nilai

Ringkasan Justifikasi terdapat revisi pada dokumen RKUPHHK-HA .  Terdapat implementasi PAK di lapangan Untuk RKT 2016 dan URKT 2017 pada Blok TPTI dan TPTJ, namun hanya sebagian (50%) yang sesuai dengan RKU yaitu pada areal Blok TPTI.  Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja kegiatan tahun 2015 yang dilaksanakan pada lokasi Blok RKT 2014 di Blok TPTI dan TPTJ, kondisi tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat jelas di lapangan.

2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

BAIK

 PT. TTL memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi/ hasil ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya tersedia lengkap tiap petaknya untuk 3 tahun terakhir.  Hanya memiliki sebagian data pengukuran riap hasil pengukuran PUP yang dibuat pada areal Blok TPTI dan TPTJ tahun pengukuran 2015 dan sudah dianalisis.  Terdapat bukti PT.TTL telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tahun pengukuran 2015 untuk periode penilaian (1 tahun terakhir), namun belum menyampaikan laporan.

2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

 Tersedia seluruh SOP tahap kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ dengan lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan, tetapi pada sebagian SOP isinya belum disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis terbaru yang berlaku.  Pada kegiatan RKT 2015 terdapat implementasi kegiatan pada seluruh tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan TPTJ, namun pada sebagian tahap kegiatan dalam implementasinya belum sesuai SOP.  Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) jenis komersial pada areal bekas tebangan berdasarkan data hasil inventarisasi tegakan tinggal sebanyak 34 batang/ hektar dan berdasarkan data kegiatan pemantauan tegakan tinggal rata-rata sebanyak sebanyak 47 batang/hektar, tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥25 batang/Ha).  Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan, berdasarkan data hasil ITT pada tingkat tiang rata-rata sebanyak 59 batang/hektar dan Pemantauan Tegakan Tinggal (PTT) pada tingkat tiang sebanyak 35 batang/hektar dan pancang sebanyak 313 batang/hektar, yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang / hektar atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang / hektar).

Provinsi Papua

6


No.


Nilai


2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

BAIK

 PT. TTL memiliki SOP Pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan berupa dokumen SOP Reduced Impact Logging (RIL), tidak terdapat revisi, isi SOP dinilai telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dengan penerapan SOP RIL pada 1-2 tahap kegiatan pemanenan hasil pada Blok TPTI yaitu pada tahap perencanaan pemanenan dan tahapan kegiatan pemanenan.  Pada kegiatan penebangan Blok RKT 2015, tingkat kerusakan semua tingkatkatan permudaan (semai sebesar 6,87 %, pancang sebesar 18,69%, tiang 23,54 %%, pohon inti 2039 sebesar 11,76% atau rata -rata persentase kerusakan lebih besar dari 15%.  Berdasarkan hasil perhitungan dengan perbandingan antara Volume kayu total yang bisa dimanfaatkan dengan volume kayu terbuang sebagai limbah dari petak tebangan sampai dengan TPK Insdustri, didapatkan volume kayu yang dapat dimanfaatkan sebanyak 70,33 % dengan pengurangan volume yang menjadi limbah sebesar 29,66% atau angka FE sebesar 0,74 (masih di atas standarnya FE ≥ 0,70).

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan

BAIK

 Sampai dengan periode penilikan tahun ke IV,

rencana kerja penebangan/ pemanenan/

terdapat dokumen RKT 2015 dan 2016 lebih dari

pemanfaatan pada areal kerjanya

50% (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terdapat Peta Kerja RKT 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen /dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun pada sebagian areal dalam penggambarannya pada peta kerja belum sesuai dengan RKU..  Terdapat implementasi peta kerja di lapangan berupa penandaan pada batas-batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam pada blok TPTI dan TPTJ beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2015 dan 2016.  Realisasi volume tebangan total RKT 2015 mencapai 88,80 %. Berdasarkan kelompok jenisnya, untuk kelompok jenis meranti mencapai 95,04 % dan rimba campuran mencapai 95,83 %. Lokasi kegiatan pemanenan RKT 2015 pada Blok TPTI dan tebang naungan Blok TPTJ telah sesuai serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Provinsi Papua

7


No.

3.


Nilai


2. 6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemampuan SDM

SEDANG

 Kondisi kesehatan finansial perusahaan pada tahun 2014 dengan rasio Likuiditas dan Solvabilitas <100, Rentabilitas: negatif dan catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan adalah wajar dengan pengecualian.  Terdapat realisasi alokasi dana tahun 2014 mencapai 96,53 % (>80%) dari rencana pembiayaan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.  Realisasi alokasi dana dalam kegiatan pengelolaan hutan kurang proporsional terdapat perbedaan antara pembiayaan tertinggi yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan proporsi alokasi pendanaan sebesar 39,08 % dari total realisasi alokasi dana, terdapat perbedaan proporsi dengan kegiatan lainnya antara 20-50%.  Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2014 lancar namun pada sebagian kegiatan belum terlaksana sesuai dengan tata waktu.  Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) kehutan untuk membiayai kegiatan pembinaan hutan (TPTI dan TPTJ), perlindungan dan pengamanan hutan dan penanaman tanah kosong di areal PT.TTL mencapai 79,61%.  Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan TPTI dan TPTJ (luas dan kualitas tegakan) < 60% dari yang direncanakan.

BAIK

 Terdapat 4 (empat) jenis dengan luasan total 22.533 Ha, yaitu; kawasan lindung Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Koridor satwa/KPPS dan KKI (Ekosistem rawa).  Terdapat berita acara pelaksanaan realisasi penataan batas kawasan lindung (KKI) dengan penandaan sepanjang 30,5 Km, sehingga sesuai kewajiban menurut perkembangan blok tebangan sampai dengan tahun 2016, PT TTL telah melaksanakan penandaan pada kawasan lindung mencapai 100 %.  Berdasarkan penafsiran Mosaik citra terbaru, kondisi kawasan lindung sebagian besar > 80 % masih berpenutupan hutan (KPPN, KPPS dan KKI), sedangkan kondisi non hutan berada pada beberapa titik di kawasan lindung sempadan sungai.  Belum semua pihak megakui keberadaan kawasan lindung, terutama untuk masyarakat sekitar hutan.  Laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung telah terdokumentasi.

EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Provinsi Papua

8


No.


Nilai


BAIK

 PT. TTL masih memiliki SOP terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, yaitu :  Penanganan Kebakaran Hutan (No.17/SOPTTL/2011).  Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No.18/SOP-TTL/2011).  Tersedia sarana dan prasarana kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di lapangan dalam kondisi baik. Sarana prasarana tersebut selalu rutin di inventarisasi dan dilakukan pemeliharaan, seperti rekondisi atau penambahan papan himbauan kebakaran ataupun kelestarian hutan.  Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan sebanyak 5 orang dan personil tersebut belum mengikuti pelatihan sebagai satpamhut. pengamanan dibantu oleh 28 orang perwakilan dari marga.  kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan berupa upaya preventif, seperti pemasangan papan himbauan dan patrol dan upaya refresif seperti pemadaman kebakaran hutan.

3. 3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

SEDANG

 Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.  Terdapat sarana prasaranana untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, belum maksimal sesuai dengan ketentuan AMDAL.  Jumlah dan kualifikasi personal bagian lingkungan belum memadai.  Terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan lingkungan berupa vegetatif dan teknik sipil.  Kegiatan yang telah direalisasikan dalam upaya pemantauan adalah pengukuran besaran erosi dengan metoda stick ukur, pengukuran curah hujan dan pengukuran kualitas air sungai.  Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.

3. 4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka ( endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

BAIK

 Terdapat prosedur untuk kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi.  Telah melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna, namun belum mewakili seluruh areal.

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: 1. Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

BAIK

 SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.  Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan perencanaan.  Tidak terdapat gangguan terhadap flora dilindungi/endemik.

3. 2. Perlindungan dan pengamanan hutan

Provinsi Papua

9


No.

4.


Nilai


3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

SEDANG

 SOP tersedia dan telah memuat tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.  Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan perencanaan.  Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

4. 1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

 Tersedia secara lengkap dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.  Manajemen PT TTL memiliki SOP Bidang Kelola Sosial tahun 2011 yang jelas, lengkap dan legal serta belum ada revisi.  Terdapat bukti-bukti batas yang jelas antara areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat pada blok RKT 2015 dan RKT2016. Bukti-bukti diperlihatkan melalui keberadaan peta batas-batas marga blok RKT 2015 dan RKT 2016 serta Pernyataan Kepemilikan tanah adat dari Marga-Marga KusKus, Kura Kura, Buaya, Mindipko, Katinggo.  Terdapat dokumen persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja berupa pengesahan RKU periode 2011-2020, RKT 2015 dan RKT 2016, surat keterangan kepemilikan dusun/tanah adat pada RKT 2015 dan RKT 2016 dilampiri peta batas marga. Serta Surat Pernyataan Dukungan operasional PT. TTL a.n Moses Katinggo Marga Katinggo pemilik tanah adat pada RKT 2014 s/d 2017.

4. 2. Implementasi tanggung jawab sosial

BAIK

 Terdapat kelengkapan data dan informasi yang

SOSIAL

perusahaan sesuai dengan peraturan dan

menyangkut tanggung jawab sosial pemegang

perundangan yang berlaku.

izin sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan/berlaku terdapat pada RKU periode 2011-2020, RKT 2015 dan RKT 2016 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. Perda Gubernur Provinsi Papua Nomor 64 tahun 2012 tentang Standar Kompensasi hasil Hutan Kayu dan HHBK yang diambil diatas tanah adat masyarakat. Dokumen rencana kegiatan CSR PT TTL tahun 2015 dan 2016, bukti pembayaran kompensasi kayu produksi RKT 2015 produksi s/d Juli 2015.  Manajemen PT TTL memiliki SOP Bidang Kelola Sosial tahun 2011 yang jelas, lengkap dan legal serta belum ada revisi.

Provinsi Papua

10


No.


Nilai


 Terdapat bukti sosialisasi rencana kegiatan pengelolaan hutan berupa pertemuan di Camp Tunas dengan perwakilan Marga pemilik tanah adat pada RTK 2015 tanggal 22 Mei 2015 dan RKT 2016 tanggal 10 Desember 2015 dituangkan berupa Berita Acara Pertemuan Marga-Marga Pemilik Dusun/Tanah Adat dengan perusahaan untuk mengadakan kesepakatan kepemilikan tanah adat serta sosialisasi rencana kegiatan CSR tahun 2015 dan 2016.  Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat/implemenetasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, berupa Laporan Realisasi Kegiatan CSR PT TTL tahun 2015, BAP serah terima bantuan, Berita Acara Pembayaran fee kompensasi kayu produksi bulan Juli tahun 2015.  Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk sewa TPK Hutan seluas 1 ha sebesar Rp5.000.000/tahun. 4. 3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK

 Manajemen PT TTL memiliki SOP Bidang Kelola Sosial tahun 2011 yang jelas, lengkap dan legal serta belum ada revisi.  Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas dalam dokumen RKT 2015 dengan anggaran sebesar Rp226.168.500 dan Kelola Sosial RKT 2016 dengan anggaran Rp225.168.000, serta rencana Kegiatan CSR PT TTL tahun 2015 dan 2016 dengan program kegiatan peningkatan SDM melalui pendidikan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian, pengawasan, pembinaan oleh instansi terkait.  Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran seperti ternak ayam 50 ekor, penyuluhan/ pelatihan pertanian menetap (sawah) penyuluhan/pelatihan pertanian menetap (sawah).  Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam bentuk :Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan CSR tahun 2014, Copy

Provinsi Papua

11


No.


Nilai

Ringkasan Justifikasi bukti pembayaran PBB 2015 di Bank Mandiri Cabang Merauke tanggal 13 Oktober 2015, bukti setor iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari 2016 di BNI Asiki, Pembayaran Fee Kompensasi Kayu Produksi Juli 2015 kepada masyarakat.  Surat Manager HRD dan Personalia Korindo group kepada Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel Nomor:01/KA/PLY-ASK/PERS/I/ 2016 berisi data Tenaga Kerja 10 perusahaan a.l. PT. TTL periode Desember 2015 tanggal 18 Januari 2016 berjumlah 307 orang, 290 Laki-laki dan 17 Wanita, tenaga kerja lokal Papua ada 73 orang (24%).

4. 4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik

BAIK

yang handal

 PT. Tunas Timber Lestari memiliki pemetaan konflik yang pernah terjadi di kawasan konsesi dan matriks potensi konflik serta alternatif solusinya.  Terdapat SOP Bidang Kelola Sosial tahun 2011 yang jelas, lengkap dan legal dengan didukung pendanaan yang cukup dalam Rencana Kegiatan CSR PT TTL tahun 2014 dan tahun 2015.  Tersedia Tenaga Teknis PHPL bidang Kelola Sosial a.n. Jamian Rajagukguk.  Tersedia Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat/ Dusun pada RKT 2015 dan RKT 2016 serta Surat Pernyataan Dukungan operasional PT TTL a.n Moses Katinggo Marga Katinggo.  Tersedia dokumen kronologis konflik yang permah terjadi di areal IUPHHK-HA PT TTL periode 2012 s/d 2013.  Tahun 2014 dan 2015 terjadi konflik sosial di areal IUPHHK-HA PT. TTL, karena ada penolakan kegiatan penanaman SILIN mulai dari pembukaan jalur tanam sampai penanaman. Konfirmasi dengan manajemen PT. TTL telah dilaksanakan kesepakatan mengacu Perda Gubernur Papua No.64 Tahun 2012 mengenai fee kompensasi kayu bakar dan kesepakatan nilai fee kompensasi jalur penanaman. BAP penolakan dibuat oleh Manager TPTII dan Pengawas SILIN PT. TTL tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 17 Mei 2015 karena Tuan Dusun Pemilik hak ulayat menolak menandatangani Berita Acara.

4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

 Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan Korindo Group dengan PUK FPSI Kahutindo Korindo Group periode 2015 s/d 2017 dengan pengesahan Dinas Kependudukan,

Provinsi Papua

12


No.


Nilai

Ringkasan Justifikasi Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel Nomor:568/171/DKPTK/XI/2015 tanggal 26 November 2015 berlaku 21 Mei 2015 s/d 21 Mei 2017.  Surat Keputusan DPD K.SPSI/PU/Provinsi Papua Nomor:SK-17/DPD K.SPSI/PU/I/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kahutindo SPSI PT Korindo Group Asiki Boven Digoel periode 2015 s/d 2018.  Daftar Peraturan Ketenagakerjaan yang menjadi acuan manajemen PT. TTL Korindo grup 2015.  SK Gubernur Papua Nomor 188.4/420 tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2.435.000/bulan dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2016 sebesar Rp 2.568.000 (migas dan pertambangan emas dan tembaga), Rp2.520.000 (konstruksi) tanggal 30 November 2015.  Copy Kontrak Kerja Karyawan PT. TTL tahun 2015 dengan gaji pokok diatas Upah Minimum Provinsi Papua.  Surat Manager HRD dan Personalia Korindo group kepada Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel Nomor:01/KA/PLY-ASK/PERS/I/ 2016 berisi data Tenaga Kerja 10 perusahaan a.l. PT. TTL periode Desember 2015 tanggal 18 Januari 2016 berjumlah 307 orang, 290 Laki-laki dan 17 Wanita, tenaga kerja lokal Papua 73 orang (24%).  Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi (pencapaian pelaksanaan DIKLAT 300%, yakni 3 personil dari 1 persoinil yang direncanakan).  Acuan Standar jenjang Karir diatur pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan Korindo Grup (10 perusahaan) pada Bab V Hubungan Kerja, Bab VI Ketentuan Waktu dan Jam Kerja, Bab VIII Pengupahan, Bab XIII Peraturan dan Tata Tertib Kerja. Implementasi jenjang karir/mutasi 4 karyawan PT TTL tahun 2015. Belum tersedia SOP Jenjang karir PT TTL.  Tersedia fasilitas kesejahteraan karyawan PT TTL 2015 antara lain; mess, kantin/koperasi, Balai Pengobatan/Klinik, sarana ibadah, sarana olah raga, air bersih, listrik (genset), transportasi dan komunikasi radio SSB, semua dalam kondisi baik.

Provinsi Papua

13

ASERT - 324 RESUME PENILIKAN KINERJA PHPL Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 1

Kriteria/Indikator

Nilai


K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

2

Verifier

K2.1

a.

Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HT)

Memenuhi

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Tunas Timber Lestari yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 101/MenhutII/2009, tanggal 12 Maret 2009 Jo. No. SK.711/Menhut-II/2010 tanggal 27 Desember 2010 Kepada PT Tunas Timber Lestari diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas ± 214.935 Ha di Provinsi Papua dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun sejak 6 Februari 2009. Keputusan tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta dan sesuai dengan Peta Tata Guna Kesepakatan (TGHK) Provinsi Papua.

b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

Memenuhi

- Telah memenuhi kewajiban membayar IIUPHHK berdasarkan SPP nomor : S.270/VI-BIKPHH/2009 Tanggal 07 April 2009, Rp. 9.867.487.500,- untuk areal kerja seluas 214.935 hektar. - Tersedia bukti setor kepada Kas Negara atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK dengan Nomor Rekening 102-0004203870. PT. TTL telah melunasi IIUPHHK bukti surat pelunasan no. s.774/BIKPHH-1/2010.

c.

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

-

Tidak Dapat diverifikasi - karena pada areal kerja tidak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Provinsi Papua

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising

Memenuhi

- Memiliki dokumen RKUPHHK-HA Nomor: SK.98/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Agustus 2011, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 . - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dengan Nomor: KEP522.1/10961, tanggal 15 Desember 2014, - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA 2016 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, dengan Nomor: KEP522.1/5233, tanggal 21 Desember 2015, - Dokumen tersebut dilengkapi lampiran peta rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam

14


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

dan/ atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

Ringkasan Justifikasi hutan alam pada hutan produksi tahun 2015 dan tahun 2016 PT Tunas Timber Lestari, Provinsi Papua, dengan skala 1:50.000 yang disusun dan diketahui oleh Direktur Produksi, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

3

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

Memenuhi

- Di dalam blok RKT 2015 dan RKT 2016, terdapat alokasi kawasan yang tidak boleh ditebang dan seluruh lokasi areal kawasan lindung telah di tampilkan dalam peta RKT 2015 dan RKT 2016. - Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa pada areal tersebut telah dilakukan penandaan batas dan pemasangan papan nama.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi

- Hasil pemeriksaan pada Peta RKTUPHHKHA Tahun 2015 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 Skala 1 : 50.000 menunjukkan bahwa, pada peta tersebut terdapat : - Penandaan lokasi Blok dan Petak Tebang diberi tanda warna Merah. - Penandaan blok tebang menggunakan simbol Angka 2014, 2015, 2016 dan seterusnya. - Penandaan petak tebang menggunakan huruf dan simbol angka CC-40, CC-41, DD-41, DD-42 dan seterusnya. - Cap basah pada seluruh petak tebangan. - Tanda tangan oleh Direktur Produksi, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Memenuhi

- Dokumen RKU disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.98/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Agustus 2011, RKUPHHK disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh a.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Dalam penyusunannya, RKUPHHK disusun berdasarkan hasil IHMB yang

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Provinsi Papua

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

15


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dilaksanakan oleh oleh Ganis PHPL TC dan Ganis PHPL Canhut untuk kemudian mendapat pengesahan.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. 4

-

Tidak dapat diverifikasi - IUPHHK-HA PT BWL tidak melakukan pengelolaan pada hutan tanaman industri.

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.

Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Provinsi Papua

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

- Hasil pemeriksaan dokumen Tata Usaha Kayu (TUK), diketahui bahwa realisasi penebangan selama periode bulan Januari s.d. Desember 2015 untuk TPTI dan TPTII SILIN adalah sebanyak 61.984 batang dengan volume 113.100,20 m3 dengan 2.454 set LHP dan kayu limbah hasil dari TPTII dengan volume 1,211.47 m3 dalam 145 set LHP. Seluruh kayu bulat tersebut telah dibuatkan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) oleh petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) dan disahkan oleh Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan/P2LHP. - Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) PT Tunas Timber Lestari adalah An. Aspar, No. Reg. 00229-17/PKB-R/XXXII/12 sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Tunas Timber Lestari No.: 30/KPTS-TTL/2015, tanggal 12 Juli 2015, masa berlaku hingga tanggal 11 Juli 2018. - Selain itu LHP-KB tersebut juga telah disyahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) An. Lewi Kombong, No. Reg. 00163-17/WAS-PKBR/XXXII/12 dan Misbahudin, No. Reg. 00176-17/WAS-PKB-R/XXXII/12, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No: 522.3/239 tanggal 15 Januari 2015, masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2015. - Dari hasil uji petik pada kedua lokasi tersebut menunjukkan bahwa identitas yang tertera pada tunggak kayu (petak EE’43 dan petak FF’43 Blok RKT 2015 dan log tebangan petak FF’52, FF’53 dan petak EE’52 blok RKT 2016 di TPK Hutan ) tersebut dapat dilacak atau tertera pada dokumen tata usaha kayu (buku ukur dan dokumen LHP) yang telah dibuat dan disahkan oleh petugas dan pejabat yang berwenang.

16


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat

Memenuhi

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan PT Tunas Timber Lestari, menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dilengkapi lampiran DKB.

3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK RE bisa dilacak balak.

Memenuhi

- Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat yang diterapkan PT Tunas Timber Lestari, yaitu berupa pemasangan Label /Barcode SIPUHH On Line berwarna Kuning dan terdapat nomor pohon dengan cat berwarna putih

b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

- Berdasarkan hasil penelususan dokumen menunjukan bahwa PT Tunas Timber Lestari telah menerapkan identitas kayu secara konsisten, berupa pemberian barcode dan data hasil pengukuran di bontosnya, Identitas tersebut dapat dilacak dari buku ukur, dokumen LHP, serta SKSKB (DKB). - Hasil uji petik dilapangan menunjukan bahwa identitas kayu yang terdapat di TPK Hutan dapat dilacak balak hingga tunggak pohon. Hal tersebut membuktikan bahwa PT Tunas Timber Lestari memiliki sistem pengidentitasan kayu secara kosisten.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

- Terdapat arsip SKSKB dilengkapi lampiran DKB, untuk pengangkutan kayu dari TPK hutan ke TPK Antara Industri. Gambaran tumpukan kayu pada saat di TPK Hutan disajikan pada Lampiran Foto 3e-6, dan Lokasi TPK Hutan terdapat pada masingmasing kegiatan penebangan TPTI (TTL) dan TPTJ (TPTII/Silin). - Dokumen SKSKB terbitkan oleh petugas yang berwenang, yaitu Petugas Penerbit Surat Sah Kayu Bulat (P2SKSKB), Surat Keputusan Direktur PT Tunas Timber Lestari No. 01/PH/PTK/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, atas nama Sdr. Didik Imam Basuki, No. Reg. 00045-17/PKBR/XXXII/12.

3.1.4.

Provinsi Papua

17


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi - Terdapat laporan rekapitulasi pemeriksaan hasil hutan yang dibuat setiap bulan oleh P2SKSKB, dan diserahkan/dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Di laporan tersebut menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan blanko SKSKB, dan laporan pemeriksaan kayu bulat. Dari verifikasi dokumen bulan Januari s/d desember 2015, terdapat pemakaian dokumen sebanyak 2.599 set

5

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

- Terdapat kewajiban pembayaran terhadap DR dan PSDH, diketahui bahwa seluruh log hasil pemanenan selama periode Januari s.d Desember 2015 (61.984 batang dengan volume 114.642,67 m3) telah dibuatkan laporan hasil pemanenan (LHP) dan SPP PSDH dan DR . - Dokumen SPP DR dan PSDH tersebut diterbitkan oleh Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Rebisasi (DR) Atas nama Tarmudi, S.Hut (NIP. 19760404 200909 1 001).

b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH

Memenuhi

- Bukti setor PSDH dan DR periode Januari s/d Desember 2015 yang ditransfer ke Rekening Bendaharawan Penerima Setoran PSDH dan DR pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102-000-4204001 (Rp) dan 102-000-4819717 (US $). Hal ini terbukti adanya kesesuaian antara Nilai SPP PSDH untuk TPTI adalah Rp. 3.762.742.860,- dan TPTII (Silin) adalah Rp. 1.848.888.524,-, serta untuk SPP DR yang telah dibayarkan untuk TPTI adalah US $ 920,555.39 dan TPTII (Silin) adalah US $ 440,307.51 Dalam bukti setor periode terahir Desember 2015 tertera tanggal penyetoran adalah pada tanggal 8 Desember 2015.

Me men uhi

- Terdapat bukti kesesuaian pembayaran PSDH dengan harga patokan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2014, mengenai Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, serta Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Provinsi Papua

18


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT

Memenuhi

- Tidak dapat diverifikasi, PT Tunas Timber Lestari tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

3.3.2.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi

- Tidak dapat diverifikasi, PT Tunas Timber Lestari tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.

Memenuhi

- Pemberian tanda V legal dalam bentuk label V legal telah dilakukan pada semua hasil penebangan (KB dan KBS) untuk RKT 2015 dan 2016.

3.4. Pemenuhan Tanda V Legal 3.4.1. Implemetasi Tanda V Legal

7

Tanda V Legal telah di bubuhkan sesuai ketentuan

K4.1

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1.

Pemegang izin telah

Dokumen

memiliki Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

diketahui PT Tunas Timber Lestari telah

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL

memiliki dokumen lingkungan (AMDAL)

Memenuhi

- Berdasarkan hasil telaah dokumen

UPL meliputi Analisa

yang telah mendapatkan persetujuan atau

Dampak Lingkungan

pengesahan dari Badan Pengelola

(ANDAL), Rencana

Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua,

Kelola Lingkungan

Nomor 94/DJ-VI/AMDAL/1995, pada

(RKL), dan Rencana

tanggal 12 Mei 1995.

Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 4.1.2.

Pemegang izin memiliki laporan

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

- PT Tunas Timber Lestari telah menyusun pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan

pelaksanaan RKL

pemantauan lingkungan berupa dokumen

dan RPL yang

laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan

menunjukkan

(RKL) dan Rencana Pemantauan

penerapan tindakan

Lingkungan (RPL) Semester I Tahun 2015

untuk mengatasi

dan Semester II tahun 2015. Penyusunan

dampak lingkungan

dokumen tersebut sudah mengacu pada

dan menyediakan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan

manfaat sosial.

Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Provinsi Papua

19


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

b. Bukti pelaksanaan

Memenuhi

- Bukti pengelolaan dampak penting pada

pengelolaan dan

masing-masing aspek diantaranya:

pemantauan

- Peningkatan laju erosi.

dampak penting

- Peningkatan laju

aspek fisik-kimia,

- Penurunan kelestarian jenis komersil,

biologi dan sosial

- Kekayaan keanekaragaman jenis dan habitat, dengan melakukan - Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha - Peningkatan sarana perhubungan - Hak ulayat dalam parameter kompensasi penyelenggaraan bina desa - Peran masyarakat terhadap IUPHHK dan lingkungan - Bukti pemantauan dampak penting pada masing-masing aspek diantaranya: - Pengukuran dan pemantauan di lapangan dengan pembuatan SME (Stasiun Monitoring Erosi) pada blok RKT 2011 dan 2013. - Analisis vegetasi di lokasi KPPN (petak FF.53, FF.54, FF.55, Y.56, Z.56, AF.59) dengan periode 1 tahun sekali. - Analisa satwa liar di lokasi KPPS (petak DD”64, EE”64, FF”63, FF”64, GG”64, HH”63, II”61, II”62) dengan periode 1 tahun sekali. - Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penerimaan tenaga kerja lokal tahun 2016 sebesar 73 orang dari jumlah total karyawan 307 orang atau sekitar 23,8%, fee kompensasi yang diterima pemilik ulayat (sampai dengan Juli 2015 penerimaan fee kompensasi adalah Rp. 347.385.500,-), pemberian bea siswa dan honor, terbukanya akses masyarakat melalui pembukaan jalan dan lain-lain. - Berdasarkan laporan kegiatan perlindungan dan pengamanan tahun kegiatan 2015, tindakan preventif masih dilakukan seperti; penyediaan regu DAMKARHUT, penyediaan/pemeliharaan sarana pengamanan, patroli pengamanan terhadap jenis gangguan kebakaran hutan, perambahan hutan dan perncurian kayu .

Provinsi Papua

20


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K.5.1

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1

Prosedur dan mplementasi K3

a. Implementasi

Memenuhi

prosedur K3

- Telah memiliki prosedur K3 yang tertuang dalam prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). - PT TTL tergabung dalam organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Korindo Group Asiki. Terdapat surat keputusan No. SK. 01/PT.TTL/P2K3/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Tunas Timber Lestari Camp Tunas . - Implementasi K3 antara lain dalam bentuk sosialisasi K3 ke karyawan, pemasangan papan pengumuman, papan peringatan dan penyediaan peralatan K3. Selain itu untuk mendukung kerja P2K3 dibentuk Tim P2K3 yang terdiri dari : (1) Tim Damkar, (2) Tim Pengendali Bahaya dan Resiko, (3) Tim P3K, (4) Tim Evakuasi dan Emergency, dan (5) Tim Investigasi dan Transportasi

b. Ketersediaan

Memenuhi

peralatan K3

- Tersedia Peralatan K3 antara lain Apar, Sarung tangan karet, helm, kelambu, jas hujan, matras, kacamata pengaman, tali pengikat (sling), pelampung, safety shoes, masker, peralatan K3 dan obat-obatan yang terdapat di setiap camp tunas dan camp silin. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa peralatan yang terdapat di gudang logistik masih berfungsi dengan baik

c. Catatan kecelakaan

Memenuhi

kerja

- Tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja secara periodik dan selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan / Nihil (Zero Accident).

9

K.5.2

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1

Kebebasan

Ada serikat pekerja

Memenuhi

- PT TTL memiliki Serikat Pekerja yang

berserikat bagi

atau kebijakan

tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja

pekerja

perusahaan

Seluruh Indonesia (FSPSI) Korindo Group

yang

Papua. Diketahui terdapat Surat

membolehkan

Keputusan DPD K.SPSI/PU/Provinsi Papua

untuk

Nomor:SK-17/DPD K.SPSI/PU/I/ 2015

membentuk

tanggal 15 Januari 2015 tentang

atau terlibat

Komposisi dan Personalia Pengurus Unit

dalam kegiatan

Kerja Federasi Serikat Pekerja Kahutindo

serikat pekerja

SPSI PT Korindo Group Asiki Boven Digoel periode 2015 s/d 2018.

Provinsi Papua

21


Kriteria/Indikator 5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja

Verifier

Nilai


Ketersediaan Dokumen

Memenuhi

- PT TTL telah memiliki dokumen Perjanjian

KKB atau PP

Kerja Bersama PKB yang telah disahkan

Bersama (KKB)

oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga

atau Peraturan

Kerja Kabupaten Boven Digoel Nomor

Perusahaan (PP)

KEP/568/171/DKTK/2015, tanggal 26 Nopember 2015 berlaku sampai dengan 21 Mei 2017.

5.2.3

Perusahaan tidak

Tidak ada pekerja yang

Memenuhi

- Terdapat tenaga kerja/karyawan yang

mempekerjakan

masih di bawah

masih di bawah umur atas nama Rano

anak di bawah

umur

Yusam Tandi yang lahir pada tanggal 17

umur

Mei 1998, posisi jabatan sebagai Mekanik, namun keberadaan karyawan tersebut telah memperoleh ijin dari orang tuanya berdasarkan surat peryataan dari perusahaan

Bogor, Maret 2016 LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad Direktur

Provinsi Papua

22

Yxarv. Telpon , ; Fax :

Recommend Documents