Yxaal. I. Nama Kelompok IUIPHHK : Jenis Produk : Kapasitas : Alamat : II. Hasil Audit. Telpon , ; Fax :

PT, AYAMARU SERTI FI KASI

KOTPLEK RUKO BRAJA iIUSTIKA B-l'1, Lantai

{

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA Telp. : 0251-833351 3, 833351 5 Fax. 0251-8333593

ASERT. 325

Yxaal LPPHPL.OOItON

LVLK.O 11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEIAIGANAAN AUDIT SERTIFIIGSI VERIFIIGSI EGALITAS I(AYI.I KELOMPOK IUIPHHK pada Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok IUIPHHK oleh LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :

I.

Nama Kelompok Jenis

IUIPHHK

Produk Kapasitas Alamat

II.

: : :

:

Hasil Audit

BUMI LESTARI Kayu Gergajian < 6.000 M3ffahun Jl. Labuan Km 14 Kp Kebon Kaju RT 01/ RW 01 Desa Parigi Kecamatan Saketi, Pandeglang 42273 Kelohpok IUIPHHK BUMI LESTARI "Tidak Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan 'TIDAK LULUS" Verifi kasi Legalitas Kayu.

Demiklan pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang.keberatan itas nasii k6putusan pelaksanaan audit sertifikasi verifikasi Legalitas Kayu ini, dapat: menyampaikan keluhan secara teftulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustlka B-11, Jl. Dr' Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected]'id abp.certifi [email protected]. id www.avamarusertifikasi'co.id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, November 2015 Di

Ir. Akhmad

kyanan Sertifikasi

:

P€ngclolaan Hutan Produksi Lcsrari (PHPL)

Veritikasi Legalitas Kal1l (VLK)

Em.ll: aslrt@ayamarus€rtillk si.co.id

\llltdE:

wwu.ayamarusertlfik si.co.id

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

ASERT - 324

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK BUMI LESTARI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012 c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. Direktur f. Standar

g. Tim Audit h. Pengambil Keputusan (2)

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor BaratINDONESIA : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id : Ir. Akhmad : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VIBPPHH/2015, Lampiran 2.6. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6000 M3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ Rp 500.000.000,- dan Perdirjen No. P.13/VIBPPHH/2014. : 1. Husni Thamrin, S. Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Roch Diardjo (Auditor) : Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Alamat Sekretariat c. Nomor Telepon/Faks/E-mail - Telepon - Faximile

: Kelompok IUIPHHK Bumi Lestari : Kabupaten Pandeglang, Banten. : HP. 0812 9459 970 :-

d. Daftar Anggota Kelompok IUIPHHK Bumi Lestari :

Provinsi Banten

1

ASERT - 324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No 1 2 3

Nama Anggota PD. Alam Lestari PD. Dian Putra PD. Zarot

4

PD. Tiara Cipta Abadi

5

PD. ArKarya

6

PD. Bysya

7

PD. Rival Abadi

(3)

Alamat Kp.Cimalati, Ds.Pasir Eurih Kec. Cisata Pandeglang Kp. Cipacung Kel. Saruni Kec. Majasari Pandeglang Kp. Saruni Kel. Saruni Kec. Majasari Pandeglang Kp. Cikoneng Ds. Palurahan Kec. Kaduhejo Pandeglang Kp. Ciekek Melati Kel. Karaton Kec. Pandeglang Pandelang Kp. Kebon Pedes Ds. Sindanghayu Kec. Saketi Pandeglang Jl. Mandalawangi Ds. Cikoneng Kec. Mandalawangi Pandeglang

No. SK IUIPHHK 522/131.28/KPTS/ Hutbun.5/2008 522/131.8/KPTS/ Hutbun.5/2008 522/131.16/KPTS/ Hutbun.5/2008 522/131.27/KPTS/ Hutbun.5/2008

Jenis Produksi Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian Kayu Gergajian

Kapasitas Produksi 1.200

Penggergajian

1.800

Penggergajian

1.800

Penggergajian

2.000

Penggergajian

522/131.18/KPTS/ Hutbun.5/2008

Kayu Gergajian

1.800

Penggergajian

522/131.22/KPTS/ Hutbun.5/2008

Kayu Gergajian

1.800

Penggergajian

522/131.23/KPTS/ Hutbun.5/2008

Kayu Gergajian

2.000

Penggergajian

Keterangan

Ringkasan Tahapan

No.

Tahapan

1.

Pertemuan Pembukaan

Ruang Pertemuan Sekretariat Kelompok IUIPHHK Bumi Lestari Tanggal 29 September 2015

 Perkenalan Tim Auditor PT. Ayamaru Sertifikasi dengan personil Kelompok IUIPHHK Bumi Lestari.  Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK  Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita acara verifikasi legalitas kayu.  Penandatanganan berita acara “Pertemuan Pembukaan”

2.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 30 September -3 Oktober 2015

 Verifikasi dokumen dan wawancara  Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3.

Pertemuan Penutup

PD. Tiara Cipta Abadi Tanggal 7 Oktober 2015

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee  Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara “Pertemuan Penutup”.

4.

Pengambilan Keputusan

Bogor, 15 Oktober 2015

 Direkomendasikan “TIDAK LULUS” dan tidak dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

Provinsi Banten

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

2

ASERT - 324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

(4)

Resume Hasil Penilaian

Anggota Kelompok IUIPHHK BUMI LESTARI NO. 1

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan kegiatan di lapangan, bahwa Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang merupakan perusahaan perorangan dimana pengelolaan dilakukan oleh pemilik perusahaan masing-masing. Terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemilik perusahaan.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan antara data-data dalam dokumen SIUP dan Kegiatan Usaha adalah Hasil Hutan Kayu Olahan Gergajian sesuai dengan Ijin Usaha Industri Primer (IUIPPHK). SIUP sudah habis masa berlaku dan terdapat bukti perpanjangan masa berlaku SIUP pada PD. Alam Lestari. Sedangkan untuk PD. Zarot, PD. Tiara Cipta Abadi dan PD. Dian Putra sedang dalam proses untuk melakukan pengajuan perpanjangan SIUP.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan bahwa Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang, masih berlaku dan sesuai dengan alamat dan lokasi usaha bidang penggergajian kayu. Sedangkan ijin HO PD. Alam Lestari sudah habis masa berlakunya dan terdapat bukti perpanjangan.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan data di lapangan menunjukkan bahwa dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada PD. Zarot masih berlaku sampai dengan tanggal 23-7- 2017. PD. Alam Lestari memiliki TDP yang telah habis masa berlaku dan sudah terdapat bukti perpanjangan. Sedangkan untuk PD. Dian Putra memiliki TDP yang telah habis masa berlakunya dan masih dalam proses

Provinsi Banten

3


ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI untuk pengajuan perpanjangan. Sedangkan PD. Tiara Cipta Abadi masih mempersiapkan untuk balik nama kepemilikan. TDP dari anggota dari kelompok IPPHK Bumi Lestari yang diverifikasi telah sesuai dengan kegiatan usaha pokok yaitu Penggergajian Kayu.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahwa 9 digit awal nomor NPWP yang digunakan oleh 4 anggota sampel Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang adalah tidak bisa dibandingkan kesesuaiannya dengan nomor NPWP yang terdapat pada dokumen TDP dan IUIPPHK, hal ini dikarenakan nomor NPWP tidak dicantumkan dalam dokumen TDP dan IUIPPHK. Nomor NPWP masih dalam proses dicantumkan dalam TDP dan dokumen lain pada perpanjangan dokumen yang telah habis masa berlakunya.

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Tidak Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan serta wawancara, bahwa anggota kelompok IPPHK BUMI LESTARI belum memiliki dokumen UKL-UPL/ SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara dan belum ada bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan serta wawancara, bahwa bentuk pengelolaan izin IUIPPHK adalah merupakan penggergajian kayu. Hal tersebut sesuai dengan bidang usaha kegiatan IUIPPHK yaitu Penggergajian Kayu. Izin unit usaha yang tergabung dalam kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizianan Terpadu Maka dapat dinyatakan bahwa IUIPPHK diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan jenis usahanya serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan kegiatan di lapangan, RPBBI tahun 2015 bahwa data-data di dalam penyusunan RPBBI telah sesuai diantaranya adalah sumber bahan baku berasal dari izin lainnya yang sah, yang berasal dari

Provinsi Banten

4

ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Hutan Tanaman Rakyat dan sesuai dengan dokumen Nota Angkutan. Dokumen RPBBI telah disampaikan secara manual kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa RPBBI telah dilaporkan ke instansi berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan terakhir.

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) K1.2.

Tidak diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak ekspor kayu

Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Tidak diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak impor kayu

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importer Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir K1.3.

Tidak diverifikasi


Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

2

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa dokumen pembentukan kelompok dibuat bersama dengan kesepakatan-kesepakatan yang terdiri dari 4 (empat) ketentuan. Dokumen ditandatangani bersama di atas kertas dengan stempel perusahaan anggota. Pembentukan kelompok telah melalui prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor : 13/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Berkelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1.

Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli..

Provinsi Banten

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan bahwa penerimaan kayu bulat periode bulan Juni – Agustus 2015 telah

5


ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI dilengkapi dengan dokumen jual beli yang meliputi DKP, Nota Agkutan dan Tanda Serah Terima kayu bulat. Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang seluruhnya berasal dari Hutan Tanaman Rakyat sesuai dengan tujuan pengirimannya dalam dokumen Nota Angkutan. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku.

b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu periode bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2015 bahwa seluruh penerimaan telah disertai dengan dokumen angkutan hutan yang sah. Berdasarkan uji petik dokumen telah dilakukan serah terima dan dilakukan pemeriksaan serta dokumen telah ditandatangani pengirim dan penerima kayu bulat. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat sesuai dengan dokumen angkutan yang sah.

Tidak Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Nota Angkutan serta daftar penerimaan log tahun 2015 pada 4 anggota Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan hutan yang sah, yang dibuktikan bahwa dokumen Nota Angkutan telah diterima dan diperiksa oleh Petugas Ganis PHPL. Berdasarkan uji petik dokumen tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat sesuai dengan dokumen angkutan yang sah. Terdapat kartu tenaga teknis yang masih berlaku dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara maka tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan. Hal tersebut dikarenakan pada saat audit berlangsung tidak diperoleh dokumen jual

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Provinsi Banten

6


ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI beli yang mencantumkan hasil pengukuran, sehingga tidak ada pembanding antara pengukuran uji petik dan hasil pengukuran pada dokumen jual beli. Volume kayu yang dibeli merupakan volume taksiran lapangan di hutan rakyat pada saat kayu/pohon masih berdiri. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak sesuai dengan perolehan bahan baku di dalam LMKB. Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hasil lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak Diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak Diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak menggunakan kayu limbah

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan data bahwa seluruh pemasok menggunakan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan (NA) yang dilengkapi dengan DKP. IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang telah membuat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah menunjuk personil/karyawannya sebagai petugas pengecekan DKP.

h. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara diperoleh informasi bahwa dalam penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2015 seluruh kebutuhan bahan baku kayu bulat disuplai dari Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Hak. Berdasarkan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan telah dilampiri sumber bahan baku yang berasal dari bukti kepemilikan Leter C yang menerbitkan DKP dari Hutan Hak. Maka dapat dinyatakan bahwa RPBBI terakhir yang disusun telah didudukung oleh dokumen sumber bahan baku.

Provinsi Banten

7

ASERT - 324


NO.


NILAI


2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diverifikasi


b. Bill of Lading (B/L).

Tidak Diverifikasi


c. Packing List (P/L).

Tidak Diverifikasi


d. Invoice

Tidak Diverifikasi


e. Deklarasi impor

Tidak Diverifikasi


f. Rekomendasi impor

Tidak Diverifikasi


g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diverifikasi


h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diverifikasi


i. Bukti penggunaan kayu impor

Tidak Diverifikasi


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

b. Laporan produksi hasil olahan

Provinsi Banten

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang telah menerapkan pencatatan pada proses produksi yang dapat menjamin keterlacakan asal usul kayu. Tally sheet penggunaan bahan baku tersedia dan dapat memberikan informasi asal bahan baku. Uji petik terhadap sample dokumen tally sheet dan laporan penggunaan bahan baku dapat ditelusuri sampai dengan dokumen angkutan yang dapat menunjukkan asal kayu.

Tidak Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan bahwa laporan hasil produksi tidak sesuai dengan perolehan yang terdapat pada LMHHOK yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Analisa pada Laporan Mutasi Kayu serta hasil wawancara dengan petugas tally penggunaan bahan baku dan tally hasil produksi diperoleh informasi bahwa proses produksi dilakukan mulai dari proses pembelahan log. Sebelum log dilakukan pembelahan, log diukur ulang dan dicatat. Hasil pencatatan ini merupakan data untuk pengurangan pada laporan LMKB.

8


ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Sedangkan penghitungan perolehan kayu olahan dalam LMHHOK dihitung berdasarkan pada hasil tally sheet pencatatan hasil produksi. Analisa perhitungan periode Juni sampai dengan Agustus 2015 pada tabel diatas diperoleh angka rendemen output/input berdasarkan Perdirjen BPH no. P.13/VIBPPHH/2009 tentang rendemen kayu olahan industri primer hasil hutan kayu bahwa untuk kayu bulat diameter kecil hutan tanaman termasuk sengon yang menghasilkan kayu gergajian hasil rendemennya berada pada interval 61-77 % sehingga dinilai terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang merupakan unit usaha yang memproduksi kayu olahan gergajian dengan bahan baku kayu bulat dan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan. Dari realisasi yang diproduksi selama periode Juni s.d. Agustus 2015, hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi kayu gergajian seperti yang terdapat dalam IUIPPHK yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Realisasi produksi yang dicapai merupakan produk sendiri IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak Diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak menggunakan kayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK.

Tidak Memenuhi

Dokumen LMKB dan LMHHOK menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara dokumen LMKB yang dilaporkan kepada instansi terkait dengan dokumen pendukung yaitu : dokumen Angkutan hasil hutan (Nota Angkutan) dan terdapat ketidak sesuaian antara dokumen LMHHOK dengan hasil produksi. Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen Angkutan Hasil Hutan, LMKB, LMHHOK dan FA-KO 4 anggota Kelompok IUIPHHK IPPHK BUMI LESTARI yang diverifikasi diperoleh hasil yaitu ;  Data pada kolom perolehan kayu laporan LMKB tidak sesuai dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima dan kolom pengurangannya

Provinsi Banten

9

ASERT - 324


NO.


NILAI




telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku (log input). Data kolom perolehan kayu olahan pada LMHHOK tidak sesuai dengan hasil produksi dan kolom pengurangan sesuai dengan dokumen pengiriman berdasarkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) pada periode yang sama. Dengan demikian bahwa dokumen LMKB dan LMKHHOK sebagian datanya tidak sesuai dengan data pendukungnya.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

3

a. Dokumen S-LK atau DKP

Tidak Diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak menggunakan jasa

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak Diverifikasi


c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak Diverifikasi


d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diverifikasi


e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Tidak Diverifikasi


P3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1.

Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Provinsi Banten

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Kelompok IPPHK BUMI LESTARI memiliki dokumen penjualan/ pemindah tanganan kayu olahan jenis rimba campuran dan sengon/ albasia selama 3 bulan terakhir (Juni, Juli, agustus tahun 2015) tujuan domestik/lokal, berupa FAKO secara lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen Angkutan FAKO yang diterbitkan oleh IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang adalah legal dengan penerbit FAKO yang sah berdasarkan surat keputusan dari pimpinan

10

ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI perusahaan. Dengan demikian seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak Diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak ekspor kayu olahan

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Tidak Diverifikasi


c. Packing list (P/L)

Tidak Diverifikasi


d. Invoice

Tidak Diverifikasi


e. Bill of Lading (B/L)

Tidak Diverifikasi


f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak Diverifikasi


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak Diverifikasi


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak Diverifikasi


i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Tidak Diverifikasi


K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 4

Tidak Diverifikasi

Kelompok IUIPPHK IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang belum bersertifikat S-LK

P4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1.

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1.

Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Provinsi Banten

Tidak Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan bahwa kelompok Bumi Lestari :  Tidak memiliki Prosedur K3  Terdapat Surat Penunjukkan P2K3

11


ASERT - 324


NO.


NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI pada PD Alam Lestari, PD Zarot, sedangkan PD Tiara Cipta Abadi dan PD Dian Putra tidak ada.

b. Implementasi K3

c. Catatan kecelakaan kerja

K.4.2.

Tidak Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen dan lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3. Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 di lingkup kerja kelompok Bumi Lestari. Hasil pemeriksaan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan masih berfungsi dengan baik. Jumlah dan jenis peralatan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Peralatan K3 dibagikan secara periodik sesuai kebutuhan dan masa pakai yang telah ditentukan. Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai dan terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) . Sedangkan ketersediaan Jalur Evakuasi di 4 anggota kelompok yang diverifikasi belum ada.

Memenuhi

Berdasarkan hasil kajian dokumen dan verifikasi lapangan melalui wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa tersedia prosedur catatan kecelakaan kerja. Laporan/Catatan kecelakaan kerja, untuk 4 anggota kelompok yang diverifikasi telah dibuat dan selama 3 bulan periode berjalan tidak ada kecelakaan kerja/NIHIL. Berdasarkan verifikasi lapangan melalui wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa Upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dengan obat-obatan yang telah tersedia di perusahaan sebagai pertolongan pertama pada korban kecelakaan.

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Provinsi Banten

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kelompok Bumi Lestari telah memberikan hak hak pekerja untuk berserikat melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh masing- masing anggota kelompok kepada pekerjanya. Dari hasil wawancara terhadap pekerja, didapatkan hasil bahwa sampai dengan saat ini, belum terbentuk serikat pekerja dikarenakan belum adanya pekerja yang mau menjadi pengurus serikat pekerja.

12

ASERT - 324


NO.


NILAI


Memenuhi

PD Alam lestari, PD Zarot, PD Tiara Cipta Abadi dan PD Dian Putra telah membuat Kesepakatan kerja Bersama dengan pekerja, dimana di dalam KKB tersebut di atur besarnya upah dan jam kerjanya.

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan menunjukkan IPPHK BUMI LESTARI Kab. Pandeglang tidak mempekerjakan karyawan anak-anak atau di bawah umur. Dari daftar karyawan dan dibuktikan dengan KTP 4 anggota kelompok Bumi Lestari tersebut, terdapat 12 pekerja, dimana pekerja termuda bernama Egit Sarpiana yang lahir pada tahun 1995, pada saat ini berusia 20 tahun.

Bogor, Oktober 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi ttd Ir. Akhmad Direktur

Provinsi Banten

13

Yxaal. I. Nama Kelompok IUIPHHK : Jenis Produk : Kapasitas : Alamat : II. Hasil Audit. Telpon , ; Fax :

Recommend Documents