Yxnnr. f. Pelaksanaan. Telpon , ; Fax :

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai

J

I

Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT

-

325.Rev.3

Yxnnr LPPHPL.OOlION

Telp. 0251-83335'13, 8333515 Fax. 0251-8333593

LVLK.O1l.IDN

PENGUMUMAN HASIL pELAt(sANAAN AUDrT PENTUKAN KE-3 (KE[GA) SERIIFIIGST PENILAIAN KINER A PENGEIOI-AAN HUTAN PRODUI(ST TESIARI (pHpL)

Nomor : 053/A-SERT/I/2017 LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan

(Ketiga) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap

a. b.

c.

Nama Auditee

f.

:

IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA SK, 987/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 19999 ADD SK. 2TlKpts-Ilzlll tanggal 09 Februari 2001

Nomor izin

Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Jl. G. Obos No.88 Palangkaraya Kalimantan Tengah + 42.380 Hektar 1 s/d 13 Desember 2016

Lokasi Site

d. Alamat e. Luas

audit Penilikan Ke-3

Kantor

Pelaksanaan

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2013 direvisi dengan nomor : SPHPL.23IA-SERT/LPPH PL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 September 2018, dengan status "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected] [email protected] Website .a ama rusertifl kasi. .id

Telpon Fax Email

: : :

Bogor, 23 Januari 2017 LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Senifikasi

:

Pengelolaan Hutan Produksi f-eslari (PHPL) Verifikasi Legalitas Kalr (VLK)

€mail: asert@ayamaarsertif ikasa.60.id

w.bs-rt!: www.ayamarusertiflkasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

XOTPLEK RUKO

BRAJA USTIKA B-ll, Lantal I

ASERT.323.RCV.3

vt
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

LPPHPL.Ml.IDN

0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

LVLK.O11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 69/ASERT'PHPL/Kpts/Pnlk/U2017 Tentang HASTL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (tUpnxk-Ha) pi. eantrO PUTRA YANG BERLOKASI Ol KABUPATEN MURUNG RAYA DAN xaeuparEH BARtro UrARA PRovlNsl KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR: SK. 987/KPTS'vl/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 AOD NOMOR : SK. 27IKPTS'1U2001 TANGGAL 09 FEBRUARI 2001 SELUAS t 42.380 HEKTAR

'

1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Barito Putra pada tanggal 10 September 20'13 telah

l\4en imba ng

mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor: 23IA-SERT-PHPL/|X/2013 dan pada tanggal 7 Oktober 2015 direvisi dengan Nomor; 23. Rev.1/A-SERT-PH PL/IX/2013 masa berlaku sampai dengan 9 September 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAIK"; 2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 3O/MenLHK/Setjen lPHPl.3l3lZ0l6 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi pemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3 4.

Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT Barito Puta telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (Kedua) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor '133/ASERT-BP/Xl/2016 tanggal 14 November 2016; Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar dan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasai Legalitas Kayu;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Barito

Putra

dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Huian Produksi Lestari dengan nrlai akhir kineria berpredikat "BAIK" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu konsisten "MEMENUHI"; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketga) dan revisi Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT. Barito Putra.

Me ng

rn

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-oo1lDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 1 1/MenhurlV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ; SK.6067/Menh ut-lV/BPPH H/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan tembaga verifikasi Legahtas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan verifikasl

9at

lndependen (LP&Vl)l

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

3. Peraturan

4. 5.

6.

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HAI Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P 14lPHPLtSETt4t2O16 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalrtas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; :

:

Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor p.14ipH pL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

:

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Tanggal 'l Juni 2016

Layanan Sertifikasi

:

Hal 1 dati 2

Itnal: as.n@ayemarus€rtifi lasl.co.ld

\t.Llt

:

wwwayimarusertlfl l€si.co.id

ASERT

-

323.Rev.3

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian KinerJa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

- Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Proses Dan Jasa, Produk, Sertifikasi 9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Mana.iemen Mutui 8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAN4ARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 (KENG| DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK.HA PT. BARITO PUTRA.

KESATU

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HA PT. Barito Putra direvisi dengan nomor:SPHPL.23IASERT/ LPPHPL-00'1IDN masa berlaku 10 September 20'13 s/d I September 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

KEDUA

Penilikan Ke-4 (Keempat) dilaksanakan pada tahun 2017, mengacu pada Standar Can Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksa Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Peniltkan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Barito Putra.

KEEIMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanqqa

l.

LPP

Bogor 23 Januari 2017

T. AYAMARU SERTIFIKCSI

lr

Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; Direktur t,saha Hutan Produksi,

'1

2.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal2 dati 2

SERTIFIKAT PHPL

V t$t

Komite Akreditasi Nasional LPPHPL.OOI-ID}I

Berlaku hingga : I September 2018

No : SPHPL.23lASERT/LPPHPL-001-lDN Tanggal Penotapan : 10 September 2013 Tanggal Perubahan : 23 Januarl 2017

Diberikan kepada

:

PT: BARITO PUTERA SK IUPHHK-HA SK ADDENDUM Luas & Lokasi Alamat Kantor

: Nomor: 987/Kpts-Vl/1999, Tanggal 14 Oktobor 1999 I Nomor: 27lKPTS-ll/2001, Tanggal9 Pebruari 2001 : r 42.380 Hektar - Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara, Provinsi : Jl. G.Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah

Telepon/Fax : (0536) 3225431

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK" s€suai dongan

;

Peraturan Menterl Llngkungan Hldup dan Kshutanan Ropubllk lndonesia Nomor: P.30/MsnLHK,/Setjen/PHPL'3/3/2015 _ .. tsntang penltaian Klnerja Pengololaan liutaiProdukal Lestarl dan Veriflkasl Legalltas Kayu Pada Psmogang lzln, Hak Pongololaan atau Pada Hutsn Hak Lamptran .1.r, Lamplran 2.1 dan Lamplr.n 3.1 Psraturrn Dir€Kur Jend€ral Pengelolaan Hutan Produlal L6tarl Nomor : P t4lPHPUSET/ill2016 tsntang Standar dan Podoman Pelaksanaan Ponllalan Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi L$tarl (PHPL) dan Voriflkasl Legalitas Kayu (VLK)

mad Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Or. Sumeru RT/RW 002001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sortitikat tni tidak boleh direoroduksi sebagian, kocuali secara keseluruhan dengan izin tedulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

,','4,, 'S1f'

LEMBAGA pENtLAt

HUTAN pRoDUKSt LESTART

'ENGEL.LAAN pr.lvaMARUSERrlFlKASl

y.l$N

ASERT 324. Rev.3

KomileAtu ed i la s i l,l a sion a I LPPHPL. O()I]DN

RESUME HASIL PENILTKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT BARITO PUTRA KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARTTO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1)

Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPI)

a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: : :

d.

:

Telp.0251-8333513,0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Ema il : a*rt@ayamarusertifi kasi.co'id lUebsite : wv'm.ayamarusertifi kasi.co.id

: :

Ir. Akhmad

Nomor Telepon/Faks/E-mail

e. Direktur f. Standar

PT. Ayamaru Sertfikasi LPPHPL-001{DN, tanggal 2 September 2010 Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.3O/MenLHK/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/412016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PAdA IUPHHK-HA.

3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.t4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu PAdA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,

dan Hak Pengelolaan. 4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPUSEf 1412016 tanggal29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Tangqal 1 luni 2016

Halaman

I

dari 27

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

v.l$N

ASERT-324. Rev.3

Ko n iteAk red ita s i N a s'n n a I


LPPHPL. (){ll.IDN

5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lPHPLlSErl4l20t6 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

g.

(2)

Tlm Audit

a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) b) Dadan Darmawan S.Hut. (Auditor VLK) c) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi) d) Sunanvan S.Hut. (Auditor Ekologi) e) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

Identitas Pemegang Izin

a,

Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

b.

Nomor &Tanggal SK

IUPHHK-HA PT. Barito Putra

a) SK. No.987/Kpts-VIl1999, b)

c. d.

tanggal 14

Oktober 1999 SK. iUPHHK No. 27lKpts-II/2001, tanggal 9 Februari 2001.

Luas dan Lokasi

+ 42.380 Ha

Alamat Kantor dan TelPon

Kantor Pusat Office B, 7th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta 12110 Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021) 2934 3777. Kantor Cabang ll. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431, Fax. (0s36) 322s43t

e.

Pengurus

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris - Komisaris

Ir. H. Rachmadi

HAS HB

Jayanti Sari Hj. Nila Susanti Zulfikar Zainal Hadi HAS HB

Susunan Direksi

- Direktur Utama - Dir. Operasional - Dir. Keuangan - Direktur HRGS

Tanggal 1 luni 2016

Suroyogino Halim Triyanto, SE Hasnuryani SE Syamsulridzal

Halaman 2 dari 27

i#;

VKAN


{**..r4r

ASERT.324. ReV.3

Ko n iteAk red ita s i N a s io n a I


LPPHPL. OOl.IDN

(3) Ringkasan Tahapan Penilikan Tahun Kedua .':-tYdf(Lt| 1

Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan)

2

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Entry Meeting dan Exit Meeting)

(ldll, I tslIlP
Senin s.d. Jumat, 21 s.d. 25 November 2016 Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan tahun ketiga. Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14lPHPL/SEI /412016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Kamis, 1 Desember 2016

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP

(Palangkaraya)

Wilayah X Palangkaraya perihal penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Barito Putera

Senin, 12 Desember

Melaksanakan kegiatan exit meeting

2016 (Palangkaraya)

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya. Menjelaskan gambaran umum kinerja PHPL PT Barito Putera.

3

Pertemuan Pembukaan

Rabu,

7

Desember 2016

(Camp Mahang)

Penyampaian rencana teknis verifi kasi. Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping ladwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. Output : (1) Eerita Acara Pertemuan Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan.

5

Verifikasi Lapangan

Kamis, 8 Desember 2016 (Areal Kerja PT Barito Putera)

Bertujuan untuk cross chec(uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : Aspek prasyarat dan produksi : Pelaksanaan TPTI dan TPTJ. Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan

-

-

-

Tanggal 1 Juni 2016

-

tata batas konsesi. Implementasi visi misi terhadaP kelola produksi, lingkungan dan sosial. Sarana dan prasarana produksi. Pelaksanaan RIL.

Aspek ekologi

-

:

Pelaksanaan RKL dan RPL. Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan.

Halaman 3 dari 27

Y.KAN


k#

ASERT.324. ReV.3

Ko m ite Akred ita s i N a s io n a I

PT. AYAMARU SERT]FIKASI

LPPHPL. ()Ol.ION

-

Kelola flora dan fauna.

Kegiatan perlindungan hutan.

Kegiatan pengelolaan limbah. Memperoleh data dan informasi aspek

Sosial

:

-

Pelaksanaan insentifmasyarakat. Pelaksanaan CSR/CD. Memperoleh data dan informasi aspek Legalitas Kayu : Ketersediaan APD. Implementasi K3 di lapangan. Keterlacakan asal usul log kayu bulat.

6

Jumat,

Audit Dokumen

9

Desember 2016

Verifi kasi dokumen

-

Base Camp PT Barito Putra

-

-

bertujuan untuk

:

Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produki antara lain : Dokumen progres rekonstruksi tata batas; Visi, misi perusahaan,

-

Struktur organisasi; Dokumen pelaksanaan TPTI dan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, Penanaman

dll; Dokumen terkait Perizinan; Dokumen perizinan penggunaan alat;

Dokumen RIL; Dokumen Realisasi produksi, dll. Memperoleh data dan informasi aspek

ekologi antara lain : Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; Dokumen penanaman pada areal eks TPK,

-

-

-

TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; Dokumen terkait kelola flora dan fauna; Dokumen perlindungan hutan;

Dokumen pengelolaan limbah. Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain

7

Closing Meeting (Pertemuan Penutup)

Minggu, 11 Desember 2016 (Palangkaraya)

-

:

Dokumen insentif masyarakat; Dokumen CSR/CD; Dokumen konflik. Dokumen K3

Dokumen kecelakaan kerja Dokumen ketenaga kerjaan Paparan sementara hasil audit lapangan dan

klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. Notulensi Closing Meeting Berita acara Closing Meeting Tally sheet hasil audit lapangan.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 4 dari 27

it*\./li "t

VKAN


:t

ts*+9r

Ko miteAk red i ta s iN a s io


ASERT-324. Rev.3 n a

I

LPPHPL. O()l.IDN

Waktu dan Tempat 8

Berdasarkan laporan hasil audit penilikan dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT Barito Putera yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 83,33 o/o, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPL/SEIl4l20L6 tanggal 29 April 2016 masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 10 September 2013 dan direvisi pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 23.Rev.UA-SERTPHPUIX/2013 masa berlaku sampai dengan 9 September 2018 dengan nilai akhir kinerja "BAIK" terpelihara dan berlanjut. Dengan adanya perubahan standard dan

Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 23 lanuari 2017

Pengambilan Keputusan

pedoman dalam pelaksanaan audit penilikan ke-3 penilikan kinerja PHPL pada Tahun 20t7 ini, maka Sertifikat PHPL PT Barito Putera direvisi menjadi nomor PL.23iASERT/LPPHPL-OO1-IDN,

SPH

dengan masa berlaku dari tanggal 10 September 2013 s/d 9 September 2018.

(4)

1 1.1

Resume Hasil Penilikan

PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

-

Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan hb batas yang telah dilaksanakan.

- Aktifitas -

rekonstruki tata batas

masih dalam tahap persiapan. Tidak terjadi konflik terkait dengan Pf batas areal Barito Pufa, khususnya dengan pemegang izin lain dan lahan

kerF

masyamkat yang bersingungan fl-ersedia berita acara pengakuan batas luar areal kerja dari Desa Muara Pari dan Desa Saruhung).

- Tidak terdapat perubahan tung$ -

Tanggal 1 luni 2016

TETAP

BAIK

BAIK

kawasan hutan pada areal ke{a PT Barito Putra. Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT Barito PuSa di luar seKor kehutanan.

-

Terdapat kelengkapan dokumen legal

,

dan administrasi hta batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. Aktifitas rekonstruksi tata batas masih dalam tahap persiapan. lidak terjadi konfllk terkait dengan batas areal kerja PT Barito Putra, khususnya dengan pemegang izin lain dan lahan masyarakat yang bersingungan (l-ersedia berita acara

.

pengakuan babs luar areal keria dari Desa Muara Pari dan Desa Saruhung). lidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT Barito

-

futera

.

- lldak

ada pengEunaan lain Pada areal kerja PT Barito Putra di luar sektor kehutanan.

Halaman 5 dari 27

VT{AN

,;r*;


":#?


,

Krileria

dan,'.r11

Indikator L.2

::

:.::.

Komitmen Pemegang Ijin

I

:'

-

-

.

Belum ada perubahan visi dan misi PT Barito Putra dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL). Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi /Desa Olong Solui dan Desa Par) , famlet dan baliho. PT Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada

BAIK

Seluruh llngkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

-

-

t.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan,

BAIK

-

Pelaksanaan,

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada IUPHHK-HA

Tanggal 1 luni 2016

Pemenuhan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Barito Putra mengalami peningkatan dan tersedia pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.B/VI-SEr/2009). Tlngkat pencapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) secara periodik terhadap karyawan dalam rangka menlngkatkan kompetensinya adalah sebesar 125 o/o (5 personil dari 4 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan updating,

-

Tersedia Struktur Organi-si dan Job Deskripsi dan belum ada revisi. Keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL. Tersedia Struktur Organisasi SIM (belum ada revisi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 077 I SKI Du -BP IXI/2O 13, tanggal

TETAP

BAIK

-

Terdapat perubahan visi dan misi perusahaan yang telah dikukuhkan dengan Surat keputusan Direktur Utama PT Barito Putera No. 10/BPPKY lDir-5K1U2016, tanggal 20 Januari 2016 tentang visi dan misi perusahaan Kandungan visi-misi tersebut telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari

-

-

1.3

Ko m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a I LPPHPL. ()Ol-IDN

Nilai Kinerja

.Indikator Penilikan-Il

BAIK

-

ASERT-324. Rev.3

(PHL). PT Barito Putera telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan dan masyarakat sekitar yang ditunjukkan dengan tersedianya berita acara sosialisasi visi misi terhadap karyawan (21 Januari 2016) dan masyarakat Desa Pari (14 Januari 2016) serta famlet. PT Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi.

TETAP

BAIK

-

-

-

lumlah tenaga profesional kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) IUPHHKHA PT Barito Putra yang tersedia sampai dengan November 2016 adalah sebanyak 10 personil. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiaP bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari 600lo dari ketentuan yang berlaku. Tingkat pencapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya adalah sebesar 100 o/o (5 personil dari 5 personil yang direncanakan dalam RKT 2016). Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan updating, TETAP

BAIK

-

-

Tersedia Struktur Organisasi dan lob Deskripsi (Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 021 SKI Dir'BP I l/2013, tanggal 3 Januari 2013) dan belum ada revisi. Keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL.

Tersedia Struktur Organisasi SIM dan telah ada revisi/perubahan

Halaman 6 dari 27

i#; 't$'.-"-f

LEMBAGA PENILAI,PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Surat Keputusan Direksi PT Barito Putra No. : 012/ SVDir-BP|V2AI6, tanggal 22 -lanuari 2016 tentang Susunan Tim Sistem Informasi Barito Putra Manajemen (SIM) periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Selain itu tersedia perangkat SIM fiaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll) dan telah ditunjuk petugas SIM.

ff

belum ada revisi. PT Barito Putra telah

melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ditunjukkan

Terdapat Struktur Organisasi

dengan tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Tersedia laporan realisasi saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang.

BAIK

-

-

-

Tanggal 1 Juni 2016

Ko m iteA k red it a s i N a si o n a I

yang ditetapkan berdasarkan

intemet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll). Selain itu telah ditunjuk petugas SIM. Struktur Organisasi Satuan Pengawas Intemal (SPI) dan job deskripsinya telah dibentuk dan

Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIAIAPA)

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. O()l.IOI{

18 November 2013) dan perangkat SIM fiaringan

1.5

VKAN

PT Barito Putra telah

mensosialisasikan aktifitas pembukaan Blok RKT 2015 kepada masyarakat yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (masyarakat Desa Muara Pari), bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan. Seluruh bantuan baik berupa fisik maupun non-fisik didasarkan atas kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). Sehingga bentuk dan jenis CSR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diketahui dan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Secara umum pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahap sesuai

Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan No. 02/SVDirBPlll2013,3 Januari 2013 dan belum ada revisi. Unit Kerja SPI PT Barito Putra telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ditunjukkan dengan tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut, namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari. Tersedia laporan realisasi saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang. TETAP

BAIK

-

PT Barito Putera telah

-

mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2016, dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan kepada masyarakat (Desa Muara Pari) sebelum melaksanakan kegiatan penebangan. Hal tersebut ditunjukan dengan tersedianya Berita Acara Pengakuan Blok Penebangan RKT 2016 di dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Putra, tanggal 19 April 2016 Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak Seluruh bantuan baik berupa fisik maupun non-fisik didasarkan atas kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). Sehingga bentuk dan jenis CSR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diketahui dan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.

-

Halaman 7 dari 27

i/th "\

'-z.v;j

'*#

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

2

Penataan areal kerja

BAIK

-

-

PT Barito Putera (PT BP) telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA

Periode tahun 2011-2020, Yang sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB. Unit manajemen telah ber melaksanakan Penataan areal kerja (blok RKT dan

compartemen/petak) sesuai

-

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

-

,

Pelaksanaan penerapan tahaPan sistem silvikultur

Unit manajemen telah memiliki data potensi tegakan Per tiPe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir besefta kelengkapan peta pendukungnYa (jalur survei, peta pohon, Peta kelas hutan dll). Unit manajemen telah beruPaYa melakukan pengukuran riaP tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Unit manajemen telah beruPaYa melakukan analisis data Potensi dan riap tegakan untuk Periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.

BAIK

-

untuk menjamin regenerasi hutan

-

Tanggal 1 Juni 2016

dengan RKUPHHK. Unit manajemen telah berupaYa melakukan pemeliharaan batas blok dan petak namun tanda batas blok dan petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan.

BAIK

-

2.3

I

Pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahaP sesuai dengan progres pelaksanaan penebangan pembukaan blok.

PRODUKSI jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2.2

n a

LPPHPL. OOt.IDN

dengan progres pelaksanaan penebangan Pembukaan blok.

2.t

Ko ni te Ak rcd itas i N a s io

ASERT-324. Rev.3

Unit manajemen telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTI untuk mendukung kegiatan operasional, dimana isi SOP telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang berlaku namun ketersediaannya tidak lengkaP untuk seluruh tahaPan. Unit manajemen telah melakukan

SEDANG PT. Barito Putera telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020, yang sudah disetujui oleh pejabat Yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB. - Terdapat implementasi Penataan areal kerja di lapangan, Yang sebagian besar telah sesuai dengan peta RKUPHHK, ketidaksesuaian terdaPat carry over RKT 2013 ke dalam RKT 2014 sefta carry over RKT 2015 ke dalam RKT 2016. - Terdapat upaya Pemeliharaan batas blok dan Petak dimana tanda batas blok dan Petak sebagian besar terlihat dengan jelas dilapangan.

TURUN

SEDANG - Unit manajemen telah memiliki data potensi tegakan Per tiPe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir besefta kelengkapan peta pendukungnYa (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll). - Terdapat data pengukuran riaP tegakan/PUP untuk sebagian tiPe ekosistem yang ada dan belum dianalisis. Belum terdapat uPaYa melakukan analisis data potensi dan riaP

TURUN

,

,

tegakan untuk Periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian.

TETAP

BAIK

- Unit manajemen

-

telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTI untuk mendukung kegiatan operasional, dimana isi SOP telah sesuai dengan Pedoman pelaksanaan teknls yang berlaku namun ketersediaannYa tidak lengkap untuk seluruh tahaPan. Unit manajemen telah melakukan sebagian besar implementasi

Halaman B dari 27

lffi '{3;-rr

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

-

sebagian besar intPlementasi sistem silvikultur di laPangan, namun terdapat beberaPa kegiatan yang pelaksanaannYa belum optimal, baik kegiatan ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring terhadaP hasil kegiatan penanaman. Data hasil kegiatan IHMB dan laporan Pengamatan Tegakan Tinggal diketahui potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,7 2 balang lha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-

-

-

2.

- Jumlah

tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanYak 537 batang/ha.

2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kaYu

SEDANG - Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya tidak sesuai dengan karakteristik setempat. - Unit manajemen hanYa melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahaP perencanaan dan tahaP oPerasi pemanenan, akan tetaPi Pada tahap kegiatan pasca pemanenan belum dilakanakan, khususnya evaluasi terhadaP pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,39o/o - 26,820/o.

- Nilai Faktor Eksploitasi kegiatan pemanenan

kerja unit

di

Pada

areal manajemen sebesar

V T(AN

ASERT-324. Rev.3

Ko mite Ak red ita s i N a s io n a I LPPHPL. ()Ol-IDN

sistern silvikultur di laPangan, namun terdapat beberaPa kegiatan yang pelaksanaannYa belum optimal, baik kegiatan ITSP, kegiatan perapihan, mauPun monitoring terhadap hasil kegiatan penanaman. Data hasil kegiatan IHMB dan laporan Pengamatan Tegakan finggal diketahui potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,7 2 batanglha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil Pada rotasi ke-2. lumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha.

SEDANG - Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya tidak sesuai dengan karakteristik setempat. - Unit manajemen hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL Pada tahaP perencanaan dan tahaP oPerasi pemanenan, akan tetapi Pada tahap kegiatan pasca pemanenan belum dilaksanakan, khususnYa evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38o/o - 26,820/o. - Nilai Faktor Ekploitasi Pada kegiatan pemanenan di areal kerja unit manajemen sebesar 0,63 sampai dengan 0,69.

TETAP

SEDANG - Unit manajemen telah memiliki dokumen RKT secara lengkaP Yang disusun berdasarkan kePada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 Yang disahkan oleh pejabat yang

TURUN

0,89. 2.5

Realisasi

BAIK

penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

-

-

Unit manajemen telah memiliki dokumen RKT secara lengkaP yang disusun berdasarkan kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 20112020 yang disahkan oleh Pejabat yang berwewenang. Peta kerja RKT tahun 2014 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang I dipanenl

dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal Yang ditetapkan sebagai kawasan

Tanggal 1 luni 2016

-

berwenang. Peta kerja RKT telah menggambarkan areal yang boleh

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan

Halaman 9 dari 27

V T(AN


"*H# No.

LPPHPL. O()l.IDN

Kriteria dan

Nilai Kinerja

Indikator

Indikator Penilikan-II lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang dlsahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan

/dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

-

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia

-

Realisasi volume tebangan total 80 o/o dan per kelompok jenis mencapai 78.5 o/o- 92o/o dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

SEDANG Karena ketidaktersedian Laporan keuangan unit manajemen (sedang dalam proses auditing oleh kantor Akuntan Publik), dengan demikian verifier 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 dan 2.6.5 tidak dapat diverifikasi. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit dan penanaman) oleh unit manajemen hanya mencapai 79.75 o/o dari yang direncanakan.

-

Progres

Kinerja PHL

Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Realisasi volume tebangan total 46 o/o dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

TURUN

BURUK

-

-

-

-

-

-

Tanggal 1 Juni 2016

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-III

/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara

lindung

-

2.6

Ko n i te Ak re d i ta s i N a s i o n a I


-

ASERT-324. Rev.3

Kondisi kesehatan finansial unit manajemen adalah likuiditas 69 o/o, solvabilitas 150 o/o, rentabilitas 4,76 (negatiQ, data tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang belum di audit oleh Akuntan Publik serta belum berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32lMenhut-II/2014, tentang Pedoman Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) Realisasi alokasi dana hanya

mencukupi 60-79 o/o kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Realisasi alokasi dana tidak proporsional, dikarenakan rendahnya realisasi pembiayaan untuk kegiatan perencanaan dan pembinaan hutan dibandingkan dengan produksi, dimana perbedaan alokasi dana antara > 50 o/o. Terdapat likuiditas tdak baik, sehingga unit manajemen tidak dapat memenuhi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek yang sekaligus berimplikasi kepada kegiatan pemanfaatan hutan, yang tata waktu pemenuhan dana untuk beberapa kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terdapat realisasi biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman rata-rata 90 o/o, odfiun luas dan kualitas kegiatan kurang sesuai. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit dan penanaman) oleh unit manajemen hanya mencapai 60 80 o/o dari yang direncanakan.

Halaman L0 dan 27

,:#i qk#


3. 3.1.

ASERT-324. Rev.3

Ko m iteAk r ed i ta si{ a si o n a I LPPHPL. ()Ol.ION

EKOLOGI Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap ripe Hutan

SEDANG PT Barito Putera masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnYa seluas 2.428 ha atau sebesar 5,72olo dari total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilaPangan sesuai dengan yang direncanakan namun demikian tidak semua areal Yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknYa mantap. Audite telah membuat rencana untuk pentaan kawasan lindung, namun baru sebagian (600lo) yang sudah di implementasikan dilapangan dari rencana Yang telah di buat. Secara umum kondisi Penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Barito Putera masih berhutan

-

-

-

-

82,3o/o).

Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Barito Putera. Hal ini di tunujukan dengan masih adanYa perambahan dan Penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi Sehubungan kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam AMDAL, maka pendokumentasiannYa hanya menginformasikan sebagain kecil aja dari kegiatan pengengelolaan yang seharusnya..

-

-

-

I luni 2016

PT Barito Putera masih

mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 2.428 ha atau sebesar 5,72o/o dai' total luas areal konsesi dimana dalam pengalokasiannya telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknYa sePerti lokasi areal konsesi Yang berbatasan dengan hutan lindung, keberadaan sungai, keberadaan flora da fauna dilindungi serta penutupan lahannYa dan sebagian dari kawasan lindung tersebut telah dilakukan penataan dilaPangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada Yaitu

(t

-

NAIK

BAIK

-

-

Tanggal

Y'TAN

RKUPHHK HA.

Terdapat rencana untuk melakukan kegiatan penataan kawasan lindungnya dan kegiatan Penataan kawasan lindung yang sudah di implementasikan dilapangan belum dilakukan seluruhnya, baru mencapai 56,230/o km atau 56,900/o dari total panjang yang harus dilakukan penataan sesuai dengan yang direncanakan yang mengacu pada RKUPHHK.HA Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat dan uji petik di laPangan menunjukan bahwa kondisi kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Barito Putera sebagian besar (82,3olo) beruPa hutan bekas tebangan serta sisanYa sebesar 77,7o/oberupa non hutan, kondisi non hutan ini umumnYa terdapat pada kawasan lindung semPadan sungai yang terjadi akibat adanYa gangguan hutan beruPa perladangan dan illegal logging. Belum seluruh para pihak mengakui terhadap kawasan dilindungi Yang terdapat di areal PT Barito Puetra. Hal ini di funujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi Terdapat laporan hasil kegiatannya pengelolaan terhadaP kawasan dilindungi hasil tata ruang, namun kegiatan pengelolaan Yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkaP sesuai dokumen RKL.

Halaman ).1 dari 27

i#i '#' 3.2


Perlindungan dan Pengamanan Hutan

SEDANG Auditee memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan (belum ada revisi), namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh gangguan.yang ada. Tersedia sarana Prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilaPangan dalam kondisi baik namun demikian baik jumlah dan jenis masih kurang sefta belum sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi PT Barito Putera telah memiliki lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetaPi jumlah maupun kualifi kasinYa belum sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan Yang ada. Auditee telah melakukan perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanYa bersifat

-

-

-

-

preventif saja.

Y-KAN

ASERT-324. Rev.3

Kon iteAk r e d i ta s i N a s i o n a I LPPHPL. ()OlJDN

SEDANG Tersedia prosedur untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan secara substansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis dan cukuP representatif sebagai Pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan dan memiliki legalitas dengan ditandatangani oleh Pejabat Yang berkompeten, namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh jenls gangguan yang ada saat ini. PT Barito Putera sudah memiliki sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan baik untuk pengamanan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan sarana prasana tersebut tersedia di lapangan dalam kondisi baik, namun jenis mauPun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan. Tersedia lembaga atau organisasi serta personil untuk bidang perlindungan dan Pengamanan hutan, namun demikian baik jumlah maupun kualifikasi personilnya belum sesuai dengan ketentuan. Auditee telah melakukan perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanYa bersifat preventif saja.

TETAP

SEDANG PT Barito Putera sudah memilki dokumen prosedur/SOP sebagai acuan kerja untuk Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan damPak terhadaP tanah dan air dan sudah memenuhi standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan serta telah dipahami oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab terhadaP pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadaP tanah dan air, namun demukian proserdur yang tersedia belum mencakup seluruh damPak Yang akan timbul akibat pengusahaan hutan dimana belum tersedianYa prosedur untuk pemantauan kualitas air dan Pengukuran

TURUN

-

-

-

-

3.3

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak TerhadaP Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIK

-

,

Tanggal 1 Juni 2016

PT Barito Putera memilki

dokumen prosedur/SOP (belum ada revisi) sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadaP tanah dan air, namun demikian Proserdur Yang tersedia belum mencakuP seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Tersedia sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian dari hasil verifi kasi penilaian teridentifi kasi bahwa belum tersedia semua sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan menurut dampak yang ditimbulkan terhadaP tanah dan

-

Halaman 12 dari 27

i,'9,+ \**# No.

V t(AN


ASERT-324. Rev.3

Ko n i te Ak r ed i t a s i N a sln n a I


LPPHPL. ()()l.IDN

Kriteria dan

,Nilai Kinerja

Indikator

Indikator Penilikan-II

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-III parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban Tersedia sarana prasarana unfuk

air. Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air,

kegiatan pengelolaan dan pemantauan damPak terhadaP tanah dan air dan sebagian besar berfungsi dengan baik. Namun demikian ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya belum semuanYa mengacu pada dokumen RKL dan

serta memiliki sertifikat kualifi kasi dan kompetensi sebagai GanisPHPL-Keling sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah di implementasikan dilapangan baik dalam bentuk tindakan teknis sipil maupun vegetatit dengan mengacu pada dokumen

RPL.

Tersedia lembaga dan sumberberdaya manusia Yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadaP tanah dan air, serta memiliki sertifi kat kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keterrtuan. Terdapat rencana pengelolaan yang mengacu pada dokumen RKL dan terdapat implementasi pengelolaan terkait damPak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan dilaPangan, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratakan dalam RKL PT Barito Putera telah menyusun rencana dan mengaplikasikannYa terkait pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan huatan sefta ditemukan bukti fisik hasil kegiatan dilapangan namun belum seluruhnya kegiatan Pemantauan dilakukan seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen

RKL AMDAL.

Auditee sudah mempunyai rencana pemantauan damPak tanah dan air dan telah diimplementasikan sesuai dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL.

Terjadi dampak erosi, peningkatan sedimentasi dan mempengaruhi kualitas air, namun masih dalam taraf Yang wajar, yaitu aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan serta terdaPat upaya pengelolaan dalam rangka untuk menekan dampak walaupun belum dilakukan secara maksimum.

RPL

Adanya kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh PT Barito Putera menunjukan adanYa dampak berupa erosi, peningkatan sedimentasi, dan mempengaruhi kualitas air, namun demikian damPak Yang timbul masih dalam taraf yang

wajar. 3.4

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka

(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatenu) dan endemik

SEDANG PT Barito Putera masih memilki prosedur/SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang belum mencakuP seluruh jenis flora dan fauna

-

-

yang dilindungi. Auditee sudah melakukan

kegiatan identifikasi flora dan fauna namun kegiatan identifikasi belum mencakuP seluruh jenis dilindungi Yang

Tanggal 1 luni 2016

NAIK

BAIK

-

PT Barito Putera sudah memiliki

untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna Yang dilindungi dan/atau langka (enda n g ered1, jar ang ( ra re),

terancam punah (threatenedl dan endemik mengacu pada perudangan yang berlaku, dimana prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas dengan ditanda tangani oleh pejabat yang berkompeten dan disusun dengan lengkap sesuai dengan kondisi di areal kerja dan secara substansi

Halaman

B dan27

r/B,i

;,W

V.T{AN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukuP representatif sebagai Pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di laPangan serta sudah mencakuP seluruh jenis flora dan fauna Yang ada di areal konsesinya. Terdapat kegiatan identifi kasi fl ora dan fauna, namun kegiatan tersebut baru dilakukan Pada beberapa kawasan lindung saja belum mencakup seluruh kawasan dilindungi mauPun Pada areal efektif sehingga belum menggambarkan seluruh jenis flora dan fauna diindungi Yanq terdapat di areal konsesinYa.

karena baru dilakukan Pada beberapa lokasi saja, belum mencakup seluruh areal serta belum mengklasifi kasikan jenis jenis mana yang masuk dalam

kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam Punah dan endemik.

Pengelolaan Flora

untuk:

(1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang

tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

{2)

Perlindungan terhadap species flora

dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

SEDANG Auditee masih memiliki Prosedur prosedur untuk Pengelolaan flora dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam Punah dan endemik Yang terdaPat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam Punah dan endemik yang terdaPat di areal kerjanya.

-

-

Terdapatimplementasi pengelolaan

fl

ora dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun belum mencakuP seluruh

jenis areal kawasan Yang dilindungi di areal unit manajemen. Selain itu kegiatan

-

Tanggal 1 luni 2016

Ko miteAk e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

terdapat di areal konsesinYa

3.5

ASERT-324. RCV.3

pengelolaan Yang dilakukan sebagian besar masih bersifat pengamanan kawasan dan kurang dalam hal PengaYaan atau pengembangan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam Punah dan endemik. Saat ini kondisi sPecies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam Punah dan endemik telah mengalami gangguan beruPa Perambahan dan ilegal logging walauPun masih dalam tingkat Yang belum membahayakan.

SEDANG PT Barito Putera sudah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi, dimana Prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukuP rePresentatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, khususnYa yang terkait dalam kegiatan pengelolaan flora Yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu Pada peraturan perundangan Yang berlaku serta prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan yang mencakuP seluruh jenis flora yang dilindungi dalam areal kerjanYa. TerdapatimPlementasi pengelolaan fl ora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum mencakuP seluruh jenis areal kawasan Yang dilindungi di areal unit manajemen. kegiatan Pengelolaan yang dilakukan kurang sPesifik, belum terdapat uPaYa untuk pengayaan atau Pengembangan jenis-jenis fl ora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Terdapat gangguan terhadaP kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam Punah dan endemik perambahan hutan, illegal loging dan penguasaan lahan/klaim areal oleh masyarakat Yang menyebabkan adanYa tekanan terhadap kondisi sPesies flora dilindungi.

TETAP

-

-

-

Halaman 14 dari 27

,':'#:

t#'


V I(AN

ASERT-324. Rev.3

Komite Akred itasi N a sio na I LPPHPL - OOl.IDN

No,. 3.6.

Pengelolaan fauna

untuk:

(1)

Luasan teftentu dari hutan

produksi Yang

tidak terganggu, dan bagian yang

(2)

tidak rusak. Perlindungan terhadap species fauna

dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

SEDANG Auditee memiliki Prosedur prosedur unfu k Pengelolaan fauna dilindung (belum ada revisi), namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam Punah dan endemik Yang terdaPat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam Punah dan endemik yang terdaPat di areal kerjanya. Auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum maksimal dan masih masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja belum ada upaya spseflk terkait pengelolaan fauna dilindungi' kondisi fauna masih relative masih terjaga, walauPun terdapat gangguan beruPa perambahan dan Perburuan oleh masyarakat taPi masih dalam tingkat yang belum mebahayakan.

-

-

-

4. 4,L

SEDANG PT Barito Putera sudah memiliki prosedur Pengelolaan fauna dilindungi, dimana Prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukuP rePresentatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, khususnYa yang terkait dalam kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu Pada peraturan Perundangan Yang berlaku serta prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan Yang mencakuP seluruh jenis fauna yang dilindungi dalam areal kerjanYa. PT Barito Putera telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, namun pengelolaan belum dilakukan secara maksimum terutama terhadap yang dilindungi jenis fauna Yang meruPakan spesies kunci (keY sPecles). Kondlsi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sudah mulai terdaPat tekanan akibat adanya Perburuan Yanq kecenderungan sudah bersifat komersial serta gangguan lainnya seperti perambahan dan illegal logging.

TETAP

-

-

-

SOSIAL Kejelasan deliniasi kawasan operasional

SEDANG

perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

sama dengan hasil Penilikan 1: Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setemPat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdaPat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkaP mengenai sumber-sumber kehiduPan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. Tersedia mekanisme Yang jelas mengenai Penataan batas

Secara umum kondisinYa masih

-

oleh masyarakat dan pemerintah desa. PT Barito Rrtera telah nerniliki

Masyarakat.

partisipatif & PenYelesaian konfl ik dimana imPlementasinYa telah diketahui dan disePakati

Tanggal 1 luni 2016

PT. Barito Putera memiliki dokumen rencana Pemanfaatan SDH berupa RKL, RPL, RKUPHHKHA, RKTUPHHK-HA dan Peta Identifikasi dan Tlngkat Rawan Konflik Sosial, namun belum memiliki dokumen terkait sumbersumber kehiduPan masYarakat di dalam areal IUPHHK-HA (sumber HHNK), dan dokumen Yang memuat data sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar areal. PT. Barito Putera memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parstisipatif yang lengkap dan jelas beruPa SPO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas SetemPat dan SPO Penyelesaian Konflik Dengan

-

-

NAIK

BAIK

-

-

Halaman 15 dari 27

i6-r

W

VKAN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

dokumen mengenai mekanisrne pengakLan hak-hak dasar masprakat hukum adat dan mas/amkat setempat dalam

-

perencanaan pemanfaban SDH.

Namun demikian, belum terdaPat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai

acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum

ada{setempat. Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT Barito Putera Unit

-

I dan Unit II

terhadap sebagian kawasan

-

4.2

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan Yang berlaku.

Secara umum kondisinYa masih sama dengan hasil Penilikan 1: PT Barito Putera telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masYarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, belum tersedia Laporan PMDH tahun 2014. PT Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial Pemegang izin kepada masyarakat Yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme Perekrutan tenaga kerja lokal sebagai uPaYa pelibatan masyarakat setemPat dalam pengelolaan sumber daYa hutan yang meruPakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadaP masyarakat sekitar Pada kegiatan pemberian bantuan

-

-

Tanggal 1 luni 2016

kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, Pemukiman) Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi.

SEDANG

-

K o m ite Akr ed itas i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN


-

ASERT-324. Rev.3

-

PT. Barito Putera memilikii

mekanisme Pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setemPat Yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan, beruPa SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SPO Meningkatkan Akses Masyarakat TerhadaP Hutan, dan Identifikasi dan Pengelolaaan Hakhak Dasar Masyarakat. Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Barito Putera, namun masih terdaPat lahan yang diklaim sebagai kawasan kehidupan masYarakat sekitar. Luas dan batas areal IUPHHK-HA PT. Barito Putera telah mendapatkan Persetujuan dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan sebagian masYarakat sekitar. Namun sebagian masyarakat lainnYa belum mengetahui secara jelas batasbatas areal IUPHHK-HA dan masih terdapat klaim-klaim lahan di dalam areal kerja oleh masYarakat sekitar.

SEDANG PT. Barito Putera telah memiliki 3 dokumen perencanaan terkait tanggung jawab sosial (75olo) yaitu RKURPL, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA. Sedangkan satu dokumen yang seharusnYa ada belum tersedia Yaitu Rencana Operasional (RO) PMDH. PT. Barito Putera telah memiliki mekanisme yang lengkaP dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadaP masyarakat, yaitu SPO PMDH, SPO Distribusi manfaat, SPO Kemitraan dengan masyarakat, dan SPO Perencanaan Tenaga Keria. Dalam mengelola SDH, PT. Barito Putera telah melakukan soiialisasi kepada masyarakat Desa Muara Pari, Desa Muara Inu, Desa Juju Baru, Desa Rahaden, namun belum dilakukan terhadaP seluruh desa yang terkena damPak Pengelolaan hutan. PT. Barito Putera telah rnerealisasikan 3 (tiga) atau 60% dari 5 (lima) program rencana pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar,

TETAP

-

-

-

-

Halaman 16 dari 27

V T(AN


;

k#.

Komite Akred ita si N a sio n a I


No.

LPPHPL. OOl.IDN

Nilai Kinerja

Kriteria dan


Indikator

ASERT-324. Rev.3

Nilai Kineria

Progres'


Kinerja PHL

berupa program Peningkatan Ekonomi, Pengembangan Sarana Prasarana, Sosial BudaYa, sedangkan 2 (dua) Program lain yaitu kegiatan Pertanian Menetap dan Konservasi SDH dan Lingkungan belum terealisasi. PT. Barito Putera telah memiliki dokumen realisasi Pemenuhan kewajiban sosialnYa kePada masyarakat sekitar berupa 3 (tiga) kegiatan yaitu Peningkatan Ekonomi, Pengembangan Sarana Prasarana, dan Sosial BudaYa, sedangkan 2 (dua) kegiatan lainnya yaitu kegiatan Pertanian Menetap dan Konservasi SDH dan Lingkungan belum tersedia bukti dokumen/laPorannYa. Dengan demikian perusahaan telah memiliki laporan/dokumen sebanyak 600/o terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial Pemegang

kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2015 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar Yang terkena damPak. Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banYak berdasarkan kePada permohonan dari masYarakat, belum berdasarkan Program yang telah ditetaPkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan IUPHHK belum memiliki dokumen/laporan Yang lengkaP terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kePada masYarakat sekitar

izin.

4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi

distribusi manfaat yang adil antar Para pihak

SEDANG

Secara umum kondisinYa masih

-

sama dengan hasil Penilikan 1: Data menyangkut masYarakat hukum adat dan atau masyarakat setemPat Yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masYarakat pencari HHNK.

-

-

PT Barito Putera telah memiliki

beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masYarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja Yang berasal dari masYarakat local. IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial Yang berkaitan dengan Peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar Yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH Yang memuat detail rencana kelola sosial. IUPHHK telah mereahsasikan

sebagian kegiatan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat

Tanggal 1 Juni 2016

NAIK

BAIK

-

PT. Barito Putera telah memiliki

data menyangkut masYarakat hukum adat dan atau masYarakat setempat yang terlibat (penyerapan tenaga keria lokal), namun belum memiliki data masyarakat sekitar Yang terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. PT. Barito Putera telah memiliki mekanisme Pemenuhan kewajiban sosial terhadaP masYarakat setempat yang lengkaP, jelas dan legal beruPa: SPO Meningkatkan Akses Masyarakat TerhadaP Hutan, SPO Pembinaan MasYarakat Desa Hutan (PMDH), SPO Kemitraaan Dengan MasYarakat, dan SPO Perencanaan Tenaga Kerja. PT. Barito Putera telah memiliki 3 (tiga) atau 75olo dokumen perencanaan mengenai kegiatan peningkatan Peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dari 4 (empat) dokumen Yang seharusnya ada. Ketiga dokumen tersebut beruPa RKL dan RPL, RKUPHHK.HA dAN RKTUPHHK,

-

sedangkan RO PMDH belum tersedia. PT. Barito Putera telah merealisasikan 2 (dua) dari rencana 10 (sePuluh) atau 207o kegiatan peningkatan Peran serta dan aktivitas ekonomi masYarakat

Halaman 17 dari 27

#

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

dokumen/laponn terkait pelaksanaan distribusi manfaat

dokumen/laporan terkait pelaksanaan diskibusi manfaat kepada para pihak, baik kePada masyarakat sekitar mauPun kepada pemerintah Yang terdokumentasi dengan baik.

kepada para pihak beruPa pembayaran DR, PSDH, BA bantuan sosial. Namun laPoran kelola sosial belum lengkaP dan tidak jelas. Keberadaan

mekanisme resolusi konflik yang handal

SEDANG Secara umum kondisinYa masih sama dengan hasil Penilikan 1: PT Barito Putera telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di laPangan IUPHHK telah memiliki Peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan surveY bersama-sama masYarakat UM telah memiliki kelembagaan dan SDM yang cukuP dalam mengelola konflik namun belum didukung oleh pendanaan Yang

-

-

-

cukup. IUPHHK belum mendokumentasikan seluruh kegiatan penanganan konfl ik yang pernah terjadi dengan masyarakat sekitar

NAIK

BAIK

-

-

-

Komite Akred i ta si N a s io n a I LPPHPL. ()()l.IDN

setempat yaitu perekrutan tenaga kerja lokal dan bantuan perusahaan (Pembelian hasil bumi dari masyarakat sekitar dan bantuan uang tali asih). PT. Barito Putera telah memiliki

berupa perekrutan tenaga kerja dan pembelian hasil bumi dari masyarakat sekitar. IUPHHK telah memiliki

4.4

ASERT-324. Rev.3

-

-

'PT.

Barito Putera telah memiliki mekanisme penyelesaian konfl ik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di laPangan. PT. Barito Putera telah memiliki dokumen konflik Yang menunjukkan lokasi dan jenis konflik, serta telah membuat Peta Identifikais Lokasi dan llngkat Rawan Konflik Sosial, namun Peta tersebut belum menggambarkan secara detail dan jelas berdasarkan survey lapangan Yang akurat Yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. PT. Barito Putera telah memiliki penanggung jawab konflik Yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumber daYa manusia, namun kelembagaan tersebut belum didukung oleh Para Pihak dan belum mengalokasi dana Yang cukup untuk mengelola konflik. PT. Barito telah mendokumentasikan dengan baik kegiatan penanganan konfl ik dengan masyarakat Yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara mediasi penyelesaian, hasil kePutusan raPat berikut

daftar hadir Pertemuan penyelesaian konfl ik, serta laporan situasi dan kondisi PT. Barito Putera. 4.5

Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

Tanggal 1 luni 2016

SEDANG

Secara umum kondisinYa masih sama dengan hasil Penilikan 1: PT Barito Putera telah mengimplementasikan sebagian be-r hubungan industrialnYa dengan karyawan meliPuti keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, SPK bagi karyawan, SOP terkait pengaturan tenaga kerja, dan SK Direksi tentang penetapan mutasi dan

-

NAIK

BAIK

-

PT. Barito Putera telah mengimplementasikan 5 (lima) dari 8 (delapan) sarana hubungan industrialnYa dengan karyawan (62,50o/o), meliPuti keberadaa n Struktur Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan, Peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat, dan Perjajnjian Kerja Waktu Tertentu.

Halaman

lB dari

27

y.l$N

q# ;

':

LEMBAGA PEN]LAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERT]FIKASI

pengangkatan karyawan. Namun belum tersedia lembaga kerjasama bipartit. UM telah merealisasikan seluruh rencana diklat bagi karyawannYa Tersedia standar jenjang karir yang diatur dalam PP, SOP dan form penilaian karyawan, serta SK direksi. Namun kegiatan penilaian kinerja karyawan belum dilakukan secara oPtimal. IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek. Namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan

5. K1.1

ASERT-324. Rev.3

Ko nite Akre dita s i N a s i o LPPHPL. ()(),I-IDN

na

I

PT. Barito Putera telah

merealisasikan seluruh kegiatan Diklat karyawan yang direncanakan. PT. Barito Putera telah menyusun standar jenjang karir meliPuti 2 (dua) tahapan yaitu melalui Penilaian Prestasi Kerja dan Pengangkatan Jabatan Karyawan, dan 1 (satu) tahaPan (50o/o) telah diimplementasikan melalui pengangkatan jabatan. PT. Barito Putera telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, kePesertaan jamsostek/BPlS, THR Yang telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan, serta tersedia fasilitas perumahan, dapur umum, kantin, sarana hiburan bagi karyawan.

LEGALITAS KAYU Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izin

a.

mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha

Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)

MEMENUHI - Tersedia dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Putra (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 27 I KPTS'lll 2001 tanggal 9 Pebruari 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 987/KPTS-VI/1999 tanggal 19 Oktober 1999).

Pemanfaatan Hasil Hutan KaYu (IUPHHK).

b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

Tanggal 1 luni 2016

MEMENUHI

-

PT. Barito Putra telah memenuhi kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru (SPP-IHPH No. : 237LIVI-PPHHI 1999, 6 OKober 1999 dengan bukti setor tanggal 18 NoPember 1999 sebesar Rp. i.271.400.000,- dan SPP{HPH No. S.223IVI-

MEMENUHI - Tidak ada perubahan/revisi terkait dengan dokumen legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Barito Putra yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 27/KPTS-

lll20}l

tanggal 9 Pebruari 2001 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 98/KPTS-VI/1999 tanggal 19 Oktober 1999.

MEMENUHI - Tidak ada penambahan luasan areal untuk PT. Barito Putra, sehingga

tidak ada pula pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang baru (SPP-IHPH No. : 2371lVIPPHH/1999, 6 Oktober 1999 dengan bukti setor tanggal 18 Nopember 1999 sebesar

Halaman 19 dari 27

,^fu*

'q#


v.r$N Ko n iteAkre di tasi N a sio n a I

LPPHPL. OOl.IDN

Rp. 1.271.400.000,- dan SPP{HPH No. S.223/VISeV2011, 4 Maret 2011 dengan Bukti Setor tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.847.600.000 ).

SeV2011, 4 Maret 2011 dengan Bukti Setor tertanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.847.600.000 ).

c.

K2.t

ASERT-324. Rev.3

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (iika ada).

MEMENUHT - Tldak terdapat ijin lain Yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan

MEMENUHI

- lldak

ditemukan adanYa ijin lain yang sah terkait penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK

IUPHHK

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1

RKUPHHK/ RPKH

a.

MEMENUHI

Dokumen

dan Rencana

RKUPHHK/ RPKH,

-

Kerja Tahunan

RKT/Ba9an Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,

-

(RKl-/ Bagan Kerja/RTI) disahkan oleh

yang berwenang,

meliputi

.

:

Dokumen RKUPHHK/ RPKH &

.

lampirannYa yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut Dokumen RKT/RTT Yang

disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara

.

Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Barito Putra Provinsi Kalimantan Tengah. Tersedia dokumen RKT tahun 2015 dan kelengkapan lamPiran melalui keputusan direktur PT Barito Putra nomor: 0 1/BP-PKY/DIR-SKl Il 20rs tanggal 5 Januari 2015.

MEMENUHI

-

-

Tersedia dokumen legal Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Barito Putra Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor sK.133/VI-BUHA/2011 tanggal 10 Oktober 2011) dan belum ada revisi. Tersedia dokumen RKT tahun 2016 dan kelengkapan lampiran yang ditetapkan melalui keputusan direktur PT Barito Putra nomor: 006/BP-PKY/DIRSVIV/2016 tanggal 6 April 2016 secara Mandiri (Self Approval). Dokumen tersebut dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis CANHUI-)

self

apProva/ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANiS PHPL

Canhut

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 20 dari

2l

,:;'pi i**#


V T(AN

ASERT-324. Rev.3

Ko mite Akred i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()O.IJDN


Verifier

Kriteria/Indikator

Nilai

Indikator

b.

Peta areal yang

tidak boleh

MEMENUHI

-

ditebang pada RKI-/Bagan

Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

'

MEMENUHI

-

memiliki peta areal Yang tidak boleh ditebang dan telah digambarkan Pada peta lampiran dokumen

PT Barito Putera telah memiliki peta areal Yang Udak boleh ditebang dan telah digambarkan Pada peta lampiran dokumen

RKUPHHK-HA, RKTUPHHKHA 2014 dan RKTUPHHK-HA

RKUPHHK-HA, RKTUPHHK. HA 2015 dan RKTUPHHK-HA

2015 yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti implementasinYa di lapangan.

2016 yang dibuat dengan prosedur benar dan secara fisik terbukti implementasinya di


lapangan.

c.

K2.2

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

MEMENUHI Iidentitas blo(petak beruPa

-

MEMENUHI - Iidentitas bloVpetak khususnya untuk RKT 2016 berupa papan nama, Pal batas dan jalur rintis, ditemukan atau tersedia secara jelas di lapangan.

papan nama, pal batas dan

jalur rintis, ditemukan atau tersedia secara jelas di lapangan.

Adanya rencana kerja Yang sah

2,2.r

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang

a.

berlaku.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

MEMENUHI Terdapat dokumen

-

RKUPHHK-HA berbasis

IHMB periode 2011 - 2020 IUPHHK-HA a.n. PT. Barito Putra, Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMENUHI

Belum ada perubahan/revisi

terkait dengan

dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 2020 Izin

-

Usaha Pemanfaatan

Hasil

Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n. PT. Barito Putra, Provinsi Kalimantan

Tengah yang disusun sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku (Permenhut No.: P.33/Menhut-II/2014)

b.

K3.1

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam Pada areal penyiaPan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Tidak diverifikasi

-

Karena izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutannya adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi.

Tidak diverifikasi

-

Izin pengelolaannya adalah IUPHHK-HA dan sistem silvikultur yang digunakan TPTI dan TPTJ sehingga tidak terdapat tahapan kegiatan penyiapan lahan.

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dariTempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1.

Seluruh kayu bulat yang

ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

Tanggal 1 luni 2016

Dokumen LHP yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

MEMENUHI

-

PT Barito Putra telah membuat laPoran hasil

MEMENUHI

-

PT Barito Putra telah membuat laporan hasil

pemanenan (LHP) oleh petugas pembuat LHP (PLHP) dan disahkan oleh petugas pengesah LHP

pemanenan (LHP) oleh petugas pembuat LHP (PLHP) An. Yulianus Djeddin dengan (No. Reg,

(P2LHP).

00940-12/PKB-R/XVIII/ 2016) dan Petugas Penerbit

Halaman

2l

dan 27

ij#i "t#f'

V'i(AN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT.324. ReV.3

Ko n iteAkr ed i ta sil/. a s i o n al LPPHPL. ()Ol.IDI,I

laa Krne

rdrkator PenrlrKan-ll

-

Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) an : Mudianus Dulla (No. Reg. 00801-12/PKBRIXVIII/20 16) berdasarkan Keputusan Drektur PT Barito Putera No. : 10/BP-

Informasi fisik kayu Pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.

PLrqDrR-SVVII/2016, tanggal 12 Juli 2016 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu

-

3.1.2.

3.1.3.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK.HT/

Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan Iampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kaYu bulat

a.

Tanda-tanda PUHH /barcode pada

MEMENUHI

MEMENUHI PT Barito Putra telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kaYu. Dokumen yang menyertai pergerakan kayu dilengkaPi dengan dokumen bon trip

untuk pemindahan KaYu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir Pengiriman kayu. Dokumen yang menyertai pergerakan kayu dilengkaPi dengan dokumen bon triP dan SKSKB. Seluruh dokumen angkut kayu diterbitkan oleh P2SKSKB dan diperiksa oleh Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang sah.

-

-

MEMENUHI Identitas log kayu bulat

-

(KB) berupa: Nomor Petak/Nomor Batang/Jenis Kayu/ Diameter I Paniangl ID-Barcode dan identitas tunggak pohon beruPa : Nomor Petal(Nomor Pohonflenis Pohon/ Diameter. Identitas tersebut dapat terlacak Pada dokumen LHP.

Pengelolaan

b.

Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Informasi fisik kayu pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.

Terdapat dokumen legal

kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK.HA, IUPHHK RE biSA dilacak balak.

IUPHHKRE/Peme gang Hak

(P2SKSHHK).

MEMENUHI

-

Tersedia sistem Penandaan log kayu bulat (SOP

Produki/Pembalakan No. : sPo/o1/PROD-PBl20t4,

Rev-3). Arahan teknis tersebut telah mengacu

pada ketentuan yang berlaku.

-

dan SKSKB. Seluruh dokumen angkut kayu diterbitkan oleh P2SKSKB dan diperiksa oleh Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang sah.

MEMENUHI

-

Tanda-tanda PUHH: - Identitas log kayu bulat (KB) berupa Nomor Petak/Nomor Batang/lenis Kayu/ Diamete r I P anjang I Barcode dan - Identitas tunggak pohon berupa : Nomor PetalVNomor Pohon/Jenis Pohon/ Diameter. Identitas tersebut dapat terlacak pada dokumen LHP.

:

-

MEMENUHI

-

Tersedia sistem penandaan log kayu bulat (Nomor No : sPo/03/PROD-P1U2016, tanggal 15 lanuari 2016. Arahan teknis tersebut telah mengacu pada : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42lMenLHK-Se$en/2015

jo.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 22 dari 27

i'l$!'j 'i'..,7;i ^*#t


YIf,,N

ASERT-324. Rev.3

Ko m i te Akre d i t as i N a s i o n a I

LPPHPL. ()(}l.IDN


Keterpenuhan No.

Verifier

Kriteria/Indikator

Nilai Kinerja

.l

P60/MenLH

(Setjen/Kum'

U2016, tanggal 12 Juli

2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam. Peraturan Direktur lenderal PHPL Nomor: P.17lPHPL-SET/2015 tentang Pedoman

-

Pelaksanaan

Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam.

3.t.4.

Pemegang izin mampu membukti kan adanYa catatan angkutan kaYu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannYa untuk hutan tanaman

MEMENUHI

-

-

Dokumen anqkut kaYu dari Tempat Penimbunan KaYu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kaYu bulat adalah dokumen SKSKB beserta lampirannYa. Lampiran dokumen SKSKB

meliputi

-

MEMENUHI

-

-

:

Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pemuatan lGyu Bulat Pada IUPHHK-HA

-

PT Barito futera,

. Rekapitulasi Daflar KaYu K3.2

Dokumen angkut kaYu yang tersedia dari TemPat Penimbunan Kayu (l-PK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri Primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat adalah : Periode SePtember s.d. Desember 2015, arsip dokumen SKSKB dan lampiran. Periode lanuari s.d. November 2016, arsiP dokumen SKSHHK dan lampiran.

Bulat (RDKB). Daflar KaYu Bulat (DKB).

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kaYu

3.2.1.

Pemegang izin menunjukkan

a.

bukU

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan

Provisi

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah

MEMENUHI

MEMENUHI

- PT. Barito Putra telah

- PT. Barito Putra telah

diterbitkan

Sumber DaYa Hutan (PSDH)

memiliki dokumen Surat SPP

memiliki dokumen Surat SPP PSDH/DR untuk kaYu bulat

PSDH/DR untuk kaYu bulat

berdasarkan Perhitungan volume dari LHP Yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih A.n. : (a) M. SOKHI, S.Hut, NIP.19760320 199603 1 003, dan (b) AFRIZAL, S.Hut, NIP.19780416 199803

berdasarkan Perhitungan volume dari LHP : - Periode SePtember s.d. Desember 2015 Yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih A.n.

1 009.

-

b.

Bukti Setor DR

MEMENUHI

dan/ atau PSDH

-


melakukan PembaYaran

Tanggal 1 luni 2016

: (a) M.

SOKHI, S.Hut, NrP.19760320 199603 1 003 Periode Januari s.d. November 2016 beruPa Billing SIMPONI (sistem informasi PNBP online).

MEMENUHI

-


melakukan PembaYaran

iuran PSDH dan SPP DR

iuran PSDH dan SPP DR

sesuai dengan SPP PSDH dan SPP DR Yang telah diterbitkan.

sesuai dengan SPP PSDH dan SPP DR Yang telah diterbitkan.

Halaman 23 dari 27

i6i 'ffir-

y.r$N LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

KomiteAk re d i tasi N a s io n a I

PT. AYAMARU SERT]FIKASI

LPPHPL. O(},I]DN

,

' ,,

'

,'

ililai

(inel-ja

,,

-.,

Indikator Penilikan-II - Nilai bukti setor pembayaran dari bank sesuai dengan jumlah yang tercanfum Pada SPP PSDH dan SPP DR Yang telah diterbitkan oleh Pejabat penagih SPP PSDH dan SPP DR.

c. Kesesuaian

tarif

dan DR atas kayu hutan alam PSDH

(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

MEMENUHI

-

Hasil verifikasi dokumen SPP dan bukU setor

PSDH/DR diketahui bahwa PT Barito Putera telah membayar iuran PSDH/DR

sesuai dengan Tarif yang berlaku atau ditetaPkan berdasarkan: (a) Peraturan Pemeintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2014, (b) Surat Edaran Nomor : SE.3/MenhutVI/BIKPHH/2014, dan (c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.68/MenhutII/2014).

- Nilai buKi setor pembayaran dari bank sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP PSDH dan SPP DR yang telah diterbitkan oleh Pejabat penagih SPP PSDH dan SPP DR.

MEMENUHI - Terdapat dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR diketahui bahwa PT Barito Putera telah membayar iuran PSDH/DR sesuai dengan

Tarif yang berlaku atau ditetapkan berdasarkan

:

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014 tentang lenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. - Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.3/MenhutVI/BIKPHH/2014 tentang netapan Haraga Patokan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Kehutanan, - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor

:

P.44lMenlhk-SeUen/2015 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71i MenLHK/Se$en/HPL. 318/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Tanggal

I luni

2016

Halaman 24 dari 27

'1.#; *i".,"#/


\lf,Afr,

ASERT-324. Rev.3

Ko mi te Ak r ed itas i N a s io


na

I

LPPHPL. OOl-IDN

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-II K3.3

Pengangkutan dan perdagangan antar Pulau 3.3.1

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

DoKUMEN PKAPT

Tidak diverifikasi - karena PT Barito Putera

Tidak diverifikasi

-

PT Barito Putera tidak

perdagangan kayu antar pulau, sehingga tidak memerlukan kePemilikan dokumen Pedagang KaYu

melakukan perdagangan kayu antar pulau, sehingga tidak memerlukan kepemilikan dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau

Antar Pulau Terdaftar

Terdaftar (PKAPT).

tidak melakukan

(PKAPT).

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

3.3.2.

K4.1

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kaPal Yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Tidak diverifikasi

-

Dikarenakan PT Barito Putera tidak melakukan pengangkutan kaYu antar pulau.

Tidak diverifikasi

-


melakukan pengangkutan kayu antar pulau.

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1

Pemegang izin

telah memiliki Dokumen AMDAUDPPUUKL -UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai pemturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

4.L.2.

Pemegang izin

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL.

MEMENUHI

-

2000).

a.

Dokumen RKL dan RPL

MEMENUHI - Tersedia dokumen laPoran pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015.

RKL dan RPL

yan9 menunjukkan penerapan

tindakan untuk

Tanggal 1 luni 2016

dengan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Barito Putra yang telah disahkan (disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia melalul Surat

Nomor: 043/menhutbunII/2000 tanggal 22 Februari

pelaksanaan

manfaat sosial

MEMENUHI Tldak ada perubahan terkait

-

(ANDAL, RKL, RPL) PT Barito Putra yang telah disahkan (disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan RePublik Indonesia).

UPVRKL-RPL

memiliki laporan

mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan

Terdapat dokumen AMDAL

b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

MEMENUHI

-

Pembuatan gorong-gorong, pemadatan jalan,

MEMENUHI

-


menyusun dokumen laPoran pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun 2015 dan tahun 2016. semester

I

MEMENUHI fisik lapang

- Bukti

pelaksanaan pengelolaan

Halaman 25 dari 27

i7$,; i/ tt

"q#

\\.

V LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

'(AN

Komite Akreditasi N a sio n a I


No.

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. O()l.IDN

Verifier

Kriteria/Indikator

Kinerja

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-II dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Penanaman kanan kiri jalan dan bekas TPn, Pengukuran parameter lingkungan, dll'

dan pemantauan damPak

Pemasangan papan peringatan atau larangan berburu satwa liar, larangan merusak di kawasan lindung. Perekrutan tenaga kerja lokal. Tersedia sarana Prasana kebakaran hutan.

lain

penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial antara

,

-

K.5.1.

:

Pembuatan goronggorong, pemadatan jalan, .Penanaman kanan kiri jalan dan bekas TPn, Pengukuran Parameter lingkungan, dll. Pemasangan paPan peringatan atau larangan berburu satwa liar, larangan merusak di kawasan lindung. Perekrutan tenaga keria lokal. Memberikan bantuan srana penerangan (genset). Tersedia sarana Prasana kebakaran hutan.

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1

Prosedur dan

a.

mplementasi K3

Implementasi prosedur K3

MEMENUHT PT Barito Putera telah memiliki pedoman/Prosedur K3 dan personel Yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam imPlementasi pedoman K3.

-

MEMENUHI - Terdapat pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 melalui Keputusan Direksi No. 018/BP-PKY/Dir-

SWIII/2011tanggal 26 Agustus 2011 tentang Susunan Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dengan penanggung jawab Sdr. Ir. H. WardY M. Noor.

b.

c.

Ketersediaan peralatan K3

MEMENUHI

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

-

-

Tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan masih berfungsi dengan baik.


memiliki dokumen laPoran catatan kecelakaan kerja, dan hingga Periode satu tahun terakhir (SePtember 2014 sld Agustus 2015) belum terjadi kecelakaan kerja.

Tanggal 1 luni 2016

MEMENUHT - PT Barito Putera telah menyediakan Peralatan K3 an sesuai dengketentuan dan masih berfungsi dengan baik.

MEMENUHI

-

PT Barito Putera telah memiliki dokumen laPoran

catatan kecelakaan kerja, dan hingga periode satu tahun terakhir (Januari s.d. Agustus 2016) tidak terjadi kecelakaan kerja.

Halaman 26 dari 27

V.'(AN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kon


No. K.5.2

ASERT-324. Rev.3

iteAk r e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. O()l.IDN

Kriteria/Indikator

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja



Pemenuhan hak-hak tenaga keq'a

5.2.1

Kebebasan

berserikat bagi Pekerja

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI

Ketersediaan Dokumen KKB atau

MEMENUHI PP

-

MEMENUHI

-

PT Barito Putera

-

MEMENUHI

Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang Yang ditetapakn oleh Direktur pada tanggal 1 APril 2014.

-

Perusahaan

tidak mempekerjakan anak di bawah

umur

Tldak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

MEMENUHI

-

PT Barito Putra telah

memiliki Perusahaan (PP) yang yang ditetapakan oleh Presiden Direktur Pada tanggal 1 April 2014, mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan.

(PP)

s.2.3

PT Barito Putera

memberikan kebebasan kepada karyawannYa untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Hal tersebut ditegaskan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Nomor 5B/BP-PKY/DIRSE/IV/2015 tanggal 5 APril 2015.

memberikan kebebasan kepada karyawannYa untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

-



tahun) sebagaimana diatur

memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur (18 tahun) sebagaimana diatur

dalam Pasal 68 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dalam Pasal 68 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur (18

Bogor, Januari

2017

LPPHPL PT. Ayamaru Seftifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 27 dari 27

Yxnnr. f. Pelaksanaan. Telpon , ; Fax :

Recommend Documents