KAN. Fax : abp.cedifi id PT. AYAMARU SERTI FIKASI. c

PT. AYAMARU SERTI FIKASI &l{, Lantal I

XOUPLEK RUXO BRAJA tUgTlXA

Jl. Dr. Sumeru RTiRW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA :025'l-83335'13 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT

-

325.Rev.3

KAN -toN

LVLK,Ol1,IDN

PENGUMUMAN HAS:IL AUDIT SERIFIIGSI VERIFIIGSI I.EGALITAS KAYI,, PADA IUPHHK

Nomor : 188/A-SERT/V/2017 LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

a.

Nama Auditee

b.

Alamat Kantor

e.

Tanggal Pelaksanaan

c. Nomor Izin d. Luas

IUPHHK.HA PT, SEWAKA LAHAN SENTOSA Jl. Pahlawan No. 7 PO Box 196 Pontianak, SK. 236/Menhut-1112007 tanggal 4 Juli 2007 * 32.180 Hektar 28 s/d 31 Maret 2017

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (sLK) dengan Nomor : SLK.98/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 27 April2017 sampai dengan

26 Aptil 2020. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tetulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor Telpon 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected] abp.cedifi [email protected]. id www.avamarusertifikasi.co.id Website

: Fax : Email : :

Bogot,2Mei 2017 RU SERTIFIKASI

PT

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Lsyanan Sertifikasi

:

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kalu (VLK)

Emrll: [email protected]

w.b.h.: wwway"marusenlfi k si.co.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KOIiPLEK RUKO BRAJA USTIXA

B-ll, L.ntai I

ASERT

-

321. Rev.3

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA . :0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

Yrenr LPPHPL.Ml.ION

tvl

K-011- tDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 98/A-SERT-VLruKpts/lV/201 7 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HA NOMOR : SK. 236/MENHUT]U2007 TANGGAL 4 JULI 2007 SELUAS t 32.180 HEKTAR

1.

Menimbang

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa bagi pemegang IUPHHK-HA yang belum memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2.

Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. S EWAKA LAHAN SENTOSA telah dilakukan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 83/SLS/Pll(Xl/2016/ 1 22lASERTA/Ll(XU20 1 6 tanggal 22 November 201 6;

3.

Bahwa berdasarkan pengambrlan keputusan, IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

IUPHHK-HA

PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. It/le ng in g

at

1

.

2,

Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O1 1-lDN; Keputusan lvlenteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-lV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutlV|BPPHH12012 Tentang Penetapan Lembaga Pentlai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);

:

3. Peraturan Menterr Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

4.

5.

6. 7. Tanggal

'1

Juni 2016

Layanan Sertifikasi

:

:

3O/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.1 4/PHPL/SEf 1412016 tanggal 29 April 201 6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang lzin dan hak Pengelolaan; Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Pemegang lzin dan Hak Pengelolaan; Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14IPHPL/SET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen [\Iutu; Hal 1 dari 2 Emrll:

.s.rteay!meruslnif llosl,@.id

ur.bt

:

www.ay"marui.rtifi kasi.co.id

ASERT

8. 9.

-

321.Rev.3

SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA.

KESATU

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA dengan Nomor SLK.98/ASERT/LVLK-01'l-lDN masa berlaku 27 April 2017 sampai dengan 26 Aptil2020.

KEDUA

Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA.

KEEMPAT

IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

KELIMA

Keputusan

:

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada f anooal : 27 April 2017 LVLK PT. AYAI\iIARU SERTIFI KASI

lr. Akhmad Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan; 2. Direktur Usaha Hutan Produksi

Tanggal 1 Juni 2016

Hal2 dati 2

SERTIFIKfrT LEGALITAS KAYU

YT(AT{ Komite Akreditasi Nasional LVLK.OI

No : SLK.98/ASERT/LVLK-01 1 -lDN Tanggaf Penetapan :27 April2017

Berlaku hingga

Diberikan kepada

:26 April 2020

:

PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA SK IUPHHK-HA Nomor Luas & Lokasi Alamat Kantor

SK.236/MENHUT-ll/2007, Tanggal 4 Juli 2007 t 32.180 Hektar - Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Jl. Pahlawan No. 7, Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai dengan

:

peraturan Menteri Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor : P.30/MenLHKSetjen/PHPL'3/3/2016 tentang penilaian KlnerJa pengelolaan fiuhn-Produkii L$tari dan Verlfikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan

Lamplran 2.1 dan Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor : P'14/PHPUSET 1412016 tentang Stairdar dan pedoman pelaksanaan Penllaian Kinerja Pengelolian Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verlflkasi Legalitas Kayu (VLK)

lr.

mad DireKur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 'l . Jalan Dr. Sumeru RT/RW002/001 , Bogo|1611'l - INDONESIA

Sertitikat ini tidak boleh difeproduksi sebagian, kecuali secara kesaluruhan dengan izin terh,lis dari PT. AYAMARU SERTlFll(Asl

t-tDX

& :Ii

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

y,f,tfu

ASERT-324.Rcv.3

Komite Ak re d it a si N asio n al LVLK.()11.IDN

RESUME

AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT. SEWAKA LAHAN SENTOSA KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi

LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September 2Ot4 berlaku s/d 1 September 2018 LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November 20L2

c. Alamat

KOMPLEK RUKO BRAIA

MUSIKA B-11 Lantai 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail

Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id

e. Direktur

Ir. Akhmad

f.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/ Setjen lPHPL.3l3l2016 tanggal

Standar

1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4|PHPL|SET1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HI IUPHHKRE, dan Hak Pengelolaan.

3. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.|4/PHPL|SET1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggal 1 Juni 2016

Hal-1

y,ffiil

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ASERT-32,1.Rev.i

Komite Akreditasi Nasional

PT. AYAMARU SERTIFIKAS]

LVLK.O11.IDN

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.

4. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur lenderal

Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPLlSEf 1412076

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu 1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor VLK)

g. Tim Audit

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLK) h. Pengambil

(2)

Keputusan

Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin

PT. Sewaka Lahan Snetosa

b. Keputusan Menteri Kehutanan

-

sK. 236lM EN

Tanggal

4 Juli 2007

Luas

32.180 Hektar

Lokasi

Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Masa berlaku izin

20 tahun (terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2002)

c. Alamat

-

UT-II/20 17

Nomor

H

Perusahaan

ll.

Kantor

Pahlawan 7

Kelurahan Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

Telp. 0561 -721856; Fax. 0561-721583

d. Pengurus

-

Perusahaan

Komisaris Utama

Imbran Susanto

Komisaris

Ny. Trisnowati Gunawan

Direktur Utama

Ir. H. Mamat

Direktur

Roesman Nilam

Direktur

Ir. Tri Hardjanto

Tanggal 1 Juni 2016

Mulyana

Hal

-2


(3)

ASERT-32-l.Rev.3

Komite Akreditasi Nasional LVLK.O11.IDN

Ringkasan Tahapan Tahapan

No. 1

y,fitl,

Konsultasi Publik

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat Meeting Room, Hotel

.

Starlet Lt. 4 Sandai,

Kegiatan Konsultasi Publik dihadiri sebanyak 18 orang, yaitu masyarakat

atau perwakilan dari 3 (tiga) desa, yakni Riam Dadap, Batu LaPis dan Sekukun, perwakilan dari PT. Sewaka

Kabupaten Ketapang Tanggal 30 Maret 2077,

Lahan Sentosa dan Auditor VLK PT Ayamaru Sertifikasi.

.

Memberikan penjelasan mengenai rencana audit sertifikasi legalitas kayu PT. Sewaka Lahan Sentosa dan

tahapannya

.

Penunjukkan Manajemen Representatif dan petugas perusahaan yang akan mendampingi dalam audit dokumen

dan lapangan

.

Penandatanganan berita acara Konsultasi Publik oleh LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi, PT. Sewaka Lahan Sentosa dan salah satu saksi dari Desa

Riam Dadap. 1

Pertemuan Pembukaan

Ruang Pertemuan

.

Perkenalan Tim Audltor dan

PT. Sewaka Lahan

penyampaian rencana pelaksanaan

Sentosa, di Camp Pawan Utara (Camp

kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas

Kenibung)

Kayu (VLK).

.

Tanggal 30 Maret 2017

Penjelasan mengenai rencana jadwal

audit dokumen, audit laPangan dan metodologi yang digunakan dalam kegiatan penilaian Verifikasi Legallitas Kayu (VLK).

.

Penunjukkan Manajemen Representatif dan petugas perusahaan yang akan mendampingi dalam audit dokumen

dan lapangan

.

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan.

3

Verifikasi Dokumen dan

PT. Sewaka Lahan

Observasi Lapangan

Sentosa, di Camp Pawan Utara (Camp

Tanggal 1 Juni 2016

.

Verifikasi dokumen legal (dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban, PUHH, dokumen lingkungan dan

Hal-3

,* rI1'"...r.t"1*'a:


Tahapan

No.

y,tll,

ASERT-324.Rev.i

Komite Ak re d itasi N as i o n al LVLK.Ol1.IDN

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat

perencanaan serta ketenagakerjaan)

Kenibung) Blok RKT 2016 dan

.

Melakukan observasi lapangan dan uji

2017, TPN, TPK Hutan

petik pelaksanaan PUHH, lacak balak,

dan TPK Antara Tanggal 30 Maret s.d.

implementasi RKL dan RPL, implementasi K3, dan ketenagakerjaan'

01 April 2017

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Blok RKT 2016 dan RKT 2017, kawasan

lindung, TPN, TPK Hutan dan TPK Antara.

.

Wawancara dengan karyawan Yang bertanggungjawab Pada tiaP-tiaP bidang.

4

Pertemuan Penutupan

Ruang Pertemuan

.

Melakukan klarifikasi temuan lapangan

.

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee

.

Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan) terhadap prinsip-prinsip

PT. Sewaka Lahan

Sentosa, di Camp Pawan Utara (Camp Kenibung)

yang dinilai dalam pelaksanaan dan penerapan legalitas kayu

Tanggal 01 April 2017

.

Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan PenutuPan (Closing Meeting)

6.

Pengambilan Keputusan

Kantor PT. Ayamaru

.

Sertifikasi Bogor, 27 April20t7

Hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT. Sewaka Lahan Sentosa telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu.

.

Atas dasar tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sewaka Lahan Sentosa, dengan Nomor

: SLK.9B/ASERT /LVLK-011-IDN, masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan sertifikat yaitu Pada tanggal 27 April2077 2020.

Tanggal 1 Juni 2016

sld

26 APril

Hal-4

& i^I j (4)

ASERT-32"1.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

LVLK.O11.IDN

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip/ Kriteria/

Hasil Penilaian

Indikator/Verifier

Pl.

Y,TJITII


Irlorma

Penilaian

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areat unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (ruPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).

a.

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK

.

Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait perizinan perusahaan atau dokumen lain yang merupakan bagian dari persyaratan

Memenuhi

dalam perolehan izin pemanfaataan hutan.

IUPHHK)

.

Tersedia dokumen izin pemanfaatan hutan, berupa SK sebagai

berikut

a.

:

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 29 Tahun 2002, tanggal 5 Pebruari 2002 tentang Pemberian Izin UPHHK PT. Sewaka Lahan Sentosa seluas 20.000 hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimanatan Barat.

t

b.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 28 Pebruari 2002 tentang Addendum Izin UPHHK PT. Sewaka Lahan Sentosa seluas 14.000 hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

*

c.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 236/MENHUT-1112007, tanggal 4 )uli 2007 tentang Pembaharuan Izin UPHHK Dalam Hutan Alam PT. Sewaka Lahan Sentosa Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 32.180 hektar di Provinsi Kalimantan Barat beserta lampiran peta skala 1: 100.000. Lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. MS Ka'ban.

. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja PT' Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 : 100.000, Luas : * 32.180 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 236lMENHUT-II12}O7, tanggal 4 )uli 2007); dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000, (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 733l Men h ut-lU 2014, ta nggal 2 September 2014), di ni lai tela h sesuai peruntukkannya sebagai areal untuk pemanfaatan hutan alam.

b. Bukti

pemenuhan

.

Tersedia bukti setor iuran IIPH sebesar Rp. 1.109.000.000,- yang dilunasi dalam 5 (lima) tahap. Terdapat kesesuaian antara bukti setor iuran IIPH dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Nomor : S.676|Y[-BIKPPHH/2007 tanggal 16 Agustus 2007.

.

Tdak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupun pemanfaatan lalnnya.

.

Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK)

c.

Penggunaan kawasan

yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Tanggal'l Juni 2016

Memenuhi

Hal-5


Prinsip/ Kriteria/

Y,iltttl

ASERT-324.Rev.i


Hasil Penilaian

Indikator/Verifier

Norma Penilaian

P2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. pemegang izin memiliki rencana penebangan pada arealtebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1.RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a.

Dokumen RKUPHHK/

.

Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasls IHMB Periode Tahun 2011 sid 2020,yang telah disetujuioleh A.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : SK.i37IVI-BUHA/2011, tanggal 13 Oktober 2011, dokumen tersebut tersedia lengkap beserta lampirannya.

'

Tersedia RKTUPHHK-HA 2015, Carry Over RKTUPHHK-HA 2015 untuk periode tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA 2017yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Peta Rencana PAK pada RKTUPHHK-HA 2015, Carry Over RKTUPHHKHA 2015 untuk periode tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA2017, dibuat oleh Ganis PHPL Perencanaan Hutan.

.

Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh yang digambarkan dalam Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Peta Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tentang Persetujuan Carry OveTRKTUPHHK-HA 2015 untuk Periode Tahun 2016, dan peta Lampiran dokumen RKIUPHHK-HA 2017 skala : 1 : 50.000, areal yang tidak boleh ditebang yang

RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang, mellputi

-

:

Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Memenuhl

Timber Cruising dan/atau Canhut.

-

-

b.

Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada

Rfi/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi- nya di lapangan

Memenuhi

digambarkan dalam peta terdiri dari areal KPPN, bufferzone, sempadan sungai dan batas persekutuan yang belum di tata batas yaitu dengan IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur.

.

Tanggal 1 Juni 20'16

Terdapat bukti kesesuaian dan implementasi penandaan batasbatas areal yang tidak boleh ditebang sesuai perkembangan kegiatan RKI-UPHHK-HATahun 2015 dan Cary OveTRKTUPHHKHA 2015 ke periode tahun 2016.

Hal-6

& i',".I i' ^.{


Prinsipl Kriteria/

c.

Penandaan lokasi blok

gtlll

r\SE,R'l

-i2-l.Rcv.l

Ko mite Akredita si N a si o n al

LVLK.()1,I.IDN

Hasil Penilaian

.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan plotting pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA 2016, menunjukan bahwa posisi blok dan petak tebangan di lapangan telah benar dan sesuai dengan peta lampiran dokumen RKT yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

.

Tersedia peta blok tebangan RKT 2015 dan lampiran SK. Carry Over RKfUPHHK-HA 2015 ke periode tahun 2016 dan Peta Lampiran RKTUPHHK-H A 2017. Pada setiap lokasi petak tebangan yang diizinkan terdapat tanda cap (stempel) sebagai pengesahan dari Dinas Kehutanan Provisi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebangan benar dan terbukti di lapangan sesuai dengan peta lampiran dokumen RKT dan SK. Carry OveTRKTUPHHK-HA 2015 ke periode tahun 2016

tebangan/ blok RKT/petak RTT yang

jelas di peta dan terbukti di lapangan

Norma Penilaian Memenuhi

dan RKTUPHHK-HA 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah z.2.t.Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

.

Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2011 s/d 2020, yang telah disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan Direktur lenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor : SK.137/VI-BUHAlz}lI, tanggal 13 Oktober 2011. \

Memenuhi

. Dokumen tersebut dilengkapi Lampiran Peta Rencana

Kerja Usaha Hutan Alam Pada Hutan Kayu Dalam Hutan Hasil Pemanfaatan sld 20ll Tahun Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode 2020 Pada Penutupan Lahan dan Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 Cm UP dibuat dengan skala 1: 100.000. Dalam penyusunannya dinilai telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-1112009 tanggal 21 Agustus 2009, tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam.

b.

Kesesuaian lokasi dan

.

volume pemanfaatan kayu hutan alam pada

HTI dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri,

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

PT. Sewaka Lahan Sentosa bukan pemegang izin pada IUPHHK-

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi.

P3.

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

.

Terdapat rekapitulasi dokumen LHP untuk tahun 2016 sebanyak 6 (enam) LHP, dengan rincian sebagai berikut: LHP Nomor 1 - 5

Memenuhi

dengan jumlah 1.950 batang dan dengan volume sebesar

9.518,05 m3. Tanggal 1 Juni 2016

Hal-7

& i I "rr.

^,

al


.rrct1

Prinsip/ Kriteria/

Y,TAfU Komite Akreditasi

N

ASERT-i2-l.Rev.3

asion al

LVLK.O11.IDN

Hasil Penilaian

IndikatorlVerifier

Norma Penilaian

. Dokumen LHP telah dibuat secara elektronik melalui Aplikasi SIPUHH Online oleh Petugas Pembuat LHP yang dltetapkan melalui Keputusan Direktur Nomor: 98/SLS/PTK/X12016 tanggal

24 Oktober 2016 tentang Penetapan PLHP an. Sdr. Ahmad Saripudin (No. Reg. 00593-8/PKB-R/XVIV2016),

. Dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu dan dapat ditemukan berdasarkan informasi label ID Barcode pada kayu bulat dan nomor batang kayu bulat hasil scan informasi ID barcode pada kayu bulat di TPK serta dapat ditemukan tunggaknya pada petak tebangan di lapangan.

3.1.2. Seluruh

kayu yang diangkut ketuar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

.

-TPK hutan ke TPK Antara,

-TPK hutan ke industri

Seluruh angkutan kayu bulat dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Km 131 dan dari TPK Antara menuju ke TPK Antara Km 110 dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dinilai telah sesuai dengan ketentuan, dan diterbitkan secara online.

Memenuhi

. Berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil

primer dan/atau penampung kayu

hutan kayu.

terdaftar, -TPK Antara ke industri primer hasll hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a.

Tanda-tanda PUHH/

. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda PUHH yang diterapkan pada kayu bulat menunjukkan terdapat tanda-tanda PUHH/Barcode pada Kayu Bulat yang diterapkan adalah sebagai

barcode pada kayu

bulat dari pemegang

berikut:

IUPHHK.HA bisa dilacak balak

b. Identitas

kayu

diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Tanggal 1 Juni 2016

Memenuhi

a.

Pemasangan label barcode berwarna kuning pada bontos kayu bulat.

b.

Penulisan nomor Daftar Ukur Sementara (DUS) atau Nomor Urut Produksi (internal) dengan menggunakan cat warna merah dan dipahat di bontos kayu.

'

Hasil pemeriksaan uji petik kesesuaian nomor pada label barcode yang diterapkan pada bontos kayu bulat sampling sebanyak 15 batang di TPK Antara Km. 110, menunjukkan bahwa tanda-tanda PUHH dan barcode SIPUHH Online pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen (LHC, Buku Ukur, dan LHP).

'

Terdapat sistem penandaan pada kayu bulat baik di TPK Antara maupun diTPK Hutan berupa label barcode berwarna kuning, penandaan nomor produksi (Daftar Ukur Sementara/DUS) berwarna merah serta dipahat di bontos kayu, dan dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan dokumen angkutan yang sah hasil hutan kayu. Penerapan pengidentitasan/ penandaan pada kayu bulat diterapkan secara konsisten.

Memenuhi

Hal-B

y,f,lll,


Komite Akre dita si


N

ASERT-324.Rev.3

asi on a I

LVLK.O,Il.IDN

Prinsip/ Kriteria/

Hasil Penilaian

Indikator/Verifier

Norma Penilaian

3.t.4.Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan

'

Dari hasil verifikasi dokumen pengangkutan yang tetah diterbitkan

Memenuhi

dari bulan Januari 2016 hingga Maret 2017 melalui SI-PUHH online, dapat diketahui telah diterbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 346 dokumen, dengan rincian sebanyak 233 dokumen diterbitkan diTPK Hutan (1.950 batang = 9.041,42 m3), dan sebanyak 113 dokumen diterbitkan diTPK Antara Km 131 (642

arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

batang

'

=

4.816,50 m3).

Tersedia arsip dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Km 131 dan Km 110, dengan lampiran Daftar Kayu Bulat secara lengkap dan sah, diterbitkan secara self assesment melalui Aplikasi SIPUHH online oleh petugas Penerbit SKSHHK yang telah ditetapkan oleh Direktur PT. Sewaka Lahan Sentosa dan terdaftar datam Aplikasi SIPUHH online, dan 2).

.

Terdapat arsip SKSHHK pada setiap penerimaan kayu bulat dari TPK Hutan sampai ketempat tujuan (TPK Antara) yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).

K3.2. Pemegang izin tetah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.Z.L.Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

a,

Dokumen SPP (Surat Perlntah Pembayaran)

.

DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Dari hasil verifikasi rekap Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PSDH dan DR dari Bulan September 2016 hingga Maret 2017, terdapat total jumlah nominal PSDH dan DR yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.

Memenuhi

697.200.320,- dan US$. 153.913,20.

. Berdasarkan hasil uji petik perbandingan

antara Bukti Pembuatan Tagihan PNBP pada Aplikasi SiIMPONI dengan LHP yang disahkan dalam hal kelompok jenis volume dan tarif dalam Bukti Pembuatan Tagihan PNBP pada aplikasi SIMPONI dinilai telah sesuai dengan LHP yang disahkan dengan dengan tarif sesuai ketentuan: (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; dan (b) Peraturan Menteri Kehuta na n Nomor P. 6B/Men hut'lll 20t4 Tentang Penetapa n Ha rga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan

dan Penggantian Nilai Tegakan.

b.

Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

.

Semua tagihan DR dan PSDH periode bulan September 2016 sld Maret 2017 telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar dalam dokumen SPP DR dan PSDH. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR berupa Bukti Penerimaan Negara pada aplikasi

Memenuhi

SIMPONI.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-9

I Im

''''

u"

+;1"s'i'

LVLK.O11.}DN

Hasil Penilaian

Indikator/Verifier Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu

ASERT-324.Rev.3



Prinsip/ Kriteria/

c.

Y WffiW


.

hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Pembayaran PSDH dan DR dipenuhi berdasarkan persyaratan ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, yakni: (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2014 tentang lenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, (b) Surat Edaran Nomor: SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/7014, dan (c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-lll20t4 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Ganti RugiTegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

Norma,

Penilaian Memenuhi

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT

.

PT. Sewaka Lahan Sentosa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, melainkan sebagai pemasok kebutuhan bahan baku Industri IUIPHHK PT. Harjohn Timber dan IUIPHHK PT. Suka Jaya

Makmur di Provinsi Kalimantan Barat.

.

Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tidak diverifikasi.

3.3.2.Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapat yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

. PT. Sewaka Lahan Sentosa

tidak melakukan pengangkutan kayu antar putau sehingga tidak tersedia dokumen yang menunjukkan identitas kapal angkutan ke luar pulau.

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier ini tldak diverifikasi.

K3,4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

.

dibubuhkan sesuai

PT. Sewaka Lahan Sentosa belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK) dan belum dapat mengimplementasikan tanda V-Legal

ketentuan

sesuai ketentuan

Tanda V-Legal yang

. Berdasarkan uraian di atas, maka verifier tidak diverifikasi.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelota Lingkungan (RKL)/ dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peratu ran yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/DPPL/UKL_ UPL/RKL-RPL

.

Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dan sesuai Berita Acara Pembahasan Dokumen KA-ANDAL, tanggal 1 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Barat dan Anggota meminta kepada PT' Sewaka Lahan Sentosa untuk menyusun Dokumen Audit Lingkungan.

Memenuhi

. Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup perangkat atau Nomor 30 Tahun 2001, karena AMDAL merupakan

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-

10

LEMBAGA VER]FIKAS] LEGALITAS KAYU

y,tlil Komite


ASERT-324.Rev.3

Akr edi ta si N a sion al

LVLK-O11.IDN

Hasil Penilaian

Indikator/Verifier

.

Norma Penilaian

alat yang dipergunakan untuk menilai suatu usaha/kegiatan dinyatakan layak lingkungan sebelum usaha/kegiatan tersebut beroperasi (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentanq Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1). Terdapat temuan Tim Audit Lingkungan yang menyatakan bahwa PT. Sewaka Lahan Sentosa telah melaksanakan kegiatan operasional dan kemudian dihentikan pada bulan Agustus 2005. Selanjutnya kepada PT. Sewaka Lahan Sentosa diwajibkan untuk melaksanakan Audit Lingkungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001, Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,

.

Tersedia Laporan Audit Lingkungan RKL dan RPL (Mei, 2016) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:435 Tahun 2006, tanggal 25 Juli 2006 tentang Audit Lingkungan PT. Sewaka Lahan Sentosa, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan audit lingkungan mencakup seluruh areal sebagaimana Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 29 Tahun 2002, tanggal 5 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sewaka Lahan Sentosa Seluas 20.000 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 61 Tahun 2002, tanggal 28 Pebruari 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada PT' Sewaka Lahan Sentosa Seluas + 14.000 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi

t

Kalimantan Barat.

Pemegang izin memiliki taporan petaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi damPa k lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

4.L.2.

a.

Dokumen RKL dan

.

RPL

PT. Sewaka Lahan Sentosa telah menyusun laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana

Memenuhi

Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2016 dan Semester II tahun 2016. Laporan tersebut telah dilaporkan ke BLHD Provinsi Kalimantan Barat dan BLH Kabupaten Ketapang.

.

Penyusunan Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) mengacu pada format sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL.

.

Dalam penyusunan RKL dan RPL telah merujuk pada rekomendasi hasil audit lingkungan yang disusun oleh Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-11

,#}h

:)

z


.

Ko nite Ak ed itasi N asion al LVLK.O1.I.IDN

Norma Penilaian

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Memenuhi

Indikator/Verifier pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan

ASERT-124.Rev.3

Hasil Penilaian

Prinsip/ Kriteria/

b. Bukti

y,illf{

mengacu pada rekomendasi hasil audit lingkungan.

.

sosial

Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk produksi: - Pembuatan persemaian di Camp Keriau seluas 0,7 hektar.

-

Pengamatan tegakan di areal sempadan Sungai Benawa di Blok RKT 2016 (Desember 2015).

-

.

Pemasangan papan nama dan penandaan sempadan Sungai Benawa di Blok RKT 2016 sepanjang 1.052,46 meter atau 10,52 hektar Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kawasan areal efektif untuk produksi :

Aspek fisik

- kimia :

-

Pembuatan bangunan konservasi dan saluran drainase di jalur angkutan blok tebangan 2015 dan RKT 2016, seperti jembatan, gorong gorong dan pemadatan jalan, pengerasan jalan angkutan dan pemadatan tanah

-

Pemantauan curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara

-

Pemantauan debit air Sungai Keriau, pengamatan erosi di eks TPN dan jalan sarad pada areal bekas tebangan blok Rfi 2016 Petak R.55 dengan metode stick Pemasangan rambu-rambu peringatan/imbauan, pengamatan terhadap kondisi hidrologi Sungai Gentarang (31 Desember 2015), Sungai Menuwa/Benawa (19 Juli 2016) dan Sungai Keriau (19 September 2016) melalui uji kualitas air di Fakultas Pertanian Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan Universitas TanjungPura,

Aspek Biologi

:

-

Melakukan inventarisasi dan identifikasi satwa liar di areal blok tebangan RKT 2015 Carry Overpada Petak R48,

-

Inventarisasi dan analsis vegetasi di areal blok tebangan RKT 2015 Carry Averpada Petak R4B dan Petak S48.

Aspek Sosial Ekonomi dan BudaYa:

Tanggal 1 Juni 2016

-

Penerimaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja harian, kesepakatan pemberian fee kompensasi produksi kepada masyarakat Desa Batu Lapis, Sekukun dan Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp. 7.500/m3 untuk jenis non Bangkirai dan Rp, 24.000/m3 untuk jenis Bangkirai, realisasi Program PMDH RKT 2015 adalah Rp' 76.824,000, dengan jenis kegiatan peningkatan sarana prasarana sosial ekonomi dan sosial budaya.

-

Pemberian dana partisipasi pembangunan desa RKT 2015 kepada masyarakat Desa Batu Lapis, Sekukun dan Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp. 3.000/m3.

Hal

- 12

-&. -',Ia

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS K,AYU

"11:i""qt'


it 1:l^

Prinsip/ Kriteria/

y,f,ltr,

.ASER-f-i24.Rev.3


Hasil Penilaian

Indikator/Verifier

-

Norma Penilaian

Realisasi program PMDH RKI- 2016 sebesar Rp.

156.545.731.045731,- dengan jenis kegiatan sarana dan prasarana ekonomi, sarana keagamaan dan peningkatan ekonomi. Realisasi program PMDH sudah mencakup pembayaran fee kayu produksi kepada masyarakat Desa Riam Dadap sebesar Rp.84.501.555.

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a.

Pedoman/Prosedur K3

'

Tersedia SOP terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terbitkan oleh Direktur dengan Nomor: OS/SLSi PTK/I 12017, tanggal 16 lanuari 2017. Susunan keanggotaan organisasi P2K3 sudah diajukan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan pengesahan.

Memenuhi

b.

Ketersediaan

.

Tersedia peralatan K3 di lingkungan keqa perusahaan (Camp Pawan Utara, Camp Produksi, Bengkel dan Camp Km. 110 Keriau). Terdapat persediaan peralatan K3 dengan jenis-jenis peralatan K3 yang dapat dibuktikan ketersediaannya di Gudang Logistik Camp Pawan Utara. Jumlah peralatan K3 dinilai cukup memadai dan berfungsi baik serta belum kadaluarsa.

Memenuhi

'

Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam waktu setahun terakhir (2016). Terdapat upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja berupa pemasangan ramburambu/papan peringatan lalu lintas jalan angkutan kayu, dan pemasangan poster imbauan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di lokasi Camp Produksi, Camp TPK Antara Km 110 Keriau, Bengkel dan Camp Pawan Utara.

Memenuhi

peralatan

c.

K3

Catatan kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2.

' '

PT. Sewaka Lahan Sentosa belum membentuk Serikat Pekerja.

Memenuhi

Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direktur, Nomor : 27 lSLSlPfKlUzOlT Tanggal 16 Januari 2016. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat pemberian kebebasan oleh perusahaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

.

Tersedia Peraturan Perusahaan PT Sewaka Lahan Sentosa yang dibuat pada tanggal 25 November 2015 oleh Direktur PT' Sewaka Lahan Sentosa.

Memenuhi

. Dokumen Peraturan Perusahaan

telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, Nomor : 09 Tahun 2016, Tanggal 26 Januari 2016,

Tanggal 1 Juni 2016

Hal-

13

..&h

r)

i,.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIF]KASI

Prinsip/ Kriteria/

y,ffif,fiI

ASERT-324.Rev.i

Komile Akreditasi Nasional LVLK-O11.IDN

Norma Penilaian

Hasil Penilaian tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sewaka Lahan Sentosa. Peraturan Perusahaan berlaku selama (dua) tahun.

.

Dalam dokumen tersebut telah mengatur hak-hak pekerja terdiri dari Bab - bab yang mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Bab L Ketentuan Umum, Bab II' Hubungan Keria, Bab IlL Pelaksanaan Kerja, Bab IV. Cuti Tahunan/Ijin Khusus, Bab V Pendidikan, Pelatihan, Bab VI. Pengupahan, Bab VII' Kesehatan, Pengobatan dan Perawatan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana, Bab VIIL Keselamatan, Keamanan Kerja dan Perlengkapan Kerja, Bab. IX Tata Tertib Perusahaan dan Sanksi Pelanggaran, Bab X. Keluh Kesah Karyawan dan Bab XI. Penutup'

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

.

Tidak ditemukan pekerja anak atau pekerja yang masih di bawah umur, serta terdapat komitmen perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak atau pekerja dibawah umur sebagaimana terdapat pernyataan tertulis berupa Surat Keterangan No' 286/Adumpers/SLS/ CPU-XII/2O16, tentang penerimaan karyawan PT. Sewaka Lahan Sentosa dan Pernyataan tidak ada karyawan yang di bawah umur atau <18 tahun).

Memenuhi

Bogor, April 2Ot7 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal

1 Juni 2016

Hal-

14

KAN. Fax : abp.cedifi id PT. AYAMARU SERTI FIKASI. c

Recommend Documents