Jl. Sianjurmula-mula No. 45 Telepon / Fax (0626) 20167 Email : bkppsamosir @ yahoo.co. id PANGURURAN
Profile BKPP Kab. Samosir
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum
II. TUGAS DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi 1. Sekretaris Badan a. Subbag Umum dan Perlengkapan b. Subbag Keuangan dan Kepegawaian c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan d. Subbid Ketersediaan Pangan e. Subbid Distribusi Pangan 3. Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan f. Subbid Kewaspadaan dan Rawan Pangan g. Subbid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 4. Bidang Informasi dan Kelembagaan h. Subbid Informasi i. Subbid Penataan dan Kelembagaan 5. Bidang Penyuluhan j. Subbid Pelayanan Penyuluhan k. Subbid Peningkatan Sumber Daya Manusia C. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan D. Tugas Pokok dan Fungsi
III. GAMBARAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN SAMOSIR IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. B. C. D.
Visi dan Misi SKPD Tujuan Strategi Kebijakan
V. PROGRAM DAN KEGIATAN VI. PENUTUP LAMPIRAN
Profile BKPP Kab. Samosir
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara merupakan dasar pembentukan Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir dengan latar belakang kabupaten tertinggal diantara 6 (enam) kabupaten di Propinsi Sumatera Utara merupakan akibat keterbelakangan pembangunan diberbagai lini. Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir yang baru maka pembenahan diberbagai sektor secara terus menerus dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mengejar ketertinggalannya. Sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Samosir mayoritas berasal dari sektor pertanian. Namun pertanian umumnya masih menggunakan pola-pola tradisionil dengan luas lahan yang relatif sempit, sehingga petani di Kabupaten Samosir diklasifikasikan pada petani gurem dengan komoditi yang berbeda antar waktu tanpa memprediksi pasar secara serius (Pola Agribisnis belum menjadi budaya). Hal ini menyebabkan petani di Kabupaten Samosir tidak pernah menjadi ahli dalam satu komoditi, pendapatan petani rendah. Untuk efisiensi administrasi Pemerintahan, Kabupaten Samosir membentuk 9 (sembilan) kecamatan yang tersebar di dalam pulau dan luar Samosir yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 114 Desa. Dan dalam membantu Tugas dan Fungsi Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten dibentuk Satuan-satuan Kerja sehingga harapan untuk mengejar ketertinggalannya diharapkan dapat terakselerasi. Sejalan dengan kebutuhan yang semakin berkembang dan didukung oleh Undangundang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Pangan (lembaran negara tahun 2002 nomor 142, tambahan lembaran Negara nomor 4254), maka dibentuklah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Samosir. Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan diatur pada Peraturan Bupati Samosir nomor 12 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir. B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan profile ini adalah : 1. Maksud : a. Menyusun gambaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir b. Menyusun Strategi dan Program Pengembangan Pangan dengan Sistem Penyuluhan Pertanian Terpadu untuk meningkatkan ketahanan pangan c. Mendeskripsikan keragaman seluruh sumber daya pangan dan pertanian yang ada di Kabupaten Samosir . d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan dan penyuluhan. 2. Tujuan : a. Mewujudkan Ketahanan Pangan yang berbasis kepada keragaman usaha tanaman pangan lokal pada setiap kecamatan. Profile BKPP Kab. Samosir
b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani, perikanan dan peternakan dengan sistem penyuluhan terpadu. c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui keragaman sumber bahan pangan yang berkualitas dan cukup kuantitas dengan harga yang terjangkau. d. Mewujudkan pertanian dengan agribisnis yang ramah lingkungan melalui penyuluhan terpadu. C. Landasan Hukum Dalam penyusunan Profile Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ini, landasan hukum operasional yang digunakan adalah sbb : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara; 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir; 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir.
Profile BKPP Kab. Samosir
II. KELENGKAPAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir adalah sbb : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat terdiri dari : - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan - Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari : - Sub Bidang Ketersediaan Pangan - Sub Bidang Distribusi Pangan 4. Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan terdiri dari : - Sub Bidang Kewaspadaan dan rawan Pangan - Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 5. Bidang Informasi dan Kelembagaan terdiri dari : - Sub Bidang Informasi - Sub Bidang Penataan Kelembagaan 6. Bidang Penyuluhan terdiri dari : - Sub Bidang Pelayanan penyuluhan - Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir dan Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana terlampir berikut ini :
Profile BKPP Kab. Samosir
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SAMOSIR
KEPALA BPP (KOORDINATOR PENYULUH) Di Kecamatan
KASUBBAG TATA USAHA
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
Profile BKPP Kab. Samosir
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan disajikan pada tabel berikut :
Sektrs
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a Honorer/ THL THLTB Deptan RI
1 -
1 1 1 1 4 -
Jumlah (Orang)
1
8
3
Kewaspad aan dan Konsumsi Pangan
Informa si dan Kelemb agaan
Penyuluhan
Jumlah
Gol.
Ketersediaa n Pangan dan Distribusi Pangan 1 2 -
PPL
No
Kaban
Tabel 1. Distribusi Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan golongan :
1 2 -
-
1 1 2 -
1 12 2 2 4 21
1 2 1 2 1 15 2 2 4 10 21
3
-
4
42
61
Tabel 2. Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Eselon No
Pendidikan
Non Eselon
II
III
IV
Adm
Teknis
PPL
Jumlah
1.
SLTA
-
-
2
1
-
11
14
2.
D2 / D3
-
-
-
5
-
2
6
3.
S1
1
2
1
7
-
29
40
Jumlah (Orang)
1
2
3
13
-
42
61
C. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No.21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir bahwa Lembaga Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan lembaga yang baru dan berdiri sendiri sejak tanggal Pebruari 2008, sebelumnya bergabung pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir. Dalam Pelaksanaan Tugas dilapangan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir mempunyai 9 (sembilan) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang mencakup 9 (sembilan) Kecamatan. Profile BKPP Kab. Samosir
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Balai Penyuluh Pertanian bupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir: 1. KEPALA BADAN 1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekdakab. 2) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyulahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan . 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimasudkan pada ayat (2),Kepala badan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; c. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kebijakan bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; e. Melaksanakan koordinasi bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan dengan pihak/instansi terkait; f. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekdakab; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan; 4) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan membawahi: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang; c. Jabatan Fungsional; dan d. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan. 2. SEKRETARIS 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum Badan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi: a. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pengarsipan dan perlengkapan; b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor; c. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor, pembinaan organisasi dan tata laksana; d. Melaksanakan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang di lingkungan Badan Profile BKPP Kab. Samosir
e. Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Melaksanakan evaluasi dan kinerja Kepala Sub Bagian; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan urusan kedinasan; h. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 4). Sekretaris membawahi: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 4.a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bagian umum dan perlengkapan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan kantor Badan; c. Melakukan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, dokumentasi, inventarisasi barang dan kearsipan; d. Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolandan urusan administrasi perjalanan dinas; e. Melaksanakan pengurusan alat tulis kantor pengaturan dan pengadaan fasilitas rapat serta upacara di lingkungan Badan; f. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan dan inventaris Badan; g. Mempersiapkan laporan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah di lingkungan Badan; h. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksaan tugas kepada Sekretaris; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; 4.b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Keuangan dan Keepegawaian. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; Profile BKPP Kab. Samosir
b. Melakukan pendataan dan membuat Data base pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan; c. Memelihara arsip dan dokumen keuangan dan kepegawaian; d. Mempersiapkan bahan-bahan/ ddokumen usul keneikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan gaji berkala; e. Mengumpulkan data dan informasi tentang disiplin pegawai; f. Mempersiapkan proses berkas/ dokumen yang berkaitan dengan angka kredit pejabat fungsional; g. Mempersiapkan, mendokumentasikan daftar gaji pegawai dan persiapan perjalanan dinas; h. Mengkoordinir laporan penerima dan pertanggungjawaban keuangan badan; i. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ole Pimpinan; 4.c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan dan data untuk penyempurnaan dan penyusunan program kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; c. Melaksanakan, memfasilitasi dan menganalisis perencanaan partisipatif di Desa, Kecamatan dan Kabupaten; d. Melaksanakan pengkajian produksi tanaman pangan, hortikultura pertanian dan perkebunan serta distribusi dan pemeratraan pangan; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan proyek; f. Menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; g. Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; h. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 3. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN 1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Profile BKPP Kab. Samosir
2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi: a. Menyusun program kerja di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; b. Meneliti dokumen-dokumen kegiatan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; d. Mempersiapkan data dan melaksanakan analisis ketersediaan distribusi pangan; e. Mengelola dan menyusun program ketersediaan ddistribusi pangan; f. Melakukan pengkajian dan analilsis kebutuhan pangan masyarakat; g. Memberi masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; h. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tuigas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; 4) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi: a. Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan b. Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan. 4.a. Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan 1) Sub Bidang ketersediaan pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 2) Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di bidang Ketersediaan Pangan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja Sub Bidang Ketersediaan Pangan; b. Mengelola dan mengevaluasi bahan program kegiatan Ketersediaan Pangan; c. Melaksanakan pemantauan dan analisis neraca bahan makanan (NBM); d. Mempersiapkan data dan melaksanakan analisis Ketersediaan dan Cadangan Pangan; e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; f. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4.b. Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan 1) Sub Bidang Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 2) Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang Distribusi Pangan. 3) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja Sub Bidang Distribusi Pangan; b. Mengelola dan mengevaluasi bahan program kerja Distribusi Pangan; Profile BKPP Kab. Samosir
c. Melaksanakan keterpaduan pemasaran hasil yang berwawasan agribisnis dan berpola kemitraan; d. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 4. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAN KONSUMSI PANGAN 1) Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 2) Kepala Bidang kewaspadaan dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan mempunyai fungsi: a. Membuat progran kerja di bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan; b. Menyusun perkiraan biaya untuk pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan; c. Meneliti dokumen-dokumen kegiatan di bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan; d. Membina pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan; e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan; f. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 4) Kepala Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan membawahi: a. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Rawan Pangan; dan b. Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan. 4.a. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Rawan Pangan 1) Sub Bidang Kewaspadaan dan Rawan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada Di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Rawan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang kewaspadaan dan rawan pangan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Rawan Pangan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan perundangundangan yang menyangkut Kewaspadaan dan Rawan Pangan; b. Menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan teknis mengenai keawaspadaan dan rawan pangan; c. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kewaspadaan dan rawan pangan; d. Menyusun buku data, buku anjuran dan buku petunjuk teknis serta dokumen lainnya mengenai kewaspadaan dan rawan pangan; e. Melaksanakan pemetaan dan analisi kerawanan pangan dan kebutuhan pangan antar waktu dan daerah; f. Melaksanakan penyusunan bahan rencana perumusan kebijakan program peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat pada aspek kewaspadaan pangan; Profile BKPP Kab. Samosir
g. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan; h. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. 4.b. Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 1) Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksnakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan. 2) Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Panganmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi pangan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi: a. Mengumpulkan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang menyangkut konsumsi dan penganekaragaman pangan; b. Menyusun petunjuk teknis dan melaksnakan bimbingan teknis mengenai konsumsi dan penganekaragaman pangan; c. Melaksnakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan konsumsi dan penganekaragaman pangan; d. Menyelenggarakan diklat keterampilan kepada masyarakat guna mendukung konsumsi dan penganekaragaman pangan; e. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konsumsi dan penganekaragaman pangan; f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; g. Memberi arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanan tugas kepada Kepala Bidang; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 5. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KELEMBAGAAN 1) Bidang informasi dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksnakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 2) Kepala Bidang Informasi dan Kelelmbagaaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala badan dalam melaksankan tugas di bidang informasi dan kelelmbagaan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Informasi dan kelembagaan mempunyai fungsi: a. Membuat rencana program kerja di bidang informasi dan kelembagaan; b. Melaksanakan identifikasi terhadap potensi dan sumber daya yang mendukung pengembangan kelembagaan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; c. Menyusun bahan dan data rencana pengembangan informasi dan kelembagaan ketahanan pangan; d. Menyebarluaskan informasi dan manajemen ketahanan pangan pada masyarakat melalui penyuluhan, pembuatan brosur, leaflet, majalah dan lain-lain; e. Menyelenggarakan kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pameran dalam rangka promosi hasil produksi pertanian; f. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan di bidang kelembagaan serta langkah-langkah pemecahannya; Profile BKPP Kab. Samosir
g. Memberi masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; h. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Badan; i. Memberi arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. Membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui sekretaris; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 4) Kepala Bidang Informasi dan Kelembagaan membawahi: a. Sub Bidang Informasi; dan b. Sub Bidang Penataan Kelembagaan. 4.a. Kepala Sub Bidang Informasi 1) Sub Bidang Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 2) Kepala Sub Bidang Informaasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang informasi. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Informasi mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja sub bidang informasi; b. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan informasi; c. Mengupayakan kemudahan akses informasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber teknologi dan sumber lainnya dalam pengembangan usahanya; d. Menginventarisir informasi-informasi dari sumber-sumber lembaga penelitian, dinas dan instansi terkait lainnya; e. Melakukan kerjasama dalam pelayanan informasi penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik; f. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Informasi dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugas; g. Memberi arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 4.b. Kepala Sub Bidang Penataan Kelembagaan 1) Sub Bidang Penataan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 2) Kepala Sub Bidang Penataan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang penataan kelembagaan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penataan Kelembagaan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja Sub Bidang Penataan Kelelmbagaan; b. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan penataan kelembagaan; c. Melakukan penataan kelembagaan pada masyarakat yang berkaitan ketahanan pangan dan penyuluhan; d. Melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan lembaga-lembaga yang berkaitan ketahanan pangan dan penyuluhan; e. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Informasi dan Kelembagaan; f. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; Profile BKPP Kab. Samosir
g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 6. KEPALA BIDANG PENYULUHAN 1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 2) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang penyuluhan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: a. Membuat rencana program kerja di bidang penyuluhan; b. Menyusun pedoman umum dan teknis materi, metode dan sistem penyuluhan; c. Mempersiapkan sarana dan prasarana penyuluhan serta informasi teknologi; d. Menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dengan pihak lembaga keuangan dan investor guna membantu pengembangan penyuluhan pertanian; e. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan di bidang penyuluhan serta merumuskan langkah-langkah pemnecahannya; f. Melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); g. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, dinas dan instansi terkait; h. Memberi masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; i. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 4) Kepala Bidang Penyuluhan membawahi: a. Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan; dan b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia. 4.a. Kepala Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan 1) Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan. 2) Kepala Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan penyuluhan. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja Sub Bidang Pelayanan Penyuluhan; b. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan penyuluhan; c. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama pertanian dan pelaku usaha ke sumber informasi teknologi penyuluhan dan sumber lainnya dalam pengembangan usaha; d. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; e. Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan pertanian; f. Mempersiapkan bahan-bahan pelayanan penyuluhan; g. Melakukan kerjasama dalam pelayanan penyuluhan melalui radio, televisi dan media cetak; Profile BKPP Kab. Samosir
h. Melakukan identifkasi dan pengembangan pelayanan penyuluhan antar pelaku utama dan penyuluh serta pelaku usaha; i. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas; j. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 4.b. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia 1) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 2) Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas di bidang peningkatan sumber daya manusia. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana program kerja sub bidang peningkatan SDM; b. Mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi petani/kelompok tani, penyuluh dan pelatihan usaha pertanian; c. Menggali dan mengembangkan metodologi pelatihan/kursus; d. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern berbasis lingkungan bagi pelaku utama secara berkelanjutan; e. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan; f. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasikan kelembagaan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian; g. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; h. Melakukan evaluasi pasca pelatihan bagi petani, penyuluhan, pengusaha pertanian dan masyarakat; i. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penyuluhan; j. Mengkoordinasi, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan mauoun tertulis; k. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. JABATAN FUNGSIONAL 1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir. 2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan masukan yang bermanfaat untuk mendukung program Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1-3) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 5) Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1-3) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati. Profile BKPP Kab. Samosir
6) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1-3) ditentukan berdasarkan kebutuhan Badan. 7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1-3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TATA KERJA 1) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal. 2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional bertanggung untuk memimpin, mengendalikan bawahannya masingmasing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional dalam lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 4) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut untuk memberi petunjuk pada bawahannya. 5) Sekretaris, Kepala Bidang secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas, untuk selanjutnya menjadi laporan Kepala Badan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekdakab.
Profile BKPP Kab. Samosir
III. GAMBARAN UMUM
Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk dan akibat keterbelakangan pembangunan diberbagai ciri, Kabupaten tersebut tergolong salah satu dari 6 (enam) kabupaten tertinggal di Propinsi Sumatera Utara. Penduduk Kabupaten Samosir umumnya bermata pencaharian dari usaha pertanian, namun didalam mengelola usaha pertaniannya masih cukup sederhana sehingga produksi yang diperoleh masih rendah. Disamping tanahnya tergolong kurang subur dengan lapisan top soil yang dangkal, keadaan iklim yang bertype E1 – E2 dengan hari curah hujan yang sangat jarang mengakibatkan pertanian di Kabupaten Samosir sering mengalami gagal panen. Beberapa faktor yang menyebabkan produksi pertanian rendah di Kabupaten Samosir adalah a. Penggunaan Varietas Lokal b. Kesuburan Tanah rendah c. Pengolahan Tanah masih manual dengan alat-alat pertanian yang sederhana d. Keadaan Iklim bertype E1 – E2 dengan artian hari hujan dalam setiap bulan cukup jarang bahkan musim kemarau dapat terjadi 4 – 6 bulan sehingga sering mengakibatkan kegagalan panen.
Profile BKPP Kab. Samosir
Untuk memacu pembangunan dan mengejar ketertinggalan khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir memprogramkan kegiatan : Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui demplot dan penyuluhan terpadu. 1. Kondisi Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan diartikan adalah suatu kondisi terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat maupun rumah tangga dalam jumlah yang cukup, aman dan merata, berkwalitas serta mudah terjangkau. Dari gambaran umum tentang potensi sumberdaya pertanian, peternakan dan perikanan terlihat bahwa untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat cukup potensial untuk dikelola dan dikembangkan serta bahan pangan dapat terpenuhi secara domestik tanpa mendatangkan bahan pangan dari luar daerah. Namun ditinjau dari sebagian aspek ketahanan pangan ( ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan ) bahwa kondisi ketahanan pangan masyarakat/keluarga di Kabupaten Samosir belum dapat dinyatakan dalam keadaan tahan pangan. Dari jumlah ± 27.000 KK penduduk Kabupaten Samosir 90 % penduduk hidup dari kegiatan usaha tani serta data menunjukkan bahwa dari 117 desa terdapat 60 % kategori desa tertinggal yang identik dengan kondisi ketahanan pangan yang masih jauh dari yang diharapkan. Gambaran kondisi ketahanan pangan ditinjau dari segi aspek ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai berikut : a. Aspek Ketersediaan Pangan Ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Samosir sesungguhnya dapat terpenuhi dari potensi sumberdaya yang ada tanpa mendatangkan dari luar daerah apabila ditangani secara optimal, kecuali bahan pangan lain seperti : minyak goreng, gula, tepung terigu, susu dan lain – lain. Ketersediaan bahan pangan sesuai dengan potensi dapat digambarkan pada tabel berikut : Tabel 1. Ketersediaan Bahan Pangan Berbagai Jenis Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2007 di Kabupaten Samosir. Luas Produksi No Jenis Komoditi Panen Keterangan ( Ton ) ( Ha ) I Tanaman Pangan/Hortikultura 1. Padi 7.611 43.467 2. Jagung 1.000 3.716 3. Kedele 40 48 4. Ubi Jalar 244 2.205,5 5. Ubi Kayu 229 2.481,2 6. Cabe Besar 315 3.273,7 7. Cabe Kecil 256 1.280 8. Bawang Merah 249 1.419,5 9. Kentang 835 15.030
Tabel 2. Ketersediaan Bahan Pangan Berbagai Jenis Komoditas Peternakan Tahun 2007 di Kabupaten Samosir. No a.
Jenis Komoditi Ternak Besar
Profile BKPP Kab. Samosir
Populasi
Produksi ( Ton )
Keterangan
1. 2. 3. b. 1. 2. 3. c. 1. 2.
Kerbau Sapi Kuda Ternak Kecil Kambing Domba Babi Ternak Unggas Ayam Buras Ayam potong
35.389 2.616 1.175
57,720 23,1 -
5.412 97 14.015
5,398 0,613 102,914
207.728 -
21.477 -
Dari gambaran data diatas terlihat bahwa ketersediaan bahan pangan dapat terpenuhi secara domestik, namun bahan pangan lainnya masih ada yang harus didatangkan dari luar daerah seperti : Telur Ayam Ras, Minyak Goreng, Susu, Mie dan lain–lain. b. Aspek Distribusi Distribusi bahan pangan dimaksudkan adalah untuk meningkatkan pemerataan ketersediaan bahan pangan yang didukung oleh sarana dan prasarana sehingga sasaran ketersediaan bahan pangan di tingkat masyarakat dapat tercapai dengan harga yang stabil. Adapun pekerjaan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya distribusi ketersediaan pangan diuraikan sebagai berikut : Tabel 1. Kelembagaan / Institusi Distribusi Bahan Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2005. No 1 2 3 4 5 6
Uraian Eksportir Pangan Pedagang Minyak Pengecer KUD KOPTAN DOLOG / Sub DOLOG
Jumlah ( Unit ) 70 225 4 -
Rencana Kebutuhan 110 300 10 20 1
Keterangan -
Sarana Transportasi
Untuk kelancaran pendistribusian bahan pangan melalui angkutan diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2. Sarana Transportasi Distribusi Pangan melalui Angkutan Darat dan Perairan Danau Tahun 2005 Jlh Angk.Darat No Uraian Ideal Keterangan / Danau 1 Kenderaan / Truk 84 150 2 Kapal - Kapal Fery 2 5 - Kapal Angkutan umum 28 50
Tabel 3. Prasarana Distribusi Pangan di Kabupaten Samosir Tahun 2007 Profile BKPP Kab. Samosir
No
Uraian
Jumlah ( Unit )
Ideal
1 2
Pelabuhan di Danau Terminal
10 1
12 2
3
Pasar Tradisionil / Pekan
10
12
Keterangan
Ditinjau dari segi sarana dan prasarana distribusi seperti prasarana jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten ke Kecamatan dan Desa masih kurang mendukung untuk distribusi bahan pangan sehingga sangat mempengaruhi harga bahan pangan sampai ke pedesaan.
Harga Pangan
Distribusi harga Bahan pangan pokok strategis pada tahun berjalan ( Tahun 2006 ) berdasarkan pemantauan dan monitoring di lapangan sebagai berikut : Tabel 4. Rata–Rata Harga Bahan Pangan Strategis Tahun Berjalan (thn 2007) di Kabupaten Samosir.
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Jenis Bahan Pangan Beras Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Cabe Merah Kacang Kedele Bawang Merah Minyak Goreng Gula Pasir Ikan Daging Kerbau Daging Sapi Daging Kambing Daging Babi Telur Susu Kentang Wortel
Harga ( Rp ) Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan 4.800 4.800 1.050 900 300 250 400 350 12.000 10.000 10.000 8.000 4.000 3.000 6.000 5.500 6.000 6.250 6.000 6.500 15.000 14.000 43.000 45.000 40.000 42.000 25.000 28.000 20.000 21.000 600 700 5.000 4.500 6.000 5.500
Ket
Pada Umumnya terjadi fluktuasi harga pada saat–saat tertentu antara lain disebabkan oleh keterbatasan stok, hari – hari besar dll. c. Aspek Konsumsi / Keanekaragaman Pangan Keanekaragaman konsumsi pangan sangat diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkwalitas khususnya kwalitas pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Konsumsi pangan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup bersumber dan hewani maupun nabati dan ikan. Adapun pola konsumsi pangan masyarakat di tingkat rumah tangga ± 80 % ataupun 3 x makan sehari serta belum adanya keanekaragaman pangan yang merupakan produk pangan lokal olahan maupun tanpa pengolahan. Profile BKPP Kab. Samosir
Dalam mendukung keanekaragaman pangan masyarakat khususnya dalam bidang pangan olahan umumnya masih dalam skala usaha rumah tangga sebagai berikut : Tabel 5. Pengusaha / Industri Rumah Tangga Pangan Olahan Tahun 2007 di Kabupaten Samosir No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Pengrajin Tahu / Tempe Pengrajin Keripik Ubi Pengrajin Berondong Kue – kue Mie Basah Lain – lain
Unit 2 1 4 16 -
Keterangan
d. Aspek Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kewaspadaan pangan dan gizi adalah merupakan suatu kegiatan yang harsu dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di suatu daerah, baik yang disebabkan oleh bencana alam ( kemarau, longsor, banjir, ekspresi hama / penyakit ) serta kerawanan yang disebabkan oleh kemiskinan . Berdasarkan data yang ada bahwa penduduk Kabupaten Samosir dari 27.215 Rumah tangga terdapat 10.886 KK Pra Sejahtera (kategori miskin), hal ini perlu diwaspadai yang dapat menimbulkan gejala rawan pangan karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah. Pengembangan system kewaspadaan pangan sangat dibutuhkan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Surat Edaran Menkes Nomor 1107/Menkes/E M II/2000 tanggal 27 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Keppres Nomor 132 Tahun 2002 tentang dewan Ketahanan Pangan (DKP), dimana diperlukan suatu kegiatan untuk mendeteksi secara dini kerawanan Pangan di tiap daerah dengan melaksnakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data terkait ketersediaan pangan dan tindak lanjut dalam penyelesaian masalah pangan yang mencakup kualitas dan kuantitas pangan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional yang digambarkan melalui Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas/FIA) 2. Kondisi Penyuluhan Saat Ini Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dansumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Semua proses ini dapat dilakukan melalui sistem penyuluhan. Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyuluhan memiliki fungsi antara laian: Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Profile BKPP Kab. Samosir
Membantu menganalisis dan memacahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dlam mengelaola usaha. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan penyuluhan. Penyuluh secara umum terdiri dari Penyuluh Pemerintah, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Sawdaya. Keberadaaan penyuluh di Kabupaten Samosir masih sangat sedikit dimana Penyuluh PNS 17 orang, CPNS 4 orang dan Penyuluh THL-TB dari Depatemen Pertanian 21 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengharuskan bahwa penyuluh minimal 1 untuk setiap desa. Untuk itu Kabupaten Samosir masih kekurangan penyuluh ± 75 orang, untuk itu diharapkan peran serta pemerintah atau lembaga lain yang terkait. Pelaksanaan penyuluhan di lapangan memerlukan kesadaran setiap pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam memperlancar pertemuan antara pelaku usaha dan pelaku utama sefrta penyuluh maka penyuluh memerlukan alat transportasi sehingga jangkauan penyuluhan lebih cepat. Alat transportasi untuk penyuluh di Kabupaten Samosir hanya 9 unit untuk itu diharapkan adanya penambahan alat transportasi karena satu orang penyuluh harus menangani beberapa desa. Karena keberadaan penyuluh yang sangat minim maka diharapkan agar dalam pembinaan kelompok tani/gabungan kelompok tani lebih efektif dengan adanya wadah/tempat untuk melakukan pertemuan. Untuk tingkat kecamatan diperlukan adanya Balai penyuluhan. Di Kabupaten Samosir Balai Penyuluhan hanya 2 (dua) unit yaitu di Kecamatan Nainggolan dan di Kecamatan Harian, untuk itu diperlukan penambahan 7 (tujuh) unit untuk setiap kecamatan. Untuk lebih mengefektifkan pertemuan setiap kelompok tani dengan penyuluh maka diharapkan adanya pos penyuluhan untuk tingkat desa yang nantinya mampu menjangkau setiap kelompok tani di desa tersebut.
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN A. Visi, Misi Visi, Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir mengacu kepada visi, misi Bupati Samosir dan Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. VISI : Terwujudnya Sistem Penyuluhan Terpadu untuk Mendukung Ketahanan Pangan MISI :
1. Meningkatkan Sistem Penyuluhan Terpadu 2. Meningkatkan Penganeka-ragaman pangan dengan pola 3B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) 3. Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Sistem Penyuluhan Terpadu
B. Tujuan Tujuan Rencana Strategi 5 (Lima) Tahun Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Samosir adalah : - Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat petani. - Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan peternakan dan kehutanan melalui sistem penyuluhan. - Meningkatkan gizi dan ketahanan pangan masyarakat yang terjangkau. - Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam kelembagaan ekonomi sosial pedesaan dan kelompok tani. Profile BKPP Kab. Samosir
-
Meningkatkan pemberdayaan teknologi terhadap pelaku utama dan pelaku usaha melalui sistem penyuluhan terpadu.
C. Strategi Strategi dasar yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai berikut : 1. Secara nasional peningkatan kwalitas SDM aparatur dan masyarakat petani melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Penggalangan semua potensi sumber daya melalui pendekatan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan monitoring dengan instansi terkait. 3. Memfasilitasi usaha pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui sistem penyuluhan terpadu 4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan anak rantau untuk pengembangan dan pembiayaan usaha pertanian melalui kelompok tani/gabungan kelompok tani. 5. Melaksanakan penguatan modal petani melalui bantuan langsung masyarakat maupun bantuan pinjaman langsung masyarakat.
6. Meningkatkan intensitas pertanaman, pola tanam, produktifitas, mutu serta areal tanam komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung ketahanan pangan. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha tani yang berorientasi pada mekanisme pasar melalui kelembagaan petani. 8. Mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan produksi dan produktifitas. 9. Mengembangkan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Propinsi maupun Nasional melalui sistem penyuluhan. D. Kebijakan Kebijakan pokok Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan pendapatan petani yang diarahklan melalui : a. Ketersediaan bahan pangan yang berbasis pada peningkatan produktifitas dan kualitas hasil serta berorientasi agribisnis. b. Distribusi pemerataan ketersediaan bahan pangan dengan harga stabil dan terjangkau. c. Penganekaragaman konsumsi pangan yang seimbang sesuai budaya lokal. d. Kewaspadaan pangan dan gizi. e. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. f. Peningkatan akses petani terhadap teknologi, pasar dan informasi serta sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya. g. Pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha dan kelembagaan bisnis pangan serta pembinaan perilaku bisnis pangan sesuai kebutuhan pasar. h. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. i. Menumbuhkan kesadaran masyarakat (pelaku utama dan pelaku usaha) melalui pertanian organik dalam pelestarian lingkungan 2. Meningkatkan pengembangan Agribisnis tingkat pedesaaan yang diarahkan melalui : a. Meningkatkan penyediaan akses terhadap teknologi dan informasi pasar yang mampu mengembangkan pembangunan sistem pertanian . b. Revitalisasi penyuluhan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan terhadap masyarakat. c. Menumbuhkan usaha agribisnis/agroindustri tingkat desa.
V. Profile BKPP Kab. Samosir
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 20082012 disusun berdasarkan atas perpaduan antara arahan kebijakan Nasional/Pusat/Propinsi dan perencanaan dari bawah mengacu kepada: 1. Program Badan Ketahanan Pangan Depertemen Pertanian Republik Indonesia; 2. Program Penyuluh SDM melalui Penyuluhan dari Instansi Pertanian(Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan); 3. Rencana Strategi Pembangunan Kabupaten Samosir; 4. Program Kerja Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara; 5. Arahan –arahan Pimpinan Instansi terkait. Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka dalam implementasinya program kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir tahun 2008-2012 dirumuskan dalam program utama yaitu: 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Ketahanan Pangan 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Pertanian/Perkebunan Lapangan 5. Program Penyuluhan Terpadu 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan kesejahteraan petani dijabarkan pada : a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis c. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. d. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas lahan Tidur. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dalam mendorong pelayanan aparat pemerintah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan maka perlu dilakukan revitalisasi penyuluh pertanian maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas/penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk pembangunan pertanian. Selain berperan sebagai faktor produksi petani juga sekaligus berperan menjadi manager yang menata pengalokasian faktor- faktor produksi yang lain. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini antara lain: a. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan baik; b. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani; c. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian; d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya pertanian (petani,penyuluh dan aparat pembina); e. Perlindungan terhadap petni dari persaingan yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak ada; f. Bantuan operasional penyuluh pertanian; g. Forum komunikasi pertanian. h. Uang kerja bimbingan (UKB) petugas PPL. i. Demplot / derm farm tanaman terong belanda (berbagai jenis komoditi spesifik daerah); j. Uji adaptasi hortikultura yang bernilai ekonomis dan komoditi pertanian; k. Pengembangan produksi sayuran dan buah-buahan untuk desa percontohan; l. Demonstrasi penerapan teknologi anjuran. m. Penerapan teknologi melalui derm area padi sawah. n. Dana kredit produktif/Kredit Usaha Rakyat (KUR); o. Rembug KTNA tingkat kecamatan dan kabupaten; p. Temu mitra/temu usaha tani; Profile BKPP Kab. Samosir
q. r. s. t. u. v. w. x. y.
Alih teknologi; Pembinaan pasca panen; Penertiban pelaksanaan Pengaturan Pola Tanan dan Tertib Tanam (P2T3); Pengembangan penyuluhan dalam penggunaan dan pembuatan pupuk organik (kompos); Hubungan melembaga penelitian atau Perguruan Tinggi. Kerjasama pelaksanaan demplot usaha tani antara petani dan pengusaha. Penerapan Peningkatan Teknologi Pertanian Terpadu Penguatan modal dalam bentuk BLM dan BPLM. Penguatan modal kelompok usaha pertanian, perikanan dan peternakan.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan pada program tersebut melalui usaha pokok intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi mauapun rehabilitasi. Program ini bertujuan meningkatkan usaha pengembangan dan produksi komoditas dalam memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan untuk menambah penghasilan pendapatan petani. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain : a. Pengamanan ketersediaann pangan antara lain melalui pengamanan lahan sawah daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi); b. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian; c. Penanganan daerah rawan pangan. d. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan ketahanan pangan; e. Pemantauan dan analisis harga bahan pangan pokok f. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat. g. Pengembangan desa mandiri pangan. h. Peningkatan mutu dan keamanan pangan. i. Pengembangan sistem informasi pasar. j. Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen. k. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan. l. Penyuluhan sumber pangan alternatif. m. Pengembangan cadangan pangan daerah. n. Pengembangan lumbung pangan desa. 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan diharapkan mampu meningkatkan usaha agribisnis petani. Pengembangan agribisnis bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha dibidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa serta pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini antara lain : a. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran serta pengembangan ogroindustri di pedesaan. b. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif terutama permodalan. c. Peningkatan IPTEK pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan spesifit lokasi yang ramah ligkungan. d. Pengembangan lembaga keuangan pedesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan pedesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian. e. Penyebarluasan teknologi spesifikasi lokasi. f. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). g. Pengembangan tanaman khas batak yang bernilai ekonomis dan tanaman estetika. h. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Profile BKPP Kab. Samosir
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. Pembangunan pertanian hanya akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan data dan informasi pertanian. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan penyuluh pertanian yang diwujudkan dalam suatu pengembangan sistem informasi pertanian untuk masyarakat meliputi serangkaian kegiatan pengumpulan data potensi lahan, komoditi (tanaman pangan hortikultura, peternakan, perikanan), panen, iklim, dan informasi pasar pertanian yang up to date sehingga penyuluhan lebih maksimal. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain : a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan. b. Peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan. c. Penyuluhan dan pendampingan bagi petani dan pelaku agribisnis. d. Demplot penyuluh sebagai acuan dan contoh bagi petani. e. Pelaksanaan ubinan pertanian dari posko ketahanan pangan. f. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan & analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). g. Pemasyarakatan teknologi pengendalian OPT. h. Survey dan pendataan populasi komoditi. i. Pemantauan harga komoditi. j. Penerapan alih teknologi pertanian melalui magang pertanian. 5. Program Penyuluh Terpadu Penyuluhan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini terkhusus dalam bidang pertanian dalam arti luas, untuk mewujudkan hal ini Program Penyuluhan Terpadu dijabarkan pada kegiatan: 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Peningkatan kualitas SDM petani melalui diklat dan pelatihan terhadap petani. 3. Revitalisasi Penyuluh. 4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. 5. Sosialisasi pencegahan hutan dan dampak kebakaran hutan dan lahan. 6. Penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenai perusakan hutan dan lahan. 7. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat.
Profile BKPP Kab. Samosir
