VIII. KESIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN
8.1.
Kesimpulan 1. Dalam jangka pendek peningkatan pendidikan efektif dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian dibanding dengan sektor industri dan jasa. Sedangkan dalam jangka panjang pendidikan efektif meningkatkan produktivitas tenaga kerja di semua sektor. 2. Pendidikan berpengaruh langsung dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian, sedangkan pengaruhnya terhadap tenaga kerja non pertanian (industri dan jasa) membutuhkan waktu (time lag). Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi yang digunakan sektor pertanian masih relatif sederhana, sehingga untuk meningkatkan
produktivitas
tenaga
kerjanya tidak memerlukan program pelatihan yang terlalu lama. Berbeda dengan sektor non pertanian yang indikasinya mempunyai teknologi lebih modern, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil dan waktu yang relatif lebih lama bagi program pelatihan maupun proses learning by doing. Kondisi ini menbuat kualitas tenaga kerja non pertanian lebih terampil dibanding tenaga kerja pertanian, sebagai konsekuensinya tenaga kerja pertanian menjadi sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. 3. Pendidikan mempengaruhi output melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor. Produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan output. Dibanding dua sektor lainnya, pengaruh produktivitas tenaga kerja pertanian paling kecil magnitude-nya dalam mempengaruhi output.
217
4. Distribusi pendapatan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan investasi SDM membuat distribusi pendapatan menjadi semakin merata. Dampak peningkatan investasi SDM menyebabkan output meningkat beriringan dengan penurunan ketimpangan pendapatan (tidak terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan). 5. Peningkatan jumlah penduduk Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan jumlah
penduduk miskin. Hal ini
mengindikasikan bahwa SDM di Jawa Tengah masih belum optimal memberi kontribusi pada pembangunan daerah. Kemungkinan inilah yang menjadi penyebab rendahnya kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. 6. Share tenaga kerja pertanian berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Hal ini menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih relatif rendah dibanding produktivitas tenaga kerja non pertanian. Kondisi ini sekaligus menjawab mengapa kemiskinan masih banyak terdapat di daerah perdesaan. 7. Kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan dengan persentase yang sama dengan pengeluaran kesehatan, memberi dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena nilai dasar pengeluaran pendidikan lebih besar dibanding nilai dasar pengeluaran kesehatan. Berbeda halnya bila
218
peningkatan dilakukan dengan jumlah nominal yang sama, kebijakan peningkatan pengeluaran kesehatan memberi hasil yang lebih besar dibanding
peningkatan
pengeluaran
pendidikan.
Sehingga
dapat
disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran kesehatan ternyata lebih efektif dalam meningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibanding kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan. Dari hasil ini dapat diartikan bahwa sistem pendidikan di Jawa Tengah masih belum optimal dalam memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. 8. Peningkatan pengeluaran kesehatan dengan jumlah nominal yang sama dengan pengeluaran infrastruktur memberi dampak yang lebih besar dalam meningkatkan human capital, produktivitas tenaga kerja semua sektor, penyerapan tenaga kerja jasa, output sektor jasa, disposable income, konsumsi rumahtangga, pengeluaran per kapita
serta pengurangan
kemiskinan. Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran infrastruktur memberi dampak yang lebih besar dalam meningkatkan physical capital, penyerapan tenaga kerja pertanian, penyerapan tenaga kerja industri, output pertanian, output industri, PDRB per kapita, penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi, serta pengurangan pengangguran dan ketimpangan pendapatan. 9. Skenario
gabungan
peningkatan
pengeluaran
pendidikan
disertai
peningkatan pengeluaran infrastruktur memberi dampak yang paling besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dibanding skenario gabungan peningkatan pengeluaran pendidikan dan
219
pengeluaran kesehatan. Hal ini menjelaskan bahwa sebuah kebijakan akan efektif jika diikuti oleh penyediaan infrastruktur yang memadai. 10. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah masih banyak dinikmati oleh sektor non pertanian dibanding sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan ternyata memberi dampak yang paling besar dalam peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja bagi sektor industri dan jasa (non pertanian) dibandingkan sektor pertanian. 11. Terdapat hubungan antara
peningkatan modal manusia, produktivitas
tenaga kerja, pendapatan dan turunnya kemiskinan. Kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi SDM, dapat membantu masyarakat miskin keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan.
8.2.
Implikasi Kebijakan 1. Pemerintah
sebaiknya
mengutamakan
kebijakan
dalam
rangka
meningkatkan kualitas SDM di semua sektor, karena dampaknya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di semua sektor. Surplus anggaran
sebaiknya
digunakan
untuk
meningkatkan
pengeluaran
pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur karena dampaknya dapat meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian, pemerintah sebaiknya meningkatkan pendidikan bagi tenaga kerja pertanian. Sedangkan untuk wilayah perkotaan (sektor non pertanian)
220
disamping program peningkatan pendidikan juga memerlukan program pelatihan bagi tenaga kerjanya. 3. Untuk mengurangi kemiskinan pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan diri pada pengendalian jumlah penduduk melalui revitalisasi program keluarga berencana, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas SDM dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 4. Mengingat peran penting pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM, sebaiknya pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem pendidikan di Jawa Tengah, agar dampaknya terhadap pembangunan dapat lebih optimal. Peningkatan anggaran pendidikan lebih tinggi dibanding sektor lainnya merupakan sebuah kebijakan yang tepat, namun perlu dipastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya, agar sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 5. Strategi pembangunan yang mengedepankan peningkatan kualitas SDM sebaiknya dijadikan sebagai salah satu strategi pembangunan daerah di Indonesia, karena dampaknya selain dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus juga dapat menciptakan pemerataan pendapatan, sehingga tujuan pembangunan growth and equity dapat tercapai secara simultan. 6. Apabila
pemerintah
bertujuan
ingin
lebih
menurunkan
jumlah
pengangguran dan ketimpangan pendapatan sebaiknya kebijakan yang diambil adalah meningkatkan pengeluaran infrastruktur. Sedangkan bila pemerintah bertujuan ingin lebih menurunkan jumlah penduduk miskin
221
dan meningkatkan pendapatan masyarakat maka sebaiknya kebijakan yang diambil adalah meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan. 7. Kebijakan yang menggabungkan peningkatan pengeluaran pendidikan dan infrastruktur terutama di daerah miskin dan terpencil merupakan sebuah kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
8.3.
Saran Penelitian Lanjutan 1. Penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel pelatihan, migrasi, gender, eksport dan import, serta pasar uang. 2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbedaan perilaku (keragaman) tentang dampak investasi SDM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, misal: perbedaan antara wilayah perdesaan versus perkotaan, dan sebagainya. 3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan peramalan dampak alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari belanja daerah terhadap pencapaian pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals.
222
