78
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori baik, dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Produktivitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam pendaftaran sertifikat tanah juga sudah baik karena sudah mencapai target dan sudah memenuhi SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan). Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian penerbitan sertifikat tanah setiap bulannya yang bisa dikatakan lebih dari separo bahkan hampir semua permohonan sertifikat tanah dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu. Di Kabupaten Sleman sendiri tanah yang sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sebanyak 95%, hal ini menunjukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sudah cukup mencapai target , hanya 5% yang belum terdaftar. Responsivitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sudah baik. Dilihat dari tanggapan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman terhadap harapan-harapan, aspirasi dan juga keluhankeluhan yang dialami pemohon sertifikasi tanah. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman mengacu pada SPOPP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan) dalam memberikan pelayanan guna
79
memenuhi kebutuhan pengguna pemohon sertifikasi peralihan hak atas tanah. Meskipun masih banyak terkait keluhan, namum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tetap menanggapi dengan sabar dan baik melalui loket pengaduan pelayanan. Keluhan yang dialami masyarakat pemohon seringkali dikarenakan kurang mengerti tentang syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan dalam permohonan sertifikat tanah, hal ini wajar terjadi karena dokumen yang harus diserahkan cukup banyak, dan pemohon seringkali kurang teliti sehingga dokumen yang diserahkan kurang lengkap. Jadi dapat dikatakan apabila proses permohonan sertifikat tanah memakan waktu yang lama itu bukan dikarenakan pelayanannya yang kurang baik akan tetapi dari pihak pemohon sendiri yang kurang teliti dalam melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman belum bisa melayani pemohon tersebut. Akuntabilitas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dalam penerbitan sertifikat tanah bisa dikatakan belum menampakkan hasil. Hal ini diketahui dari melihat pendapat yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam permohonan sertifikat tanah mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penerbitan sertifikat tanah. Akan tetapi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman telah berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam masalah yang terkait dengan sertifikat ganda dengan meneliti dari berkas. Dalam tiap
80
konflik dan sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjadi mediator yang baik dan dapat member solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
B. Implikasi Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman telah dilakukan dengan baik. Hal ini mengandung implikasi bahwa kegiatan dalam hal produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas telah dilakukan dengan baik.
C. Saran Berdasarkan
hasil
kesimpulan
di
atas,
maka
peneliti
mengemukakan saran sebagai berikut : 1. Perlu
adanya
penyederhanaan
prosedur
dalam
pelayanan
permohonan sertifikat tanah karena masih cenderung rumit dan juga tentang kejelasan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga masyarakat yang mengurus sertifikat tanah bisa dapat dengan mudah mengurus sertifikatnya tanpa lewat calo maupun notaris. 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Meskipun selama ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sudah menanggapi dengan baik berbagai keluhan yang ada, diharapkan
81
selanjutnya untuk berupaya lebih baik lagi agar dapat mengurangi keluhan yang dialami pemohon. Perlu juga adanya rapat evaluasi kinerja yang intensif yang bertujuan mengevaluasi kinerja, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dapat mengetahui kekurangan-kekurangan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap pemohon sertifikat tanah. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dapat memperbaiki kekurangan tersebut sehingga kinerjanya bisa menjadi lebih baik lagi.
82
DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto, dkk, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah mada University press. Florianus Sp Sangsun. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta : Visimedia. Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005. Manajemen Publik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. Moleong. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Suyadi, Prawirosentono. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta : BPFE. Ratminto dan Winarsih Atik Septia. 2005. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Yeremias T. Keban, Ph.D, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Jakarta : Gaya Media. http://eleveners.wordpress.com/2010/01/18/jenis-jenis-hak-atas-tanah-diindonesia/. Diakses tanggal 20 Juli 2012. http://www.wikipedia.com. Pengertian Kinerja. Diakses tanggal 11 Maret 2012.
