BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan Kesimpulan yang dihasilkan dari penulisan tesis ini untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :
1. Faktor
yang menyebabkan bahwa hibah yang dilakukan oleh masyarakat Boyolali
dilakukan secara adat tanpa melibatkan PPAT, adalah disebabkan oleh : a. Sebelum berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pelaksanaan proses hibah atas tanah cukup dilakukan dihadapan kepala desa, dan hal itu masih dipertahankan sampai sekarang melekat sebagai norma adat dan kebiasaan. Anggapan masyarakat proses ini sudah selesai karena telah memenuhi unsur: terang, tunai dan konkrit. b. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa hibah atas tanah harus dibuat dengan akta hibah dan didaftarkan ke kantor pertanahan, tetapi karena faktor biaya pendaftaran yang belum tersedia, untuk sementara tidak dibuat dengan akta hibah, dan akan dibuat akta serta didaftarkan apabila sudah tersedia biaya. 2 Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum adat oleh sebagian masyarakat tidak efektif untuk dijadikan dasar melakukan pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Karena proses peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali harus tetap dibuktikan dengan Akta PPAT, namun demikian hibah atas tanah berdasarkan hukum adat yang telah dilakukan dihadapan Kepala Desa tersebut, tetap mempunyai kekuatan hukum karena memenuhi unsur hukum adat, yaitu : Terang, Tunai, dan Seketika. Namun demikian apabila hibah yang berdasarkan hukum adat akan digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah di kantor pertanahan Boyolali, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan PP No.24 tahun 1997. Kecuali jika terjadi sengketa di pengadilan, maka Putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar untuk proses peralihan haknya di Kantor Pertanahan, sepanjang tidak merugikan hak ahli waris lain.
B. Implikasi
Implikasi dari pelaksanaan hibah dan pendaftarannya adalah hibah berdasarkan hukum adat atau dibawah tangan meskipun merupakan perbuatan hukum yang sah, tetapi tidak memberikan jaminan kepastian hukum tanpa dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah.
C. Saran- Saran Saran- saran yang disampaikan kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan hibah berdasar hukum adat di Kabupaten Boyolali Boyolali sebagai berikut : 1. Kepala Desa sebagai wakil pemerintah terbawah, supaya berperan pula sebagai pemberi informasi atas kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan standar norma peralihan hak dan mengawasi adanya perbuatan hukum peralihan hak yang dilakukan masyarakat yang ada diwilayahnya. 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali hendaknya selalu memberikan informasi yang terbaru dan transparan atas mekanisme dan pembiayaan pengurusan hak atas tanah khususnya peralihan hak dan melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi pertanahan sesuai UU keterbukaan informasi. 3. Kantor Pertanahan dan Notaris PPAT, hendaknya memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat, bahwa semua proses peralihan hak atas tanah termasuk hibah, tidak dibenarkan jika tidak sekaligus dilanjutkan pelaksanaannya dengan dibuatkan akta otentik di hadapan Notaris PPAT yang berwenang. 4. Masyarakat perlu melakukan peralihan hak dan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai prosedur dan norma untuk mencegah timbulnya sengkaeta tanah dikemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghopur Ansori dan Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum), Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2008. Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1983. Achmad Sodiki, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform, Jakarta, 1997.
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007. Adrian Sutedi, Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Cipta Jaya, Jakarta, 2006. ___________. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. A.Hamid S,Attamimi, Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Seminar Hukum Nasional ke VI, Tanggal 25-29 Juli 1994, BPHN, 1994. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002. Al Munawir, Kamus Bahasa Arab, Pustaka Progressif Surabaya, 1997. Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. A.P Parlindungan, Kapita Selekta Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1981. ______________. Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1985. Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Pertanahan, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005. Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif, Cetakan Ketiga, Remaja Karya, Bandung, 1988. Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1993. Boedi Harsono, Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, 1975. ___________. Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah), Cetakan Kesepuluh, Djambatan, Jakarta, 1991. ___________. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 2008. BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976. _____. Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini, Banjarmasin, 1977.
Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, 2013. G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Bandung, 1991. Haryanto T, Sertifikat Hak Milik atas Tanah, Usaha Nasional, Surabaya, 1981. H.B.Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2006. Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hilman Hadikusuma, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, 1983. H.Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu,Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo, bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Yogyakarta, 2011. Iman Soetiknjo, Politik Hukum Agraria Nasional, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981. J.B. Daliyo, dkk, Hukum Agraria I, Cetakan 05, Prehallindo, Jakarta, 2001. Joseph R. Nolan dan M. J Connolly, Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979. John Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004. K.Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Mhd Yamin, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Maria, Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998. Maria S.W. Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta, 1982. ___________________. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, 2001. ___________________. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta, 2008. Maria S.W.Sumardjono, dan Martin Samosir, Hukum Pertanahan dalam Berbagai Aspek, Bima Media, Medan, 2000. M. Yamin Lubis dan A. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2010. Moh. Koesnoe, Tentang Tiga Asas-Asas Kerja Untuk Menghadapi Perkara-Perkara Hukum Adat di Indonesia dalam Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, tanpa tahun. ___________. Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Alumni, Bandung, 1979. __________. Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia, Artikel, Bhumi Bakti, Edisi No. 09/1995. _________. Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian 1 Historis), Mandar Maju, Bandung, 1992. Mohammad Hatta, Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum, Media Abadi, Yogyakarta, 2005. Muchin, Komplik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya, Makalah Seminar Pertanahan Nasional, Pembaharuan Agraria, STPN, Yogyakarta, 16 Juli 2002. Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Muladi.H. Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
Ramli Zein, Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria, Rineka Cipta, Jakarta, Maret 1995. R.Soeprapto, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktik, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. RM.Suryodiningrat, Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian, Alumni, Bandung. Roestandi Ardiwalaga, Hukum Agraria Indonesia, N.V. Masa Baru, 1962. Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Jakarta, tanpa tahun. Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, 1998. Saleh Adiwinata, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1976. _________. Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1, Cetakan Pertama, Remadja Karya, Bandung, 1984. Sarjono, Hukum Kebiasaan dalam Sistem Hukum Nasional, BPHN, Hasil Penelitian tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional, 1988/1989. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. _____________. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1975. Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktad). Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002. Soedjiono M.P, Djondronegoro, Sosiologi Agraria, Akatiga, Bandung, 1999. Soejono Soekarno dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali, Jakarta, 1985. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1986. Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1973. Soleman B. Taneko, Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987.
Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983. Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1981. Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1998. Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Hukum. UNS Press, Surakarta, 1989. Syafruddin Kalo, Kapita Selekta Hukum Tanah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2004. Syamsudin Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al Khatib, Mugnal Muhtaz, Juzz III, Darul Kutubil Ilmiuyyah, Beirut- Libanon,1994. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. Urip Santoso, Hukum Agraria kajian Komprehensif, Kencana Prenadamedia, 2012. Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah. Transito, Yogyakarta, 1990. Jurnal Sumardji, ”Eksistensi, Pendaftaran, dan Pembebanan Hak Pengelolaan”, Majalah Yuridika, Vol. 15 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari-Februari 2000. Soedalhar, ”Hukum Adat Tentang Tanah dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan Berlakunya UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya”, Majalah Yuridika, No. 3 Tahun IX, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Mei-Juni 1994. Wahyu Widodo, ”Eksistensi dan Kedudukan Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, No. 18/X/93, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993. A.P Parlindungan, “Beberapa Konsep Tentang Hak Atas Tanah”, Majalah CSIS, Tahun XX Nomor 2, Jakarta, Maret-April 1991. Jo Cariilo, “links and choices : popular legal culture in the work of Lawrence M. Friedman” , Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 17 : 1, 2007. Kathryn Colosanti, “Extension, the Land-Grant Mission, and Civic Agriculture: Cultivating Change”, Michigan State University, Journal of Extension, Vol. 47, No.4, 2009.
Peraturan Perundang-undangan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3696). Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
