VII. DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

254 VII. DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

7.1. Hasil Validasi Model Kemampuan prediksi model ekonometrika migrasi, pasar kerja dan makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini divalidasi dengan suatu simulasi dasar untuk periode 2001-2006 (Lampiran 5). Validasi statistik yang digunakan adalah Root Mean Square Percent Error (RMSPE) untuk mengukur penyimpangan hasil estimasi dan nilai aktualnya.

Selain itu digunakan

dekomposisi RMSPE yaitu proporsi bias (UM), proporsi regresi (UR) dan proporsi varian (US), serta statistik Theil’s Inequality Coeficient (U).

Hasil

validasi terlihat pada Lampiran 6. Hasil validasi tersebut memperlihatkan dari 88 persamaan, terdapat 66 persamaan yang memiliki nilai RMSPE dibawah 50 persen dan 22 persamaan memiliki nilai RMSPE diatas 50 persen. Nilai RMSPE yang lebih dari 50 persen umumnya terjadi pada persamaan-persamaan identitas, hal ini terjadi karena error pada persamaan-persamaan struktural terakumulasi pada persamaan identitas tersebut, seperti pada persamaan produk domestik reginal bruto dan pendapatan disposibel di Jawa, Sulawesi, dan Pulau Lain.

Dilihat dari koefisien

ketidaksamaan Theil’s, terlihat bahwa bias (UM), Reg (UR), dan Var (US) secara keseluruhan mendekati nol. Demikian juga dengan nilai U-Theil, sebagian besar nilainya mendekati nol (13 dari 88 persamaan memiliki nilai U-Theil > 30 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa model yang telah dirumuskan dan telah diestimasi cukup valid digunakan untuk analisis simulasi historis dan simulasi peramalan.

255 7.2. Hasil Simulasi Kebijakan Periode Peramalan Tahun 2009-2012 Simulasi kebijakan migrasi yang dilakukan pada periode peramalan terdiri dari kebijakan migrasi internal dan internasional. Kebijakan migrasi internal yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk: (1) penyebaran dan penyediaan tenaga kerja, (2) membuka lapangan kerja baru, melalui pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah di luar Jawa, serta (3) meningkatkan perekonomian daerah tujuan secara umum serta meningkatkan kesejahteraan migran khususnya. Oleh karena itu simulasi kebijakan migrasi internal yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan migrasi yang ditetapkan pemerintah tersebut. Penetapan kebijakan migrasi internasional oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja migran ke luar negeri. Peningkatan jumlah tenaga kerja migran tersebut bertujuan selain untuk kesejahteraan migran itu sendiri, dapat mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui pengiriman remittances. Oleh karena itu simulasi kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan yang mendukung terlaksananya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Proses simulasi kebijakan periode peramalan dilakukan melalui beberapa tahapan. Sebelum simulasi kebijakan tanpa alternatif kebijakan dilakukan, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meramalkan variabel eksogen, nilai konstanta endogen dan nilai endogen tahun 2009-2012 dengan menggunakan program peramalan variabel eksogen (Lampiran 7), program peramalan nilai konstanta endogen (Lampiran 9), dan program peramalan nilai endogen tahun 2009-2012 (Lampiran 10). Peramalan ini menggunakan prosedur forecast metode trend-linier stepwise autoregressive.

256 Hasil simulasi dasar ex-ante tanpa alternatif kebijakan pada periode 20092012 (Tabel 72) memperlihatkan bahwa diperkirakan akan terjadi penurunan migrasi masuk ke Jawa sekitar 0.01 persen pertahun. Penurunan ini sebagai akibat peningkatan permintaan tenaga kerja pada setiap pulau. Pada periode yang sama diperkirakan jumlah migran keluar dari Jawa juga masih menurun yaitu 0.34 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan mendorong penduduk dari Jawa untuk migrasi ke luar Jawa, terutama ke Pulau Lain dan Kalimantan. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota (urban bias), dimana pembangunan di Jawa terutama di kota-kota besarnya, memiliki peran dan fungsi sebagai pusat kegiatan pembangunan, mulai dari pusat perdagangan, industri, hingga administrasi dan pembangunan politik. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi faktor penghambat bagi penduduk usia sekolah di pulau ini untuk migrasi. Ditinjau dari sisi migrasi ke luar negeri, terlihat adanya peningkatan jumlah migran internasional pada setiap pulau, peningkatan terbesar terjadi di Sumatera yaitu 10.52 persen.

Peningkatan jumlah migran internasional ini

mengakibatkan peningkatan devisa yang diperoleh dari remittances mereka. Hasil simulasi menunjukkan juga pada periode ini terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja pada setiap pulau. Sebaliknya dari sisi penawaran tenaga kerja terlihat adanya penurunan penawaran tenaga kerja di Jawa dan Pulau Lain, masing-masing sebesar 0.37 dan 0.41 persen. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan migrasi internasional dan penurunan migrasi masuk, sehingga diperkirakan terjadi penurunan pengangguran di kedua pulau tersebut. Ditinjau dari sisi perkembangan indikator makroekonomi Indonesia, terlihat adanya peningkatan konsumsi rumah tangga pada setiap pulau, kecuali

257 Jawa dan Pulau Lain. Hal ini berkaitan dengan jumlah migran masuk ke setiap pulau tersebut. Oleh karena jumlah migran masuk menurun, maka pendapatan migran internal yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga juga menurun. Perkembangan investasi pada setiap pulau menunjukkan pada periode tersebut akan terjadi peningkatan investasi di Jawa, Sumatera dan Kalimantan masingmasing 0.46, 10.48 dan 0.92 persen pertahun. investasi di Sulawesi dan Pulau Lain.

Sebaliknya terjadi penurunan

Kondisi ini merupakan dampak dari

peningkatan upah pada kedua pulau tersebut. Perkembangan konsumsi dan investasi secara langsung akan memberi dampak pada perkembangan produk domestik regional bruto pada masing-masing pulau. Tabel 72 memperlihatkan adanya peningkatan produk domestik regional bruto pada setiap pulau, kecuali di Pulau Jawa.

Kondisi ini terjadi karena

persentase penurunan konsumsi rumah tangga di Jawa (-6.34 persen) jauh lebih besar dari persentase peningkatan investasi di pulau tersebut yaitu 0.46 persen. Beberapa simulasi kebijakan pada periode peramalan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mencapai tujuan kebijakan migrasi internal dilakukan simulasi peningkatan upah minimum regional, peningkatan infrastruktur, dan penurunan suku bunga. 2. Untuk mencapai tujuan kebijakan migrasi internasional dilakukan simulasi depresiasi nilai tukar rupiah. 3. Untuk mencapai tujuan kebijakan migrasi internal dan internasional dilakukan kombinasi simulasi penurunan suku bunga dan nilai tukar, serta kombinasi simulasi peningkatan infrastruktur, penurunan suku bunga dan depresiasi nilai tukar.

258

Tabel 72. Hasil Peramalan Variabel Endogen Tanpa Alternatif Kebijakan (Nilai Dasar) Tahun 2009-2012 No.

Variabel Endogen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

MIGSJ MIGKJ MIGSLJ MIGPJ MIGINJ MIGINS MIGINK MIGINSL MIGINP MIGJS MIGJK MIGJSL MIGJP MIGOUTJ MIGOUTS MIGOUTK MIGOUTSL MIGOUTP MIGJM MIGJAS MIGJSP MIGJH MIGEXJ MIGSM MIGSAS MIGSSP MIGSH MIGEXS MIGKM MIGKAS

Nama Variabel Migran Sumatera-Jawa Migran Kalimantan-Jawa Migran Sulawesi-Jawa Migran P.Lain -Jawa Migran Masuk ke Jawa Migran Masuk ke Sumatera Migran Masuk ke Kalimantan Migran Masuk ke Sulawesi Migran Masuk ke P.Lain Migran Jawa-Sumatera Migran Jawa-Kalimantan Migran Jawa-Sulawesi Migran Jawa-P.Lain Migran keluar Jawa Migran keluar Sumatera Migran keluar Kalimantan Migran keluar Sulawesi Migran keluar P.Lain Migran Jawa-Malaysia Migran Jawa-Arab Saudi Migran Jawa-Singapura Migran Jawa-Hongkong Migran Internasional Jawa Migran Sumatera-Malaysia Migran Sumatera-Arab Saudi Migran Sumatera-Singapura Migran Sumatera-Hongkong Migran Internasional Sumatera Migran Kalimantan-Malaysia Migran Kalimantan-Arab Saudi

Satuan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

2009 1700342.96 274809.43 208626.71 239193.72 2422972.82 4368659.09 1927858.21 737970.17 770659.00 4106102.67 1347739.74 387527.43 482297.16 6323666.99 1872134.79 360734.75 918982.10 745173.93 198027.92 313552.04 4702.45 6293.04 522575.45 63444.67 220.58 6217.26 3697.07 73579.58 98625.97 710.39

2010 1699339.13 277235.58 206096.97 233157.72 2415829.40 4571301.75 1937289.49 765277.88 646502.97 4305473.40 1340184.87 403806.10 364687.80 6414152.18 1875606.95 362776.37 919725.98 762774.20 253773.24 369075.58 3457.16 6513.56 632819.55 73297.39 246.58 8558.30 4041.18 86143.45 104367.12 748.61

2011 1702948.13 280365.90 204404.60 227949.85 2415668.48 4516996.70 1947220.00 779896.96 579744.27 4247708.66 1333670.26 408251.56 306019.55 6295650.02 1883432.56 365355.25 921017.77 781295.62 263766.74 373936.9 3401.50 7448.13 648553.32 82046.10 263.92 11550.35 4866.33 98726.70 113041.60 783.69

2012 1711367.92 283987.75 203335.31 223390.66 2422081.63 4499228.50 1958081.87 792798.38 541193.98 4226349.19 1328467.54 411607.52 271665.49 6238089.70 1895881.62 369997.2 931263.27 792212.60 278924.91 395758.91 3872.27 8347.28 686903.36 89275.86 270.748 14695.56 5518.18 109760.35 123127.96 835.18

Rata-rata per Tahun 1703499.54 279099.67 205615.90 230922.99 2419138.08 4489046.51 1942612.39 768985.85 634525.06 4221408.48 1337515.60 402798.15 356167.50 6317889.73 1881763.98 364715.89 922747.28 770364.00 248623.20 363080.87 3858.35 7150.50 622712.92 77016.01 250.46 10255.37 4530.69 92052.52 109790.66 769.47

259

Tabel 72. Lanjutan No. Variabel Endogen 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

MIGKSP MIGKH MIGEXK MIGSLM MIGSLAS MIGSLSP MIGSLH MIGEXSL MIGPM MIGPAS MIGPSP MIGPH MIGEXP DTKJ DTKS DTKK DTKSL DTKP STKJ STKS STKK STKSL STKP UJ US UK USL UP WJ WS

Nama Variabel Migran Kalimantan-Singapura Migran Kalimantan-Hongkong Migran Internasional Kalimantan Migran Sulawesi-Malaysia Migran Sulawesi-Arab Saudi Migran Sulawesi-Singapura Migran Sulawesi-Hongkong Migran Internasional Sulawesi Migran P.Lain-Malaysia Migran P.Lain -Arab Saudi Migran P.Lain -Singapura Migran P.Lain -Hongkong Migran Internasional P.Lain Permintaan TK di Jawa Permintaan TK di Sumatera Permintaan TK di Kalimantan Permintaan TK di Sulawesi Permintaan TK di P.Lain Penawaran TK di Jawa Penawaran TK di Sumatera Penawaran TK di Kalimantan Penawaran TK di Sulawesi Penawaran TK di P.Lain Pengangguran di Jawa Pengangguran di Sumatera Pengangguran di Kalimantan Pengangguran di Sulawesi Pengangguran di P.Lain Upah di Jawa Upah di Sumatera

Satuan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Rp/bulan Rp/bulan

2009 3283.39 6826.73 109446.48 1142.94 158.29 107.76 103.27 1512.26 35488.23 11139.84 2952.65 3727.03 53307.74 59633681.24 20555767.68 5755089.05 6683802.27 7519626.91 64769227.58 23259494.9 6234537.02 7630792.91 8540299.3 5135546.33 2703727.22 479447.96 946990.65 1020672.4 560976.08 500806.87

2010 2299.44 8029.72 115444.89 1210.96 163.34 131.95 115.76 1622.01 37087.69 13449.36 3214.05 3635.36 57386.46 60402905.38 20623177.69 5782431.04 7104730.65 7615850.13 63720071.95 23717979.63 6338488.02 7799711.86 8406529.24 3317166.57 3094801.94 556056.97 694981.22 790679.11 609248.86 504473.42

2011 2257.67 9928.13 126011.09 1298.00 168.15 158.27 133.16 1757.58 37766.95 13836.85 3479.14 3999.03 59081.96 61288614.08 20730128.07 5809063.80 7211747.92 7721124.59 63522145.90 24116902.37 6429155.82 7938369.62 8377733.65 2233531.82 3386774.30 620092.02 726621.69 656609.06 645742.46 498819.71

2012 2788.20 11578.55 138329.89 1394.15 176.34 184.89 148.24 1903.62 38437.92 14058.28 3800.03 4358.11 60654.30 62210749.68 20879281.88 5835902.83 7284243.82 7826620.43 63814229.84 24421391.78 6510480.00 8070166.91 8401964.34 1603480.17 3542109.89 674577.17 785923.09 575343.91 675627.08 492844.26

Rata-rata per Tahun 2657.18 9090.78 122308.09 1261.51 166.53 145.72 125.11 1698.87 37195.20 13121.08 3361.47 3929.88 57607.63 60883987.60 20697088.83 5795621.68 7071131.17 7670805.52 63956418.82 23878942.17 6378165.22 7859760.33 8431631.63 3072431.22 3181853.34 582543.53 788629.16 760826.12 622898.62 499236.07

260

Tabel 72. Lanjutan No. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Variabel Endogen WK WSL WP GRDPJ GRDPS GRDPK GRDPSL GRDPP DICJ DICS DICK DICSL DICP CONJ CONS CONK CONSL CONP INVJ INVS INVK INVSL INVP DEVJ2 DEVS2 DEVK2 DEVSL2 DEVP2

Nama Variabel Upah di Kalimantan Upah di Sulawesi Upah di P.Lain GRDP di Jawa GRDP di Sumatera GRDP di Kalimantan GRDP di Sulawesi GRDP di P.Lain Pendapatan Disposibel Jawa Pendapatan Disposibel Sumatera Pendapatan Disposibel Kalimantan Pendapatan Disposibel Sulawesi Pendapatan Disposibel P.Lain Konsumsi RT di Jawa Konsumsi RT di Sumatera Konsumsi RT di Kalimantan Konsumsi RT osibel di Sulawesi Konsumsi RT di P.Lain Total Investasi di Jawa Total Investasi di Sumatera Total Investasi di Kalimantan Total Investasi di Sulawesi Total Investasi di P.Lain Devisa TK Migran Internasional asal Jawa Devisa TK Migran Internasional asal Sumatera Devisa TK Migran Internasional asal Kalimantan Devisa TK Migran Internasional asal Sulawesi Devisa TK Migran Internasional asal P.Lain

Satuan Rp/bulan Rp/bulan Rp/bulan Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah Milyar Rupiah

2009 619225.52 550554.12 838824.65 623660.61 386087.57 184302.77 134099.32 194644.91 616409.20 384723.27 183905.30 133777.54 193815.80 484827.87 229077.71 78180.31 77107.83 96846.03 97634.81 21952.61 13604.53 41110.40 64778.91 11152963.66 1336960.42 2213680.01 35461.11 1601626.31

2010 645784.64 562736.76 853957.08 469657.85 428767.55 192162.43 162059.57 206955.57 462091.81 427357.51 191747.93 161723.26 206088.72 330221.05 267925.09 83782.4 122527.82 102275.46 95277.28 22527.29 13697.44 23284.49 69298.09 12396592.29 1720784.46 2317575.36 37219.76 1820406.82

2011 664910.70 573256.85 871617.30 509930.20 468896.25 198932.47 183857.61 200399.70 502052.16 467437.77 198501.02 183507.09 199495.05 357664.02 298650.95 87358.1 144844.18 98778.81 96862.28 27743.67 13879.29 22280.66 66007.9 13222895.29 1813988.75 2426280.75 39041.82 2003376.33

2012 684483.91 584963.02 892284.31 531059.15 506519.65 205770.30 199436.09 195581.91 522870.55 505010.78 205321.96 199071.59 194639.43 373083.74 326224.31 90517.35 161269.64 95271.63 99461.15 33129.13 14113.08 20878.6 63058.8 13965653.34 1927812.28 2536831.68 40889.57 2161772.47

Rata-rata per Tahun 653601.19 567877.69 864170.84 533576.95 447567.76 195291.99 169863.15 199395.52 525855.93 446132.33 194869.05 169519.87 198509.75 386449.17 280469.52 84959.54 126437.37 98292.98 97308.88 26338.18 13823.59 26888.54 65785.93 12684526.15 1699886.478 2373591.95 38153.07 1896795.48

261 7.2.1. Simulasi Peningkatan Upah Minimum Regional di Jawa 10 Persen dan Upah Minimum Regional di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 15 Persen Komponen pokok hubungan buruh dengan majikan adalah pengupahan, tetapi pemerintah juga berperan dalam membatasi upah tersebut melalui beberapa peraturan pemerintah. Penetapan upah minimum regional yang berkisar pada kebutuhan hidup minimum buruh telah ditetapkan pemerintah sejak tahun 1989. Sebagai jaring pengaman, upah minimum regional setiap tahun ditinjau besarannya. Sejak tahun 1989 upah minimum regional selalu didasarkan pada pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan mulai tahun 1995 diarahkan pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dengan alasan sudah mengacu pada indeks harga konsumen, perluasan kesempatan kerja, kelangsungan perusahaan serta tingkat perkembangan ekonomi. Namun kenyataannya upah masih berada jauh dibawah biaya hidup seorang buruh lajang (Khakim, 2006). Jika dilihat dari sisi pengusaha, kenaikan ini ditanggapi negatif karena akan meningkatkan biaya produksi akibat kenaikan upah buruh. Kenaikan biaya produksi ini akan menjadi beban konsumen yang harus ditanggung dalam bentuk kenaikan harga. Dorongan kenaikan harga-harga ini akan meningkatkan inflasi dari sisi penawaran. Analisis statistik yang dilakukan oleh SMERU (2001) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum telah meningkatkan upah pekerja kasar. Adanya hubungan positif antara tingkat upah minimum dan tingkat upah juga ditemukan pada berbagai kelompok pekerja lainnya, misalnya pekerja perempuan, muda usia, dan berpendidikan rendah. Berbeda dengan dampak terhadap upah, hasil analisis statistik menunjukkan kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal, dan berdampak positif terhadap

262 peningkatan penawaran tenaga kerja.

Penawaran tenaga kerja ini semakin

meningkat akibat tingginya arus migrasi ke wilayah dengan tingkat upah yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam simulasi ini dibedakan proporsi peningkatan upah minimum antara wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi (Jawa) dengan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah (luar Jawa). Secara umum simulasi peramalan kebijakan migrasi internal melalui peningkatan upah minimum regional (Tabel 73) menunjukkan kebijakan tersebut hanya mampu mengatasi masalah distribusi penduduk melalui penurunan jumlah migran masuk ke Jawa sebesar 0.60 persen. Kebijakan ini tidak berhasil meningkatkan jumlah migran keluar Jawa, hal ini disebabkan oleh tingginya persentase peningkatan upah di pulau tersebut yaitu 9.19 persen. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tingginya upah di luar Jawa bukan merupakan faktor utama yang mendorong migran asal Jawa untuk migrasi, tetapi ada faktor lain seperti adanya kesempatan kerja di luar Jawa.

Oleh karena kebijakan ini

menyebabkan penurunan kesempatan kerja yang cukup tinggi di wilayah luar Jawa, maka kondisi ini menghambat keinginan penduduk dari Jawa untuk migrasi ke luar Jawa. Selanjutnya kebijakan peningkatan upah minimum juga berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja migran internasional asal Jawa, Sumatera dan Pulau Lain untuk bekerja ke luar negeri. Kondisi ini terjadi karena kebijakan tersebut menyebabkan peningkatan pengangguran akibat turunnya kesempatan kerja di dalam negeri dan penurunan produk domestik regional bruto pada pulaupulau tersebut.

263 Ditinjau dari sisi pasar kerja, kebijakan ini berdampak pada peningkatan upah setiap pulau kecuali upah di Sumatera. Peningkatan upah tertinggi terjadi di Pulau Lain yaitu 10.46 persen.

Peningkatan upah ini berdampak pada

peningkatan penawaran dan penurunan permintaan tenaga kerja, sehingga diperkirakan terjadi peningkatan pengangguran pada setiap pulau. Oleh karena itu kebijakan peningkatan upah minimum regional ini tidak berhasil mengatasi masalah pasar kerja. Tabel 73. Hasil Simulasi Peningkatan Upah Minimum Regional di Jawa 10 Persen dan Upah Minimum Regional di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 15 Persen (Simulasi 1) Variabel Endogen

Nama Variabel

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

MIGSJ MIGKJ MIGSLJ MIGPJ MIGINJ MIGINS MIGINK MIGINSL MIGINP MIGJS MIGJK MIGJSL MIGJP MIGOUTJ MIGOUTS MIGOUTK MIGOUTSL MIGOUTP MIGJM MIGJAS MIGJSP MIGJH MIGEXJ MIGSM MIGSAS MIGSSP MIGSH MIGEXS MIGKM MIGKAS MIGKSP MIGKH MIGEXK MIGSLM MIGSLAS MIGSLSP MIGSLH MIGEXSL MIGPM

Migran Sumatera-Jawa Migran Kalimantan-Jawa Migran Sulawesi-Jawa Migran P.Lain -Jawa Migran Masuk ke Jawa Migran Masuk ke Sumatera Migran Masuk ke Kalimantan Migran Masuk ke Sulawesi Migran Masuk ke P.Lain Migran Jawa-Sumatera Migran Jawa-Kalimantan Migran Jawa-Sulawesi Migran Jawa-P.Lain Migran keluar Jawa Migran keluar Sumatera Migran keluar Kalimantan Migran keluar Sulawesi Migran keluar P.Lain Migran Jawa-Malaysia Migran Jawa-Arab Saudi Migran Jawa-Singapura Migran Jawa-Hongkong Migran Internasional Jawa Migran Sumatera-Malaysia Migran Sumatera-Arab Saudi Migran Sumatera-Singapura Migran Sumatera-Hongkong Migran Internasional Sumatera Migran Kalimantan-Malaysia Migran Kalimantan-Arab Saudi Migran Kalimantan-Singapura Migran Kalimantan-Hongkong Migran Internasional Kalimantan Migran Sulawesi-Malaysia Migran Sulawesi-Arab Saudi Migran Sulawesi-Singapura Migran Sulawesi-Hongkong Migran Internasional Sulawesi Migran P.Lain-Malaysia

1703499.54 279099.67 205615.90 230922.99 2419138.08 4489046.51 1942612.39 768985.85 634525.06 4221408.48 1337515.60 402798.15 356167.50 6317889.73 1881763.98 364715.89 922747.28 770364.09 248623.20 363080.87 3858.35 7150.50 622712.92 77016.01 250.46 10255.37 4530.69 92052.52 109790.66 769.47 2657.18 9090.78 122308.09 1261.51 166.53 145.72 125.11 1698.87 37195.20

1703508.03 278493.49 202341.32 220092.04 2404434.87 4496508.91 1933861.85 768531.41 634937.40 4228870.87 1328765.06 402343.71 356579.85 6316559.49 1881772.48 364109.71 919472.70 759533.14 249922.63 364859.90 3887.87 7164.44 625834.84 77032.27 250.57 10256.34 4530.06 92069.23 100758.49 775.37 2724.71 8949.08 113207.65 1165.26 167.81 108.05 125.29 1566.41 38647.19

Perubahan Unit Persen 8.49 -606.18 -3274.58 -10830.95 -14703.21 7462.40 -8750.54 -454.44 412.35 7462.39 -8750.54 -454.45 412.34 -1330.24 8.50 -606.18 -3274.58 -10830.95 1299.43 1779.03 29.52 13.94 3121.92 16.26 0.11 0.97 -0.63 16.71 -9032.18 5.90 67.53 -141.70 -9100.44 -96.25 1.28 -37.66 0.18 -132.46 1451.99

0.0005 -0.2172 -1.5926 -4.6903 -0.6078 0.1662 -0.4505 -0.0591 0.0650 0.1768 -0.6542 -0.1128 0.1158 -0.0211 0.0005 -0.1662 -0.3549 -1.4060 0.5227 0.4900 0.7652 0.1949 0.5013 0.0211 0.0438 0.0095 -0.0140 0.0181 -8.2267 0.7670 2.5415 -1.5587 -7.4406 -7.6297 0.7661 -25.8476 0.1421 -7.7971 3.9037

264 Tabel 73. Lanjutan Variabel Endogen MIGPAS MIGPSP MIGPH MIGEXP DTKJ DTKS DTKK DTKSL DTKP STKJ STKS STKK STKSL STKP UJ US UK USL UP WJ WS WK WSL WP GRDPJ GRDPS GRDPK GRDPSL GRDPP DICJ DICS DICK DICSL DICP CONJ CONS CONK CONSL CONP INVJ INVS INVK INVSL INVP DEVJ2 DEVS2 DEVK2 DEVSL2 DEVP2

Nama Variabel

Nilai Dasar

13121.08 3361.47 3929.88 57607.63 60883987.60 20697088.83 5795621.68 7071131.17 7670805.52 63956418.82 23878942.17 6378165.22 7859760.33 8431631.63 3072431.22 3181853.34 582543.53 788629.16 760826.12 622898.62 499236.07 653601.19 567877.69 864170.84 533576.95 447567.76 195291.99 169863.15 199395.52 525855.93 446132.33 Pendapatan Disposibel Kalimantan 194869.05 Pendapatan Disposibel Sulawesi 169519.87 Pendapatan Disposibel P.Lain 198509.75 Konsumsi RT di Jawa 386449.17 Konsumsi RT di Sumatera 280469.52 Konsumsi RT di Kalimantan 84959.54 Konsumsi RT osibel di Sulawesi 126437.37 Konsumsi RT di P.Lain 98292.98 Total Investasi di Jawa 97308.88 Total Investasi di Sumatera 26338.18 Total Investasi di Kalimantan 13823.59 Total Investasi di Sulawesi 26888.54 Total Investasi di P.Lain 65785.93 12684526.15 Devisa Migran Internasional asal Jawa Devisa Migran Internasional asal Sumatera 1699886.48 Devisa Migran Internasional asal Kalimantan 2373591.95 Devisa Migran Internasional asal Sulawesi 38153.07 1896795.48 Devisa Migran Internasional asal P. Lain Migran P.Lain -Arab Saudi Migran P.Lain -Singapura Migran P.Lain -Hongkong Migran Internasional P.Lain Permintaan TK di Jawa Permintaan TK di Sumatera Permintaan TK di Kalimantan Permintaan TK di Sulawesi Permintaan TK di P.Lain Penawaran TK di Jawa Penawaran TK di Sumatera Penawaran TK di Kalimantan Penawaran TK di Sulawesi Penawaran TK di P.Lain Pengangguran di Jawa Pengangguran di Sumatera Pengangguran di Kalimantan Pengangguran di Sulawesi Pengangguran di P.Lain Upah di Jawa Upah di Sumatera Upah di Kalimantan Upah di Sulawesi Upah di P.Lain GRDP di Jawa GRDP di Sumatera GRDP di Kalimantan GRDP di Sulawesi GRDP di P.Lain Pendapatan Disposibel Jawa Pendapatan Disposibel Sumatera

Nilai Simulasi 13884.34 2039.84 3847.30 58418.66 60883480.37 20697144.02 5794096.62 7059241.28 7654429.11 63991168.92 23880333.76 6411617.05 7895437.54 8551714.00 3107688.55 3183189.74 617520.44 836196.26 897284.90 680145.29 499215.93 687751.82 607816.41 954553.03 528093.16 447617.81 195090.99 168492.12 184424.85 520372.14 446182.39 194668.05 168148.84 183539.08 383012.46 280516.66 84868.81 125775.47 97347.54 95261.81 26341.09 13713.32 26179.41 51760.71 12700035.68 1699962.73 2364008.87 37827.76 1896994.07

Perubahan Unit Persen 763.25 -1321.63 -82.58 811.04 -507.23 55.19 -1525.06 -11889.88 -16376.41 34750.10 1391.59 33451.84 35677.21 120082.37 35257.33 1336.40 34976.91 47567.10 136458.78 57246.67 -20.14 34150.62 39938.72 90382.19 -5483.79 50.05 -201.00 -1371.03 -14970.67 -5483.79 50.05 -201.00 -1371.03 -14970.67 -3436.71 47.14 -90.73 -661.90 -945.45 -2047.08 2.91 -110.26 -709.13 -14025.22 15509.54 76.25 -9583.08 -325.30 198.58

5.8170 -39.3169 -2.1015 1.4079 -0.0008 0.0003 -0.0263 -0.1681 -0.2135 0.0543 0.0058 0.5245 0.4539 1.4242 1.1475 0.0420 6.0042 6.0316 17.9356 9.1904 -0.0040 5.2250 7.0330 10.4588 -1.0277 0.0112 -0.1029 -0.8071 -7.5080 -1.0428 0.0112 -0.1031 -0.8088 -7.5415 -0.8893 0.0168 -0.1068 -0.5235 -0.9619 -2.1037 0.0111 -0.7976 -2.6373 -21.3195 0.1223 0.0045 -0.4037 -0.8526 0.0105

Hasil simulasi peramalan kebijakan ini juga memberi dampak negatif terhadap perkembangan perekonomian masing-masing pulau. Kondisi ini terlihat dari menurunnya konsumsi dan investasi pada setiap pulau, dimana penurunan

265 investasi terbesar terjadi di Pulau Lain sebesar 21.32 persen. Hal ini merupakan akibat dari tingginya peningkatan upah di pulau tersebut. Penyediaan kesempatan kerja untuk menyerap besarnya jumlah pencari kerja sangat ditentukan oleh besarnya investasi yang terjadi di dalam negeri baik oleh swasta domestik (PMDN) atau swasta asing (PMA).

Oleh karena itu

penurunan investasi tersebut juga berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja, dimana penurunan terbesar juga terjadi di Pulau Lain. Penurunan investasi secara langsung berdampak pada penurunan produk domestik regional bruto setiap pulau, sehingga konsumsi rumah tangga masyarakat setiap pulau tersebut juga menurun. Hasil simulasi peramalan peningkatan upah minimum regional juga memperkirakan bahwa peningkatan upah minimum regional berdampak pada penurunan upah dan peningkatan permintaan tenaga kerja di pulau Sumatera. Kondisi ini terjadi karena respon penawaran tenaga kerja terhadap upah di Sumatera lebih tinggi dibanding pulau-pulau lain. Ketika upah minimum regional di Sumatera meningkat maka upah di pulau tersebut juga meningkat, tetapi peningkatan tersebut direspon oleh peningkatan penawaran tenaga kerja sebesar 0.06 persen, akibatnya peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari. Peningkatan pengangguran ini memberi dampak pada penurunan upah, dan akhirnya juga berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Dampak kebijakan ini terhadap kondisi perekonomian di Sumatera adalah (1) peningkatan devisa akibat peningkatan migran internasional, (2) peningkatan konsumsi akibat peningkatan devisa, (3) peningkatan investasi akibat penurunan upah, dan (4) peningkatan produk domestik regional bruto.

266 7.2.2. Simulasi Depresiasi Nilai Tukar Rupiah 5 Persen Kompleksitas sistem pembayaran dalam perdagangan internasional semakin bertambah tinggi dalam kondisi perekonomian global seperti yang berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut terjadi akibat semakin besarnya volume dan keanekaragaman barang dan jasa yang akan diperdagangkan di negara lain. Oleh karena itu upaya untuk meraih manfaat dari globalisasi ekonomi harus didahului untuk menentukan nilai tukar atau kurs valuta asing pada tingkat yang menguntungkan. Penentuan nilai tukar rupiah menjadi pertimbangan penting bagi negara yang terlibat dalam perdagangan internasional karena nilai tukar berpengaruh besar terhadap biaya dan manfaat dalam perdagangan internasional. Ada beberapa determinan yang berpotensi mempengaruhi gelombang fluktuasi nilai tukar rupiah.

Beberapa determinan itu adalah faktor sentimen

pasar, likuiditas (aliran dana), fundamental ekonomi, serta faktor penentu mikro lainnya.

Namun, dari semua faktor determinan tersebut, pada dasarnya bisa

disinergikan dalam satu faktor penentu, yakni kecukupan pasokan (supply and demand) dari mata uang asing. Manakala mata uang asing menjadi langka, maka nilainya akan cenderung terapresiasi terhadap rupiah.

Sebaliknya, jika

keberadaannya melimpah maka nilainya terdepresiasi terhadap rupiah (Isnowati, 2002). Depresiasi nilai tukar menguntungkan bagi eksportir karena harga barang dan jasa ekspor menjadi meningkat.

Oleh karena tenaga kerja migran

internasional Indonesia menjual jasanya ke luar negeri, maka depresiasi nilai tukar akan menguntungkan bagi mereka. Hal ini dikarenakan upah yang mereka terima dalam bentuk mata uang asing. Oleh karena itu kebijakan nilai tukar sangat berperan bagi penduduk yang ingin menjadi tenaga kerja migran di luar negeri.

267 Simulasi peramalan kebijakan migrasi internasional melalui depresiasi nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar Amerika, Hongkong, Singapura dan Malaysia dilakukan berdasarkan kondisi nilai tukar pada periode historis, dimana pada periode tersebut nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 5 persen (Tabel 74). Hasil simulasi peramalan kebijakan ini berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja migran internasional setiap pulau untuk bekerja ke luar negeri, dan negara tujuan utama yang diinginkan oleh tenaga kerja migran setiap pulau adalah Malaysia. Kondisi ini disebabkan oleh terbukanya peluang kerja secara luas di negara ini. Terutama sejak dilaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dipandang cukup berhasil mengangkat Malaysia sebagai salah satu negara industri baru (NICs) di wilayah Asia Tenggara. Kemudian faktor kesamaan budaya serta jarak yang relatif dekat, juga menjadikan Malaysia lebih menarik bagi penduduk Indonesia untuk mencari nafkah. Faktor-faktor tersebut membuka peluang bagi tenaga kerja migran Indonesia untuk migrasi ke Malaysia tanpa proses keimigrasian yang sah. Selain itu, untuk masuk secara ilegal ke Malaysia juga lebih mudah dan murah, karena umumnya tenaga kerja migran Indonesia sama-sama suku Melayu, dan banyaknya warga Indonesia yang sudah lama bekerja, bahkan menetap di negara tersebut yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi tenaga kerja migran ilegal. Diperkirakan juga bahwa pada periode tersebut persentase peningkatan jumlah tenaga kerja migran internasional terbanyak berasal dari Kalimantan yaitu 7.19 persen. Tetapi jika dilihat dari perubahan jumlahnya maka Jawa merupakan daerah pengirim tenaga kerja migran internasional terbesar.

268 Dampak simulasi peramalan kebijakan ini terhadap perekonomian pada setiap pulau terlihat dari peningkatan devisa yang diperoleh dari peningkatan jumlah tenaga kerja migran internasional.

Peningkatan devisa akan memberi

dampak pada peningkatan konsumsi. Hasil simulasi kebijakan yang diperlihatkan pada Tabel 74 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi pada setiap pulau kecuali Kalimantan.

Hal yang sama juga terjadi pada investasi swasta yaitu

adanya peningkatan investasi pada setiap pulau, kecuali Kalimantan. Kondisi ini diperkirakan akibat penurunan produk domestik regional bruto di pulau tersebut. Tabel 74. Hasil Simulasi Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen (Simulasi 2) Variabel Endogen

Nama Variabel

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

Perubahan Unit Persen

MIGSJ MIGKJ MIGSLJ MIGPJ MIGINJ MIGINS MIGINK MIGINSL MIGINP MIGJS MIGJK MIGJSL MIGJP MIGOUTJ MIGOUTS MIGOUTK MIGOUTSL MIGOUTP MIGJM MIGJAS MIGJSP MIGJH MIGEXJ MIGSM MIGSAS MIGSSP MIGSH MIGEXS MIGKM MIGKAS MIGKSP MIGKH MIGEXK MIGSLM MIGSLAS MIGSLSP MIGSLH MIGEXSL MIGPM

Migran Sumatera-Jawa Migran Kalimantan-Jawa Migran Sulawesi-Jawa Migran P.Lain -Jawa Migran Masuk ke Jawa Migran Masuk ke Sumatera Migran Masuk ke Kalimantan Migran Masuk ke Sulawesi Migran Masuk ke P.Lain Migran Jawa-Sumatera Migran Jawa-Kalimantan Migran Jawa-Sulawesi Migran Jawa-P.Lain Migran keluar Jawa Migran keluar Sumatera Migran keluar Kalimantan Migran keluar Sulawesi Migran keluar P.Lain Migran Jawa-Malaysia Migran Jawa-Arab Saudi Migran Jawa-Singapura Migran Jawa-Hongkong Migran Internasional Jawa Migran Sumatera-Malaysia Migran Sumatera-Arab Saudi Migran Sumatera-Singapura Migran Sumatera-Hongkong Migran Internasional Sumatera Migran Kalimantan-Malaysia Migran Kalimantan-Arab Saudi Migran Kalimantan-Singapura Migran Kalimantan-Hongkong Migran Internasional Kalimantan Migran Sulawesi-Malaysia Migran Sulawesi-Arab Saudi Migran Sulawesi-Singapura Migran Sulawesi-Hongkong Migran Internasional Sulawesi Migran P.Lain-Malaysia

1703499.54 279099.67 205615.90 230922.99 2419138.08 4489046.51 1942612.39 768985.85 634525.06 4221408.48 1337515.60 402798.15 356167.50 6317889.73 1881763.98 364715.89 922747.28 770364.09 248623.20 363080.87 3858.35 7150.50 622712.92 77016.01 250.46 10255.37 4530.69 92052.52 109790.66 769.47 2657.18 9090.78 122308.09 1261.51 166.53 145.72 125.11 1698.87 37195.20

1701275.74 279092.70 205596.17 230904.88 2416869.48 4494321.12 1942564.88 769764.32 633056.27 4226683.08 1337468.09 403576.62 354698.71 6322426.51 1879540.19 364708.92 922727.55 770345.98 259140.30 371409.57 4046.76 7592.27 642188.89 80221.65 248.38 11017.88 4958.56 96446.46 116620.88 791.09 3998.17 9702.72 131112.86 1346.30 169.11 161.95 131.75 1809.11 37447.28

-2223.79 -6.97 -19.73 -18.11 -2268.60 5274.61 -47.51 778.47 -1468.79 5274.60 -47.51 778.46 -1468.79 4536.77 -2223.79 -6.98 -19.73 -18.11 10517.09 8328.70 188.41 441.77 19475.97 3205.64 -2.08 762.51 427.87 4393.94 6830.22 21.62 1340.99 611.93 8804.77 84.79 2.58 16.23 6.64 110.24 252.08

-0.1305 -0.0025 -0.0096 -0.0078 -0.0938 0.1175 -0.0024 0.1012 -0.2315 0.1249 -0.0036 0.1933 -0.4124 0.0718 -0.1182 -0.0019 -0.0021 -0.0024 4.2301 2.2939 4.8832 6.1782 3.1276 4.1623 -0.8304 7.4352 9.4438 4.7733 6.2211 2.8103 50.4668 6.7314 7.1988 6.7213 1.5482 11.1378 5.3092 6.4890 0.6777

269 Tabel 74. Lanjutan Variabel Endogen MIGPAS MIGPSP MIGPH MIGEXP DTKJ DTKS DTKK DTKSL DTKP STKJ STKS STKK STKSL STKP UJ US UK USL UP WJ WS WK WSL WP GRDPJ GRDPS GRDPK GRDPSL GRDPP DICJ DICS DICK DICSL DICP CONJ CONS CONK CONSL CONP INVJ INVS INVK INVSL INVP DEVJ2 DEVS2 DEVK2 DEVSL2 DEVP2

Nama Variabel Migran P.Lain -Arab Saudi Migran P.Lain -Singapura Migran P.Lain -Hongkong Migran Internasional P.Lain Permintaan TK di Jawa Permintaan TK di Sumatera Permintaan TK di Kalimantan Permintaan TK di Sulawesi Permintaan TK di P.Lain Penawaran TK di Jawa Penawaran TK di Sumatera Penawaran TK di Kalimantan Penawaran TK di Sulawesi Penawaran TK di P.Lain Pengangguran di Jawa Pengangguran di Sumatera Pengangguran di Kalimantan Pengangguran di Sulawesi Pengangguran di P.Lain Upah di Jawa Upah di Sumatera Upah di Kalimantan Upah di Sulawesi Upah di P.Lain GRDP di Jawa GRDP di Sumatera GRDP di Kalimantan GRDP di Sulawesi GRDP di P.Lain Pendapatan Disposibel Jawa Pendapatan Disposibel Sumatera Pendapatan Disposibel Kalimantan

Pendapatan Disposibel Sulawesi Pendapatan Disposibel P.Lain Konsumsi RT di Jawa Konsumsi RT di Sumatera Konsumsi RT di Kalimantan Konsumsi RT osibel di Sulawesi Konsumsi RT di P.Lain Total Investasi di Jawa Total Investasi di Sumatera Total Investasi di Kalimantan Total Investasi di Sulawesi Total Investasi di P.Lain Devisa Migran Internasional asal Jawa Devisa Migran Internasional asal Sumatera Devisa Migran Internasional asal Kalimantan Devisa Migran Internasional asal Sulawesi Devisa Migran Internasional asal P. Lain

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

13121.08 3361.47 3929.88 57607.63 60883987.60 20697088.83 5795621.68 7071131.17 7670805.52 63956418.82 23878942.17 6378165.22 7859760.33 8431631.63 3072431.22 3181853.34 582543.53 788629.16 760826.12 622898.62 499236.07 653601.19 567877.69 864170.84 533576.95 447567.76 195291.99 169863.15 199395.52 525855.93 446132.33 194869.05 169519.87 198509.75 386449.17 280469.52 84959.54 126437.37 98292.98 97308.88 26338.18 13823.59 26888.54 65785.93 12684526.15 1699886.48 2373591.95 38153.07 1896795.48

13288.61 3720.13 4168.10 58624.12 60884489.60 20748742.45 5795608.06 7091338.39 7673929.11 63919871.94 23901672.66 6372498.55 7847867.79 8422961.34 3035382.34 3152930.21 576890.49 756529.40 749032.23 623279.28 503321.18 654018.31 568179.12 864353.11 539351.48 451569.03 195290.59 172157.67 202229.04 531630.45 450133.61 194867.65 171814.40 201343.27 390253.35 282237.42 84959.32 127473.20 98451.37 99279.23 28571.55 13822.40 28147.23 68461.06 12786782.71 1722438.60 2382863.67 38423.79 1897225.41

Perubahan Unit Persen 167.53 358.66 238.22 1016.50 502.00 51653.62 -13.62 20207.22 3123.59 -36546.88 22730.49 -5666.67 -11892.54 -8670.30 -37048.89 -28923.13 -5653.04 -32099.77 -11793.89 380.66 4085.12 417.12 301.43 182.27 5774.52 4001.28 -1.40 2294.52 2833.51 5774.52 4001.28 -1.40 2294.53 2833.52 3804.18 1767.90 -0.22 1035.83 158.39 1970.35 2233.38 -1.18 1258.69 2675.13 102256.57 22552.12 9271.72 270.72 429.92

1.2768 10.6698 6.0617 1.7645 0.0008 0.2496 -0.0002 0.2858 0.0407 -0.0571 0.0952 -0.0888 -0.1513 -0.1028 -1.2058 -0.9090 -0.9704 -4.0703 -1.5501 0.0611 0.8183 0.0638 0.0531 0.0211 1.0822 0.8940 -0.0007 1.3508 1.4211 1.0981 0.8969 -0.0007 1.3535 1.4274 0.9844 0.6303 -0.0003 0.8192 0.1611 2.0248 8.4796 -0.0086 4.6811 4.0664 0.8062 1.3267 0.3906 0.7096 0.0227

Ditinjau dari sisi pasar kerja, simulasi kebijakan ini berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja kecuali Kalimantan dan penurunan penawaran tenaga kerja pada setiap pulau kecuali Sumatera, tetapi secara

270 keseluruhan kebijakan ini mampu mengatasi masalah pasar kerja yang terlihat dari menurunnya jumlah pengangguran pada setiap pulau. Simulasi kebijakan ini juga mampu mengatasi masalah distribusi penduduk di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari menurunnya jumlah migran masuk ke Jawa.

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya

jumlah migran asal Sumatera.

Sebaliknya kebijakan ini juga mampu

meningkatkan jumlah migran keluar dari Jawa. Daerah tujuan migran keluar dari Jawa adalah Pulau Sumatera dan Sulawesi.

7.2.3. Simulasi Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen Hasil simulasi peramalan kombinasi kebijakan migrasi internal dan internasional melalui penurunan suku bunga 2 persen dan depresiasi nilai tukar 5 persen diperlihatkan pada Tabel 75. Berdasarkan hasil simulasi tersebut terlihat kombinasi kebijakan ini memberi dampak pada peningkatan investasi pada setiap pulau. Jumlah investasi terbesar diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa yaitu 10535.55 milyar rupiah.

Peningkatan investasi diperkirakan akan membuka

peluang kerja pada masing-masing pulau, sehingga permintaan tenaga kerja pada setiap pulau juga meningkat. Ditinjau dari persentase perubahannya, Sumatera merupakan daerah yang paling tinggi membuka peluang kerja yaitu 0.62 persen. Kondisi ini menjadi faktor yang menghalangi migran asal Sumatera untuk migrasi ke pulau-pulau lain, khususnya ke Jawa. Hasil simulasi peramalan yang diperlihatkan pada Tabel 75 menunjukkan pula bahwa turunnya jumlah migran keluar asal Sumatera, menurunkan pula jumlah migran yang akan masuk ke Pulau Jawa. Kondisi ini berarti sebagian

271 besar migran yang bermukim di pulau ini berasal dari Sumatera. Ditinjau dari jumlah migran keluar dari Jawa, ternyata kebijakan ini belum mampu mendorong migran asal pulau ini untuk migrasi ke pulau-pulau lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah migran keluar dari Jawa sebesar 0.17 persen. Oleh karena itu kebijakan ini mampu mengatasi masalah distribusi penduduk hanya dengan menurunkan jumlah migran masuk ke Jawa. Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja migran internasional setiap pulau untuk bekerja di luar negeri. Persentase peningkatan jumlah migran internasional terbanyak berasal dari Kalimantan yaitu 6.48 persen. Diperkirakan juga bahwa negara tujuan utama migrasi internasional Indonesia adalah Malaysia. Khusus untuk tenaga kerja migran internasional asal Jawa, negara tujuan utama migrasi internasionalnya adalah Arab Saudi. Ditinjau dari sisi pasar kerja, akibat meningkatnya jumlah migran internasional, maka diperkirakan akan terjadi penurunan penawaran tenaga kerja di Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain.

Seperti yang telah diuraikan

sebelumnya, hasil simulasi ini juga memperkirakan akan terjadi peningkatan investasi di setiap pulau. Hal ini memberi dampak pada peningkatan kesempatan kerja di setiap pulau. Oleh karena persentase penambahan penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja di Jawa, maka peningkatan pengangguran di pulau ini tidak dapat dihindari. Kondisi sebaliknya terjadi di luar Jawa, dimana kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan jumlah pengangguran pada setiap pulau. Hasil simulasi peramalan depresiasi nilai tukar dan penurunan suku bunga juga menunjukkan adanya peningkatan devisa (remittances) dari tenaga kerja migran internasional, peningkatan konsumsi rumah tangga dan peningkatan

272 investasi pada setiap pulau, sehingga produk domestik regional bruto masingmasing pulau juga meningkat. Tabel 75. Simulasi Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen (Simulasi 3) Variabel Endogen

Nama Variabel

MIGSJ MIGKJ MIGSLJ MIGPJ MIGINJ MIGINS MIGINK MIGINSL MIGINP MIGJS MIGJK MIGJSL MIGJP MIGOUTJ MIGOUTS MIGOUTK MIGOUTSL MIGOUTP MIGJM MIGJAS MIGJSP MIGJH MIGEXJ MIGSM MIGSAS MIGSSP MIGSH MIGEXS MIGKM MIGKAS MIGKSP MIGKH MIGEXK MIGSLM MIGSLAS MIGSLSP MIGSLH MIGEXSL MIGPM MIGPAS MIGPSP MIGPH MIGEXP DTKJ DTKS DTKK DTKSL DTKP STKJ STKS STKK STKSL STKP

Migran Sumatera-Jawa Migran Kalimantan-Jawa Migran Sulawesi-Jawa Migran P.Lain -Jawa Migran Masuk ke Jawa Migran Masuk ke Sumatera Migran Masuk ke Kalimantan Migran Masuk ke Sulawesi Migran Masuk ke P.Lain Migran Jawa-Sumatera Migran Jawa-Kalimantan Migran Jawa-Sulawesi Migran Jawa-P.Lain Migran keluar Jawa Migran keluar Sumatera Migran keluar Kalimantan Migran keluar Sulawesi Migran keluar P.Lain Migran Jawa-Malaysia Migran Jawa-Arab Saudi Migran Jawa-Singapura Migran Jawa-Hongkong Migran Internasional Jawa Migran Sumatera-Malaysia Migran Sumatera-Arab Saudi Migran Sumatera-Singapura Migran Sumatera-Hongkong Migran Internasional Sumatera Migran Kalimantan-Malaysia Migran Kalimantan-Arab Saudi Migran Kalimantan-Singapura Migran Kalimantan-Hongkong Migran Internasional Kalimantan Migran Sulawesi-Malaysia Migran Sulawesi-Arab Saudi Migran Sulawesi-Singapura Migran Sulawesi-Hongkong Migran Internasional Sulawesi Migran P.Lain-Malaysia Migran P.Lain -Arab Saudi Migran P.Lain -Singapura Migran P.Lain -Hongkong Migran Internasional P.Lain Permintaan TK di Jawa Permintaan TK di Sumatera Permintaan TK di Kalimantan Permintaan TK di Sulawesi Permintaan TK di P.Lain Penawaran TK di Jawa Penawaran TK di Sumatera Penawaran TK di Kalimantan Penawaran TK di Sulawesi Penawaran TK di P.Lain

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

1697924.20 1703499.54 279080.59 279099.67 205594.69 205615.90 230915.94 230922.99 2413515.42 2419138.08 4475053.10 4489046.51 1942969.74 1942612.39 769937.12 768985.85 636270.22 634525.06 4207415.07 4221408.48 1337872.95 1337515.60 403749.42 402798.15 357912.66 356167.50 6306950.10 6317889.73 1876188.65 1881763.98 364696.82 364715.89 922726.07 922747.28 770357.04 770364.09 252427.44 248623.20 363809.53 363080.87 4088.00 3858.35 7623.91 7150.50 627948.88 622712.92 79693.98 77016.01 242.16 250.46 10717.87 10255.37 4868.41 4530.69 95522.41 92052.52 116093.11 109790.66 789.34 769.47 3724.60 2657.18 9626.97 9090.78 130234.03 122308.09 1346.19 1261.51 168.90 166.53 161.91 145.72 131.75 125.11 1808.76 1698.87 37354.46 37195.20 13295.71 13121.08 3731.32 3361.47 4178.80 3929.88 58560.30 57607.63 60883987.60 60886753.16 20697088.83 20824384.00 5807556.41 5795621.68 7095217.41 7071131.17 7670805.52 7674662.31 63956418.82 63998774.23 23878942.17 23933945.30 6378165.22 6374540.29 7859760.33 7848289.12 8431631.63 8428298.28

Perubahan Unit Persen -5575.34 -19.07 -21.21 -7.05 -5622.66 -13993.41 357.34 951.27 1745.16 -13993.41 357.34 951.27 1745.16 -10939.63 -5575.33 -19.08 -21.22 -7.05 3804.24 728.66 229.65 473.41 5235.96 2677.97 -8.30 462.50 337.72 3469.89 6302.45 19.87 1067.43 536.18 7925.94 84.68 2.37 16.19 6.65 109.89 159.26 174.63 369.85 248.92 952.67 2765.56 127295.17 11934.73 24086.25 3856.80 42355.41 55003.13 -3624.93 -11471.21 -3333.35

-0.3273 -0.0068 -0.0103 -0.0031 -0.2324 -0.3117 0.0184 0.1237 0.2750 -0.3315 0.0267 0.2362 0.4900 -0.1732 -0.2963 -0.0052 -0.0023 -0.0009 1.5301 0.2007 5.9521 6.6206 0.8408 3.4772 -3.3129 4.5099 7.4541 3.7695 5.7404 2.5828 40.1715 5.8981 6.4803 6.7126 1.4253 11.1105 5.3114 6.4684 0.4282 1.3309 11.0027 6.3340 1.6537 0.0045 0.6150 0.2059 0.3406 0.0503 0.0662 0.2303 -0.0568 -0.1459 -0.0395

273 Tabel 75. Lanjutan Variabel Endogen UJ US UK USL UP WJ WS WK WSL WP GRDPJ GRDPS GRDPK GRDPSL GRDPP DICJ DICS DICK DICSL DICP CONJ CONS CONK CONSL CONP INVJ INVS INVK INVSL INVP DEVJ2 DEVS2 DEVK2 DEVSL2 DEVP2

Nama Variabel Pengangguran di Jawa Pengangguran di Sumatera Pengangguran di Kalimantan Pengangguran di Sulawesi Pengangguran di P.Lain Upah di Jawa Upah di Sumatera Upah di Kalimantan Upah di Sulawesi Upah di P.Lain GRDP di Jawa GRDP di Sumatera GRDP di Kalimantan GRDP di Sulawesi GRDP di P.Lain Pendapatan Disposibel Jawa Pendapatan Disposibel Sumatera Pendapatan Disposibel Kalimantan

Pendapatan Disposibel Sulawesi Pendapatan Disposibel P.Lain Konsumsi RT di Jawa Konsumsi RT di Sumatera Konsumsi RT di Kalimantan Konsumsi RT osibel di Sulawesi Konsumsi RT di P.Lain Total Investasi di Jawa Total Investasi di Sumatera Total Investasi di Kalimantan Total Investasi di Sulawesi Total Investasi di P.Lain Devisa Migran Internasional asal Jawa Devisa Migran Internasional asal Sumatera Devisa Migran Internasional asal Kalimantan Devisa Migran Internasional asal Sulawesi Devisa Migran Internasional asal P. Lain

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

3072431.22 3112021.07 3181853.34 3109561.31 582543.53 566983.87 788629.16 753071.70 760826.12 753635.98 622898.62 622440.80 499236.07 509452.72 653601.19 654867.66 567877.69 568224.43 864170.84 864301.12 533576.95 567693.09 447567.76 458259.82 195291.99 196785.74 169863.15 173609.06 199395.52 203309.82 525855.93 559972.07 446132.33 456824.39 194869.05 196362.80 169519.87 173265.78 198509.75 202424.04 386449.17 410029.76 280469.52 285763.13 84959.54 85608.90 126437.37 128752.63 98292.98 98904.21 97308.88 107844.43 26338.18 31736.63 13823.59 14667.98 26888.54 28319.18 65785.93 69088.99 12684526.15 12712323.06 1699886.48 1717832.07 2373591.95 2381938.23 38153.07 38422.92 1896795.48 1897200.19

Perubahan Unit Persen 39589.85 -72292.03 -15559.66 -35557.46 -7190.15 -457.83 10216.65 1266.46 346.74 130.28 34116.14 10692.07 1493.75 3745.91 3914.29 34116.14 10692.06 1493.75 3745.91 3914.29 23580.59 5293.61 649.36 2315.27 611.23 10535.55 5398.46 844.39 1430.64 3303.07 27796.91 17945.59 8346.28 269.86 404.71

1.2886 -2.2720 -2.6710 -4.5088 -0.9450 -0.0735 2.0465 0.1938 0.0611 0.0151 6.3939 2.3889 0.7649 2.2053 1.9631 6.4877 2.3966 0.7665 2.2097 1.9718 6.1019 1.8874 0.7643 1.8312 0.6218 10.8269 20.4967 6.1083 5.3206 5.0209 0.2191 1.0557 0.3516 0.7073 0.0213

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini terjadi karena kontribusi besar dari konsumsi domestik. Tapi hanya sedikit yang dapat menduga dana remittances inilah yang langsung atau tidak langsung digunakan untuk konsumsi domestik, yang kemudian membantu terjadinya pertumbuhan ekonomi positif Indonesia. Artinya, tenaga kerja migran Indonesia baik legal maupun ilegal secara tidak langsung telah membantu pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif melalui komponen konsumsi, pada saat komponen pertumbuhan lain seperti investasi dan ekspor menurun. Oleh karena

274 itu kebijakan ini diperkirakan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan variabel-variabel makroekonomi.

7.2.4. Simulasi Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 20 Persen Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi, yang sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi umum lainnya seperti modal dan tenaga kerja. Tetapi sejak krisis ekonomi 1997/1998, faktor ini kurang mendapat perhatian pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, khususnya di wilayah di luar Jawa, atau Indonesia Kawasan Timur. Hal ini dikarenakan setelah krisis ekonomi, pemerintah lebih fokus pada menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ekonomi secara keseluruhan, mencegah pelarian modal, menanggulangi hutang luar negeri serta menstabilkan kembali kondisi politik dan sosial. Akibatnya, kondisi infrastruktur menjadi semakin terpuruk. Mutu infrastruktur Indonesia mempengaruhi investasi asing, pengentasan kemiskinan dan mutu lingkungan hidup (Tambunan, 2006). Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mulai menunjukkan perhatian yang serius terhadap pembangunan infrastruktur. Dua hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di dalam negeri, yaitu pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kondisi infrastruktur yang sudah ada. Menurut Tambunan (2006), pengembangan infrastruktur selama ini cenderung ditekankan pada pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pengembangan kawasan barat Indonesia. Hal ini bukan hanya mengakibatkan kesenjangan antar desa dan kota, tetapi juga kesenjangan antar propinsi atau antar kawasan Timur dan Barat Indonesia. World Bank (2004) juga menyatakan selain

275 kesenjangan penyebaran pembangunan infrastruktur antar wilayah, masalah lain yang sangat krusial adalah aksessibilitas masyarakat yang tidak merata. Akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap infrastruktur sangat

rendah

dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Kondisi ini lebih buruk terjadi di daerah pedesaan, di mana persentase dari jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan jauh lebih besar daripada di perkotaan. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur tersebut, maka dalam analisis simulasi kebijakan migrasi internal melalui peningkatan pengeluaran infrastruktur dilakukan pembagian proporsi peningkatannya yaitu untuk pulau-pulau selain Jawa sebesar 20 persen, sedangkan untuk di Pulau Jawa sebesar 10 persen. Tujuan lainnya adalah menarik minat migran dari Pulau Jawa agar bersedia migrasi keluar pulau tersebut. Artinya semakin baik kondisi infrastruktur di luar Jawa, semakin tinggi akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan daya tarik bagi seseorang untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut. Hasil simulasi peramalan kebijakan migrasi internal melalui peningkatan pengeluaran infrastruktur (Tabel 76) memberi dampak pada penurunan total migran masuk ke Jawa sebesar 0.01 persen, penurunan ini akibat menurunnya migran yang berasal dari Sumatera.

Kebijakan ini diperkirakan juga akan

meningkatkan jumlah migran keluar dari Jawa sebanyak 112436 orang atau 1.78 persen.

Daerah tujuan yang paling diminati oleh migran asal Jawa adalah

Sumatera. Kondisi ini terlihat dari peningkatan jumlah migran asal Jawa ke Sumatera sebanyak 85748 orang. Oleh karena itu kebijakan ini mampu mengatasi

276 masalah distribusi penduduk dengan menurunkan jumlah migran masuk ke Jawa dan meningkatkan jumlah migran yang keluar dari pulau tersebut. Tabel 76. Hasil Simulasi Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 20 Persen (Simulasi 4) Variabel Endogen

Nama Variabel

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

MIGSJ MIGKJ MIGSLJ MIGPJ MIGINJ MIGINS MIGINK MIGINSL MIGINP MIGJS MIGJK MIGJSL MIGJP MIGOUTJ MIGOUTS MIGOUTK MIGOUTSL MIGOUTP MIGJM MIGJAS MIGJSP MIGJH MIGEXJ MIGSM MIGSAS MIGSSP MIGSH MIGEXS MIGKM MIGKAS MIGKSP MIGKH MIGEXK MIGSLM MIGSLAS MIGSLSP MIGSLH MIGEXSL MIGPM MIGPAS MIGPSP MIGPH MIGEXP DTKJ DTKS DTKK DTKSL DTKP STKJ STKS STKK STKSL

Migran Sumatera-Jawa Migran Kalimantan-Jawa Migran Sulawesi-Jawa Migran P.Lain -Jawa Migran Masuk ke Jawa Migran Masuk ke Sumatera Migran Masuk ke Kalimantan Migran Masuk ke Sulawesi Migran Masuk ke P.Lain Migran Jawa-Sumatera Migran Jawa-Kalimantan Migran Jawa-Sulawesi Migran Jawa-P.Lain Migran keluar Jawa Migran keluar Sumatera Migran keluar Kalimantan Migran keluar Sulawesi Migran keluar P.Lain Migran Jawa-Malaysia Migran Jawa-Arab Saudi Migran Jawa-Singapura Migran Jawa-Hongkong Migran Internasional Jawa Migran Sumatera-Malaysia Migran Sumatera-Arab Saudi Migran Sumatera-Singapura Migran Sumatera-Hongkong Migran Internasional Sumatera Migran Kalimantan-Malaysia Migran Kalimantan-Arab Saudi Migran Kalimantan-Singapura Migran Kalimantan-Hongkong Migran Internasional Kalimantan Migran Sulawesi-Malaysia Migran Sulawesi-Arab Saudi Migran Sulawesi-Singapura Migran Sulawesi-Hongkong Migran Internasional Sulawesi Migran P.Lain-Malaysia Migran P.Lain -Arab Saudi Migran P.Lain -Singapura Migran P.Lain -Hongkong Migran Internasional P.Lain Permintaan TK di Jawa Permintaan TK di Sumatera Permintaan TK di Kalimantan Permintaan TK di Sulawesi Permintaan TK di P.Lain Penawaran TK di Jawa Penawaran TK di Sumatera Penawaran TK di Kalimantan Penawaran TK di Sulawesi

1703499.54 279099.67 205615.90 230922.99 2419138.08 4489046.51 1942612.39 768985.85 634525.06 4221408.48 1337515.60 402798.15 356167.50 6317889.73 1881763.98 364715.89 922747.28 770364.09 248623.20 363080.87 3858.35 7150.50 622712.92 77016.01 250.46 10255.37 4530.69 92052.52 109790.66 769.47 2657.18 9090.78 122308.09 1261.51 166.53 145.72 125.11 1698.87 37195.20 13121.08 3361.47 3929.88 57607.63 60883987.60 20697088.83 5795621.68 7071131.17 7670805.52 63956418.82 23878942.17 6378165.22 7859760.33

1702521.18 279469.07 205659.64 231153.54 2418803.43 4574794.21 1943013.76 775979.54 653818.23 4307156.18 1337916.97 409791.84 375460.68 6430325.66 1880785.63 365085.30 922791.02 770594.64 247660.93 360474.39 3632.96 6983.11 618751.38 76858.56 248.96 10096.69 4515.58 91719.79 109235.86 768.62 2530.50 9004.92 121539.90 1259.62 166.84 145.02 125.19 1696.67 34804.66 12990.61 3437.13 3871.16 55103.56 60998146.19 20749979.29 5807133.56 7141480.08 7742290.84 63538963.41 23918892.00 6378546.14 7874788.36

Perubahan Unit Persen -978.36 369.40 43.74 230.55 -334.65 85747.70 401.36 6993.69 19293.18 85747.70 401.36 6993.69 19293.18 112435.93 -978.35 369.40 43.74 230.56 -962.27 -2606.48 -225.39 -167.40 -3961.55 -157.45 -1.49 -158.68 -15.11 -332.73 -554.80 -0.85 -126.67 -85.86 -768.19 -1.89 0.31 -0.70 0.09 -2.20 -2390.54 -130.47 75.66 -58.73 -2504.07 114158.59 52890.45 11511.88 70348.92 71485.32 -417455.41 39949.83 380.92 15028.03

-0.0574 0.1324 0.0213 0.0998 -0.0138 1.9102 0.0207 0.9095 3.0406 2.0313 0.0300 1.7363 5.4169 1.7796 -0.0520 0.1013 0.0047 0.0299 -0.3870 -0.7179 -5.8416 -2.3411 -0.6362 -0.2044 -0.5961 -1.5473 -0.3334 -0.3615 -0.5053 -0.1109 -4.7672 -0.9445 -0.6281 -0.1502 0.1859 -0.4799 0.0681 -0.1295 -6.4270 -0.9944 2.2510 -1.4944 -4.3468 0.1875 0.2555 0.1986 0.9949 0.9319 -0.6527 0.1673 0.0060 0.1912

277 Tabel 76. Lanjutan Variabel Endogen STKP UJ US UK USL UP WJ WS WK WSL WP GRDPJ GRDPS GRDPK GRDPSL GRDPP DICJ DICS DICK DICSL DICP CONJ CONS CONK CONSL CONP INVJ INVS INVK INVSL INVP DEVJ2 DEVS2 DEVK2 DEVSL2 DEVP2

Nama Variabel Penawaran TK di P.Lain Pengangguran di Jawa Pengangguran di Sumatera Pengangguran di Kalimantan Pengangguran di Sulawesi Pengangguran di P.Lain Upah di Jawa Upah di Sumatera Upah di Kalimantan Upah di Sulawesi Upah di P.Lain GRDP di Jawa GRDP di Sumatera GRDP di Kalimantan GRDP di Sulawesi GRDP di P.Lain Pendapatan Disposibel Jawa Pendapatan Disposibel Sumatera Pendapatan Disposibel Kalimantan

Pendapatan Disposibel Sulawesi Pendapatan Disposibel P.Lain Konsumsi RT di Jawa Konsumsi RT di Sumatera Konsumsi RT di Kalimantan Konsumsi RT osibel di Sulawesi Konsumsi RT di P.Lain Total Investasi di Jawa Total Investasi di Sumatera Total Investasi di Kalimantan Total Investasi di Sulawesi Total Investasi di P.Lain Devisa Migran Internasional asal Jawa Devisa Migran Internasional asal Sumatera Devisa Migran Internasional asal Kalimantan Devisa Migran Internasional asal Sulawesi Devisa Migran Internasional asal P. Lain

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

8431631.63 8479437.08 3072431.22 2540817.23 3181853.34 3168912.72 582543.53 571412.58 788629.16 733308.27 760826.12 737146.24 622898.62 627952.99 499236.07 502362.65 653601.19 654593.88 567877.69 568665.23 865281.17 864170.84 533687.76 533576.95 447567.76 448432.92 195291.99 195947.29 169863.15 170804.77 206486.02 199395.52 525855.93 525966.74 446132.33 446997.49 194869.05 195524.35 170461.49 169519.87 198509.75 205600.25 386449.17 386473.33 280469.52 281102.84 85219.18 84959.54 126437.37 127124.68 98292.98 101220.45 97308.88 97134.74 25874.82 26338.18 13823.59 13834.53 26888.54 26999.73 65785.93 69711.63 12684526.15 12664314.80 1699886.48 1698158.04 2373591.95 2372783.02 38153.07 38147.66 1896795.48 1895702.75

Perubahan Unit Persen 47805.44 0.5670 -531614.00 -17.3027 -12940.62 -0.4067 -11130.95 -1.9108 -55320.89 -7.0148 -23679.88 -3.1124 5054.37 0.8114 3126.59 0.6263 992.68 0.1519 787.55 0.1387 1110.34 0.1285 110.80 0.0208 865.16 0.1933 655.30 0.3355 941.62 0.5543 7090.50 3.5560 110.80 0.0211 865.16 0.1939 655.30 0.3363 941.62 0.5555 7090.50 3.5719 24.16 0.0063 633.32 0.2258 259.64 0.3056 687.31 0.5436 2927.47 2.9783 -174.14 -0.1790 -463.36 -1.7593 10.94 0.0792 111.19 0.4135 3925.70 5.9674 -20211.34 -0.1593 -1728.44 -0.1017 -808.93 -0.0341 -5.41 -0.0142 -1092.73 -0.0576

Kebijakan ini juga berdampak terhadap penurunan jumlah migran internasional setiap pulau, dimana penurunan jumlah migran internasional terbesar berasal dari Pulau Jawa yaitu 3962 orang.

Penurunan ini disebabkan oleh

meningkatnya pendapatan yang tercermin dari peningkatan produk domestik regional bruto setiap pulau. Penurunan jumlah tenaga kerja migran internasional untuk bekerja di luar negeri menurunkan penerimaan devisa yang diperoleh dari kiriman uang (remittances) mereka kepada keluarganya, padahal devisa yang masuk ke daerah asal migran internasional dapat menjadi sarana penggerak

278 ekonomi yang akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk mengentaskan kemiskinan. Ditinjau dari sisi pasar kerja, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja setiap pulau.

Akibat peningkatan

permintaan tenaga kerja, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan upah. Hasil simulasi peramalan menunjukkan persentase peningkatan upah terbesar terjadi di Jawa yaitu 0.81 persen. Peningkatan upah merangsang penduduk usia kerja untuk masuk kedalam pasar kerja, kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah penawaran tenaga kerja pada setiap pulau, kecuali penawaran tenaga kerja asal Jawa. Turunnya penawaran tenaga kerja asal Jawa disebabkan oleh menurunnya jumlah migran masuk dan meningkatnya jumlah migran keluar dari pulau ini. Oleh karena peningkatan permintaan tenaga kerja lebih besar dibandingkan permintaan penawaran tenaga kerja masing-masing pulau, maka kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan pengangguran pada setiap pulau. Penurunan pengangguran terbesar terjadi di Pulau Jawa yaitu 17.30 persen. Simulasi peramalan kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian Indonesia yang terlihat dari peningkatan produk domestik regional bruto pada masing-masing pulau.

Peningkatan ini disebabkan oleh

meningkatnya konsumsi rumah tangga pada setiap pulau dan meningkatnya investasi swasta di Kalimantan, Sulawei dan Pulau Lain. Tetapi simulasi ini justru menurunkan investasi di Jawa dan Sumatera. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya peningkatan upah pada kedua pulau tersebut.

279 7.2.5. Simulasi Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen, Penurunan Suku Bunga Turun 2 Persen dan Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Luar Jawa 20 Persen Pemerintah dapat juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja secara langsung dengan mengalokasikan lebih banyak pengeluaran pada pembangunan infrastruktur yang telah rusak, dan pembangunan infrastruktur yang baru.

Kebijakan ini sekaligus meningkatkan iklim investasi, yang akan

mendorong investor swasta menciptakan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut,

pemerintah masih dapat mengontrol pengeluarannya dengan memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Ini mememerlukan upaya dari pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dibidang infrastruktur, yang dapat menggerakkan investasi namun meminimalisir resiko terhadap anggaran. Hasil simulasi peramalan kombinasi kebijakan migrasi internal dan eksternal melalui depresiasi nilai tukar, penurunan suku bunga, dan peningkatan pengeluaran infrastruktur (Tabel 77) diperkirakan berdampak pada penurunan migrasi masuk ke Jawa sebesar 0.25 persen atau 5957 orang.

Penurunan

terbanyak disebabkan menurunnya jumlah migran asal Sumatera. Ditinjau dari sisi migrasi keluar Jawa, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah migran ke luar Jawa sebesar 99758 orang atau 1.58 persen. Daerah tujuan migran yang paling diminati oleh migran asal Jawa adalah Sumatera, hal ini terjadi karena tingginya peningkatan investasi di Sumatera yaitu 15.38 persen. Peningkatan investasi ini diperkirakan akan membuka peluang kerja yang besar, sehingga penduduk Sumatera tidak tertarik untuk migrasi ke Jawa, sebaliknya menarik minat migran asal Jawa untuk migrasi ke Sumatera. Dengan demikian kebijakan ini mampu mengatasi masalah distribusi penduduk di Indonesia.

280 Diperkirakan juga kebijakan ini berdampak pada peningkatan tenaga kerja migran internasional asal Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sebaliknya menurunkan jumlah tenaga kerja migran Pulau Lain untuk bekerja di luar negeri. Kondisi ini mempengaruhi penerimaan devisa setiap pulau, dimana terjadi peningkatan penerimaan devisa untuk pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan penurunan penerimaan devisa untuk Pulau Jawa dan Pulau Lain. Tabel 77. Hasil Simulasi Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen, Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Luar Jawa 20 Persen (Simulasi 5) Variabel Endogen

Nama Variabel

Nilai Dasar

Nilai Simulasi

MIGSJ MIGKJ MIGSLJ MIGPJ MIGINJ MIGINS MIGINK MIGINSL MIGINP MIGJS MIGJK MIGJSL MIGJP MIGOUTJ MIGOUTS MIGOUTK MIGOUTSL MIGOUTP MIGJM MIGJAS MIGJSP MIGJH MIGEXJ MIGSM MIGSAS MIGSSP MIGSH MIGEXS MIGKM MIGKAS MIGKSP MIGKH MIGEXK MIGSLM MIGSLAS MIGSLSP MIGSLH MIGEXSL MIGPM MIGPAS MIGPSP MIGPH

Migran Sumatera-Jawa Migran Kalimantan-Jawa Migran Sulawesi-Jawa Migran P.Lain -Jawa Migran Masuk ke Jawa Migran Masuk ke Sumatera Migran Masuk ke Kalimantan Migran Masuk ke Sulawesi Migran Masuk ke P.Lain Migran Jawa-Sumatera Migran Jawa-Kalimantan Migran Jawa-Sulawesi Migran Jawa-P.Lain Migran keluar Jawa Migran keluar Sumatera Migran keluar Kalimantan Migran keluar Sulawesi Migran keluar P.Lain Migran Jawa-Malaysia Migran Jawa-Arab Saudi Migran Jawa-Singapura Migran Jawa-Hongkong Migran Internasional Jawa Migran Sumatera-Malaysia Migran Sumatera-Arab Saudi Migran Sumatera-Singapura Migran Sumatera-Hongkong Migran Internasional Sumatera Migran Kalimantan-Malaysia Migran Kalimantan-Arab Saudi Migran Kalimantan-Singapura Migran Kalimantan-Hongkong Migran Internasional Kalimantan Migran Sulawesi-Malaysia Migran Sulawesi-Arab Saudi Migran Sulawesi-Singapura Migran Sulawesi-Hongkong Migran Internasional Sulawesi Migran P.Lain-Malaysia Migran P.Lain -Arab Saudi Migran P.Lain -Singapura Migran P.Lain -Hongkong

1703499.54 279099.67 205615.90 230922.99 2419138.08 4489046.51 1942612.39 768985.85 634525.06 4221408.48 1337515.60 402798.15 356167.50 6317889.73 1881763.98 364715.89 922747.28 770364.09 248623.20 363080.87 3858.35 7150.50 622712.92 77016.01 250.46 10255.37 4530.69 92052.52 109790.66 769.47 2657.18 9090.78 122308.09 1261.51 166.53 145.72 125.11 1698.87 37195.20 13121.08 3361.47 3929.88

1696945.84 279449.99 205638.43 231146.50 2413180.76 4560800.80 1943371.10 776930.81 655563.39 4293162.77 1338274.31 410743.11 377205.84 6419386.03 1875210.29 365066.22 922769.81 770587.60 251465.17 361203.05 3862.61 7456.51 623987.34 79536.53 240.67 10559.19 4853.30 95189.68 115538.31 788.49 3597.93 9541.10 129465.83 1344.30 169.21 161.21 131.84 1806.56 34963.92 13165.24 3806.99 4120.08

Perubahan Unit Persen -6553.69 350.33 22.53 223.51 -5957.32 71754.29 758.71 7944.96 21038.34 71754.29 758.71 7944.96 21038.34 101496.30 -6553.69 350.32 22.52 223.51 2841.97 -1877.82 4.26 306.01 1274.42 2520.52 -9.79 303.82 322.61 3137.16 5747.65 19.02 940.76 450.32 7157.74 82.78 2.68 15.49 6.73 107.69 -2231.28 44.16 445.52 190.20

-0.3847 0.1255 0.0110 0.0968 -0.2463 1.5984 0.0391 1.0332 3.3156 1.6998 0.0567 1.9724 5.9069 1.6065 -0.3483 0.0961 0.0024 0.0290 1.1431 -0.5172 0.1105 4.2795 0.2047 3.2727 -3.9092 2.9625 7.1206 3.4080 5.2351 2.4719 35.4044 4.9536 5.8522 6.5622 1.6111 10.6305 5.3793 6.3388 -5.9988 0.3365 13.2537 4.8397

281 Tabel 77. Lanjutan Variabel Endogen MIGEXP DTKJ DTKS DTKK DTKSL DTKP STKJ STKS STKK STKSL STKP UJ US UK USL UP WJ WS WK WSL WP GRDPJ GRDPS GRDPK GRDPSL GRDPP DICJ DICS DICK DICSL DICP CONJ CONS CONK CONSL CONP INVJ INVS INVK INVSL INVP DEVJ2 DEVS2 DEVK2 DEVSL2 DEVP2

Nama Variabel

Nilai Dasar

57607.63 60883987.60 20697088.83 5795621.68 7071131.17 7670805.52 63956418.82 23878942.17 6378165.22 7859760.33 8431631.63 3072431.22 3181853.34 582543.53 788629.16 760826.12 622898.62 499236.07 653601.19 567877.69 864170.84 533576.95 447567.76 195291.99 169863.15 199395.52 525855.93 446132.33 Pendapatan Disposibel Kalimantan 194869.05 Pendapatan Disposibel Sulawesi 169519.87 Pendapatan Disposibel P.Lain 198509.75 Konsumsi RT di Jawa 386449.17 Konsumsi RT di Sumatera 280469.52 Konsumsi RT di Kalimantan 84959.54 Konsumsi RT di Sulawesi 126437.37 Konsumsi RT di P.Lain 98292.98 Total Investasi di Jawa 97308.88 Total Investasi di Sumatera 26338.18 Total Investasi di Kalimantan 13823.59 Total Investasi di Sulawesi 26888.54 Total Investasi di P.Lain 65785.93 12684526.15 Devisa Migran Internasional asal Jawa Devisa Migran Internasional asal Sumatera 1699886.48 Devisa Migran Internasional asal Kalimantan 2373591.95 Devisa Migran Internasional asal Sulawesi 38153.07 Devisa Migran Internasional asal P. Lain 1896795.48 Migran Internasional P.Lain Permintaan TK di Jawa Permintaan TK di Sumatera Permintaan TK di Kalimantan Permintaan TK di Sulawesi Permintaan TK di P.Lain Penawaran TK di Jawa Penawaran TK di Sumatera Penawaran TK di Kalimantan Penawaran TK di Sulawesi Penawaran TK di P.Lain Pengangguran di Jawa Pengangguran di Sumatera Pengangguran di Kalimantan Pengangguran di Sulawesi Pengangguran di P.Lain Upah di Jawa Upah di Sumatera Upah di Kalimantan Upah di Sulawesi Upah di P.Lain GRDP di Jawa GRDP di Sumatera GRDP di Kalimantan GRDP di Sulawesi GRDP di P.Lain Pendapatan Disposibel Jawa Pendapatan Disposibel Sumatera

Nilai Simulasi 56056.23 61000911.75 20877274.45 5819068.29 7165566.33 7746147.63 63581318.82 23973895.13 6374921.21 7863317.15 8476103.72 2580407.07 3096620.69 555852.92 697750.82 729956.10 627495.17 512579.31 655860.34 569011.97 865411.46 567803.89 459124.98 197441.04 174550.68 210400.32 560082.87 457689.56 197018.10 174207.40 209514.54 410053.92 286396.44 85868.54 129439.95 101831.68 107670.29 31273.28 14678.92 28430.37 73014.69 12692111.72 1716103.63 2381129.29 38417.51 1896107.46

Perubahan Unit Persen -1551.40 116924.15 180185.61 23446.61 94435.17 75342.11 -375100.00 94952.96 -3244.00 3556.82 44472.08 -492024.15 -85232.65 -26690.61 -90878.35 -30870.02 4596.55 13343.24 2259.15 1134.28 1240.62 34226.94 11557.23 2149.05 4687.53 11004.80 34226.94 11557.22 2149.05 4687.53 11004.79 23604.75 5926.93 909.00 3002.58 3538.70 10361.41 4935.10 855.33 1541.84 7228.76 7585.57 16217.15 7537.34 264.45 -688.03

-2.6930 0.1920 0.8706 0.4046 1.3355 0.9822 -0.5865 0.3976 -0.0509 0.0453 0.5274 -16.0142 -2.6787 -4.5817 -11.5236 -4.0574 0.7379 2.6727 0.3456 0.1997 0.1436 6.4146 2.5822 1.1004 2.7596 5.5191 6.5088 2.5905 1.1028 2.7652 5.5437 6.1081 2.1132 1.0699 2.3748 3.6002 10.6480 18.7375 6.1875 5.7342 10.9883 0.0598 0.9540 0.3176 0.6931 -0.0363

Ditinjau dari pasar kerja, kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja setiap pulau dan penawaran tenaga kerja di Sumatera, Sulawesi dan Pulau Lain. Kebijakan ini juga memberi dampak pada penurunan jumlah penawaran tenaga kerja di Jawa dan Kalimantan. Turunnya penawaran tenaga kerja di Jawa disebabkan oleh tingginya jumlah migran keluar dari Jawa.

282 Sedangkan penurunan jumlah migran dari Kalimantan disebabkan oleh meningkatnya jumlah migran keluar dan jumlah migran internasional dari pulau tersebut.

Oleh karena peningkatan permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari

penawaran tenaga kerjanya, maka kebijakan ini mampu menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan upah di setiap pulau. Persentase penurunan jumlah pengangguran terbesar terjadi di Jawa yaitu 16.01 persen, dan persentase peningkatan upah terbesar terjadi di Sumatera yaitu 2.67 persen. Kebijakan ini memberi dampak positif terhadap perekonomian, yang terlihat dari meningkatnya produk domestik regional bruto pada masing-masing pulau. Peningkatan produk domestik regional bruto terbesar terjadi di Jawa yaitu 6.41 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga pada setiap pulau tersebut, dimana persentase peningkatan investasi terbesar terjadi di Sumatera yaitu 18.74 persen, sedangkan peningkatan konsumsi terbesar terjadi di Jawa sebesar 6.10 persen. Sehingga memberi dampak positif terhadap penerimaan devisa pada setiap pulau. Secara keseluruhan kebijakan ini cukup baik jika diterapkan pada periode peramalan.

7.3. Rangkuman dan Sintesis Dampak Simulasi Kebijakan Migrasi Internal dan Internasional terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia 7.3.1. Rangkuman Dampak Simulasi Kebijakan Migrasi Internal dan Internasional terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia Pola arus migrasi internal di Indonesia masih berada di sekitar pulau Jawa dan Sumatera.

Migran keluar dari pulau Jawa terbanyak masuk ke pulau

Sumatera. Sebaliknya migran keluar pulau Sumatera terbanyak masuk ke pulau Jawa.

Demikian juga arus migran keluar dari Kalimantan, Irian, Maluku,

umumnya menuju pulau Jawa.

Kurangnya kesempatan kerja di luar Jawa

283 merupakan alasan utama mengapa para tenaga kerja dari Pulau Jawa belum bersedia pindah ke luar pulau tersebut. Selain itu terpusatnya kegiatan ekonomi, pendidikan, dan politik di Pulau Jawa juga memberikan pengaruh pada pola perpindahan penduduk tersebut (Tjiptoherijanto, 2000). Beberapa kebijakan migrasi, khususnya migrasi internal telah ditetapkan pemerintah sejak era prakemerdekaan. Kebijakan migrasi penduduk di Indonesia merupakan kebijakan perpindahan penduduk yang mempertimbangkan kebijakan persebaran, struktur dan kepadatan penduduk antar pulau yang tidak dapat merata, dan bukan hanya desakan ekonomi. Secara substansial, kebijakan yang terbentuk umumnya merupakan kebijakan langsung (direct policy) untuk mengatur perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lain. Demikian juga dengan kebijakan migrasi internasional, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas migran internasional melalui kebijakan perlindungan dan penempatan tenaga kerja migran internasional, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di negara tujuan migran. Beberapa simulasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kebijakan tidak langsung (indirect policy) dalam mencapai tujuan dari kebijakan migrasi internal dan internasional yang telah ditetapkan pemerintah. Tabel 78 memperlihatkan jika pemerintah hanya mempertimbangkan masalah distribusi penduduk, maka seluruh kebijakan mampu mengatasi masalah tersebut melalui penurunan jumlah migran masuk ke Jawa. Tetapi masalah distribusi penduduk akan lebih baik jika penurunan jumlah migran masuk ke Jawa diikuti dengan peningkatan jumlah migran keluar dari pulau tersebut. Oleh karena itu alternatif simulasi kebijakan terbaik adalah simulasi 2, 4 dan 5.

284 Tabel 78. Rangkuman Dampak Simulasi Kebijakan Peramalan Tahun 20092012 Variabel Endogen

Nama Variabel I.

Nilai Dasar

Dampak Perubahan (%) S1 S2 S3 S4 S5

BLOK MIGRASI

MIGINJ MIGOUTJ

Migrasi Masuk ke Jawa Migrasi Keluar dari Jawa

2419138.08 6317889.73

-0.61 -0.02

-0.09 -0.23 -0.02 -0.25 0.07 -0.17 1.78 1.61

MIGINS MIGOUTS

Migrasi Masuk ke Sumatera Migrasi Keluar dari Sumatera

4489046.51 1881763.98

0.17 0.001

0.11 -0.31 1.91 1.60 -0.11 -0.30 -0.05 -0.34

MIGINK MIGOUTK

Migrasi Masuk ke Kalimantan Migrasi Keluar dari Kalimantan

1942612.39 364715.89

-0.45 -0.002 -0.17 -0.002

0.02 0.03

0.02 0.10

MIGINSL MIGOUTSL

Migrasi Masuk ke Sulawesi Migrasi Keluar dari Sulawesi

768985.85 922747.28

-0.06 0.100 -0.36 -0.002

0.12 0.49

0.91 1.03 0.01 0.002

MIGINP MIGOUTP

Migrasi Masuk ke Pulau Lain Migrasi Keluar dari Pulau Lain

634525.06 770364.09

0.07 -0.23 0.28 -1.41 -0.002 -0.17

MIGEXJ MIGEXLJ MIGEXI

Migrasi Internasional dari Jawa Migrasi Internasional dari Luar Jawa Migrasi Internasional Indonesia

622712.92 273667.11 896380.03

0.50 -3.07 -0.59

3.13 5.24 3.77

0.04 0.06

3.04 0.03

3.32 0.03

0.84 -0.64 4.55 -1.32 1.97 -0.84

0.21 3.23 1.13

0.01 0.41 0.17

0.19 0.91 0.48

II. BLOK PASAR KERJA DTKJ DTKLJ DTKI

Permintaan Tenaga Kerja di Jawa Permintaan Tenaga Kerja di Luar Jawa Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia

60883987.60 41234647.19 102118634.79

STKJ STKLJ STKI

Penawaran Tenaga Kerja di Jawa Penawaran Tenaga Kerja di Luar Jawa Penawaran Tenaga Kerja di Indonesia

63956418.82 46548499.34 110504918.16

0.05 0.41 0.21

-0.06 -0.01 -0.04

UJ ULJ UI

Pengangguran di Jawa Pengangguran di Luar Jawa Pengangguran di Indonesia

3072431.22 5313852.15 8386283.38

1.15 4.15 3.05

-1.21 1.29 -17.3 -16.0 -1.48 -2.46 -1.93 -4.39 -1.38 -1.09 -7.57 -8.65

WJ WLJ WI

Upah di Jawa Upah di Luar Jawa Upah di Indonesia

622898.62 646221.45 641556.88

9.19 6.36 6.91

-0.89 -0.28 -0.52

-0.001 0.001 -0.07 0.18 -0.03 0.07

0.19 0.50 0.31

0.07 -0.65 -0.59 0.08 0.22 0.30 0.07 -0.28 -0.21

0.06 -0.07 0.19 0.46 0.17 0.36

0.81 0.23 0.35

0.74 0.70 0.70

6.10 1.50 3.32

0.01 0.76 0.46

6.11 2.27 3.79

2.03 10.83 -0.18 4.64 8.26 2.70 3.54 9.35 1.48

10.7 11.0 10.8

III. BLOK MAKROEKONOMI CONJ CONLJ CONI

Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia

386449.17 590159.41 976608.58

INVJ INVLJ INVI

Total Investasi di Jawa Total Investasi di Luar Jawa Total Investasi di Indonesia

97308.88 132836.22 230145.10

-2.11 -11.17 -7.34

GRDPJ GRDPLJ GDPI

Produk Domestik Regional Bruto Jawa Produk Domestik Bruto Indonesia

533576.95 1012118.42 1545695.37

-1.03 -1.63 -1.42

1.08 0.90 0.96

6.39 1.96 3.49

0.02 0.94 0.63

6.42 2.91 4.12

DICJ DICLJ DICI

Pendapatan Disposibel di Jawa Pendapatan Disposibel di Luar Jawa Pendapatan Disposibel Indonesia

525855.93 1009031.01 1534886.94

-1.04 -1.64 -1.43

1.10 0.91 0.97

6.49 1.97 3.52

0.02 0.95 0.63

6.51 2.91 4.15

DEVJ2 DEVLJ2 DEVI

Devisa Migran Internasional asal Jawa

12684526.15 6008426.98 18692953.12

0.12 -0.16 0.03

0.81 0.54 0.72

0.22 -0.16 0.45 -0.06 0.29 -0.13

0.06 0.39 0.17

Konsumsi Rumah Tangga di Luar Jawa

Produk Domestik Regional Bruto Luar Jawa

Devisa Migran Internasional asal Luar Jawa

Devisa Migran Internasional Indonesia

Keterangan: S1 = Peningkatan UMR di Jawa 10 % dan Luar Jawa 15 % S2 = Depresiasi Nilai Tukar 5 % S3 = Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga S4 = Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 % dan Luar Jawa 20% S5 = Kombinasi S3 dan S4.

0.98 0.50 0.69

285 Secara umum, tujuan kebijakan migrasi internasional yang ditetapkan pemerintah adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja migran internasional. Meningkatnya kuantitas tenaga kerja tersebut memberi keuntungan dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, depresiasi nilai tukar dan kombinasinya dengan suku bunga dan pengeluaran infrastruktur merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan jumlah migran internasional.

Tetapi khusus untuk Pulau Jawa, kebijakan

peningkatan upah minimum regional juga dapat mendorong tenaga kerja asal Jawa untuk bekerja di luar negeri. Kondisi ini disebabkan kebijakan tersebut berdampak pada tingginya penurunan kesempatan kerja dan peningkatan pengangguran di pulau tersebut. Meningkatnya jumlah tenaga kerja migran internasional ini berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan devisa di luar Jawa. Secara keseluruhan, simulasi 2, 3 dan 5 merupakan alternatif kebijakan terbaik untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja migran internasional Indonesia. Jika pemerintah berupaya mengatasi masalah pasar kerja yang terus terjadi di Pulau Jawa, maka simulasi 2, 3 dan 5 juga merupakan alternatif kebijakan yang baik untuk mengurangi jumlah pengangguran tanpa harus menurunkan upah. Menurunnya jumlah pengangguran disebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja di pulau tersebut. Dengan demikian alternatif kebijakan ini selain mampu mengatasi masalah pengangguran, juga mampu memenuhi tuntutan pekerja untuk peningkatan upah di Pulau Jawa. Tabel 78 juga memperlihatkan bahwa untuk mengatasi masalah pasar kerja di Luar Jawa, maka simulasi 2, 3,4, dan 5 merupakan alternatif kebijakan yang baik untuk diterapkan.

Karena kebijakan tersebut mampu meningkatkan

286 permintaan tenaga kerja dan upah, juga mampu menurunkan jumlah pengangguran di Luar Jawa. Secara keseluruhan simulasi 2, 3, 4 dan 5 merupakan alternatif kebijakan yang mampu mengatasi masalah pasar kerja di Indonesia. Kebijakan peningkatan upah minimum regional merupakan kebijakan yang selalu dituntut pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Namun

demikian kebijakan ini jika dilaksanakan secara tunggal, maka akan berdampak buruk bagi pasar kerja dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan pengangguran, penurunan konsumsi, investasi dan pendapatan nasional. Jika pemerintah berupaya dalam memperbaiki perekonomian dari sisi investasi di Jawa, maka simulasi 2, 3, dan 5 merupakan alternatif kebijakan yang mampu meningkatkan investasi di pulau tersebut. Penurunan investasi di Jawa akibat peningkatan pengeluaran infrastruktur disebabkan oleh tingginya peningkatan upah di pulau tersebut. Sementara di Luar Jawa, simulasi 2, 3, 4, dan 5 juga mampu meningkatkan investasi pada setiap pulau.

Oleh karena

peningkatan investasi di Luar Jawa lebih besar dari penurunan investasi di Jawa pada simulasi 2, maka secara keseluruhan simulasi 2, 3, 4, dan 5 mampu meningkatkan perekonomian Indonesia dari sisi peningkatan investasi. Ditinjau dari sisi peningkatan konsumsi rumah tangga, maka simulasi 2, 3, 4, dan 5 merupakan alternatif kebijakan yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia baik di Jawa maupun Luar Jawa. Dengan demikian secara langsung simulasi ini mampu meningkatkan pendapatan daerah di Jawa dan Luar Jawa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Apabila pemerintah berupaya mengatasi masalah distribusi penduduk, masalah

287 pasar kerja dan peningkatan perekonomian secara serempak, baik di Jawa maupun luar Jawa, maka simulasi 2, 3 dan 5 merupakan alternatif kebijakan yang terbaik.

7.3.2. Sintesis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Migrasi di Indonesia Beberapa kebijakan ketenagakerjaan yang dirumuskan pemerintah bertujuan untuk memenuhi tuntutan buruh pada satu pihak dan memenuhi tuntutan pengusaha pada pihak lain. berkepanjangan.

Kondisi ini menimbulkan kontroversi yang

Sebagai contoh, kontroversi terhadap Rancangan Undang-

Undang (RUU) ketenagakerjaan yang ditutup dengan batalnya RUU tersebut pada September 2002.

Pembatalan ini dilakukan karena penolakan terhadap RUU

Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), baik dari kalangan pekerja maupun pengusaha. Meski kedua pihak menolak, argumen yang disampaikan oleh buruh dan pengusaha sangat berbeda. Pihak pengusaha merasa diberatkan dengan berbagai kewajiban seperti pesangon untuk pekerja yang mengundurkan diri, juga upah buruh mogok yang harus tetap dibayar. Pihak buruh memandang RUU tersebut tidak berpihak pada mereka dan masih bersifat represif. Kalangan pengamat menilai adanya tumpang tindih sistematika pasal-pasal dalam RUU tersebut dengan kitab undang-undang hukum pidana dan tugas aparat kejaksaan dan kepolisian (Kuncoro, 2006). Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003, yang kemudian direvisi, juga menimbulkan kontroversi antara buruh dan pengusaha. Menurut Kuncoro (2006), berbagai sumber menyebutkan ada tiga hal utama yang mengundang kontroversi.

Pertama, berkaitan dengan rekrutmen, khususnya

288 tentang outsourcing dan penggunaan pekerja kontrak. Perlu adanya penegasan bagaimana rambu-rambu outsourcing bagi produk barang maupun jasa. Selain itu, bagi pekerja kontrak perlu diatur mengenai pembatasan waktu dan perlindungan bagi pekerja. Kedua, berkaitan dengan upah minimum, dimana terjadi kontroversi dalam menentukan pihak yang berwewenang menentukan upah minimum, yaitu dewan pengupahan dengan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, serikat pekerja) atau cukup bipartit (pengusaha dan serikat pekerja), dan kontroversi dalam menentukan pemberlakuan upah minimum apakah hanya untuk pekerja sektor formal atau berlaku juga untuk sektor informal dan frekuensi waktu kenaikan upah minimum. Ketiga, berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan pesangon. Dibutuhkan perhitungan pesangon yang dapat diterima tenaga kerja agar lebih kompetitif di Asia. Perhitungan ini dibutuhkan karena pesangon yang berlaku bagi tenaga kerja di Indonesia saat ini dianggap cukup tinggi. Sebagai pembanding, di Jepang besarnya pesangon hanya 1.5 bulan gaji, Malaysia 2.4 bulan, Cina 3 bulan gaji, India dan Korea 2 bulan gaji. Besarnya pesangon selama ini menimbulkan disinsentif bagi perusahaan untuk menarik pekerja baru. Berdasarkan beberapa kebijakan ketenagakerjaan, terlihat bahwa fokus utama dari kebijakan tersebut menitikberatkan hanya pada pencapaian tingkat kesejahteraan buruh dan pengusaha, tanpa memperhatikan bagaimana caranya mengatasi masalah tenaga kerja yang sangat penting yaitu pengangguran yang terus meningkat, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Rendahnya tingkat pertumbuhan pasca krisis ekonomi telah berakibat pada tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Apabila dilihat dari pertumbuhan

289 ekonomi tahun 2006 yang tumbuh sebesar 6.1 persen, maka jumlah pengangguran terbuka sebesar 10.9 juta orang. Pada tahun 2007 perekonomian tumbuh dengan 6.3 persen, jumlah pengangguran terbuka diharapkan turun menjadi 10.0 juta orang. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tumbuh sebesar 6.8 persen, dan jumlah pengangguran terbuka akan turun dibawah 10 juta orang. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata belum mampu menyerap seluruh jumlah angkatan kerja baru yang masuk pada lapangan kerja yang tersedia. Penciptaan tenaga kerja hanya bersumber dari sektor informal, yang kebanyakan mengandalkan tenaga kerja low skill, low paid, dan tanpa proteksi sosial (Habibie, 2008). Apabila dilihat dari perkembangan pengangguran berdasarkan latar belakang pendidikan, pada tahun 2006 terdapat 31 persen pengangguran berpendidikan SD ke bawah, 25 persen berpendidikan SLTP, 36 persen berpendidikan SLTA, dan 7 persen berpendidikan Perguruan Tinggi. Ditinjau dari lokasinya, jumlah pengangguran terbesar terdapat di Jawa yaitu sekitar 63.24 persen, 22.79 persen di Sumatera, 4.34 persen di Kalimantan, 7.69 persen di Sulawesi, dan 2.7 persen di Nusa Tenggara (BPS, 2006). Tingginya jumlah pengangguran di Jawa dan Sumatera menggambarkan bahwa kedua pulau tersebut memiliki daya tarik bagi angkatan kerja sehingga terjadi migrasi secara besar-besaran dari pulau-pulau lainnya, padahal peluang kerja di Jawa dan Sumatera juga terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tinggi antara angkatan kerja daerah setempat dan angkatan kerja pendatang di kedua pulau tersebut, yang akhirnya meningkatkan jumlah pengangguran terbuka.

290 Data BPS (2006) menunjukkan peta sebaran angkatan kerja di Indonesia, yaitu sekitar 60.4 persen jumlah angkatan kerja di Indonesia masih berada di Pulau Jawa, kemudian Sumatera 19.94 persen dan paling sedikit di Papua sebesar 2.07 persen. Kondisi sebaran angkatan kerja ini menunjukkan bahwa Jawa masih merupakan tujuan utama migrasi karena tingginya kegiatan ekonomi dan pembangunan di pulau tersebut, padahal pada era otonomi daerah diharapkan terjadi pergeseran kegiatan dan pembangunan ekonomi ke luar Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah 7 tahun otonomi daerah diberlakukan, kegiatan dan pembangunan ekonomi di daerah belum sepenuhnya mempengaruhi sebaran angkatan kerja di Indonesia. Dampak dari masalah penggangguran adalah kemiskinan yang akan mendorong peningkatan kriminalitas.

Ada

empat penyebab utama masalah

pengangguran atau ketenagakerjaan dan kemiskinan di Indonesia saat ini (Habibie, 2008): 1. Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja (tamatan pendidikan formal) dengan tuntutan kompetensi yang diminta oleh pengguna (dunia usaha dan dunia industri baik di dalam maupun di luar negeri). Salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi mereka dengan kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja (market oriented) untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja (demand driven) yang dapat dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. 2. Ketidakberdayaan angkatan kerja lulusan pendidikan formal karena selain kompetensi yang tidak memadai, juga karena kurang percaya diri, tidak mandiri, kurang inisiatif, tidak memiliki daya saing, dan belum mengetahui

291 secara pasti apa yang harus dilakukan setelah menyelesaikan studi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program pelatihan yang mampu membentuk tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar. 3. Jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dari angkatan kerja Indonesia yang rendah. Lulusan pendidikan formal cenderung lebih menitikberatkan pada upaya menjadi pencari kerja (job seekers) dan bukan pencipta lapangan kerja (job creators). Penyediaan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja belum sepenuhnya menjawab tantangan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum yang perlu terus dikembangkan adalah materi tentang kewirausahawan. 4. Kemampuan berbahasa asing yang rendah menyebabkan tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing dalam meraih peluang kerja di luar negeri. Kemampuan berbahasa asing merupakan kelemahan umum dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Terbatasnya peluang kerja di dalam negeri menyebabkan tidak berimbangnya pertambahan angkatan kerja dengan daya serap dunia kerja dalam negeri. Salah satu solusi yang dipandang tepat dan cepat bisa menanggulangi masalah kesempatan kerja adalah dengan meraih peluang kerja di luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja sehingga memiliki keunggulan agar dapat berkompetisi dan mendapatkan peluang kerja yang tersedia. Artinya, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Berdasarkan data BPS (2006) menunjukkan bahwa dari 2.7 juta orang tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, telah berhasil

292 mengirimkan remitansi ke Indonesia mencapai 5.0 miliar dollar Amerika dari 15 negara penempatan.

Angka ini merupakan angka yang tercatat melalui

mekanisme perbankan, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 50-60 persen, sedangkan sisanya dikirim melalui jasa non-Bank. Meskipun demikian jumlah tersebut sangat signifikan karena devisa tersebut langsung masuk ke daerahdaerah asal tenaga kerja migran terutama untuk membangun ekonomi keluarga. Permasalahan yang harus segera diatasi adalah dari 2.7 juta orang tenaga kerja migran, sekitar 70 persen adalah bekerja di sektor informal. Berbagai instrumen kebijakan telah dirumuskan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran, tetapi masih terdapat kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak penerima tenaga kerja di luar negeri maupun oleh oknum petugas di dalam negeri. Advokasi dan pembelaan tenaga kerja migran di luar negeri ditempuh dengan melakukan kerjasama antar perwakilan Republik Indonesia dengan lembaga hukum di negara penempatan, serta pengangkatan atase tenaga kerja untuk negara-negara penerima tenaga kerja migran. Demikian juga upaya yang terus dilakukan oleh Polri dan aparat terkait untuk mengurangi pengrekrutan tenaga kerja migran ilegal di daerah asal maupun di daerah embarkasi/debarkasi. Semua instrumen kebijakan tersebut dituangkan melalui INPRES Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja migran. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat belajar dari beberapa negara lain, seperti Filipina, tentang pengelolaan tenaga kerja migran, termasuk upaya-upaya perlindungannya. Pemerintah Filipina mengakui bahwa negaranya banyak mengirimkan pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga ke negara-

293 negara

lain,

terutama

Singapura.

Tetapi

pemerintah

Filipina

sangat

memperhatikan kualitas para pekerja informal ini serta pengertian terhadap hak dan kewajibannya. Di Singapura, para pembantu rumah tangga asal Philipina dikenal fasih berbahasa Inggris, dan membentuk suatu komunitas pekerja informal yang sangat solid. Pemerintah Filipina juga sangat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi warga negaranya yang bekerja sebagai tenaga kerja migran. Di dalam negeri, pemerintah Filipina berusaha untuk mengurangi warga negaranya yang bekerja sebagai undocumented migrant worker lewat program pendidikan para pekerja migran, kampanye-kampanye yang bersifat edukatif dan informatif, pendirian migrant resource centers dan penyebarluasan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja migran di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2006 Filipina telah berhasil mengirimkan sekitar 6 juta tenaga kerja ke luar negeri (Philipino Overseas Worker), dan memperoleh remitansi terbesar ke-4 dunia (12.6 miliar dolar Amerika), dengan 55 negara tujuan, diantaranya Timur Tengah.

Sedangkan India memperoleh remitansi tertinggi

yaitu 27.5 miliar dollar Amerika yang sebagian besar bekerja di sektor formal (Habibie, 2008). Upaya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal terkendala oleh ketersediaan calon tenaga kerja terampil dan profesional serta lemahnya penguasaan bahasa asing. Tingginya permintaan dunia terhadap tenaga kerja terampil sudah seharusnya diisi oleh Indonesia. Lembaga pendidikan dan pelatihan mempunyai ruang yang sangat besar untuk ikut berpartisipasi secara aktif mendidik/melatih guna mencetak tenaga kerja muda profesional mengisi pasar tenaga kerja dunia.

294 Dilihat dari aspek percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mengalami perubahan yang lebih lambat dalam kehidupan masyarakat global. Perlambatan perubahan terutama disebabkan karena sistem pendidikan yang kurang mampu mengikuti percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat dan kompleks, di samping faktor kultur dan ekonomi. Apabila Indonesia tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi melalui penyiapan SDM yang berkualitas, dipastikan bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dan tersisih dari persaingan masyarakat global. Oleh karena itu tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan, kreatifitas dan daya saing, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang berdatangan ke Indonesia atau berkompetisi untuk merebut peluang usaha dan bekerja di luar negeri. Pendidikan dan peluang lapangan kerja pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi SDM yang tidak kalah pentingnya dengan investasi modal fisik. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan pekerja di Indonesia pada umumnya sangat rendah. Pada tahun 2004, sebanyak 57.1 persen dari pekerja hanya berpendidikan di bawah SLTA. Pada jenjang pendidikan tersebut, pekerja belum memiliki cukup keterampilan yang memadai untuk bekerja. Berdasarkan data Sakernas (2004), pekerja dengan keterampilan yang memadai dengan pendidikan tinggi (di atas SMU) hanya sekitar 12.3 persen dari 33.6 juta pekerja di sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi dengan

295 pekerja tingkat kualitas dengan latar belakang pendidikan yang rendah (BPS, 2004). Keberhasilan negara-negara maju dalam pembangunan berbagai bidang ditentukan oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dan bukan oleh melimpahnya sumberdaya alam. Apabila ditinjau lebih jauh, keberhasilan yang diraih oleh negara-negara

maju

tidak

terlepas

dari

kebijakan

pembangunan

yang

dikembangkan pada bidang pendidikan. Dalam hal ini, negara-negara maju umumnya menempatkan pembangunan pendidikan pada bagian terdepan. Kebijakan ketenagakerjaan, khususnya mengenai upah minimum akan berpengaruh pada investasi.

Umumnya

investor akan melihat apakah upah

minimum tenaga kerja di Indonesia cukup kompetitif dibandingkan negara lain. Apabila tuntutan upah tinggi sementara kualitas tenaga kerjanya rendah, akan berdampak pada penurunan perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu dalam menciptakan kondisi pasar kerja yang seimbang, maka kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan balai latihan perlu diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keberadaan lembaga-lembaga pelatihan ini harus mempunyai sertifikat yang diakui baik secara nasional atau internasional.

7.3.3. Sintesis Dampak Simulasi Kebijakan Migrasi Internal dan Internasional Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan tidak akan membuahkan hasil tanpa diikuti oleh berbagai upaya lain. Jumlah penganggur terbuka dan setengah penganggur terpaksa yang demikian besar membutuhkan strategi menyeluruh dalam penciptaan kesempatan

296 kerja. Penciptaan kesempatan kerja, terutama, ditempuh dengan mendorong percepatan perkembangan sektor riil melalui investasi dan ekspor. Oleh karena itu penciptaan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah mendatang. Oleh karena itu berbagai kebijakan reformasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi. Agar prioritas rencana kerja pemerintah dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, dan investasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukan berbagai kebijakan, seperti (1) menciptakan kebijakan pasar kerja yang lebih fleksibel, (2) memperbaiki iklim investasi, (3) memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah, (4) meningkatkan daya saing industri dan pengembangan

ekspor,

(5)

meningkatkan

kualitas

tenaga

kerja

dan

kewirausahaan, dan (6) meningkatkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan.

Ketersediaan

infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar dalam semua aktivitas masyarakat dan pemerintah. Namun sejak krisis ekonomi dan pelaksanaan desentralisasi, komposisi pengeluaran sektoral telah mengalami perubahan signifikan. Pengeluaran untuk infrastruktur masih belum kembali pada tingkat sebelum krisis dan masih berkisar 3 persen dari PDB sejak tahun 2001. Infrastruktur juga memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan sektor lain, sementara infrastruktur sangat bertanggung jawab terhadap memburuknya kondisi investasi di Indonesia. Buruknya kondisi

297 infrastruktur tidak hanya dalam kuantitas yang terbatas dibandingkan volume mobilisasi manusia dan barang, tetapi juga dalam kualitas dari infrastruktur yang sudah ada, khususnya jalan raya. Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya

desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran

pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, tetapi pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis.

Sehingga

pemerintah daerah hanya menggunakan sebagian kecil dari belanja daerah untuk pengeluaran infrastruktur (Tambunan, 2006). Kondisi ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur,

sementara

pemerintah-pemerintah

daerah

tidak

menambah

pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, sehingga akan menghambat investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran infrastruktur dan kombinasinya dengan penurunan suku bunga, dan depresiasi nilai tukar diperkirakan menjadi kebijakan cukup baik diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah distribusi penduduk, pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada periode 2009-2012. Jika pengeluaran infrastruktur meningkat, dan kondisi infrastruktur suatu daerah menjadi lebih baik maka akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Selanjutnya peningkatan investasi ini akan

membuka kesempatan kerja, dan dapat mengatasi masalah pengangguran.

298 Tingginya investasi juga berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dengan meningkatkan porsi anggaran belanja daerahnya untuk pengeluaran infrastruktur. Hasil simulasi kebijakan migrasi internal melalui peningkatan upah minimum regional memberi dampak buruk bagi pasar kerja dan perekonomian Indonesia. Namun kondisi ini tidak menurunkan tuntutan pekerja untuk terus meningkatkan upah minimum. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat upah di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya dan upah tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Kebijakan peningkatan upah minimum merupakan kebijakan yang dilematis, di satu sisi peningkatan upah minimum bertujuan untuk memenuhi tuntutan pekerja yang masih menerima upah di bawah kebutuhan hidupnya, apalagi pada saat ini terjadi kenaikan harga bahan pokok akibat peningkatan harga bahan bakar minyak.

Oleh karena itu peningkatan upah minimum ini harus

dilaksanakan. Tetapi pada sisi lain peningkatan upah minimum ini juga akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga mengakibatkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia. Tanpa kebijakan pendukung, peningkatan upah minimum memang berdampak buruk pada penurunan kesempatan kerja. Dalam industri padat karya dengan teknologi rendah, elastisitas substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain lebih tinggi. Dalam industri kelas ini buruh mudah digantikan dengan mesin.

Sedikit saja ada kejutan yang membuat biaya buruh naik,

perusahaan akan mudah berpikir untuk mengeluarkan pegawainya.

Untuk

mengurangi akibat yang tidak diinginkan, kebijakan peningkatan upah minimum

299 perlu dibarengi dengan kebijakan lain yang dapat membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja, seperti kebijakan penurunan suku bunga, dan disisi lain diperlukan juga kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja agar tenaga kerja dapat lebih mandiri atau menciptakan kesempatan kerja sendiri melalui usahausaha kecil. Oleh karena itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil. Hasil simulasi kebijakan migrasi internasional melalui depresiasi nilai tukar rupiah, diperkirakan memberikan dampak yang cukup baik bagi peningkatan kuantitas tenaga kerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Sebuah dilema akan muncul, yaitu kebijakan nilai tukar tidak hanya mencakup masalah stabilitas makro, tetapi juga sangat besar pengaruhnya terhadap insentif ekspor dan impor. Bagi eksportir dalam hal ini ekspor jasa tenaga kerja migran, harga komoditas ekspor selain dipengaruhi oleh harga di pasar dunia juga dipengaruhi nilai tukar. Semakin murah harga mata uang rupiah dibandingkan dengan mata uang asing, semakin tinggi tingkat keuntungan eksportir.

Oleh karena itu,

semakin terdepresiasi akan semakin tinggi keuntungan eksportir. Namun, upaya mendorong ekspor dengan rupiah yang terdepresiasi kurang menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan, terutama dari segi distribusi pendapatan. Efektivitas peningkatan daya saing yang didorong oleh nilai tukar juga hanya bersifat sementara. Hal ini disebabkan depresiasi akan mendorong laju inflasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kuantitas migran internasional Indonesia, tanpa harus mengharapkan depresiasi nilai tukar, maka kebijakan migrasi internasional ini harus dikompensasi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja migran internasional melalui pendidikan dan pelatihan, penurunan biaya modal kerja atau investasi berupa penurunan suku bunga kredit perbankan.

300 VIII. SIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN

8.1. Simpulan Berdasarkan hasil analisis deskripsi, estimasi dan simulasi kebijakan peramalan tentang dampak kebijakan migrasi terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia, dirumuskan simpulan berikut: 1. Daerah tujuan utama migrasi internal di Indonesia adalah Pulau Jawa. Negara tujuan utama migrasi internasional dari Pulau Jawa adalah Arab Saudi, dan negara tujuan utama migrasi dari pulau-pulau luar Jawa adalah Malaysia. 2a. Secara umum upah daerah asal dan jumlah migran tahun sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah migran dari luar Jawa ke Jawa. Secara khusus jumlah migran dari Pulau Lain dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk berpendidikan rendah, jumlah migran dari Kalimantan dipengaruhi juga oleh permintaan tenaga di Jawa, dan jumlah migran dari Sulawesi dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk berpendidikan tinggi. Faktor jumlah migran tahun sebelumnya menunjukkan keterkaitan secara ekonomis antara daerah asal dan daerah tujuan migran yang diciptakan oleh migran terdahulu, dimana arus mobilitas yang berlangsung merupakan jaringan-jaringan yang telah dibentuk oleh migran sebelumnya. 2b. Upah dan produk domestik regional bruto di Jawa merupakan faktor penahan, sedangkan permintaan tenaga kerja dan pengeluaran infrastruktur di daerah tujuan merupakan faktor penarik migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Khusus ke daerah tujuan Pulau Lain, migran asal Jawa juga memperhitungkan upah di Pulau Lain dan kondisi pengangguran di Jawa.

301 2c. Secara umum upah dan produk domestik bruto di daerah asal dan negara tujuan, serta permintaan tenaga kerja pada masing-masing negara tujuan merupakan faktor yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja migran internasional setiap pulau.

Selain kedua faktor tersebut,

penduduk

berpendidikan tinggi di Kalimantan, penduduk berpendidikan rendah dan tinggi di Pulau Lain juga berpengaruh terhadap jumlah migran internasional asal pulau tersebut. 3a. Kebijakan migrasi internal melalui peningkatan pengeluaran infrastuktur, dan kombinasinya dengan penurunan suku bunga dan depresiasi nilai tukar berdampak pada: (1) penurunan jumlah migrasi masuk ke Jawa dan meningkatkan jumlah migrasi keluar dari Jawa, (2) penurunan pengangguran, dan (3) meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, dan produk domestik regional bruto masing-masing pulau di Indonesia pada periode 2009-2012. 3b. Kebijakan

migrasi

internasional

melalui

depresiasi

nilai tukar dan

kombinasinya dengan penurunan suku bunga berdampak pada: (1) peningkatan jumlah migran internasional setiap pulau, (2) penurunan pengangguran, (3) peningkatan devisa, dan (4) peningkatan konsumsi, investasi dan produk domestik regional bruto. 3c. Pada periode 2009-2012, kebijakan migrasi internal melalui peningkatan upah minimum regional berdampak negatif terhadap pasar kerja (meningkatkan pengangguran), dan perekonomian Indonesia (menurunkan investasi dan konsumsi rumah tangga). Kebijakan ini hanya berdampak positif pada penurunan jumlah migran dari luar Jawa ke Jawa.

302 8.2. Implikasi Kebijakan Berdasarkan simpulan, maka disusun implikasi kebijakan berikut: 1. Untuk mencapai tingkat distribusi penduduk yang lebih merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa, maka pemerintah harus menciptakan lapangan kerja di luar Jawa, karena bukan hanya upah atau pendapatan yang mendorong penduduk Jawa migrasi ke luar Jawa, tetapi adanya peluang kerja di daerah tujuan.

Kebijakan migrasi internal seperti peningkatan pengeluaran

infrastruktur, dan kombinasi kebijakan migrasi internal dan eksternal melalui penurunan suku bunga dan depresiasi nilai tukar dan peningkatan pengeluaran infrastrutur dapat mengatasi masalah distribusi penduduk tersebut. 2. Pemerintah harus cermat dalam menetapkan kebijakan peningkatan upah minimum regional, karena dampak peningkatan upah minimum dapat meningkatkan

pengangguran

dan

menurunkan

kondisi

perekonomian

Indonesia yang terlihat dari penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Oleh karena itu, jika pada masa yang akan datang, buruh dan serikat pekerja terus menuntut peningkatan upah minimum, maka pemerintah harus mengantisipasi dengan menjalankan kebijakan lain yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan seperti meningkatkan pengeluaran infrastruktur dan investasi. 3. Untuk mencapai tujuan kebijakan migrasi internal dan internasional yang ditetapkan pemerintah, maka kebijakan yang disarankan adalah kombinasi kebijakan penurunan suku bunga 2 persen, depresiasi nilai tukar, dan pengeluaran

infrastruktur,

karena

kebijakan

tersebut

selain

dapat

meningkatkan migran keluar dan menurunkan migran masuk ke Jawa, juga dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja migran internasional. Kebijakan ini

303 dapat juga mengurangi pengangguran dan meningkatkan produk domestik regional bruto masing-masing pulau melalui peningkatan devisa, konsumsi dan investasi. 4. Oleh karena peningkatan pengeluaran infrastruktur mampu mengatasi masalah distribusi penduduk, pasar kerja, dan perekonomian Indonesia, maka diharapkan bagi pemerintah pusat dan daerah agar meningkatkan porsi anggaran belanjanya untuk pengeluaran infrastruktur.

8.3. Saran Penelitian Lanjutan Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya: 1. Oleh karena penelitian ini tidak dapat melihat jumlah migran dari satu pulau ke pulau lainnya selain Pulau Jawa, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel jumlah migran keluar dan migran masuk dari pulau satu ke pulau lainnya selain Pulau Jawa sebagai variabel endogen, seperti migran dari Sumatera ke Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain atau sebaliknya. 2. Jenis migran yang digunakan dalam penelitian ini adalah migran semasa hidup. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jenis migran risen, karena frekuensi mobilitas migran risen lebih sering terjadi dibandingkan jenis migran seumur hidup. 3. Memilih negara tujuan migrasi internasional lain, seperti: Brunei Darussalam, Korea, Taiwan, Jepang, dan Qatar karena dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak permintaan tenaga kerja migran internasional Indonesia ke negara-negara tersebut.

304 4. Permintaan tenaga kerja migran internasional oleh negara penerima tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja migran dengan tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena pada saat penelitian ini berlangsung, tidak diperoleh data jumlah tenaga kerja mingran internasional berdasarkan tingkat pendidikan, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya memasukkan variabel jumlah tenaga kerja migran internasional berdasarkan tingkat pendidikan. 5.

Penelitian ini merupakan penelitian migrasi secara makro yang didisagregasi berdasarkan pulau. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti migrasi yang didisagregasi berdasarkan sektor ekonomi agar terlihat migrasi penduduk akibat perubahan struktur ekonomi.