UNIVERSITAS INDONESIA BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X

LAPORAN MAGANG

GERALD DE BRITTO 0906532276

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JUNI 2013

Bahan bukti audit ..., Gerald De Britto, FE UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X

LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

GERALD DE BRITTO 0906532276

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JUNI 2013

ii

Universitas Indonesia


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Gerald de Britto

NPM

: 0906532276

Tanda Tangan : Tanggal

: 10 Juni 2013

iii



HALAMAN PENGESAHAN Laporan Magang ini diajukan oleh : Nama : Gerald de Britto NPM : 0906532276 Program Studi : Akuntansi Judul Laporan Magang : Bahan Bukti Audit dalam Menilai Kewajaran Properti Investasi dalam Audit atas Laporan Keuangan PT X. Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pda Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Pembimbing

: Dr. Ludovicus Sensi Wondabio, CPA

(

)

Penguji

: Achmad Baraba, S.E, M.Ak

(

)

(

)

Eliza Fatima, S.E, M.E, CPA

Ditetapkan di Tanggal

: Depok : 10 Juni 2013

iv



KATA PENGANTAR Puji serta syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulisan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan tulisan akibat terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sangat mengharapkan adanya saran pembaca untuk menyempurnakan laporan magang ini. Berbagai macam tantangan dan halangan yang penulis alami saat menulis laporan magang ini, maka dari itu penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas kepada: 1.

Bapak

Ludovicus

Sensi,

selaku

dosen

pembimbing

yang

telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan laporan magang ini; 2.

KAP ABC yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan dan PT X tempat saya menjalankan proses audit;

3.

Tim audit (Andry, Herry, Titin, Dono, Dodo, Tika, Ivina, Eka, Laras, Sandy, Bernad, Erwandy, Adi, Martin, Yulia, Elizabeth, Didi, Fenny, Nana, Luki, Elisa, Angela) yang sudah banyak membantu penulis dalam melakukan proses audit, yang sudah banyak memberikan bimbingan, pengalaman dan pengetahuan yang paling berharga dan tidak bisa didapatkan dimanapun.

4.

Teristimewa buat kedua Orang Tua dan keluarga (Papa, Mama, Kevin) penulis, yang selalu membimbing penulis selama 22 tahun tanpa balas, yang selalu berdoa dan memberikan pelajaran hidup kepada penulis sehingga penulis bisa melakukan hal yang penulis anggap tidak mungkin. Terima kasih sudah menjadi Orang Tua yang paling hebat bagi penulis. v



Tanpa kalian penulis tidak bisa mendapatkan dan menjalani hidup yang berarti di dunia ini. 5.

Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material selama penulis melakukan perkuliahan dan sampai bisa menyelesaikan laporan magang ini.

6.

Untuk sahabat penulis (Loise, Irma, Raisa, Marcell, Sendy, Willy, Malvin, Uka, Felix), terima kasih untuk semua dukungan yang mungkin kalian tidak sadari sehingga penulis bisa tetap memiliki semangat untuk menulis laporan magang ini. Penulis tidak akan pernah menemukan lagi keluarga seperti kalian dimanapun.

7.

Untuk Stefanie Nathania, yang dalam kesibukannya masih bisa meluangkan waktu untuk memberi penulis semangat dan doa untuk menyelesaikan laporan ini. Terima kasih atas semua materi yang diberikan kepada penulis butuhkan untuk penulisan laporan ini. Terima kasih karena sudah menjadi motivasi bagi penulis.

8.

Untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semua doa, dukungan dan “Semangat ya, Ger”-nya, tanpa kalian penulis akan sulit melewati semua hambatan dan masalah.

Atas semua dukungan dan doa yang penulis terima, penulis hanya bisa memanjatkan Puji dan Syukut kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar semua pihak selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga laporan magang ini membawa manfaat bagi pembaca khususnya rekan-rekan mahasiswa dan penulis sendiri. Depok, 10 Juni 2013 Penulis

vi



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Gerald de Britto

NPM

: 0906532276

Departemen

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis karya

: Laporan Magang

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di : Depok Pada Tanggal : 10 Juni 2013 Yang menyatakan

(Gerald de Britto)

vii



ABSTRAK Nama : Gerald de Britto Program Studi : Akuntansi Judul : Bahan Bukti Audit dalam Menilai Kewajaran Properti Investasi dalam Audit atas Laporan Keuangan PT X Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bahan bukti audit untuk menilai kewajaran nilai properti investasi PT X, memaparkan proses audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap properti investasi PT X dan perpajakan properti investasi PT X. Pembahasan akan memaparkan bahan-bahan bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor KAP ABC untuk menilai kewajaran nilai properti investasi PTX sesuai dengan SPAP nomor 326 tentang Bukti Audit. Membahas kesesuaian perlakuan properti investasi oleh PT X dengan PSAK 13. Prosedur audit akan mencakup prosedur audit secara umum dan prosedur audit secara khusus pada akun properti investasi PT X. Pembahasan tentang perpajakan akan membahas pajak yang timbul akibat adanya kegiatan sewa-menyewa properti investasi antara PT X dengan pihak kedua. Kata kunci : Bukti audit, audit, pajak, properti investasi

viii



ABSTRACT Name : Gerald de Britto Study Program : Acconting Title : Audit Evidence in Assessing Fairness of Investment Property in the Financial Statements of PT X This Internship Report aims to explain the audit evidence to assess the reasonable value of investment properties in PT X, describe the audit process conducted by KAP ABC of property investment in PT X and PT X’s investment property taxation. The discussion will describe the evidence needed by the auditor of ABC KAP to assess the fairness value of investment property in accordance with the SPAP number 326 of Audit Evidence and disclosures to be made by PT X in accordance with PSAK 13. Audit procedures will include general audit procedures and audit procedures specifically on account of investment property in PT X. The topic of taxation will discuss tax arising from the leasing activities of an investment property between PT X and its second parties. Key words : Audit evidence, audit, tax, property investment.

ix



DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI

i ii iii iv v vi vii viii ix

BAB 1 ...................................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Permasalahan .................................................................... 1 1.2 Ruang Lingkup Permasalahan .................................................................... 2 1.3 Topik Pembahasan ...................................................................................... 3 1.4 Tujuan Pembahasan .................................................................................... 3 1.5 Latar Belakang dan Tujuan Pelaksanaan Magang ...................................... 3 1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang ................................................... 5 1.7 Sistematika Penulisan ................................................................................. 5 BAB 2 ...................................................................................................................... 7 2.1 Konsep Audit .............................................................................................. 7 2.1.1 Definisi Audit ..................................................................................... 7 2.1.2 Jenis Audit .......................................................................................... 8 2.2 Audit Laporan Keuangan............................................................................ 8 2.2.1 Tanggung Jawab Auditor ................................................................... 8 2.2.2 Asersi Manajemen .............................................................................. 9 2.2.3 Bukti-bukti Audit.............................................................................. 10 2.2.4 Tujuan Audit Laporan Keuangan ..................................................... 12 2.2.5 Materialitas ....................................................................................... 14 2.2.6 Risiko Audit...................................................................................... 16 2.2.7 Proses Audit...................................................................................... 17 2.3 Properti Investasi ...................................................................................... 23 2.3.1 Definisi Properti Investasi ................................................................ 23 2.3.2 Pengakuan Properti Investasi ........................................................... 25 2.3.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi ................. 26 2.3.4 Pengungkapan Properti Investasi ..................................................... 27 2.4 Perpajakan ................................................................................................ 29 BAB 3 .................................................................................................................... 37 3.1 Profil Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC .............................................. 37 3.2 Profil PT X................................................................................................ 38 3.2.1 Gambaran Umum Perusahaan .......................................................... 38 3.2.2 Gambaran Singkat Akun Properti Investasi ..................................... 40 x



BAB 4 .................................................................................................................... 42 4.1 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Terkait Akun Properti Investasi.......... 43 4.1.1 Identifikasi Properti Investasi ........................................................... 43 4.1.2 Kepatuhan Perusahaan dalam Mengakui, Menilai dan Mencatat Akun Properti Investasi Sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011) ..... 44 4.2 Prosedur Audit Laporan Keuangan PT X Secara Umum ......................... 48 4.3 Bahan Bukti Audit untuk Audit atas Properti Investasi dan Prosedur Audit Akun Properti Investasi ........................................................................... 54 4.4 Perlakuan Pajak pada Akun Properti Investasi ......................................... 62 BAB 5 .................................................................................................................... 66 5.1 Kesimpulan ............................................................................................... 66 5.2 Saran ......................................................................................................... 68 DAFTAR REFERENSI ....................................................................................... 70 LAMPIRAN ......................................................................................................... 71

xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahap I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit……..... 21 Gambar 2.2 Tahap II : Melakukan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi……………………………………………………………22 Gambar 2.3 Tahap III : Melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo……. 22 Gambar 2.4 Tahap IV : Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit.. 23 Gambar 3.1 Bisnis properti investasi PT X……………………………………..39

xii



DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Perbedaan PSAK 13 (Revisi 2007) dan PSAK 13 (Revisi 2011)…24

Tabel 3.1

Komposisi pemegang saham PT X……………………………….. 40

Tabel 4.1

Posisi Aset Tidak Lancar PT X………………………………….... 47

Tabel 4.2

Asersi Manajemen PT X………………………………………….. 58

Tabel 4.3

Tabel Temuan Atas Properti Investasi……………………………. 64

xiii



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Permasalahan Suatu perusahaan tidak akan pernah dapat menjalankan kegiatan

operasionalnya secara baik tanpa adanya dukungan modal yang memadai. Aset merupakan salah satu modal utama yang sangat berperan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan biasanya memiliki aset untuk digunakan sendiri dalam kegiatan operasionalnya, aset seperti ini yang dikategorikan sebagai aset tetap. Ada juga perusahaan yang mempunyai aset yang tidak digunakan secara pribadi atau dijual dalam kegiatan sehari-hari melainkan disewakan. Aset berupa tanah atau bangunan dengan kategori seperti ini yang disebut sebagai properti investasi. Oleh karena itu, peraturan yang baru dibuat untuk membedakan pengungkapan akun aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasi sehari-hari dengan akun properti investasi. Segala hal yang berhubungan dengan properti investasi telah diatur di dalam PSAK, yaitu dalam PSAK 13 (Revisi 2011). Dalam PSAK tersebut, properti investasi didefinisikan sebagai properti (tanah atau bangunan - atau bagian dari bangunan - atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam PT X, akun properti investasi dianggap paling penting karena, bisnis utama perusahaan adalah sewa menyewa dan nilai dari properti investasi yang dimiliki persentasenya paling besar dibandingkan dengan aset-aset lainnya, serta PT X menghasilkan pendapatan yang berasal dari menyewakan properti investasi. Yang menjadi perhatian adalah sering terjadi overstatement terhadap nilai properti investasi yang dimiliki perusahaan, yang harus dilakukan oleh auditor adalah menilai bahwa nilai properti investasi yang dicatat oleh 1



2 perusahaan, tercatat dalam nilai yang wajar, sehingga dapat mencerminkan nilai sesungguhnya. Untuk menentukan apakah nilai yang dicatat wajar atau tidak, maka auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung untuk mengkonfirmasi nilai dari properti investasi tersebut. Di dalam PSAK 13 dijelaskan ruang lingkup dan definisi dari properti investasi, kriteria apa saja bisa membuat suatu aset dapat diklasifikasikan sebagi properti investasi, bagaimana cara menghitung nilai properti pada saat awal pengakuan dan untuk pengukuran setelah pengakuan awal, pengukuran untuk transfer ke properti investasi atau transfer dari properti investasi ke jenis aset lainnya, mengatur kapan properti investasi harus dihentikan pengakuannya dan bagaimana pencatatannya serta bagaimana pengakuannya dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, berhubungan dengan properti investasi maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan sewa, hal ini akan menimbulkan konsekuensi lainnya yaitu dalam hal perpajakan. Perusahaan menerima tambahan kekayaan apabila menerima pendapatan sewa atas properti investasi yang dimilikinya, maka dari itu perusahaan harus membayar pajak. Elemen-elemen dari pendapatan dan beban yang terkait denga properti investasi yang termasuk dalam objek pajak dapat dilihat klasifikasinya di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahum 2008 Tanggal 23 September 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. 1.2

Ruang Lingkup Permasalahan Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam laporan ini terbatas pada

bukti-bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk menilai kewajaran properti investasi PT X, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap akun properti investasi, serta bagaimana perlakuan pajak terhadap akun properti invetasi.



3 1.3

Topik Pembahasan Topik pembahasan permasalahan yang terdapat di dalam laporan ini yaitu: a.

Bahan bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor dalam menilai kewajaran akun properti investasi PT X serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap akun properti investasi yang dimiliki oleh PT X,

b.

Kesesuaian perlakuan akuntansi properti investasi yang dilakukan oleh PT X dengan PSAK 13 (revisi 2011),

b. 1.4

Perlakuan pajak terhadap akun properti investasi.

Tujuan Pembahasan Dapat dilihat dalam Topik Pembahasan diatas, tujuan dari pembahasan

permasalahan ini adalah untuk mengetahui bahan bukti apa saja yang dibutuhkan auditor untuk menilai bahwa properti investasi yang dimiliki dan dicatat oleh PT X sudah dicatat secara wajar dan juga melihat bagaimana prosedur audit yang dilakukan KAP ABC terhadap akun properti investasi, mengetahui apakah prosedur yang dilakukan oleh KAP ABC sudah memenuhi standar sehingga dapat menyatakan bahwa akun tersebut sudah dinyatakan secara wajar dalam laporan keuangan. Kemudian untuk melihat apakah pencatatan yang dilakukan oleh PT X terhadap akun properti investasi sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011). Tujuan terakhir adalah untuk mengidentifikasi perlakuan dan perhitungan pajak terhadap akun ini dan akan dilihat kesesuaiannya dengan PPh 36 Tahun 2008. 1.5

Latar Belakang dan Tujuan Pelaksanaan Magang Sebagai individu yang hidup di dalam dunia yang terus berkembang, kita

harus terus berusaha untuk mengikuti perkembangan yang sangat dinamis. Karena setiap individu selalu berusaha untuk berkembang dan berusaha untuk maju, maka muncullah kompetisi. Di dalam sebuah iklim kompetisi yang tinggi, setiap individu dituntut untuk memiliki keahlian dan keunggulan yang berbeda dengan individu lainnya sehingga memiliki nilai tambah sendiri. Hal tersebutlah yang Universitas Indonesia


4 membuat kehidupan di kampus banyak disebut sebagai kehidupan yang individualis. Di dalam dunia akademis, individu akan terus mengasah pengetahuannya tentang bidang yang akan dia jalani nantinya. Setiap individu akan menerima berbagai teori dalam bidangnya, masalah-masalah yang muncul hanya berhubungan dengan bidang akademis, pada akhirnya yang bisa membedakan setiap individu dalam dunia akademis adalah nilai. Teori yang didapatkan dari dunia akademis memang sangat penting, karena sebuah teori adalah dasar kita melalukan praktek dalam tahap selanjutnya. Sebagai konsekuensinya, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia membuka program magang untuk setiap mahasiswanya. Program magang yang dibuka oleh Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini adalah sebagai pilihan selain menyusun skripsi, dan juga dapat membantu mahasiswanya dalam mengenal dunia kerja. Magang yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memberikan nilai tambah saat sudah lulus, karena pengalaman kerja yang nantinya akan menjadi sebuah pertimbangan oleh perusahaan untuk merekrut pegawai barunya. Pengalaman bekerja bagi perusahaan dianggap penting karena individu tersebut sudah pernah menjalani tugas sebagai pegawai dan tidak kaget saat memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Saat magang, mahasiswa dapat benar-benar merasakan dunia kerja, tidak hanya bagaimana kita harus menyelesaikan pekerjaan dengan deadline yang ketat, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi, membangun relasi dengan rekan bekerja kita. Dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kuliah karena dalam bekerja kita akan melakukan pekerjaan dalam sebuah tim, sehingga keberhasilan tidak dinilai dari pencapaian satu orang saja melainkan kinerja tim, hal tersebut yang membuat individu tidak bisa hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Saat magang di KAP, individu juga akan berhadapan dengan berbagai klien, sehingga Universitas Indonesia


5 harus menyesuaikan diri untuk setiap klien, sehingga hubungan yang sudah dibangun oleh KAP sejak lama tidak ternodai. Mahasiswa juga dapat menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari di kampusnya. Intinya mahasiswa akan belajar banyak hal seperti profesionalitas, komunikasi, manajemen waktu, dan lain-lain dalam melakukan magang, dibandingkan dengan menyusun skripsi yang nantinya akan membuat mahasiswa tersebut bekerja secara individualis dan hanya berinteraksi dengan komputernya saja. Atas alasan tersebut penulis lebih memilih melakukan program magang sebagai tugas akhir penulis. 1.6

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Penulis mendapatkan kesempatan magang di Kantor Akuntan Publik

(KAP) ABC, salah satu kantor akuntan publik terbesar di Indonesia dan di dunia. Kantor Akuntan Publik ABC memiliki kantor yang bertempat di salah satu gedung di kawasan Rasuna Said, Kuningan. KAP ABC memiliki 3 divisi, yaitu Financial Sevices, Energy, Utilities and Mining, Consumer & Industrial Product, Technology, Information Communications, entertainment & Media. Jenis jasa audit yang disediakan oleh KAP ABC adalah Financial Statements Audit, Financial Accounting, System & Process Assurance, IT Security, Other Assurance Services. Program magang ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari tanggal 16 Januari 2013 - 15 April 2013. Posisi penulis di KAP ABC adalah sebagai Vocational Employee (VE). Penulis ditempatkan pada divisi Financial Services (FS ) - Assurance. 1.7

Sistematika Penulisan •

BAB 1. PENDAHULUAN Dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, topik pembahasan, serta tujuan dari pembahasan permasalahan yang ada dalam laporan ini. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai latar belakang, tujuan, serta waktu dan tempat pelaksanaan magang.



6

•

BAB 2. LANDASAN TEORI Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai landasan teori yang terkait dengan tema laporan magang yang dipilih, yang juga digunakan untuk menganalisis dan mengajukan saran bagi perusahaan. Teori yang dibahas mencakup SPAP 326 tentang Bukti Audit, PSAK 13 (Revisi 2011), konsep dan definisi audit, audit laporan keuangan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan.

•

BAB 3. PROFIL PERUSAHAAN Dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai profil dan gambaran umum kegiatan perusahaan, baik perusahaan tempat dilaksanakannya magang maupun perusahaan klien yang dipilih untuk dibahas dalam laporan ini.

•

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini akan mencakup analisis terhadap akun properti investasi, buktibukti audit untuk menilai kewajaran properti investasi, prosedur audit yang dilakukan perusahaan, kesesuaian perlakuan akuntansi PT X dengan PSAK 13 (Revisi 2011) terhadap akun properti investasi dan perlakuan pajak terhadap akun properti investasi.

•

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini berisi kesimpulan penulis dari analisis dan pembahasan yang ada dalam bab 4. Dalam bab ini juga terdapat saran dari penulis yang ditujukan untuk perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan magang dan perusahaan klien, serta untuk Departemen Akuntansi FEUI dalam hal menyelenggarakan kegiatan magang.



BAB 2 LANDASAN TEORI Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yang akan dipakai dalam bab selanjutnya, yaitu bab analisis dan pembahasan. Penjelasan yang akan dijabarkan dalam bab ini adalah konsep audit secara umum, audit atas laporan keuangan, SPAP PSA No.7 (SA seksi 326) tentang Bukti Audit, PSAK 13 (Revisi 2011) tentang properti investasi, proses audit untuk akun properti investasi dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan. 2.1

Konsep Audit

2.1.1

Definisi Audit Definisi audit menurut Arens (2009) adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person” Dari definisi yang dijabarkan di atas, bisa diambil beberapa inti dari penjelasan tersebut, yaitu: •

Information and established criteria Dalam pelaksanaan audit diperlukan data-data dan informasi serta suatu standar atau kriteria tertentu yang dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi informasi yang ada.

•

Accumulating and evaluating audit evidence Dalam proses audit juga diperlukan untuk mengakumulasikan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berhasil didapatkan agar mencapai suatu simpulan.

•

Competent and independent person Proses audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi yang cukup yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit 7



8 sehingga dapat menghasilkan simpulan yang tepat dan akurat. Selain itu, independensi juga diperlukan oleh orang yang melaksanakan proses audit. •

Reporting Tahap terakhir dari proses audit adalah pelaporan, yaitu melaporkan hasil dan temuan audit kepada pengguna laporan audit.

2.1.2

Jenis Audit Dalam bukunya Auditing and Assurance Services, an Intergrated

Approach, Arens membeda-bedakan jenis audit ke dalam beberapa kelompok, yaitu: •

Operational audit Audit operasional mengevaluasi dan menilai efektivitas dan efisiensi dari prosedur operasi atau metode operasi suatu bagian atau perusahaan.

•

Compliance audit Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan dan memastikan apakah perusahaan yang di-audit telah memenuhi peraturan, regulasi, perundang- undangan tertentu yang ditetapkan oleh suatu otoritas.

•

Financial statement audit Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menilai apakah keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.2

Audit Laporan Keuangan

2.2.1

Tanggung Jawab Auditor Di dalam PSA No. 1 (Seksi 110) dalam SPAP disebutkan bahwa auditor

memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menjalankan proses audit, untuk menyatakan pendapatan tentang laporan keuangan wajar yang bebas dari kesalahan pencatatan yang material, baik karena kesalahan yang tidak disengaja maupun kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, Universitas Indonesia


9 auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Tetapi auditor tidak bertanggung jawab untuk merancanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan memperoleh keyakinan bahwa salah saji yang tidak material terhadap laporan keuangan terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan, maupun yang disebabkan oleh kecurangan. Auditor juga bertanggung-jawab untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance). Tingkat assurance yang digunakan pada audit merupakan tingkatan yang tinggi yang menggambarkan tingkat keyakinan auditor pada saat penyelesaian audit. Auditor bertanggung jawab atas assurance yang reliable, bukan absolut. Audit yang telah dilaksanakan sesuai standar audit mungkin saja gagal dalam mendeteksi kesalahan pencatatan yang material. Salah satu penyebabnya adalah bukti audit yang digunakan didapatkan dari menguji beberapa sampel dari sebuah populasi, bukan keseluruhan populasi yang ada, sehingga auditor dapat membuat kesalahan dalam memberikan pendapat. Auditor juga diharapkan untuk selalu memiliki sikap professional skepticism, termasuk selalu berpikir kritis terhadap suatu bukti audit. Auditor harus berasumsi bahwa klien tidak sepenuhnya jujur atupun tidak sepenuhnya tidak jujur. 2.2.2

Asersi Manajemen Asersi manajemen merupakan representasi yang diekspresiak oleh

manajemen mengenai transaksi-transaksi dan akun terkait serta pengungkapan pada laporan keuangan. SPAP PSA 7 (SA seksi 326) mengklasifikasikan asersi ke dalam tiga kategori, yaitu asersi mengenai kelas-kelas transaksi dan kejadian dalam periode audit, asersi mengenai saldo akun-akun pada akhir periode, asersi mengenai penyajian dan pengungkapan.



10

2.2.3

Bukti-bukti Audit Menurut SPAP PSA No.7 (SA seksi 326), bukti audit kompeten yang

cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan teraudit. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan seorang auditor dalam menetukan bukti apakah yang harus dikumpulkan dan seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan, yang antara lain adalah: •

Prosedur audit yang digunakan

•

Jumlah sampel yang dipilih

•

Sampel yang harus diambil dari populasi

•

Waktu pelaksanaan prosedur audit

Ada dua kriteria yang menentukan apakah sebuah bukti audit meyakinkan, yaitu: •

Appropriateness Appropriateness merupakan ukuran dari kualitas bukti audit yang mengukur bahwa bukti audit tersebut relevan dan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan audit untuk kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang terkait.

•

Sufficiency Sufficiency merupakan ukuran kuantitas dari bukti audit. Kecukupan bukti audit dinilai dari jumlah sampel yang dipilih oleh auditor. Menurut SPAP PSA No.7 (SA seksi 326) menyatakan bahwa jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk

mendukung

pendapatnya

memerlukan

pertimbangan

professional auditor setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, auditor independen lebih Universitas Indonesia


11 mengandalkan bukti yang bersifat mengarahkan daripada bukti yang bersifat meyakinkan. Jenis dan jumlah bukti audit yang akhirnya dikumpulkan ditentukan pula oleh auditor yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis-jenis bukti audit tersebut antara lain: •

Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik merupakan inspeksi atau penghitungan yang dilakukan auditor terhadap tangible asset.

•

Dokumentasi Penelusuran auditor atas dokumen dan catatan yang dimiliki oleh klien yang meyakinkan apakah suatu informasi harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

•

Konfirmasi Penerimaan respon dari pihak ketiga yang independen mengenai kebernaran informasi yang diminta oleh auditor, baik berbentuk lisan maupun tulisan.

•

Prosedur analitis Membandingkan dan menghubungkan data laporan keuangan yang diaudit dengan data penting lainnya, seperti data tahun lalu, data industri, maupun data perusahaan lain yang sejenis.

•

Tanya jawab dengan klien Bukti audit ini diperoleh melalui informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menjawab pertanyaan yang diajukan auditor.

•

Pelaksanaan kembali Pelaksanaan kembali merupakan pengujian independen yang dilakukan auditor terhadap prosedur akuntansi atas pengendalian yang telah dilakukan oleh klien sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien.

•

Observasi Melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan klien



12 •

Penghitungan ulang Memeriksa ulang perhitungan yang dilakukan oleh klien selama periode audit.

2.2.4

Tujuan Audit Laporan Keuangan Dalam bukunya, Arens (2009 : 78) mengutip dari PSA 02 (SA 110)

menyatakan bahwa: “The objective of the ordinary audit of financial statements by the independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with which they present fairly, in all material respects, financial position, results of operations, and cash flows in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia” Intinya, tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Auditor melaksanakan audit terhadap laporan keuangan dengan melaksanakan tes audit atas transaksi yang menghasilkan ending balances dan juga melaksanakan tes audit terhadap account balances dan penyajian lain yang terkait. Dari setiap transaksi yang ada, beberapa tujuan audit harus dicapai sebelum auditor menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan benar. Ini disebut dengan transaction related audit objectives. Selain itu, tujuan audit juga harus dicapai untuk setiap account balance. Ini disebut dengan balance related audit objectives. Dan kategori ketiga adalah tujuan audit terkait dengan presentasi dan penyajian informasi pada laporan keuangan. Ini disebut dengan presentation and disclosure related audit objectives. a.

Tujuan audit terkait transaksi (Transaction-related audit objectives) Tujuan audit ini adalah untuk menyediakan kerangka untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bukti yang cukup dalam rangka memenuhi standard fieldwork yang ditetapkan serta memutuskan bukti yang diperlukan untuk kelas-kelas transaksi yang ada. Universitas Indonesia


13 Terdapat 6 tujuan audit terkait transaksi, yaitu: • Occurrence, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat oleh perusahaan benar-benar terjadi. • Completeness, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi telah dicatat • Accuracy, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat oleh perusahaan disajikan dalam jumlah yang benar • Posting and summarization, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi dicatat di dalam master files dan diringkas dengan benar • Classification, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat oleh klien telah diklasifikasikan dengan benar • Timing, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya b. Tujuan audit terkait saldo (Balance-related audit objectives) Tujuan audit ini adalah untuk menyediakan kerangka untuk membantu auditor mengumpulkan bukti yang cukup terkait saldo akun yang terdapat di perusahaan. Terdapat 8 tujuan audit terkait saldo: •

Existence, yaitu memastikan bahwa nilai yang dicatat benar-benar ada.

•

Completeness, yaitu memastikan bahwa nilai yang seharusnya dicatat telah tercatat.

•

Accuracy, yaitu memastikan bahwa nilai yang dicatat oleh perusahaan telah disajikan dengan tepat.

•

Classification, yaitu memastikan bahwa nilai yang terdapat pada listing klien telah diklasifikasikan dengan benar.

•

Cutoff, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi dekat dengan tanggal neraca telah dicatat pada periode yang benar.

•

Detail Tie In, yaitu memastikan bahwa rincian pada saldo akun sesuai dengan yang terdapat pada master file, dijumlahkan secara tepat, dan sesuai dengan jumlah pada buku besar. Universitas Indonesia


14 •

Realizable Value, yaitu memastikan bahwa aset dicatat pada nilai wajar yang dimiliki.

•

Rights and Obligations, yaitu untuk memastikan bahwa aset maupun kewajiban perusahaan telah benar-benar dimiliki sebelum dimasukkan di dalam laporan keuangan.

c. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan (Presentation and disclosure-related audit objectives) Terdapat 4 tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyatakan bahwa penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan telah disajikan secara wajar: •

Occurrence and rights and obligations, yaitu untuk memastikan bahwa kejadian (event) yang diungkapkan benar-benar terjadi dan merupakan hak dan kewajiban perusahaan.

•

Completeness,

yaitu

untuk

memastikan

bahwa

semua

pengungkapan yang perlu dilakukan telah dicantumkan di dalam laporan keuangan. •

Accuracy and valuation, yaitu untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang ada telah diungkapkan dengan wajar, dan jumlahnya tepat.

•

Classification and understandability, yaitu untuk memastikan bahwa jumlah yang terdapat di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan telah diklasifikasikan dengan benar dan apakah pengungkapan yang dilakukan dapat dimengerti oleh pengguna laporan.

2.2.5

Materialitas Dalam melakukan proses audit terhadap suatu laporan keuangan, maka

auditor juga harus memperhatian tingkat dari materialitas. Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai tingkat salah saji atas informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan dari pengguna informasi tersebut. Universitas Indonesia


15

Auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jika ditemukan salah saji yang material, auditor wajib menyampaikan hal tersebut kepada klien, untuk kemudian dibuat koreksi. Apabila klien menolak untuk melakukan koreksi, auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) atas laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengaplikasikan materialitas, yaitu: 1.

Menetapkan penilaian awal mengenai materialitas

2.

Mengalokasikan penilaian awal materialitas tersebut ke dalam segmen-segmen

3.

Mengestimasi total salah saji dalam setiap segmen

4.

Mengestimasi total salah saji

5.

Membandingkan total salah saji tersebut dengan penilaian atas materialitas yang telah ditentukan

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian auditor mengenai materialitas, di antaranya adalah: •

Materialitas bersifat relatif, bukan absolut Setiap perusahaan memiliki tingkat materialitas yang berbeda-beda, hal tersebut akan disesuaikan dengan ukuran perusahaan tersebut. Nilai salah saji yang kecil dalam perusahaan besar dapat saja dianggap besar oleh perusahaan berskala kecil.

•

Untuk mengevaluasi materialitas, auditor membutuhkan dasar Karena materialitas bersifat relatif, bukan absolut maka untuk menentukan tingkat materialitas, auditor membutuhkan suatu dasar. Dasar yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat materialitas adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak sering digunakan untuk menentukan tingkat materialitas karena dianggap



16 sebagai informasi yang pentng dalam laporan keuangan oleh para penggunanya.

•

Materialitas juga dipengaruhi faktor kualitatif Pengguna laporan keuangan menganggap beberapa jenis salah saji lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya, di antaranya adalah: o

Nilai yang terkait fraud pada umumnya dianggap lebih penting dibandingkan nilai yang berasal dari kesalahan yang tidak disengaja, karena hal tersebut merefleksikan reliabilitas dari manajemen dan karyawan perusahaan.

o

Salah saji yang bernilai kecil dapat dianggap material apabila terdapat konsekuensi yang mungkin muncul akibat kewajiban kontraktual.

o

Salah saji yang tidak material dapat dianggap material apabila dapat mempengaruhi tren pendapatan.

2.2.6

Risiko Audit Arens (2009) menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis risiko yang akan

ditemui dalam audit, yaitu: •

Planned detection risk Risiko ini merupakan risiko dimana bukti audit bagi suatu segmen akan gagal dalam mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi. Semakin rendah nilai dari planned detection risk suatu perusahaan, semakin banyak bukti audit yang perlu dikumpulkan oleh auditor, dan sebaliknya.

•

Inherent risk Risiko ini merupakan pengukuran atas penilaian auditor terhadap kemungkinan adanya salah saji material di dalam suatu segmen sebelum mempertimbangkan efektifitas dari internal control perusahaan. Semakin tinggi inherent risk suatu perusahaan, semakin Universitas Indonesia


17 rendah planned detection risk dan semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor.

•

Contol risk Risiko ini mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dapat dicegah atau dideteksi oleh internal control perusahaan. Control risk yang rendah menunjukkan bahwa penerapan internal control perusahaan efektif.

•

Acceptable audit risk Risiko ini merupakan pengukuran kesediaan auditor untuk menerima adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan setelah proses audit selesai dan opini wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Untuk menentukan nilai dari acceptable audit risk, auditor harus menyesuaikan dengan tingkat keyakinannya bahwa di dalam laporan keuangan yang telah diaudit tidak terdapat lagi salah saji material.

2.2.7

Proses Audit Di dalam bukunya, Arens (2009) membagi proses audit ke dalam 4

tahapan, yaitu: 1.

Perencanaan dan merancang pendekatan audit Untuk mendukung asersi manajemen atas laporan keuangan, auditor harus mendapatkan bukti-bukti yang kompeten. Kemudian, dalam menentukan metode pengumpulan bukti-bukti, auditor harus mempertimbangkan 2 hal, yaitu bukti harus kompeten dan cukup untuk memenuhi tanggung jawab auditor, serta biaya untuk mengumpulkan bukti-bukti harus dapat diminimalisir.



18 Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, yaitu a.

Accept client and perform initial audit planning Terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu: •

Memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien yang sudah ada sebelumnya,

•

Identifikasi alasan klien membutuhkan atau menginginkan audit, memperoleh kesepahaman dan kesepakatan dengan klien mengenai terms of engagement. Kesepakatan dengan klien didapat melalui engagement letter yaitu suatu perjanjian antara KAP dengan klien mengenai jalannya audit,

•

Pemilihan staf untuk melaksanakan audit,

•

Pemilihan staf haruslah memenuhi syarat seperti yang dinyatakan

pada

General

Standards

dalam

GAAS

(Generally Accepted Auditing Standards) b.

Understand the client’s business and industry Auditor harus memahami lingkungan industri dan bisnis klien, proses operasi, dan strategi bisnis klien, manajemen, serta tata kelola dan kinerja perusahaan klien.

c.

Asses client business risk Hal utama yang harus diperhatikan seorang auditor yaitu resiko adanya salah saji yang material dalam laporan keungan yang ditimbulkan oleh resiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuan usahanya.

d.

Perform preliminary analytical procedures Dengan membandingkan rasio keuangan klien dengan rasio industri dan perusahaan kompetitor merupakan suatu benchmark atas kinerja perusahaan. Universitas Indonesia


19 e.

Set materiality and assess acceptable audit risk and inherent risk

2.

f.

Understand internal control and assess control risk

g.

Gather information to assess control risk

h.

Develop overall audit plan and audit program

Melaksanakan Test of Control dan Subtantive Test of Transaction Test of Control (ToC) adalah suatu prosedur audit untuk melihat keefektifan kontrol perusahaan. Prosedur ToC antara lain: •

Melakukan wawancara dengan karyawan yang bertanggung jawab memeriksa dokumen, catatan, dan laporan.

•

Melakukan observasi.

•

Reperform prosedur klien

Lalu, setelah hasil dari ToC didapatkan, jika hasilnya menyatakan bahwa pengendalian internal klien sudah efektif, auditor dapat melakukan substantive test of transaction secara minimal. Namun jika pengendalian internal klien tidak efektif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan substantive test of transaction secara extensive, yaitu menelusuri setiap akun dalam laporan keuangan untuk melihat apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam setiap akun tersebut. 3.

Melaksanakan Analytical Procedures dan Test of Detail of Balance Analytical Procedure yaitu melakukan perbandingan untuk menilai kewajaran dari saldo akun ataupun suatu data. Test of detail of balance merupakan prosedur khusus yang ditujukan untuk menentukan ada/tidaknya salah saji pada saldo akun dalam laporan keuangan.



20 4.

Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit Penyelesaian audit terdiri dari beberapa langkah, antara lain: a.

Review for contingent liabilities Contingent liabilities adalah kewajiban yang mungkin timbul di masa yang akan datang dimana nilai kewajibannya belum dapat dipastikan sebagai hasil dari kejadian masa lalu.

b.

Review for subsequent events Auditor bertanggung jawab untuk menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca hingga tanggal laporan audit.

c.

Accumulate final evidence Dalam langkah ini terdapat serangkaian prosedur yang harus auditor lakukan, yaitu: •

Melakukan final analytical procedures

•

Mengevaluasi keberlanjutan usaha klien

•

Mendapatkan

management

representation

letter

(Pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap asersi laporan keuangan dan juga sebagai suatu bentuk dokumentasi atas respon/jawaban manajemen terhadap berbagai aspek dalam audit •

Memilih informasi yang akan ikut ditampilkan sebagai catatan atas laporan keuangan

•

Membaca informasi lain yang ada dalam laporan tahunan.

d.

Evaluate results Auditor harus mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang ada telah mencukupi dan mendukung opini yang akan dikeluarkan. Auditor juga harus mempertimbangkan apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah cukup



21 e.

Issue audit report

f.

Communicate with the audit committee and management Setelah audit selesai, ada beberapa hal yang juga biasanya auditor komunikasikan dengan klien, antara lain temuan mengenai fraud ataupun tindak ilegal lainnya, kekurangankekurangan dalam pengendalian internal, significant adjustment, kesulitan-kesulitan saat melakukan audit.

Menerima klien dan melakukan perencanaan awal Memahami bisnis dan industri klien Menilai risiko bisnis klien Melakukan prosedur analitis awal Menetapkan materialitas dan menilai acceptable audit risk dan inherent risk Memahami pengendalian internal perusahaan dan menilai control risk Mengumpulkan informasi terkait fraud risk Merancang perencanaan dan program audit keseluruhan Gambar 2.1 Tahap I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit



22

Berencana untuk mengurangi control risk?

tidak

ya Melakukan uji pengendalian

Melakukan uji substantif atas transaksi Menilai kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan Gambar 2.2 Tahap II : Melakukan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi

Rendah

Sedang

Tinggi atau tidak diketahui

Melakukan prosedur analitis Melakukan pengujian atas key items Melakukan uji tambahan atas rincian saldo Gambar 2.3 Tahap III : Melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo



23

Melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan

Mengumpulkan bukti final

Mengevaluasi hasil

Mengeluarkan laporan audit

Melakukan komunikasi dengan komite dan manajemen

Gambar 2.4 Tahap IV : Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit (Sumber : Elder, Beasley, Arens, Jusuf (2009))

2.3

Properti Investasi

2.3.1

Definisi Properti Investasi Di Indonesia, peraturan yang terkait dengan properti investasi adalah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 13. Pada tahun 2011, peraturan ini mengalami revisi dari peraturan sebelumnya, yaitu PSAK No. 13 – 2007. Berdasarkan PSAK 13 (Revisi 2011), properti investasi dijelaskan sebagai properti baik tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan maupun kedua-duanya, yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (lessee) melalui sewa pembiayaan, untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduaUniversitas Indonesia


24 duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau juga dijual untuk kegiatan usaha seharihari. Perbedaan yang paling mendasar yang dapat dijelaskan antara properti investasi dengan aset tetap, dapat dilihat dari penggunaanya. Properti investasi digunakan dengan cara disewakan ke pihak lessee, sedangkan aset tetap digunakan untuk proses produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif perusahaan. PSAK 13 (Revisi 2011) juga menjelaskan bahwa apabila terdapat properti investasi yang disewakan oleh induk atau anak perusahaan lain, maka properti investasi tersebut tidak dapat diakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi, karena dalam perspektif grup properti tersebut dimiliki sendiri, sedangkan dalam laporan keuangan individual properti tersebut dapat diakui sebagai properti investasi apabila memenuhi kriteria properti investasi menurut PSAK 13 (Revisi 2011). Berikut akan dijelaskan perbedaan yang ada pada PSAK 13 (Revisi 2007) dengan PSAK 13 (Revisi 2011): Tabel 2.1 Perbedaan PSAK 13 (Revisi 2007) dan PSAK 13 (Revisi 2011) LETAK

PSAK 13 (Revisi 2007)

PSAK 13 (Revisi 2011)

Definisi

Penghentian‐pengakuan

Tidak diatur

penghentian

(derecognition)

pengakuan

eliminasi suatu pos dari

PERBEDAAN adalah

neraca karena dilepas, tidak lagi

mempunyai

ekonomis ditarik

dari

masa

nilai depan,

penggunaan,

atau karena berubah fungsi Universitas Indonesia


25 atau

peruntukan

(reklasifikasi). Pengakuan

awal Diakui sebagai aset tetap Diakui sebagai properti

properti investasi dan pengakuannya mengacu investasi dalam

proses ke PSAK 16: Aset Tetap

pembangunan dan sampai pengembangan

dibangun.

Ketidakmampuan

Tidak diatur

aset

selesai Jika

entitas

memilih

menetapkan nilai

menggunakan metode nilai

wajar yang andal

wajar maka properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan: ! diukur

pada

harga

perolehan sampai nilai wajarnya

dapat

ditentukan

secara

andal

atau

sampai

proses pembangunan dan

pengembangan

selesai (mana yang lebih dahulu) ! pada pengakuan awal langsung dapat diukur sebesar nilai wajarnya jika dapat ditentukan secara andal 2.3.2

Pengakuan Properti Investasi Konsep harga perolehan atau biaya perolehan properti investasi ini sama

seperti konsep harga perolehan aset tetap. PSAK 13 (Revisi 2011) menjelaskan bahwa harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada Universitas Indonesia


26 saat perolehan atau pembangunan atau nilai yang diatribusikan ke aset lain pada saat pertama kali diakui. 2.3.3

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi Untuk pertukaran properti investasi yang dilakukan baik menggunakan

aset moneter maupun aset nonmoneter, terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengukur harga perolehan, yaitu dengan model nilai wajar atau model biaya. 2.3.3.1 Model Biaya PSAK 13 (Revisi 2011) menjelaskan apabila suatu pasar aktif tidak dapat menentukan suatu nilai wajar aset secara andal, maka perhitungan properti investasi dilakukan dengan melakukan perhitungan model biaya dengan nilai residu sama dengan nol. Model biaya adalah perhitungan terhadap suatu properti dengan menggunakan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dalam hal pengukuran setelah perolehan, perusahaan dapat memilih model penilaian properti investasinya, baik dengan model nilai wajar atau model biaya. Perusahaan harus selalu mengungkapkan nilai wajar dari properti investasinya dalam Catatan Atas Laporan Keungan meskipun menggunakan model biaya. Apabila tidak dapat menetukan nilai wajar secara andal, maka perusahaan harus mengungkapkan estimasi kemungkinan besar dimana nilai wajar tersebut berada. 2.3.3.2 Model Nilai Wajar PSAK 13 (Revisi 2011) mendefinisikan nilai wajar sebagai suatu jumlah yang digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm’s length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Nilai wajar ini didapat dengan mengikuti nilai transaksi pasar untuk aset serupa, apabila tidak tersedia nilai pasar, maka dapat diukur secara andal dengan rentang bias dari pengukuran tidak signifikan. Universitas Indonesia


27

Dengan menggunakan pengakuan nilai wajar, perusahaan disyaratkan bahwa setiap periode perusahaan melakukan perhitungan terhadap nilai wajar dari suatu properti investasi tersebut. Dengan menghitung nilai wajar setiap periode, maka properti investasi tidak perlu disusutkan setiap periodenya. Perbedaan yang terjadi antara harga wajar dengan harga perolehan, dan juga antara nilai wajar periode sebelumnya dengan periode sekarang akan diakui kedalam laba rugi berupa gain atau loss pada pendapatan lain-lain (other income) dan merubah nilai aset. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Perusahaan harus memerhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. Apabila harga kini dalam pasar aktif yang sejenis tidak tersedia, perusahaan harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: •

Harga kini dalam pasar aktif untuk properti di lokasi lain lalu disesuaikan.

2.3.4

•

Harga terakhir untuk aset serupa dalam pasar yang kurang aktif

•

Harga kini arus kas yang diestimasi di masa depan.

Pengungkapan Properti Investasi Dalam hal pengungkapan, entitas harus mengungkapkan secara detail

informasi mengenai properti investasi. Pengungkapan tersebut antara lain: •

Model pengakuan yang digunakan, model nilai wajar atau model biaya;

•

Aset seperti apa yang diklasifikasikan sebagai properti investasi;

•

Memberikan kriteria pada suatu aset yang sulit dibedakan;

•

Metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar;

•

Kriteria yang ditetapkan untuk perhitungan nilai wajar.

•

Rincian jumlah yang diakui dalam laba rugi. Universitas Indonesia


28

•

Jumlah atas realisasi, pembayaran penghasilan, dan hasil pelepasan;

•

Kewajiban

kontraktual

untuk

membeli,

membangun,

atau

pengembangan. Apabila entitas menggunakan model nilai wajar, maka hal yang perlu diungkapkan antara lain: •

Penambahan dari pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset.

•

Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha.

•

Aset yang dimiliki untuk dijual.

•

Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar.

•

Perbedaan nilai tukar.

•

Transfer dari dan ke properti investasi.

Apabila entitas tidak dapat menggunakan model nilai wajar sehingga menggunakan model biaya, maka hal yang perlu diungkapkan antara lain: •

Metode penyusutan yang digunakan.

•

Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

•

Jumlah tercatat bruto dan jumlah akumulasi penyusutan.

•

Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode. o Penambahan; o Penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha; o Aset diklasifikasikan untuk dijual; o Penyusutan; o Penurunan nilai; o Transfer ke klasifikasi lain.

•

Nilai wajar properti investasi. Universitas Indonesia


29

2.4

Perpajakan Berdasarkan nature-nya, properti investasi dimiliki untuk disewakan

dengan sewa operasi, dengan adanya kegiatan sewa menyewa tersebut maka akan muncul pendapatan sewa yang diterima oleh perusahaan yang memiliki properti investasi. Menurut pajak, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, adalah penghasilan yang menjadi objek pajak. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak dari penghasilan adalah: a.

penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini;

b.

hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c.

laba usaha;

d.

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3. keuntungan pemekaran,

karena

likuidasi,

pemecahan,

penggabungan,

pengambilalihan

peleburan,

usaha,

atau

reorganisasi dengan nama clan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, Universitas Indonesia


30 atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihakyang bersangkutan; dan 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh

hak

pembiayaan,

penambangan, atau

tanda

permodalan

turut dalam

serta

dalam

perusahaan

pertambangan. e.

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f.

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g.

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h.

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j.

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l.

keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n.

premi asuransi;

o.

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.

tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; Universitas Indonesia


31 q.

penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r.

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s.

surplus Bank Indonesia.

Di bawah ini akan dijabarkan jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu: a.

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b.

penghasilan berupa hadiah undian;

c.

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d.

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan

e.

penghasilan tertentu lainnya,

f.

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berikut

merupakan

jenis-jenis

penghasilan

yang

tidak

dapat

diklasifikasikan sebagai Objek Pajak, yaitu: a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada Universitas Indonesia


32 hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; c. warisan; d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima Universitas Indonesia


33 dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; k. dihapus; l. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: m. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha

yang

diatur

dengan

atau

berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; n. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; o. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba Universitas Indonesia


34 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana

kegiatan

pendidikan

dan/atau

penelitian

dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan p. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan menurut pajak: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya Universitas Indonesia


35 lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah

diserahkan

perkara

penagihannya

kepada

Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; Universitas Indonesia


36 j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan q.

sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN Di dalam bab ini, penulis akan membahas profil perusahaan, baik tempat penulis melakukan kegiatan magang, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC, serta perusahaan klien tempat KAP ABC melakukan proses audit, yaitu PT X. Di bab ini akan dijabarkan mengenai profil perusahaan secara umum, serta gambaran mengenai layanan jasa yang diberikan oleh KAP ABC maupun jenis usaha yang dilakukan oleh PT X. 3.1

Profil Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC KAP ABC merupakan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan ABC

Global, yang merupakan salah satu dari Big Four, yaitu empat perusahaan penyedia jasa audit dan akuntansi serta jasa profesional lainnya yang terbesar di dunia. Saat ini, ABC Global memiliki lebih dari 160.000 karyawan yang tersebar di sekitar 158 negara. KAP ABC sendiri berlokasi di Jakarta dan telah beroperasi selama kurang lebih 40 tahun. Di Indonesia, jaringan ABC dibagi menjadi 3 fokus industri, yaitu: -

Kantor Akuntan Publik ABC;

-

PT A, yang bergerak di bidang jasa perpajakan dan hukum;

-

PT B, yang bergerak di bidang jasa konsultasi keuangan.

Jasa yang ditawarkan oleh jaringan ABC adalah sebagai berikut: -

Advisory;

-

Audit & assurance;

-

Tax;

-

Capital market services;

-

Accounting advisory services;

-

IFRS accounting advisory services;

-

Korean business desk;

37



38

Di dalam KAP ABC (audit & assurance), terdapat 3 divisi, yaitu: -

Financial

Services,

yang

menyediakan

jasa

assurance

bagi

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan; -

Energy, Utility, and Mining, yang menyediakan jasa assurance bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi, utiliti, dan pertambangan;

-

Consumer

&

Industrial

Product,

Technology,

Information

Communications, Entertainment & Media, yang memberikan jasa bagi perusahaan-perusahaan

yang

bergerak

di

bidang

manufaktur,

teknologi, komunikasi, serta hiburan. 3.2

Profil PT X

3.2.1

Gambaran Umum Perusahaan PT X didirikan pada awal tahun 1990 dengan nama PT K, pada dasarnya

perusahaan ini dibentuk untuk menyediakan jasa penyewaan gedung kantor. Karena tuntutan dunia bisnis untuk terus berkembang, di awal Nopember 1999, PT K bergabung dengan PT L dan menjadi PT X. Bisnis perusahaan makin meningkat tiap tahunnya. Bertempat di Jakarta, PT X memiliki sumber daya manusia yang profesional, jaringan yang luas dan solid, serta pengalaman dalam dunia bisnis lebih dari 5 tahun, membuat perusahaan menjadi rekanan bisnis yang dapat diandalkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk tetap dapat menyediakan jasa yang berkualitas.



39

PT X (Lessor) MENYEWAKAN (operating lease) Sewa operasi

Pihak kedua (Lessee)

Gambar 3.1 Bisnis properti investasi PT X

Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang real estat, menyewakan kendaraan, perdagangan umum, pertambangan dan jasa. Penerimaan Perusahaan mayoritas berasal dari pendapatan atas sewa gedung dan sewa kendaraan. Perusahaan mengelola dan menyewakan gedung kantor di daerah Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 77 dan 75 karyawan. PT Z yang merupakan perusahaan yang didirikan untuk keperluan konsolidasi adalah induk dari PT X, induk dari PT Z adalah Y Group yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang risk management dan insurance broking.



40 Fungsi bisnis PT X dibagi menjadi 4, yaitu : -

Sewa gedung,

-

Sewa kendaraan,

-

Perdagangan umum,

-

Pertambangan dan Jasa.

Susunan pemegang saham PT X, tertanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Komposisi pemegang saham PT X Pemegang

Jumlah

Persentase

Saham

Saham

Kepemilikan

PT. Z

7,801

99.99%

78,010,000,000

Koperasi Y

1

0%

10,000,000

7,802

100.00%

78,020,000,000

Jumlah

Sumber : Working paper PT X

3.2.2

Gambaran Singkat Akun Properti Investasi Properti investasi terdiri dari tanah dan

bangunan

yang dikuasai

perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal. Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya, yang dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan tersebut termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya operasi penggunaan properti tersebut.



41 Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini: Properti Investasi

Tahun

Gedung dan prasarana

20

Mesin dan peralatan

8

Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian pengakuan atau pelepasan tersebut. Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemiliknya, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan perusahaan menjadi properti investasi, perusahaan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya. Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana beban-beban tersebut terjadi.Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat properti investasi atau memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.



BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Di dalam bab ini akan dibahas mengenai properti investasi yang dimiliki oleh perusahaan, bukti-bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk menilai apakah nilai properti investasi yang tercatat di laporan keuangan PT X wajar atau tidak, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP atas akun properti investasi perusahaan, kepatuhan perusahaan dalam menerapkan PSAK 13 (Revisi 2011) dalam mengakui, menilai, dan mempresentasikan nilai properti investasinya dalam laporan keuangan, serta perhitungan pajak terhadap pendapatan sewa yang diterima perusahaan. Pembahasan properti investasi yang dimiliki oleh PT X adalah sebatas jumlah properti investasi yang dimiliki oleh perusahaan, bukti-bukti apa saja yang dibutuhkan oleh auditor, sesuai SPAP PSA No.7 (SA seksi 326), untuk memverifikasi nilai dari properti investasi yang tercatat, sehingga auditor bisa memberikan pendapat bahwa nilai yang tercatat adalah wajar. Pembahasan mengenai prosedut audit KAP ABC terhadap properti investasi yang dimiliki oleh PT X adalah sebatas prosedur audit secara umum yang dilakukan atas laporan keuangan PT X, mulai dari tahap awal audit hingga akhir proses audit dan juga akan dijelaskan mengenai prosedur audit secara khusus untuk akun properti investasi Penulis juga akan membahas tentang kepatuhan perusahaan dalam mengakui, mengukur dan mempresentasikan nilai dari properti investasinya dalam laporan keuangan tahunan, sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011) tentang properti investasi. Pembahasan tentang masalah perpajakan terhadap properti investasi yang dimiliki oleh PT X berfokus pada pendapatan yang diterima perusahaan serta beban yang ditanggung perusahaan berkaitan dengan properti investasi yang 42



43 dimiliki, dalam hal ini perusahaan berperan sebagai pihak yang menyewakan (lessor). 4.1

Kebijakan Akuntansi Perusahaan Terkait Akun Properti Investasi

4.1.1

Identifikasi Properti Investasi Menurut PSAK 13 (revisi 2011), properti investasi terdiri dari tanah dan

bangunan yang dikuasai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal. Di dalam profil perusahaan telah dijelaskan bahwa kegiatan utama perusahaan dalam menjalankan bisnisnya adalah sewa menyewa gedung. Dari segi kepemilikan, PT X memiliki properti investasi berbentuk tanah dan bangunan dan masing-masing dari properti investasi memiliki surat sah yang menyatakan bahwa properti itu milik PT X. Dari data yang dicatat oleh perusahaan, terdapat 6 properti yang dimiliki. Properti tersebut adalah : •

Gedung seluas 762 m2 yang berada di Surabaya. Terdiri dari tanah, gedung dan fasilitas lainnya.

•

Gedung seluas 2.547 m2 yang berada di Menteng, Jakarta. Terdiri dari tanah, gedung, fasilitas dan mesin-mesin.

•

Gedung seluas 17.855 m2 yang berada di Setiabudi, Jakarta. Terdiri dari tanah, gedung, fasilitas dan mesin-mesin.

•

Gedung seluas 724 m2 yang berada di Jakarta Pusat. Teridi dari tanah, gedung, fasilitas dan mesin-mesin.

•

Tanah seluas 1.016 m2 yang berada di Menteng, Jakarta. Properti investasi ini hanya terdiri dari tanah saja, tanpa bangunan dan fasilitas yang dibangun di atasnya.

•

Tanah seluas 45.271 m2 yang terletak di Jatibening, Jatiwaringin dan Jatiasih.



44 4.1.2 Kepatuhan Perusahaan dalam Mengakui, Menilai dan Mencatat Akun Properti Investasi Sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011) Di atas sudah dijelaskan properti yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan mengklasifikasikan properti tersebut ke dalam properti investasi di laporan keuangannya. Dalam data worksheet kontrak gedung (lampiran 3) yang berasal dari pihak manajemen perusahaan terdapat rincian penggunaan dari tiap properti investasi tersebut. Properti-properti di atas tidak digunakan sendiri oleh perusahaan dalam kegiatan produksinya dan tidak dijual sehari-hari oleh perusahaan. Untuk properti investasi berupa gedung, perusahaan telah sesuai mengklasifikasikan asetnya berdasarkan PSAK 13 (Revisi 2011). Terdapat satu gedung yang digunakan sendiri oleh perusahaan sebagai kantor tempat perusahaan beroperasi. Gedung tersebut terdiri dari 8 lantai, perusahaan hanya menggunakan satu lantai saja. Karena nilai yang digunakan oleh perusahaan tidak signifikan, sehingga gedung tersebut masih bisa dikategorikan sebagai properti investasi. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, dinyatakan bahwa tanah seluas 1.016 m2 yang berada di Menteng dan diklasifikasikan perusahaan ke dalam properti investasi, digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan atas pinjamannya ke Bank XYZ. Dalam kasus ini, perusahaan masih bisa mencatat dan mengakui properti yang digunakan sebagai jaminan tersebut atas dasar perjanjian dengan Bank XYZ tidak merubah karakteristik properti tersebut dari properti investasi. Perusahaan juga menambahkan informasi tentang properti investasi yang dimilikinya di dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya, bahwa tanah seluas 45.271 m2

yang terletak di Jatibening, Jatiwaringin dan Jatiasih akan

dikembangkan menjadi perumahan. Perseroan telah memperoleh izin lokasi untuk keperlian pembangunan perumahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah ini juga merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli antara perusahaan dengan pihak kedua. Untuk kasus seperti ini, perusahaan masih bisa mengklasifikasikan properti tersebut ke dalam properti investasi. Walaupun sudah Universitas Indonesia


45 ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mengatur jual-beli atas properti investasi ini, tetapi akta penjualan tanah belum ditandatangani oleh pihak kedua, karena itu PT X belum bisa mengakui pendapatan atas penjualannya. Jika akta jual beli tanah tersebut belum disetujui dan ditandatangani biarpun sudah ada perjanjian dan MOU yang ditandatangani, kriteria tanah tersebut masih bisa diklasifikasikan sebagai properti investasi oleh PT X. Untuk pengakuan awal, dalam laporan keuangan tahunan perusahaan disebutkan bahwa harga perolehan yang dicatat oleh perusahaan untuk akun properti investasi adalah sebesar biaya penggantian properti investasi, yaitu saat perusahaan mengeluarkan kasnya untuk memperoleh properti investasi tersebut, dan tidak termasuk biaya operasi penggunaan properti tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan yang dinyatakan oleh PSAK 13 (Revisi 2011) Tiap properti investasi tersebut disewakan kepada pihak kedua dengan sistem sewa operasi. Sebagian besar properti investasi yang dimiliki oleh PT X disewakan ke pihak afiliasinya, baik induknya maupun anak-anak perusahaan lainnya dari induk perusahaan PT X. Dalam laporan keuangan secara individual, properti investasi tersebut masih bisa diakui sebagai properti investasi, sedangkan jika di laporan keuangan secara konsolidasi, properti investasi tersebut diakui sebagai bukan properti investasi karena properti tersebut dimiliki sendiri dalam perspektif grup. Untuk pengukuran setelah pengakuan awal, perusahaan menggunakan metode biaya. Menurut PSAK 13 (Revisi 2011) dijelaskan jika perusahaan menggunakan model biaya, perusahaan harus menghitung nilai dari properti investasinya sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulai penyusutan, dengan nilai residu sama dengan nol. Dalam hal ini, perusahaan sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011), hal ini dapat dilihat dari akumulasi penyusutan yang dicatat perusahaan dalam Tabel 4.1. Beban penyusutan atas akun properti investasi yang dimiliki perusahaan dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Universitas Indonesia


46 Jika perusahaan menggunakan nilai wajar, maka perusahaan tidak mencatat beban penyusutan melainkan mencatat gain atau loss yang akan dicatat dalam other income dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dalam kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan yang terdapat di laporan keuangan tahunan perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus terhadap properti investasi yang dimilikinya. Metode penyusutan garis lurus tersebut didasarkan pada masa manfaat tiap properti investasinya, yaitu 20 tahun untuk gedung dan prasarana, 8 tahun untuk mesin dan peralatan. Untuk pengungkapan dalam laporan keuangan, menurut PSAK 13 (revisi 2011), jika perusahaan menggunakan metode biaya dalam menghitung dan mencatat

properti

investasi

yang

dimilikinya,

maka

perusahaan

harus

mengungkapkan hal-hal berikut: •

Metode penyusutan yang digunakan;

•

Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

•

Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

•

Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: o Penambahan; o Penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha; o Aset diklasifikasikan untuk dijual; o Penyusutan; o Penurunan nilai; o Transfer ke klasifikasi lain.

•

Nilai wajar properti investasi.

Di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan juga dipaparkan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Hal ini diungkapkan di bagian laporan posisi keuangan perusahaan pada sisi aset tidak Universitas Indonesia


47 lancar. Dapat dilihat pada tabel 4.1 terdapat akun properti investasi dan akumulasi penyusutannya masing-masing di awal dan akhir periode. Untuk rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode,

yang

mencakup

penambahan,

penambahan

dari

akuisisi

dan

penggabungan usaha, aset diklasifikasikan untuk dijual, penyusutan, penurunan nilai, transfer ke klasifikasi lain, perusahaan mengungkapkannya di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk akun properti investasi (lampiran 4). Tabel 4.1 Posisi Aset Tidak Lancar PT X

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT X Pengungkapan nilai wajar properti investasi yang dimiliki oleh perusahaan juga terdapat di Catatan Atas Laporan Keuangan untuk akun properti investasi. Perusahaan mencatat nilai wajar dari properti investasi yang dimiliki berdasarkan penilaian dr PT U yang merupakan penilai independen yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Penilaian yang dilakukan oleh PT U menggunakan metode biaya dan pendapatan. Laporan penilaian properti investasi PT X oleh PT U dalam nilai wajar dapat dilihat di lampiran 4. Dalam hal pengungkapan properti investasi, perusahaan dinilai sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011).



48 4.2

Prosedur Audit Laporan Keuangan PT X Secara Umum KAP ABC sudah melakukan kegiatan audit di PT X untuk tahun ketiga.

Sehingga untuk menerima engagement klien ini, KAP ABC tidak memilki prosedur khusus layaknya pada saat menerima klien baru. Tetapi KAP ABC melakukan penilaian atas continuance risk untuk tahun pelaporan 2012, dan juga KAP ABC harus menyusun strategi audit untuk PT X. Prosedur yang dimiliki dan dijalankan oleh KAP ABC dalam mengaudit laporan keuangan PT X adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Dalam tahap perencanaan, KAP ABC melakukan beberapa hal, yaitu: •

Acceptance & continuance Prosedur ini adalah prosedur awal yang dilakukan untuk menentukan penerimaan klien baru maupun memutuskan untuk melanjutkan kegiatan audit bagi klien yang tahun sebelumnya sudah pernah diaudit oleh KAP ABC. Karena bukan merupakan klien baru, maka dalam melakukan proses awal, KAP ABC hanya melakukan update pemahaman auditor mengenai bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, seperti perubahan apa saja yang terjadi serta risiko apa saja yang dihadapi oleh PT X di tahun berjalan. Prosedur ini wajib untuk dijalankan karena kegiatan bisnis perusahaan dan iklim bisnis yang terus berkembang dan berubah.

•

Terms of engagement Prosedur selanjutnya dilakukan setelah auditor setuju untuk menerima atau melanjutkan proses audit dengan perusahaan klien. Prosedur ini dilakukan untuk menentukan syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk perikatan audit (audit engagement) dengan perusahaan klien pada periode audit tersebut. Universitas Indonesia


49

•

Mobilize team Setelah menentukan terms of engagement, auditor melakukan penentuan tim yang akan melakukan proses audit di PT X, mulai dari engagement manager sampai dengan staf-staf (senior & junior auditor).

•

Assess independence Tahap selanjutnya yaitu asses independence yaitu tahap dimana dilakukan penilaian atas independensi dari masingmasing anggota tim yang sudah menjadi audit team untuk PT X. Apabila ternyata kemudian ditemukan anggota yang bersifat tidak independen, maka ia kemudian akan digantikan dengan staf lainnya yang tersedia.

•

Required planning procedures Dalam tahap berikutnya auditor melakukan perancanaan atas prosedur yang akan dilakukan nantinya selama proses audit laporan keuangan PT X berjalan.

2. Pemahaman bisnis, penilaian risiko dan penetapan strategi audit Dalam tahap ini, auditor KAP ABC akan melakukan beberapa tahap berikut yaitu: •

Business understanding Karena PT X bukan merupakan klien baru bagi KAP ABC dan prosedur pemahaman bisnis ini sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, maka prosedur ini tidak dilakukan secara mendetail. Data yang didapatkan oleh auditor dalam tahap business understanding dapat dilihat di lampiran 5.



50

•

Menentukan tingkat materialitas KAP ABC membagi tingkat materialitasnya menjadi tiga bagian yaitu: -

Overall materiality Materialitas ini adalah tingkat materialitas untuk laporan keuangan PT X secara keseluruhan. Besarnya overall materiality biasanya ditentukan berdasarkan besarnya laba sebelum pajak (profit before tax) perusahaan klien, yaitu sebesar 5% dari laba sebelum pajak. Untuk perhitungan overall materiality PT X, auditor KAP ABC mengikuti aturan yang ada, yaitu sebesar 5% dari laba sebelum pajak, dengan dilakukan pembulatan.

-

Performance materiality Performance

materiality

merupakan

tingkat

materialitas yang digunakan pada masing-masing akun dalam laporan keuangan PT X. Pada umumnya, range dari materialitas ini adalah sebesar 50% sampai dengan 70% dari overall materiality. Penetapan materialitas ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan total salah saji yang tidak terdeteksi atau tidak terkoreksi melebihi nilai dari overall materiarily yang ditetapkan. Untuk PT X, besarnya performance materiality yang digunakan adalah sebesar 75% dari overall materiality. Performance materiality yang ditetapkan oleh auditor untuk akun properti investasi adalah sebesar

Rp

1.045.000.000.



51 -

Summary of uncorrected misstatements (SUM) Tingkat materialitas ini digunakan untuk menentukan apakah salah saji yang ditemukan pada saat proses audit perlu dilakukan penyesuaian (adjustment) atau tidak. Apabila nilai salah saji yang ditemukan tidak lebih besar dari nilai SUM yang ditentukan, maka nilai salah saji tersebut dianggap tidak material dan tidak perlu dilakukan penyesuaian. Tetapi apa bila nilai salah saji yang ditemukan lebih besar dari nilai SUM yang ditentukan, maka nilai salah saji tersebut perlu dibuat penyesuaian. Besarnya nilai SUM pada umumnya adalah 10% dari performance materiality. Nilai SUM yang ditetapkan untuk PT X adalah 13% dari nilai performance materiality

yang

telah

ditetapkan.

SUM

yang

ditetapkan oleh auditor KAP ABC untuk akun properti investasi PT X adalah sebesar Rp 139.300.000. Pada prosedur audit untuk menentukan tingkat materialitas ini, batasan materialitas yang digunakan oleh auditor ditetapkan sama untuk setiap akun yang dimiliki oleh PT X, baik akun yang memiliki resiko rendah maupun resiko tinggi. Namun untuk akun yang memiliki resiko lebih tinggi, auditor membutuhkan bukti dalam jumlah yang lebih besar untuk memverifikasi nilai yang ada. • Analisis atas penilaian risiko Berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh KAP ABC, PT X memiliki risiko sebagai berikut: -

Risiko kredit PT X memiliki risiko kredit atas piutangnya kepada pihak lain, tetapi risiko tersebut terbatas karena lawan transaksi Universitas Indonesia


52 (counter party) adalah lembaga keuangan yang terpercaya. Untuk laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan memiliki saldo piutang yang telah jatuh tempo sebesar 26% dari keseluruhan piutang usaha. Sebagian besar piutang yang telah jatuh tempo berasal dari pihak-pihak berelasi dan perusahaan memegang uang jaminan sebagai perlindungan atas piutang usahanya. Kualitas kredit dari tiap pelanggan dinilai berdasarkan posisi keuangan, pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya. Setiap jumlah kredit diatur berdasarkan kebijakan internal atau sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh direksi. Terdapat

keyakinan

tinggi

bahwa

piutang

usaha

seluruhnya dapat diterima kembali berdasarkan kondisi saat ini dan tidak terdapat permasalahan saat ini, sehingga resiko kredit dinilai tidak terlalu besar menurut auditor KAP ABC. -

Risiko permodalan Struktur permodalan perusahaan berasal dari utang neto yang diimbangi dengan kas dan saldo bank serta ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan, cadangan, laba ditahan. Perusahaan melakukan pengelolaan modal untuk memastikan dapat menjaga kelangsungan usaha sekaligus memaksimalkan

pengembalian

kepada

pemegang

kepentingan melalui optimalisasi utang dan keseimbangan ekuitas. Menurut auditor, resiko yang dimiliki perusahaan masih dapat diatasi dan bukan merupakan risiko yang besar.



53

•

Menilai tingkat inherent risk Prosedur yang dilakukan oleh auditor setelah mengidentifikasi risiko yatu menilai tingkat inherent risk yang dimiliki oleh perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk setiap akun dan hasilnya digunakan untuk menentukan jumlah bukti substantif yang dibutuhkan dalam prosedur audit.

•

Menetapkan strategi audit Prosedur selanjutnya yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan penetapan strategi audit. Strategi yang ditetapkan oleh auditor ini mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan prosedur audit, yaitu kepatuhan PT X terhadap regulasi terkait dan kemungkinan perusahaan melakukan kesalahan dalam pencatatan pada general ledger.

•

Memulai perencanaan audit

3. Merespon risiko dan mengumpulkan bukti Dalam prosedur selanjutnya, auditor KAP ABC melakukan beberapa hal, yaitu: •

Menilai ekspektasi mengenai apakah pengendalian yang ada dapat diandalkan serta merencanakan bukti substantif apa saja yang dibutuhkan

•

Melakukan uji pengendalian, apabila ekspektasi atas keandalan pengendalian perusahaan atas akun-akun yang dimilki berada di tingkat yang tinggi, maka tahap selanjutnya adalah memfokuskan pada prosedur analitis substantif. Tetapi apabila ekspektasinya berada dalam tingkat yang rendah atau tidak ada sama sekali, maka prosedur selanjutnya adalah fokus pada uji rincian saldo. Prosedur pengujian ini dilakukan atas setiap akun yang dimiliki. Universitas Indonesia


54

4. Menyelesaikan prosedur audit Dalam tahap terakhir proses audit, auditor melakukan beberapa prosedur, yaitu: •

Melakukan penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan audit program yang dimiliki.

•

Menerbitkan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit serta memberikan opini yang sesuai mengenai laporan keuangan perusahaan.

•

Menerbitkan laporan auditor terkait proses audit atas perusahaan.

4.3

Bahan Bukti Audit untuk Audit atas Properti Investasi dan Prosedur Audit Akun Properti Investasi PT X memiliki 6 jenis properti investasi yang tercatat dalam laporan

keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. 4 properti yang dimiliki diantaranya disewakan ke lessee dan 2 sisanya merupakan jaminan atas pinjaman PT X terhadap bank, serta properti investasi yang seharusnya diklasifikasikan perusahaan ke dalam persediaan properti karena tidak memenuhi kriteria dari properti investasi. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan properti investasi adalah transaksi yang dapat menambah atau mengurangi nilai properti investasi yang dimiliki oleh PT X. Transaksi-transaksi yang dapat menambah nilai properti investasi adalah renovasi properti investasi dan pembelian peralatan serta perlengkapan yang digunakan di dalam properti investasi tersebut. Sedangkan transaksi yang dapat mengurangi nilai dari properti investasi tersebut adalah depresiasi dari properti investasi itu sendiri. Karena perusahaan memiliki 4 jenis properti investasi yang aktif untuk disewakan, maka untuk memudahkan mengidentifikasi transaksi yang terjadi, perusahaan memiliki kode transaksi tersendiri. Untuk kode mesin perusahaan Universitas Indonesia


55 memakai kode MSN, untuk tanah yaitu TNH, untuk bangunan yaitu BGN. Perusahaan juga menggunakan kode yang berbeda untuk tiap bangunan agar lebih mudah teridentifikasi. Perusahaan juga membedakan transaksi dari tahun terjadinya transaksi dan nomer urut transaksi yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, auditor menganggap akun properti investasi adalah akun yang penting karena inilah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Properti investasi adalah aset yang menghasilkan 65% (jumlah pendapatan adalah Rp 104.942.814.189 dan pendapatan dari properti investasi adalah sebesar Rp 67.898.000.780) dari jumlah pendapatan perusahaan. Menurut auditor akun ini tidak memiliki risiko yang tinggi, tetapi auditor juga harus tetap memperhatikan bahwa akun properti memiliki risiko overstatement. Maka dari itu auditor harus mengumpulkan buktibukti yang dapat mengarahkan auditor agar dapat memberikan pendapat bahwa akun properti investasi disajikan secara wajar. Menurut SPAP PSA No. 7 (SA seksi 326) tentang bukti audit, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan seorang auditor dalam menentukan bukti apakah yang harus dikumpulkan dan seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan, yaitu : •

Prosedur audit yang digunakan

•

Jumlah sampel yang harus dipilih

•

Sampel yang harus diambil dari populasi

•

Waktu pelaksanaan prosedur audit

Untuk prosedur audit yang digunakan oleh KAP ABC untuk akun properti investasi akan dijelaskan dengan lengkap di bawah. Karena jumlah populasi dari attributes yang menyusun akun properti investasi hanya ada 6, terdiri dari 4 bangunan dan 2 tanah, maka auditor menyimpulkan untuk menggunakan keseluruhan populasi untuk menjadi sampel. Jika auditor sudah menentukan berapa banyak sampel yang harus digunakan untuk melakukan prosedur audit, maka langkah berikutnya yang harus Universitas Indonesia


56 dilakukan oleh auditor adalah mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian data dan nilai dari properti investasi, sehingga auditor bisa menyimpulkan bahwa akun tersebut dinyatakan secara wajar. Menurut SPAP PSA No. 7 (SA seksi 326) tentang bukti audit, terdapat 8 jenis bukti-bukti yang dapat dikumpulkan dan digunakan oleh auditor. Tiap-tiap bukti yang dikumpulkan oleh auditor nantinya digunakan dalam prosedur audit yang sudah ditetapkan oleh KAP ABC untuk memenuhi asersi auditor dalam akun properti investasi. Bukti-bukti tersebut adalah : •

Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan rincian yang terdapat pada surat atas kepemilikan properti investasi.

•

Dokumentasi Dokumentasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk akun properti investasi adalah berupa surat kepemilikan perusahaan atas properti investasi, dokumen yang mencatat nilai wajar yang diselesaikan oleh

apraisal,

laporan

keuangan

tahun-tahun

sebelumnya,

transaksi-transaksi yang dicatat oleh perusahaan yang berhubungan dengan properti investasi, seperti biaya perbaikan atau penambahan peralatan, dan lain-lain. •

Konfirmasi Bukti ini tidak dapat diaplikasikan dalam mengaudit akun properti investasi.

•

Prosedur analitis Bukti

audit

ini

didapatkan

oleh

auditor

dengan

cara

membandingkan informasi yang ada pada laporan keuangan tahuntahun sebelumnya, dalam properti investasi bukti ini digunakan untuk menghitung nilai pengakuan awal properti investasi. •

Tanya jawab dengan klien Bukti ini dilakukan oleh auditor untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan menilai properti investasinya, bagaimana metode dan masa penyusutannya. Universitas Indonesia


57

•

Pelaksanaan kembali Bukti ini tidak dapat diaplikasikan dalam mengaudit akun properti investasi.

•

Observasi Bukti ini tidak dapat diaplikasikan dalam mengaudit akun properti investasi.

•

Penghitungan ulang Bukti ini dibuat oleh auditor dengan cara menghitung ulang semua perhitungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, termasuk biaya penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan.

Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor atas akun properti investasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur audit yang dilakukan terhadap akun aset tetap, karena menurut nature-nya kedua akun ini memiliki bentuk yang sama, yang membedakan hanyalah penggunaannya saja. Sebelum memulai prosedur audit atas akun properti investasi, auditor terlebih dahulu menentukan asersi terkait, yang dijelaskan sebagai berikut: •

Completeness, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi telah dicatat dan diungkapkan oleh perusahaan.

•

Accuracy, yang berkaitan dengan akurasi dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

•

Cutoff, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat pada periode yang benar.

•

Existence/Occurrence, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat perusahaan benar-benar terjadi.

•

Rights and Obligations, yaitu memastikan bahwa aset (liabilitas) yang dicatat oleh perusahaan telah menjadi hak (kewajiban) perusahaan.

•

Presentation and Disclosure, yang terkait dengan kesesuaian penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam laporan keuangannya dengan standar akuntansi yang berlaku.



58

•

Valuation, yaitu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan nilai yang wajar. Berikut merupakan prosedur audit yang dilakukan atas transaksi pihak berelasi perusahaan: Tabel 4.2 Asersi Manajemen PT X

No. 1. 2. 3. 4.

Prosedur Pembuatan lead schedule Melakukan penghitungan ulang terhadap beban amortisasi Melakukan Test of Detail Melakukan verifikasi atas pengungkapan

C A C E O / O √ √

√ √

√ √

R O

P V D √

√

√ √

√

Keterangan: C

: Completeness

A

: Accuracy

Co

: Cutoff

E/O : Existence/Occurance RO : Rights & Obligations PD

: Presentation & Disclosure

V

: Valuation

Sumber: Working Paper PT X. Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur yang dilakukan untuk mengaudit akun properti investasi PT X oleh auditor KAP ABC: 1. Membuat lead schedule Tujuan dari prosedur membuat lead schedule adalah untuk memenuhi asersi completeness dan presentation & disclosure. Dalam membuat lead schedule (lampiran 6), prosedur yang dilakukan oleh auditor adalah mengumpulkan bukti berupa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan yang berhubungan dengan Universitas Indonesia


59 properti investasi. Dengan data transaksi tahun berjalan tersebut, auditor bisa menghitung saldo akhir dari akun properti investasi dengan cara: saldo akhir tahun sebelumnya ditambah dengan transaksi yang terjadi pada tahun berjalan berdasarkan data yang diberikan oleh klien. Saldo akhir pada tahun berjalan yang dihitung oleh auditor akan dicocokkan dengan angka dari trial balance. Jika ada perbedaan, maka auditor harus terlebih dulu menentukan apakah perbedaan tersebut dapat ditoleransi (tolerable) atau tidak, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan yang material nantinya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan inquiry ke direktur keuangan perusahaan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas nilai yang tertera di trial balance perusahaan. Dalam membuat lead schedule ini, auditor tidak menemukan perbedaan antara perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor dengan jumlah yang tercatat di trial balance yang sudah dihitung sebelumnya oleh perusahaan. 2. Melakukan penghitungan ulang terhadap beban amortisasi Tujuan dari prosedur penghitungan ulang terhadap beban amortisasi adalah untuk memenuhi asersi accuracy. Dalam membuat perhitungan ulang terhadap beban amortisasi (Lampiran 8), prosedur pertama yang dilakukan oleh auditor adalah mengumpulkan bukti dan dokumentasi yang berkaitan dengan penambahan nilai tanah, gedung atau mesin. Kemudian auditor menghitung nilai properti investasi setelah adanya penambahan, kemudian auditor membagi nilai tersebut dengan masa manfaat sisa dari properti investasi tersebut, auditor akan mendapatkan jumlah amortisasi tahun berjalan. Setelah memiliki saldo amortisasi yang dibuat auditor, lalu auditor mencocokkan saldonya dengan saldo amortisasi yang dibuat oleh perusahaan di worksheet-nya. Jika ditemukan ada perbedaan, prosedurnya sama yaitu auditor harus terlebih dulu Universitas Indonesia


60 menentukan apakah perbedaan tersebut dapat ditoleransi (tolerable) atau tidak, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan yang material nantinya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan inquiry ke direktur keuangan perusahaan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas nilai yang tertera di trial balance perusahaan. Dalam melakukan penghitungan ulang untuk beban amortisasi ini, auditor tidak menemukan perbedaan antara perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor dengan jumlah yang tercatat di trial balance yang sudah dihitung sebelumnya oleh perusahaan. 3. Melakukan Test of Detail Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memenuhi semua asersi manajemen yang ada dalam tabel 4.2. Auditor tidak melakukan Test of Control terhadap akun properti investasi karena tidak terdapat perubahan yang signifikan di tiap tahunnya pada akun properti investasi, sehingga auditor menganggap Test of Detail lebih efektif dan efisien Yang dilakukan oleh auditor adalah menguji rincian saldo akun properti investasi dengan melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut: •

Memperoleh bukti audit yang sesuai terkait dengan transaksi properti investasi di tahun berjalan yang terdapat di dalam rincian yang diberikan oleh perusahaan. Jumlah bukti yang dibutuhkan oleh auditor didasarkan pada tingkat inherent risk dari akun properti investasi perusahaan. Karena sebelumnya menurut auditor KAP ABC penilaian terhadap PT X adalah normal, maka bukti yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Auditor menggunakan 14 sampel untuk transaksi ini yang diambil secara acak. Dalam kasus ini bukti yang harus diperoleh oleh auditor adalah berupa nota pembelian peralatan atau perlengkapan untuk properti investasi dari pihak ketiga atau nota pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk Universitas Indonesia


61 pembayaran pembelian peralatan atau perlengkapan ataupun untuk renovasi. Setelah menerima bukti tersebut, yang harus dilakukan

adalah

vouching,

yaitu

mencocokkan

antara

dokumen/bukti yang ada dengan saldo yang dicatat oleh perusahaan untuk menghitung additon/disposal yang terjadi di akun properti investasi, berdasarkan nomor dokumen atas transaksi yang terjadi. •

Melakukan review atas dokumen yang terkait dengan akun properti investasi, karena pada dasarnya properti investasi tidak jauh berbeda dengan aset, maka auditor harus melihat serta mereview surat atau akta kepemilikan perusahaan terhadap properti investasi tersebut, apakah properti investasi itu dimiliki atas nama perusahaan serta detail dari properti investasi yang dimiliki terdiri dari apa saja dan juga review atas dokumen appraisal.

Dalam melakukan test of detail, auditor juga menemukan perbedaan antara perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor dengan jumlah yang tercatat di trial balance yang sudah dihitung sebelumnya oleh perusahaan. Tetapi selisih yang terjadi tidak melebihi tingkat SUM yang ditetapkan oleh auditor, sehingga selisih ini dianggap tidak material dan tidak dilakukan langkah yang lebih lanjut. Worksheet Test of Details dapat dilihat di lampiran 7. 4. Melakukan verifikasi atas pengungkapan Tahap terakhir dalam audit atas akun properti investasi adalah melakukan verifikasi terhadap saldo properti investasi perusahaan. Tujuan dari dilakukannya prosedur ini adalah untuk memenuhi asersi presentation & disclosure. Pada tahap ini yang dilakukan auditor adalah memverifikasi dan memastikan bahwa saldo yang telah diuji dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar, serta memastikan bahwa penyajian dan pelaporan yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangannya sudah sesuai dengan ketentuan yang Universitas Indonesia


62 berlaku yaitu PSAK 13 (revisi 2011). Auditor harus memverifikasi bahwa saldo detail dari properti investasi dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan lead schedule, trial balance dan worksheet recalculate amortization. Worksheet verifikasi atas pengungkapan yang dibuat oleh auditor dapat dilihat di lampiran 4. Dari

pemeriksaan

atas

dokumen-dokumen

pendukung

untuk

memverifikasi keberadaan transaksi terkait properti investasi, tidak ditemukan adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh manajemen PT X. Dalam pelaksanaan audit ditemukan perbedaan dalam prosedur audit Test of Detail. Perbedaan yang ditemukan besarnya tidak melebihi SUM sehingga dianggap tidak material dan tidak perlu dilakukan prosedur yang lebih lanjut. Tetapi saat melakukan inquiry dengan pihak manajemen, perbedaan yang terjadi akibat tidak ditemukannya dokumen pendukung yang dapat meyakinkan auditor akan terjadinya transaksi tersebut. Masalah tersebut dapat diatasi dengan merubah beberapa sampel. Dalam pelaksanaan audit properti investasi PT X, tidak dilakukan ToC. Menurut Arens et. Al (2009), proses ToC termasuk di dalam proses audit. Namun auditor KAP ABC berpendapat bahwa perusahaan tidak memiliki pengendalian khusus untuk akun tersebut, ToC tidak berpengaruh secara signifikan terhadap temuan audit berdasarkan proses-proses audit pada tahun sebelumnya dan juga akun properti investasi memiliki risiko yang normal, sehingga dapat langsung dilakukan prosedur ToD. 4.4

Perlakuan Pajak pada Akun Properti Investasi Dalam melakukan bisnis utamanya perusahaan melakukan kegiatan sewa

dari properti investasi yang dimiliki. Dengan begitu perusahaan akan mendapatkan penghasilan sewa yang diterima dari pihak yang menyewa properti investasi tersebut (lessee). Menurut pajak, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia Universitas Indonesia


63 maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, adalah penghasilan yang menjadi objek pajak. Sewa sebenarnya diatur juga secara khusus di dalam PSAK 30, tetapi penulis ingin membatasi pembahasan hanya sebatas perlakuan pajak terhadap kegiatan sewa tersebut. Sewa diklasifikasi menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan adalah sewa dimana terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan properti investasi. Jenis sewa yang kedua adalah sewa operasi, yaitu jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan properti investasi. Jenis sewa yang terdapat di perjanjian PT X dengan pihak keduanya adalah sewa operasi karena tidak ada pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan properti investasi, sehingga PT X masih bisa mencatat properti yang disewakan sebagai properti investasi. Jika menggunakan sewa pembiayaan, maka PT X tidak bisa mengakui propertinya sebagai properti investasi melainkan sebagai pendapatan sewa pembiayaan. Karena yang digunakan oleh PT X dan pihak keduanya adalah sewa operasi dimana tidak ada pengalihan risiko dan manfaat, maka properti investasi masih dicatat di pembukuan PT X (lessor). Dari sisi lessor, seluruh pembayaran sewa operasi yang diterima oleh lessor, merupakan objek pajak penghasilan dan merupakan pajak final, sehingga nanti tidak bisa dikreditkan pada perhitungan SPT badan. Karena properti yang dicatat dalam pembukuan lessor, maka secara pajak lessor dapat mencatat beban penyusutan atas properti investasinya tersebut. Tidak terdapat perbedaan waktu atau perbedaan sementara yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan penyusutan. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, bangunan permanen disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun tanpa nilai sisa, dengan begitu metode perhitungan perusahaan tidak berbeda dengan metode perhitungan secara pajak. Dalam sewa operasi, lessor Universitas Indonesia


64 tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu (allowance for doubtful account). Perlakuan pajak dari sisi lessee jelas berbeda dengan lessor. Karena sewa operasi, lessee tidak bisa mencatat beban penyusutan atas properti investasi yang di leasing-kan. Pembayaran sewa yang dibayar oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lessee adalah pihak yang wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease yang dibayarkan kepada lessor. Atas penyerahan jasa sewa operasi atas properti investasi, lessee juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Tabel 4.3 Tabel Temuan Atas Properti Investasi Existing

Best Practice

Risk Identified

Auditor Response

Terdapat

Berdasarkan PSAK 13

Overstatement

Karena akta jual beli

properti

(Revisi 2011), properti

di akun properti

belum ditandatangani,

investasi

investasi dijelaskan

investasi, karena

biarpun sudah ada MOU

yang

sebagai properti baik

seharusnya

dari kedua belah pihak

dijadikan

tanah atau bangunan atau

nominal tersebut

setuju untuk menjual dan

objek

bagian dari suatu

dicatat di bagian

membeli, karakteristik

perjanjian

bangunan maupun kedua-

persediaan

properti investasi tersebut

untuk dijual

duanya, yang dikuasai

properti.

tidak berubah dan masih

di masa yang

oleh pemilik atau

bisa diklasifikasikan

akan datang.

penyewa (lessee) melalui

sebagai properti investasi

sewa pembiayaan, untuk

oleh PT X.

menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau juga dijual untuk kegiatan usaha seharihari.



65 KAP ABC

Menurut Arens et. Al

Pengendalian

Auditor KAP ABC

tidak

(2009), prosedur ToC

internal terhadap

berpendapat bahwa

melakukan

termasuk ke dalam

akun properti

perusahaan tidak

prosedur

tahapan audit.

investasi, bisa

memiliki pengendalian

ToC untuk

terjadi fraud

khusus untuk akun

audit

dalam transaksi

tersebut, ToC tidak

properti

yang terkait

berpengaruh secara

investasi

properti

signifikan terhadap

investasi

temuan audit berdasarkan proses-proses audit pada tahun sebelumnya dan juga akun properti investasi memiliki risiko yang normal, sehingga dapat langsung dilakukan prosedur ToD.

Auditor

Setiap transaksi pasti

Nilai yang

Perbedaan yang terjadi

menemukan

memiliki bukti dan

tercatat di

tidak signifikan (dibawah

perbedaan

nominal yang tercantum

properti

tingkat SUM). Setelah

saat

di bukti memiliki nominal

investasi tidak

dilakukan inquiry dengan

melakukan

sama dengan yang dicatat

menunjukkan

pihak manajemen,

prosedur

oleh klien.

yang sebenarnya

perbedaan yang terjadi

ToD

akibat tidak ditemukannya dokumen pendukung yang dapat meyakinkan auditor akan terjadinya transaksi tersebut. Masalah tersebut dapat diatasi dengan merubah beberapa sampel.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Perbedaan yang paling mendasar antara properti investasi dengan aset

lainnya adalah penggunaannya. Properti investasi tidak digunakan sendiri dan tidak dijual dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, melainkan untuk disewakan. Perbedaan tersebutlah yang mengharuskan properti investasi diungkapkan secara terpisah di laporan keuangan perusahaan, sehingga dibuat PSAK 13 (revisi 2011) yang mengatur properti investasi secara khusus. PT X memiliki 6 jenis properti investasi yang terdiri dari 4 gedung dan 2 tanah. Terdapat satu gedung yang digunakan oleh PT X sendiri tetapi nilainya tidak signifikan sehingga masih bisa diakui dan dicatat sebagai properti investasi. PT X memiliki tanah yang sudah terikat perjanjian dengan pihak kedua, tetapi karena belum ada akta jual beli yang ditandatangani maka aset ini masih bisa diklasifikasikan sebagai properti investasi oleh PT X. Pengakuan awal PT X terhadap nilai properti investasi adalah sebesar biaya yang dikeluarkan oleh PT X sebagai penggantian properti investasi tersebut. Metode yang digunakan oleh PT X untuk mengukur properti investasinya adalah dengan metode biaya sehingga PT X harus mencatat beban penyusutan. Sejauh ini selain tanah yang sudah terikat perjanjian dengan pihak kedua, perlakuan PT X terhadap properti yang dimilikinya sudah sesuai dengan PSAK 13 (Revisi 2011). KAP ABC telah melakukan proses audit laporan keuangan PT X dengan menggunakan standar prosedur audit yang di terapkan oleh seluruh KAP ABC di seluruh bagian dunia. Prosedur tersebut tediri dari empat tahap, yaitu: perencanaan; pemahaman bisnis, penilaian risiko dan penetapan strategi audit; respon atas risiko dan pengumpulan bukti; serta penyelesaian audit. Dalam melakukan audit akun properti investasi perusahaan, KAP ABC fokus pada uji rincian saldo (test of detail) disebabkan oleh tingkat inherent risk dari akun 66



67 tersebut tergolong normal dan test of detail dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan test of control. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KAP ABC, auditor telah mengumpulkan beberapa jenis bukti yang dibutuhkan untuk meyakinkan auditor bahwa nilai yang dicatat oleh PT X terhadap properti investasinya menunjukkan nilai yang wajar. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten, auditor KAP ABC menyimpulkan tidak ditemukan adanya perbedaan yang material antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan yang dikerjakan oleh auditor, kecuali di prosedur Test of Detail. Perbedaan ini disebabkan karena beberapa sampel dokumen pendukung yang diperlukan untuk memverifikasi nilai yang tercatat tidak lengkap, masalah ini diselesaikan dengan cara mengganti sampel. Terdapat juga satu jenis properti investasi yang seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai properti investasi oleh PT X, karena karakteristik dari aset tersebut tidak sesuai dengan properti investasi dan harus diklasifikasikan sebagai persediaan properti. PT X memiliki resiko kredit atas piutang yang dimilikinya, tetapi hal tersebut sudah diperkirakan oleh PT X akan tertagih sepenuhnya karena lawan transaksi (counter party) adalah lembaga keuangan yang terpercaya dan atas pertimbangan atas kualitas kredit dari tiap pelanggan dinilai berdasarkan posisi keuangan, pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya dan juga setiap jumlah kredit diatur berdasarkan kebijakan internal atau sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh direksi. Karena hal tersebut maka auditor menganggap bahwa resiko yang dimiliki oleh PT X tidak terlalu besar. Untuk masalah perpajakan, pajak atas pendapatan berupa sewa yang diterima oleh PT X bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dalam perhitungan SPT dan juga tidak terdapat perbedaan perhitungan penyusutan yang dilakukan pajak dan yang dilakukan perusahaan karena masa manfaat dan metode yang digunakan tidak berbeda. Karena sewa yang dilakukan adalah sewa operasi, maka dari sisi lessor: seluruh pembayaran operating lease yang diterima lessor Universitas Indonesia


68 merupakan objek PPh, lessor membebankan biaya penyusutan dan lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Dari sisi lessee: pembayaran operating lease yang dibayar oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di-leasing, lessee wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran operating lease, dan atas penyerahan jasa ini terhutang PPN. 5.2

Saran Saran yang ingin penulis sampaikan ditujukan kepada beberapa pihak

terkait dengan program magang yang penulis ikuti, yaitu PT X (klien), KAP ABC, dan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1. Saran untuk PT X Saran yang ingin penulis berikan kepada PT X adalah untuk tetap memperhatikan risiko yang teridentifikasi walaupun tidak begitu besar, tetapi kemungkinan hal buruk yang akan muncul tetap ada. Manajemen PT X juga harus meningkatkan kinerja dalam hal maintenance dokumen-dokumen penting, sehingga tidak ada dokumen yang terselip atau hilang. Jadi pada saat proses audit, semua transaksi bisa dibuktikan keberadaan dan akurasinya. 2. Saran untuk KAP ABC Sebaiknya mahasiswa yang mengikuti program magang di KAP ABC diberikan pelatihan yang mencukupi terlebih dahulu mengenai prosedur audit yang akan dilaksanakan, materi pelatihan yang diberikan hendaknya sama dengan junior auditor baru, hal ini dikarenakan pada prakteknya, tanggung jawab yang diberikan kepada mahasiswa peserta magang tidak terlalu jauh berbeda dengan junior auditor baru. KAP ABC juga harus bisa memperbaiki manajemen alokasi sumber daya manusia agar bisa lebih efektif dan efisien. Universitas Indonesia


69

3. Saran untuk Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun-tahun belakangan ini peminat program magang semakin banyak dan juga program selain akuntansi juga sekarang bisa memilih untuk mengikuti program magang, jadi Departemen Akuntansi FEUI hendaknya memperluas kerjasama dan jaringan dengan berbagai jenis perusahaan, tidak terbatas dengan kantor akuntan publik saja. Departemen Akuntansi FEUI juga harus membangun

hubungan

dengan

kantor

tempat

mahasiswa

melakukan magang agar bisa mendapatkan perkembangan dan menilai kinerja mahasiwanya secara nyata.



DAFTAR REFERENSI Arens, Alvin, Beasley, Elder, Amir Abadi Jusuf. Auditing and Assurance Services an Integrated Approach-An Indonesian Adaption. Pearson: Prentice Hall. 2009. Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2011. Reeve, J.M., Warren, C.S., Duchac, J.E., Wahyuni, E.T., Soepriyanto, Gatot., Jusuf, A.A., Djakman, D.D. 2008. Principles of accounting. Singapore: Cengage Learning. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan, 23 September 2008. Kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Warfield, Terry. Intermediate Accounting, Vol 1, IFRS Edition. John Wiley and Sons. 2011. Kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Warfield, Terry. Intermediate Accounting, Vol 2, IFRS Edition. John Wiley and Sons. 2011. Audit Procedure Guide KAP ABC Situs Internal PT X

70



LAMPIRAN Lampiran 1 Laporan Keuangan PT X ( Neraca)

71



Lampiran 1 Laporan Keuangan PT X (Neraca) lanjutan

72



Lampiran 2 Laporan Keuangan PT X (Laba Rugi)

73



Lampiran 3 Kontrak Gedung PT X (telah diolah ulang). N o .

No. Kontrak

Pihak 1

Pihak 2

Gedung

Periode (tahun)

Lokasi

Luas/m2

1

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

PT P

1

1 jan 2012 - 31 Des 2012 (1)

Lt. Semi Basem ent

133.85

Lt. 1

1,112.52

Lt. 2

281.44

Lt. 2

1,792.43

Lt. 3

1,387.78

Lt. 4

1,208.59

Lt. 5

1,078.93

2

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

PT T

1

1 Jan 2011 - 31 Des 2013 (3)

Jumla ha Lt. Basem ent Lt. 6

3

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

PT T

1

1 Jan 2011 - 31 Des 2013 (3)

4

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

Bank M

1

1 jun 2009 - 31 mei 2012 (3) 1 jun 2010-31 may 2011 1 jun 2011-31 may 2012

5

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

PT A

3

1 Nov 2011 - 31 okt 2016 (5)

PT X

PT H

4

PT X

PT H

4

6 7

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

15 feb 2011 - 14 Feb 2012 (1) 15 feb 2012 - 14 Feb 2013 (1)

8

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

PT C

4

1 sept 2004 - 31 Agust 2014 (10)

9

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

PT X

PT I

4

1 Jan 2012 - 31 Des 2012 (1)

1 0

NO.XXX/PTX/GXXX/XXX

4

1 Jan 2012 - 31 Des 2012 (1)

PT X

PT A

Jumlah b Jumlah a+b Lantai Dasar Teras Lantai Dasar Lantai Atas

6,861.69 315.69 386.17 701.86 7,563.55 245,25 m2 12,37 m2 341 m2

jumlah

598,62 m2

Lt. 1 (Sisi Utara)

207,50 m2

Lt. Atap gedung

46 m2

LT. 5

124 m2

LT. 5

124 m2

Lt. Atap Gedun g WTRS

66 m2

Lt. 6

119,18 m2

Lt. 3

579,75 m2

Lt. 4

345,25 m2 925 m2

Sumber : Worksheet Kontrak Gedung PT X

74



Lampiran 4 Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Properti Investasi (telah diolah ulang). 1 Januari

31 Desember

2012

Penambahan Pengurangan

2012

Biaya Perolehan Tanah Gedung dan prasarana Mesin dan perlengkapan

48.553.880.347 46.864.533.479 9.499.884.215

64.000.000

-

48.553.880.347 46.864.533.479 9.563.884.215

Jumlah

104.918.298.041

64.000.000

-

104.982.298.041

Akumulasi Penyusutan Gedung dan prasarana Mesin dan perlengkapan

39.966.252.373 4.881.594.761

1.030.125.028 1.146.012.224

-

40.996.377.400 6.027.606.987

Jumlah

44.847.847.134

2.176.137.252

-

47.023.984.387

Jumlah Tercatat

60.070.450.907

57.958.313.654

1 Januari

31 Desember

2011

Penambahan Pengurangan

2011

Biaya Perolehan Tanah Gedung dan prasarana Mesin dan perlengkapan

48.553.880.347 46.864.533.479 9.499.884.215

-

-

48.553.880.347 46.864.533.479 9.499.884.215

Jumlah

104.918.298.041

-

-

104.918.298.041

Akumulasi Penyusutan Gedung dan prasarana Mesin dan perlengkapan

38.927.304.595 3.736.436.529

1.038.947.778 1.145.158.232

-

39.966.252.373 4.881.594.762

Jumlah

42.663.741.124

2.184.106.010

-

44.847.847.135

Jumlah Tercatat

62.254.556.917

60.070.450.907

Beban penyusutan sejumlah Rp 2.176.137.252 dan Rp 2.184.106.010 masingmasing untuk tahun 2012 dan 2011 dicatat sebagai beban langsung (Catatan 22). Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp 780.658.505.023 dan Rp 670.351.057.000 telah ditetapkan sebagai dasar yang digunakan dalam penilaian berdasarkan penilaian dari PT U, penilai independen yang tidak berhubungan dengan Perseroan. Penilaian dilakukan berdasarkan metode biaya dan pendapatan. Direksi berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas properti investasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2011, aset tetap dan properti investasi kecuali tanah telah diasuransikan kepada beberapa Perseroan asuransi terhadap risiko 75



kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar USD 25.326.321 dan Rp 8.548.215.251 (2011: USD 23.156.409 dan Rp 6.483.181.802). Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan memiliki tanah dengan Hak Guna Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Karet, Wahid Hasyim, Rasuna Said dan Raden Saleh Jakarta, serta Tegalsari Surabaya (lihat catatan 11). Perseroan memiliki tanah yang akan dikembangkan menjadi perumahan seluas 45.271 m2 terletak di Desa Jatibening, Desa Jatiwaringin dan Desa Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Perseroan telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan seluas 45.000 m2 (4,5 Ha) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang terletak di Desa Jatibening dan Desa Jatiwaringin merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli antara Perseroan dengan PT B (Catatan 29c). Tanah dan bangunan milik Perseroan yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta, dijadikan jaminan pinjaman ke PT Bank SM (Catatan 17). Sumber : Laporan Keuangan PT X untuk Periode 2013

76



Lampiran 5 Business Understanding PT X (telah diolah ulang). 1. UMUM PT X (Perseroan) didirikan berdasarkan akta No. 50 tanggal 15 Januari 1990 dari notaris Raden Santoso, S.H., kemudian diubah dengan akta

No. 33 tanggal 13 Februari 1991 dari notaris

yang sama. Akta pendirian dan perubahannya ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-798.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Maret 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1991, Tambahan No. 1549. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 17 tanggal 29 Agustus 2008 dari Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-89404.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 November 2008. Perseroan beralamat di Wisma X, Jl. Raden Saleh No. 44, Jakarta Pusat. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha (grup) T dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, Perseroan terutama bergerak dalam bidang real estat, menyewakan kendaraan, perdagangan umum, pertambangan dan jasa. Perseroan mengelola dan menyewakan gedung kantor Wisma X di Jalan HR Rasuna Said, Jalan Raden Saleh dan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta serta Jalan Darmo, Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah karyawan Perseroan masing-masing adalah 77 dan 75 karyawan (tidak diaudit). Susunan pengurus Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011adalah sebagai berikut: 2012

2011

:

Hendro

Wahyu

:

Kus

Widi

Komisaris Komisaris Direksi Direktur Keuangan, Administrasi dan Umum

77



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan keuangan Perseroan disusun oleh Direksi berdasarkan Standar Akuntansi di Indonesia, dan diselesaikan pada tanggal Februari 2013. Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini: a. Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan asetkeuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bankdan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang tidak dibatasi penggunaannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh. b. Perubahan kebijakan akuntansi yang siginifikan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 sebagai berikut: -

PSAK 10 (Revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing,

-

PSAK 13 (Revisi 2011) – Properti Investasi,

-

PSAK 16 (Revisi 2011) – Aset Tetap,

-

PSAK 18 (Revisi 2010) – Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan Program Manfaat Pensiun,

-

PSAK 24 (Revisi 2010) – Imbalan Kerja,

-

PSAK 26 (Revisi 2011) – Biaya Pinjaman,

-

PSAK 28 (Revisi 2010) – Akuntansi untuk Asuransi Kerugian,

78



-

PSAK 30 (Revisi 2011) – Sewa,

-

PSAK 33 (Revisi 2010) – Akuntansi untuk Pertambangan,

-

PSAK 34 (Revisi 2010) – Kontrak Konstruksi,

-

PSAK 36 (Revisi 2010) – Akuntansi Asuransi Jiwa,

-

PSAK 45 (Revisi 2010) – Laporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba,

-

PSAK 46 (Revisi 2010) – Pajak Penghasilan,

-

PSAK 50 (Revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Penyajian,

-

PSAK 53 (Revisi 2010) – Pembayaran Berbasis Saham,

-

PSAK 55 (Revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,

-

PSAK 56 (Revisi 2011) – Laba per Saham,

-

PSAK 60 (Revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Pengungkapan,

-

PSAK 61 (Revisi 2010) – Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan

Pemerintah, -

PSAK 63 – Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiper Inflasi,

-

PSAK 64 (Revisi 2010) – Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Alam,

-

PSAK 109 – Akuntasi Zakat dan Infak/Sedekah,

-

PPSAK 7 - Pencabutan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat,

-

PPSAK 8 – Pencabutan PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi,

-

PPSAK 9 – Pencabutan PSAK 50 (Revisi 2008) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual dan ISAK 5 tentang Interpretasi Paragraf 14,

-

PPSAK 11 – Pencabutan PSAK 39 tentang Akuntansi Kerja Sama Operasi,

-

ISAK 13 – Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri,

-

ISAK 15 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Minimum dan Interaksinya,

-

ISAK 16 – Pengelolaan Jasa Konsesi,

-

ISAK 18 – Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi,

-

ISAK 19 – Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali pada PSAK 63,

-

ISAK 20 – Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang

Sahamnya. -

ISAK 22 – Perjanjian Konsensi Jasa: Pengungkapan.

-

ISAK 23 – Sewa Operasi Insentif.

-

ISAK 24 – Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.

-

ISAK 25 – Hak Atas Tanah.

-

ISAK 26 – Penilaian Ulang Derivatif Melekat.

Berikut adalah bagian signifikan yang dipengaruhi oleh perubahan untuk menerapkan standar akuntansi baru di atas yaitu:

79



PSAK 60 (Revisi 2010): “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” PSAK 60 (Revisi 2010) mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif atas risiko keuangan apabila dibandingkan dengan PSAK 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”. Pengungkapan tersebut antara lain: a. Instrumen keuangan yang signifikan atas posisi keuangan dan performa entitas. Pengungkapan ini sejalan dengan PSAK 50 (Revisi 2010). b. Informasi kualitatif dan kuantitatif atas eksposur risiko yang timbul dari instrumen keuangan, termasuk pengungkapan minimum atas risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Pengungkapan kualitatif menjelaskan tujuan manajemen, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko tersebut. Pengungkapan kuantitatif menjelaskan informasi tentang batas risiko yang dihadapi entitas, berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal kepada personel manajemen kunci. PSAK 60 (Revisi 2010) berlaku secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2012 (lihat Catatan 54 – 58 untuk pengungkapan terkait PSAK ini). c. Penjabaran mata uang asing i. Mata uang pelaporan Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Perseroan. ii. Transaksi dan saldo Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pada tanggal 31 Desember 2012, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp 9.670 (2011: Rp 9.068) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (DolarAS).

80



d. Instrumen keuangan i. Aset keuangan Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang,aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual.Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.Direksi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Perseroan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.Aset kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar, kecuali untuk yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.Pinjaman yang diberikan dan piutang Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, dan piutang lainnya. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi komprehensif. ii. Liabilitas keuangan

81



Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan amortisasi. Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan yang diukur diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Utang usaha dan lainnya, uang jaminan penyewa, akrual, pinjaman yang diterima, dan utang sewa pembiayaan merupakan liabilitas keuangan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskontonya tidak material. Liabilitas kategori ini diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar, kecuali untuk utang jaminan penyewa, pinjaman yang diterima dan utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar. iii. Penentuan nilai wajar Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang reliable pada tanggal laporan posisi keuangan. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari harga kuotasi broker (broker’s quoted price) dari Bloomberg dan Reuters. Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktuwaktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industry, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia.Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini. Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan arus kas estimasian terhadap aset bersih instrumen keuangan tersebut. Nilai pasar yang digunakan Perseroan untuk aset keuangan yang dimiliki adalah harga penawaran (bid price).

82



e. Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya. f. Piutang usaha Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskontonya tidak material, dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih diukur berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih. g. Beban dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. h. Aset tetap Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Tahun Gedung dan prasarana

20

Perlengkapan kantor

4-8

Mesin dan peralatan

8

Kendaraan bermotor

8

Partisi

4

83



Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan. Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya. Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai. Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai. Penyusutan mulai dibebankan sejak aset tersebut siap digunakan. Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2007) Perseroan memilih untuk menggunakan metode biaya. i. Properti investasi Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Perseroan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal. Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya, yang dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan.Biaya perolehan tersebut termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya operasi penggunaan properti tersebut. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini:

84



Tahun Gedung dan prasarana

20

Mesin dan peralatan

8

Properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian pengakuan atau pelepasan tersebut. Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemiliknya, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perseroan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Perseroan menjadi properti investasi, Perseroan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya. j. Biaya dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka diakui sebagai beban selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. k. Dividen Pembagian dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Perseroa dalam periode dimana pembagian dividen tersebut diumumkan. l. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau yang mengandung, sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Apabila perjanjian mengandung sewa, Perseroan akan menilai apakah perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jika suatu perjanjian mengandung sewa,

85



sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Perseroan sebagai lessee Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perseroan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan. Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya. Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebaga pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dengan penyusutan aset tetap yang dimiliki sendiri. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan memiliki aset tersebut pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa. Perseroan sebagai lessor Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perseroan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada

86



periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.. m. Beban tangguhan - hak atas tanah Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah. n. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan persewaan gedung dan kendaraan bermotor diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan persewaan gedung dan kendaraan bermotor diterima dimuka atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. o. Imbalan kerja i. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana Perseroan akan membayar iuran tetap kepada sebuah Perseroan yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

87



Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan. Perseroan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsiasumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut. Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut. Perseroan memberikan imbalan pasca kerja lainnya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama seperti yang digunakan dalam program pensiun imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. ii. Imbalan jangka panjang lainnya Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini.

88



p. Perpajakan Perseroan menggunakan metode liabilitas neraca (balance sheet liability method) pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan. Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut. q. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 mengenai “Pengungkapan pihak-pihak berelasi”. Definisi pihak berelasi adalah antara lain: (i) perseroan di bawah pengendalian Perseroan dan Anak Perseroan; (ii) entitas asosiasi; (iii)

investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh

yang signifikan; (iv)

entitas di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas; dan

(v) personil manajemen kunci. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pemegang saham utama Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) yang berada dibawah pengendalian Pemerintah RI, dengan demikian semua instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan entitas lain dimana Pemerintah memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pihak berelasi dengan Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan Direksi dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

89



Direksi membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang. Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Direksi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini. a. Penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan meninjau kembali piutang usaha yang dimiliki pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi.Secara khusus, justifikasi Direksi diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.Dalam estimasi arus kas ini, Perseroan membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, seperti yang tercermin dalam perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut di masa datang. b. Penyusutan aset tetap Direksi menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Direksi akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau Direksi akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan pengunaannya atau dijual. c. Liabilitas imbalan kerja Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria (lihat Catatan 26). Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

90



Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang. d. Penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan Dalam

mengidentifikasi

terdapat

atau

tidaknya

penurunan

nilai

aset,

Perseroan

mempertimbangkan hal-hal berikut ini: (i)

terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;

(ii) telah atau akan terjadi perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset; (iii) terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan; (iv) aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto. e. Aset pajak tangguhan Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi Direksi diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

91




: Mathematical accuracy, footing, cross footing done

Sumber : Worksheet Lead Schedule PT X

^

PY : Agree with Audit Report / Audited TB 31 December 2011

TB : Agree with Home Statement TB 31 December 2012

Legend :

Lampiran 6 Lead Schedule Properti Investasi PT X

^TB

^PY


92


Sumber : Worksheet ToD PT X

Lampiran 7 Worksheet Test of Detail Properti Investasi PT X


93


Sumber : Auditor KAP ABC Worksheet

Sumber : PT X Worksheet

Lampiran 8 Worksheet Recalculate Amortization Expense Properti Investasi PT X


94

UNIVERSITAS INDONESIA BAHAN BUKTI AUDIT DALAM MENILAI KEWAJARAN PROPERTI INVESTASI DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PT X LAPORAN MAGANG

Recommend Documents