PROSEDUR AUDIT ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA PT A1 LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSEDUR AUDIT ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA PT A1

LAPORAN MAGANG

VANDY ACHMAD MASRURI 0906558975

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JUNI 2014

Prosedur audit …,Vandy Achmad Masruri, FE UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

PROSEDUR AUDIT ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA PT A1

LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

VANDY ACHMAD MASRURI 0906558975

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JUNI 2014


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:YandyAchmad Masruri

NPM

:0906558975

F

b

Tanda Tangan

Tanggal


Universitas lndonesia

i

HALAMAN PENGESAHAN k

Laporan Magang ini diajukan qleh:

Nama

Vandy Achmad Masruri

.

NPM

09065s8975

Program Studi

Akuntansi

Judul Laporan Magang

Prosedur Audit atas Siklus Siklus Pendapatan PT

,A.1

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratdn yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Pembimbing

Dr.Dini Marina, S.E., M.Com., DEA

Penguji

Viska Anggraita, S.E., M.S.Ak.

Penguji

Rafika Yuniasih, S.8., Ak., MSM

Ditetapkan di Tanggal

.

Depok, Jawa Barat

27 ltmi20l4

Univercitas lndonesla Prosedur audit …,VandyiltAchmad Masruri, FE UI, 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, pencipta segala pencipta yang selalu memilki cara yang luar biasa kepada penulis. Atas nikmatNya yang tidak ada batasnya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pada halaman ini, penulis ingin memberikan ucapan syukur, terima kasih, apresiasi, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, kepercayaan, semangat, dan sumbangsih dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Ibu Dini Marina selaku dosen pembimbing yang hampir satu tahun senantiasa bersabar untuk meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing penulis selama menyusun laporan magang. 2. Ibu Rafika dan Ibu Viska selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menambah nilai dan kualitas dari laporan magang ini. 3. Kedua orang tua juara satu di dunia beserta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 4. Paguyuban Adiguna Surakarta UI yang telah membimbing dan menemani penulis hingga lulus. 5. KAP AB&C yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan kegiatan magang dan mendapatkan ilmu dan pengalaman audit yang penulis percaya akan sangat bermanfaat untuk karir penulis di masa mendatang. 6. Tim audit KAP AB&C yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berkesan. Kak Cindy atas kesabarannya dalam membimbing penulis dari awal pelaksanaan magang hingga proses penulisan laporan. Bang Banang, Bang Rizha, dan senior-senior lainnya yang telah berbagi

iv


Universitas Indonesia

pengalaman dan cerita menarik selama menjadi auditor. Rekan-rekan senasib seperjuangan penulis selama melaksanakan program magang: Vera, Mafel, Ocil, Satya, dan teman-teman lainnya. 7. Teman - teman kosanku Udin, Asep, Fariz, Kak Rudi, Ony, Enggar, Akbar, Yudha, Nugroho, Aan, Awa, Deni, dan Zidni yang selalu dekat dengan kehidupan harian penulis. 8. Teman-teman mahasiswa FEUI dari berbagai angkatan dan jurusan. 9. Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi khususnya yang meliputi dosen, staf pengajar, dan elemen-elemen pendidikan pendukung lainnya. 10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan magang ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis sadar bahwa pada laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kualitas laporan magang ini. Semoga dengan laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Depok, 27 Juni 2014

Vandy Achmad Masruri

v



HALAMAN PERNYATAAI\ PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKIIIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai.sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama

VandyAchmad Masruri

NPM

0906558975

Program Studi

Sl Reguler

Departemen

Akuntansi

Fakultas

Ekonomi

Jenis Karya

Laporan Magang

Demi membangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kapada Universitas Indonesia IIak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Prosedur Audit atas Siklus Pendapatan pada PT

Al

(ika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti berhak menyimpan, Universitas Indonesia

beserta perangkat yang ada

Noneksklusif

ini

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai

pemilik Hak Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok Pada Tang gal : 27

luni 2014

Yang men atakan

(Vandy Achmad Masruri)


vl

Universitas lndonesia

ABSTRAK

Nama

: Vandy Achmad Masruri

Program Studi : Akuntansi Judul

: Prosedur Audit atas Siklus Pendapatan pada PT A1

Laporan magang kali ini membahas tentang proses pelaksanaan prosedur audit atas pendapatan pada PT A1 yang merupakan perusahaan pembiayaan dibidang sewa pembiayaan. Auditor melakukan berbagai prosedur audit untuk mendapatkan keyakinan bahwa siklus tersebut telah disajikan secara wajar. Siklus pendapatan pada PT A1 dimulai berawal pemesanan dari lessee, pemberian batas kredit, pemesanan kepada pemasok, pembayaran kepada pemasok, penagihan kepada lessee, dan penerimaan pembayaran. Prosedur audit pada KAP AB&C yang dilakukan mencakup perencanaan, identifikasi risiko, eksekusi, dan pelaporan. Hasil audit menyimpulkan bahwa siklus pendapatan pada PT A1 telah disajikan secara wajar.

Kata kunci : Prosedur audit, siklus pendapatan, sewa pembiayaan

vii



ABSTRACT

Name

: Vandy Achmad Masruri

Study Program

: Accounting

Title

: Audit Procedure over Income Cycle of PT A1

This internship report discusses about the audit process of income cycle of PT A1 which is financing company of finance lease. Auditor has conducted the audit procedures to assure that the cycle is fairly stated. PT A1’s cycle begins from receipt order from lessee, credit limit approval, order to supplier, pay to supplier, billing to lessee, and payment receipt. Audit procedure in AB&C consist of planning, risk identification, execution, and reporting. The audit result conclude that income cycle in PT A1 is fairly stated

Key Words : Audit procedures, income cycle, finance lease

viii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ......................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................ iii KATA PENGANTAR ................................................................................................ iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................................... vi ABSTRAK ................................................................................................................. vii DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii 1. PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang ................................................ 1 1.2 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program Magang ........................................ 1 1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang ......................................... 2 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Magang ................................................................... 2 1.5 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang .................................................... 3 1.6 Sistematika Penulisan Laporan Magang .......................................................... 4 2. KONSEP DAN PENGERTIAN ........................................................................... 6 2.1 Siklus Pendapatan ............................................................................................ 6 2.1.1 Pemesanan Penjualan .............................................................................. 6 2.1.2 Pengiriman Barang ................................................................................. 7 2.1.3 Penagihan ................................................................................................ 8 2.1.4 Penerimaan Kas ...................................................................................... 8 2.2 Pendapatan ....................................................................................................... 8 2.2.1 Pengertian Pendapatan ............................................................................ 8 2.2.2 Pengakuan Pendapatan ........................................................................... 9 2.2.3 Pengukuran Pendapatan ........................................................................ 10 2.2.4 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bunga ................................... 10 2.3 Sewa Guna Usaha ........................................................................................... 10 2.3.1 Pengertian Sewa Guna Usaha ............................................................... 10 2.3.2 Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha ............................................................... 11 2.3.3 Perlakuan Akuntansi bagi Lessor ......................................................... 12 2.4 Piutang Usaha ................................................................................................. 14 2.4.1 Pengertian Piutang Usaha ..................................................................... 14 2.4.2 Pengakuan dan Pengukuran Piutang Usaha .......................................... 14 2.4.3 Penurunan Nilai Piutang Usaha ............................................................ 14 2.5 Pengendalian Internal ..................................................................................... 15

ix



2.5.1 Pengertian Pengendalian Internal ......................................................... 15 2.5.2 Komponen Pengendalian Internal ......................................................... 16 2.5.3 Pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Pengendalian Internal ......... 18 2.6 Audit ............................................................................................................ 18 2.6.1 Definisi Audit ....................................................................................... 18 2.6.2 Jenis-Jenis Audit ................................................................................... 19 2.6.3 Standar Audit ........................................................................................ 20 2.6.4 Asersi Manajemen dan Tujuan Audit ................................................... 21 2.6.4.1 Asersi Manajemen .................................................................. 21 2.6.4.2 Tujuan Audit Terkait Transaksi .............................................. 23 2.6.4.3 Tujuan Audit Terkait Saldo .................................................... 24 2.6.4.4 Tujuan Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan .............. 26 2.6.5 Tahapan Audit Laporan Keuangan ....................................................... 27 2.6.5.1 Merencanakan dan Mendesain Pendekatan Audit .................. 27 2.6.5.2 Melaksanakan Uji Pengendalian dan Uji Substantif Atas Transaksi ................................................................................. 27 2.6.5.3 Melaksanakan Prosedur Analitis dan Uji Rincian Saldo ........ 28 2.6.5.4 Melengkapi Proses Audit dan Menerbitkan Laporan Audit ... 31 2.6.6 Bukti Audit ........................................................................................... 31 3. PROFIL PERUSAHAAN .................................................................................. 34 3.1 Profil Kantor Akuntan Publik ........................................................................ 34 3.1.1 Gambaran Umum .................................................................................. 34 3.1.2 Jasa-Jasa yang Ditawarkan ................................................................... 34 3.2 Profil PT A1 ................................................................................................... 35 3.2.1 Gambaran Umum .................................................................................. 35 3.2.2 Pemegang Saham 4. PROSEDUR AUDIT DAN ANALISA TERKAIT ........................................... 37 4.1 Fase Perencanaan dan Identifikasi Risiko ...................................................... 37 4.2 Fase Pengujian Pengendalian dan Uji Substantif atas Rincian Transaksi ...... 67 4.2.1 Pengujian Pengendalian ........................................................................ 67 4.2.2 Uji Substantif atas Rincian Transaksi ................................................... 74 4.3 Fase Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Uji Rincian Saldo .......................... 80 4.3.1 Pelaksanaan Prosedur Analitis .............................................................. 80 4.3.2 Uji Substantif atas Rincian Saldo ......................................................... 82 4.3.3 Prosedur Translasi Mata Uang Asing ................................................... 85 4.4 Melengkapi Audit dan Menerbitkan Laporan Keuangan ............................... 89 5. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 91 5.1 Kesimpulan..................................................................................................... 91 5.2 Saran .............................................................................................................. 91 5.2.1 Saran Kepada PT A1............................................................................. 92 5.2.2 Saran Kepada KAP AB&C ................................................................... 92 DAFTAR REFERENSI ........................................................................................... 94

x



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Prosedur Analitis Awal (Balance Sheet) ................................................. 65 Tabel 4.2 Prosedur Analitis Awal (Income Statement) ........................................... 65 Tabel 4.3 Materialitas Audit 2013 atas PT A1 ........................................................ 66 Tabel 4.4 Penentuan Jumlah Sampel Pengujian Pengendalian ............................... 69 Tabel 4.5 Penilaian Risiko Pengendalian ................................................................ 73 Tabel 4.6 Sampling Populasi Moneter .................................................................... 76 Tabel 4.7 Aging Piutang Sewa ................................................................................ 78 Tabel 4.8 Prosedur Analitis (Balance Sheet)........................................................... 80 Tabel 4.9 Prosedur Analitis (Income Statement) ..................................................... 81 Tabel 4.10 Late Cut Off Test ..................................................................................... 82 Tabel 4.11 Early Cut Off Test ................................................................................... 83 Tabel 4.12 Rekonsiliasi Piutang Sewa Pembiayaan (roll over) ................................ 84 Tabel 4.13 Rekonsiliasi Advance Payment of Contract ............................................ 84 Tabel 4.14 Rekonsiliasi Secuity Deposit, Residual Value, dan Unearned Income ... 85 Tabel 4.15 Pengujian Mata Uang Asing ................................................................... 86 Tabel 4.16 Translasi Mata Uang Asing ..................................................................... 86 Tabel 4.17 Hasil Pengujian Substantif ...................................................................... 87 Tabel 4.18 Hubungan Asersi Manajemen dan Tujuan Audit Terkait Transaksi ....... 88 Tabel 4.19 Hubungan Asersi Manajemen dan Tujuan Audit Terkait Saldo ............. 89

xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT A1 ................................................................... 38 Gambar 4.2 Flowchart Siklus Pendapatan ............................................................... 49

xii



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang Dengan dicanangkannya ASEAN Economic Community pada tahun 2015

mendatang, akan memberikan manfaaat maupun tantangan bagi para pelaku di dunia kerja ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Tenaga kerja dari berbagai negara anggota ASEAN akan memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik karena bertambahnya ketersediaan dan pilihan. Sementara bagi tenaga kerja sendiri, hal ini akan membuat tingkat persaingan menjadi lebih ketat sekaligus memberikan peluang untuk berkarir di luar negeri. Oleh karena itu, untuk mampu bersaing di dunia kerja yang semakin bersaing tersebut, maka lulusan dari perguruan tinggi haruslah mempunyai keterampilan dan kecakapan yang mumpuni. Persaingan yang semakin ketat di dalam dunia kerja menuntut mahasiswa untuk dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik. Sehingga melalui program magang yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, disamping sebagai salah satu pilihan tugas akhir, pelaksanaan program magang bagi

penulis

akan

memberikan

pengalaman

dan

keterampilan

dalam

mempraktikan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di dalam kelas dan pengalaman yang didapatkan dapat digunakan untuk menunjang karir dimasa depan. 1.2

Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program Magang Di dalam menghadapi tantangan-tantangan di atas, Departemen

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menjadikan program magang sebagai salah satu bentuk tugas akhir untuk syarat kelulusannya. Melalui program magang tersebut diharapakan mahasiswa dapat mengenal bagaimana kondisi

1 Prosedur audit …,Vandy Achmad Masruri, FE UI, 2014


2

lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya sehingga ketika lulus dan berkarir nanti maka diharapkan akan lebih siap dan mudah untuk beradaptasi. 1.3

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di Kantor Akuntan Publik AB&C

(KAP AB&C) yang memiliki afiliasi dengan DEF Global dan merupakan salah satu dari KAP Big Four. KAP AB&C memiliki kantor yang berlokasi di Kota Jakarta dan Surabaya dimana lokasi tempat penulis melakukan kegiatan magang kali ini adalah berada di Kota Jakarta. Kegiatan magang dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 4 bulan yang dimulai pada tanggal 6 Januari hingga 30 April 2014. Selama kegiatan magang tersebut, penulis ditempatkan sebagai Trainee pada divisi Audit Advisory Services yang ditugaskan ke dalam Financial Services and Insurances Group dengan jadwal kerja Hari Senin hingga Jumat dari pukul 09.00 hingga 18.00. 1.4

Ruang Lingkup Kegiatan Magang Selama kegiatan magang berlangsung, penulis bersama dengan tim

ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT A1 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. PT A1 merupakan perusahaan yang bergerak di dalam industri keuangan yaitu jasa sewa pembiayaan yang memiliki kantor di Jakarta. Selain melakukan audit atas PT A1, penulis juga melakukan audit atas salah satu perusahaan pemegang saham PT A1 yang bergerak pada bidang jasa konsultasi bisnis. Di dalam penugasan tersebut, antara lain penulis diberikan kesempatan untuk: 

Melakukan prosedur substantif terkait kas dan setara kas yang meliputi mempersiapkan konfirmasi kas setara kas kemudian mengerjakan kertas kerja yang digunakan untuk mengikhtisar balasan konfirmasi tersebut untuk kemudian dicocokkan apakah nominal telah sesuai dengan catatatan klien, melakukan cash opname dan wawancara terkait akun kas kecil, dan melakukan rekonsiliasi bank dengan mengecek kedokumen-dokumen terkait, melakukan perhitungan ulang atas time deposit.

Universitas Indonesia Prosedur audit …,Vandy Achmad Masruri, FE UI, 2014

3



Melakukan prosedur substantif terkait biaya operasi yang meliputi uji pisah batas atas pencatatan baik pada awal maupun akhir tanggal tutup buku, melakukan prosedur analitis atas keseluruhan biaya, dan melakukan test of detail dengan mengambil sampel dan melakukan pengecekan kedokumen terkait



Melakukan prosedur analitis awal atas keseluruhan saldo pada fase perencanaan dalam rangka proses pemahaman terhadap klien.



Melakukan prosedur substantif terkait aset tetap yang meliputi cek fisik dan wawancara terkait kebijakan aset tetap, melakukan pengujian atas penambahan dan pemusnahan aset dengan menelusuri ke dokumen terkait, dan melakukan perhitungan ulang terkait penyusutan.



Melakukan prosedur substantif terkait piutang sewa pembiayaan yang meliputi mempersiapkan konfirmasi piutang sewa pembiayaan kemudian mengerjakan kertas kerja yang digunakan untuk mengikhtisar balasan konfirmasi, melakukan tes keberadaan atas sewa pembiayaan yang baru dengan vouching ke dokumen pendukung, dan rekonsiliasi dengan cara perhitungan ulang terhadap detail piutang sewa pembiayaan.

1.5

Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang Ruang lingkup yang akan menjadi bahan pembahasan pada laporan

magang ini adalah audit laporan keuangan dimana pembahasan terbatas mengenai kebijakan dan prosedur audit mengenai siklus pendapatan yang dimiliki oleh KAP AB&C yang dimulai dari perencanaan hingga dilakukan pengujian terhadap PT A1. Kebijakan dan prosedur tersebut kemudian akan dibandingkan dengan aturanaturan yang terkait. Pendapatan atas jasa sewa pembiayaan yang berwujud pendapatan bunga merupakan hal yang sangat material mengingat nilainya yang besar dan menjadi akun yang begitu dominan dibandingkan dengan akun-akun yang lainnya. Oleh sebab itu audit atas siklus pendapatan menjadi poin yang sangat krusial dan menarik untuk diteliti dalam industri pembiayaan.


4

1.6

Sistematika Penulisan Laporan Magang Sistematikan laporan magang ini terdiri dari lima bab yang disertai dengan

lampiran-lampiran pendukung. Penjelasan mengenai masing-masing bab akan dijelaskan dalam deskripsi dibawah ini: 1.

Bab 1 Pendahuluan Bab ini berisi dari latar belakang pemilihan pelaksanaan kegiatan magang, penjelasan singkat kegiatan magang, tujuan dan manfaat penulisan laporan magang, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan magang, ruang lingkup kegiatan magang, ruang lingkup penulisan laporan kegiatan magang, dan sistematika penulisan.

2.

Bab 2 Konsep dan Pengertian Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan audit siklus pendapatan, akuntasi mengenai pendapatan dan sewa yang diambil dari beberapa sumber yang relevan termasuk penjelasan terkait standar audit dan akuntansi.

3.

Bab 3 Prosedur Audit Atas Siklus Pendapatan pada PT A1 Bab ini akan diulas secara singkat penjelasan mengenai Kantor Akuntan Publik tempat penulis melakukan kegiatan magang dan perusahaan klien yang diaudit oleh auditor dan menjadi objek dari penulisan laporan kegiatan magang.

4.

Bab 4 Prosedur Audit dan Analisa Terkait Bab ini akan membahas menganai mengenai prosedur audit apa yang telah dilakukan auditor di dalam megaudit siklus pendapatan pada PT A1 serta analisis terhadap prosedur dan proses audit yang dilakukan oleh KAP AB&C tersebut terhadap siklus pendapatan pada perusahaan A1 apakah telah efektif dan sesuai dengan teori yang ada.

5.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran


5

Bab ini akan memberikan penjelasan singkat mengenai kesimpulan atas hal-hal apa saja yang telah dibahas di dalam laporan magang meliputi prosedur pencatatan oleh klien dan audit yang telah dilakukan beserta saran untuk Kantor Akuntan Publik AB&C dan PT A1.


BAB 2 KONSEP DAN PENGERTIAN

2.1

Siklus Pendapatan Menurut Romney dan Steinbart (2011), siklus pendapatan adalah

rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan serta menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Di dalam siklus pendapatan terdapat empat aktivitas dasar bisnis yang dilakukan yaitu pemesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. 2.1.1 Pemesanan Penjualan Siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan. Departemen bagian pemesanan penjualan akan melakukan proses masukan pesanan penjualan ini yang mencakup empat tahap, yaitu: a) Menerima pesanan pelanggan Pesanan penjualan yang diterima dari pelanggan mengandung informasi antara lain nomor barang, jumlah barang, harga barang, dan keterangan lainnya. Seiring berkembangnya teknologi, pesanan dari pelanggan tidak saja di terima melalui surat dan telepon, namun juga dapat dilakukan melalui email atau website yang mampu menambah efisiensi perusahaan. b) Memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan Penjualan yang tidak dilakukan secara tunai memerlukan pertimbangan sebelum pesanan tersebut disetujui. Perusahaan akan melakukan langkah dengan memeriksa riwayat kredit pelanggan meliputi apakah pelanggan masih memiliki hutang beredar yang besar jumlahnya, apakah



7

pembayaran dilakukan tepat waktu, dan lain-lain. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kemampuan perusahaan di dalam menjaga arus kas masuknya. c) Memeriksa ketersediaan persediaan Setelah pesanan diterima dan batas kredit pelanggan disetujui, selanjutnya

dilakukan

proses

pengecekan

ketersediaan

barang.

Perusahaan akan memberikan pesan balik kepada pelanggan mengenai ketersediaan barang terkait dan menginformasikan mengenai kapan barang tersebut akan dikirim. d) Menjawab pertanyaan pelanggan Aktivitas menjawab pertanyaan diberikan perusahaan sebagai aktivitas pendukung yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. 2.1.2 Pengiriman Barang Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan. Proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu: a) Mengambil dan mengemas pesanan Jenis produk dan jumlah akan diidentifikasi melalui picking ticket untuk dikeluarkan dari gudang. Informasi mengenai barang tersebut kemudian dicatat dan diberikan kepada bagian pengiriman untuk diproses lebih lanjut. b) Mengirim pesanan Barang yang diterima oleh bagian pengiriman akan dilakukan proses pemeriksaan dengan cara membandingkan jumlah fisik persediaan dengan picking ticket dan sales order. Setelah dilakukan pemeriksaan, informasi mengenai jumlah pesanan penjualan, nomor barang, dan


8

jumlah barang akan dimasukkan ke dalam database yang akan menghasilkan slip pengepakan dan dokumen pengiriman salinannya akan disertakan pada pengiriman tersebut . 2.1.3 Penagihan Aktivitas penagihan terdiri dari dua aktivitas utama yaitu: a) Invoicing atau penagihan Merupakan aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari masukan pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman yang didapatkan dari departeman pengiriman mengenai barang dan jumlah barang yang dikirim serta dari departemen penjualan mengenai harga dan syarat khusus penjualan. Dokumen yang digunakan dalam aktivias ini adalah faktur penjualan yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. b) Pemeliharaan data piutang perusahaan Terdapat dua tugas dasar terkait data piutang yaitu mendebit piutang ketika sales invoice dikirim dan mengkredit piutang saat pembayaran diterima. 2.1.4 Penerimaan Kas Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah menerima dan memproses pembayaran dari konsumen. Kasir akan menangani pengiriman uang dari pelanggan dan menyimpannya di bank ke dalam rekening perusahaan. 2.2

Pendapatan

2.2.1

Pengertian Pendapatan Pendapatan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) adalah arus

masuk bruto dari manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dalam aktivitas normal entitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain kenaikan


9

yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Sedangkan menurut PSAK 23 revisi tahun 2010, pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk dirinya sendiri. Jumlah yang dapat ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena itu dikeluarkan dari pendapatan. Demikian juga dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi jumlah yang ditagih atas nama principal yang tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama principal bukan merupakan pendapatan, yang merupakan pendapatan adalah komisi yang diterima. Terdapat dua hal yang akan dibahas, yaitu mengenai begaimana pengakuan dan pengukuran terhadap pendapatan. 2.2.2 Pengakuan Pendapatan Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan manfaat dapat diukur dengan andal. Sedangkan dalam PSAK 23 revisi tahun 2010 dijelaskan bahwa pendapatan timbul dari beberapa transaksi dan kejadian anatara lain adalah penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty, dan dividen. Oleh karena itu kriteria pengakuan pendapatan juga akan berbeda-beda. Sehubungan dengan sifat bisnis entitas dalam laporan magang kali ini adalah jasa sewa, maka hanya akan dibahas mengenai pengakuan pendapatan dalam penjualan sewa. Pendapatan dari penjualan jasa diakui apabila hasil transaksi tersebut dapat diestimasi dengan handal dan harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari


10

trasaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut terpenuhi: Pendapatan dari penjualan jasa diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi: a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal b) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur secara andal d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal 2.2.3 Pengukuran Pendapatan PSAK 23 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dikurangi diskon atau rabat. Jika pendapatan tersebut ditangguhkan, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat. Sementara itu, pertukaran barang yang terjadi antara barang yang sejenis tidak dapat dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. 2.2.4 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bunga Sesuai PSAK 50 revisi tahun 2010 dan 55 revisi tahun 2011 mengenai instrumen keuangan, pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan bunga seperti jenis sewa pembiayaan, pengukuran pendapatannya dilakukan secara bertahap dengan cara mengamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini dapat memberikan hasil alokasi perhitungan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. 2.3

Sewa Guna Usaha

2.3.1 Pengertian Sewa Guna Usaha


11

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) sewa adalah suatu perjanjian bersifat kontraktual antara lessor dan lesee yang memberikan hak kepada lesee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa sebagai gantinya kepada lessor. Sedangkan menurut PSAK 30 revisi tahun 2011, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. 2.3.2 Jenis-jenis Sewa Guna Usaha Sewa pada PSAK 30 revisi tahun 2011 diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee. Risiko tersebut termasuk kemungkinan rugi dari kapasitas tidak terpakai atau keusangan teknologi dan variasi imbal hasil karena perubahan kondisi ekonomi. Manfaat tersebut dapat tercermin dari ekspektasi operasi yang menguntungkan selama umur ekonomi aset dan laba dari kenaikan nilai atau realisasi dari nilai residu. Berdasarkan hal tersebut, sewa dibagi menjadi 2 jenis yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan atau disebut dengan finance lease adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sementara sewa operasi atau operating lease adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Terdapat situasi utama yang secara individual atau gabungan pada umumnya yang menjadikan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan yang meliputi antara lain: a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa


12

b) Lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan harga wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan yang membuat pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi aset meskipun hak milik tidak dialihkan d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan e) Aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu memodifikasi secara material Selain kelima kondisi tersebut, terdapat indikator tambahan yang dapat menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan yaitu: a) Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee b) Untung atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (misalnya dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir masa sewa) c) Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental Hubungan antara kriteria dan klasifikasi sewa tersebut adalah apabila suatu transaksi sewa memenuhi salah satu dari lima kriteria utama tersebut maka diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau dengan kata lain suatu sewa dikategorikan sebagai sewa operasi apabila tidak memenuhi semua kriteria. 2.3.3 Perlakuan Akuntansi bagi Lessor Perlakuan akuntansi yang akan dibahas pada laporan magang kali ini adalah mengenai sewa pembiayaan dan dari sisi lessor saja. Hal ini dikarenakan sewa pembiayaan adalah jenis jasa sewa yang ditawarkan oleh entitas sebagai lessor. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai perlakuan akuntansi sewa pembiayaan bagi lessor menurut PSAK 30 revisi tahun 2011 antara lain adalah:


13

a) Pengakuan Awal Transaksi sewa pembiayaan bagi lessor diakui sebagai piutang sewa pembiayaan atau sebesar investasi sewa neto yang nilainya merupakan present value dari pembayaran sewa minimum ditambah present value nilai residu yang tidak dijamin. Sewa pembiayaan selain yang melibatkan lessor pabrikan atau dealer maka biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. b) Pengukuran setelah Pengakuan Awal Penerimaan berupa pembayaran dari piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan yang didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan. . c) Pengungkapan Selain pengungkapan yang dipersyaratkan di dalam PSAK 60 revisi tahun 2010 mengenai pengungkapan instrument keuangan, terdapat beberapa hal yang perlu diungkapkan pada instrumen keuangan sewa pembiayaan oleh lessor yaitu: - Rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa

minimum

pada

tanggal

neraca.

Disamping

itu,

lessor

mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal pelaporan untuk setiap periode berikut kurang dari satu tahun, lebih dari satu tahun sampai lima tahun, dan lebih dari lima tahun - Penghasilan pembiayaan tangguhan - Nilai residu tidak dijamin yang diakui sebagai manfaat lessor - Akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran sewa minimum - Rental kontinjen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan


14

- Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material 2.4

Piutang Usaha

2.4.1 Pengertian Piutang Usaha Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) piutang merupakan janji lisan dari pembeli untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang telah diberikan. Piutang usaha diklasifikasikan ke dalam asset lancar di dalam neraca. Sama halnya pada pendapatan, terdapat dua hal yang menjadi bahan pembahasan dan terkait dengan masalah yang akan dibahas, yaitu masalah pengakuan dan pengukuran piutang usaha serta mengenai penurunan nilai piutang. 2.4.2 Pengakuan dan Pengukuran Piutang Usaha Transaksi piutang usaha yang ada pada umumnya jumlah piutang usaha yang diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli yang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang. Piutang usaha diakui dengan metode basis akrual dimana piutang usaha diakui pada saat terjadinya transaksi dan bukan saat diterimanya pembayaran. Piutang diukur pada jumlah realisasi kas yang diharapkan untuk diterima dalam bentuk tunai. Hal ini berarti bahwa piutang dilaporkan dalam jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih dan diskon usaha. Tujuannya adalah untuk melaporkan piutang sejumlah klaim dari pelanggan

yang

mencerminkan

benar-benar realitas

diperkirakan

ekonomi

yang

diterima sebenarnya

secara

tunai

sehingga

atau sesuai

dengan matching concept. 2.4.3 Penurunan Nilai Piutang Usaha Berdasarkan PSAK 55 revisi tahun 2011 mengenai instrument keuangan, perusahaan harus menghitung penurunan nilai piutang setiap periode pelaporan. Penurunan nilai piutang diindikasikan dengan adanya bukti objektif bahwa telah terjadi kerugian yaitu 1. Pelanggan mengalami masalah keuangan yang signifikan 2. Gagal bayar


15

3. Renegosiasi perjanjian piutang karena kesulitan keuangan pelanggan 4. Penurunan dalam arus kas yang diharapkan dari sejumlah uang Perhitungan penurunan nilai piutang dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap penilaian individual dan tahap penilaian kolektif dimana perusahaan dapat menggunakan presentase penjualan dan presentase piutang. Penjelasan dari tahap perhitungan penurunan nilai piutang sebagai berikut: 1. Piutang individual yang jumlahnya besar harus dihitung penurunannya secara individual juga. Apabila besar penurunan nilai piutang signifikan, perusahaan harus segera mengakuinya. Piutang individual yang jumlahnya kecil boleh dihitung penurunannya secara terpisah, tetapi tidak diharuskan. 2. Piutang yang penurunannya dihitung secara individual, tetapi jumlah penurunannya tidak signifikan harus diikutsertakan ke dalam sekelompok piutang dengan karakteristik risiko kredit yang sama kemudian akan dilakukan penilaian kolektif penurunan piutang. 3. Penurunan piutang yang tidak dihitung secara individual harus dinilai secara kolektif. 2.5

Pengandalian Internal

2.5.1 Pengertian Pengendalian Internal Pengendalian internal yang didefinisikan oleh AICPA (Sawyer et al, 2005) adalah proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya untuk memberikan keyakinan yang wajar terhadap pencapaian tujuan-tujuan kehandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara menurut SAS 78, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dari dewan direksi, manajemen atau personel lainnya yang didesain untuk menyediakan reasonable assurance mengenai pencapaian tujuan-tujuan dalam kategori yaitu keandalan dari laporan keuangan, keefektivitasan dan efisiensi dari operasi, dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku


16

Pengendalian internal dibuat untuk melakukan beberapa fungsi, yaitu mencegah terjadinya

hasil

yang tidak diinginkan (preventive control),

mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan ketika terjadi (detective control), dan memastikan bahwa tindakan korektif dilakukan untuk memperbaiki hasil yang tidak diinginkan atau agar hasil tersebut tidak terjadi lagi (corrective control).

2.5.2 Komponen Pengendalian Internal Menurut COSO framework (2013), komponen dari pengendalian internal yang saling terkait terdiri dari 5, yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian (control environment) Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar mengenai proses dan struktur yang memberikan dasar pelaksanaan pengendalian internal di seluruh lapisan organisasi. Dewan Direksi dan Senior Manajemen berperan untuk menekankan pentingnya pengendalian internal termasuk standar perilaku yang diharapkan. Lingkungan pengendalian sendiri terdiri dari integritas dan nilai etika organisasi sebagai parameter yang memungkinkan direksi untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, tugas wewenang dan tanggung jawab, proses perekrutan dan pengembangkan individu yang kompeten, indikator kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong performa kinerja. Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. 2. Penilaian Risiko (Risk assessment) Setiap entitas menghadapi berbagai risiko baik dari sumber eksternal dan internal. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa yang akan terjadi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Untuk dapat mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan, diperlukan suatu proses yang dinamis. Langkah dalam penilaian risiko diawali dari penetapan tujuan pada


17

setiap tingkat dari entitas. Manajemen harus menentukan tujuan untuk kategori yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan cukup jelas agar dapat diidentifikasi dan dianalisa risiko untuk tujuan tersebut. Manajemen juga perlu mempertimbangkan kesesuaian tujuan

dengan

entitas

serta

mempertimbangkan

dampak

dari

kemungkinan perubahan dari lingkungan bisnis atau eksternal yang dapat membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif. 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan. Kegiatan pengendalian dilakukan pada semua tingkat organisasi, tahapan proses bisnis, dan lingkungan teknologi. Aktivitas pengendalian dapat mencegah atau mendeteksi baik secara manual atau otomatis yang berupa otorisasi atau persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan pengkajian kinerja bisnis. 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) Informasi diperlukan entitas dalam melaksanakan pengendalian internal

untuk

mendukung

pencapaian

tujuannya.

Manajemen

memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung fungsi komponen dari pengendalian internal. Sedangkan komunikasi adalah proses yang terus-menerus dalam menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi terdiri dari komunikasi internal dan eksternal.

Komunikasi internal

merupakan sarana yang penyebarluasan informasi ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah, dan ke seluruh entitas. Hal ini memungkinkan personil untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen senior yang mengontrol tanggung jawab. Kemudian komunikasi eksternal yang memberikan informasi kepada pihak eksternal dalam menanggapi


18

kebutuhan dan harapan serta arah sebaliknya terkait informasi eksternal yang relevan. 5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) Aktivitas pemantauan merupakan bentuk dari evaluasi yang berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian internal. Evaluasi yang berkelanjutan dibangun dalam proses bisnis pada setiap tingkat yang berbeda sehingga dapat memberikan informasi secara tepat waktu. Sementara evaluasi terpisah dilakukan secara periodik yang bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator atau lembaga yang menetapkan standar yaitu manajemen dan dewan direksi. 2.5.3 Pihak yang Bertanggung Jawab terhadap Pengendalian Internal Menurut COSO, semua orang dalam organisasi baik manajemen, dewan direksi, komite audit, dan pihak lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal. Oleh karena itu pengendalian internal tidak dapat berjalan baik jika ada salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya. COSO juga menekankan bawah pihak eksternal juga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pihak eksternal yang dimaksud adalah auditor eksternal, pelanggan, analis keuangan, badan regulasi dan legislatif, dan media. Namun pihak ketiga tersebut tidak bertanggung jawab atas pengendalian internal. 2.6

Audit

2.6.1 Definisi Audit Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2009) auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok


19

orang yang independen dan kompeten. Dan menurut American Accounting Association (AAA), auditing adalah suatu poses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2.6.2 Jenis-jenis Audit Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2009) terdapat tiga tipe audit, yaitu: 1. Audit Operasional Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut yang hasilnya berupa rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Namun disebabkan oleh beragamnya area dimana efektivitas opeasional dapat dievaluasi, maka merupakan hal yang mustahil untuk menstandarisasi panduan bagi suatu audit operasional tertentu. Dalam audit operasional, tinjauan-tinjauan yang dibuat tidak terbatas pada akuntansi saja tetapi dapat mencakup pula evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, dan lain-lain. Evaluasi atas efisiensi serta efektivitas operasi sulit untuk dilakukan secar objektif karena kriteria yang disusun merupakan suatu hal yang bersifat

subjektif.

Sehingga

audit

operasional

lebih

condong

dikategorikan sebagai konsultasi manajemen dibandingkan sebagai auditing. 2. Audit Kepatuhan Audit Kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah klien telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Untuk setiap organisasi baik pemerintahan,


20

swasta maupun nirlaba, terdapat sejumlah kebijakan, perjanjian, serta persyaratan hukum yang menentukan yang berpotensi sebagai penyebab dilaksanakannya suatu audit kepatuhan. Temuan audit kepatuhan umumnya disampaiakan pada seseorang di dalam unit organisasi yang diaudit daripada disampaiakan pada suatu lingkup yang lebih luas. 3. Audit atas Laporan Keuangan Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang umumnya adalah pernyataan standar akuntasi keuangan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar, auditor melakukan pengujian yang tepat untuk menentukan adakah kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangn tersebut. Hasil dari audit laporan keuangan tersebut berisi opini atas laporan keuangan. 2.6.3 Standar Audit Standar audit merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, serta bukti audit. Secara umum terdapat 10 standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut: a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam

semua

hal

yang

berhubungan

dengan

penugasan,

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.


21

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannnya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya

dengan

cermat

dan

seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit. c. Standar Pelaporan 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor yang bersangkutan. 2.6.4

Asersi Manajemen dan Tujuan Audit


22

2.6.4.1 Asersi Manajemen Elder, Beasley, dan Arens (2009) mendefinisikan asersi manajemen sebagai suatu pernyataan oleh manajemen mengenai berbagai kelas transaksi, akun terkait, dan pemgungkapan dalam laporan keuangan. Dalam SA 326, asersi diklasifikasikan menjadi 3 kategori dimana ketiga kategori asersi ini memiliki keterkaitan dengan prosedur audit atas siklus penerimaan. 1. Asersi terkait kelas transaksi dan kejadian dalam suatu periode audit - Keterjadian (occurance) Asersi ini menekankan apakah transaksi yang tercatat di dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi. - Kelengkapan (completeness) Asersi ini menilai apakah seluruh transaksi yang seharusnya disertakan di dalam laporan keuangan telah dicatat dengan lengkap. - Akurasi (accuracy) Asersi ini menilai apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. - Klasifikasi (classification) Asersi ini menilai apakah transaksi yang dicatat telah diklasifikasikan pada akun yang benar. - Pisah batas (cutoff) Asersi ini menilai apakah transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. 2. Asersi terkait saldo akun saat periode berakhir - Keberadaan (existence) Asersi ini menekankan apakah akun-akun mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang dicatat pada neraca benar-benar ada pada tanggal neraca.


23

- Kelengkapan (completeness) Asersi ini menilai apakah seluruh akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah benar-benar diikutsertakan. - Valuasi dan alokasi (valuation and allocation) Asersi ini menilai apakah akun-akun mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas telah dicatat pada jumlah yang benar termasuk penyesuaiannya mengenai nilai bersihnya. - Hak dan kewajiban (rights and obligations) Asersi ini menilai hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas. 3. Asersi terkait penyajian dan pengungkapan - Keterjadian dan hak dan kewajiban (occurrence and rights and obligations) Asersi ini terkait apakah kejadian yang diuangkapkan benar-benar terjadi dan menjadi hak serta kewajiban bagi entitas. - Kelengkapan (completeness) Asersi ini terkait apakah seluruh persyaratan pengungkapan telah dipenuhi dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. - Keakurasian dan valuasi (accuracy and valuation) Asersi ini terkait apakah informasi keuangan diungkapkan dengan wajar dan jumlah yang sesuai. - Klasifikasi dan kemudahan dipahami (classification and understandability) Asersi

ini

terkait

apakah

jumlah

pada

laporan

keuangan

telah

diklasifikasikan dengan benar beserta catatan kakinya serta terkait apakah deskripsi dan pengungkapan yang terkait saldo dapat dipahami. 2.6.4.2 Tujuan Audit Terkait Transaksi


24

Tujuan-tujuan audit terkait transaksi memiliki keterkaitan dengan asersi manajemen. Hal ini tidaklah mengejutkan karena tanggung jawab utama auditor adalah untuk menentukan apakah asersi manajemen mengenai laporan keuangan memang beralasan. Tujuan audit terkait transaksi ini dimaksudkan untuk menjadi kerangka kerja yang dapat membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten. Berikut ini keenam tujuan audit terkait transaksi penjualan. - Keterjadian (occurrence) Bertujuan menentukan apakah keseluruhan transaksi penjualan dalam satu periode akuntansi memang benar-banar terjadi. - Kelengkapan (completeness) Bertujuan menentukan apakah seluruh transaksi penjualan yang seharusnya dicatat telah lengkap tercantum pada laporan keuangan. - Keakuratan (accuracy) Bertujuan menentukan apakah pencatatan transaksi penjualan telah dicatat pada jumlah yang benar. - Pencatatan ke buku besar dan pengikhtisaran (posting and summarization) Bertujuan menentukan apakah pencatatan transaksi penjualan saat malakukan posting ke dalam buku besar telah dilakukan dengan benar. - Klasifikasi (classification) Bertujuan menentukan apakah transaksi penjualan telah diklasifikasikan pad akun yang tepat. - Waktu (timing) Bertujuan menetukan apakah pencatatan penjualan dilakukan pada waktu yang tepat. 2.6.4.3 Tujuan Audit Terkait Saldo


25

Sama halnya dengan tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit ini pun mengikuti asersi manajemen serta menjadi kerangka bagi auditor dalam mengumpulkan bukti audit. Terdapat delapan tujuan audit terkait dengan saldo, yaitu: - Keberadaan (existence) Tujuan audit ini memastikan apakah jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan memang benar-benar ada. Tujuan audit secara spesifik adalah saldo piutang sewa dan pendapatan bunga yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada. - Kelengkapan (completeness) Tujuan audit ini memastikan apakah jumlah yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah diikutsertakan seluruhnya. Tujuan audit ini secara spesifik adalah keseluruhan piutang sewa dan pendapatan bunga telah dicantumkan dalam laporan keuangan seluruhnya. - Keakuratan (accuracy) Tujuan audit ini memastikan apakah jumlah saldo yang dicantumkan telah akurat. Tujuan audit ini secara spesifik adalah keseluruhan piutang sewa dan pendapatan bunga telah dicantumkan dengan jumlah yang tepat dalam laporan keuangan. - Klasifikasi (classification) Tujuan audit ini memastikan apakah item-item yang terdapat dalam daftar detail klien telah dimasukkan dalam buku besar dengan tepat. Tujuan audit ini secara

spesifik

adalah

piutang

sewa

dan

pendapatan

bunga

yang

terklasifikasikan berdasarkan mata uang dollar, rupiah, dan yen telah tercatat dalam buku besar dengan benar. - Pisah batas (cutoff)


26

Tujuan audit ini memastikan apakah transaksi telah dicatat dan dicantumkan pada saldo dan periode yang tepat. Tujuan audit ini secara spesifik adalah keseluruhan piutang sewa dan pendapatan bunga telah dicatat pada periode yang tepat. - Kaitan rinci (detail tie-in) Tujuan audit ini memastikan apakah rincian dalam daftar disajikan dengan benar dan jika dijumlahkan akan sama dengan jumlah pada buku besar. Tujuan audit ini secara spesifik adalah saldo piutang sewa dan pendapatan sewa pada masing-masing daftar kontrak telah sama dengan buku besar. - Nilai realisasi (realizable value) Tujuan audit ini memastikan apakah saldo telah disajikan pada nilai terealisasinya. Tujuan audit ini secara spesifik adalah penyajian saldo piutang sewa telah mempertimbangkan penyisihan piutang tak tertagih. - Hak dan kewajiban (rights and obligations) Tujuan audit ini memastikan apakah hak dan kewajiban atas aset dan liabilitas memang benar-benar menjadi milik perusahaan. Tujuan audit ini secara spesifik adalah piutang sewa memang benar-benar milik perusahaan. 2.6.4.4 Tujuan Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan Tujuan ini untuk memastikan bahwa semua akun yang terdapat pada neraca dan laporan keuangan laba rugi serta informasi lainnya telah disajikan secara benar dan dengan tepat telah diuraikan baik dalam laporan keuangan itu sendiri maupun catatatan atas laporan keuangan tersebut. Terdapat empat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan, yaitu: - Keterjadian serta hak dan kewajiban (occurrence and rights and obligations) - Kelengkapan (completeness) - Valuasi dan alokasi (valuation and allocation)


27

- Klasifikasi dan kemudahan dipahami (classification and understandability) 2.6.5 Tahapan Audit Laporan Keuangan Dalam melakukan pekerjaannya melakukan audit umum atas laporan keuangan, auditor haruslah mengerti langkah-langkah audit apa yang akan dilakukannya. Langkah tersebut dilakukan guna mencapai tujuan audit yang menurut SA 110 adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengumpulkan berbagai bukti audit yang mendukung. Adapun langkah-langkah atau proses audit menurut Elder, Beasley, dan Arens (2009) terdiri dari empat fase, yaitu: 2.6.5.1 Merencanakan dan Mendesain Pendekatan Audit Pada setiap proses audit harus dipertimbangkan antara pengumpulan bukti audit yang cukup kompeten serta penggunaan biaya seefisien mungkin. Atas pertimbangan

tersebut

maka

diperlukan

perncanaan

audit

yang

dapat

menghasilkan suatu pendekatan audit yang efektif pada suatu tingkat biaya yang wajar. Perencanaan audit dipilah menjadi beberapa bagian, yaitu: a) Memperoleh pemahaman entitas bisnis dan lingkungan industri klien b) Memahami pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian c) Menetapkan materialitas dan menilai risiko salah saji d) Menyusun program audit 2.6.5.2 Melaksanakan Uji Pengendalian dan Uji Substantif atas Transaksi Pada tahapan ini auditor akan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung tujuannya di dalam menilai risiko pengendalian atas laporan keuangan yang dilakukan dengan melakukan pengujian pengendalian. Setelah melakukan uji pengendalian, langkah selanjutnya adalah menguji kebenaran transaksi-transaksi moneter dengan melakukan uji substantif. Tujuan pengujian


28

substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku tambahan dengan benar. 2.6.5.3 Melaksanakan Prosedur Analitis dan Uji Rincian Saldo Terdapat dua kategori umum dari berbagai prosedur pada fase ketiga ini. Pertama adalah prosedur analitis yang menggunakan perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-akun atau data lainnya telah wajar. Kemudian yang kedua adalah pengujian atas detail saldo yang merupakan berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji secara moneter pada akun-akun laporan keuangan. a)

Prosedur Analitis Prosedur analitis didefinisikan dalam SA 329 sebagai evaluasi informasi

keuangan yang dilakukan dengan sebuah studi hubungan yang masuk akal di antara data keuangan dan non-keuangan yang melibatkan perandingan dari jumlah yang tercatat dengan yang pengharapan yang dikembangkan oleh auditor. Pada dasarnya, prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai akun atau data lain terlihat wajar dan penekanan dalam SA 329 adalah pada pengharapan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis dapat dilakukan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Beberapa prosedur analitis diwajibkan untuk dilakukan dalam fase perencanaan untuk membantu dalam menentukan sifat, luasan, dan penetapan waktu pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian prosedur analitis seringkali juga dilakukan dalam fase pengujian dari audit yang berhubungan dengan prosedur audit lainnya. Sementara pada fase penyelesaian, prosedur analitis berguna sebagai telaah akhir untuk salah saji material atau masalah keuangan dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. Manfaat prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang megembangkan dugaan dari saldo akun tercatat atau rasio


29

berdasarkan pada saldo seharusnya. Auditor mengembangkan dugaan dari sebuah saldo akun atau rasio dengan mempertimbangkan informasi dari periode sebelumnya, kecenderungan industri, dugaan anggaran yang telah disiapkan klien, dan informasi non-keuangan. Auditor biasanya membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio dugaan dengan menggunakan satu atau lebih dari jenis prosedur analitis berikut: 1. Membandingkan data klien dan industri Manfaat paling penting dari perbandingan industri adalah sebagai sebuah bantuan untuk memahami bisnis klien dan sebagai sebuah indikasi dari kemungkinan kegagalan keuangan. Sedangkan kelemahan utamanya adalah perbedaan diantara sifat informasi keuangan klien dan di mana perusahaan membentuk total industri. Karena data industri adalah rata-rata yang luas sehingga perbandingannya mungkin tidak begitu berarti dimana seringkali lini bisnis klien tidak sama seperti standar industri. 2. Membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya Terdapat beberapa ragam dari prosedur analitis di mana data klien dibandingkan dengan data serupa dari satu periode sebelumnya atau lebih. 

Membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya Salah satu cara termudah untuk membuat ujian ini adalah dengan menyertakan hasil neraca saldo tahun lalu yang telah disesuaikan dalam kolom terpisah dari lembar kerja neraca saldo tahun ini. Auditor dengan mudah bias membandingkan saldo tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk memutuskan lebih awal dalam audit apakah akun harus menerima lebih dari jumlah normal perhatian karena perubahan yang signifikan dalam saldo.


30



Membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang sama untuk tahun sebelumnya Bila tidak ada perubahan signifikan dalam operasional klien di tahun ini, banyak rincian yang membuat total dalam laporan keuangan tidak berubah. Membandingkan rincian periode sekarang dengan sebelumnya digunakan untuk mengisolasi informasi yang memerlukan pengujian selanjutnya dan perbandingan rincian bisa mengambil bentuk rincian selama beberapa waktu atau rincian pada waktu tertentu.



Menghitung hubungan rasio dan presentase untuk dibandinkan dengan tahun sebelumnya Kelemahan pada perbandingan saldo dan rincian sebelumnya di dalam menangkap fluktuasi dan hubungan dengan informasi lainnya yang terkait dapat diatasi dengan analisa rasio dan presentase.

3. Membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien Anggaran sebagai hasil dari dugaan yang telah dibuat klien, oleh audior akan dibandingkan dengan hasil sebenarnya karena dapat menunjukkan potensi salah saji. Terdapat dua perhatian di dalam membandingkan hal ini. Pertama, auditor oleh auditor akan dilakukan evaluasi apakah anggaran tersebut adalah rencana yang realistis karena apabila tidak realistis maka memiliki nilai yang kecil untuk digunakan sebagai bukti audit. Kedua adalah kemungkinan informasi keuangan saat ini telah diubah oleh karyawan klien untuk menyesuaikan dengan anggaran yang akan membuat auditor tidak menemukan perbedaan dalam membandingkannya. 4. Membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang ditentukan auditor


31

Pada jenis prosedur analitis ini, auditor akan membuat perhitungan tentang bagaimana saldo tersebut seharusnya dan dibuat hubungan dengan neraca lajur lainnya dan membuat sebuah proyeksi berdasarkan dari suatu tren historis. 5. Membandingkan data klien dengan hasil dugaan, menggunakan data non-keuangan Penggunaan data non-keuangan membuat relatif mudah dalam memperkirakan suatu hasil namun penggunaan data non-keuangan juga memiliki kelemahan yaitu tingkat akurasinya. b) Uji Rincian Saldo Pengujian atas detail saldo adalah pengujian yang memfokuskan pada pengujian saldo akhir baik akun pada neraca maupun laporan laba rugi. Pengujian terinci atas saldo akhir ini penting dalam pelaksanaan audit, karena dalam kebanyakan bagiannnya bahan bukti diperoleh dari sumber yang independen dari klien dan dengan demikian dinilai berkualitas tinggi. 2.6.5.4 Melengkapi Proses Audit dan Menerbitkan Laporan Audit Setelah auditor melengkapi semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun dalam laporan keuangan, merupakan hal yang penting untuk menggabungkan semua informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. 2.6.6 Bukti Audit Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2009), bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat empat pertimbangan auditor di dalam memutuskan tipe dan jumlah bukti audit, yaitu audit prosedur apa yang digunakan, berapa jumlah sampel yang akan dipilih


32

untuk suatu prosedur, unsur yang mana yang akan dipilih dari populasi, dan waktu. Berikut ini delapan jenis bukti audit yang dapat digunakan oleh auditor: 1. Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva berwujud untuk memenuhi tujuan keberadaan dan kelengkapan. Pemeriksaan jenis ini dianggap sebagai salah satu bukti audit yang paling terpercaya dan berguna. 2. Konfirmasi Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen. Kelemahan bukti audit jenis ini adalah biaya yang mahal dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang dimintai untuk menyediakan konfirmasi tersebut. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Prosedur yang dilakukan auditor ini disebut juga dengan istilah vouching. 4. Prosedur analitis Bukti audit ini menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya tampak wajar dan sesuai perkiraan auditor. Tujuan penggunaan prosedur analitis adalah agar diperoleh pemahaman atas industri dan bisnis klien, untuk menilai kemampuan berkelanjutan bisnis klien, untuk menunjukkan munculnya kemungkinan salah saji pada laporan keuangan, dan dapat mengurangi pengujian substantif. 5. Tanya jawab dengan klien Bukti audit ini merupakan upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan yang


33

diajukan auditor. Namun bukti audit ini bersifat kurang meyakinkan karena tidak diperoleh dari sumber yang independen. Oleh karena itu pada umumnya auditor akan mencoba memperoleh bukti audit lainnya yang lebih meyakinkan. 6. Perhitungan ulang Auditor akan melakukan perhitungan ulang terhadap sampel yang dipilih untuk menguji keakuratannya. 7. Pengerjaan ulang Auditor akan melakukan kembali prosedur yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh klien yang berhubungan dengan prosedur akuntansi dan pengendalian internal klien. 8. Pengamatan Auditor melakukan pengamatan terhadap aktivitas klien dengan mengunjungi lokasi untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas tersebut. Kelemahan penggunaan observasi adalah adanya perubahan tingkah laku klien saat dilakukan pengamatan sehingga hasilnya menjadi bias. Oleh karena itu pada umumnya auditor akan mencoba memperoleh bukti audit lainnya sebagai bukti pendukung.


BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN

3.1

Profil Kantor Akuntan Publik

3.1.1 Gambaran Umum KAP AB&C adalah kantor akuntan publik yang tergabung dalam DEF Indonesia yang menyediakan jasa advisory & assurance, consulting, enterprise risk, financial advisory, dan tax. DEF Indonesia berafiliasi dengan DEF Global yang merupakan perusahaan penyedia jasa yang termasuk dalam empat anggota kelompok kantor akuntan internasional terbesar di dunia atau sering dikenal sebagai big four. DEF Global didirikan di London kini memiliki kantor pusat di New York dan telah mempekerjakan lebih dari 200,000 orang di 150 negara. 3.1.2 Jasa-Jasa yang Ditawarkan KAP AB&C memiliki beberapa jasa yang ditawarkan, antara lain: a) Jasa Advisory & Assurance Jasa yang diberikan oleh KAP AB&C adalah memeriksa dan memberikan opini atas laporan keuangan dan melihat kesesuaian atau kepatuhan dengan standar peraturan akuntansi yang berlaku yang berguna baik bagi manajeman maupun pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya jasa tersebut diberikan untuk membantu klien di dalam mencapai tujuan bisnisnya, mengatur risiko bisnis dengan baik, serta meningkatkan performa bisnis. b) Jasa Consulting Jasa yang diberikan adalah membantu manajemen di dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan memberikan hasil identifikasi mengenai peluang-peluang strategis dan memberikan masukan agar dapat terus bersaing di dalam kompetisi bisnis.



35

c) Jasa Enterprise Risk Jasa yang diberikan di dalam jasa Enterprise Risk ini merupakan jasa di dalam membantu klien untuk mengatur risiko dan kepatuhan dalam bisnis proses pada setiap level baik dalam lingkup organisasi, teknis, operasi, dan keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara optimalisasi pada tata kelola perusahaan, praktik bisnis, dan pengendalian guna tercapainya performa organisasi yang maksimal. d) Jasa Financial Advisory Jasa yang diberikan untuk membantu klien dalam mengelola proyekproyek dalam berbagai portofolio keuangan mulai dari industri pada perusahaan industri hingga perusahaan komersial, dari perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga hingga yang bersifat publik, dan dari pemerintahan hingga badan-badan pengawas peraturan. e) Jasa Tax KAP AB&C juga memberikan jasa di dalam mengelola bidang perpajakan dengan memberikan masukan atau saran kepada klien yang dimulai dari awal yaitu perencanaan, pemenuhan kepatuhan perundang-undangan, hingga pada proses pelaporan. 3.2

Profil PT A1

3.2.1 Gambaran Umum PT A1 merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 yang merupakan anak perusahaan dari PT C1 Jepang. Perusahaan ini bergerak pada bidang keuangan yaitu jasa persewaan atau leasing. Aktivitas bisnis dalam jasa sewa yang disediakan adalah jenis sewa modal atau pembiayaan yang meliputi direct lease dan sale-leaseback kepada perusahaan-perusahaan dari Jepang. 3.2.2 Pemegang Saham


36

Kepemilikan atas PT A1 terdiri dari PT.C1 sebesar 85% dan PT.D1 sebesar 15% dimana PT.C1 merupakan bagian dari C Group yang berpusat di Jepang. Pada tahun 2006, perusahaan berganti nama menjadi PT A1 setelah perusahaan induknya yaitu PT 1 yang menguasai 85% kepemilikan melakukan merger dengan C pada April 2007 dan mengganti namanya yang sekaligus terdaftar di pasar modal Jepang. Walaupun telah terjadi merger pada perusahaan induk, hal ini tidak membuat adanya perubahan pada struktur organisasi dan kebijakan perusahaan.


BAB 4 PROSEDUR AUDIT DAN ANALISA TERKAIT

Pada bab ini pertama akan dipaparkan mengenai prosedur audit apa yang dilakukan terkait audit siklus pendapatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang terdiri dari dua analisa utama yaitu analisa perbandingan atas prosedur audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik AB&C itu sendiri dengan teori dan standar yang terkait. Kemudian pembahasan yang kedua, menganalisa perbandingan atas perlakukan akuntansi yang dilakukan oleh PT A1 dengan teori dan standar yang terkait. Pembahasan atas aspek-aspek tersebut dilakukan bersamaan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan prosedur audit atas siklus pendapatan PT A1. Secara umum proses audit yang dilakukan KAP AB&C memiliki persamaan dengan proses audit yang dipaparkan oleh Elder, Beasley, dan Arens (2009) yang terdiri dari empat fase yang meliputi fase pertama yaitu perencanaan, fase kedua yaitu malakukan uji pengendalian dan substantif atas rincian saldo, fase ketiga yaitu pelaksanaan prosedur analitis dan uji atas rincian saldo, dan terakhir yaitu fase penerbitan laporan keuangan. Untuk analisis setiap fasenya akan diuraikan sebagai berikut: 4.1

Fase Perencanaan dan Identifikasi Risiko

a) Penerimaan Klien PT A1 bukan merupakan klien yang baru bagi KAP AB&C. Sebelum memutuskan menerima kembali penugasan audit untuk tahun buku 2013, KAP AB&C terlebih dahulu melakukan serangkaian prosedur guna menilai apakah risiko audit pada penugasan tahun 2013 dapat diterima atau tidak. Faktor-faktor penilaian yang digunakan antara lain adalah: - Sifat Bisnis

37



38

Terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian oleh auditor, yaitu PT A1 memiliki siklus pendapatan yang panjang dimana kontrak sewa pada umumnya memiliki periode lebih dari satu tahun, perusahaan mengadakan kontrak hedging untuk meminimalisir risiko dari penarikan pinjaman bank, dan perusahaan memiliki permasalahan perpajakan terkait PPN pada tahun 2004 yang saat ini masih dalam proses pengadilan. - Lingkungan Bisnis Apabila dibandingkan dengan performa perusahaan kompetitor pada industri keuangan tempat klien beroperasi, performa PT A1 relatif sama atau menunjukkan hasil rata-rata perusahaan lainnya. Auditor juga mencatat tidak terdapat kejadian atau keadaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan bisnisnya. - Struktur Organisasi dan Manajemen Gambar 4.1 – Struktur Organisasi PT A1

Sumber: Dokumentasi Audit KAP (telah diolah kembali) Struktur organisasi memiliki alokasi tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dimana telah sesuai dengan ukuran dan tingkat pertumbuhan bisnis dari PT A1.



39

- Performa Keuangan Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, diketahui bahwa manajemen PT A1 di dalam mendapatkan kompensasi didasarkan pada performa keuangan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa manajemen yang mendapatkan tekanan akan melakukan tindakan yang tidak benar agar performa keuangan terlihat baik. - Sifat Hubungan Bisnis Tidak terdapat hal yang perlu diperhatikan atas faktor ini karena hubungan bisnis perusahaan senantiasa terjalin dengan baik. - Pengalaman Audit Tahun Sebelumnya KAP AB&C telah berpengalaman dalam melakukan audit atas PT A1 karena telah menjadi kliennya selama 4 tahun dan tidak terdapat temuan yang menjadi pertimbangan untuk dihentikannya pemberian jasa audit pada tahun 2013. - Risiko Kecurangan Risiko kecurangan utama yang muncul adalah sifat siklus pendapatan yang memiliki periode panjang yang umumnya selama lebih dari satu tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Elder, Beasley, dan Arens (2009), pada fase perencanaan ini diawali dengan penerimaan klien yang terlebih dahulu dilakukan penilaian risiko awal atas klien tersebut. Penilain dilakukan melalui investigasi yang tidak hanya ditujukan bagi klien baru namun juga bagi klien yang sudah pernah diaudit sebelumnya. Setelah dilakukan penilaian atas faktorfaktor seperti integritas menejemen, struktur organisasi, sifat bisnis klien, lingkungan bisnis klien, performa keuangan, pihak-pihak yang berelasi, pengalaman audit tahun sebelumnya, dan risiko kecurangan, maka diputuskan bahwa KAP AB&C melanjutkan audit untuk tahun buku 2013. Prosedur selanjutnya adalah diadakan kegiatan planning meeting antara perwakilan klien dengan ketua tim audit yang bertujuan memahami bisnis klien



40

yang meliputi perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dari tahun sebelumnya dan ekspektasi klien mengenai audit tahun kali ini yang kemudian hasil pertemuan tersebut dirumuskan dalam engagement letter. Setelah itu dibentuk susunan anggota tim audit dan dilakukan diskusi menyeluruh untuk menyusun strategi audit. Pada fase ini meskipun penulis tidak terlibat, seluruh prosedur tersebut telah didokumentasikan dengan baik, sehingga penulisa dapat melakukan penilaian dan penarikan kesimpulan bahwa prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan teori. b) Memahami Bisnis dan Industri Klien  Lingkungan Eksternal o Gambaran Umum Perusahaan pada industri yang bergerak pada bidang pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan fiskal seperti peraturan dari Bank Sentral dan Menteri Keuangan serta fluktuasi tingkat bunga di suatu negara. o Lingkungan Kompetisi Pasar dimana klien beroperasi yaitu pada sewa pembiayaan merupakan pasar dengan kompetisi yang tinggi. Disamping itu PT A1 telah memfokuskan dirinya untuk memasarkan jasanya kepada perusahaanperusahaan asal Jepang yang berada di Indonesia. o Hubungan dengan Pemasok dan Konsumen Klien memilki berbagai macam vendor tergantung jenis aset yang akan digunakan sebagai aset pembiayaan. Sedangakan konsumen utama bagi PT A1 adalah perusahaan-perusahaan asal Jepang yang beroperasi di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut maka untuk memudahkan dan meningkatkan penjualan dibentuklah tim pemasaran yang terdiri dari orang-orang Jepang. Selama ini hubungan PT A1 baik kepada pemasok maupun klien tidak pernah memilki permasalahan.



41

o Lingkungan Teknologi Kegiatan bisnis klien tidak memiliki dampak yang signifikan dari perkembangan teknologi seperti layaknya perusahaan yang bergerak pada industri telekomunikasi atau elektronik. o Faktor Eksternal Lainnya Kondisi bisnis di mana klien berada sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang meliputi tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu untuk meminimalisasi risiko tersebut salah satu langkah yang dilakukan PT A1 adalah dengan membuat kontrak swap. Elder, Beasley, dan Arens (2009) mengatakan tahap awal dalam proses pemahaman bisnis dan industri adalah memahami lingkungan eksternal klien untuk mendapatkan pemahaman atas risiko apa saja yang timbul. Dari hasil pemahaman yang dilakukan oleh KAP AB&C, dapat diketahui bahwa risiko dari lingkungan eksternal yang paling berpengaruh bagi klien adalah kondisi ekonomi, kebijakan fiskal seperti peraturan dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, dan fluktuasi tingkat bunga di suatu Negara. Hal ini dapat dipahami mengingat klien bergerak pada industri pembiayaan.  Pemahaman Lingkungan Pengendalian Berdasarkan pemahaman yang diperoleh melalui proses diskusi dengan berbagai tingkat manajemen dan karyawan, dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh peran aktif Manajemen

Senior

melalui

gaya

kepemimpinan

sehari-hari

yang

menjunjung tinggi etika. Hal ini mendorong perilaku etis dari pegawai di semua tingkat. Selain itu klien juga memiliki kode etik yang isinya merupakan pedoman dan standar kerja yang mencakup pada seluruh fungsi manajemen.  Memahami Kebijakan Penilaian Risiko



42

Diskusi dilakukan auditor bersama dengan manajemen untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukan entitas di dalam mengidentifikasi risiko yang terkait dengan tujuan pelaporan keuangan. Cara yang dilakukan manajemen antara lain adalah: - Departemen Pemasaran selalu berkomunikasi dengan Departemen Keuangan dan Akuntansi mengenai transaksi bisnis yang baru dan tidak biasa dengan selalu melakukan update terhadap regulasi dan aturan yang terkait perusahaan. -

Perusahaan memiliki Departemen Legal yang berfungsi mengidentifikasi risiko yang dihadapi entitas dengan diwujudkan melalui pembentukan dan memperbarui Standard Operational Procedures (SOP). - Laporan keuangan bulanan selalu dianalisa dan direview untuk mengetahui fluktuasi yang signifikan pada saldo akun baik dengan perbandingan periode sebelumnya maupun target yang telah ditetapkan. Temuan yang ditemukan akan didiskusikan dengan presiden direktur dan laporan tersebut akan dikirim ke C1 Jepang. Manajemen juga memiliki mengadakan pertemuan secara regular dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk mendiskusikan masalah terkait risiko bisnis, fraud, kebijakan akuntansi, isu pengendalian, transaksi signifikan, dan lain-lain.

 Memahami Kebijakan Pemantauan atas Pengendalian Internal Fase ini auditor melakukan pemahaman dan penilaian terhadap kegiatan pemantauan

yang

dilakukan

manajemen

terhadap

implementasi

pengendalian internalnya agar selalu berjalan efektif dan efisien. Setelah dilakukan diskusi, dapat dipahami bahwa perusahaan memiliki tindakan pemantauan kualitas antara lain: - Entitas senantiasa memperhatikan isu-isu yang ditemukan pihak eksternal seperti auditor eksternal mengenai pengendalian internal dengan melakukan diskusi atas solusinya.



43

-

Entitas menerima dan mengikuti setiap rekomendasi mengenai pengendalian internalnya baik dari auditor eksternal maupun masukan dari pegawai perusahaan. - Dilakukan evaluasi secara terpisah pada setiap departemen mengenai pengendalian apakah telah berfungsi seperti desain yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan auditor, desain kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh perusahaan.

 Operasi dan Proses Bisnis o Kebijakan Leasing PT A1 Kebijakan terkait akun dalam transaksi leasing antara lain adalah: -

Sebagai

pihak

lessor,

sewa

diklasifikasikan

sebagai

sewa

pembiayaan jika persyaratan sewa yaitu mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset terpenuhi dan sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. PT A1 merupakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa sewa pembiayaan baik sewa lansung maupun sale-lease back. Agar dapat melakukan pengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan, PT A1 mensyaratkan bahwa aset pembiayaan

yang diberikan

mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sementara itu kriteria suatu sewa dapat dikategorikan sebagai sewa pembiayaan menurut PSAK 30 revisi tahun 2011 adalah apabila memenuhi salah satu dari lima kriteria yaitu terdapat transfer kepemilikan, terdapat opsi bargainpurchase, masa penggunaan atas aset lebih dari sama dengan 75% umur ekonomi aset sewa, pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset, dan aset yang disewakan bersifat eksklusif. Apabila melihat dari kebijakan perusahan mengenai kategori yang digunakan, yaitu secara substansial semua



44

risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, maka dapat dikatakan kategori tersebut telah sesuai dengan kategori pada PSAK 30 revisi tahun 2011 di luar kategori adanya opsi bargainpurchase dan aset yang bersifat eksklusif. -

Piutang sewa pembiayaan merupakan nilai investasi bersih pada sewa pembiayaan yang diberikan. Investasi bersih dalam sewa tersebut terdiri dari pembayaran minimum sewa ditambah nilai residu yang tidak dijamin yang akan diterima pada akhir masa dan sewa pembiayaan didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa. Hal ini telah sesuai dengan kriteria pengakuan awal sewa bagi lessor pada PSAK 30 revisi tahun 2011 yang menyatakan sewa dicatat sebesar investasi sewa neto yang nilainya merupakan present value dari pembayaran sewa minimum ditambah present value nilai residu yang tidak dijamin.

-

Perbedaan atau selisih antara investasi bruto dan investasi neto sewa pembiayaan adalah pendapatan pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih sehubungan dengan sewa serta pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material. Hal ini sesuai dengan PSAK 55 revisi tahun 2011 yang mengatakan bahwa pendapatan bunga harus dilakukan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif secara periodik untuk mencatatkan pendapatan bunga berdasar nilai yang telah terealisasi.

o Memahami Alur Transaksi



45

Auditor melakukan walktrough dan wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi yang merangkap sebagai Direktur Keuangan untuk mendapatkan pemahaman mengenai alur proses bisnis terkait akun sewa pembiayaan dan pendapatan bunga. -

Inisiasi Pemesanan Pembiayaan dari Lesse dan Memberikan Batas Kredit Awalnya calon lessee akan mengirimkan quotation letter dari supplier atau dapat juga digantikan dengan surat keterangan asset yang akan dibiayai dari lessee tersebut. quotation letter ini berisikan informasi mengenai detail asset yang dibiayai yaitu harga, jenis, warna, fungsi, dan lain-lain. Setelah mendapatkan quotation letter tersebut,

Manajer

Pemasaran

akan

memeriksa

kelengkapan

informasinya yang kemudian akan dilakukan analisis terhadap calon lessee melalui beberapa hal, yaitu: 1. Meminta laporan keuangan calon lessee yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, data keuangan yang penting akan di-input ke dalam lembaran excel untuk dihitung rasio-rasio yang diperlukan mengenai perusahaan lessee. Permintaan laporan keuangan ini juga sebagai bentuk konfirmasi atas kelengkapan data pada quotation letter. 2. Menanyakan

informasi

kepada

lessee mengenai

apakah

pembiayaan dilakukan dalam mata uang US Dollar/Rupiah Indonesia/Yen Jepang, berapa masa sewa yang diinginkan lessee, dan berapa floating interest yang inginkan (apakah 1 / 3 / 6 bulan). 3. Meminta C1 Jepang (induk perusahaan/Head Quarter) untuk mengirimkan data-data keuangan atas HQ calon lessee di Jepang karena konsumen PT A1 merupakan perusahaanperusahaan Jepang. Laporan keuangan dan informasi keuangan



46

lainnya ini mudah diperoleh oleh C1 Jepang karena hampir sebagian besar perusahaan Jepang yang dibiayai merupakan perusahaan Jepang yang cukup besar sehingga laporan keuangan yang telah diaudit selalu tersedia. Selain mengirimkan data-data keuangan, C1 Jepang juga menginformasikan mengenai rating dari perusahaan lessee tersebut. Jadi C1 secara global memiliki kebijakan untuk memberikan peringkat ke setiap perusahaan lessee yang dibiayainya. Rating ini berupa gabungan antara huruf dan angka dimana huruf A dan angka 1 menunjukkan peringkat yang paling baik. Rating huruf menunjukkan kepercayaan atas perusahaan tersebut, apakah merupakan perusahaan terpercaya atau tidak (risiko kecil atau tidak). Rating angka menunjukkan limit fasilitas yang dapat diberikan, semakin kecil ratingnya yaitu angka 1 maka limit fasilitas kredit semakin besar. 4. Membuat kertas kerja yang dibuat hanya untuk kontrak-kontrak yang membutuhkan persetujuan dari C1 Jepang. Dalam kertas kerja ini, Departemen Pemasaran memberikan informasi mengenai alasan dari pembiayaan, tujuan pembiayaan, deskripsi umum tentang lessee, susunan direksi dan sebagainya. Apabila persetujuan cukup dari Presdir A1 di Indonesia saja, maka dokumen kertas kerja ini tidak perlu dibuat. Dalam pengisian template cek rating tersebut, juga terdapat kolom mengenai outstanding receivable dari lessee yang bersangkutan apabila lessee bukan merupakan konsumen baru. Manager pemasaran akan membuat laporan yang dihasilkan dari sistem LAMP untuk mengetahui besarnya outstanding receivable lessee. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah masih bisa dilakukan pembiyaaan atas lessee tersebut dan apakah masih dalam batasan yang diperbolehkan. Setelah selesai melakukan cek rating, maka dilanjutkan dengan proses persetujuan. Calon


lessee akan


47

dikelompokkan berdasarkan besaran pembiayaannya dan pihak yang akan menyetujuan permohonan pembiayaan didasarkan pada pengelompokan tersebut dengan pengelompokan serta pihak yang berwenang sebagai berikut: 1. Lebih dari 500 juta Yen persetujuan dilakukan oleh Presiden Direktur C1 Jepang 2. Dari 200 juta Yen hingga kurang dari 500 juta Yen persetujuan dilakukan oleh Direktur Departemen Audit Internasional C1 Jepang 3. Dari 50 juta Yen hingga kurang dari 200 juta Yen persetujuan dilakukan oleh Manajer Departemen Audit Internasional C1 Jepang 4. Dari 30 juta Yen hingga kurang dari 50 juta Yen persetujuan dilakukan

oleh

Asisten

Manager

Departemen

Audit

Internasional C1 Jepang 5. Kurang dari 30 juta Yen persetujuan dilakukan oleh Presiden Direktur PT A1

Untuk mendukung proses proses persetujuan tersebut, Departemen Administrasi Sewa akan mengirimkan 1 set dokumen kepada pihak yang berwenang untuk melakukan persetujuan yang terdiri dari: 1. Financial Statement lessee (dalam mata uang Yen) 2. Analisis Laporan keuangan (rasio-rasio yang telah dihitung oleh analis atau manajer pemasaran) 3. Print out dari template excel mengenai cek peringkat 4. Kertas kerja yang berisikan informasi mengenai security deposit yang diberikan lessee, outstanding receivable lessee, dan informasi apakah pinjaman pembiayaan mendapatkan jaminan dari holding company dari lessee yang berupa Letter of Guarantee. Dokumen kertas kerja ini disiapkan apabila membutuhkan persetujuan dari C1 Jepang



48

Apabila pihak C1 Jepang menolak untuk menyetujui pembiayaan tersebut sebagai akibat tidak terpenuhinya

dokumen

yang

dipersyaratkan, maka manajer pemasaran akan meminta dokumendokumen tambahan tersebut. Penolakan tersebut akan berdampak pada perubahan surat persetujuan dimana memerlukan pembaruan terlebih dahulu sebelum dikirim kembali ke C1 Jepang melalui fax atau email. Apabila semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, C1 Jepang akan memberikan persetujuan sesuai limit yang diberikan.

Setelah

proses

persetujuan

selesai,

Departemen

Administrasi Sewa akan membuat surat penawaran atau Indication Offer (IO) dengan informasi mengenai tingkat bunga, batas waktu, dan kondisi seperti yang telah disetujui. Dalam IO tersebut, Manajer Pemasaran memberikan bunga diatas limit yang telah disetujui. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya negoisasi tingkat bunga dari klien. Batas maksimal penawaran besarnya rate yang bisa diterima adalah sebesar yang telah disetujui oleh C1 Jepang atau Presiden Direktur A1. Indication Offer ini akan dikirimkan kepada lessee dengan melampirkan amortization schedule tentative (akan berubah karena tanggal pembayaran angsuran pada amortization schedule akan disesuaikan dengan tanggal disburse). Apabila lessee menyetujui semua kondisi (tingkat bunga, jadwal pembayaran, collateral) maka lessee akan mengkonfirmasi kepada A1 bahwa lessee akan menggunakan jasa A1 melalui email atau telepon. Berdasarkan konfirmasi tersebut maka Departemen Administrasi Sewa akan menginput data pembiayaan ke dalam sistem LAMP.



49 Gambar 4.2 - Flowchart Siklus Pendapatan DEPARTEMEN PEMASARAN

Lessee

DEPARTEMEN ADMINISTRASI SEWA

KOMITE KREDIT (holding )

Surat penawaran beserta

Membuat surat penawaran

Pengecekan, analisa, dan persetujuan batas kredit

Quotation Letter & Audited Financial Statement

Lessee Laporan hasil analisa oleh induk perusahaan

Analisa rasio keuangan

Memasukkan data pemesanan ke sistem

S.Penawar an & dokumen

DEPARTEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Membuat internal memo terkait sumber

Internal Memo

Dokumen perintah pembayaran

Persetujuan pembayaran oleh PresDir

Persetujuan dan review oleh PresDir

Proses pembayaran

Purchase order Laporan hasil analisa & kertas kerja

Kontrak Perjanjian sewa

Lessee

Supplier

Persetujuan oleh Presiden Direktur

Pencatatan direview oleh Direktur dan disetujui PresDir

Jurnal Pembelian dan Penjualan

Memasukkan data ke dalam sistem

Invoice

Lessee Authorized Purchase order dan Kontrak

Laporan bank

Bank

Credit note Invoice

Notaris

Rekonsiliasi jumlah pembayaran

Jurnal penerimaan kas

Pencatatan di-review oleh Direktur dan disetujui PresDir

Memasukkan data ke dalam sistem

Sumber: Dokumentasi Audit KAP (telah diolah kembali)



50

-

Pemesanan kepada Supplier Setelah ada kesepakatan antara PT A1 dengan lessee, maka Departemen Administrasi Sewa akan menyiapkan Purchase Order dengan

terlebih

dahulu

lessee

melengkapi

dokumen

yang

dipersyaratkan sebagai berikut: 1. Anggaran Dasar dan atau Lembar Berita Negara dan perubahanperubahannya jika ada 2. SK Persetujuan pendirian PT dari Menteri Kehakiman 3. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) dan NPWP 4. Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku untuk anggota Direksi yang berhak menandatangani kontrak 5. 10 (sepuluh) lembar Kop Surat Perusahaan 6. Rincian mesin dan peralatannya (contoh: nomor seri atau nomor mesin) Ketika dokumen-dokumen di atas telah lengkap, Departemen Administrasi Sewa akan menyiapkan Purchase Order untuk dikirim kepada supplier terlebih dahulu, baru setelah itu kepada lessee, terakhir akan ditandatangani oleh Presdir PT A1 dimana di dalam Purchase Order tersebut terdapat 3 tanda tangan yaitu lessee, lessor, dan supplier. Pada waktu yang bersamaan, Departemen Administrasi Sewa juga akan menyiapkan lease agreement dan amortization schedule yang sementara. Lease agreement tersebut akan dikirim kepada lessee dan setelah itu baru ditandatangani Presdir A1. Persetujuan yang sudah ditandatangani ini akan dikirimkan kepada notaris untuk keperluan regristasi. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 1 minggu. -

Pembayaran kepada Supplier



51

Dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pembayaran antara lain adalah: 1. Surat tagihan asli (Original invoice) atau kuitansi 2. Salinan original invoice dan bukti pembayaran Down Payment yang dibayarkan lessee langsung kepada dealer 3. Salinan faktur pajak 4. Surat asli Delivery Order 5. Untuk aset pembiayaan berupa mobil, diperlukan dokumen nomor chasis dan mesin serta surat kuasa untuk mendapatkan BPKP dari supplier 6. Surat Kuasa 7. Surat acceptance receipt sebagai surat pernyataan bahwa aset yang dibiayai telah diterima dalam keadaan baik. Surat ini akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu lessee dan lessor 8. Surat persetujuan komisaris. Dokumen ini tidak berlaku untuk semua lessee dalam pembiayaan, tergantung anggaran dasar masing-masing

lessee.

Apabila

terdapat

pasal

dimana

dinyatakan untuk transaksi leasing, maka dibutuhkan dokumen ini. 9. Letter of Guarantee yang merupakan surat pernyataan dari induk perusahaan lessee yang menyatakan akan bertanggung jawab atas lessee tersebut apabila di waktu yang akan datang, terdapat kesulitan pembayaran hutang kepada PT A1 Dokumen-dokumen tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh Departemen Administrasi Sewa dengan mengecek harga barang yang tertera pada invoice dengan jumlah yang ada pada lease agreement. Salinan atas dokumen pendukung ini akan disampaikan kepada Asisten Manajer Keuangan dan Akuntansi untuk proses pembayaran dan setelah itu kepada Staf Keuangan dan Akuntansi untuk pencatatan transaksi. Invoice akan secara otomatis tercetak



52

ketika akan jatuh tempo dan Staf Departemen Sewa yang bertanggung jawab untuk memeriksa invoice tersebut. Departemen Keuangan dan Akuntansi akan menyiapkan internal memo untuk menginformasikan kepada Presiden Direktur mengenai sumber pembiayaan tersebut apakah dari dana sendiri atau dana pinjaman dari Bank. Setelah itu, Departemen Keuangan dan Akuntansi akan menyiapkan pembayaran melalui Global Cash Management System (GCMS) yang merupakan layanan online dari BANK B4 untuk memasukkan data perintah pembayaran. Setelah dimasukkan ke dalam GCMS, perintah pembayaran tersebut akan di-review oleh Direktur dan diteruskan kepada Presiden Direktur beserta seluruh dokumen pendukungnya untuk keperluan otorisasi. Dalam hal ini Presider Direktur akan mengakses langsung ke GCMS lalu melakukan otorisasi untuk pentransferan dana ke supplier. Departemen Keuangan dan Akuntansi akan mencetak print out atau bukti transfer atas transaksi pembayaran ini untuk keperluan pencatatan transaksi ini. Lain halnya dengan pembayaran melalui Bank selain Bank B4 seperti pada Bank B5 yang pembayaran akan dilakukan secara manual yaitu menggunakan slip transfer dari Bank B4 kepada supplier. Maka persetujuan dari Presdir terdapat pada slip transfer tersebut (slip transfer harus ditandatangani). Saat kontrak sewa pembiayaan dieksekusi maka Staf Akuntansi dan Keuangan akan menginput ke dalam sistem LAMP dan jurnal yang muncul adalah -

Penagihan kepada Lessee dan Penerimaan Pembayaran dari Lessee Hampir semua penerimaan atas pembayaran dari customer dilakukan melalui transfer bank dan ada beberapa pelanggan yang membayar melalui cek atau bilyet giro. Setiap penerimaan kas dicocokkan dengan invoice. Apabila ada perbedaan akan dilakukan



53

rekonsiliasi

dengan

pelanggan.

Pembayaran

yang

diterima

dimasukkan ke dalam sistem LAMP dan di pencocokan silang secara manual (excel workbook). Terdapat 2 dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk pencatatan penerimaan angsuran yaitu credit note dan bank statement. Namun yang paling sering digunakan sebagai dasar yaitu bank statement. Setiap harinya Staf Keuangan dan Akuntansi akan melakukan pengecekan ke Bank Statement harian di Global Cash Management System (GCMS) khusus untuk rekening Bank BANK B4. Bank Statement harian tersebut akan dicetak sebagai dasar untuk di masukkan mengenai pembayaran sewa ke dalam sistem LAMP. Staf Keuangan dan Akuntansi terlebih dahulu akan mencocokan besaran yang tercantum di Bank Statement dengan jumlah yang ada dalam salinan tagihan yang dikirimkan ke lessee. Setelah disiapkan oleh Staf Keuangan dan Akuntansi, seluruh dokumen pendukung yang dilampirkan akan dicek kembali oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi lalu diteruskan kepada Technical Advisor dan setujui oleh Presiden Direktur. Setelah proses penginputan di sistem LAMP selesai, Staf Keuangan dan Akuntansi yang lain akan memutakhirkan daftar piutang di dalam lembar excel sebagai kontrol bahwa sistem sudah berjalan dengan benar. Staf akuntansi dan keuangan mengunggah dokumen excel mengenai daftar piutang yang di hasilkan oleh Sistem LAMP tersebut ke dalam sistem ACCPAC yang kemudian akan dilakukan rekonsiliasi antara sistem LAMP dengan sistem ACCPAC. Pada saat bersamaan Staf Keuangan dan Akuntansi akan melakukan rekonsiliasi antara sistem ACCPAC dengan daftar piutang pada lembar excel. Pada setiap akhir bulannya Staf Keuangan dan Akuntansi akan membuat rekonsiliasi bank antara saldo per sistem ACCPAC dan Bank Statement. Rekonsiliasi bank ini akan dicek



54

oleh Manager Keuangan dan Akuntansi serta Technical Advisor yang kemudian akan disetujui oleh Presiden Direktur. o Penerimaan Bunga Bagian Keuangan dan Akuntansi akan memasukkan informasi mengenai tingkat bunga sesuai dengan tingkat yang telah disetujui PT A1 dan lessee di lease agreement untuk penerimaan bunga awal dan mengmasukkan tingkat bunga mengambang sesuai dengan daftar tingkat bunga (informasi suku bunga didapatkan dari SIBOR/Singapore Interbank Offered Rates, swap dan tingkat suku bunga pasar dari Bank B4 Jakarta dan B5 Jakarta). Sistem akan secara otomatis menghasilkan laporan mengenai besaran bunga mengambang dan jadwal amortisasi yang mana terdapat perhitungan bunga yang harus dibayarkan lessee setiap bulannya. Selain itu Staf Keuangan dan Akuntansi juga akan membuat jadwal amortisasi dalam format excel sebagai kontrol atas perhitungan sistem. Berdasarkan jadwal amortisasi yang telah dibuat, Departemen Administrasi Sewa akan membuat Letter of Floating Contract yang kemudian akan diperiksa dan ditandatangani oleh Manajer Administrasi Sewa. Setelah itu surat tersebut akan dikirimkan ke lessee. Pendapatan bunga yang diterima akan diakui pada akhir bulan dimana perhitungannya dapat dilihat melalui sistem LAMP yang oleh Staf Keuangan dan Akuntansi akan diunggah ke dalam sistem ACCPAC yang nantinya akan diperiksa oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi serta Technical Advisor yang kemudian disetujui oleh Presiden Direktur. Setelah disetujui, Staf Keuangan dan Akuntansi akan memasukkannya ke dalam sistem LAMP terkait penerimaan pendapatan bunga dan perubahan lease receivable akibat perubahan suku bunga pada pendapatan bunga mengambang.



55

Sebagai tindakan pengendalian atas pembayaran angsuran oleh lessee, Departemen Keuangan dan Akuntansi setiap harinya akan membuat daftar jatuh tempo harian yang akan diberikan kepada Presiden Direktur, Departemen Pemasaran, dan Departemen Administrasi Sewa melalui email. Setiap harinya Departemen Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab untuk memantau kelancaran pembayaran angsuran dengan cara melakukan: 1. Pembuatan daftar jatuh tempo harian yang dibuat berdasarkan informasi dari surat tagihan yang masih beredar. 2. Surat tagihan atas lessee akan disiapkan 10 hari sekali oleh Staf Administrasi Sewa . 3. Staf Keuangan dan Akuntansi akan memasukkan jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo atas setiap kontrak berdasarkan invoice tersebut. Dengan data tersebut, staf akuntansi dan keuangan dapat memonitor kapan seharusnya lessee membayar angsuran disamping mencocokkan dengan Global Cash Management System (GCMS) yaitu suatu sistem perbankan online dari BANK B4. Daftar jatuh tempo pembayaran berisikan informasi aging piutang yang

jatuh

tempo.

Departemen

Administrasi

Sewa

akan

menggunakan data ini untuk menginformasikan kepada lesseelessee yang piutangnya telah jatuh tempo melalui telepon. Departemen Administrasi Sewa juga laporan bulanan atas angsuran yang telah jatuh tempo berdasarkan daftar jatuh tempo tersebut dimana yang tercantum dalam laporan tersbut adalah laporan mengenai lessee-lessee yang menunggak lebih dari 5 hari pada bulan tersebut serta informasi lainnya seperti tanggal jatuh tempo, jumlah pembayaran, tanggal pelunasan / collection date, penalty charges dan alasan mengapa lessee tersebut menunggak. Laporan ini akan dicetak lalu di periksa oleh Departemen Administrasi



56

Sewa dan di setujui oleh Presiden Direktur untuk memantau kelancaran pembiayaan. Pada fase pemahaman alur transaksi ini akan didapatkan informasi mengenai pengendalian internal dan perlakuan akuntansi yang dimilki oleh PT A1. Informasi mengenai pengendalian internal ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pengujian. Pemahaman mengenai pengendalian internal dimulai dengan analisa lima komponen pengendalian internal menurut COSO (2013) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan dengan masing-masing analisis sebagai berikut:  Analisis Lingkungan Pengendalian Kode etik sebagai aturan etika tertulis yang dimilki PT A1 menunjukkan bahwa manajemen telah berusaha untuk menjunjung tindakan beretika dan penerapan

standar

untuk

menjaga

kualitas

operasi

perusahaan.

Kepemilikan atas kode etik tidak serta merta PT A1 dapat dikatakan memiliki lingkungan pengendalian yang baik namun perlu diuji implementasinya. Auditor telah melakukan pengujian terkait pelaksanaan kode etik ini dan hasilnya efektif. Ketika suatu lingkungan pengendalian perusahaan baik, auditor dapat terbantu untuk mempertimbangkan dalam mengurangi tingkat risiko audit.  Analisis Penilaian Risiko Pada pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT A1 memiliki prosedur yang baik di dalam mengidentifikasi risiko yaitu dengan melakukan koordinasi dan diskusi secara regular baik dalam satu departemen, antar departemen, maupun dengan C1 Jepang mengenai perubahan-perubahan yang terjadi.  Analisis Aktivitas Pengendalian  Proses Inisiasi Pesanan dan Pemberian Batas Kredit



57

1. Pemeriksaan dokumen Quotation Letter atas detail informasi mengenai aset pembiayaan oleh Departemen Pemesaran seperti harga dan spesifikasi aset sebagai data masukan. 2. Persetujuan kredit oleh Presiden Direktur atau pihak C1 Jepang secara

bertingkat

tergantung

besarnya

pembiayaan

dengan

memperhatikan performa perusahaan calon lessee. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa berbagai informasi terkait seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan catatan piutang sewa yang masih beredar

apabila

lessee

bukan

merupakan

pelanggan

lama.

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pemberian pembiayaan kepada pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk atau kemampuan buruk dalam pembayaran utang. 3. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Departemen Pemasaran dan Administrasi Sewa sebelum diserahkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan persetujuan kredit. Dokumen tersebut meliputi Laporan Keuangan, Laporan Analisa Keuangan, Laporan mengenai peringkat kredit lessee, dan laporan mengenai detail pembiayaan (jumlah security deposit, piutang sewa yang masih beredar, dan surat jaminan). 4. Pemberian Surat Penawaran atau Indication Offer oleh Departemen Administrasi Sewa kepada Lessee untuk menawarkan bunga terkait kontrak sewa yang telah disetujui atau diotorisasi sebelumnya. 5. Surat Penawaran atau Indication Offer yang telah disetujui lessee digunakan sebagai data masukan pada sistem LAMP oleh Departemen Administrasi Sewa untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah akurat.  Proses Pemesanan kepada Supplier 1. Dokumen yang harus dilengkapi oleh lessee meliputi anggaran dasar perusahaan, surat keputusan persetujuan pendirian perusahaan, surat



58

izin usaha, NPWP, dan lain-lain yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai merupakan entitas yang legal sehingga perusahaan akan terhindar oleh masalah hukum dimasa mendatang dan juga untuk memastikan agar perusahaan tidak tertipu di dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan fiktif. Selain itu dokumen lain yang harus dilengkapi adalah dokumen terkait detail aset pembiayaan sebagai salah satu dasar pembuatan purchase order. 2. Otorisasi atau persetujuan oleh Presiden Direktur PT A1 sebelum purchase order tersebut dikirim ke-supplier untuk memastikan keabsahan pemesanan. Selain kepada supplier, purchase order juga dikirim kepada lessee sebagai alat konfirmasi.  Proses Pembayaran kepada Supplier 1. Pengendalian berupa kelengkapan dokumen yang meliputi: o surat tagihan asli beserta salinannya, bukti pembayaran down payment, dan salinan faktur pajak yang merupakan dokumen sebagai alat pengendalian mengenai besaran jumlah yang harus dibayarkan terkait aset pembiayaan kepada supplier. o surat asli delivery order, dokumen terkait aset (contoh: nomor mesin), dan surat tanda terima yang merupakan dokumen sebagai alat pengendalian bahwa aset pembiayaan telah diterima lessee sehingga menimbulkan kewajiban bagi PT A1 di dalam membayar aset pembiayaan tersebut kepada supplier. o surat persetujuan komisaris lessee dan surat penjaminan yang merupakan dokumen sebagai alat pengendalian mengenai kemampuan lessee di dalam melunasi kewajibannya. 2. Pegecekan ulang oleh Departemen Administrasi Sewa antara harga barang atau aset pembiayaan pada tagihan dengan kontrak sewa



59

pembiayaan

yang telah

dibuat

sebelumnya

sebagai

bentuk

pengendalian atas keakuratan pembayaran. 3. Persetujuan atau otorisasi pembayaran oleh Presiden Direktur yang sebelumnya di-review terlebih dahulu oleh Direktur Keuangan dimana bukti transfer pembayaran yang telah ditandatangani oleh Presiden Direktur digunakan sebagai dasar pencatatan oleh Staf Departemen Keuangan dan Akuntansi.  Proses Penagihan dan Penerimaan Pembayaran 1. Invoice yang dikirimkan kepada lessee tercetak secara otomatis oleh sistem. Secara periodik hasil perhitungan angsuran sewa oleh sistem ini akan dilakukan rekonsiliasi dengan perhitungan manual oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi sebagai bentuk pengendalian terhadap output sistem. 2. Pencocokan jumlah penerimaan kas harian pada akun bank secara online dengan invoice dan pelaksanaan rekonsiliasi dengan pelanggan apabila terdapat perbedaan. Menurut SA 319, auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian internal entitas yang diperoleh untuk merencakan audit dengan menggunakan catatan narasi, bagan alir atau flowchart, dan kuisioner tergantung besar kecilnya entitas. Pada audit kali ini, meskipun klien merupakan klien lama dari KAP AB&C, auditor tetap melakukan penilaian terhadap pengandalian internal klien dengan menanyakan ada tidaknya perubahan dengan tahun lalu. Karena kesamaan kondisi yang dimiliki PT A1 dengan tahun lalu ditambah kompleksitas klien yang bersifat sedang, pendokumentasian audit tahun 2013 ini hanya menggunakan narasi dan bagan alir. Setelah dilakukan pendokumentasian, auditor melakukan penilaian tehadap kecukupan sistem pengendalian yang dimiliki oleh klien. Berdasarkan hasil pemahaman yang didapatkan, auditor menilai bahwa



60

secara umum pengendalian yang diterapkan oleh PT A1 telah memadai dan lengkap. Prosedur terkait pengendalian internal selanjutnya adalah dilakukannya

pengujian

apakah

pengendalian

tersebut

telah

diimplementasikan dan berjalan efektif pada fase uji pengendalian. Melalui penilaian kelima komponen pengendalian internal yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kondisi perusahaan telah mendukung berjalannya pengendalian internal secara efektif. Hal ini menjadi berguna bagi auditor di dalam memutuskan untuk menurunkan risiko pengendalian di dalam proses penilaian risiko terkait pengendalian. Saat dilakukan pemahaman atas alur transaksi, selain mendapatkan informasi atas pengendalian internal, auditor juga mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana perlakuan pencatatan akuntansi mulai dari pengakuan awal hingga penerimaan pembayaran atas pendapatan bunga. Analisis perlakuan pencatatan ini akan dibandingkan dengan teori yang dibahas pada buku Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011). Pada kontrak sewa jenis sewa langsung, umumnya di dalamnya terdapat klausa pembayaran kepada lessor atas jasa yang diberikan di dalam mencarikan supplier yang dapat memenuhi kriteria barang yang diminta oleh lessee. Biaya ini dikategorikan sebagai management fee di mana pembayarannya terkadang dilakukan di awal waktu sebelum kontrak sewa dilakukan eksekusi oleh lessee. Ketika PT A1 menerima pembayaran di muka tersebut, maka akan dicatat:

Untuk memudahkan pemahaman, anggaplah management fee tersebut berjumlah 5,000 dan dicatat dengan nama akun sementara advance received yang kemudian akan dilakukan reklasifikasi saat kontrak sewa telah dilakukan eksekusi dengan rincian jurnal sebagai berikut:



61

Saat dilakukan eksekusi oleh lessee, maka advance received yang sebelumnya dicatat akan direklasifikasi menjadi management fee sebesar 5,000. Jurnal yang dicatat saat kontrak sewa dilakukan eksekusi, selain terdiri dari management fee juga dicatat rincian mengenai jumlah residual value yang diterima serta unsur counter part dari piutang sewa yang terdiri dari vendor payable dan unearned lease income. Pencatatan eksekusi kontrak ini sedikit berbeda dengan apa yang dijabarkan oleh Kieso utamanya terkait dimunculkannya akun vendor payable yang menunjukkan aset sewa tersebut dibeli dari vendor atau bukan merupakan aset produksi lessor dibanding memunculkan akun aset sewa seperti jurnal terkait eksekusi berikut:

Dibandingkan dengan apa yang dipaparkan oleh Kieso, praktik yang terjadi di lapangan yaitu pada kasus ini adalah pada PT A1, pencatatan yang dilakukan melibatkan akun-akun pendukung yang lebih komplek dan tidak sesederhana pada teori. Terlebih lagi pada praktik PT A1 tersebut, perusahaan memutuskan untuk memunculkan akun unearned lease income di awal yang dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi yang lebih mendetail. Perbedaan ini menarik untuk diperhatikan mengenai pencatatan unearned lease income di saat eksekusi ini adalah perusahaan harus melakukan pengakuan setiap akhir bulannya berdasar jadwal amortisasi yang telah dibuat dengan menggunakan suku bunga efektif dibandingkan memunculkan piutang pendapatan bunga setiap akhir bulan seperti jurnal berikut ini :



62

Karena suku bunga pada kontrak sewa yang ditawarkan oleh PT A1 memiliki dua jenis yaitu tetap dan mengambang, maka terkait penggunaan jenis suku bunga mengambang apabila terjadi perubahan maka jurnal yang dihasilkan adalah:

Saat terjadi peningkatan suku bunga pasar, maka piutang sewa yang dimiliki PT A1 akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) salah satu manfaat leasing daripada menggunakan pinjaman bank adalah melindungi dari pengaruh inflasi karena pengembaliannya yang bersifat tetap. Namun pada praktiknya terdapat lessor seperti PT A1 yang menyediakan sewa dengan tingkat suku bunga mengambang mengikuti tingkat suku bunga pasar. Kemudian pada saat mendapatkan pembayaran atas piutang sewa dan pendapatan sewa jurnal, PT A1 langsung menggabungkan antara pembayaran piutang dengan pendapatan bunga dimana hal ini berbeda dengan penjelasan Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011). Jurnal yang dicatat adalah:



63

c) Memahami Lingkungan IT PT A1 menggunakan 2 sistem sebagai enterprise resource untuk membantu kegiatan operasionalnya yaitu ACCPAC dan LAMP. Penggunaan ACCPAC difungsikan sebagai sistem induk utama yang digunakan untuk proses pengelolaan seluruh informasi-informasi keuangan yang digunakan dalam pembentukan laporan keuangan sedangkan LAMP (Leasing & Finance Advance Management Portal) khusus digunakan untuk mengolah data-data pembiayaan atau sebagai sistem pendukung. Sistem ini dapat mengeluarkan file excel yang bisa di unggah ke dalam ACCPAC seperti jurnal pembayaran oleh lessee, floating interest, interest income, dan maturity contract. Sedangkan untuk pembayaran atau proses disburse pembiayaan dan penerimaan angsuran, sebagian besar menggunakan Bank B4 dengan fasilitas GCMS (Global Cash Management System) dimana dengan menggunakan sistem ini maka aktivitas pembayaran, pengecekan mutasi transaksi, dan lain-lain dapat dilakukan secara online. Selain menggunakan perangkat lunak tersebut, perusahaan juga melakukan perhitungan secara manual yang dilakukan oleh bagian akuntansi untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi antara perhitungan sistem dan perhitungan manual melalui excel untuk setiap kontraknya. Hal tersebut dilakukan sebagai kontrol apakah perhitungan accrued interest income oleh LAMP benar atau tidak pada saat sistem tersebut diaplikasikan. Bila kedua perhitungan sudah cocok maka akan diunggah ke dalam sistem ACCPAC sebagai General Ledger. Proses posting journal entries ke dalam sistem dilakukan oleh Staff Akuntansi dengan melampirkan voucher beserta dokumen pendukung setelah melalui proses pengecekan dan persetujuan oleh Technical Advisor dan Director.



64

Penggunaan teknologi informasi bagi sistem pengendalian sebuah perusahaan menjadi penting karena penggunaan teknologi di dalam operasi keseharian akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menangani volume transaksi yang rumit dan banyak. Sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan dan membuat lebih efisien. Walaupun memiliki keunggulan, penggunaan IT juga dapat menimbulkan risiko baru seperti kesalahan sistematis akibat kelemahan sistem. Pada PT A1, langkah antisipasi atau pengendalian atas hal tersebut telah dilakukan yaitu dengan melakukan rekonsiliasi secara regular dengan hasil perhitungan manual oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi. d) Mengidentifikasi Akun yang Material Pada tahap ini auditor melakukan proses analisa terhadap akun apa saja yang dianggap material baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Setelah dilakukan analisa, ditetapkan bahwa akun-akun material yang terkait dengan siklus pendapatan adalah piutang sewa pembiayaan dan pendapatan sewa. Secara kuantitatif, account balance piutang sewa sebesar $1,306,575 dan pendapatan sewa sebesar $7,693,897.79 telah melebihi tingkat materialitas yang telah ditetapkan sebesar $602,000. Kemudian dilakukan analisa secara kualitatif yang didasarkan atas berbagai pertimbangan seperti kerentanan kesalahan pencatatan, kerentanan kecurangan, volume terjadinya transaksi, kompleksitas akuntansi, dan lain-lain. Sehingga berdasarkan pertimbangan kuntitatif dan kualitatif tersebut, disimpulkan bahwa akun piutang sewa dan pendapatan sewa merupakan akun yang material. e) Melakukan Prosedur Analitis Awal Salah satu bagian prosedur pemahaman pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh auditor adalah dengan melakukan prosedur analitis awal yaitu membandingkan saldo terkait penjualan dari periode sebelumnya dengan periode berjalan per Bulan Oktober (interim). Tingkat penjualan mengalami peningkatan

dibandingkan

periode

sebelumnya

disebabkan

adanya

penambahan kontrak leasing yang baru sepanjang periode Januari 2013 hingga Oktober 2013 sebanyak 141 kontrak sewa. Peningkatan angka penjualan ini



65

sebanding dengan kenaikan angka Finance Lease Receivable meskipun pada Management Fee mengalami penurunan yang dikenakan untuk setiap kontrak leasing yang baru tidak selalu dikenakan Management Fee atau tergantung kontrak perjanjian. Tabel 4.1 - Prosedur Analitis Awal (Balance Sheet)


Tabel 4.2 - Prosedur Analitis Awal (Income Statement)


Penambahan Finance Lease juga sebanding dengan peningkatan jumlah bank loan, financing charge, dan risk sharing, business support, and guarantee fee. Peningkatan utang bank dan financing charge yang meliputi bunga pinjaman bank ditimbulkan dari dampak penarikan pinjaman baru dari beberapa bank yang digunakan untuk membiayai pembelian aset pembiayaan dari vendor kepada konsumen. Sedangkan peningkatan risk sharing, business support, and guarantee fee terjadi sehubungan dengan bagi hasil dari penjualan tersebut dengan pihak-pihak yang telah bekerja sama di dalam membantu pengadaan kontrak pembiayaan.



66

f) Menentukan Tingkat Materialitas Untuk pelaksanaan audit kali ini, seperti pada periode audit sebelumnya, auditor menetapkan untuk menggunakan angka total ekuitas sebagai dasar di dalam menentukan materialitas dibandingkan dengan menggunakan total pendapatan. Hal ini dikarenakan perusahan bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa atau listed dan didasarkan pada data historisnya yang mencatat bahwa pendapatan bersih perusahaan bersifat tidak stabil. Selain menentukan tingkat materialitas yang didapatkan 2% dari ekuitas, auditor juga menghitung tingkat anticipated uncorrected misstatements sebesar 10% dari materialitas. Hasil pengurangan atas tingkat materialitas dan anticipated uncorrected misstatements digunakan untuk mendapatkan angka performance materiality. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung clearly trivial misstatements threshold yang jumlahnya didapatkan dari 5% materialias.

Tabel 4.3 - Materialitas Audit 2013 atas PT A1 Total Equity 2013

30,130,123

Materiality

602,602

Anticipated Uncorrected Misstatements

60,200

Performance Materiality

541,800

Clearly Trivial Misstatements Treshold

30,100


Dalam melakukan audit, penggunaan angka clearly trivial misstatement threshold digunakan untuk menentukan apakah kesalahan perlu dilakukan penindaklanjutan atau tidak. Saat kesalahan lebih kecil dari clearly trivial misstatement threshold, maka akan diabaikan dan jika lebih besar akan dilakukan pengakumulasian keseluruhan kesalahan. Apabila hasil akumulasi



67

tersebut melebihi performance materiality, auditor akan melakukan tindakan dengan melakukan penyesuaian. Analisis terkait alasan penetapan tingkat materialitas yang dilakukan KAP AB&C pada audit kali ini yang menggunakan angka ekuitas total sebagai dasarnya dibandingkan dengan menggunakan total pendapatan bersih sebelum pajak dinilai sudah tepat dan dapat dipahami dengan alasan bahwa perusahan bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa atau listed dan secara historis nilai pendapatan bersih perusahaan bersifat tidak stabil. 4.2

Fase Pengujian Pengendalian dan Uji Substantif atas Rincian Transaksi

4.2.1 Pengujian Pengendalian Pada fase ini auditor melakukan berbagai pengujian seperti pengujian implementasi dan keefektifan pengendalian internal setelah didapatkannya pemahaman atas desain pengendalian yang dimiliki klien. Untuk menilai pengendalian yang ada pada klien, prosedur yang pertama dilakukan KAP AB&C adalah mengidentifikasi tujuan audit terkait risiko-risiko apa saja yang telah teridentifikasi sebelumnya untuk kemudian dilakukan penelusuran terkait pengendalian yang terkait. Berikut ini adalah pengendalian yang terkait dengan risiko yang telah teridentifikasi dan hasil pengujian pengendaliannya: 1. Risiko yang teridentifikasi: Pendapatan yang dimiliki perusahaan berasal dari pendapatan bunga pembiayaan yang diakui dari amortisasi pendapatan bunga yang belum diterima. Hal ini akan menimbulkan adanya upaya untuk melakukan pengakuan yang tidak sesuai dan perhitungan amortisasi yang tidak benar sebagai upaya dari manajemen untuk meningkatkan performa perusahaan.  Pengendalian internal terkait: Perusahaan menggunakan sistem LAMP yang telah dilengkapi dengan formula atau rumus perhitungan pendapatan bunga menggunakan tingkat



68

suku bunga efektif. Untuk mengantisipasi kesalahan perhitungan atomatis oleh sistem, Staf Keuangan dan Akuntansi melakukan perhitungan manual untuk masing-masing kontrak dengan menggunakan lembar excel dan kemudian dilakukan pencocokan silang dengan hasil perhitungan dari sistem LAMP. Selain itu setiap hari perusahaan akan mendapatkan laporan dari bank terkait pembayaran bunga yang kemudian Staf Keuangan dan Akuntansi akan mengecek untuk melakukan rekonsiliasi apabila terdapat perbedaan pada perhitungan manualnya (excel sheet) dan memasukkan data pembayaran ke dalam sistem. Perhitungan mengenai pendapatan bunga ini akan diperiksa satiap 10 hari oleh Manajer Keuangan dan Akuntansi.  Pengujian pengendalian: Asersi terkait pengujian ini yaitu akurasi, pisah batas, dan keterjadian. Auditor menguji dengan cara mengecek ke dokumen terkait rincian pendapatan bunga dan dilakukan rekonsiliasi ke buku besar untuk mengetahui apakah angka pada buku besar klien telah sesuai dengan total rincian pendapatan bunga. Kemudian diambil satu sampel dari rincian tersebut untuk dilakukan pencocokkan terhadap kontrak sewa pembiayaan yang terkait. Setelah dilakukan rekalkulasi sendiri oleh auditor pada sempel kontrak dengan menggunakan dasar tingkat suku bunga efektif, tidak ditemukan adanya selisih dengan versi klien sehingga dapat disimpulkan bahwa desain pengendalian yang dibuat telah diimplementasikan dengan efektif. Prosedur pengujian selanjutnya setelah desain pengendalian dinilai telah diimplementasikan secara efektif adalah melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian tersebut. Auditor melakukan pengujian dengan mengambil 25 sampel yang didasarkan dari frekuensi dilakukannya pengendalian (lebih dari satu kali per hari). Untuk prosedur penentuan banyaknya sampel terkait pengujian pengendalian, KAP AB&C merujuk pada AAM yang menjelaskan banyak sedikitnya sampel didasarkan pada jumlah frekuensi pengendalian tersebut digunakan, rinciannya tertera pada tabel berikut:



69

Tabel 4.4 - Penentuan Jumlah Sampel Pengujian Pengendalian


Sampel diambil dari kontrak pembiayaan yang baru dari periode Januari 2013 hingga Desember 2013 dengan kriteria yang dapat mewakili setiap variasi populasi kontrak yaitu terdapat 3 mata uang yang berbeda (ada 3 jenis mata uang yang digunakan yaitu Dolar Amerika, Yen Jepang, dan Rupiah Indonesia), bulan yang berbeda, dan memilki nilai akuisisi yang besar. Auditor akan melakukan perhitungan mengenai pendapatan bunga dengan menggunakan dasar tingkat suku bunga efektif untuk setiap sampel kontrak yang telah diperoleh untuk kemudian dilakukan pencocokan dengan perhitungan dari klien. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan sehingga auditor berkesimpulan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. 2. Risiko yang teridentifikasi: Terdapat risiko mengenai validitas transaksi sewa dan saldo piutang yang masih outstanding serta adanya kemungkinan bahwa entitas tidak memilki hak atas piutang tersebut pada saat tanggal neraca. Selain itu terdapat risiko pada pencatatan awal sewa pembiayaan yang meliputi management fee, security deposit, dan residual value tidak dicatat dengan benar dan pada periode yang tepat.  Pengendalian internal terkait:



70

Berkas dan dokumen terkait pembiayaan yang diperlukan secara independen diperiksa mengenai ketepatan dan pengklasifikasiannya. Sementara untuk pengendalian mengenai pencatatan awal jumlah sewa pembiayaan adalah Departemen Pemasaran dan Departeman Keuangan akan melakukan pengecekan permohonan pembiayaan yang telah disetujui dengan informasi mengenai lessee sebelum dimasukkan ke dalam sistem.  Pengujian pengendalian: Asersi terkait pengujian ini yaitu keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, akurasi, dan cut off. Auditor menguji dengan mengambil satu sampel pada kontrak sewa pembiayaan yang baru yaitu dari periode Januari 2013 hingga Desember 2013 untuk kemudian dicek ke dokumen perjanjian dan dokumen terkait lainnya mengenai ketepatan dan kelengkapannya serta mengecek apakah telah dimasukkan ke dalam sistem. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan pengecekan adalah pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki otorisasi, pemberi tanda tangan dan persetujuan telah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang memiliki otorisasi, kelengkapan informasi pada dokumen-dokumen mengenai kontrak terkait telah memenuhi prosedur perusahaan, dan kontrak pembiayaan tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem perusahaan. Sehingga auditor menyimpulkan bahwa desain pengendalian yang dibuat telah diimplementasikan dengan efektif. Prosedur yang dilakukan oleh auditor selanjutnya setelah implementasi pengendalian telah dilakukan secara efektif adalah menguji keefektifan pengoperasian pengendalian. Pengujian ini dilakukan dengan prosedur yang hampir sama dengan prosedur pengujian implementasi pengendalian namun dengan jumlah sampel yang lebih banyak yaitu 15 sampel didasarkan frekuensi dilakukannya pengendalian (sehari sekali). Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemisahan tugas telah dilakukan sesuai prosedur dan disimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif.



71

3. Risiko yang teridentifikasi: Adanya kemungkinan bahwa aging piutang sewa tidak akurat dengan jumlah pembayaran saat hari jatuh tempo yang sebenarnya atas buruknya pengawasan.  Pengendalian internal terkait: Setiap hari dilakukan rekonsiliasi antara seluruh pembayaran pembiayaan yang dicatat dengan laporan dari bank. Kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan oleh Manajer Keuangan dan persetujuan oleh Presiden Direktur terkait aging piutang pembiayaan.  Pengujian pengendalian: Asersi terkait pengujian ini adalah akurasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Auditor menguji pengendalian ini dengan mengambil satu sampel dari kontrak dan dokumen mengenai detail perhitungan aging piutang pembiayaan untuk kemudian dicocokkan salah satu pembayarannya dengan bank statement terkait. Dari pengujian yang dilakukan oleh auditor, jumlah pembayaran oleh lessee terkait pembiayaan berdasarkan perhitungan aging klien telah sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh lessee. Selain itu auditor juga melakukan wawancara terkait rekam jejak proses pembayaran angsuran oleh lessee selama ini dan diperoleh informasi tambahan bahwa hampir semua lessee senantiasa membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang karenanya seluruh piutang pembiayaan yang diberikan klien sifatnya adalah current. Berdasarkan proses pemeriksaan dan pengujian tersebut auditor menyimpulkan bahwa desain pengendalian yang dibuat telah diimplementasikan dengan efektif. Prosedur audit selanjutnya setelah desain pengendalian dinilai telah diimplementasikan secara efektif adalah melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan prosedur yang hampir sama dengan prosedur pengujian implementasi pengendalian namun dengan jumlah sampel yang lebih banyak yaitu 25 sampel yang didasarkan pada frekuensi dilakukannya pengendalian (lebih dari satu kali



72

per hari). Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara perhitungan aging piutang dengan jumlah pembayaran pada bank statement. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. 4. Risiko yang teridentifikasi: Pengakuan pendapatan bunga yang sudah tidak lagi valid akibat adanya pembatalan dini kontrak atau aset pembiayaan yang telah diambil alih.  Pengendalian internal terkait: Melakukan proses pemeriksaan dan persetujuan oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi terhadap seluruh proses pembatalan.  Pengujian pengendalian: Pengujian ini terkait dengan tujuan asersi keberadaan serta hak dan kewajiban. Auditor menguji pengendalian ini dengan bertanya kepada manajemen terlebih dahulu mengenai apakah ada kontrak yang dibatalkan yang kemudian akan diperiksa ke kontrak dan dokumen terkait untuk memastikan bahwa kontrak tersebut telah benar-benar tidak ada pada daftar piutang sewa pembiayaan serta dilakukan pengecekan ke dalam sistem. Kemudian auditor memeriksa apakah pihak yang menyiapkan pembatalan yaitu Departemen Administrasi Sewa, pihak pemeriksa yaitu Asisten Manajer Departemen Administrasi Sewa dan Direktur Keuangan, serta pihak yang menyetujui yaitu Presiden Direktur benar-benar melakukan otorisasinya. Berdasar proses pemeriksaan dan pengujian tersebut auditor menyimpulkan

bahwa

desain

pengendalian

yang

dibuat

telah

diimplementasikan dengan efektif. Prosedur yang dilakukan oleh auditor selanjutnya setelah implementasi pengendalian telah dilakukan secara efektif adalah menguji keefektifan pengoperasian pengendalian. Pengujian ini dilakukan dengan prosedur yang hampir sama dengan prosedur pengujian implementasi pengendalian namun dengan jumlah sampel yang lebih banyak yaitu 2 sampel didasarkan



73

frekuensi dilakukannya pengendalian (bulanan). Dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa pemisahan tugas telah dilakukan sesuai prosedur dan disimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Sesuai dengan apa yang dijelaskan SA 319, setelah memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor dapat melakukan penaksiran risiko pengendalian pada tingkat maksimum untuk beberapa atau semua asersi karena ia yakin bahwa pengendalian tidak berkaitan dengan suatu asersi, kemungkinan tidak efektif, atau karena evaluasi terhadap efektivitasnya akan tidak efisien. Namun risiko pengendalian dapat ditetapkan di bawah tingkat maksimum apabila terdapat pengendalian terkait asersi dan juga dilakukannya pelaksanaan pengujian pengendalian. Ikhtisar pengendalian yang telah teridentifikasi pada PT A1 yang memiliki keterkaitan dengan risiko dan asersi terangkum pada tabel berikut: Tabel 4.5 - Penilain Risiko Pengendalian

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Untuk memberikan keyakinan bagi auditor di dalam menetapkan risiko audit, prosedur yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian pengendalian. Dalam melakukan pengujian pengendalian, prosedur KAP



74

AB&C menggunakan dua langkah yaitu pengujian implementasi dan efektifitasnya. Hal ini sesuai dengan SA 319 yang menyatakan bahwa suatu pengendalian yang telah diimplementasikan dapat berbeda dari efektifitas operasinya. Dalam memperoleh pengetahuan tentang apakah pengendalian telah dioperasikan, tujuan auditor adalah untuk menentukan bahwa entitas telah menggunakannya. Sedangkan efektivitas operasi berkaitan dengan bagaimana pengendalian tersebut diterapkan, konsistensi penerapannya, dan oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan. Berdasarkan hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya, didapatkan bahwa desain pengendalian yang ada telah diimplementasikan dan efekif sehingga auditor memutuskan untuk mengandalkan pada pengendalian klien. Hasil pengujian ini akan mempengaruhi auditor di dalam pengambilan sampel pada saat dilakukan prosedur substantif. 4.2.2 Uji Substantif atas Rincian Transaksi Prosedur pertama yang dilakukan auditor di dalam melakukan pengujian substantif atas rincian transaksi adalah mencocokkan antara daftar rincian akun dengan saldo pada trial balance klien. Auditor akan memberikan tick mark kertas kerja lead sheet yang menunjukkan bahwa angka yang tertera pada rincian akun telah sama. Setelah dilakukan pencocokkan, akun-akun yang terkait atas audit siklus pendapatan PT A1 tidak ditemukan masalah atau perbedaan maka dilakukan prosedur selanjutnya terkait dengan tujuan asersi masing-masing dengan prosedur lebih lanjut yang meliputi antara lain: a) Melakukan Tes Pengakuan Pendapatan Sewa Pembiayaan Pendapatan sewa pembiayaan yang didapatkan oleh klien merupakan transaksi yang meliputi pembiayaan atas mesin, kendaraan bermotor, dan komputer yang diakui pada masa sewa berdasar basis accrual. Untuk memenuhi tujuan asersi audit yang meliputi pisah batas, keterjadian, dan keakuratan pengakuan pendapatan, maka prosedur selanjutnya setelah rincian pendapatan bunga



75

sesuai dengan saldo trial balance adalah mengambil sampel dari daftar rincian pendapatan bunga untuk dilakukan perhitungan ulang apakah telah sesuai. Berdasarkan Audit Approach Manual yang dimiliki oleh KAP AB&C, auditor melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan form yang yang disebut dengan Monetary Unit Sampling atau MUS. MUS merupakan alat sampling yang

bersifat

statistik

untuk

digunakan

pada

suatu

populasi

yang

mencerminkan angka moneter. Pada tabel 4.6 dijelaskan mengenai prosedur dan gambaran umum penggunaan MUS di dalam menentukan jumlah sampel dalam pengujian substantif. KAP AB&C telah membuat suatu kertas kerja khusus yang dapat digunakan untuk mengkalkulasi MUS. Langkah pertama yang dilakukan auditor dalam menggunakan MUS adalah mengkalkulasi hasil pembagaian populasi dengan angka performance materiality yang telah ditentukan. Hasil tersebut kemudian ditautkan pada tabel MUS yang kolom sampelnya ditentukan dari hasil pengujian pengendalian sebelumnya yang mempercayakan pengendalian internal klien. Pengujian substantif atas pengakuan pendapatan sewa dikategorikan memiliki risiko signifikan sehingga hasil sampel didapatkan sebesar 22. Hal ini juga akan dilakukan pada pengambilan sampel prosedur substantif selanjutnya dengan menyesuaikan tingkat risiko yang ada. Sampel yang didapat kemudian dilakukan perhitungan ulang oleh auditor berdasarkan informasi pada kontrak yang terkait yang meliputi jumlah biaya akuisisi atas aset, security deposit, residual value, jangka waktu pembiayaan, tipe suku bunga, dan lain-lain. Perhitungan amortisasi untuk mendapatkan jumlah pendapatan bunga ini dilakukan dengan menggunakan dasar suku bunga efektif. Perhitungan ulang ini akan mendapatkan tiga hasil pengujian sekaligus yaitu untuk pendapatan bunga, pendapatan bunga yang belum diterima, dan piutang sewa pembiayaan.



76

Tabel 4.6 - Sampling Populasi Moneter

Sumber: Dokumentasi Audit KAP (telah diolah kembali) Berdasarkan hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor, besarnya pengakuan pendapatan terdapat perbedaan sebesar US$ 312 yang menunjukkan hasil perhitungan audit lebih besar daripada buku besar klien. Namun karena selisih tersebut tidak melebihi clearly trivial misstatement threshold yang sebesar US$ 30,100, maka jumlah tersebut tidak akan ditindaklanjuti serta dengan hasil tersebut auditor mnyimpulkan bahwa pengakuan pendapatan sewa telah dilakukan secara akurat dan periode yang tepat. b) Melakukan Prosedur Konfirmasi Piutang Sewa Pembiayaan Prosedur konfirmasi atas piutang sewa ini dilakukan untuk memenuhi tujuan asersi yaitu keberadaan, hak dan kewajiban, serta kelengkapan. Prosedur awal



77

yang dilakukan auditor adalah mepersiapkan surat konfirmasi positif kepada lessee untuk memastikan bahwa jumlah saldo piutang yang dicatat oleh PT A1 selaku lessor sama dengan saldo utang yang dicatat oleh lessee. Namun dengan alasan lessee yang memilki keterkaitan piutang sangat banyak, auditor terlebih dahulu melakukan pengambilan sampel melalui MUS dan didapatkanlah sampel sebanyak 44 lessee. Setelah surat konfirmasi yang dikirimkan tersebut mendapatkan balasan dari lessee yang bersangkutan, auditor membuat kertas kerja yang berisi ikhtisar yang berisi perbandingan antara saldo piutang sewa menurut lessor dan lessee. Namun dari jumlah 44 lessee yang mendapatkan kiriman surat konfirmasi, sebanyak 10 lessee tidak memberikan surat balasan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jumlah piutang sewa yang beredar, auditor melakukan prosedur alternatif dengan perhitungan ulang amortisasi piutang seperti halnya saat melakukan tes pengakuan pendapatan. Berdasarkan hasil pengujian melalui prosedur konfirmasi, tidak didapatkan adanya bukti salah saji atau kecurangan terkait piutang sewa pembiayaan. Prosedur konfirmasi yang digunakan oleh KAP AB&C terkait piutang sewa adalah menggunakan konfirmasi positif dan tertutup. Konfirmasi positif berarti meminta pihak terkait untuk membalas konfirmasi apapun hasilnya baik saldo yang tertera sesuai maupun tidak. Apabila didapati saldo konfirmasi tidak sesuai maka lessee akan mencantumkan jumlah saldo menurut pembukuan mereka. Menurut berbagai literatur seperti SA 330, konfirmasi positif dinilai lebih handal untuk digunakan sebagai bukti audit karena dapat memberikan tingkat keyakinan lebih baik. Selain itu penggunaan konfirmasi negative biasanya hanya dilakukan untuk kelas transaksi atau saldo dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian yang rendah serta saldo akun yang bernilai kecil. Sementara penggunaan konfirmasi tertutup artinya dalam surat konfirmasi telah tercantum angka saldo piutang sewa. Hal ini dilakukan terkait saldo-saldo yang mempunyai risiko overstated dan saldo piutang sewa merupakan salah satunya sehingga pemilihan konfirmasi tertutup juga telah sesuai dengan teori yang ada.



78

Pada SA 330 juga dijelaskan bahwa apabila auditor tidak menerima jawaban terkait konfirmasi positif maka auditor harus menerapkan prosedur alternatif. Pada audit kali ini terdapat 10 lessee yang tidak membalas konfirmasi atas piutang sewa. Prosedur alternatif yang dilakukan adalah merekalkulasi piutang sewa dan melakukan pengecekan pembayaran ke dalam laporan bank untuk periode setelah Desember atau subsequent event. Pelaksanaan prosedur analitis alternatif telah memenuhi tujuan audit yang hendak dicapai yaitu existence dan right and obligation. c) Melakukan Tes Aging atas Piutang Sewa Pembiayaan Tes ini untuk mengetahui apakah aging atas piutang sewa dilakukan dengan akurat dengan waktu jatuh tempo pembayaran sehingga angka piutang sewa tercatat dengan benar. Prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan rekonsiliasi jumlah piutang berdasarkan perhitungan aging ke dalam trial balance dan melakukan pengambilan sampel piutang beredar dengan menggunakan MUS untuk dilakukan pencocokan antara perhitungan sistem dengan manual. Jadwal aging piutang pada PT A1 secara garis besar dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu piutang yang belum jatuh tempo, jatuh tempo kurang dari 30 hari, jatuh tempo antara 31 sampai kurang dari 90 hari, dan jatuh tempo antara 91 sampai kurang dari 180 hari. Dari jadwal tersebut didapatkan informasi bahwa tidak terdapat perbedaan antara piutang sewa pada detail kontrak dengan trial balance. Tabel 4.7 - Aging Piutang Sewa




79

Kemudian dilakukan pengujian terhadap detail piutang sewa pada kontrak dengan melakukan sampling menggunakan MUS untuk mencocokkan hasil perhitungan aging dari sistem dengan manual. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan pada jumlah piutang beredar antara kedua perhitungan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, tidak didapatkan adanya bukti salah saji atau kecurangan dan tingkat kolektifitas pembayaran piutang sewa terhadap batas jatuh tempo baik saat ini maupun historis dalam keadaan baik d) Melakukan Tes Impairment Tes ini dilakukan untuk menguji kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang diterapkan oleh klien untuk memenuhi tujuan asersi audit yaitu kelengkapan serta penilaian dan alokasi. Risiko yang ditimbulkan adalah klien menggunakan estimasi akuntasi yang bersifat subjektif dalam menyisihkan piutang tidak tertagih dengan perhitungan yang bias dan tidak memenuhi standar yang berlaku yaitu PSAK 50 revisi tahun 2010 dan 55 revisi tahun 2011. Setelah di lakukan pengecekan ke dokumen dan data historis PT A1, diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir masa beroperasinya hingga saat ini, PT A1 tidak pernah mengalami keterlambatan di dalam pembayaran oleh kliennya. Kategori keterlambatan di sini mengacu pada kebijakan perusahaan yaitu pemabayaran angsuran dilakukan melebihi dari 30 hari dari jatuh tempo dan selama itu pula perusahaan

penyewa

memiliki

tingakat

pengembalian

piutang

sewa

pembiayaan sebesar 100%. Berdasarkan pengalaman itulah perusahaan saat ini tidak melakukan pencadangan atas piutang sewa. Pada PSAK 55 revisi tahun 2011 dinyatakan bahwa ketentuan umum aset keuangan dilakukan impairment apabila nilai tercatat lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali yang kemudian dilakukan evaluasi apakah terdapat bukti objektif untuk dilakukannya impairement pada setiap tanggal neraca. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesulitan keuangan signifikan pada peminjam (lessee), penunggakan pembayaran pokok atau bunga yang pada kebijakan PT A1 batas keterlambatan pembayaran adalah 30 hari setelah jatuh



80

tempo, adanya kemungkinan peminjam mengalami kebangkrutan atau reorganisasi, dan lain-lain. Berdasarkan diskusi, pengajuan pertanyaan, dan pemeriksaan dokumen terkait yang dilakukan pada pengujian-pengujian sebelumnya, tidak terdapat adanya indikasi atau bukti objektif yang memenuhi kriteria pada PSAK 55 revisi tahun 2011 untuk melakukan impairment dan memiliki akun penyisihan piutang. 4.3

Fase Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Uji Rincian Saldo

4.3.1 Pelaksanaan Prosedur Analitis Auditor selanjutnya akan melakukan pengujian analitis yaitu dengan membandingkan saldo antara periode sebelumnya dengan periode berjalan. Perbedaan prosedur analitis kali ini dengan prosedur analitis awal yang telah dilakukan adalah angka saldo yang dibandingkan adalah angka saldo per Desember dan prosedur analitis awal pada tahap perencanaan lebih bertujuan untuk pemahaman terhadap bsinis klien sedangkan untuk prosedur analitis kali ini digunakan untuk membantu menarik kesimpulan yang digunakan dalam menentukan opini audit. Pada prosedur analitis kali ini akun-akun yang perlu diperhatikan sehubungan dengan siklus pendapatan adalah cash, finance lease, dan bank loan pada Balance Sheet serta lease income, management fee, financing charge, dan risk sharing, business support, and guarantee fee pada income statement. Tabel 4.8 - Prosedur Analitis (Balance Sheet)




81

Tabel 4.9 - Prosedur Analitis (Income Statement)

Sumber: Dokumentasi Audit KAP (telah diolah kembali) Peningkatan lease income pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2013 disebabkan karena penjualan jasa sewa yaitu terdapat 174 kontrak. Peningkatan ini juga seiring dengan peningkatan finance lease receivable dan penerimaan berupa cash. Jumlah utang bank juga mengalami peningkatan sebagai dampak dari pengambilan pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan tersebut. Sebagai akibat dari meningkatnya utang bank, financing charge yang mengandung komponen biaya bunga pinjaman juga mengalami peningkatan. Walaupun jumlah financial lease receivable mengalami kenaikan disebabkan penambahan kontrak sewa baru, hal ini tidak serta merta membuat kenaikan pada management fee. Hal ini dikarenakan tidak semua kontrak sewa yang baru tersebut mencantumkan perjanjian mengenai management fee. Prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor pada audit kali ini meliputi prosedur analitis awal yang dilakukan pada fase perencanaan, fase pengujian substantif, dan pada fase penyelesaian audit. Untuk audit pada PT A1 kali ini, prosedur analitis yang dilakukan pada fase pengujian substantif hanya dilakukan untuk akun beban operasi yang tidak terlalu terkait dengan siklus pendapatan. Sehingga dengan kata lain, prosedur analitis atas akun - akun siklus pendapatan hanya dilakukan di fase perencanaan dan penyelesaian audit. Secara waktu pelaksanaan, hal ini telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Elder, Beasley, dan Arens (2009) dengan prosedur analitis pada perencanaan dan penyelesaian audit sebagai prosedur analitis yang wajib dilakukan. Namun, prosedur analitis yang dilakukan terhadap siklus pendapatan



82

tersebut, hanya dilakukan dengan menganalisa fluktuasi akun-akun yang terkait tanpa membandingkan rasio-rasio keuangan dan data-data industry terkait. Sehingga tidak didapatkan analisa yang lebih komprehensif sebagai penunjang pengambilan kesimpulan. Pada tahapan prosedur analitis yang telah dilakukan pada PT A1, dapat dikatakan bahwa secara garis besar telah mencakup apa yang diperlukan pada setiap tahap audit. Pada tahap perencanaan digunakan sebagai alat bantu memahami bisnis klien bagi auditor dan pada tahap penyelesaian digunakan di dalam membantu memberikan keyakinan akan hasil pengujian. 4.3.2 Uji Substantif atas Rincian Saldo 1) Tes Cut Off Pengujian substantif pada fase ini adalah auditor melakukan pengujian atas rincian saldo dengan menggunakan prosedur cut off test. Prosedur ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah klien telah mencatat transaksi piutang sewa pembiayaan pada periode yang tepat. Berdasarkan keputusan ketua tim audit, sampel diambil dari populasi transaksi eksekusi kontrak sewa pada 15 hari sebelum dan sesudah 31 Desember 2013. Sampel yang terpilih sebanyak 13 transaksi untuk late cut off dan sebanyak 9 transaksi untuk early cut off. Tabel 4.10 - Late Cutoff Test




83

Setelah seluruh sampel terpilih, dilakukan vouching ke dokumen terkait untuk mencocokkan antara tanggal pemberian kontrak dengan tanggal pembayaran pertama yang tercatat baik pada bank statement maupun buku besar. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang sewa telah dicatat pada periode yang tepat. Tabel 4.11 - Early Cutoff

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) 2) Tes Rekonsiliasi Prosedur selanjutnya setelah auditor mengetahui bahwa saldo piutang sewa telah dilakukan pencatatan pada periode yang benar adalah melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini untuk mengetahui pencatatan awal dilakukan pada periode yang tepat sehubungan dengan tujuan asersi keakuratan dan pisah batas. Tes ini dilakukan pada saldo piutang jasa pembiayaan, security deposit, nilai risidu, dan pendapatan bunga yang belum diterima. Pada saat dilakukan pengujian rekonsiliasi terdapat piutang sewa, terdapat selisih antara hasil perhitungan jadwal pembayaran piutang sewa dengan jumlah yang tertera pada trial balance klien. Setelah ditanyakan kepada klien, hal tersebut dikarenakan sistem LAMP tidak dapat mengolah kontrak yang mengandung unsur pembayaran advance atau tidak mampu mengurangi jumlah advance dari keseluruhan total piutang sewa sehingga klien tidak mengandalkan output dari sistem apabila menyangkut transaksi sewa yang terdapat pembayaran advance. Setelah dilakukan pengecekan ke voucher dan



84

informasi pada kontrak terkait, dapat diketahui bahwa selisih tersebut timbul dari pembayaran advance. Tabel 4.12 - Rekonsiliasi Piutang Sewa Pembiayaan (roll over)

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Tabel 4.13 - Rekonsiliasi Advance Payment of Contract

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Setelah selesai melakukan rekonsiliasi atas piutang sewa pembiayaan, auditor kemudian melakukan rekonsiliasi terhadap saldo security deposit, nilai risidu,



85

dan pendapatan bunga yang belum diterima. Berdasarkan hasil pencocokan antara hasil perhitungan ulang dan saldo trial balance, tidak ditemukan selisih di atas tingkat trivial misstatement.

Tabel 4.14 - Rekonsiliasi Secuity Deposit, Residual Value, dan Unearned Income

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali)

4.3.3 Prosedur Translasi Mata Uang Asing Prosedur yang digunakan auditor untuk mengetahui apakah perusahaan telah menyajikan mata uang asing terkait saldo piutang sewa dan pendapatan bunga dengan benar untuk memenuhi tujuan audit terkait akurasi dan upaya memenuhi persyaratan penyajian menurut PSAK 10 revisi tahun 2010. Langkah pertama adalah menentukan mata uang fungsional yang digunakan PT A1.



86

Tabel 4.15 - Pengujian Mata Uang Fungsional

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Berdasarkan analisa tersebut, mata uang Dollar Amerika merupakan mata uang yang paling sering digunakan PT A1 sehingga dapat disimpulkan sebagai mata uang fungionalnya. Prosedur selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh piutang sewa dan pendapatan bunga untuk kemudian ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sehingga hasil yang didapatkan adalah: Tabel 4.16 - Translasi Mata Uang Asing

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Setelah dilakukan pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak teradapat perbedaan antara total piutang sewa dan pendapatan bunga dengan neraca saldo perusahaan. Sebelum masuk ke tahap pelaporan, auditor terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap translasi mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Berdasarkan PSAK 10 revisi tahun 2010, salah satu karakteristik mata uang fungsional adalah mata uang tersebut merupakan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang atau jasa. Pada bagian sebelumnya telah



87

dilakukan pengujian yang menunjukkan bahwa mata uang Dollar Amerika merupakan mata uang yang paling dominan. Kemudian setelah dilakukan pencocokan terhadap keseluruhan piutang sewa dan pendapatan bunga dengan nilai yang tercatat pada buku besar, tidak ditemukan adanya perbedaan. Sehingga dapat disimpulakan bahwa pencatatan akuntansi yang melibatkan berbagai macam mata uang dalam transaksinya pada PT A1 telah dilakukan sesuai PSAK 10 revisi tahun 2011.  Analisis Hasil Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo secara Umum Prosedur yang telah dilakukan mengenai pengujian substantif atas transaksi dan saldo telah dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17 - Hasil Pengujian Substantif

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Berdasarkan prosedur yang telah dilakukan auditor tersebut, PT A1 telah memenuhi seluruh asersi manajemen yang diinginkan. Pada prosedur audit



88

pengujian

pengendalian

maupun

substantif,

auditor

menghubungkan

pengujian kepada asersi manajemen dibandingkan dengan tujuan audit. Meskipun asersi-asersi manajemen memiliki persamaan dan keterkaitan dengan tujuan audit, namun terkadang asersi manajemen bersifat lebih umum sedangkan tujuan audit bersifat lebih kompleks. Berikut ini analisa untuk mengetahui tujuan audit apa saja yang telah dipenuhi pada pengujian substantif atas transaksi dan saldo:

Tabel 4.18 - Hubungan Asersi Manajemen dan Tujuan Audit Terkait Transaksi

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Tujuan audit terkait keterjadian, auditor menyimpulkan bahwa transaksi sewa telah memenuhi tujuan audit keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan penyimpulan, klasifikasi, dan ketepatan waktu. Perbedaan asersi manajemen dengan tujuan audit terletak pada posting dan penyimpulan. Berdasarkan pemahaman dan pengujian yang telah dilakukan, posting jurnal yang dilakukan klien ke dalam master file dilakukan menggunkan sistem yang otomatis dimana penilaian IT yang dilakukan oleh tim audit IT menunjukkan bahwa sistem yang digunakan oleh PT A1 berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk pemenuhan tujuan audit terkait saldo, auditor juga menyimpulkan bahwa PT A1 telah memenuhinya yang meliputi keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, pisah batas, kaitan rinci, dan nilai terealisasi. Pada tabel 4.19 perbedaan antara asersi manajemen dan tujuan audit terletak pada jumlah unsur valuasi dan alokasi.



89

Tabel 4.19 - Hubungan Asersi Manajemen dan Tujuan Audit Terkait Saldo

Sumber: Dokumentasi KAP (telah diolah kembali) Pemenuhan tujuan akurasi terletak pada pencatatan awal, perhitungan pendapatan bunga, dan jumlah piutang beredar yang telah dicatat dengan akurat. Pengklasifikasian piutang yang telah dibayar, jatuh tempo dan yang masih beredar telah diklasifikasikan dengan benar. Hasil prosedur cutoff yang dilakukan baik pada transaksi maupun saldo menunjukkan bahwa pengakuan telah dilakukan pada periode yang tepat. Sementara untuk pemenuhan detail tie-in, dalam setiap akhir pengujian, auditor selalu mencocokkannya dengan buku besar klien dan untuk pemenuhan nilai terealisasi dapat dilihat melalui hasil rekalkulasi amortisasi sewa pembiayaan yang tidak terdapat adanya perbedaan. 4.4 Melengkapi Audit dan Menerbitkan Laporan Keuangan Sebelum menerbitkan laporan keuangan, auditor melakukan closing meeting dengan klien untuk membahas mengenai adjustment atas temuan yang dilakukan selama audit. Pada pertemuan tersebut pihak manajemen telah memahami dan menyetujui untuk melakukan perbaikan atas salah saji sesuai yang disarankan oleh auditor. Kemudian auditor akan mengirimkan Representation Letter untuk meminta pernyataan dan persetujuan klien mengenai laporan keuangan yang akan diterbitakan. Dalam Representation Letter tersebut terdapat salinan dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk ditandatangani oleh manajemen sebagai bentuk



90

persetujuan dan tanggung jawab atas penerbitannya nanti. Pada laporan audit atas laporan keuangan PT A1 untuk tahun 2013 yang diterbitkan, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pekerjaan yang dilakukan oleh auditor setelah dikeluarkannya laporan keuangan adalah merapikan dan melengkapi dokumen audit baik yang berwujud fisik maupun softcopy untuk kemudian disimpan dan data berupa softcopy tersebut akan di-backup dengan diunggah ke database pusat di DEF Singapura. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengendalian agar data-data penting tersebut tidak mudah hilang dan memudahkan untuk digunakan di dalam melakukan audit di periode mendatang.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Audit atas penerimaan adalah bagian dari audit atas laporan keuangan

yang dilakukan KAP AB&C pada tahun 2013. KAP AB&C telah membuat suatu pedoman umum untuk malakukan audit yang didasarkan pada standar audit yang berlaku sehingga tidak mengherankan apabila prosedur yang dilakukan secara umum telah sama seperti teori yang diungakapkan oleh Arens, Elder, dan Beasley (2009) dalam bukunya yang juga telah menguti standar-standar audit yang ada. Pada awal pelaksanaan audit, auditor melakukan pemahaman menyeluruh atas bisnis PT A1 dimana salah satunya mengenai tingkat fluktuasi suku bunga yang sangat berpengaruh pada kelangsungan PT A1 dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan yang dilakukan kepada pelanggan

dibiayai

melalui

penarikan

pinjaman

bank

yang

tingkat

pengembaliannya sangat tergantung dari kondisi tersebut. Sementara untuk risiko yang berasal dari dalam khususnya mengenai siklus pendapatan, PT A1 telah memiliki sistem pengendalian yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemahaman dan pengujian pengendalian perusahaan yang efektif seta telah mencakup untuk seluruh tujuan audit terkait siklus pendapatan. Hasil pengujian pengendalian akan mempengaruhi pengambilan keputusan saat dilakukan pengujian sebstantif seperti pertimbangan banyaknya bukti audit yang harus diperoleh untuk diuji. Setelah melakukan berbagai jenis pengujian yaitu prosedur pengujian untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian, pengujian atas pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo maka pada fase penyelesaian audit disimpulkan bahwa penyajian terkait siklus pendapatan PT A1 telah dilakukan secara wajar. 5.2

Saran

91



92

5.2.1 Saran Kepada PT A1 - Pengujian dan pengumpulan bukti audit merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penugasan. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan klien di dalam menyediakan dokumen-dokumen yang digunakan. Ketika dokumen tersebut belum siap, maka kelancaran pekerjaan auditor akan terganggu. Sementara di sisi lain, klien telah menetapkan tanggal mengenai kapan laporan audit akan dikeluarkan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis dalam memberikan saran kepada klien agar dapat lebih bekerja sama di dalam menunjang proses audit. 5.2.2 Saran Kepada KAP AB&C -

Sebelum dilakukan penugasan, anggota tim audit yang ditugaskan di tengah-tengah proses audit sebaiknya dilakukan diskusi singkat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena gambaran umum mengenai klien akan membantu anggota tim baru tersebut dalam melakukan audit dimana hal ini terjadi kepada penulis. Meskipun selama enam hari sebelum penugasan dilakukan pelatihan, namun hal tersebut hanya mengajarkan menganai masalah teknikal audit. Ketidakpahaman mengenai klien seperti alur pelaporan akuntansi akan mengurangi tingkat produktivitas auditor saat dilapangan. Oleh karena itu walaupun fase audit mengenai pemahaman telah lewa atau sudah dilakukan dan auditor terebut tidak mengikuti proses audit dari awal, sebaiknya diberikan pemahaman singkat agar lebih mengefisienkan pekerjaannya.

-

Berdasar prosedur audit yang telah dilakukan pada PT A1, prosedur audit mengenai pengujian analitis yang dilakukan hanya membandingkan saldo-saldo yang terkait sehingga mengakibatkan hasil analisa yang kurang komprehensif. Oleh sebab itu sebaiknya, di dalam melakukan audit di masa mendatang prosedur analitis dilakukan tidak hanya membandingkan dan menghubungkan sebab akibat antara saldo-saldo terkait, namun juga membandingkan data-data industri, melakukan



93

analisis rasio, membandingkan dengan hasil suatu proyeksi hasil yang diinginkan, dan lain-lain. -

Di dalam melakukan pengujian pengendalian dan substantif, sebaiknya menghubungkan setiap pengujiannya dengan tujuan-tujuan audit dibandingkan dengan menggunakan asersi manajemen. Meskipun kedua hal tersebut memiliki keterkaitan dan persamaan, namun tujuan audit bersifat lebih spesifik dan komplek seperti satu asersi manajemen terdiri dari beberapa tujuan audit. Hal ini dikhawatirkan akan membuat salah satu tujuan audit tidak terpenuhi.



DAFTAR REFERENSI

Arens, Alvin A., Mark S. Beasley, Randal J. Elder, dan Amir Abadi Jusuf. (2009). Auditing and Assurance Services an Integrated Approach – an Indonesian Adaptation. Singapore: Prentice Hall. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10 Revisi 2011: Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing. Jakarta: IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 Revisi 2010: Pendapatan. Jakarta: IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 Revisi 2011: Sewa. Jakarta: IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50 Revisi 2010: Instrumen Keuangan: Penyajian. Jakarta: IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 Revisi 2011: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 60 Revisi 2011: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Jakarta: IAI. .Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2011). Intermediate Accounting Volume 2 IFRS edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Romney, Marshall B., & Steinbart, Paul J. (2011). Accounting Information System edition. New Jersey: Pearson Education. Sawyer, Lawrence B., Dittenhofer, Mortimer A., & Scheiner, James H. (2003). Sawyer’s Internal Audit 5th edition. Florida: The Institute of Internal Auditors.

94



PROSEDUR AUDIT ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA PT A1 LAPORAN MAGANG

Recommend Documents