AUDIT ATAS SIKLUS PENGELUARAN PADA PDAM XYZ LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA

AUDIT ATAS SIKLUS PENGELUARAN PADA PDAM XYZ

LAPORAN MAGANG

YAN RAYMOND DENIS 0806465440

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK JULI 2013

Audit atas siklus ..., Yan Raymond Denis, FE UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

AUDIT ATAS SIKLUS PENGELUARAN PADA PDAM XYZ

LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

YAN RAYMOND DENIS 0806465440

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEKHUSUSAN AKUNTANSI DEPOK JULI 2013




KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Tujuan penyusunan laporan magang ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia yang didasarkan pada pengalaman penulis semasa melaksanakan program magang di Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik dan Rekan (KAP HSR). Penulis menyadari bahwa sangat besar kontribusi dari berbagai pihak dalam proses penyusunan laporan magang ini, baik dari proses perkuliahan hingga pada tersusunnya laporan magang ini. Tanpa kontribusi mereka maka laporan magang ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Sosok yang selalu membimbing saya pada waktu gelap, yang memapah saya saat terjatuh, tempat bersandar di saat kehilangan tujuan hidup, sosok yang sangat saya butuhkan namun sering saya tinggalkan. Sosok yang selalu menampar saya pada saat saya salah, namun tidak pernah surut kasih-Nya. Pribadi yang menjadi panutan hidup, pahlawan, idola serta sahabat, namun tidak pernah kulihat wajah-Nya secara langsung. Terima kasih kepada Dia, yang oleh jiwaku dikenal sebagai Yesus Kristus. 2. Bapak S. Simanjuntak dan Nyonya B. R. Napitupulu-Simanjuntak yang adalah orang tua Penulis. Pihak kedua yang sangat berjasa atas selesainya laporan magang ini, karena tanpa mereka mustahil Penulis lahir ke dunia. Semoga dengan selesainya laporan ini memberikan kebahagiaan tersendiri untuk mereka, karena merekalah alasan utama selesainya laporan magang ini. Biarlah laporan magang ini menjadi tugu peringatan dari saya sebagai bukti besarnya hormat dan kasih saya kepada kalian. Oliver Steven serta Nyonya, dan Jonathan Marco Fernando atas segala dukungan yang diberikan kepada iv


Penulis, baik secara material maupun doa. Terima kasih karena selama ini saya selalu membebani kalian. 3. Ibu Dwi Martani, selaku ketua Departemen Akuntansi. 4. Ibu Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar, selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi. 5. Ibu Rini Yulius, selaku dosen pembimbing yang selama ini mau menyediakan waktu nya untuk mengarahkan saya dalam penulisan laporan. Yang selalu sabar dan mengerti kondisi mahasiswa bimbingannya seperti saya. Terima kasih Ibu Rini, seluruh bimbingan dari Ibu tidak akan pernah saya lupakan. 6. Bapak Mafrizal Heppy dan Ibu Dian Nastiti sebagai Ketua Dosen Penguji dan Dosen Penguji. 7. Seluruh staf dan karyawan FEUI. Terima kasih kepada para dosen atas transer ilmunya. Terima kasih kepada bagian administrasi yang telah mengurus masalah administrasi selama saya kuliah. Terima kasih kepada para BapakBapak Satpam FEUI yang telah mendukung terciptanya kondisi yang kondusif selama masa perkuliahan saya. Dan juga kepada para Office Boy FEUI yang telah mengusahakan kebersihan di lingkungan kampus, saya mohon maaf karena seringkali mengotori kampus dengan membuang abu rokok sembarangan. 8. Acil SE. yang telah menjadi rekan, kawan, sodara, teman sekamar dan tanggungan hidup. Gua gak tau mesti ngomong apaan, yang pasti sampai hari ini gw masih mengutuki jalan hidup, kenapa ada kelas MKDB waktu itu. Terbang bebas dan teruslah berceloteh kawan!! God Bless. 9. Seluruh kawan-kawan Penulis, baik kawan sejak kanak-kanak atau kawan baru. Terima kasih telah berbagi hidup dengan saya. Serta kepada para senior angkatan 1995-2007 yang telah menjadi inspirasi bagi saya. Yang telah membagikan berbagai pengalaman ajaib yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Yang memberikan ketenangan bagi saya dalam memenuhi kebutuhan hidup ketika saya terjerumus dalam lubang kemisikinan. Yang telah membantu saya dalam proses saya menjadi manusia seutuhnya. Terima v


kasih untuk kalian, atas pemikiran dan pengalaman yang telah diberikan sehingga membentuk pribadi saya seperti sekarang ini. 10. Teman-teman angkatan FEUI angkatan 2008 yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. 11. Rekan-rekan FEUI angkatan 2009-2011. 12. Para penghuni KaFE yang sejak awal saya masuk telah menerima saya dengan baik. Dan juga atas pengertian mereka ketika saya sedang menghadapi kesulitan keuangan. Saya juga ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Kalian akan selalu hidup dalam kenangan manis saya. Sejahteralah kalian!!! 13. Rekan-rekan di KAP HSR. Terima kasih atas bimbingan kalian selama pelaksanaan program magang saya. Semoga sukses selalu!!! Saya menyadari akan masih banyaknya kekurangan di dalam laporan magang ini, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menambah kualitas karya tulis ini. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

vi



ABSTRAK Nama

: Yan Raymond Denis

Program Studi

: Akuntansi

Judul

: Audit Atas Siklus Pengeluaran Pada PDAM XYZ

Laporan magang ini bertujuan untuk memaparkan prosedur audit atas siklus pengeluaran, khususnya pembelian persediaan dan utang dagang PDAM XYZ. Pembahasan dimulai dari pemahaman siklus pengeluaran PDAM XYZ. Pembahasan juga mengungkapkan prosedur audit yang dilaksanakan. Dan terakhir, laporan magang ini membahas temuan audit dan analisisnya. Kata kunci: Siklus pengeluaran, audit, persediaan, utang dagang

viii


ABSTRACT Name

: Yan Raymond Denis

Study Program

:Accounting

Title

:Audit of Expenditure Cycle at PDAM XYZ

This internship report will describe the audit procedure of expenditure cycle, especially in acquisition of inventory and account payable at PDAM XYZ. The discussion starts with the analysis of internal control of expenditure cycle at PDAM XYZ. Furthermore the report discuss the audit procedures of expenditure cycle. Finally, description shows the audit findings and the analysis of the findings. Key words: Expenditure cycle, audit, inventory, account payable

ix


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii HALAMAN PENGESAHAN iii KATA PENGANTAR iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vii ABSTRAK viii DAFTAR ISI x DAFTAR GAMBAR xii DAFTAR TABEL xiii DAFTAR LAMPIRAN xiv 1. PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang Program Magang 1 1.2. Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang 2 1.3. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Magang 2 1.4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Program Magang 2 1.5. Ruang Lingkup Laporan Magang 3 1.6. Sistematika Penulisan 4 6 2. LANDASAN TEORI 2.1. Siklus Pengeluaran 6 2.1.1. Tahapan-Tahapan dalam Siklus Pengeluaran 8 2.1.2. Akun-Akun Terkait Siklus Pengeluaran 11 2.2. Pengendalian Internal Atas Siklus Pengeluaran 22 2.2.1. Pengendalian Internal dalam Aktivitas Order Goods 23 2.2.2. Pengendalian Internal dalam Aktivitas Receive and Store Goods 24 2.2.3. Pengendalian Internal dalam Aktivitas Approve and Pay Vendor Invoices 25 2.3. Audit Atas Siklus Pengeluaran 27 2.3.1. Definisi Audit 27 2.3.2. Tujuan Audit 28 2.3.3. Output Audit 29 2.3.4. Prosedur Audit atas Siklus Pengeluaran 30 3. PROFIL PERUSAHAAN 34 3.1. Profil Kantor Akuntan Publik 34 34 3.2. Profil PDAM XYZ 3.2.1. Pendirian PDAM XYZ 34 3.2.2. Visi dan Misi 36 3.2.3. Struktur Organisasi PDAM XYZ 36 3.2.4. Unit-Unit Kerja Terkait dengan Siklus Pengeluaran 38 4. PEMBAHASAN 43 4.1. Jenis Pengeluaran 43 4.1.1. Pengeluaran dengan Nominal di Bawah Rp.300.000 43 4.1.2. Pengeluaran dengan Nominal di Atas Rp.300.000 44 x


4.2. Tahap-Tahap Siklus Pengeluaran PDAM XYZ 4.2.1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 4.2.2. Permintaan Pembelian 4.2.2.1. Permintaan Pembelian dengan Nominal di Bawah Rp.300.000 4.2.2.2. Permintaan Pembelian dengan Nominal di Atas Rp.300.000 4.2.3. Pemilihan Supplier 4.2.3.1. Pelelangan 4.2.3.2. Penunjukan Langsung 4.2.3.3. Pengadaan Langsung 4.2.3.3. Jenis Pengeluaran dan Metode Pemilihan Supplier 4.2.4. Penerimaan Barang 4.2.4.1. Pengambilan Langsung 4.2.4.2. Pengambilan Barang oleh Sub Bidang Logistik 4.2.4.3. Pengiriman oleh Supplier 4.2.4.4. Pencatatan Transaksi 4.2.5. Pembayaran 4.2.5.1. Pembayaran dengan Sistem Ganti Uang 4.2.5.2. Pembayaran Pembelian Tunai 4.2.5.3. Pembayaran Pembelian Kredit 4.2.5.4. Pembayaran Tagihan Rutin 4.3. Pelaksanaan Audit 4.3.1. Substantive Test of Control 4.3.2. Substantive Test of Transaction 4.3.2.1. Vouching Transaksi Pembelian Persediaan 4.3.2.2. Vouching Beban Administrasi dan Umum 4.3.3. Prosedur Analitis 4.3.4. Test of Details Balance 4.4. Temuan Audit dan Analisisnya 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 5.2. Saran 5.2.1 Saran kepada PDAM XYZ 5.2.2 Saran kepada KAP HSR DAFTAR REFERENSI LAMPIRAN

xi


45 46 46 47 47 50 51 55 57 57 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 65 71 73 75 78 79 82 86 86 87 87 88 89 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 3.1 Gambar 4.1 Gambar 4.2

Data Flow Diagram Siklus Pengeluaran Pembentukan Kas Kecil Penggunaan Kas Kecil Pembayaran Atas Pembelian Barang ............................................ Perencanaan Audit dan Merancang Pendekatan Audit ................. Metodologi Audit Siklus Pengeluaran .......................................... Struktur Organisasi PDAM XYZ .................................................. Proses Pembelian Barang di PDAM XYZ .................................... Proses Pembayaran atas Pembelian Kredit di PDAM XYZ .........

xii


7 12 13 13 32 33 38 48 49

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4.

Penghitungan Saldo Akhir Persediaan dengan FIFO Prosedur Pengendalian pada Aktivitas Order Goods Prosedur Pengendalian pada Aktivitas Receive and Store Good Prosedur Pengendalian pada Aktivitas Approve and Pay Vendor Invoices

xiii


15 23 25 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Substantive Test of Control Lampiran 2 Vouching Transaksi Pembelian Persediaan Lampiran 3.Vouching Beban Administrasi dan Umum Lampiran 4.Vouching Utang Dagang Lampiran 5 Analytical Review Lampiran 6.Recalculate Utang Dagang Lampiran 7.Sub Lead Utang Dagang Lampiran 8.Confirmation Control

xiv


90 91 92 93 94 96 117 118

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Program Magang Globalisasi mengusung konsep perdagangan bebas (free-trade) yang

menganjurkan agar peran negara di dalam perekonomian diperkecil. Tujuan dari konsep ini adalah berjalannya mekanisme pasar secara sempurna dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan pasar (market failure). Perdagangan bebas mensyaratkan setidaknya pemerintah suatu negara mengurangi proteksi atau subsidi atas produk maupun industri nasionalnya, serta memberikan akses yang mudah bagi investasi dari luar negeri. Oleh karena itu setiap perusahaan harus siap untuk bersaing bukan hanya pada skala domestik, tetapi secara global. Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan zaman seperti sekarang ini. Manusia dengan kompetensi dan kreatifitas yang tinggi menjadi suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) tersendiri bagi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitornya. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang kompeten dan kreatif, tidak hanya memiliki pengetahuan akademis tetapi juga terampil dan berpengalaman. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI); fakultas ekonomi tertua di Indonesia dengan tradisi sebagai pencetak lulusan di bidang ekonomi dan bisnis yang berkualitas tinggi; menyadari kebutuhan industri atas tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Untuk itu, FEUI, khususnya Departemen Akuntansi, mengadakan program magang sebagai alternatif tugas akhir kelulusan program studi S1 reguler sebagai pengganti skripsi pada tahun 2004. Lewat program ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya di perkuliahan. Selain itu, program ini juga akan menambah kemampuan non-teknis kepada mahasiswa seperti kemampuan komunikasi, baik dengan pihak internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal; kemampuan memecahkan masalah (problem solving), kemampuan menangani tekanan kerja, dan lain-lain. Dengan begitu, para mahasiswa akan menjadi lebih siap untuk terjun ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 1

Universitas Indonesia


2 1.2

Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang Seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, program magang yang

diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memiliki beberapa tujuan; seperti : 1. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa tingkat akhir. Dengan begitu para peserta program magang tidak hanya memiliki kemampuan teoretis tetapi juga kemampuan teknis yang baik. 2. Meningkatkan daya saing peserta program magang pada saat memasuki bursa tenaga kerja yang semakin kompetitif. 3. Memberikan manfaat kepada perusahaan tempat magang. 4. Memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan atas tenaga kerja yang terampil. Program magang yang diadakan oleh FEUI memiliki durasi selama tiga bulan. Setelah menjalani masa magang tersebut, mahasiswa peserta program magang diwajibkan untuk membuat sebuah laporan magang. Laporan ini merupakan resume kegiatan yang dilakukan mahasiswa di perusahaan tempat magang disertai dengan landasan teorinya. 1.3

Tempat dan Waktu Pelaksaanaan Program Magang Penulis melaksanakan program magang di Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hertanto, Sidik dan Rekan (HSR) yang memiliki afiliasi dengan Prime Global. KAP Hertanto, Sidik dan Rekan berkantor di Menara FIF 12th Floor, Jalan. TB. Simatupang Kavling 15, Cilandak, Jakarta Selatan.Masa magang yang dijalani oleh penulis di perusahaan ini adalah tiga bulan dimulai dari tanggal 1 September 2012 hingga 31 Desember 2012. 1.4

Ruang Lingkup Pelaksaanaan Program Magang Penulis menjalani program magang di KAP Hertanto, Sidik dan Rekan

dengan posisi sebagai junior auditor. Adapun tugas dan tanggung jawab yang diemban Penulis tidak berbeda dengan junior auditor lainnya, baik yang sudah menjadi karyawan maupun yang masih dalam masa percobaan. Selama tiga bulan



3 menjalani program magang ini, Penulis mendapat penugasan untuk melaksanakan pengauditan atas : 1. PDAM XYZ Pada penugasan pertama ini, Penulis melaksanakan general audit atas Laporan Keuangan PDAM XYZ untuk periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. PDAM XYZ merupakan sebuah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten “FGH” yang bergerak di bidang pengolahan dan distribusi air bersih. PDAM XYZ bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih untuk seluruh Kabupaten “FGH”. Tim audit dalam penugasan ini terdiri dari dua orang, seorang senior in-charge dan Penulis sendiri. Masa penugasan audit adalah lima belas hari kerja, dimulai dari tanggal 15 Oktober 2012 hingga 2 November 2012. 2. PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Penulis mendapatkan penugasan kedua untuk melaksanakan audit upon procedure atas penggunaan dana dari Global Fund oleh Pekumpulan Keluarga Berencana Indonesia. PKBI merupakan sebuah yayasan yang berfokus untuk memberikan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat serta memberikan layanan berupa pendampingan kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Sedangkan Global Fund merupakan sebuah lembaga donor internasional yang mensponsori berbagai kegiatan sosial di banyak negara. Pada penugasan kali ini, Penulis hanya bertugas untuk melakukan kunjungan ke salah satu cabang dari PKBI bersama dengan dua orang junior auditor lainnya. Masa penugasan kali ini adalah empat hari dimulai tanggal 3 Desember 2012 hingga 6 Desember 2012. 1.5

Ruang Lingkup Laporan Magang Pembahasan dalam laporan magang ini berfokus pada audit atas siklus

pengeluaran PDAM XYZ untuk periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Topik ini dipilih karena Penulis ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas siklus tersebut di PDAM XYZ.



4 Pengeluaran PDAM XYZ terdiri dari beberapa jenis yaitu akuisisi aset, pembelian persediaan dan biaya lain-lain perusahaan. Laporan magang ini akan fokus untuk membahas ketiga jenis pengeluaran tersebut. 1.6

Sistematika Penulisan Laporan magang ini dibagi atas lima bagian dengan rincian sebagai berikut: Bab 1: Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang diadakannya program magang di

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Selain itu bab ini juga memberi keternangan tentang tujuan program magang dan penulisan laporan magang, waktu dan tempat pelaksanaan program magang. Penjelasan atas ruang lingkup laporan magang dan sistematika penulisan juga terdapat pada bab ini. Bab 2: Landasan Teori Isi dari bab ketiga adalah pembahasan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan untuk melakukan analisis serta pembahasan yang berhubungan dengan topik laporan magang ini. Teori yang dibahas adalah teori siklus pengeluaran, pengendalian internal khususnya pada siklus pengeluaran, serta teori audit. Berbagai landasan teori dikumpulkan dari berbagai referensi dan akan dicantumkan pada bagian daftar pustaka. Bab 3: Profil Perusahaan Tempat Magang dan Klien Pada bab ini penulis memaparkan tentang profil KAP Hertanto, Sidik dan Rekan sebagai perusahaan tempat magang serta profil dan informasi penting PDAM XYZ sebagai perusahaan yang menjadi obyek penulisan laporan magang. Bab 4: Pembahasan Bab ini membahas serta menganalisis prosedur audit yang dilakukan oleh KAP HS&R atas PDAM XYZ terkait dengan akun kas, persediaan, utang dan beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data terkait untuk menunjang analisis Penulis tanpa Universitas Indonesia


5 menyebutkan sumber dan nama perusahaan secara detail demi menjaga kerahasiaan perusahaan dan klien perusahaan. Bab 5: Kesimpulan dan Saran Merupakan bagian terakhir dari laporan magang dimana Penulis akan memaparkan kesimpulan atas pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran dan rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Penulis.



BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1

Siklus Pengeluaran Siklus pengeluaran adalah rangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan

informasi yang dilakukan berulang-ulang terkait dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa (Romney dan Steinbart, 2012). Disebut sebagai aktivitas bisnis karena sebuah perusahaan harus melakukan pengorbanan berupa penggunaan sumber daya yang dimilikinya dalam proses menciptakan nilai tambah (creating value added). Romney dan Steinbart (2012) menyatakan bahwa Pengorbanan tersebut harus dicatat secara memadai sehingga dapat memberikan informasi yang berguna (useful) dan relevan (relevant) sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan ekonomis maupun non-ekonomis oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Romney dan Steinbart (2012) menyatakan bahwa tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah meminimalkan total biaya dalam mengakuisisi dan mengelola persediaan, perlengkapan, aset tetap, aset lain-lainnya serta berbagai jasa yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Untuk tujuan tersebut manajemen harus mampu memonitor dan mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas dari proses siklus pengeluaran ini. Secara keseleruhan, siklus pengeluaran dapat dilihat pada gambar 2.1.

6



7 Gambar 2.1 Data Flow Diagram Siklus Pengeluaran

Sumber : Romney dan Steinbart (2012)

Dari gambar 2.1, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam siklus pengeluaran. Selain itu, siklus pengeluaran juga mempengaruhi beberapa akun sekaligus. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan serta akun-akun yang dipengaruhi dalam siklus ini akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.



8 2.1.1 Tahapan-Tahapan dalam Siklus Pengeluaran Terdapat tiga aktivitas bisnis dasar terkait dengan siklus pengeluaran (Romney dan Steinbart, 2012), yaitu: 1. Pemesanan barang dan jasa; 2. Penerimaan dan penyimpanan barang atau jasa; 3. Pembayaran atas barang dan jasa. Kegiatan utama manajemen pada kegiatan pemesanan barang dan jasa adalah identifikasi barang dan jasa seperti apa, kapan, dan berapa banyak yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu manajemen harus dapat mengidentifikasi dari mana barang dan jasa tersebut diperoleh. Apabila manajaemen tidak mampu mengidentifikasi elemen kunci tersebut, maka perusahaan akan menghadapi risiko yang dapat menghambat aktivitas bisnis utamanya, seperti kekurangan bahan baku (stockouts) pada perusahaan manufaktur (Romney dan Steinbart, 2012). Untuk

mengantisipasi

risiko

tersebut,

manajemen

harus

memiliki

pendekatan tertentu dalam mengelola kebutuhannya. Menurut Romney dan Steinbart (2012), setidaknya terdapat tiga pendekatan untuk mengelola kebutuhan perusahaan, yaitu: a. Economic Order Quantity (EOQ). Manajemen yang menggunakan pendekatan ini akan menghitung berapa jumlah barang yang akan dipesan dan reorder point atas barang tersebut sehingga menunjukkan secara spesifik kapan harus melakukan pemesanan. Dengan pendekatan ini proses produksi dapat tetap berlanjut tanpa gangguan bahkan ketika jumlah persediaan lebih banyak dari yang diekspetasi ataupun jika supplier telat dalam melakukan pengiriman. b. Materials Requirements Planning (MRP). Pendekatan ini mencoba mengurangi jumlah persediaan di dalam gudang perusahaan dengan meningkatakan keakurasian teknik forecasting untuk membuat jadwal pembelian yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan produksi. c. Just-in-Time (JIT). Cara kerja pendekatan ini adalah perusahaan membeli barang atau jasa pada saat yang dibutuhkan untuk kepentingan produksi. Dalam pendekatan ini, carrying cost dari persediaan akan sangat diminimalkan. Universitas Indonesia


9 Setelah manajemen berhasil mengidentifikasi jenis barang dan jasa, kapan dan berapa banyak yang dibutuhkan, maka proses selanjutnya adalah mengidentifikasi dari mana barang atau jasa tersebut diperoleh. Terdapat beberapa faktor penting dalam memilih supplier, yaitu harga, kualitas material dan ketergantungan dalam melakukan pesanan (Romney dan Steinbart, 2012). Ketika suatu supplier sudah dipilih, maka identitas dari supplier tersebut harus tercatat di dalam supplier master file untuk mencegah pengulangan kembali terhadap proses pemilihan supplier ketika akan melakukan pemesanan yang sama. Daftar alternatif supplier yang potensial juga harus dipelihara karena mungkin saja terjadi supplier utama kehabisan persediaan barang untuk menyediakan barang yang dibutuhkan perusahaan. Dokumen terkait dalam proses pemesanan barang dan jasa menurut Wilkinson, et al (2000), adalah: a. Purchase Requisition (PR). Dokumen ini merupakan dokumen permintaan atas barang atau jasa oleh divisi pengguna dan telah diotorisasi oleh manajer dari divisi terkait. Dalam PR terdapat jenis barang atau jasa yang diinginkan, spesifikasi barang atau jasa terkait, kuantitas yang diinginkan, harga per unit, dan lainnya. b. Purchase Order (PO). Merupakan dokumen yang disiapkan oleh bagian pembelian untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang akan ditujukan kepada supplier. c. New Supplier Form. Dokumen ini menunjukkan data-data pemasok, seperti : harga yang ditawarkan, jenis-jenis barang atau jasa yang ditawarkan, pengalaman pemasok, kebijakan kredit, dan referensi-referensi lainnya. d. Request for Proposal. Dokumen ini digunakan dalam prosedur penawaran kompetitif dalam memilih pemasok. Dalam Request for Proposal ini dapat dilihat barang atau jasa yang dibutuhkan, serta harga dan kebijakankebijakan yang komparatif, seperti jangka waktu pembayaran. Proses kedua dari siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa (Romney dan Steinbart, 2012). Divisi yang sangat terkait pada proses ini adalah bagian gudang dan logistik. Barang atau jasa yang telah dipesan akan dikirim oleh supplier dan diterima oleh bagian logistik. Barang dan jasa ini Universitas Indonesia


10 juga akan diperiksa jumlah dan spesifikasinya berdasarkan Purchase Order. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka bagian logistik akan memberitahukan hal tersebut kepada bagian akuntansi untuk selanjutnya dibuatkan Debit Memo. Dokumen ini mencatat penyesuaian atas barang yang tidak sesuai tadi, apakah barang dikembalikan atau mendapat pengurangan harga. Setelah itu, bagian logisitik akan membuat dokumen Receiving Report yang akan dikirim ke bagian penyimpanan gudang dan bagian akuntansi. Wilkinson, et al (2000) menyatakan dokumen-dokumen yang terkait dalam proses ini adalah: a. Receiving Report (RR). Dokumen ini yang menunjukkan bahwa barang yang dipesan oleh perusahaan sudah dikirimkan oleh supplier dan sudah diterima oleh pihak gudang. b. Invoice. Merupakan tagihan yang diberikan oleh supplier atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. c. Debit Memorandum. Merupakan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila akan mengembalikan barang yang dipesan kepada supplier karena ketidaksesuaian antara barang yang diminta dengan barang yang dikirim. d. Packing Slip. dokumen tanda bukti pengiriman barang yang memuat nama dan jenis barang yang dibeli beserta kuantitasnya. Proses terakhir dari siklus pengeluaran ini adalah pembayaran atas barang dan jasa yang telah dipesan dan diterima (Romney dan Steinbart. 2012). Pada proses ini terdapat dua kegiatan utama yaitu approving suppliers invoices dan cash disbursement. Dalam aktivitas approving suppliers invoices, bagian akuntansi yang menangani hutang akan mencatat kewajiban kepada suppliers hanya apabila barang tersebut sudah diterima. Jadi bagian hutang bertanggung jawab untuk menyesuaikan antara tagihan dari supplier dengan Purchase Order dan Receiving Report. Dokumen terkait dari aktivitas ini adalah disbursement voucher yang merupakan akumulasi pembayaran atau tagihan pemasok. Aktivitas lainnya dari pembayaran barang atau jasa adalah cash disbursement. Pada aktivitas ini bagian kasir akan melakukan pembayaran kepada supplier berdasarkan pada disbursement voucher yang telah disusun oleh bagian hutang. Pemisahan kedua bagian ini merupakan salah satu bentuk pengendalian. Kasir Universitas Indonesia


11 akan mengeluarkan disbursement check dalam membayar hutang perusahaan kepada supplier. Dokumen terkait dalam aktivitas ini adalah disbursement check. 2.1.2 Akun-Akun Terkait Siklus Pengeluaran Setelah mengetahui proses bisnis atas siklus pengeluaran, selanjutnya subbab ini akan membahas tentang pencatatan akuntansi terkait tiap proses tersebut. Pembahasan dalam bab ini seputar perlakuan akuntansi atas akun-akun tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan metode-metode yang umum digunakan oleh perusahaan. Menurut pengamatan Penulis, akun-akun yang terkait dengan siklus pengeluaran adalah kas dan setara kas, persediaan, perlengkapan (supplies), biaya dibayar di muka (prepaid expense), aset tetap, aset lain-lain (other assets), hutang lancar, hutang jangka panjang dan beban (expense). Akun-akun tersebut dapat diklasifikasikan sebagai akun-akun yang disajikan dalam neraca dan akun-akun yang disajikan pada laporan laba rugi. Akun-akun neraca dapat dibagi lagi ke dalam akun aset lancar, akun aset tetap, akun aset lainnya, serta akun hutang (liabilities). Sedangkan akun terkait siklus pengeluaran yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah akun beban. Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang dimiliki perusahaan dan diekspektasikan akan diubah menjadi kas, atau dijual, atau dipakai sendiri dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi (Kieso, Weygrandt, dan Warfield. 2008). SAK-ETAP bab 4 seksi 4.6 menyatakan sebuah aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 2. Dimiliki untuk diperdagangkan; 3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau



12 4. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Berdasarkan pada klasifikasi SAK-ETAP tersebut, maka akun-akun yang termasuk dalam aset lancar adalah: a. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas merupakan bagian dari aset lancar yang memiliki sifat paling likuid. Yang termasuk dalam akun kas dan setara kas adalah uang logam, uang kertas, cek, money orders, dan uang dalam tabungan (Warren, et al, 2008). Kas dan setara kas dapat lagi dibagi menjadi kas di tangan (cash on hand) dan kas pada bank. Kas di tangan biasanya berbentuk kas kecil (petty cash). Kas kecil dibentuk karena tidak praktisnya penggunaan cek apabila digunakan untuk pengeluaran dengan nominal kecil. Jumlah kas kecil yang dibentuk berdasarkan pada estimasi kebutuhan akan kas kecil selama suatu periode terentu, seperti satu minggu atau satu bulan. Biasanya manajemen meberapkan aturan atas kas kecil terkait batas minimum untuk diisi kembali, batas maksimum, dan jenis pengeluaran yang diperbolehkan memakai kas kecil. Ilustrasi pembentukan kas kecil terdapat pada Gambar 2.2: Gambar 2.2 Pembentukan Kas Kecil Kas Kecil Kas

XXX XXX

Dalam metode imprest fund, tidak terdapat pencatatan atas penggunaan kas kecil. Pencatatan dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil. Ilustrasi pencatatan atas pengisian kembali kas kecil terdapat pada Gambar 2.3.



13 Gambar 2.3 Penggunaan Kas Kecil Biaya Lain – Lain

XXX

Kas

XXX

Bagian kedua dari kas dan setara kas adalah kas di bank. Tujuan utama perusahaan memiliki akun di bank adalah pengendalian (Warren, et al. 2008). Selain itu, akun perusahaan di bank juga dapat berfungsi sebagai pencatatan independen atas transaksi kas yang dapat digunakan sebagai verifikasi atas pencatatan yang dilakukan perusahaan. Manfaat terakhir dari akun bank bagi perusahaan adalah fasilitas transfer dana, yang dapat digunakan untuk pembayaran, penagihan, maupun transfer antar akun bank yang dimiliki perusahaan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat dikonversikan menjadi kas dengan jumlah yang pasti serta sangat dekat dengan jatuh temponya sehingga kecil kemungkinan terjadinya perubahan tingkat bunga (Kieso, Weygrandt, dan Warfield. 2008). Terkait dengan siklus pengeluaran, akun kas akan dikurangkan untuk pembayaran langsung barang dan jasa, maupun pembayaran barang dan jasa yang diperoleh secara kredit. Berikut adalah ilustrasi pengeluaran kas terkait siklus pengeluaran. Gambar 2.4 Pembayaran Atas Pembelian Barang Persediaan/Utang Dagang Kas

XXX XXX

b. Persediaan Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual sebagai bentuk kegiatan utama (core business) perusahaan, atau barang yang akan digunakan Universitas Indonesia


14 sebagai bahan baku untuk produksi (Kieso, Weygrandt, dan Warfield. 2008). Hal ini sesuai dengan definisi SAK-ETAP tentang persediaan yang menyatakan persediaan adalah aset: 1. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 2. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2008) terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai persediaan, yaitu: 1. The physical goods to include in inventory. Secara teknis, perusahaan harus mencatat pembelian persediaan ketika telah memperoleh hak secara hukum atas barang tersebut. Namun pada umumnya perusahaan mencatat pembelian persediaan ketika barang tersebut telah diterima. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan kapan atau pada titik apa perusahaan dianggap telah memiliki barang tersebut. Terdapat tiga masalah terkait dengan kepemilikan barang tersebut yaitu goods in transit, penyerahan barang konsinyasi dan penjualan dengan perjanjian khusus (Kieso, Weygrandt dan Warfield. 2008). Yang pertama adalah goods in transit. Persediaan yang dibeli oleh perusahaan sudah dapat diakui sebagai miliknya dengan perjanjian f.o.b destination pada saat barang tersebut telah diterima di gudangnya, atau barang tersebut sudah menjadi miliknya apabila sudah diserahkan dari penjual kepada kurir pembeli dengan perjanjian f.o.b. shipping point. Selanjutnya adalah terkait dengan penyerahan barang konsinyasi. Barang konsinyasi tetap menjadi persediaan milik pemberi konsinyasi (consignor) selama barang tersebut belum terjual oleh penerima konsinyasi (consignee). Selama masa konsinyasi tidak ada pelimpahan hak maupun risiko atas yang melekat pada barang konsinyasi itu dari consignor kepada consignee. Yang terakhir adalah penjualan dengan perjanjian khusus. Kadang dalam sebuah transaksi terdapat ketidaksesuaian antara pelimpahan kepemilikan secara hukum dengan substansi transaksinya. Hal ini dapat ditemui pada transaksi Universitas Indonesia


15 penjualan dengan perjanjian pembelian kembali (sales with buyback agreements), penjualan dengan kemungkinan pengembalian yang tinggi (sales with high rates of return) dan penjualan dengan masa kredit yang panjang (sales on installment). 2. The cost to include in inventory. Pertimbangan selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan. SAK-ETAP menyatakan bahwa persediaan harus diukur berdasarkan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan adalah seluruh biaya yang mencakup biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. 3. The cost flow assumption to adopt. SAK-ETAP hanya memperbolehkan metode Masuk Pertama Keluar Pertama/MPKP (first-in, first-out/FIFO) dan rata-rata tertimbang (weightedaverage cost) dalam mengukur biaya persediaan yang dijual atau dikonsumsi sendiri. PDAM XYZ mencatat persediaannya dengan menggunakan metode MPKP (FIFO). Berikut adalah ilustrasi atas metode pengukuran FIFO: Saldo awal persediaan pada 1 Januari 2012 sebanyak 2000 unit dengan harga per unit Rp.1.000,00. Pada tanggal 10 Januari 2012 dan 20 Januari 2012 perusahaan membeli lagi persediaan yang sama masing-masing sebanyak 2000 unit dengan harga Rp.1.200,00 per unit dan sebanyak 1000 unit pada harga Rp.1.500,00 per unit. Pemakaian persediaan selama bulan Januari 2012 sebanyak 3000 unit. Tabel 2.1 Penghitungan Saldo Akhir Persediaan dengan FIFO Tanggal

No. Units

Unit Cost

20 Januari

1.000

Rp.1.500,00

10 Januari

1.000

Rp.1.200,00

Saldo Akhir

Total Cost Rp.1.500.000 ,00 Rp.1.200.000 ,00 Rp.2.700.000

2.000

,00 Universitas Indonesia


16

Persediaan tersedia untuk dipakai

Rp.5.900.000,00

Dikurangi saldo akhir persediaan

Rp.2.700.000,00

Biaya pemakaian persediaan

Rp.3.200.000,00

Dan dicatat sebagai berikut: Biaya pemakaian persediaan

Rp.3.200.000,00

Persediaan

Rp.3.200.000,00

c. Biaya Dibayar di Muka (Prepaid Expense) Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di awal (advance) atas barang atau jasa yang akan dinikmati oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa akan datang (Warren, et al. 2008). Contoh atas jenis akun ini adalah sewa kantor yang dibayar di muka atau biaya asuransi. Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan pencatatan atas akun biaya dibayar di muka adalah pendekatan aset dan pendekatan beban. PDAM XYZ menerapkan pendekatan beban dalam mencatat biaya dibayar di muka. Berikut adalah ilustrasi penjurnalan biaya dibayar di muka dengan pendekatan beban: PT ABC menyewa sebuah bangunan untuk digunakan sebagai kantornya pada tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp.50.000.000,00 untuk jangka waktu 5 tahun. Penjurnalan pada saat PT ABC membayar sewa kantor 1 Jan 2012

Beban Sewa Kantor

Rp.50.000.000,00

Kas/Hutang

Rp.50.000.000,00

Pada saat akhir tahun ketika biaya sewa kantor harus diakui sebagai beban karena secara aktual PT ABC telah memanfaatkan bangunan tersebut: 31 Des 2012 1 Jan 2013

Sewa Kantor Dibayar di Muka

Rp.40.000.000,00

Beban Sewa Kantor

Rp.40.000.000,00

Beban Sewa Kantor

Rp.40.000.000,00

Sewa Kantor Dibayar di Muka

Rp.40.000.000,00 Universitas Indonesia


17 Aset Tetap Warren, et al. (2008) mendefinisikan aset tetap sebagai aset yang dimiliki atau digunakan perusahaan dan tidak ditawarkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal perusahaan, memiliki manfaat untuk jangka waktu yang panjang atau bersifat permanen, serta bersifat tangible. Aset tetap biasa juga disebut sebagai aset property, plant and equipment (PPE). SAK-ETAP bab 15 menjelaskan aset tetap merupakan aset yang berwujud: 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 2. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode, serta; Biaya perolehan aset tetap diukur setara harga tunainya pada tanggal pengakuan (SAK-ETAP bab 15 seksi 15.10). Untuk aset yang diperoleh dengan transaksi pertukaran, maka nilai perolehannya diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau asset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2008) mengidentifikasi terdapat lima jenis biaya perolehan aset tetap, yaitu: 1. Cost of land. Merupakan biaya perolehan atas aset tetap berupa tanah. Yang termasuk dalam biaya perolehan tanah adalah (a) biaya pembelian tanah, (b) biaya untuk mengurus aspek administrasi dalam proses kepemilikan tanah, (c) biaya yang dikeluarkan agar tanah sesuai dengan kondisi yang diinginkan, (d) asumsi terdapat biaya berupa kewajiban tertentu atas tanah, dan (e) penambahan tertentu pada tanah yang memiliki umur manfaat. 2. Cost of building. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sebuah bangunan. Biaya ini terdiri dari (a) biaya material, pekerja, overhead, serta (b) biaya profesional dan izin.



18 3. Cost of equipment. Yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya pembelian peralatan, ongkos kirim, biaya asuransi pengiriman, biaya instalasi dan perakitan, serta biaya untuk uji coba. 4. Self-constructed asset. Merupakan aset tetap yang diproduksi sendiri oleh perusahaan. Biaya perolehan pada aset tetap jenis ini adalah direct cost dan overhead cost selama produksi aset tersebut. Terdapat dua pendekatan dalam menentukan overhead cost yaitu (a) tidak memasukkan fixed overhead ke dalam biaya perolehan; dan (b) memasukkan seluruh komponen overhead cost ke dalam biaya perolehan. 5. Interest cost during construction. Biaya berupa bunga atas dana yang dipakai dalam membangun sebuah aset tetap akan menambah nilai perolehan aset tersebut (capitalized). Terdapat tiga pendekatan dalam mengukur nilai perolehan berdasarkan pada interest cost during construction, yaitu: (a) tidak mengkapitalisasi biaya bunga pada nilai perolehan aset; (b) memasukkan seluruh biaya atas dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi maupun tidak; dan (c) mengkapitalisasi biaya bunga yang aktual. Biasanya terdapat pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah memperoleh aset tetap. Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2008) menyatakan biaya tersebut dapat berupa biaya perawatan (maintenance cost) dan biaya yang dapat memperpanjang umur aset tetap atau menambah kinerja aset tetap (improvement). Untuk jenis pengeluaran yang kedua, perusahaan dapat mengkapitalisasinya dan menambah nilai aset tetap tersebut. SAK-ETAP mensyaratkan bahwa biaya setelah pengakuan awal yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran yang dapat memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2008) menjelaskan terdapat tiga pendekatan dalam mengkapitalisasi pengeluaran setelah pengakuan:



19 1. Pendekatan Substitusi. Pendekatan ini dapat digunakan apabila aset lama masih memiliki carrying amount. Pada pendekatan ini nilai dan biaya atas aset lama dibuang dan digantikan dengan nilai aset yang baru. 2. Mengkapitalisasi biaya baru. Pada pendekatan ini biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan aset tetap dicatat secara terpisah dan tetap mengakui aset lama di dalam bukunya. 3. Mengurangi akumulasi depresiasi. Pendekatan ini digunakan apabila biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak menambah kualitas atau kinerja aset tetap, namun hanya menambah masa manfaat aset tersebut. Aset tetap memiliki peran penting bagi perusahaan dalam menciptakan profit bagi perusahaan. Sesuai dengan matching concept expenses against revenues, berarti perusahaan harus mengakui beban atas penggunaan aset tetapnya, berupa depresiasi. Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2008) menyatakan: ”depreciation is the accounting process of allocating the cost of tangible assets to expense in a systematic and rational manner to those to those periods expected to benefit from the use of asset.” SAK-ETAP hanya mengakui tiga metode dalam menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus (straight line methods), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method). Selain itu, SAK-ETAP juga memperbolehkan perusahaan menilai aset tetapnya berdasarkan pada nilai wajar (fair value). Kewajiban Lancar (Current Liabilities) Kewajiban lancar adalah kewajiban (hutang) yang harus dipenuhi (dibayar) dengan menggunakan aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu dekat, biasanya satu tahun (Warren, et al. 2008). Secara garis besar kewajiban jangka pendek terdiri dari: 1. Hutang dagang (account payable). Hutang dagang pada umumnya berasal dari pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam operasi perusahaan. Biasanya tempo pelunasan hutang dagang adalah di bawah enam bulan. Universitas Indonesia


20 Proporsi hutang dagang di banyak perusahaan umumnya menempati urutan teratas dalam kewajiban lancar. 2. Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo (current portion of long-term debt). Merupakan pengakuan atas cicilan (installment) yang harus dibayar perusahaan atas kewajiban jangka panjangnya dalam satu tahun ke depan. 3. Surat hutang (notes payable). Transaksi yang menggunakan surat utang biasanya adalah pembelian atas barang atau jasa. Surat hutang ini dapat juga digunakan sebagai pengganti atas perjanjian hutang dagang. Perbedaan utama antara surat hutang dengan hutang dagang adalah terdapatnya bunga di dalam surat hutang. Kewajiban Tidak Lancar Kewajiban tidak lancar merupakan kemungkinan pengorbanan ekonomis di masa yang akan datang yang diakibatkan dari kewajiban masa kini yang tidak dibayarkan dalam satu tahun atau jangka waktu yang lebih itu yang merupakan suatu siklus operasi perusahaan (Kieso, Weygrandt, dan Warfield. 2008). Biasanya kewajiban jangka panjang berbentuk surat obligasi, surat hutang jangka panjang, mortgages payable, hutang dana pensiun, dan hutang leasing. Untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman (creditor) maupun penerima pinjaman (lender), hutang jangka panjang umumnya memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, yang berupa jumlah yang diotorisasi, tingkat bunga, jangka waktu jatuh tempo, penarikan kembali pinjaman, barang jaminan, ketentuan saldo minimum akun bank, working capital, pembagian dividend, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Beban Pengertian beban di dalam SAK-ETAP merupakan adaptasi dari kerangka pemikiran IASB (International Accounting Standard Board Framework). Beban menurut SAK-ETAP adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal (SAK-ETAP Bab 2 seksi 2.20).



21 SAK-ETAP Bab 2 Seksi 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur Laporan Keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dari kedua kriteria beban tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban dapat diakui apabila terjadinya penurunan keuntungan ekonomis di masa depan terkait penurunan atas aset atau kenaikan kewajiban, serta nilainya dapat diukur dengan andal (Godfrey, et al. 2010). Hal ini menjelaskan bahwa SAK-ETAP menggunakan konsep akrual dalam mengakui suatu unsur Laporan Keuangan. Konsep probabilitas dan pengkajian atas derajat ketidakpastian dalam kriteria pengakuan beban adalah: Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan Laporan Keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan kelompok dari suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual (SAK-ETAP Bab 2 Seksi 2.26). Sedangkan untuk kriteria kedua, yaitu beban dapat diukur dengan andal, dimaksudkan untuk kasus yang memerlukan estimasi namun tidak memiliki buktibukti yang cukup sebagai validitas atas estimasi tersebut. Sebagai contoh atas kasus ini adalah biaya depresiasi dan biaya penyisihan piutang tak tertagih. Indikasi ini terdapat dalam Framework paragraf 31 yang menyebutkan:



22 “When it is free from material error and bias and can be depended upon by users to represent faithfully that which it either purports to represent or could reasonably be expected to represent.” SAK-ETAP menyatakan bahwa dasar untuk mengukur suatu beban adalah biaya historis dan nilai wajar dengan menggunakan konsep akrual. Dalam SAKETAP Bab 2 Seksi 2.31, biaya historis dan nilai wajar adalah: 1. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Berdasarkan pada dasar biaya historis dan nilai wajar tersebut, beban dapat diukur dengan mengalokasikan biaya ke setiap periode dimana beban tersebut dapat diakui. Dasar untuk menentukan periode pengakuan ini adalah matching concept. Inti dari konsep ini adalah setiap pengorbanan atau beban (effort/expense) yang dikeluarkan perusahaan memiliki korespondensi langsung dengan hasil atau pendapatannya (accomplishment/revenue). 2.2

Pengendalian Internal Atas Siklus Pengeluaran Perusahaan umumnya memiliki beliefs systems dan boundary systems untuk

menjelaskan nilai-nilai utama yang dianut perusahaan serta tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh pegawainya. Namun, manajemen tetap harus melindungi perusahaan dari kemungkinan kesalahan yang disengaja (violation) maupun tidak disengaja (unintentional) oleh pegawai (Simmons, 1999). Oleh karena risiko tersebut, maka manajer haruslah menerapkan pengendalian dan pengamanan untuk meyakinkan bahwa seluruh informasi transaksi telah dicatat secara wajar dan tidak terjadi penggunaan aset perusahaan demi kepentingan Universitas Indonesia


23 pribadi pegawainya. Sistem dan prosedur inilah yang disebut sebagai pengendalian internal (Simmons, 1999). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus merancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif dan menjalankannya secara konsisten di seluruh aktivitas bisnisnya. Namun, Penulis hanya akan memaparkan bagaimana aktivitas pengendalian di dalam tiap kegiatan siklus pengeluaran, sesuai dengan topik penulisan laporan magang ini. 2.2.1 Pengendalian Internal dalam Aktivitas Order Goods Tujuan utama dalam proses pemesanan adalah meminimalkan biaya yang berhubungan dengan usaha perusahaan dalam menjaga ketersediaan barangbarang yang dibutuhkan untuk operasinya. Dalam merancang sebuah sistem pengendalian, manajemen haruslah dapat mendeteksi ancaman-ancaman yang mungkin dilakukan oleh pegawai, sehingga manajemen gagal mencapai tujuan dalam aktivitas ini. Romney dan Steinbart (2012) mengidentifikasi bahwa terdapat enam ancaman terkait dengan aktivitas order goods, yaitu (1) kehabisan barang (stockouts), (2) pemesanan barang-barang yang tidak dibutuhkan, (3) memesan barang pada harga yang tinggi, (4) memesan barang dengan kualitas rendah, (5) memesan dari supplier yang tidak diotorisasi, dan (6) kickbacks. Tabel 2.2 menjelaskan tentang prosedur pengendalian atas keenam risiko yang terdapat pada aktivitas order goods. Tabel 2.2 Prosedur Pengendalian pada Aktivitas Order Goods Kehabisan atau kekurangan persediaan

Pencatatan secara perpetual, menggunakan teknologi bar code atau RFID, menghitung jumlah persediaan secara periodik.

Memesan barang yang tidak dibutuhkan Memesan barang pada harga yang tinggi

Mengharuskan dokumen permintaan barang disetujui oleh level manajemen yang lebih tinggi. Membuat daftar harga barang yang sering dibeli, pembelian aset dengan harga tinggi lewat proses tender terbuka, pemesanan pembelian telah disetujui oleh level manajemen yang lebih tinggi, dan Universitas Indonesia


24 pengendalian atas budget. Memesan barang

Memesan barang kepada supplier dengan

dengan kualitas rendah

reputasi yang baik, dokumen pemesanan barang harus disetujui oleh level manajemen yang lebih tinggi, memonitor kinerja supplier, dan pengendalian atas budget.

Memesan barang dari

Dokumen pembelian harus disetujui oleh level

supplier yang tidak

manajemen yang lebih tinggi, membatasi akses atas

diotorisasi

supplier

master

file,

membatasi

penggunaan

dokumen pengadaan barang. Kickback

Menetapkan

peraturan

yang

tidak

memperbolehkan pegawai menerima hadiah dari vendor, memberikan pelatihan, merotasi pegawai pembelian, memberikan waktu berlibur kepada pegawai

pembelian,

meminta

kepada

pegawai

pembelian untuk menjelaskan alasan pemilihan supplier, dan audit terhadap supplier. Sumber : Romney dan Steinbart (2012)

Dokumen-dokumen yang terkait dalam aktivitas ini menurut Arens, et al. (2009) adalah: (1) dokumen permintaan barang (purchase requisition) dan (2) dokumen pembelian barang (purchase order). 2.2.2 Pengendalian Internal dalam Aktivitas Receive and Store Goods Tujuan utama aktivitas receive and store goods adalah untuk memverifikasi penerimaan atas barang yang dipesan dan mengamankannya dari kerugian maupun pencurian. Ancaman-ancaman yang mungkin timbul berhubungan dengan tujuan aktivitas ini adalah (1) menerima barang yang tidak dipesan, (2) kesalahan dalam menghitung barang yang diterima, dan (3) pencurian atas barang yang disimpan (Romney dan Steinbart, 2012).



25 Tabel 2.3 menjelaskan tentang prosedur pengendalian yang dapat diterapkan untuk menekan tingkat risiko pada aktivitas receive and store goods. Tabel 2.3 Prosedur Pengendalian pada Aktivitas Receive and Store Goods Menerima barang yang

Menetapkan prosedur yang mengharuskan pegawai

tidak dipesan

penerimaan barang untuk melakukan verifikasi atas barang yang diterima dengan dokumen pembelian.

Kesalahan menghitung

Menggunakan teknologi bar code atau RFID,

barang yang diterima

mendokumentasikan kinerja pegawai penerimaan, dan memberikan insentif untuk setiap pencatatan yang akurat.

Pencurian atas persediaan

Pengendalian

atas

akses

terhadap

tempat

penyimpanan, menghitung jumlah persediaan secara periodik dan mencocokkannya dengan pencatatan yang ada, terdapat dokumentasi atas pengeluaran barang, dan pemisahan tugas yang memadai. Sumber : Romney dan Steinbart (2012)

Arens, et al (2009) mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terkait dalam aktivitas ini adalah: (1) dokumen penerimaan barang, (2) tagihan supplier, (3) debit memo, (4) voucher package. Sedangkan jurnal pencatatan yang terkait dengan kegiatan ini adalah (1) catatan transaksi pembelian, (2) jurnal pembelian, (3) master file hutang dagang, (4) trial balance hutang dagang, dan (5) saldo hutang per supplier. 2.2.3 Pengendalian Internal dalam Aktivitas Approve and Pay Vendor Invoices Tujuan aktivitas approve and pay vendor invoices adalah memastikan bahwa perusahaan hanya membayar barang atau jasa yang dipesan dan telah diterima. Menurut Romney dan Steinbart (2012), terdapat enam ancaman atas aktivitas ini, yaitu (1) kegagalan dalam mendeteksi kesalahan tagihan supplier, (2) Universitas Indonesia


26 membayar barang yang tidak pernah diterima, (3) kegagalan untuk mendapatkan potongan harga dari supplier, (4) membayar tagihan yang sama lebih dari satu kali, (5) kesalahan dalam mencatat hutang, dan (6) penyalahgunaan kas maupun cek. Prosedur pengendalian atas aktivitas approve and pay vendor invoices dijelaskan lewat tabel 2.4. Tabel 2.4 Prosedur Pengendalian pada Aktivitas Approve and Pay Vendor Invoices Kegagalan dalam

Memeriksa

keakuratan

tagihan

dengan

mendeteksi kesalahan

menghitung ulang perhitungan matematis antara

tagihan supplier

harga dengan jumlah serta mencocokkan harga dan jumlah yang terdapat di tagihan dengan dokumen pembelian, memberikan pelatihan kepada pegawai akuntansi.

Membayar barang yang tidak pernah diterima

Membandingkan antara tagihan dari supplier dengan dokumen penerimaan gudang atas kuantitas barang yang diterima, untuk tagihan atas jasa manajemen dapat membandingkannya dengan budget perusahaan dan review dari departemen beban.

Kegagalan untuk

Penyusunan dokumen (file) dilakukan dengan

mendapatkan potongan

baik dengan mengurutkan tagihan berdasarkan

harga dari supplier

tanggal jatuh temponya, dan membandingkan budget perputaran kas yang mengindikasikan expected cash inflow dengan hutang.

Membayar tagihan

Tagihan yang akan dibayar harus dilengkapi

yang sama lebih dari satu

dengan

dokumen

pembelian

dan

dokumen

kali

penerimaan, pembayaran dilakukan berdasarkan pada dokumen tagihan yang asli, seluruh dokumen baik tagihan maupun dokumen pembelian dan penerimaan (voucher package) yang telah lunas ditandai bahwa telah dibayar (marked “paid”), serta mengendalikan Universitas Indonesia


27 akses terhadap supplier master file. Kesalahan dalam mencatat hutang

Membandingkan perubahan atas akun hutang kepada supplier sebelum dan sesudah dibayar dengan jumlah pembayaran tagihan.

Penyalahgunaan kas maupun cek

Membatasi

akses

terhadap

cek

kosong

perusahaan, pemisahan tugas yang memadai antara pemegang akun hutang dan kasir, rekonsiliasi bank oleh

pegawai

yang

independen

atas

proses

pengeluaran kas. Sumber : Romney dan Steinbart (2012)

Arens, et al. (2009) menyatakan bahwa dokumen dan pencatatan terkait dengan aktivitas ini adalah (1) cek, (2) catatan transaksi pengeluaran kas, dan (5) jurnal pengeluaran kas. 2.3

Audit Atas Siklus Pengeluaran

2.3.1 Definisi Audit Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapatkan dengan kriteria yang telah ditetapkan, selain itu proses auditing harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen (Arens et al. 2009). Dalam melakukan proses audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standard yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Standard tersebut dapat berupa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan dapat pula berupa kriteria yang mengatur kinerja akuntan publik yang diatur dalam Standar Akuntan Publik (SAP).



28 2.3.2 Tujuan Audit Seseorang membutuhkan suatu dasar atau informasi dalam mengambil sebuah keputusan. Namun terdapat risiko bahwa informasi yang diperolehnya salah sehingga keputusan yang dibuatnya pun menjadi salah. Dalam dunia bisnis, Laporan Keuangan merupakan sumber informasi suatu perusahaan atas kondisi keuangannya. Dengan membaca Laporan Keuangan suatu perusahaan seharusnya seorang investor, regulator, kreditor ataupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut (stakeholder) dapat mengambil keputusan ekonomis yang tepat (Godfrey, et al. 2010). Namun, seperti yang diceritakan pada ilustrasi awal, terdapat risiko bahwa informasi yang diberikan tidak tepat, sehingga keputusan ekonomis stakeholder juga menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Arens, et al. (2009), terdapat beberapa penyebab mengapa terdapat risiko informasi: 1. Informasi yang tersedia dibuat oleh pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemakai informasi, sehingga terdapat kemungkinan informasi yang didapat telah dilebih-lebihkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 2. Perbedaan motif antara penyedia informasi dengan pemakai informasi dalam penyusunan informasi tersebut. 3. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula transaksinya. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya kesalahan atas informasi–informasi dengan nilai yang kecil dibandingkan dengan total transaksi perusahaan. 4. Transaksi saat ini semakin kompleks sehingga sulit untuk melakukan pencatatan secara memadai. Untuk memperkecil risiko atas informasi tersebut, pengguna informasi, khususnya informasi Laporan Keuangan, menginginkan agar Laporan Keuangan (informasi) telah diaudit oleh auditor independen (Arens, et al. 2009). Dengan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen, maka pengguna Laporan Keuangan setidaknya merasa bahwa informasi yang terdapat di dalam laporan tersebut telah disajikan secara memadai. Jadi pada dasarnya, pengauditan dilakukan untuk memberi keyakinan yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan bahwa informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar. Untuk tujuan tersebut, Universitas Indonesia


29 setiap kegiatan audit memiliki tujuan spesifik terkait tiga hal berikut ini, yaitu terkait transaksi, terkait dengan saldo akun, dan terkait dengan penyajian dan pengungkapan (Arens, et al. 2009). Tujuan audit terkait saldo transaksi adalah: auditor memperoleh keyakinan bahwa (1) transaksi yang terjadi saja yang dicatat oleh penyedia Laporan Keuangan (occurence), (2) pencatatan atas suatu transaksi telah dilakukan secara lengkap untuk akun-akun yang memang perlu untuk dicatat (completeness), (3) seluruh transaksi dicatat sesuai dengan jumlah yang seharusnya (accuracy), (4) transaksi dicatat pada akun yang sesuai (classification), dan (5) transaksi yang dicatat hanyalah transaksi yang terjadi di periode pelaporan (cutoff) (Arens, et al. 2009). Tujuan audit terkait dengan saldo akun adalah auditor memperoleh keyakinan bahwa (1) keberadaan aset, kewajiban (liabilities), dan modal yang terdapat dalam Laporan Keuangan (existance), (2) saldo suatu akun tertentu merupakan jumlah dari seluruh transaksi yang membentuknya (completeness), (3) seluruh aset, kewajiban (liabilities) dan modal telah dicatat dan dihitung secara memadai, serta (4) pengakuan atas aset maupun hutang dan modal telah disajikan sesuai dengan hak dan kewajiban perusahaan (rights and obligation) (Arens, et al. 2009). Yang terakhir merupakan tujuan audit terkait dengan penyajian dan pengungkapan, yaitu: auditor memperoleh keyakinan bahwa: (1) seluruh transaksi yang dicatat dalam Laporan Keuangan memang benar-benar terjadi dalam periode Laporan Keuangan yang bersangkutan, (2) seluruh transaksi yang sudah seharusnya menjadi bagian dari Laporan Keuangan sudah dicatat, (3) seluruh transaksi sudah dicatat pada jumlah yang tepat, (4) seluruh transaksi sudah dicatat pada akun yang sesuai, dan (5) seluruh transaksi yang dicatat pada periode Laporan Keuangan terkait (Arens, et al. 2009).

2.3.3 Output Audit Hasil akhir dari seluruh rangkaian audit adalah opini auditor independen atas Laporan Keuangan perusahaan yang diauditnya (auditee). Opini tersebut haruslah didasarkan pada apakah Laporan Keuangan tersebut telah disajikan Universitas Indonesia


30 sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum. Menurut Arens, et al. (2009) terdapat empat kategori opini audit, yaitu: 1. Wajar tanpa pengecualian (Unqualified). Opini audit ini diberikan apabila pada kondisi (1) seluruh bagian Laporan Keuangan – neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan arus kas – tersedia tanpa terkecuali, (2) terpenuhinya ketiga standar umum audit, (3) terpenuhinya ketiga standar pekerjaan lapangan (field work), (4) Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum termasuk catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) tidak terdapat kondisi yang membutuhkan penambahan paragraf penjelasan. 2. Wajar dengan paragraf penjelasan (Unqualified with explanatory paragraph or modified wording). Opini diberikan dengan kondisi Laporan Keuangan sudah disajikan secara wajar, namun auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan atas Laporan Keuangan tersebut. 3. Wajar dengan Pengecualian (Qualified). Opini ini diberikan dengan kondisi secara keseluruhan Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat pengecualian pada beberapa area pada Laporan Keuangan, atau terdapat beberapa pembatasan ruang lingkup audit. 4. Tidak wajar (adverse) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer). Auditor memberikan opini adverse dengan kondisi Laporan Keuangan tidak disajikan secara wajar. Kondisi ini terjadi karena terdapat kesalahan material dalam Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan tidak disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Sedangkan opini disclaimer diberikan dengan kondisi auditor tidak dapat memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan. Kondisi ini umumnya diakibatkan oleh posisi auditor tidak independen atau terdapat pembatasan ruang lingkup audit yang berpengaruh secara signifikan.

2.3.4 Prosedur Audit atas Siklus Pengeluaran Menurut Arens, et al. (2009) terdapat empat fase audit yaitu: 1. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit. 2. Melaksanakan test of controls dan substantive test of transactions. Universitas Indonesia


31 3. Melaksanakan analytical procedures dan test of details balances. 4. Penyelesaian kegiatan audit dan mengeluarkan laporan audit. Fase pertama audit dilakukan secara umum untuk keseluruhan ruang lingkup pengauditan. Pada fase ini auditor menentukan pendekatan yang digunakan dalam menghitung besaran bukti audit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit secara keseluruhan dalam memberikan opini atas Laporan Keuangan. Menurut Arens, et al. (2009), dua pertimbangan utama yang mempengaruhi auditor dalam memilih pendekatan itu: 1. Kecukupan bukti yang dibutuhkan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya; dan 2. Biaya pengumpulan bukti haruslah diminimalisasi. Menurut Arens, et al. (2009) terdapat delapan langkah yang dapat digunakan auditor dalam merencanakan dan merancang program auditnya (lihat gambar 2.5). Pada fase kedua, auditor melakukan test of control dan substantive test of transaction. Pada tahap ini auditor dapat menurunkan risiko pengendalian apabila ia mendapatkan keyakinan bahwa pengendalian internal telah berjalan secara efektif. Keyakinan ini didapatkan dengan melakukan pengujian atas pengendalian internal klien secara langsung. Pengendalian internal yang efektif secara langsung berhubungan dengan risiko audit. Hal ini terkait dengan jumlah sample yang akan diuji dalam pekerjaan lapangan yang bersifat substantif (Arens, et al. 2009). Setelah mendapatkan keyakinan atas pengendalian internal klien, auditor melaksanakan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencatatan yang dilakukan oleh klien dengan melakukan verifikasi atas jumlah moneter transaksi yang terjadi (Arens, et al. 2009). Untuk alasan efektivitas, auditor biasanya melakukan test of control dan substantive test of transaction secara bersamaan.



32 Gambar 2.5 Perencanaan Audit dan Merancang Pendekatan Audit Menerima klien dan melaksanakan initial audit planning Memahami bisnis dan industri klien

Menilai risiko bisnis klien Melakukan prosedur analitis awal Menetapkan materialitas dan menilai acceptable audit risk dan inherent risk Memahami pengendalian internal dan control risk Mengumpulkan informasi untuk menilai fraud risk Menyusun rencana audit dan program audit secara keseluruhan Sumber: Auditing and Assurance Services an Indonesian adaptation edition (Arens, et al. 2009)

Tahapan ketiga yang dilakukan oleh auditor adalah melaksanakan prosedur analitis dan melakukan pengujian atas saldo akun (Arens, et al. 2009). Prosedur analitis dilakukan dengan membandingkan dan menghubungkan akun-akun yang ada untuk melihat apakah saldo akun-akun atau data-data tersebut terlihat masuk akal. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan sebagai hasil pengujian ini, auditor harus tanggap terhadap akun tersebut karena terdapat risiko telah terjadi kesalahan catat atau terdapat transaksi yang tidak tercatat (Arens, et al. 2009).



33 Gambar 2.6 Metodologi Audit Siklus Pengeluaran

Sumber: Auditing and Assurance Services an Indonesian Adaptation ed (Arens et al. (2009))

Pengujian atas saldo akun merupakan prosedur spesifik untuk memastikan tidak terjadi salah saji atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan pada jumlah yang signifikan (Arens, et al. 2009). Prosedur ini dilakukan dengan mencari informasi atau data-data Laporan Keuangan klien kepada pihak eksternal yang terkait. Pengujian ini sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan audit karena bukti yang didapat dari prosedur ini kebanyakan berasal dari pihak yang independen. Bukti yang seperti ini merupakan bukti yang memiliki kualitas tinggi (Arens, et al. 2009).



BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN TEMPAT MAGANG DAN KLIEN 3.1

Profil Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik dan Rekan (KAP HS&R) didirikan

dan disahkan dengan akte notaris No. 17 tanggal 31 Juli 2008 oleh Notaris Negeri Sirait, SH. KAP HS&R memiliki surat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 682/KM.1/2008 tertanggal 16 Oktober 2008. KAP HS&R memiliki afiliasi dengan Prime Global sejak tahun 2012. Jasa-jasa yang diberikan oleh KAP HS&R meliputi jasa auditing, jasa akuntansi, jasa audit teknologi informasi, jasa audit sistem informasi, jasa perpajakan dan jasa konsultasi. Klien dari KAP HS&R berasala dari berbagai jenis industri. Namun, KAP HS&R tidak memiliki divisi-divisi yang khusus memberikan jasa-jasa di atas per jenis industri tertentu. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk mengembangkan terus pengetahuan akuntansi dan auditnya. KAP HS&R memiliki beberapa partner yang dipimpin oleh seorang managing partner. Partner dibantu oleh bagian quality control untuk mengevaluasi hasil fieldwork yang telah dilaksanakan oleh tim audit. Biasanya, dalam satu tim dalam sebuah penugasan audit terdiri dari Manager in Charge, Supervisor in Charge, Senior in Charge dan Junior Auditor. Seperti sudah diterangkan sebelumnya, Penulis bertugas sebagai Junior Auditor selama menjalani program magang di KAP HS&R. 3.2

Profil PDAM XYZ

3.2.1 Pendirian PDAM XYZ Pelayanan air minum di Kabupaten FGH pada awalnya dilaksanakan lewat Proyek Penyediaan Air Bersih (PPSAB) pada tahun anggaran 1976/1977. Proyek tersebut menghasilkan fasilitas berupa Sarana Penyediaan Air Bersih yang berlokasi Kabupaten FGH. Pada Tahun 1981 dengan Surat Keputusan Menteri, dibentuklah Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) untuk mengelola Sarana Penyediaan Air Bersih yang telah dibangun. Selain itu, pembentukan BPAM ini 34



35 adalah untuk mempersiapkan wadah organisasi yang dapat mengelola pelayanan air minum kepada masyarakat secara mandiri, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri di tahun 1984 yang isinya meliputi pedoman-pedoman organisasi, sistem akuntansi, teknik operasi dan pemeliharaan, teknik perawatan, struktur dan perhitungan biaya untuk menentukan tarif air minum dan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Perkembangan

selanjutnya pada tahun 1982 mulai beroperasi Instalasi

Pengolahan Air di Desa Rawang tepatnya pada dengan kapasitas 20 l/det. PDAM XYZ resmi dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan pada Perda Kabupaten FGH No. xx Tahun 1990. Dengan keluarnya peraturan ini PDAM XYZ menggantikan BPAM XYZ sebagai institusi yang mengelola, memproduksi dan mendistribusikan air bersih di Kabupaten XYZ. Hal ini dilakukan agar ketersediaan air bersih di Kabupaten “FGH” dapat lebih terjamin apabila dikelola secara profesional oleh sebuah Perusahaan Daerah dibandingkan Badan Pengelola saja. Perubahan status perusahaan dari BPAM ke PDAM memiliki implikasi berupa pelimpahan hak atas aset yang dikelola oleh BPAM dari Pemerintah Pusat RI kepada Pemerintah Daerah Tingkat II FGH. Nilai yang dihibahkan tersebut sebesar Rp.5.200.000.000,00. Pada perkembangan selanjutnya PDAM XYZ membutuhkan tambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan pipa air untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan pelayanan karena kebutuhan air bersih yang terus meningkat di Kabupaten FGH. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah memberikan bantuan berupa pembangunan IPA lewat Dinas PU untuk nantinya dikelola oleh perusahaan. Namun muncul masalah atas penyerahan aset tersebut terkait pengakuan aset dan pengakuan bantuan Pemerintah Pusat. Terdapat kerancuan dalam pengakuan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aset yang dibangun oleh PU untuk dikelola oleh PDAM masih merupakan hak milik Pemerintah Pusat. Seharusnya perusahaan tidak boleh mengakui sebagai asetnya. Namun, perusahaan wajib merawat aset tersebut sehingga timbul biaya perawatan yang harus diakui oleh perusahaan. Hal ini akan menimbulkan ketidakwajaran atas transaksi biaya perawatan tersebut serta Universitas Indonesia


36 pendapatan perusahaan. Oleh karena itu manajemen PDAM memutuskan untuk mengakui aset tersebut sebagai asetnya dalam laporan keuangan. Selain masalah

kepemilikan, terdapat

kerancuan

dalam mengakui

penyerahan aset seperti ini, apakah diakui sebagai pendapatan hibah atau sebagai penyertaan modal? Manajemen PDAM memiliki asumsi bahwa penyerahan aset tersebut tidak dapat dianggap sebagai hibah karena pada faktanya aset tersebut masih merupakan hak milik Pemerintah Pusat. Oleh karena itu manajemen mencatatnya sebagai penyertaan modal Pemerintah Pusat. Dalam struktur modal, penyertaan Pemerintah Pusat memiliki nilai terbesar. Masalah yang timbul kemudian adalah tentang status perusahaan, apakah masih menjadi Perusahaan Daerah atau tidak? Untuk menjawab masalah ini, akun penyertaan itu dianggap sebagai penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya. 3.2.2 Visi dan Misi PDAM XYZ memiliki visi sebagai berikut: 1. Perusahaan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat. 2. SDM yang profesional sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi kepuasan pelanggan. 3. Kesejahteraan karyawan dan kontribusi yang progresif terhadap daerah. Sedangkan

misi

PDAM

XYZ

adalah

menyelenggarakan

dan

mengembangkan usaha penyediaan sarana air bersih serta usaha terkait lainnya yang bertumpu pada peningkatan mutu produk dan layanan, kualitas yang berkesinambungan melalui pemberdayaan SDM. 3.2.3 Struktur Organisasi PDAM XYZ Sesuai dengan statusnya sebagai perusahaan daerah, PDAM XYZ memiliki tanggung jawab atas kegiatan operasionalnya kepada Pemerintah Kabupaten FGH. Untuk itu, Pemkab FGH membentuk sebuah dewan pengawas yang melaporkan secara berkala rencana bisnis maupun kegiatan operasional PDAM XYZ kepada Bupati FGH. Laporan Keuangan PDAM XYZ sejak tahun buku 2000 hingga 2010 disusun berdasarkan pada Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Universitas Indonesia


37 yang ditetapkan dengan SK Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 tanggal 10 Agustus 2000. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011, PDAM menggunakan SAK-ETAP (Standard Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) karena keluarnya peraturan baru yang mengharuskan perusahaan daerah menyusun laporan keuangannya menggunakan SAK-ETAP. PDAM XYZ memiliki delapan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten FGH untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Cakupan pelayanan air bersih yang diberikan oleh PDAM XYZ saat ini mencapai sekitar 66% dari total penduduk Kabupaten FGH. Capaian ini cukup bagus mengingat kondisi topografi pegunungan dan persebaran penduduk merata dengan wilayah yang luas. Dari delapan cabang tersebut, sebenarnya terdapat beberapa cabang yang beroperasi tidak efisien. Namun, PDAM sendiri tidak bisa menutup cabang tersebut karena tujuan berdirinya perusahaan bukan hanya demi keuntungan semata, namun terdapat tujuan sosial untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menciptakan masyarakat yang sehat. Selain delapan cabang, PDAM juga memiliki sebuah unit usaha yang memproduksi air minum dalam kemasan. Unit usaha ini dikelola secara mandiri oleh manajemen yang ditunjuk oleh Dirut PDAM. Karena sifatnya masih unit usaha, semua tansaksi AMDK masih harus melalui PDAM pusat. Pada tahun 2012 AMDK telah resmi menjadi sebuah perusahaan sendiri, dengan PDAM sebagai pemiliknya. Bagan struktur organisasi PDAM dapat dilihat pada gambar 3.1. Sedangkan job description dan job specification dari berbagai unit kerja di dalam PDAM XYZ diatur lewat Surat Keputusan Direksi tentang Tugas Pokok dan Fungsi.



38 Gambar 3.1 Struktur Organisasi PDAM XYZ

Sumber: Profil PDAM XYZ

3.2.4 Unit-Unit Kerja Terkait dengan Siklus Pengeluaran Bidang Umum Bidang umum merupakan unit kerja di bawah Direktur Umum dengan tugas melaksanakan ketatausahaan, Personalia, Pengadaan, Logistik, Pemeliharaan Umum dan Kerumahtanggaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum dan Administrasi sesuai dengan bagian tugasnya. Aktivitas bidang umum terkait dengan sikus pengeluaran adalah: 1. Perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang (Kepala Bidang Umum). 2. Melakukan inventarisasi, evaluasi dan prakualifikasi rekanan (Sub Bidang Tata Usaha), Universitas Indonesia


39 3. Menerima dan menyimpan barang (Sub Bidang Logistik), serta 4. Pengeluaran lain-lain, seperti pembelian barang pos (Sub Bidang Tata Usaha). Bidang Keuangan Bidang keuangan merupakan unit kerja yang membantu Direktur Umum dalam melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Akuntansi, Anggaran, penagihan rekening air, pengelolaan tunggakan dan kas serta melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum dan Administrasi sesuai dengan bagian tugasnya. Aktivitas yang dilakukan oleh bidang keuangan terkait dengan siklus pengeluaran adalah: 1. Pengendalian dan pelaporan atas penggunaan biaya, melakukan verifikasi atas tagihan dari supplier, serta pengendalian terhadap biaya yang sudah dianggarkan terkait dengan kenaikan harga (Sub Bidang Anggaran), 2. Mengevaluasi dan melakukan fungsi pencatatan atas transaksi pengeluaran yang terjadi (Sub Bidang Akuntansi), dan 3. Menyimpan kas kecil, melakukan transaksi secara kas, dan melakukan pengendalian atas kas perusahaan (Sub Bidang Kas). Bidang Hubungan Langganan Bidang hubungan langganan memiliki fungsi dalam melaksanakan pemasaran sambungan pelanggan baru, mengkoordinir pelayanan mobil tangki, penetapan golongan pelanggan, penetapan konsumsi air pelanggan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum dan Administrasi sesuai dengan bagian tugasnya. Aktivitas bidang ini terkait dengan siklus pengeluaran adalah: 1. Melakukan pengawasan atas pemakaian peralatan perpipaan dan water meter dalam proses pemasangan sambungan baru (Sub Bidang Pemasaran), 2. Biaya mencetak rekening air (Sub Bidang Penetapan Konsumsi Air), serta 3. Membuat laporan pengaduan konsumen sebagai dasar untuk mengeluarkan persediaan perpipaan maupun water meter untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan (Sub Bidang Hubungan Kemasyarakatan). Universitas Indonesia


40 Bidang Perencanaan Bidang perencanaan merupakan unsur pembantu bagi Direktur Teknik yang memiliki tugas melaksanakan rencana teknik, administrasi dan dokumentasi teknik, pengawasan teknik serta tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Teknik. Bidang perencanaan memiliki fungsi untuk membuat perencanaan kerja perusahaan untuk satu tahun ke depan atau lebih yang acuan perusahaan dalam membeli maupun memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi. Bidang Produksi Bidang produksi juga merupakan unsur pembantu bagi Direktur Teknik yang memiliki tugas pokok melaksanakan tersedianya air baku, proses produksi air, kualitas air, kontinuitas air, pemeliharaan sarana produksi dan pemakaian bahan kimia/material pemeliharaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur teknik sesuai dengan urusan tugasnya. Pengeluaran yang terkait dengan bidang ini adalah: 1. Permintaan pembelian dan pemakaian bahan baku yang dipakai dalam proses produksi air bersih, 2. Permintaan dan pembelian peralatan mekanik dan peralatan perpipaan untuk kegiatan pemeliharaan maupun perawatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pipa produksi, serta 3. Pemakaian listrik dan bahan bakar untuk kegiatan produksi. Bidang Transmisi dan Distribusi Selain kedua bidang sebelumnya, Direktur Teknik juga membawahi bidang transmisi dan distribusi (transdis). Tugas pokok bidang ini adalah mengkoordinir kegiatan pendistribusian air secara merata dan terus menerus, pemeliharaan perpipaan, mengadakan penertiban pemasangan sambungan secara ilegal, mengumpulkan data jaringan pipa dan meter air di seluruh cabang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik sesuai bidang tugasnya. Pengeluaran terkait dengan bidang ini adalah: 1. Permintaan pembelian water meter, peralatan mekanik, dan peralatan perpipaan untuk kegiatan transmisi dan distribusi, Universitas Indonesia


41 2. Pemakaian water meter dan pipa untuk kegiatan pemeliharaan maupun perawatan jaringan distribusi, serta 3. Pemakaian bahan bakar untuk kegiatan distribusi menggunakan tangki. Bidang Perawatan/Pemeliharaan Bidang perawatan/perawatan merupakan bagian atau unit pembantu dari Direktur Utama untuk melaksanakan kegiatan perawatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana operasional. Pengeluaran terkait dengan bidang ini adalah: 1. Permintaan pembelian dan pemakaian alat-alat mekanik, serta 2. Biaya pekerja lapangan dari pihak luar PDAM. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk lewat Surat Keputusan Direktur Utama PDAM XYZ sebagai wujud pengendalian atas pengeluaran. Panitia ini bertugas untuk melakukan pemilihan supplier dengan nilai pengadaan diatas Rp100.000.000,00. Namun dalam praktiknya, tugas Panita Pengadaan juga berlaku untuk transaksi dengan nominal di bawah Rp.100.000.000,00. Tujuan dibentuknya Panitia Pengadaan adalah agar pembelian PDAM sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Direksi PDAM XYZ, anggota Panitia Pengadaan harus berjumlah gasal, minimal tiga orang dan maksimal tujuh orang. Anggota Panitia Pengadaan haruslah berasal dari karyawan internal perusahaan. Karyawan yang telah memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah akan diprioritaskan untuk menjadi anggota Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan bersifat tetap, dan sebagai bentuk pengendaliannya, Panitia Pengadaan akan dirotasi setahun sekali. Tugas-tugas Pokok Panitia Pengadaan adalah: a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Menyiapkan dokumen pengadaan; d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci untuk penerangan umum; Universitas Indonesia


42 e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; f. Melakukan evaluasi penawaran terhadap penawaran yang masuk; g. Mengusulkan calon pemenang; h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Direksi PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci selaku pengguna barang/jasa. Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sama dengan Panitia Pengadaan, Panitia Penerimaan Barang dan Jasa juga dibentuk lewat Surat Keputusan Direktur Utama. Panitia ini berfungsi sebagai alat pengendalian perusahaan atas barang yang telah dikirim supplier kepada PDAM XYZ. Panitia Penerimaan akan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas terhadap barang yang sampai ke gudang PDAM XYZ. Selain itu Panitia Penerimaan akan melakukan pengecekan atas kesesuaian harga barang dan supplier yang mengirim. Jumlah Panitia Penerimaan tidak ditentukan di dalam Peraturan Direksi PDAM XYZ. Anggota Panitia Penerimaan haruslah berasal dari karyawan internal PDAM XYZ. Dalam hal pemeriksaan yang memerlukan keahlian teknik khusus, Direksi dapat membentuk suatu Tim/Tenaga Ahli dalam membantu pekerjaan Panitia Penerimaan. Sama dengan panitia pengadaan, rotasi Panitia Penerimaan dilakukan setahun sekali. Tugas-tugas pokok Panitia Penerimaan adalah sebagai berikut: a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menerima

hasil

pengadaan

barang/jasa

setelah

melaui

pemeriksaan/pengujian; dan c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



BAB 4 PEMBAHASAN 4.1

Jenis Pengeluaran PDAM XYZ membagi pengeluaran menjadi dua jenis yaitu pengeluaran

dengan nominal Rp.300.000 dan pengeluaran dengan nominal di atas Rp.300.000. Pengeluaran dengan nominal di bawah Rp.300.000 menggunakan kas kecil, sedangkan pengeluaran di atas Rp.300.000 menggunakan cek atau lewat transfer antar bank. Untuk pengeluaran di bawah Rp.300.000 menggunakan sistem ganti uang (GU/reimburse). Sedangkan prosedur pengeluaran dengan nominal di atas Rp300.000 diatur dalam Peraturan Direksi PDAM XYZ. Seluruh pengeluaran perusahaan dilaksanakan dengan sistem yang terpusat. 4.1.1 Pengeluaran dengan Nominal di Bawah Rp.300.000 PDAM XYZ memiliki kebijakan bahwa setiap pengeluaran harus diotorisasi oleh dua dari tiga Direksi. Tujuan dari sistem ini agar pengendalian atas seluruh pengeluaran PDAM berjalan efektif. Tetapi sistem seperti ini tidak efisien untuk transaski pengeluaran dengan nominal kecil dan bersifat sebagai penunjang saja. Oleh sebab itu, manajemen PDAM XYZ merancang sistem pengeluaran dengan nominal kecil, yang dibatasi hingga Rp.300.000. Pengawasan atas sistem pengeluaran di bawah Rp.300.000 menjadi tanggung jawab Kepala Bidang/Cabang sepenuhnya. Satuan Pengendalian Internal (SPI) akan melakukan evaluasi atas pengeluaran ini pada masing-masing Bidang/Cabang. Waktu dan Bidang/Cabang yang akan dievaluasi dipilih secara acak oleh SPI. Setiap pelanggaran yang ditemukan SPI dilaporkan kepada Direktur Utama PDAM XYZ. Direktur Utama menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan hukuman kepada Kepala Bidang/Cabang yang bersalah. Pengeluaran dengan nominal lebih kecil dari Rp.300.000 umumnya adalah insentif pegawai yang melaksanakan pekerjaan lapangan, pembelian kebutuhan konsumsi kantor, dan upah buruh harian. Insentif untuk pegawai ini berupa uang makan dan minum selama melaksanakan pekerjaan lapangan. Sedangkan kebutuhan konsumsi kantor adalah pembelian air mineral, gula, teh, kopi dan 43



44 kebutuhan sejenisnya. Upah buruh harian yang dimaksud adalah upah pekerja lepas yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan, seperti tukang gali pipa dan tukang kebun. 4.1.2 Pengeluaran dengan Nominal di Atas Rp.300.000 Pengeluaran yang termasuk dalam kategori ini dapat dibagi menjadi: 1. Persediaan operasional Persediaan operasional PDAM XYZ berupa persediaan perpipaan, persediaan bahan kimia dan persediaan bahan bakar. Pembelian persediaan PDAM XYZ pada umumnya dilakukan secara kredit. 2. Persediaan administrasi dan umum Persediaan umum dan administrasi adalah kebutuhan perusahaan yang bersifat sebagai pendukung operasi perusahaan. Yang termasuk dalam persediaan umum dan administrasi antara lain kertas, tinta printer, alat tulis kantor (ATK), dan barang-barang lainnya yang sejenis. Tata cara pembelian persediaan ini dilakukan secara tunai dengan sistem pembelian langsung. Pembelian persediaan umum dan adminstrasi berkisar di nominal Rp.300.000 sampai dengan Rp.5.000.000. 3. Pengeluaran terkait aset tetap Pengeluaran terkait aset tetap terdiri dari biaya pemeliharaan aset tetap dan pembelian aset tetap dengan menggunakan dana perusahaan. Pemeliharaan aset tetap adalah beban yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap; baik bersifat rutin atau yang menambah masa pakai aset tetap. Pemeliharaan yang bersifat rutin dicatat sebagai beban (expenses). Untuk pemeliharaan yang meningkatkan umur atau produktivitas aset dicatat sebagai penambah nilai buku aset tersebut (capitalized).



45 4. Pembelian formulir tagihan rekening air Formulir tagihan rekening air adalah kertas tagihan yang dikirimkan oleh perusahaan kepada konsumen atas pemakaian air setiap bulannya. Formulir ini dipesan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama beberapa bulan ke depan, biasanya empat bulan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak kekurangan formulir tagihan yang akan dikirimkan kepada konsumen setiap akhir bulan. 5. Biaya dibayar di muka (prepaid expense) Beban dibayar di muka seluruhnya adalah pembayaran uang sewa kantor. Biaya sewa kantor tersebut dibayarkan seluruhnya pada saat tercapai kesepakatan antara PDAM XYZ dengan pemilik bangunan. 6. Tagihan rutin. Tagihan rutin terdiri dari tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan penggunaan frekuensi gelombang radio, tagihan retribusi air, dan tagihan langganan surat kabar. Tagihan ini diterima dan dibayarkan oleh perusahaan setiap akhir bulan. Setiap tagihan rutin perusahaan diterima oleh Sub Bidang Anggaran. 4.2

Tahap-Tahap Siklus Pengeluaran PDAM XYZ Setiap akhir tahun, PDAM membuat Rancangan Kerja Anggaran

Perusahaan (RKAP). RKAP ini memuat tentang rancana pendapatan dan pengeluaran perusahaan di tahun berikutnya. RKAP akan dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan sebelum melakukan pengadaan kebutuhan perusahaan. Tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilewati dalam proses realisasi pengadaan kebutuhan adalah permintaan pembelian, pemilihan supplier, penerimaan barang dan pembayaran. Secara umum, seluruh jenis pengeluaran perusahaan harus melewati semua tahap di atas. Namun terdapat satu jenis pengeluaran yang dikecualikan, yaitu pengeluaran dengan nominal di bawah Rp.300.000.



46 4.2.1 Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Setiap tahunnya, PDAM XYZ menyusun Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), yang akan menjadi acuan operasi perusahaan satu tahun ke depan. Proses penyusunan RKAP ini berada di bawah koordinasi Bidang Perencanaan. Pada awal proses penyusunannya, masing-masing bidang atau unit kerja membuat proyeksi operasionalnya selama setahun ke depan melingkupi sasaran yang ingin dicapai dan besaran kebutuhan dalam mencapai sasaran tersebut. Kemudian, proyeksi tersebut diajukan kepada Sub Bidang Perencanaan untuk dievaluasi. Selanjutnya diadakan rapat untuk melakukan penyesuaian proyeksi tersebut antara Sub Bidang Perencanaan, Bidang atau unit kerja terkait dan Direksi. Setelah proses penyesuaian proyeksi kebutuhan perusahaan selesai, Direksi membawa draft RKAP untuk dikonsultasikan dengan Badan Pengawas PDAM. Hasil konsultasi draft RKAP antara Direksi dengan Badan Pengawas akan menghasilkan RKAP final yang akan dibawa kepada Kepala Daerah untuk disahkan. Setelah RKAP tersebut disetujui, Direksi mengadakan rapat dengan seluruh Kepala Bidang dalam rangka sosialisasi anggaran dan sasaran perusahaan setahun ke depan. RKAP inilah yang akan menjadi budget control bagi setiap bidang dan unit usaha dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. 4.2.2 Permintaan Pembelian Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pengeluaran PDAM XYZ dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran di bawah Rp.300.000 dan pengeluaran di atas Rp.300.000. berikut adalah uraian atas prosedur permintaan pembelian dari kedua jenis pengeluaran tersebut.



47 4.2.2.1 Permintaan Pembelian dengan Nominal di Bawah Rp.300.000 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengeluaran dengan nominal lebih kecil dari Rp.300.000 menjadi tanggung jawab Kepala Bidang/Kepala Cabang. Prosedur pembelian jenis ini diawali dengan mengajukan permintaan pembelian secara verbal kepada Kepala Bidang/Cabang. Sebelum permintaan tersebut disetujui, Kepala Bidang/Cabang akan mengevaluasi permintaan tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat kebutuhan dan ketersediaan stok barang di gudang. Kepala Bidang/Cabang menentukan permintaan tersebut disetujui atau tidak berdasarkan pada hasil evaluasi itu. 4.2.2.2 Permintaan Pembelian dengan Nominal di Atas Rp.300.000 Setiap pengeluaran dengan nominal di atas Rp.300.000 diawali dengan permintaan pembelian oleh unit kerja. Unit kerja akan melaporkan melaporkan kebutuhan yang harus dipenuhi kepada Kepala Bidangnya. Kepala Bidang akan melakukan evaluasi atas permintaan tersebut terhadap RKAP. Apabila permintaan tersebut telah dianggarkan atau masih terdapat sisa anggarannya, maka Kepala Bidang akan membuat Purchase Requisition (PR) rangkap tiga. Dokumen ini akan ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala Bidang/Cabang sebelum diajukan kepada Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan juga melakukan evaluasi atas permintaan ini. Selain terkait anggaran, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan tersebut di gudang perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara konfirmasi dengan Sub Bidang Logistik. Sub Bidang Logistik akan mengecek ketersediaan barang tersebut di Buku Besar Persediaan. Apabila barang yang dibutuhkan masih dimiliki oleh perusahaan, maka Sub Bidang Logistik akan melakukan pengiriman antar gudang PDAM XYZ, dan dengan itu dokumen PR dibatalkan. Namun, bila perusahaan memang sudah kehabisan barang tersebut, maka Sub Bidang Logistik akan menginformasikannya kepada Panitia Pengadaan.



48 Gambar 4.1 Proses Pembelian Barang di PDAM XYZ



49 Gambar 4.2 Proses Pembayaran atas Pembelian Kredit di PDAM XYZ



50 Setelah proses evaluasi selesai, Panitia Pengadaan akan mengajukan dokumen PR tersebut kepada Direksi untuk diotorisasi. PR yang telah diotorisasi oleh Direksi dijadikan dasar dalam melakukan pemesanan/pembelian kepada supplier. PR rangkap pertama akan dikembalikan kepada Bidang yang bersangkutan untuk disimpan. PR rangkap kedua akan disimpan oleh Panitia Pengadaan. Sedangkan PR rangkap ketiga akan diserahkan kepada Sub Bidang Logistik untuk melakukan pembelian atau pengambilan barang. Namun, tidak seluruh kebutuhan yang ada dalam RKAP dapat terpenuhi. Hal ini terjadi karena seluruh kebutuhan yang diajukan akan disesuaikan dengan kemampuan finansial, kebutuhan aktual bidang atau unit usaha, dan skala prioritas kebutuhan operasional perusahaan. Setiap kebutuhan yang dianggap mendesak untuk meningkatkan kinerja perusahaan tetapi tidak dapat terpenuhi sepanjang tahun anggaran dapat dianggarkan kembali. Kebutuhan seperti ini akan dijadikan prioritas perusahaan pada anggaran tahun berikutnya. Panitia Pengadaan akan memberikan notifikasi atas penolakan permintaan pembelian kepada Bidang terkait disertai dengan alasannya. Setelah suatu permintaan pembelian disetujui, manajemen PDAM XYZ akan menentukan prosedur yang dipakai dalam memenuhi kebutuhan itu. Evaluasi itu dilakukan untuk menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut atau tidak. Apabila manajemen menilai bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, maka metode yang dipilih adalah Swakelola. Jika tidak, maka manajemen akan melakukan pemilihan supplier. 4.2.3 Pemilihan Supplier Pada awal proses pemilihan supplier, Direksi PDAM XYZ dan/atau Panitia Pengadaan akan melakukan perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas: a. Pengkajian ulang paket pekerjaan; Pengkajian ulang paket pekerjaan dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam menentukan volume barang yang akan dipesan. Hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan agar perusahaan tidak melakukan pembelian yang berlebihan.



51 b. Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Panitia Pengadaan melakukan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan dengan memperhatikan apakah kebutuhan yang akan dipenuhi bersifat darurat atau tidak. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan: a. Menyesuaikan dengan kondisi nyata dilokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; b. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat; c. Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/ Jasa serta jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang ada. Setelah proses perencanaan, manajemen melakukan proses selanjutnya yaitu pemilihan sistem pengadaan. PDAM XYZ memiliki dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan barang/jasa lainnya dan kebutuhan konstruksi. Masing-masing kebutuhan memiliki metode pemilihan supplier yang berbeda-beda. Dalam memilih penyedia barang/jasa lainnya, perusahaan memiliki tiga metode pemilihan, yaitu: 1. Pelelangan; 2. Penunjukan langsung; 3. Pengadaan Langsung. Sepanjang tahun 2011, PDAM XYZ tidak melakukan pengadaan konstruksi yang dibiayai sendiri. Oleh karena itu, metode pemilihan supplier untuk pekerjaan konstruksi tidak dijelaskan dalam Laporan Magang ini karena Penulis merasa hal tersebut menjadi tidak relevan lagi. 4.2.3.1 Pelelangan Pada prinsipnya, pemilihan penyedia barang/jasa bagi PDAM XYZ dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi. Terdapat dua kondisi yang memungkinkan PDAM XYZ melakukan pengadaan dengan metode lainnya. Kedua kondisi tersebut adalah kondisi darurat dan tidak memungkinkan dilakukannya Pelelangan Umum; serta bila metode Pelelangan umum dianggap tidak efektif dan efisien. Untuk kondisi pertama, PDAM XYZ umumnya menggunakan sistem Penunjukan Langsung. Untuk kondisi kedua, Universitas Indonesia


52 perusahaan menggunakan metode Pengadaan Langsung. Dalam Peraturan Direksi PDAM XYZ. Metode Pelelangan dibagi menjadi dua, yaitu Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana. Perbedaan antara Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana adalah kompleksitas pekerjaan/barang dan nominal maksimal atas pekerjaan atau barang yang dilelang. Batas maksimal yang diperbolehkan menggunakan metode Pelelangan Sederhana adalah Rp.500.000.000, sedangkan pekerjaan/barang yang dilelang dengan nilai diatasnya wajib menggunakan metode Pelelangan Umum. Secara umum, tahapan dalam pelelangan, baik Pelelangan Umum maupun Pelelangan Sederhana, adalah: 1.

Pengumuman;

2.

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;

3.

Pemberian penjelasan;

4.

Pemasukan Dokumen Penawaran;

5.

Pembukaan Dokumen Penawaran;

6.

Evaluasi penawaran;

7.

Evaluasi kualifikasi;

8.

Pembukaan kualifikasi;

9.

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

10. Penetapan pemenang; 11. Pengumuman pemenang; 12. Sanggahan; 13. Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Terdapat perbedaan ketentuan dalam pelaksanaan pengumuman Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana. Pengumuman Pelelangan Umum sekurangkurangnya dilakukan di papan pengumuman resmi PDAM dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten FGH selama tujuh hari kerja. Sedangkan Pelelangan Sederhana

cukup diumumkan sekurang-kurangnya di

papan

pengumuman resmi perusahaan selama tiga hari kerja. Tahapan selanjutnya setelah pengumuman adalah pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan. Tahapan ini dilaksanakan selama masa pengumuan pelelangan sampai dengan satu hari sebelum masa pengumuman Universitas Indonesia


53 lelang selesai. Pada tahap ini Panitia Pengadaan akan melakukan evaluasi prakualifikasi dengan menilai kompetensi dan kemampuan usaha calon supplier. Setelah masa pendaftaran, maka tahapan selanjutnya adalah pemberian penjelasan. Tahapan ini dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan cara memberikan penjelasan terkait dengan spesifikasi, kualitas serta kuantitas barang/jasa yang akan dilelang kepada para calon supplier. Tahapan pemberian penjelasan paling cepat dilaksanakan empat hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang. Hal ini berlaku untuk sistem Pelelangan Umum maupun Pelelangan Sederhana. Setelah itu, calon vendor akan mengajukan dokumen penawaran kepada PDAM. Terdapat tiga metode penyampaian dokumen penawaran, yaitu: 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul 3. Metode dua tahap Sepanjang tahun 2011 hanya menggunakan metode satu sampul dengan pascakualifikasi dalam lelang pengadaan barang/jasa kebutuhan PDAM XYZ. Hal ini dikarenakan barang/jasa yang dilelang sepanjang tahun tersebut bersifat sederhana. Karakteristik barang/jasa sederhana menurut Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM XYZ adalah: a. Pengadaan Barang/ Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah; b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang sederhana ; atau c. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari kerja setelah pemberian penjelasan dan paling lambat dua hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan. Panitia Pengadaan akan membuka semua dokumen penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi penawaran. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi penawaran adalah sistem gugur, sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Ketentuan dari sistem gugur dan sistem penilaian selama



54 umur ekonomis tidak dijelaskan di dalam dokumen Pedoman Barang dan Jasa PDAM XYZ 2012. Sedangkan ketentuan atas penggunaan sistem nilai adalah: a. Besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan; b. Unsur

yang

dinilai

harus

bersifat

kuantitatif

atau

yang

dapat

dikuantifikasikan; dan c. Tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. Selain evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan juga melakukan evaluasi kualifikasi. Evaluasi kualifikasi dilakukan untuk menilai: a. Kesesuaian antara kualifikasi usaha calon supplier dengan nilai barang yang akan dilelang b. Pemenuhan syarat tertentu yang harus dimiliki calon supplier. Setelah melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi, maka Direksi PDAM XYZ akan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Panitia Pengadaan akan mengumumkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan Direksi pada papan pengumuman resmi PDAM XYZ. Setelah penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa, para peserta lelang lainnya yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PDAM XYZ paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penetapan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Panitia Pengadaan akan memberikan jawaban tertulis atas seluruh sanggahan tersebut paling lama lima hari kerja setelah surat sanggahan diterima. Namun apabila tidak ada sanggahan dari peserta lelang lainnya, maka PDAM XYZ akan melakukan penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang. Pemenang lelang akan diundang ke kantor pusat PDAM XYZ untuk membuat Surat Perjanjian Kerja ataupun kontrak kerja.



55 4.2.3.2 Penunjukan Langsung Pemilihan supplier dengan sistem penunjukan langsung harus memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. Keadaan tertentu; 2. Pengadaan Barang Khusus/ Pekerjaan Konstruksi Khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus Sistem penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang satu penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Dalam sistem ini terdapat negosiasi baik teknis maupun harga antara supplier dengan PDAM XYZ. Peraturan Direksi PDAM XYZ tidak mengatur batas maksimal pengadaan barang yang boleh menggunakan metode penunjukan langsung. Peraturan Direksi PDAM XYZ juga mengatur kriteria-kriteria dari kedua kondisi yang memungkinkan dilakukan sistem penunjukan langsung. Untuk kondisi keadaan tertentu, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi adalah: a. Penanganan Darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/ tidak dapat ditunda termasuk akibat bencana alam, bencana sosial dan yang bersifat mendesak untuk percepatan pelayanan air bersih kepada masyarakat antara lain : 1) Perbaikan kebocoran pipa yang perlu ditangani segera; 2) Perbaikan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan yang berdampak pada kelancaran produksi air; 3) Pemasangan jaringan pipa yang untuk percepatan pelayanan air bersih kepada masyarakat b. Barang Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemegang hak paten. Kriteria untuk kondisi Pengadaan Barang Khusus/ Pekerjaan Konstruksi Khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus adalah: a. Barang/ Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;



56 b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan; c. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; d. Pengadaan kendaraan bermotor dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau dealer resmi yang memiliki power of attormey dari ATPM yang bersangkutan; e. Sewa penginapan/ hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; f. Lanjutan sewa gedung/ kantor dan lanjutan sewa ruangan dengan ketentuan dan

tata

cara

pembayaran

serta

penyesuaian

harga

yang dapat

dipertanggungjawabkan; g. Pekerjaan tertentu yang bersifat rahasia bagi PDAM; h. Terjadinya pelelangan gagal. Proses awal dari penunjukan langsung adalah dengan memberikan undangan kepada calon supplier terpilih yang dilampiri dengan dokumen pengadaan. Supplier tersebut dipilih oleh Direktur Utama PDAM XYZ berdasarkan pada saran Panitia Pengadaan. Supplier terpilih lalu menyampaikan Dokumen Kualifikasi kepada PDAM XYZ. Panitia Pengadaan akan melakukan evaluasi atas dokumen kualifikasi calon supplier. Apabila calon supplier lolos evaluasi kualifikasi, maka PDAM XYZ akan mengundang calon supplier tersebut untuk diberikan penjelasan. Setelah itu, supplier tersebut mengajukan dokumen penawarannya. Panitia Pengadaan akan mengevaluasi penawaran tersebut dan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga. Setelah terjadi kesepakatan dalam hal teknis dan harga, Direksi PDAM XYZ akan menetapkan supplier tersebut sebagai supplier terpilih. Panitia Pengadaan akan mengumumkan supplier terpilih di papan pengumuman resmi PDAM XYZ.



57 4.2.3.3 Pengadaan Langsung Ketentuan yang harus dipenuhi untuk sistem pengadaan langsung adalaha: a. Merupakan kebutuhan operasional PDAM; b. Pekerjaan dengan teknologi sederhana; c. Resiko kecil; dan atau; d. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil. Peraturan Direksi PDAM XYZ juga mengatur nilai maksimal yang diperbolehkan dalam sistem pengadaan langsung yaitu Rp.200.000.000. Prosedur pengadaan langsung diawali dengan survey harga pasar yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan. Survey tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan harga jual atas barang kebutuhan PDAM XYZ dari minimal dua supplier yang berbeda. Harga tersebut akan dibandingkan dengan harga acuan yang terdapat dalam RKAP. Perbedaan harga antara harga acuan RKAP dengan harga pasar akan dinegosiasikan antara Panitia Pengadaan dengan supplier. Apabila terdapat perbedaan yang cukup besar maka Panitia Pengadaan akan memberikan feedback kepada Direksi. Feedback tersebut akan ditindak lanjuti oleh Direksi dengan membuat keputusan yag merevisi kuantitas barang yang dibutuhkan dalam RKAP atau merevisi kebutuhan lainnya. Selain harga, Panitia Pengadaan juga melakukan klarifikasi teknis pengiriman barang dan pembayaran. 4.2.3.4 Jenis Pengeluaran dan Metode Pemilihan Supplier Masing-masing jenis pengeluaran memiliki metode pemilihan supplier yang berbeda. Jenis pengeluaran yang menggunakan sistem pelelangan adalah pengeluaran dengan nominal di atas Rp.10.000.000. Pengeluaran dengan nominal Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 dilakukan dengan menggunakan metode pelelangan atau penunjukan langsung. Sedangkan pengeluaran dengan nominal di bawah Rp.5.000.000 dilakukan dengan metode pengadaan langsung.



58 Setelah melakukan proses pemilihan supplier, Panitia Pengadaan akan menyiapkan dokumen Purchase Order (PO). Dokumen tersebut akan diajukan terlebih

dahulu kepada Direktur Utama untuk diotorisasi. PO yang telah

diotorisasi akan dikirimkan kepada supplier untuk disiapkan. Untuk pengeluaran yang menggunakan sistem pelelangan, dokumen PO selalu dilampiri dengan salinan Surat Perintah Kerja (SPK). Supplier akan melakukan konfirmasi kepada PDAM XYZ tentang ketersediaan barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk pengeluaran dengan metode pengadaan langsung, Panitia Pengadaan tidak perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu. Panitia Pengadaan akan memberi instruksi kepada Sub Bidang Logistik untuk melakukan pembelian langsung. 4.2.4 Penerimaan Barang Terdapat tiga metode pengiriman barang dari gudang supplier ke gudang PDAM XYZ, yaitu: 1. Pengambilan langsung oleh unit kerja yang membutuhkan 2. Pengambilan barang oleh Sub Bidang Logistik ke gudang supplier 3. Pengiriman barang oleh supplier ke gudang PDAM XYZ 4.2.4.1 Pengambilan Langsung Pengambilan langsung dilakukan oleh unit kerja yang membutuhkan atas pembelian dengan nominal di bawah Rp.300.000. Pengendalian atas penerimaan barang dengan metode ini menjadi tanggung jawab Kepala Bidang atau Kepala Cabang sepenuhnya. Pengadaan yang dibeli dengan metode pengambilan langsung harus memiliki bukti berupa Bukti Pembelian ataupun kuitansi. Dokumen tersebut harus dilengkapi pada saat Kepala Bidang atau Kepala Cabang mengajukan penggantian uang (reimburse) ke Kantor Pusat. Selain itu, metode pengambilan langsung juga dilakukan atas pembelian bahan bakar. Pembelian bahan bakar digunakan sebagai cadangan untuk generator listrik di Instalasi Pengolahan Air dan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional. Pembelian bahan bakar menggunakan metode penunjukan langsung. Sistem dalam kerjasama ini adalah PDAM XYZ (Panitia Pengadaan) menyerahkan daftar plat nomor kendaraan operasional perusahaan kepada SPBU Universitas Indonesia


59 rekanan. Tiap kali pegawai PDAM melakukan pembelian, maka pegawai PDAM bersangkutan diharuskan mengisi formulir pembelian bahan bakar yang disediakan oleh SPBU rekanan. Formulir tersebut akan menjadi dasar bagi SPBU rekanan dalam menerbitkan invoice kepada PDAM XYZ. Penagihan oleh supplier dilakukan setiap akhir bulan. 4.2.4.2 Pengambilan Barang oleh Sub Bidang Logistik Metode kedua adalah pengambilan barang oleh Sub Bidang Logistik ke gudang supplier. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan metode ini adalah pengambilan barang oleh PDAM XYZ disebutkan dalam perjanjian pembelian, jarak antara PDAM XYZ dengan supplier relatif dekat, dan nilai transaksi yang relatif kecil. Panitia Pengadaan akan menerbitkan PO kepada supplier berdasarkan pada PR yang telah diotorisasi. Supplier akan memberikan feedback ketersediaan barang yang dipesan PDAM XYZ. Apabila barang tersebut tersedia di gudang supplier, maka Panitia Pengadaan akan memberi instruksi kepada Sub Bidang Logistik untuk melakukan pengambilan barang. Dalam melakukan pengambilan barang, Sub Bidang Logistik akan membawa dokumen PR yang telah diotorisasi rangkap ketiga. Setelah sampai di gudang supplier, Sub Bidang Logistik akan mencocokkan jumlah dan kualitas barang yang dipesan Pantia Pengadaan dengan PR yang telah diotorisasi. Apabila sesuai, maka supplier akan menandatangani Formulir Penerimaan Barang (FPB). Untuk pembelian yang sistem pembayarannya dilakukan di akhir bulan, Sub Bidang Logistik akan membuat salinan dari FPB tersebut dan menyerahkannya kepada supplier. Dokumen ini dibutuhkan oleh supplier sebagai dokumen pendukung dalam menerbitkan invoice kepada PDAM XYZ. Setelah FPB ditandatangani, maka Sub Bidang Logistik akan mengirimkan barang tersebut kepada Cabang atau Bidang yang membutuhkan. Apabila barang tersebut merupakan kebutuhan cabang, maka Sub Bidang Logistik akan mengantarkan barang tersebut ke Gudang Cabang. Barang tersebut akan diterima oleh fungsi Logistik Cabang. Dalam proses serah terima tersebut, dibutuhkan Berita Acara Serah Terima Barang sebagai dokumen pendukungnya. Sedangkan



60 untuk barang kebutuhan bidang, maka barang tersebut langsung disimpan di gudang pusat perusahaan di bawah kendali Sub Bidang Logistik. 4.2.4.3 Pengiriman oleh Supplier Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam metode pengiriman oleh supplier adalah pengiriman barang dilakukan oleh supplier dinyatakan dalam perjanjian pembelian, jarak yang jauh antara PDAM XYZ dengan supplier serta nilai transaksi yang relatif besar. Barang yang dikirim oleh supplier akan diterima oleh Panitia Penerimaan. Panitia Penerimaan akan memeriksa kesesuaian antara spesifikasi barang yang dibutuhkan dengan yang diterima dari supplier. Apabila barang yang dikirim oleh supplier sudah sesuai antara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan PDAM, maka barang tersebut akan diberikan kepada Sub Bidang Logistik untuk disimpan. Dalam penyerahan barang tersebut, Bidang Logistik akan menyiapkan FPB untuk ditandatangani oleh Panitia Penerimaan, supplier dan Kasubbid Logistik. 4.2.4.4 Pencatatan Transaksi Terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi dalam melakukan pencatatan transaksi, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran kas dan barang diterima di gudang perusahaan. Pencatatan yang dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas akan dijelaskan pada sub bab berikutnya tentang pembayaran. Pencatatan yang dilakukan pada saat barang diterima akan dicatat oleh Sub Bidang Akuntansi berdasarkan pada dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung ini berbedabeda berdasarkan pada jenis transaksinya. Dokumen bukti dari transaksi yang menggunakan metode pengambilan langsung oleh Sub Bidang Logistik adalah Formulir Penerimaan Barang (FPB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB). Kedua dokumen tersebut harus ditunjukkan kepada Sub Bidang Akuntansi untuk dilakukan pencatatan. Selain kedua dokumen tersebut, Sub Bidang Akuntansi juga meminta dokumen PR yang telah diotorisasi dan PO dari Panitia Pengadaan. Setelah seluruh dokumen tersebut diterima, Sub Bidang Akuntansi akan melakukan pencatatan dengan melakukan



61 update atas akun persediaan dan utang dagang. Selain itu Sub Bidang Akuntansi juga melakukan update atas Master File jumlah persediaan. Transaksi yang menggunakan metode pengiriman barang oleh supplier memiliki dokumen bukti berupa Laporan Penerimaan Barang dari Panitia Penerimaan Barang dan Formulir Penerimaan Barang dari Sub Bidang Logistik. Kedua dokumen tersebut akan diklarifikasi dengan dokumen PR dan PO dari Panitia Pengadaan. Setelah seluruh dokumen pendukung tersebut sesuai, maka Sub Bidang Akuntansi akan melakukan pencatatan dengan melakukan update atas akun Persediaan ataupun Aset Tetap dan Utang Usaha. Utang dagang dicatat oleh PDAM XYZ walaupun supplier belum mengirimkan invoice, dengan jurnal: Persediaan Utang Dagang

XXX XXX

Hal ini terjadi karena PDAM XYZ tidak memiliki akun sementara untuk mencatat transaksi pembelian kredit sampai terbitnya invoice dari suplier. Sedangkan pada praktiknya, supplier hanya mengirimkan satu invoice pada akhir bulan dengan nilai akumulasi dari transaksi-transaksi selama bulan tersebut. Apabila Sub Bidang Akuntansi tidak melakukan pencatatan maka akan berakibat pada tidak cocoknya antara catatan persediaan dari Sub Bidang Akuntansi dengan Sub Bidang Logistik. 4.2.5 Pembayaran Dalam sebulan, PDAM XYZ umumnya melakukan pengeluaran kas sebanyak tiga kali, yaitu pada: 1. Pertengahan Bulan 2. Akhir Bulan Jenis pengeluaran kas yang dilakukan pada pertengahan bulan adalah pengeluaran lain-lain yang nominalnya di bawah Rp.300.000. Namun terdapat pengecualian pada pembelian yang sifatnya mendesak. Sedangkan jenis pengeluaran kas yang dilakukan pada akhir bulan adalah pembayaran atas tagihan dari supplier. Universitas Indonesia


62 Alat bukti yang dijadikan dasar bagi PDAM XYZ dalam melakukan pengeluaran kas berbeda-beda menurut nominalnya. Untuk pengeluaran dengan nominal sampai dengan Rp.5.000.000 membutuhkan alat bukti berupa bukti pembelian, seperti struk atau nota pembelian. Pengeluaran dengan nominal Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 harus dibuktikan dengan alat bukti berupa kuitansi. Sedangkan pengeluaran di atas Rp.10.000.000 harus memiliki surat tagihan (invoice) dari supplier. Terdapat tiga jenis pembayaran yang dilakukan oleh PDAM XYZ yaitu pembayaran atas pembelian tunai, pembayaran atas pembelian kredit dan pembayaran atas tagihan rutin. 4.2.5.1 Pembayaran dengan Sistem Ganti Uang Untuk pembelian dengan nominal dibawah Rp.300.000 memerlukan bukti transaksi berupa Bukti Pembelian. Bukti jenis ini dapat berupa struk pembelian atau nota pembelian dari toko. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, prosedur pembelian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Cabang atau Kepala Bidang dengan metode pengadaan langsung. Secara berkala, Kepala Cabang atau Kepala Bidang akan mengajukan penggantian uang kepada Sub Bidang Kas atas pengeluaran jenis ini. Pengeluaran ini diajukan pada pertengahan bulan, yaitu sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 tiap bulannya. Pengajuan ini dilakukan dengan mengajukan struk ataupun nota pembelian yang dilakukan oleh Cabang atau Bidang yang bersangkutan. Struk maupun nota pembelian tersebut diajukan kepada Direksi oleh Kepala Cabang atau Kepala bidang sendiri maupun oleh perwakilannya. Direksi akan mengevaluasi pengeluaran jenis ini apakah pengeluaran tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan Cabang atau Bidang. Bila pengeluaran tersebut dianggap wajar oleh Direksi, maka struk tersebut akan diotorisasi oleh Direksi. Struk yang telah diotorisasi akan dibawa kepada Sub Bidang Kas untuk dilakukan penggantian uang (reimburse) kepada pihak yang mengajukan. Penggantian uang tersebut menggunakan kas kecil PDAM XYZ. Pengisian kas kecil perusahaan dilakukan setiap akhir bulan atau bila jumlah kas kecil telah menyentuh batas minimum yaitu pada nominal Rp.300.000. Universitas Indonesia


63 Metode pengisian kas kecil PDAM XYZ adalah imprest fund. Jadi setiap akhir bulan Sub Bidang Kas akan mempertanggungjawabkan penggunaan kas kecil kepada Sub Bidang Anggaran. Sub Bidang Anggaran akan melakukan update penggunaan Pengeluaran Lain-Lain Bidang atau Cabang tersebut. Setelah itu, Sub Bidang Anggaran akan membuatkan voucher dan menyiapkan cek untuk pengisian kas kecil untuk diotorisasi oleh Direksi. Cek yang telah diotorisasi akan diserahkan kepada kasir untuk dicairkan ke bank. Sedangkan voucher yang telah diotorisasi akan ditunjukkan kepada Sub Bidang Akuntansi untuk dicatat. Setelah melakukan pencatatan, maka voucher tersebut akan dikembalikan kepada Sub Bidang Anggaran untuk disimpan. 4.2.5.2 Pembayaran Pembelian Tunai Prosedur pembayaran pembelian tunai diawali dengan pemberian instruksi kepada Sub Bidang Logistik oleh Panitia Pengadaan secara verbal. Sebelum Sub Bidang Logistik melakukan pembelian, maka Sub Bidang Logistik mengajukan permintaan kas kepada Sub Bidang Kas bersama dengan PR rangkap ketiga. Kemudian Sub Bidang Kas mengharuskan pegawai Sub Bidang Logistik yang ditugaskan untuk menandatangani Bukti Penerimaan Kas. Setelah uang diterima, pegawai Sub Bidang Logistik melakukan pembelian barang. Struk ataupun nota pembelian kemudian diserahkan kepada Sub Bidang Kas untuk dijadikan dokumen pendukung saat mengajukan pengisian kembali kas kecil. 4.2.5.3 Pembayaran Pembelian Kredit Prosedur pembayaran atas pembelian kredit diawali dengan pengiriman invoice oleh supllier beserta dengan salinan PO. Tagihan tersebut diterima oleh Sub Bidang Anggaran. Oleh Sub Bidang Anggaran dokumen PO dan invoice akan diverifikasi dengan PR yang telah diotorisasi dari Panitia Pengadaan dan Formulir Penerimaan Barang dari Sub Bidang Logisitk. Apabila terdapat ketidakcocokkan diantara dokumen-dokumen tersebut, maka Sub Bidang Anggaran akan memberikan feedback kepada Satuan Pengendalian Internal (SPI) dan diteruskan kepada Direksi atas kondisi tersebut. Direksi dan SPI akan menindaklanjuti



64 laporan tersebut dengan melakukan investigasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Apabila dokumen-dokumen tersebut telah cocok, maka Sub Bidang Anggaran akan menyiapkan voucher dan cek untuk diotorisasi oleh Direksi. Voucher yang telah diotorisasi akan dikirimkan kepada Sub Bidang Akuntansi untuk dijadikan dasar pencatatan beserta dengan PR dari Panitia Pengadaan. Cek akan dikirimkan kepada Sub Bidang Kas untuk dicairkan dan dibayarkan kepada supplier. Sub Bidang kas akan menyerahkan bukti pembayaran kepada Sub Bidang Akuntansi sebagai dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan. Setelah pencatatan selesai dilakukan, voucher, invoice, dan bukti pembayaran akan dikembalikan kepada Sub Bidang Anggaran untuk disimpan. Sedangkan PR akan dikembalikan kepada Panitia Pengadaan sebagai syarat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tahunan. 4.2.5.4 Pembayaran Tagihan Rutin Tagihan rutin terdiri dari tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan penggunaan frekuensi gelombang radio, tagihan retribusi air, tagihan langganan surat kabar, dan tagihan cicilan utang jangka panjang. Tagihan ini diterima dan dibayarkan oleh perusahaan setiap akhir bulan. Setiap tagihan rutin perusahaan diterima oleh Sub Bidang Anggaran. Prosedur pembayaran tagihan rutin adalah Sub Bidang Anggaran membandingkan antara tagihan actual dengan RKAP. Apabila total tagihan sudah mendekati bahkan melewati anggaran, Sub Bidang Anggaran akan melaporkannya kepada Direksi. Selanjutnya Direksi akan menindaklanjuti laporan tersebut. Langkah selanjutnya adalah Sub Bidang Anggaran membuat voucher beserta dokumen tagihan dan menyiapkan cek bank untuk diotorisasi oleh Direksi. Cek bank yang telah diotorisasi oleh Direksi diberikan kepada Sub Bidang Kas untuk dibayarkan kepada supplier. Dokumen bukti pembayaran dari Sub Bidang Kas dan voucher yang telah diotorisasi oleh Direksi ditunjukkan kepada Sub Bidang Akuntansi untuk dicatat. Kemudian kedua dokumen tersebut diserahkan kepada Subbid Anggaran untuk disimpan.



65 4.3

Pelaksanaan Audit Dalam pelaksanaan program audit atas Laporan Keuangan PDAM XYZ,

auditor melaksanakan prosedur-prosedur sebagai berikut: 1. Test of Control atas pembelian persediaan secara kredit. 2. Substantive Test of Transaction atas Transaksi Pembelian Persediaan, Beban Administrasi dan Umum, dan Utang Dagang. 3. Analytical Procedure atas akun Persediaan serta akun Utang Dagang. 4. Test of Details Balance atas akun Utang Dagang. 4.3.1 Substantive Test of Control Sebelum melaksanakan TOC atas Pengendalian Pengeluaran PDAM XYZ, auditor terlebih dahulu melakukan evaluasi atas sistem pengeluaran klien. Aktivitas ini dijlankan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa sistem pengeluaran klien sudah cukup (adequate) sehingga tidak menimbulkan risiko terjadinya salah saji yang material dalam laporan keuangannya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Senior Auditor. Dokumen yang akan dievaluasi adalah dokumen-dokumen yang menjadi SOP dalam melakukan pengadaan barang. PDAM XYZ memiliki dua jenis dokumen naratif yang mengatur kegiatan pengendalian pengeluaran perusahaan. Dokumen yang pertama adalah Surat Keputusan Direktur Utama yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi tiap level manajemen. Dokumen yang kedua adalah SK Dirut tentang pedoman pengadaan barang/jasa. Kedua dokumen inilah yang menjadi Standar Operasional Perusahaan (SOP) dalam prosedur pengeluaran. Hasil dari evaluasi ini adalah auditor memiliki keyakinan bahwa sistem pengeluaran klien sudah cukup (adequate) dan sesuai (proper). Selanjutnya, auditor ditugaskan untuk memastikan sistem pengeluaran telah dijalankan. Untuk tujuan tersebut, auditor melaksanakan prosedur walkthrough. Pelaksanaan walkthrough diawali dengan pemilihan beberapa dokumen dari transaksi sejenis kemudian menelusurinya mulai dari permintaan hingga keseluruhan proses akuntansi.

Pada tiap proses tersebut auditor melakukan

inquiry, observasi, serta memeriksa kelengkapan dokumen dan pencatatannya. Inquiry dilakukan dengan Kepala Bidang atau Cabang yang terlibat dalam proses Universitas Indonesia


66 pembelian. Inquiry dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman pegawai klien dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran perusahaan. Observasi dilakukan dengan mengamati

tiap

proses

dalam

prosedur

pengeluaran

baik

dari

pendokumentasiannya maupun prosedurnya, sejak tahap pengajuan permintaan pembelian sampai tahap pembayaran. Transaksi pengeluaran PDAM XYZ dibagi menjadi tiga jenis, yaitu beban administrasi dan umum, pembelian persediaan, dan beban tagihan rutin. Frekuensi transaksi atas jenis beban administrasi dan umum adalah harian, beban pembelian persediaan adalah bulanan dan beban tagihan rutin juga bulanan. Jumlah transaksi yang harus ditelusuri dalam pelaksanaan TOC ditentukan berdasarkan frekuensinya, dengan ketentuan: 1. Daily transaction. Untuk pembelian yang memiliki frekuensi transaksi harian, auditor menguji dokumen transaksi sebanyak 15 sampel. Apabila terdapat deviasi, auditor dapat menambah jumlah sampel menjadi 40 buah. Dan jika terdapat deviasi atas tambahan sampel yang diambil maka test of control dianggap gagal. 2. Weekly transaction. Pembelian

yang memiliki frekuensi transaksi

mingguan, auditor menguji dokumen transaksi sebanyak lima sampel. Bila terdapat deviasi dalam pengujian ini maka pengendalian internal perusahaan dianggap lemah. 3. Monthly transaction. Untuk pembelian yang memiliki frekuensi transaksi bulanan, auditor menguji dokumen transaksi sebanyak tiga sampel. Pengendalian internal dianggap baik bila tidak terdapat deviasi dari sampelsampel yang diuji. Bila terdapat deviasi, pengendalian internal perusahaan dianggap lemah. 4. Semiannually/annually transaction. Untuk pembelian yang memiliki frekuensi semesteran atau tahunan, auditor menguji satu sampel tanpa deviasi. Bila terdapat deviasi, pengendalian internal klien dianggap lemah.



67 Prosedur walkthrough dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan atas sistem pengeluarannya telah berjalan dengan baik. Aktivitas pengendalian tersebut adalah: 1. Separation of duties. Tujuan utama dari pengendalian separation of duties adalah perusahaan terhindar dari kerugian akibat penyalahgunaan wewenang pegawainya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen merancang sebuah sistem pengeluaran untuk membatasi wewenang fungsi-fungsi manajemen yang terlibat dalam sistem tersebut. Dalam sistem pengeluaran PDAM XYZ, terdapat beberapa fungsi yang terlibat dalam siklus pengeluaran, yaitu fungsi operasional (pengguna), fungsi pemesanan, fungsi pencatatan, fungsi pembayaran dan fungsi penyimpanan. Aktivitas kunci yang diterapkan dalam pengendalian separation of duties adalah pemisahan wewenang antara fungsi penyimpanan dengan fungsi-fungsi lainnya, dan fungsi pencatatan dengan fungsi pembayaran. Sebelum melakukan pemeriksaan atas dokumen, auditor melakukan inquiry dengan Kepala Cabang atau Bidang terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui deskripsi kerja (job description) dan spesifikasi kerja (job specification) masingmasing fungsi tersebut terkait dengan pengeluaran perusahaan. Untuk menambah keyakinan, auditor juga melaksanakan observasi atas aktivitas-aktivitas dalam sistem pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan prosedur pengeluaran pada masing-masing fungsi dan membandingkannya dengan SOP yang ada. Setelah itu, auditor memeriksa kelengkapan dokumen pada masingmasing proses pengeluaran. Dari hasi Substantive Test of Control, auditor memperoleh informasi bahwa fungsi pencatatan (Sub Bidang Akuntansi) telah dipisah dengan fungsi pembayaran (Sub Bidang Anggaran dan Sub Bidang Kas). Namun terdapat dua masalah yaitu fungsi penyimpanan masih disatukan dengan fungsi penerimaan barang (Sub Bidang Logistik) dan fungsi penyimpanan persediaan bahan kimia masih disatukan dengan fungsi pengguna (Bidang Produksi).



68 Auditor menyampaikan Management Letter kepada Direksi PDAM XYZ atas kedua kondisi tersebut. Tanggapan Direksi adalah fungsi penerimaan barang untuk transaksi dengan nilai besar dipegang oleh Panitia Penerimaan. Selain itu Satuan Pengendalian Internal juga melakukan cek fisik atas persediaan yang disimpan oleh Sub Bidang Logistik secara berkala yaitu setahun sekali. Sedangkan tanggapan Direksi atas persediaan bahan kimia adalah PDAM XYZ mengalami keterbatasan dalam menambah pegawai baru untuk dipekerjakan di bidang logistik. Dengan jumlah pegawai yang sekarang, jumlah pegawai Sub Bidang Logistik tidak bisa dibagi menjadi tiga shift. Sedangkan Bidang Produksi (pengguna persediaan bahan kimia) beroperasi selama 24 jam sehari dan sewaktuwaktu membutuhkan Bahan Kimia tersebut. Selain itu risiko kerugian dari penyalahgunaan wewenang atas persediaan tersebut tergolong kecil, karena tidak ada pasar aktif bahan kimia di Kabupaten FGH. Dari hasil temuan ini, auditor memutuskan akan menguji akun Persediaan Bahan Kimia secara lebih mendalam pada saat pelaksanaan Test of Details Balance. 2. Proper authorization of transaction and activities. Tujuan dari pengendalian proper authorization of transaction and activities memiliki tujuan utama untuk memastikan pembelian yang dilakukan perusahaan merupakan kebutuhan operasi perusahaan. Selain itu, pengendalian ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan perusahaan telah dibayarkan kepada dan diterima oleh supplier. Untuk itu top level management merancang sebuah sistem pengeluaran untuk memastikan bahwa pembelian diminta dan dipakai oleh unit kerja perusahaan dan telah distujui oleh top level management. Pengendalian atas sistem tersebut dilakukan dengan cara setiap tahapan pembelian harus didokumentasikan sebagai alat bukti bahwa tiap tahapan pembelian telah disetujui oleh top level management. Dalam melaksanakan TOC, auditor harus memastikan bahwa pengendalian ini sudah diterapkan dengan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan atas kewajaran Laporan Keuangan perusahaan. Dalam pelaksanaan TOC terkait dengan aspek proper authorization and activities, auditor menguji otorisasi pada masing-masing dokumen transaksi sampel. Beberapa hal yang harus diperhatikan Universitas Indonesia


69 dalam pengujian ini adalah ada atau tidaknya otorisasi pada masing-masing dokumen, kesesuaian antara orang yang melakukan otorisasi dengan dengan jabatannya, dan keotentikan tanda tangan. Setiap tahap dalam prosedur pembelian PDAM XYZ memiliki dokumentasi yang berbeda-beda. Tahap permintaan pembelian harus terdokumentasi pada Purchase Requisition, tahap pemesanan harus terdokumentsi pada Purchase Order, tahap penerimaan barang harus terdokumentasi pada Formulir Penerimaan Barang, serta tahap pembayaran harus terdokumentasi pada paket voucher. Dokumen PR harus diotorisasi oleh Kepala Bidang/Cabang dan Direksi, dokumen PO harus diotorisasi oleh Panitia Pengadaan, dokumen FPB harus diotorisasi oleh Kepala Sub Bidang Logistik dan Supplier, paket voucher; termasuk cek bank; harus diotorisasi oleh Kepala Sub Bidang Anggaran dan Direksi. Sebelum melakukan pengujian atas otorisasi, auditor meminta sampel tanda tangan kepada tiap tingkatan manajemen yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk memastikan keotentikan tanda tangan masing-masing pihak tersebut. Setelah itu, auditor mengumpulkan seluruh dokumen dan melakukan pemeriksaan atas otorisasi yang tertera pada masing-masing dokumen tersebut. Auditor juga membandingkan antara otorisasi yang terdapat di dalam dokumen dengan sampel tanda tangan yang telah diperoleh sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan ini, auditor menemukan sebuah kelemahan. Pada sebuah

dokumen

mengkonfirmasi

PR temuan

yang

belum

tersebut

diotorisasi

kepada

oleh

Direksi

Direksi.

dengan

Auditor

memberikan

Management Letter. Direksi menanggapi temuan tersebut dengan alasan bahwa pada saat pengajuan pembelian telah dievaluasi oleh Panitia Pengadaan, Direksi sedang tidak berada di tempat karena harus mengikuti suatu pertemuan. Akhirnya, PR otorisasi atas PR tersebut dilakukan via telepon. Hal ini juga diperkuat dengan otorisasi Direksi bukti pembayaran atas transaksi tersebut yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Direksi. 3. Adequate documents and records. Pengendalian adequate documents and records memiliki tujuan utama untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian yang diakibatkan karena Universitas Indonesia


70 terjadinya pembelian fiktif atau penggunaan persediaan bukan untuk kepentingan perusahaan. Untuk itu manajemen merancang proses pembelian yang dibagi menjadi beberapa tahap. Manajemen juga membuat kebijakan bahwa tiap tahap dalam proses pembelian harus didokumentasikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan masing-masing tahap dalam proses pembelian tersebut benar-benar telah berjalan. Selain itu manajemen PDAM XYZ juga menerapkan kebijakan bahwa pencatatan transaksi pada sistem akuntansi perushaaan dapat dilakukan apabila dokumen pendukungnya sudah lengkap. Dalam melaksanakan TOC terkait aspek adequate documents and records, auditor memeriksa kelengkapan dokumen dalam proses pengeluaran. Dalam pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ini, auditor tidak menemukan kelemahan dalam pengendalian internal PDAM XYZ. Seluruh dokumen pendukung atas transaksi sampel dapat disediakan seluruhnya kepada auditor. Namun, terdapat sebuah kesulitan yang dialami auditor dalam pelaksanaan TOC ini. Kesulitan tersebut adalah penyimpanan atas dokumen-dokumen pendukung dilakukan terpisah. 4. Physical control over assets and records. Pengendalian physical control over assets and records memiliki tujuan utama untuk melindungi aset dan dokumen perusahaan dari pencurian maupun kerusakan. Untuk memastikan hal tersebut, maka manajemen PDAM XYZ melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset, tempat penyimpanan dokumen serta sistem akuntansi perusahaan. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Satuan Pengendalian Internal dan hasil evaluasi tersebut; berupa Laporan Evaluasi SPI; dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaan TOC atas aspek physical control over assets and records, auditor melakukan kunjungan ke gudang penyimpanan persediaan dan tempat penyimpanan dokumen. Aktivitas kunci dalam pengendalian internal jenis ini adalah terdapatnya kartu gudang dan pintu gudang yang selalu terkunci. Auditor melakukan pencocokkan antara kartu gudang dengan buku harian Sub Bidang Logistik. Auditor mendapatkan keyakinan atas aktivitas ini karena saldo persediaan menurut kartu gudang dengan buku harian Sub Bidang Logistik sudah Universitas Indonesia


71 cocok dan hasil penghitungan fisik juga sesuai. Selain itu, pada saat melakukan kunjungan auditor mendapati gudang dalam keadaan terkunci dan saat meninggalkan gudang petugas gudang juga langsung mengunci pintu gudang tersebut. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat penyimpanan dokumen, auditor menilai tempat tersebut sudah layak dan tidak bocor. Setelahnya, auditor melakukan pengujian atas sistem akuntansi PDAM XYZ. Auditor mendapati bahwa sistem akuntansi perusahaan sedang rusak. Hal ini menjadi penyebab pencatatan yang terlambat atas transaksi PDAM XYZ. Auditor menyampaikan Management Letter atas kondisi tersebut. Direksi menyampaikan tanggapan bahwa manajemen akan melakukan upgrade atas sistem tersebut pada tahun berikutnya. Selain itu auditor juga melakukan physical counting atas jumlah persediaan PDAM XYZ. Hasil penghitungan fisik yang dilakukan oleh auditor kemudian dicocokkan dengan kartu gudang yang terdapat pada masing-masing jenis persediaan. Hasil penghitungan fisik atas persediaan perpipaan dan water meter sudah sesuai. Namun, seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 tentang Separation of Duties, terdapat perbedaan pada sisa persediaan bahan kimia. Namun berdasarkan hasil penelusuran, penyebab perbedaan tersebut terjadi pada tahun 2012 sehingga tidak dilakukan penyesuaian atas persediaan bahan kimia pada Laporan Keuangan tahun 2011. Dari hasil pelaksanaan TOC ini, auditor mendapatkan keyakinan bahwa tidak terdapat kelemahan yang signifikan dalam Sistem Pengendalian Internal PDAM XYZ. Auditor menyampaikan seluruh temuan yang didapat selama pelaksanaan TOC (lihat Lampiran 1) kepada Senior in Charge serta Manager in Charge. Sebagai kesimpulan atas temuan yang telah dilaporkan junior auditor, Senior in Charge memutuskan bahwa risiko pengendalian internal terkait sistem pengeluaran PDAM XYZ adalah medium. 4.3.2 Substantive Test of Transaction Sebelum melakukan prosedur Substantive Test of Transaction, Auditor melakukan penghitungan dalam menentukan besaran sampel yang akan diambil. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 4.2.1 Test of Control, penghitungan ini Universitas Indonesia


72 dilakukan oleh Senior Auditor dan Manager in Charge. Dalam melakukan penghitungan besaran sampel, auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko audit yang telah dilakukan sebelumnya. KAP HSR menilai bahwa Inherent Risk PDAM XYZ pada level medium (dalam poin: 0,31), Control Risk pada level medium (0,45) serta Detection Risk pada level medium (0,36). Tingkat kepercayaan (level of confidence) yang telah ditetapkan oleh KAP HSR adalah 95%, atau dengan kata lain Audit Acceptance Risk sebesar 5%. Dari hasil penghitungan tersebut didapatkan besaran sampel berdasarkan populasi yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Pembelian Persediaan: besaran sampel dari populasi transaksi Beban Langsung yang harus diuji sebanyak 46 sampel. Persediaan merupakan barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan terkait erat dengan operasi utama perusahaan. pembelian Persediaan PDAM XYZ terdiri dari pembelian bahan kimia, pembelian perpipaan, dan pembelian water meter. 2. Beban Umum dan Administratif (General and Administrative Expense): besaran sampel dari populasi Beban Umum dan Administratif yang harus diuji sebanyak empat sampel. Beban umum dan administratif merupakan beban yang ditanggung perusahaan yang bersifat sebagai pendukung (supporting) dalam operasi perusahaan. Beban umum dan administratif PDAM XYZ terdiri dari beban bunga, beban tunjangan karyawan, dan beban perjalanan dinas. 3. Utang Dagang (Account Payable): besaran sampel yang harus diuji sebanyak dua buah dari utang dagang yang masih outstanding sampai tanggal 31 Desember 2011. Utang dagang ini berasal dari pembelian kredit atas persediaan operasional perusahaan. Dalam melakukan pemilihan sampel, auditor melakukan klasifikasi atas seluruh transaksi pengeluaran PDAM XYZ ke dalam ketiga kategori diatas. Aktivitas ini akan menghasilkan populasi yang akan diuji. Dari masing-masing populasi, auditor akan mengurutkan transaksi-transaksi tersebut dari transaksi dengan nominal tertinggi sampai yang terendah. Dari hasil pengurutan tersebut, auditor mengambil sampel terbesar sesuai dengan besaran sampel yang telah ditentukan untuk masing-masing populasi. Universitas Indonesia


73 Dalam melakukan prosedur Substantive Test of Transaction, auditor berusaha untuk mendapatkan keyakinan yang cukup bahwa tiap transaksi telah dicatat secara wajar. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan STOT adalah vouching atas dokumen bukti transaksi. Auditor menguji bahwa tiap sampel transaksi telah memenuhi enam tujuan audit terkait transaksi, yaitu: 1. Existence: Tujuan existence adalah auditor mendapatkan keyakinan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan bukan merupakan transaksi fiktif. 2. Completeness: Tujuan audit completeness adalah auditor memperoleh keyakinan bahwa tiap transaksi yang ada telah dicatat di dalam sistem akuntansi perusahaan. 3. Authorization: Tujuan audit ini dilakukan untuk memberi keyakinan kepada auditor bahwa tiap pembelian maupun pembayaran yang dilakukan oleh klien telah disetujui oleh unit kerja yang berwenang. 4. Cut-off: Tujuan cut-off adalah untuk memastikan transaksi yang dicatat dalam Laporan Keuangan klien terjadi dalam satu siklus akuntansi. 5. Calculation: Tujuan audit calculation adalah memberikan keyakinan kepada auditor bahwa transaksi yang dicatat telah dihitung dengan benar sehingga tidak menimbulkan salah saji yang material dalam Laporan Keuangan. 6. Right and Obligation: Tujuan audit right and obligation adalah auditor memperoleh keyakinan bahwa perusahaan memiliki kontrol atas aset yang diakui, serta utang yang tercatat merupakan kewajiban perusahaan. 4.3.2.1 Vouching Transaksi Pembelian Persediaan Dalam melakukan vouching atas transaksi pembelian persediaan, auditor melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen bukti utama dari 46 sampel transaksi. Dokumen-dokumen bukti utama tersebut berupa Purchase Requisition, Purchase Order, Voucher Package (Invoice dan Bukti Pembayaran), dan Formulir Penerimaan Barang. Sedangkan dokumen tambahan yang dirasa perlu diperiksa juga oleh auditor adalah Surat Perjanjian dan Rekening Koran Bank. Pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen, otorisasi tiap dokumen, tanggal dokumen serta perhitungannya. Universitas Indonesia


74 Keempat hal ini dilakukan oleh auditor dalam memperoleh keyakinan bahwa keenam kategori transaksi yang wajar telah terpenuhi. Pelaksanaan vouching atas transaksi pembelian persediaan ini didokumentasikan dalam Kertas Kerja Vouching Transaksi Pembelian Persediaan (Lihat Lampiran 2). Auditor melakukan pemeriksaan antara dokumen internal dan eksternal untuk mendapat keyakinan bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi (existence). Dokumen yang diperiksa adalah Invoice atau Bukti Pembayaran, Formulir Penerimaan Barang dan Purchase Order. Auditor melakukan perbandingan nilai transaksi dan kuantitas barang di antara ketiga dokumen tersebut. Untuk transaksi yang telah lunas, auditor memeriksa kesesuaiannya antara Bukti Pembayaran dengan Rekening Koran Bank. Setelah itu, auditor juga melakukan pemeriksaan antara Buku Harian Penerimaan Barang dari Sub Bidang Logistik dan Jurnal Pembelian Persediaan dari sistem akuntansi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan audit completeness. Selain itu auditor juga membandingkan antara saldo persediaan menurut masing-masing dokumen tersebut. Untuk mendapatkan keyakinan atas transaksi yang memenuhi tujuan audit authorization, auditor memeriksa apakah setiap dokumen tersebut memiliki otorisasi yang sesuai atau tidak. Dokumen yang diuji adalah Purchase Requisition, Purchase Order, Voucher Package, dan Formulir Penerimaan Barang. Atas dokumen eksternal, auditor memastikan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak supplier dan telah dibubuhi cap perusahaan. Auditor juga melakukan pemeriksaan terkait tanggal pengakuan pembelian barang serta pembayarannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa tidak terdapat transaksi yang lewat batas waktu (cut-off). Dokumen yang diperiksa adalah Invoice atau Bukti Pembayaran dan Formulir Penerimaan Barang. Sesuai dengan kebijakan manajemen, maka hak dan kewajiban perusahaan terkait aktivitas pembelian persediaan diakui pada saat diterimanya barang. Terkait dengan tujuan audit calculation, auditor melakukan penghitungan ulang atas nilai transaksi. Dokumen yang diperiksa adalah Purchsase Order, Invoice atau Bukti Pembayaran, Surat Perjanjian dan Formulir Penerimaan Universitas Indonesia


75 Barang. Proses penghitungan ulang diawali dengan memastikan kuantitas barang diantara ketiga dokumen tersebut sudah sama. Setelah itu, auditor memeriksa kesesuaian harga antara Invoice atau Bukti Pembayaran dengan Purchase Order, dan dengan Surat Perjanjian. Setelah informasi atas harga satuan dan kuantitas sudah

sesuai,

maka

auditor

melakukan

penghitungan

sendiri

dan

membandingkannya dengan nominal yang tertera dalam Invoice atau Bukti Pembayaran. Transaksi yang memenuhi tujuan audit right and obligation adalah tiap pembelian yang dilakukan oleh PDAM XYZ selalu diikuti dengan pembayaran atau pengakuan utang dagang kepada supplier. Kedua hal ini menunjukan bahwa barang tersebut secara hukum sudah menjadi hak milik perusahaan. Dokumen yang perlu diperiksa untuk memastikan terpenuhinya kriteria ini adalah Formulir Penerimaan Barang dan Invoice atau Bukti Pembayaran. Selain melakukan pengujian atas dokumen, auditor juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa Sub Bidang Akuntansi juga telah melakukan update atas akun Kas dan Setara Kas atau Utang Dagang pada sistem akuntansi perusahaan. Seluruh pembelian kredit PDAM XYZ termasuk dalam utang dagang karena tempo pelunasan atas pembelian kredit ini di bawah satu bulan. 4.3.2.2 Vouching Beban Administrasi dan Umum Dalam melaksanakan vouching atas beban administrasi dan umum, auditor melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen bukti utama. Dokumen-dokumen tersebut terdapat dalam Voucher Package. Selain dokumen utama, auditor juga memeriksa Rekening Koran Bank, Surat Perjanjian dan sistem akuntansi perusahaan. Jumlah sampel yang harus diuji auditor dalam pelaksanaan STOT atas beban administrasi dan umum adalah 4 buah. Keempat sampel tersebut adalah biaya pembayaran bunga pinjaman jangka panjang, biaya THR, biaya sepatu dinas, dan biaya pelatihan. Dalam melaksanakan vouching atas beban administrasi dan umum, auditor juga memastikan bahwa transaksi tersebut telah memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi. Hasil kegiatan vouching atas beban administrasi dan umum didokumentasikan pada Kertas Kerja Vouching Beban Administrasi dan Umum (Lihat Lampiran 3). Universitas Indonesia


76

Dalam melakukan vouching atas pembayaran bunga pinjaman jangka panjang, awalnya auditor memeriksa kesesuaian antara Invoice dari kreditur dan Bukti Pembayaran dan dengan Rekening Koran (existence). Selain itu auditor juga memeriksa voucher atas transaksi tersebut dan memastikan bahwa pembayaran tersebut disetujui oleh Direksi (Authorization). Setelah itu, auditor memeriksa pada jurnal akuntansi PDAM XYZ dan menelusuri ke akun Kas dan Setara Kas serta akun Beban Utang (completeness). Selanjutnya, auditor meminta kepada manajemen untuk menunjukkan Surat Perjanjian Utang sebagai bukti bahwa PDAM XYZ memang berkewajiban atas utang tersebut (right and obligation). auditor juga memeriksa tanggal jatuh tempo pembayaran utang jangka panjang yang terdapat pada Surat Perjanjian Utang. Informasi tersebut berguna dalam menentukan pengakuan bunga tersebut sebagai beban pada Laporan Keuangan PDAM XYZ (cut-off). Auditor tidak melakukan penghitungan ulang karena di dalam dokumen tagihan dari kreditur telah tercantum nilai yang harus dibayarkan oleh PDAM dan hal tersebut sudah bersifat valid (calculation). Dalam melakukan vouching atas biaya tunjangan hari raya, auditor memeriksa Bukti Pembayaran. Sistem pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan secara langsung, yaitu Kasir membagikan langsung THR kepada pegawai PDAM XYZ di Kantor Pusat. Pada dokumen Bukti Pembayaran, terdapat tanda tangan penerima. Auditor mengambil beberapa sampel tanda tangan karyawan lalu membandingkannya dengan tanda tangan yang tertera pada Bukti Pembayaran. Selain itu auditor juga memeriksa ke Rekening Koran atas penarikan dana PDAM XYZ untuk keperluan ini (existence). Setelahnya, auditor memeriksa jurnal pencatatan transaksi ini dan menelusuri ke akun Kas dan Setara Kas serta Beban Tunjangan (completeness). Auditor juga melakukan penghitungan ulang atas jumlah pembayaran THR tersebut dan tanggal pembayarannya (calculation dan cut-off). Lalu, auditor memastikan voucher telah diotorisasi oleh Direksi (authorization). Hal terakhir yang dilakukan auditor adalah memastikan bahwa penerima THR merupakan pegawai PDAM XYZ. Auditor meminta kepada Bidang SDM tentang daftar pegawai PDAM XYZ lalu membandingkannya dengan daftar penerima THR (right and obligation). Universitas Indonesia


77 Dalam pelaksanaan vouching atas transaksi beban sepatu dinas, auditor memeriksa dokumen berupa Voucher Package. Sistem pengeluaran beban ini adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada pegawai PDAM XYZ yang akan digunakan oleh penerima untuk membeli sepatunya sendiri. Di dalam Voucher Package, terdapat daftar nama-nama penerima uang dan tanda tangan (Bukti Pembayaran). Auditor melakukan konfirmasi dengan beberapa penerima uang tersebut atas kebenaran transaksi ini (existence dan right and obligation). Setelah itu, auditor memeriksa jurnal transaksi ini dan menelusurinya ke akun Kas dan Setara Kas serta Beban Lain-Lain (completeness). Auditor juga melakukan penghitungan ulang terkait jumlah penerima dan nominal uang yang diterima masing-masing pegawai (calculation). Pada akhirnya auditor memastikan Voucher Package telah ditandatangani dan memeriksa tanggal penerbitannya (authorization dan cut-off). Selanjutnya auditor melakukan vouching atas biaya pelatihan dengan memeriksa dokumen bukti berupa Voucher Package. Sistem pengeluaran atas biaya pelatihan dilakukan dengan cara pemberian uang di awal (advance) dan ganti uang (reimburse). Advance diberikan untuk pembayaran uang perjalanan dinas (jumlah hari dikalikan dengan biaya perjalanan dinas per hari). Sedangkan sistem reimburse diterapkan untuk pembayaran transportasi dan uang makan. Awalnya auditor memeriksa otorisasi pada dokumen Voucher Package (authorization). Lalu auditor memeriksa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan. Setelah itu auditor memeriksa dokumen berupa Bukti Penerimaan Uang (untuk pembayaran advance) dan buktibukti pembelian konsumsi dan transportasi (sistem reimburse). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencapai tujuan audit existence dan right and obligation. Selanjutnya auditor melakukan penghitungan ulang atas seluruh dokumen bukti yang ada dan menyesuaikannya dengan yang tertera pada Voucher (calculation). Auditor juga memeriksa tanggal-tanggal yang tertera pada dokumen bukti (cutoff). Proses akhirnya adalah auditor memeriksa jurnal pada sistem akuntansi perusahaan dan menelusurinya ke akun Kas dan Setara Kas serta Biaya Pelatihan (completeness).



78 4.3.3 Prosedur Analitis (Analytical Procedure) Prosedur Analitis merupakan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendeteksi potensi ketidakwajaran Laporan Keuangan auditee. Terdapat beberapa teknik dalam menerapkan Prosedur Analitis. Dalam melaksanakan prosedur ini, auditor melakukan perbandingan atas Laporan Keuangan klien secara month-to month selama tahun 2011 baik atas akun persediaan dan utang dagang serta beban administrasi dan umum. Prosedur Analitis dilaksanakan pada saat sebelum melakukan TOC atas pengendalian pengeluaran PDAM XYZ. Dari hasil penerapan Prosedur Analitis, auditor mendapatkan waktu-waktu tertentu dimana terjadi peningkatan pengeluaran secara signifikan. Terdapat kenaikan utang dagang yang tinggi pada bulan September, Oktober dan November (Lihat Lampiran 5). Auditor menanggapi hasil tersebut dengan melakukan inquiry dengan Direktur Utama dan Panitia Pengadaan. Hasil inqury tersebut adalah pada tahun 2011 terjadi kemarau panjang dengan puncaknya terjadi pada bulan Agustus dan September 2011. Kondisi tersebut mengakibatkan PDAM XYZ kesulitan air baku. Selain itu kualitas air baku tersebut juga tidak baik sehingga membutuhkan pemakaian bahan kimia yang lebih banyak. Sebagai antisipasi berlanjutnya musim kemarau, manajemen PDAM XYZ memutuskan untuk menyediakan stok bahan kimia dalam jumlah yang lebih banyak. Hal tersebut terlihat dengan dominasi kenaikan utang dagang yang berasal dari pembelian kredit bahan kimia. Untuk memastikan kebenaran penjelasan dari Dirut PDAM XYZ, auditor melakukan penelusuran di dunia maya terkait dengan musim kemarau yang panjang di lokasi operasi perusahaan. Selain itu, auditor juga melakukan prosedur analitis dengan membandingkan beban pemakaian bahan baku (Lihat Lampiran 5). Dari hasil penelusuran tersebut, auditor mendapatkan beberapa informasi yang membenarkan penjelasan manajemen PDAM XYZ. Walaupun begitu, auditor tetap akan fokus untuk menguji sampel pada rentang Oktober dan November 2011 saat melaksanakan prosedur Substantive Test of Transaction dan Substantive Test of Control. Tindakan ini diambil untuk memperkecil risiko tidak terdeteksinya salah saji yang material dalam Laporan Keuangan klien.



79 4.3.4 Test of Details Balance Prosedur Test of Detail Balance merupakan prosedur audit yang bertujuan untuk memberi keyakinan kepada auditor bahwa Laporan Keuangan klien telah disajikan pada saldo yang wajar. Terkait dengan siklus pengeluaran, TODB dilakukan atas akun Utang Dagang. Auditor memiliki beberapa teknik yang dipakai dalam melaksanakan prosedur TODB. KAP HSR menetapkan empat teknik yang harus dijalankan agar auditor memiliki keyakinan yang cukup atas posisi saldo Laporan Keuangan klien, yaitu: 1. Vouching Utang Dagang 2. Recalculate 3. Trace-back Procedure 4. Konfirmasi kepada pihak eksternal 5. Subsequent Payment Dalam melaksanakan vouching atas utang dagang, auditor melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen bukti berupa Purchase Order, Invoice, dan Formulir Penerimaan Barang. Selain itu, auditor juga memeriksa Buku Besar Utang Dagang dan Master File Persediaan dari sistem akuntansi serta Buku Harian Penerimaan Barang dari Sub Bidang Logistik. Transaksi yang dijadikan sampel berjumlah dua buah dan berasal dari Utang Dagang yang masih outstanding hingga tanggal 31 Desember 2011. Auditor melakukan dokumentasi kegiatan selama melaksanakan vouching atas utang dagang yang dituangkan dalam Kertas Kerja Vouching Utang Dagang (Lihat Lampiran 4). Untuk mencapai tujuan audit existence, auditor melakukan pemeriksaan atas dokumen Purchase Order, Formulir Penerimaan Barang dan Invoice. Hal yang diperhatikan atas ketiga dokumen ini terkait existence adalah jenis barang, jumlah barang, harga barang dan waktu penyerahan barang. Setelah itu auditor melakukan Penghitungan sendiri dan membandingkannya dengan dokumen bukti. Tujuan dari penghitungan tersebut adalah untuk memenuhi tujuan audit calculation. Apabila kedua dokumen tersebut telah sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi.



80 Langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan audt completeness, auditor melakukan pemeriksaan atas Buku Harian Penerimaan Barang, Master File Persediaan dan Buku Besar Utang Dagang. Auditor memeriksa kesesuaian antara nama supplier, nominal transaksi dan tanggal pencatatan. Apabila ketiga hal tersebut sudah sesuai, maka auditor memperoleh keyakinan bahwa pencatatan atas transaksi tersebut sudah dilakukan secara cukup. Auditor juga melakukan pemeriksaan atas otorisasi dari seluruh dokumen bukti, baik dokumen internal maupun eksternal. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dokumen bukti sudah diotorisasi oleh pihak yang sesuai dan keotentikan otorisasi tersebut dapat dipercaya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan audit authorization. Setelah itu auditor memeriksa tanggal yang tertera pada Formulir Penerimaan Barang untuk menentukan apakah transaksi tersebut sudah memenuhi tujuan audit cut-off. Pemeriksaan atas FPB dirasa sudah cukup karena sifat dokumen tersebut mewakili dua pihak, eksternal dan internal. Selain itu titik pengakuan utang dagang PDAM XYZ adalah pada saat barang diterima oleh PDAM XYZ. Apabila kelima tujuan audit lainnya telah terpenuhi, secara logika transaksi tersebut telah memenuhi tujuan audit right and obligation. Recalculate dilakukan dengan melakukan penghitungan ulang atas Master File Utang Dagang per supplier sepanjang tahun 2011 yang terdapat pada sistem akuntansi perusahaan. Auditor meminta data-data tersebut dikonversi ke format Microsoft Office Excel. Data yang telah dikonversi tersebut kemudian dijumlahkan ulang di laptop auditor (Lihat Lampiran 6). Kemudian auditor membandingkan saldo yang tertera pada hasil penghitungan auditor sendiri dengan saldo yang terdapat pada Buku Besar Utang Dagang. Setelah itu auditor menjumlahkan Saldo Utang Dagang per supplier dan membandingkannya dengan saldo akun Utang Dagang (footing). Setelah itu auditor memasukkan penyesuaian atas Utang Dagang per supplier berdasarkan temuan audit. Lalu saldo utang dagang per supplier tersebut dijumlahkan dengan koreksi audit (crossfooting). Hasil penjumlahan saldo utang dagang per supplier audited kemudian dijumlahkan kembali menjadi saldo akun Utang Dagang per 31 Desember 2011 audited (footing). (Lihat Lampiran 7)



81 Auditor juga melakukan trace back procedure untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo Utang Dagang dalam Laporan Keuangan PDAM XYZ telah disajikan secara wajar. Prosedur ini dilakukan dengan menerapkan logika matematis sederhana dalam menentukan kewajaran posisi saldo per akun pada tanggal 31 Desember 2011. Penghitungan ini dilakukan dengan menambahkan saldo utang dagang per tanggal 31 Desember 2011 dan pembayaran atas utang dagang sepanjang tahun 2011. Kemudian saldo utang dagang tersebut dikurangi dengan tiap transaksi pembelian kredit dagang. Hasil perhitungan ini kemudian disesuaikan dengan saldo akun Utang Dagang unaudited per tanggal 31 Desember 2010 (Lihat Lampiran 6). Kedua prosedur di atas dilakukan agar tujuan audit terkait saldo detail-tie-in terpenuhi. Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo Laporan Keuangan klien telah disajikan secara wajar, maka auditor juga melakukan konfirmasi kepada pihak eksternal. Terkait dengan siklus pengeluaran, auditor melakukan konfirmasi kepada supplier. Konfirmasi kepada supplier dilakukan untuk mengetahui posisi saldo utang PDAM XYZ per tanggal 31 Desember 2011. Jenis konfirmasi yang dikirimkan kepada supplier berupa blank confirmation. Di dalam blank confirmation, auditor tidak menuliskan jumlah utang dagang kepada supplier tertentu pada saat melakukan konfirmasi utang. Pemilihan konfirmasi kosong dilakukan untuk memberikan kepastian yang lebih karena supplier akan memberikan konfirmasi tersebut berdasarkan pada pencatatan supplier. Auditor mengirimkan konfirmasi utang kepada sepuluh dari tujuh belas supplier yang memiliki piutang dagang outstanding per 31 Desember 2011 kepada PDAM XYZ. Namun, dari sepuluh konfirmasi tersebut hanya enam supplier yang mengirimkan kembali konfirmasi utang dagang (Lihat Lampiran 8). Hasil konfirmasi kemudian dibandingkan dengan posisi utang dagang pada Laporan Keuangan PDAM XYZ. Pelaksanaan prosedur ini untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo existence dan accuracy. Prosedur terakhir yang dilakukan auditor dalam mendapatkan keyakinan atas kewajaran saldo akun Utang Dagang dalam Laporan Keuangan PDAM XYZ adalah dengan melakukan Subsequent Payment Test. Auditor mengambil beberapa sampel pembayaran atas utang dagang yang terjadi pada bulan Januari 2012. Universitas Indonesia


82 Kemudian auditor melaksanakan prosedur vouching atas dokumen-dokumen pendukung transaksi tersebut. Hasilnya adalah tidak ditemukan kelemahan yang dapat ditemukan dari pelaksanaan prosedur ini. Prosedur Subsequent Payment Test diterapkan untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo completeness, accuracy, dan cut-off. 4.4

Temuan Audit dan Analisisnya Dari hasil pelaksanaan seluruh prosedur audit atas Laporan Keuangan

PDAM XYZ, auditor mendapatkan beberapa temuan audit yaitu: 1. Double Entry Pada tanggal 30 Juni 2011 dan tanggal 30 Juli 2011 tercatat dua buah transaksi dengan nilai sama yaitu Rp.84.150.000. Transaksi ini terdeteksi pada saat pelaksanaan vouching pembelian persediaan. Pada saat diminta kelengkapan dokumen atas kedua transaksi tersebut, pihak manajemen gagal menyiapkan keduanya dan hanya dapat menunjukkan dokumen lengkap atas transaksi per tanggal 30 Juli 2011. Kemudian auditor melakukan tindakan lanjutan dengan memeriksa peembayaran kas atas utang dagang per tanggal 30 Juli 2011. Namun di dalam sistem akuntansi belum ada pelunasan utang dagang per tanggal 30 Juli 2011 dengan nilai Rp.84.150.000. Pihak manajemen mengakui bahwa mereka telah lalai sehingga terjadi double entry tersebut. Argumen yang diberikan oleh Sub Bidang Akuntansi adalah invoice dari supplier datang pada tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juli 2011, sehingga Sub Bidang Akuntansi mengira bahwa telah terjadi pembelian baru. Hal ini terkait dengan nature pengeluaran PDAM XYZ yang memusatkan pengeluarannya pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada akhir dan pertengahan bulan. Nature tersebut menyebabkan pekerjaan Sub Bidang Akuntansi menjadi overload. Auditor mengkomunikasikan temuan tersebut kepada Direktur Utama PDAM XYZ. Kemudian auditor juga berkonsultasi dengan Senior in Charge terkait tindakan apa yang harus diambil atas temuan tersebut. Atas saran Senior in



83 Charge, junior auditor mengajukan kepada Direktur Utama untuk membuat koreksi audit dengan jurnal: Utang Dagang – CV TRI Persediaan Water Meter

84.150.000 84.150.000

Direktur Utama menyetujui usulan dari auditor atas ayat jurnal penyesuaian tersebut. 2. Cadangan Dana Meter Ketika auditor melakukan inquiry dengan pihak manajemen tentang nature akun Cadangan Dana Meter, manajemen menjelaskan bahwa Cadangan Dana Meter merupakan biaya abonemen tetap yang dikenakan setiap bulan kepada pelanggannya. Akun ini memiliki tujuan khusus sebagai dana yang disiapkan untuk pemeliharaan pipa dan water meter di rumah pelanggan yang sewaktuwaktu dapat rusak dan harus diganti. Karena itu manajemen menganggap bahwa pos tersebut merupakan liabilitas lancar. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan definisi kewajiban lancar yaitu kewajiban yang harus dipenuhi dengan menggunakan aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu dekat, biasanya satu tahun (Warren, et al. 2008). Selain itu, pos ini tidak sesuai dengan kriteria kewajiban jangka pendek menurut SAK-ETAP, yaitu dapat diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, dan entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Interpretasi manajemen tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan standar akuntansi yang berlaku bagi PDAM XYZ yaitu SAK-ETAP. Oleh karena itu auditor mengkomunikasikan kepada Direktur Utama bahwa auditor merasa perlu untuk melakukan reklasifikasi atas akun ini. Auditor berargumen bahwa biaya abodemen yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PDAM XYZ lebih mendekati kriteria pendapatan menurut SAK-ETAP. Sedangkan biaya yang timbul akibat kerusakan pipa maupun water meter lebih mendekati kriteria beban menurut SAK-ETAP. Oleh karena koreksi tersebut merupakan akibat dari perubahan standar akuntansi, maka auditor menganjurkan Universitas Indonesia


84 koreksi prospective. Direktur Utama setuju dengan argumen auditor sehingga dibuat koreksi audit berupa reklasifikasi akun dengan jurnal: Cadangan Dana Meter Pendapatan Lain-Lain

662.299.875 662.299.875

3. Persediaan Instalasi Seperti yang telah dijelaskan pada prosesdur TOC, auditor menemukan bahwa telah terjadi perbedaan lebih pada persediaan bahan instalasi pada saat SPI melakukan cek fisik atas persediaan PDAM XYZ sebesar Rp.1.060.094. Auditor melakukan pemeriksaan pada sistem akuntansi untuk memastikan Sub Bidang Akuntansi telah menginput Ayat Jurnal Penyesuaian atas temuan tersebut. Namun auditor tidak menemukan adanya jurnal penyesuaian terkait dengan temuan SPI. Auditor melakukan konfirmasi dengan Kepala Bidang Akuntansi tentang hal ini. Kepala Bidang Akuntansi membenarkan kealpaannya dalam menindaklanjuti temuan SPI tersebut. Untuk itu, auditor menyarankan kepada Direktur Utama untuk melakukan penyesuaian atas temuan SPI sebelumnya. Direktur Utama setuju dengan saran auditor sehingga dibuatlah koreksi atas persediaan bahan instalasi dengan jurnal: Persediaan Bahan Instalasi Pendapatan Lain-Lain

1.060.094 1.060.094

4. Unrecorded Transaction PDAM XYZ memiliki kas kecil yang pencatatannya menggunakan metode imprest fund. Kas kecil PDAM XYZ diisi pada tanggal 24 setiap bulannya. Pengakuan beban yang menggunakan kas kecil akan diakui perusahaan setiap kali akan dilakukan pengisian kembali. Pada saat melakukan cash count, Senior in Charge mendapati bahwa terdapat penggunaan kas kecil dari tanggal 24 hingga 31 Desember 2011 yang digunakan untuk pembayaran beban perusahaan senilai Rp.9.280.350. Namun, manajemen berargumen karena penggunaan kas kecil menggunakan metode imprest fund, maka pembebanan atas pemakaiannya hanya dilakukan pada saat pengisian kembali, termasuk beban dari tanggal 24 hingga 31



85 Desember 2011 tersebut. Informasi ini diberikan kepada auditor agar temuan tersebut dikomunikasikan dengan Direktur Utama. Atas temuan tersebut, auditor menganjurkan kepada Direktur Utama agar dilakukan penyesuaian atas penggunaan kas kecil terhadap akun Kas dan Setara Kas serta Biaya Lain-Lain. Dirut setuju dengan koreksi tersebut sehingga terdapat jurnal penyesuaian: Biaya Lain-Lain Kas dan Setara Kas

9.280.350 9.280.350



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan PDAM XYZ merupakan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

melakukan aktivitas di bidang penyaluran air bersih. Dari keseluruhan aktivitas yang dilakukan selama masa penugasan audit di PDAM XYZ, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengendalian Internal atas Siklus Pengeluaran PDAM XYZ Pegendalian Internal PDAM XYZ atas siklus pengeluarannya sudah mencukupi untuk perusahaan dengan klasifikasi perusahaan UMKM berdasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2008. Pengendalian atas pengeluaran PDAM XYZ tidak terlalu ketat dan hanya mengandalkan dokumen-dokumen manual yang dengan mudah dapat disalah gunakan. 2. Kebijakan dan Pencatatan Akuntansi Pengeluaran Pada Laporan Keuangannya untuk periode 31 Desember 2011, PDAM XYZ diharuskan untuk menerapkan standar akuntansi baru yaitu SAK-ETAP. Hal ini menuntut kesiapan PDAM XYZ dalam melakukan penyesuaian atas perubahan peraturan tersebut. Namun hal tersebut sulit untuk dipenuhi karena terbatasnya kemampuan finansial PDAM XYZ untuk mengikuti pelatihan terkait penerapan SAK-ETAP. Selain itu PDAM XYZ juga tidak memiliki buku manual yang mengatur pencatatan setiap transaksi perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan sudah usangnya sistem akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, auditor melakukan beberapa penyesuaian agar Laporan Keuangan PDAM XYZ untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan SAK-ETAP. Dalam melaksanakan audit atas pengeluaran PDAM XYZ, Penulis telah melaksanakan prosedur sesuai dengan instruksi dari Manager in Charge dan Senior in Charge. Prosedur yang dilakukan telah memenuhi tujuan audit terkait transaksi maupun saldo. Penulis juga telah melakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan PDAM XYZ agar sesuai dengan SAK-ETAP.

86



87 Secara keseluruhan, opini audit yang diberikan untuk Laporan Keuangan PDAM XYZ tahun 2011 adalah wajar dengan pengecualian (qualified) dalam halhal yang material. Pengecualian tersebut ditetapkan atas akun Piutang dan Aset Tetap. 5.2

Saran Dari serangkaian kegiatan audit Laporan Keuangan PDAM XYZ yang

dilakukan selama masa magang di KAP HSR, Penulis memiliki beberapa saran untuk disampaikan kepada kedua pihak tersebut. Saran ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaan audit, baik atas PDAM XYZ maupun oleh KAP HSR, serta pelaksanaan Program Magang di KAP HSR menjadi lebih baik lagi. Berikut ini adalah saran-saran bagi kedua pihak tersebut. 5.2.1 Saran kepada PDAM XYZ PDAM perlu meningkatkan pengendalian internal perusahaan khususunya pada siklus pengeluarannya dengan cara melakukan investasi di bidang Teknologi Informasi. Hampir seluruh sistem pengendalian perusahaan masih bersifat manual. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya fraud di dalam perusahaan. Selain itu, PDAM juga perlu melakukan upgrade sistem informasi akuntansinya. Sistem akuntansi yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan. PDAM XYZ juga perlu melakukan perbaikan dalam melakukan penyimpanan dokumen. Hal ini akan mempermudah dan mempersingkat proses audit atas perusahaan. Pada saat melaksanakan audit, auditor kesulitan dalam melakukan pengumpulan bukti karena lokasi penyimpanan dokumen yang terpencar. Kondisi ini diperburuk dengan kurang mengertinya pegawai PDAM XYZ atas keseluruhan alur transaksi. Dalam hal pencatatan akuntansinya, PDAM perlu mengirimkan staf akuntansi untuk mengikuti pelatihan SAK-ETAP. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi yang



88 baru (SAK-ETAP). Selain itu, manajemen juga perlu merekrut staf akuntansi baru karena jumlah pegawai di dalam fungsi ini hanya berjumlah dua orang. 5.2.2 Saran kepada KAP HSR Setelah menjalani program magang di KAP HSR dan ditempatkan di salah satu klien, Penluis merasa perlu untuk memberikan saran berikut: 1. KAP perlu meneliti calon kliennya sebelum menyetujui audit engagement. KAP harus memastikan bahwa Laporan Keuangan calon klien tersebut layak audit (auditable). 2. KAP perlu memberikan arahan mengenai gambaran perusahaan klien sebelum mengirimkan peserta magang ke dalam tim audit. 3. Senior in Charge maupun Manager in Charge perlu meningkatkan arahan dan pengawasan terhadap peserta magang. Status peserta magang yang masih minim pengalaman seebagai junior auditor membuat tanggung jawab dan tugas yang diemban peserta magang terasa sangat berat. 4. KAP perlu memperjelas job description untuk masing-masing anggota tim audit. 5. KAP perlu meningkatkan disiplin atas terpenuhinya timeline proses audit. Hal ini akan berdampak pada pengurangan overtime yang tidak efektif dan efisien. 6. KAP perlu memperhatikan kesejahteraan pegawainya, baik jasmani maupun rohani.



DAFTAR REFERENSI Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf. Auditing and Assurance Services-Indonesian Adaptation. New Jersey: Pearson Education, 2009. Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, and Scott Holmes. Accounting Theory 7th edition. Australia: John Wiley and Sons, Inc., 2010. Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009. Kieso, Donald E., Jerry J. Weygrandt, and Terry D. Warfield. Intermediate Accounting-International Student Version (12th edition). New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. Romney, Marshall and Paul Steinbart. Accounting Information Systems 12nd edition. New Jersey: Prentice Hall, 2012. Simons, Robert. Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. New Jersey: Pearson Education, 1999. Warren, Carl S., James M Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, dan Chaerul D. Djakman. Principles of Accounting-Indonesian Adaptation, Indonesia: Salemba Empat, 2008. Wilkinson, Joseph W. and friends. Accounting Information Systems 4th edition. New York: Wiley and Sons, Inc., 2000.

89



90 Lampiran 1: Hasil Substantive Test of Control


91

Lampiran 2: Vouching Transaksi Pembelian Persediaan


92 Lampiran 3: Vouching Beban Administrasi dan Umum


93 Lampiran 4: Vouching Utang Dagang


94 Lampiran 5: Analytical Review

6.540.075,00

50.263.100,00

0,00

(2.036.000,00)

74.096.825,00

0,00

(31,13)

147,42

% 124.359.925,00

284.913.728,90

Δ

4.504.075,00

OKT '11 01 Oktober 2011 (42,16)

284.913.728,90

31 Oktober 2011

(36.633.050,00)

0,00

(70,17)

%

86.896.150,00

0,00

(15.385.500,00)

Δ

21.925.575,00

SEPT '11 30 September 2011 01 September 2011 50.263.100,00 284.913.728,90

NAMA PERKIRAAN

6.540.075,00

PERSEDIAAN -Persediaan bahan operasi kimia 284.913.728,90

-Biaya dibayar dimuka

-Persediaan Lain-Lain

368.405.153,57

26.688.249,67

0,00

663.107.652,00

426.377.233,57

26.688.249,67

5.953.530,00

6.857.817,00

(57.972.080,00)

0,00

(5.953.530,00)

1,03

(13,60)

0,00

(100,00)

898.351.274,00

440.465.978,57

26.688.249,67

12.710.230.706,81

310.891.282,45

669.965.469,00

368.405.153,57

26.688.249,67

(4.994.540,00)

(13.979.425,00)

228.385.805,00

72.060.825,00

0,00

(0,04)

(4,50)

34,09

19,56

0,00

-Persediaan operasional amdk

-Persediaan bahan operasi lainnya

JUMLAH PERSEDIAAN

669.965.469,00

296.911.857,45

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -Hutang usaha

12.705.236.166,81

0,00

34,51

0,01

0,00

13.590.000,00

(2,50)

39.380.000,00

661.970,00

4.854.474.181,96

(7.985.450,00)

52.970.000,00

318.876.732,45

4.854.474.181,96

12.709.568.736,81

0,00

33,95

310.891.282,45

29.400.000,00

0,00

12.710.230.706,81

4.854.474.181,96

-BIAYA yang masih harus dibayar

39.380.000,00

9.980.000,00

-Hutang lain-lain

4.854.474.181,96

18.584.941.640,22

1,20

-Hutang pajak

18.807.943.480,22

223.001.840,00

-Hutang jangka panjang yang jatuh tempo

0,05

9.514.337,00

0,34

(57,17)

18.575.427.303,22

(6.647.340,00)

18.584.941.640,22

4.979.460,00

1.131.257,00

Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

11.626.800,00

337.311.454,00

BIAYA LANGSUNG USAHA : - Jumlah Biaya Sumber Air

336.180.197,00

2,44

#DIV/0!

5,98

- Jumlah Biaya Pengolahan Air

0,00

23.660.546,30 0,00

18.144.463,30

419.364.293,30 0,00

761.655.207,30

395.703.747,00

743.510.744,00

- Jumlah Biaya Transmisi & Distribusi - Jumlah BIAYA unit AMDK JUMLAH BIAYA LANGSUNG USAHA


95

Lampiran 5: Analytical Review (Cont’d)

4.562.575,00

181.530.087,50

30 Nopember 2011

284.913.728,90

4.504.075,00

124.359.925,00

NOV '11 01 Nopember 2011

0,00

0,00

58.500,00

57.170.162,50

12,99

0,00

0,00

1,30

45,97

274.910.857,45

1.114.322.419,00

498.462.457,41

42.741.416,01

284.913.728,90

5.338.575,00

165.468.737,50

31 Desember 2011

284.780.857,45

1.160.898.068,00

497.694.641,07

26.688.249,67

284.913.728,90

4.562.575,00

181.530.087,50

DES '11 01 Desember 2011

(9.870.000,00)

(46.575.649,00)

767.816,34

16.053.166,34

0,00

776.000,00

(16.061.350,00)

(3,47)

(4,01)

0,15

60,15

0,00

17,01

(8,85)

17.640.000,00

12.688.092.106,81

4.530.842.569,70

62.050.000,00

12.705.564.656,81

647.263.224,50

(44.410.000,00)

(17.472.550,00)

14,29

(71,57)

(0,14)

%

284.913.728,90 26.688.249,67

57.228.662,50

(4,09)

29,23

0,00

5.178.105.794,20

Δ

26.688.249,67

440.465.978,57

(12.131.000,00)

262.546.794,00

328.490,00

(6,67)

17,14

%

497.694.641,07

296.911.857,45

898.351.274,00 12.705.236.166,81

9.080.000,00

Δ

284.780.857,45

1.160.898.068,00 12.705.564.656,81

(323.631.612,26)

2,82

52.970.000,00

528.935.025,50

4.854.474.181,96

18.744.136.151,96

(0,88)

62.050.000,00

19.273.071.177,46

(5,27)

4.530.842.569,70

(0,34)

(48.550,00)

(63.807.328,26)

5.479.400,00

(6,51)

18.807.943.480,22

11,02

(19.179.768,50)

18.744.136.151,96

548.490,00

(28.652.073,50)

5.527.950,00

345.102.938,00 26.971.252,50

411.224.766,00 20.512.546,20

8,00

364.282.706,50

(5,91)

#DIV/0!

4,89

439.876.839,50

6,31

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

(47.880.392,00)

48.032.288,70

761.807.104,00

809.687.496,00


96 Lampiran 6: Recalculate Utang Dagang


97 Lampiran 6: Recalculate Utang Dagang (Cont’d)








































117 Lampiran 7: Sub Lead Utang Dagang


118 Lampiran 8: Confirmation Control


AUDIT ATAS SIKLUS PENGELUARAN PADA PDAM XYZ LAPORAN MAGANG

Recommend Documents