UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENERAPAN PSAK 55 (REVISI 2011) MENGENAI PENURUNAN NILAI KREDIT DI PT BANK H
LAPORAN MAGANG
FATYA JUNISSA AZLIKA 0906525232
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK 2013
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENERAPAN PSAK 55 (REVISI 2011) MENGENAI PENURUNAN NILAI KREDIT DI PT BANK H
LAPORAN MAGANG Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
FATYA JUNISSA AZLIKA 0906525232
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI DEPOK 2013
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Laporan magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
Nama
: Fatya Junissa Azlika
NPM
: 0906525232
Tanda Tangan :
Tanggal
: 11 Julli 2013
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG
Nama Mahasiswa
: Fatya Junissa Azlika
Nomor Pokok Mahasiswa
: 0906525232
Judul Laporan Akhir Magang
: Analisis Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) Mengenai
Penurunan Nilai Kredit di PT Bank
H Tanggal
: 20 Juli 2013
Pembimbing Magang
: Aria Farahmita S.E., M.S.M
TTD
(Aria Farahmita S.E., M.S.M)
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan magang ini diajukan oleh : Nama
: Fatya Junissa Azlika
NPM
: 0906525232
Program Studi
: S1 Reguler – Akuntansi
Judul Laporan Magang
: Analisis Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) Mengenai Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
DEWAN PENGUJI Pembimbing
: Aria Farahmita S.E., M.S.M
(
)
Penguji
: Dr. Sylvia Veronica NPS.
(
)
Penguji
: Eliza Fatima, SE., ME.
(
)
Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat Tanggal : 20 Juli 2013
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Kata Pengantar Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar dalam membantu Penulis menyelesaikan Laporan Magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan Magang ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata 1 Reguler jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Selama penulisan Laporan Magang ini, Penulis mendapat banyak bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari beberapa pihak. Karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Allah SWT, segala puji syukur atas segala karunianya yang begitu besar sehingga Laporan Magang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. 2. Keluarga Penulis, yaitu Mama Tri Iriastuti, Ayah Fairus Aziz Pulungan, dan Farriza Septiarani Pulungan. Terima kasih banyak atas segala dukungan yang begitu besar dan perhatian yang tiada hentinya kepada Penulis. Terima kasih banyak sudah menolong Penulis di segala aspek penyelesaian Laporan Magang ini dengan segala kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh Penulis. Terima kasih banyak untuk selalu menjadi penyemangat dan motivasi utama Penulis dalam menyelesaikan Laporan Magang ini dengan baik. Penulis memberikan Laporan Magang ini sebagai wujud apresiasi yang semoga membanggakan keluarga Pulungan. I present this to you Mom, Dad, and lil sist! 3. Ibu Aria Farahmita selaku dosen pembimbing Penulis. Terima kasih atas segala waktu, arahan, bantuan dan semangat yang telah diberikan selama penyusunan Laporan Magang ini. 4. Ibu Dr. Sylvia Veronica NPS. Dan Ibu Eliza Fatima, SE., ME. selaku dewan penguji. Terima kasih banyak telah menyatakan Penulis lulus siding dan atas segala kritik dan masukan yang membangun untuk Laporan Magang ini. 5. Sahabat-sahabat FEUI tersayang, Tiara Adisti, Miranda Adianti, Aloysia Indyra, Agytya Zahrina, Diandra Sediyono, Anissa Putriasari. Terimakasih atas segala dukungan dan persahabatan yang begitu indah dan tidak akan
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
terlupakan selama ini. Semoga segala kerja keras kita akan membuahkan kesuksesan di masa depan dan persahabatan ini akan terjaga selamanya. I love you crazy girls so much words can’t describe! 6. Teman-teman FEUI tersayang, Barizah Ghassani Loebis, Ninda Andarianti, Angger Guntur, Edlin Prabawa, Randa Bangun, Fadhil Aziz, Ghazi Mokoginta, Muh. Bondan, Ramna Septarizi, Puti Juwita, Audi Vialdo, Areno Papadaki, Kathya Dealica. Dan juga senior FEUI tersayang Kak Saras Amalia Kartika, Adiza Dwiandini dan Lilia Zuhara. Terima kasih banyak atas segala dukungan, kenangan, dan pertemanan selama ini. Semoga kita akan sukses dan selalu berteman sampai kita tua nanti. Veel success! 7. Sahabat-sahabat GBPM tersayang, Nita Wibowo, Armita Hutagalung, Fitri Muharam, dan Astrid Satwika. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis untuk dapat meyelesaikan Laporan Magang ini dengan baik. Semoga Laporan Magang ini juga akan membanggakan kalian. I love you to the bone, gorgeous ladies! 8. PT X (tempat pelaksanaan magang) atas kesempatan yang diberikan untuk memperoleh begitu banyak ilmu, bimbingan, pengalaman, dan pertemanan yang begitu berharga selama 4 bulan periode magang. Terima kasih yang begitu besar kepada divisi Advisory – Financial Services Risk Management (FSRM), Bapak Bangkit Kuncoro, Sani Pradipta, Barry Prawira, Annisa Anastasia, Haryoko Indradi, Harwin Idris, Amanda Riyadi, Oktrianto Kottama, Jesslyn Setiawan, Dining Ikawati, Revana Aryani, Eriska Siregar, Guddy Bahirwani, Jessica Setiawan, Vicky Aditya, Ilham Wiratama, Aditya Pratomo, Monica, Saras Thalieb, dan tentunya Tommy Budianto serta Alviani Ardisa selaku rekan kerja yang sangat mendukung Penulis dalam menyelesaikan Laporan Magang ini. Semoga kesuksesan menanti kita semua. Once an FSRMer will always be an FSRMer! 9. Sahabat-sahabat Delarossa tersayang. 10. Sahabat-sahabat Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, Nadya Anjani, Yoga Sifa, Pricilla Lidia Natasha, Maelenn David, Victor, Sanne Lamers, Suzanne Corporaal, Mathias, Dmitri Andronov, You Wang, Thomas Del Castello, and Luca Allevi. Dank je wel jongens! 11. Sahabat-sahabat SMAN 8 Jakarta. 12. Sahabat- sahabat SMPI Al-Azhar 2 Pejaten.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
13. Abang dan None Jakarta Selatan 2013, Terima Kasih Dhanan, Icha, Dinda, Dinda, Kemal, Karina, Raka, Dio, Louise, Mario, farah, Andhika, Maya, Misha, Sari, Tommy, Lala, Safik, Dian, Fardhan, Ayu, Causar, Selphine, Jaka, Bella, Wendy, Ratih, Koto, dan Cynthia, atas dukungan kalian agar Penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang ini dan juga mengikuti rangkaian kegiatan Abang None Jakarta Selatan 2013. 14. Dosen-dosen pengajar FEUI. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah diberikan selama 4 tahun masa perkuliahan di FEUI. 15. Seluruh staf Departemen Akuntanasi, Biro Pendidikan, Kemahasiswaan, Adfasum, dan Perpustakaan. Terimakasih atas pelayanan yang siberikan kepada Penulis. 16. Rangga Prihartanto, as my full time lover and supporter, I thank you so much for your time, support, and care for me in the pursuance of my Bachelor’s Degree. I am so blessed to have you by my side. Akhir kata, Penulis ingin memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan yang ada dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas Laporan Magang ini. Semoga aporan Magang ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.
Jakarta, 11 Juli 2013
Fatya Junissa Azlika
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Fatya Junissa Azlika NPM : 0906525232 Program Studi : S1 Reguler Departemen : Akuntansi Fakultas : Ekonomi Jenis Karya : Laporan Magang demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) Mengenai Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di: Depok, Jawa Barat Pada tanggal: 10 Juni 2013
Yang menyatakan
(Fatya Junissa Azlika)
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
ABSTRAK
Nama : Fatya Junissa Azlika Program Studi : Akuntansi Judul : Analisis Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) Mengenai Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H
Laporan Magang ini membahas tentang analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT bank H. PT Bank H merupakan sebuah institusi perbankan yang baru beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008. Laporan ini akan membahas secara lebih rinci mengenai kesesuaian metode penilaian penurunan nilai kredit dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara kolektif untuk kredit di PT Bank H terhadap PSAK 55 (revisi 2011) beserta prosedur analisis yang dilakukan oleh Konsultan PT E. Berdasarkan analisis Konsultan, terdapat perbedaan nilai CKPN kolektif untuk kredit antara PT Bank H dan Konsultan PT E karena adanya metode perhitungan yang kurang sesuai dengan praktik umum penerapan PSAK 55 (revisi 2011) di Indonesia. Konsultan kemudian memberikan rekomendasi metode perhitungan CKPN kolektif untuk kredit yang lebih sesuai dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2011). Secara keseluruhan perhitungan CKPN secara kolektif untuk kredit di PT Bank H tidak bertentangan dengan PSAK 55 (revisi 2011).
Kata kunci : Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit kolektif, penurunan nilai kredit, PSAK 55 (revisi 2011)
ix Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
ABSTRACT
Name : Fatya Junissa Azlika Study Program : Accounting Title : Analysis of SFAS 55 (2011 revision) Implementation Regarding Loan Impairment in PT Bank H
This Internship Report discusses about the analysis of SFAS 55 (revised 2011) application regarding loan impairment in PT Bank H. PT Bank H is a banking institution that started its operation in Indonesia in 2008. This report discusses in detail the suitability of loan impairment assessment method and the calculation of allowance for collective loan impairment losses (CKPN) alongside with analysis procedures performed by consultant from PT E. Based on consultant’s analysis, there is a difference in the value of allowance for collective loan impairment losses between PT Bank H and PT E consultant due to calculation method which is less in accordance with the application of SFAS 55 (revised 2011) common practice in Indonesia. Consultants then provide calculation method recommendations for allowance for collective loan impairment losses, which are more in accordance with SFAS 55 (revised 2011). The overall calculation of allowance for credit impairment losses in PT Bank H is not in contrary with SFAS 55 (revised 2011).
Key word: Allowance for collective loan impairment losses, loan impairment, SFAS 55 (revised 2011)
x Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................... ii TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG ................................. iii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iv KATA PENGANTAR ............................................................................................ v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................ viii ABSTRAK ............................................................................................................. ix ABSTRACT ............................................................................................................ x DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv 1. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Magang ......................................................... 1 1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang ......................... 3 1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang ................................................... 4 1.4 Pelaksanaan Aktivitas Magang ................................................................... 5 1.5 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang ............................................... 9 1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................... 11 2. LANDASAN TEORI ...................................................................................... 14 2.1 PSAK 55 (Revisi 2011)............................................................................. 14 2.1.1 Definisi dan Kategori Instrumen Keuangan ................................... 17 2.1.1.1 Istilah dalam Instrumen Keuangan .................................... 17 2.1.1.2 Klasifikasi Aset Keuangan di PSAK 55 (Revisi 2011) ..... 18 2.1.2 Pengukuran ..................................................................................... 21 2.2 Penurunan Nilai (Impairment) Aset Keuangan ......................................... 22 2.2.1 Akuntansi Kredit dan Penurunan Nilai kredit ................................ 25 2.2.1.1 Penilaian Secara Individual ................................................ 27 2.2.1.2 Penilaian Secara Kolektif ................................................... 30 2.3 Kredit Bank ............................................................................................... 36 2.3.1 Definisi Bank .................................................................................. 36 2.3.2 Definisi Kredit ................................................................................ 36 2.4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) .......................................... 40 2.5 Pencatatan CKPN Kredit ......................................................................... 442 3. PROFIL PERUSAHAAN .............................................................................. 45 3.1 Profil Perusahaan Tempat Pelaksanaan Magang ...................................... 45 3.2 Perusahaan Klien ....................................................................................... 49 3.2.1 Profil PT Bank H ............................................................................ 49 3.2.2 Perkembangan Sistem Informasi di PT Bank H ............................. 52 3.2.3 Penelolaan Risiko PT Bank H ........................................................ 53 xi Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
3.2.4 Profil Risiko PT Bank H ................................................................. 54 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................ 57 4.1 Implementasi PSAK 55 (Revisi 2011) di PT Bank H ............................... 57 4.1.1 Aset Keuangan PT Bank H ............................................................. 59 4.1.2 Prosedur Perhitungan CKPN Kredit PT Bank H ............................ 62 4.1.2.1 Evaluasi Penurunan Nilai Kredit ........................................ 64 4.1.2.2 Perhitungan CKPN Kredit .................................................. 68 4.2 Analisis Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) Mengenai Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H ................................................................................. 77 4.2.1 Reviu Kebijakan Risiko .................................................................. 77 4.2.2 Business Process Meeting ............................................................... 78 4.2.3 Reviu Kelengkapan Dokumen ........................................................ 80 4.2.4 Rekalkulasi CKPN Kredit Kolektif................................................. 81 4.2.5 Identifikasi Isu-isu terkait Penurunan Nilai Kredit .......................... 86 4.3 Analisis Perbedaan Kalkulasi CKPN Kredit Kolektif PT Bank H dengan Kalkulasi PT.E .......................................................................................... 90 4.3.1 Analisis Probability of Default (PD) ............................................... 91 4.3.1.1 Adjustments pada Nilai PD ................................................. 92 4.3.1.2 Periode Observasi ............................................................... 93 4.3.1.3 Nilai PD pada Kol 1............................................................ 94 4.3.2 Analisis Loss Given default (LGD) .................................................. 95 4.3.2.1 Populasi LGD ..................................................................... 97 4.3.2.2 Periode Recovery ................................................................ 99 4.4 Memberikan Rekomendasi untuk Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) tentang Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H ................................................. 99 4.4.1 Skenario Perhitungan CKPN Kredit Kolektif .............................. 100 4.4.2 Pemberian Rekomendasi ............................................................... 103 4.5 Dampak Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) tentang Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H ....................................................................................... 104 4.5.1 Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN) ......... 104 4.5.2 Model Internal Perhitungan CKPN Kredit Kolektif ..................... 105 4.5.3 Teknologi Informasi untuk PSAK 55 (Revisi 2011) .................... 106 4.5.4 Sumber Daya Manusia.................................................................. 108 5. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 109 5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 109 5.2 Saran ........................................................................................................ 111 DAFTAR REFERENSI .................................................................................... 113 LAMPIRAN ....................................................................................................... 115
xii Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perbedaan PSAK 55 (Revisi 2011) dengan PSAK 55 (Revisi 2011) . 16 Tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Nilai Kredit ................................................... 21 Tabel 2.3 llustrasi Arus Kas PT.X ...................................................................... 29 Tabel 2.4 Ilustrasi Penurunan Nilali Kredit PT.X ............................................... 29 Tabel 2.5 Ilustrasi Migrasi Kredit ....................................................................... 34 Tabel 2.6 Ilustrasi Perhitungan PD ..................................................................... 34 Tabel 2.7 Penggolongan Kredit Berdasarkan Kategori Aset Keuangan ............. 37 Tabel 2.8 Rumus Perhitungan CKPN Kredit ...................................................... 42 Tabel 3.1 Fokus Area Pelayanan Financial Services Risk Management ............. 49 Tabel 3.2 Profil Risiko PT Bank H ...................................................................... 55 Tabel 4.1 Pengelompokkan Berdasarkan Sektor Ekonomi di PT Bank H ........... 67 Tabel 4.2 Kategori PInjaman untuk Perhitungan Penurunan Nilai Kredit Kolektif PT Bank H ............................................................................................................. 81 Tabel 4.3 Tabel Migrasi Kredit PT Bank H .......................................................... 82 Tabel 4.4 Ilustrasi Metodologi Migrasi Kredit PT Bank H .................................. 83 Tabel 4.5 Perhitungan LGD PT Bank H ............................................................... 84 Tabel 4.6 Ilustrasi Perhitungan CKPN Kolektif PT Bank H ................................ 85 Tabel 4.7 Perbedaan Outstanding Balance ........................................................... 88 Tabel 4.8 Skenario Kalkulasi CKPN Kredit Kolektif ........................................... 90 Tabel 4.9 Perbandingan Metodologi Klien dan Konsultan ................................... 92 Tabel 4.10 Dampak Adjustment PD ...................................................................... 93 Tabel 4.11 Ilustrasi Kalkulasi Nilai PD Kol 1 ...................................................... 94 Tabel 4.12 Perbandingan NIlai LGD PT Bank H dan Konsultan ......................... 96 Tabel 4.13 Perbandingan Metodologi LGD PT Bank H dan Konsultan .............. 96 Tabel 4.14 Skenario Perhitungan CKPN 1 Tanpa Adjustments PD .................... 101 Tabel 4.15 Skenaroa Perhitungan CKPN 1 dengan Adjustments PD ................. 101 Tabel 4.16 Skenario Perhitungan CKPN 2 Tanpa Adjustments PD .................... 102 Tabel 4.17 Skenario Perhitungan CKPN 2 dengan Adjustemnts PD .................. 102
xiii Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3
Evaluasi Kriteria Penurunan Nilai Kredit ....................................... 26 Metodologi Perhitungan CKPN Kredit ........................................... 42 Struktur Organisasi PT.E................................................................. 46 Struktur Organisasi PT Bank H ....................................................... 51 Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT Bank H ....................... 54 Kerangka Berfikir Evaluasi Penurunan Nilai Kredit PT Bank H.... 65 Ilustrasi Populasi LGD Klien .......................................................... 97 Ilustrasi Praktik Umum Populasi LGD ........................................... 98
xiv Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4
Skenario Perhitungan CKPN 1 Tanpa Adjustments PD ................ 115 Skenario Perhitungan CKPN 1 dengan Adjustments PD ............... 116 Skenario Perhitungan CKPN 2 Tanpa Adjustments PD ................ 117 Skenario Perhitungan CKPN 2 dengan Adjustments PD ............... 118
xv Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Magang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia pendidikan menjadi lebih maju dan luas dengan berbagai ilmu yang telah terintegrasi. Keadaan ini telah mengantarkan dunia ke dalam era globalisasi yang memiliki arti secara umum sebagai sebuah era dengan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh pada perubahan dunia pada masa yang akan datang. Dengan dunia yang telah memasuki era globalisasi, terdapat banyak dampak signifikan yang ditimbulkan baik dampak positif ataupun dampak yang bersifat negatif. Salah satu dampak yang dapat dunia rasakan adalah luasnya informasi yang bisa didapat di berbagai belahan dunia tanpa hambatan berupa jarak dan waktu. Karena bebasnya pergerakan informasi yang ada di dunia, dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah semakin tinggi dan ketatnya kompetisi dunia usaha baik lokal maupun asing. Dunia usaha harus dapat menerima dan menyikapi perubahan dan dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk dapat tetap bertahan di industri masing-masing. Salah satu bukti perubahan yang ada di dunia akuntansi adalah terkait standar akuntansi yang dikenal secara internasional, yaitu International Financial Reporting Standard (IFRS). Setiap negara dituntut untuk dapat mengadopsi IFRS dengan tujuan memiliki laporan keuangan yang tersaji secara wajar, transparan, dan memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Di Indonesia, telah dilakukan adopsi IFRS. Salah satu standar akuntansi hasil adopsi tersebut adalah PSAK 55 (revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 55 (revisi 2011) diadopsi dari International Accounting Standard (IAS) 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement. Dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2011), diharapkan laporan keuangan intitusi perbankan dapat tersaji secara wajar dan andal.
1
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
2
PSAK 55 (revisi 2011) memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran asset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK 55 (Revisi 2011) berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012, maka institusi-institusi perbankan yang memiliki keterkaitan erat dengan instrumen keuangan harus siap beradaptasi agar dapat beroperasi sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) memiliki beberapa tantangan bagi institusi perbankan dikarenakan terdapat memiliki perubahan klasifikasi aset keuangan kredit ke dalam golongan Loans & Receivables dan juga mengenal adanya aturan lebih ketat mengenai pencadangan kerugian akibat penurunan nilai kredit. Di dalam PSAK 55 (revisi 2011) penurunan nilai kredit baru dapat diakui bila terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Bukti obyektif tersebut juga baru dapat diakui jika memang berpengaruh negatif terhadap arus kas masa datang yang akan diterima oleh perusahaan. Apabila tidak terdapat bukti obyektif, maka penurunan nilai kredit tidak dapat diakui dan dicadangkan. Institusi perbankan diharapkan agar dapat mematuhi aturan tersebut agar mereka tidak mengakui aset secara lebih saji ataupun kurang saji. Hal yang biasanya menyebabkan salah saji tersebut adalah karena nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang tersaji tidak tepat. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembaca laporan keuangan dan mengurangi kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Maka karena itu, analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit merupakan hal yang baru dan menarik untuk dibahas.
1.2 Tujuan Program Magang dan Penulisan Laporan Magang Program Magang ini, secara umum, diselenggarakan oleh Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk menciptakan lulusanlulusan yang berkualitas tinggi dengan memiliki kemampuan akademis dan non-
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
3
akademis serta aplikasi dari keduanya. Program Magang ini memiiki tujuan yang sangat bermanfaat. Selain itu, Laporan Magang ini akan memfokuskan pembahasan terkait studi kasus penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di salah satu bank di Indonesia. Tujuan penuliasan Laporan Magang ini antara lain: a. Diharapkan Laporan Magang ini akan bermanfaat bagi perusahaan tempat Penulis melaksanakan magang terkait informasi mengenai praktik umum penerapan PSAK 55 (revisi 2011). b. Laporan Magang ini juga akan menjelaskan mengenai isu-isu yang mungkin ada terkait penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) di intitusi perbankan, sehingga dapat memberikan pembelajaran bagi perusahaan lain untuk dapat lebih siap dalam penerapan PSAK 55 (Revisi 2011), terutama terkait penurunan nilai kredit. c. Secara umum, diharapkan Laporan Magang ini dapat membantu institusi perbankan di Indonesia untuk dapat mengadopsi PSAK 55 (Revisi 2011) dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tersaji secara wajar dan andal.
1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Salah satu prasyarat kelulusan Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia adalah melaksanakan magang selama minimal tiga bulan. Dikarenakan syarat tersebut, penulis melaksanakan magang selama kuang lebih 4 bulan dari tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 di PT. E.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
4
PT. E merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi finansial terbesar yang berada di bawah jaringan DEF Global. Jaringan DEF ini memiliki empat perusahaan yaitu: 1.
Assurance Services
2.
Tax
3.
Transaction Advisory Services
4.
Advisory Services Advisory services adalah sebuah divisi yang memberikan jasa untuk membantu meningkatkan performa bisnis perusahaan yang ditangani. Divisi ini memiliki beberapa lini jasa/service line, yaitu: a. Performance Improvement Lini jasa Performance Improvement merupakan lini jasa yang memberikan bantuan
kepada
perusahaan-perusahaan
untuk
memperbaiki
atau
mentransformasikan keuangan perusahaan, melakukan penilaian terhadap fungsi supply chain, membantu pengelolaan bisnis perusahaan, dan juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan yang ditangani. Untuk memudahkan proses-proses tersebut, maka lini jasa ini dibagi kembali menjadi sub-service line, yaitu: i.
Finance
ii. Supply chain iii. People & Organization b. Risk Advisory Lini jasa ini menyediakan berbagai macam jasa terkait dengan risiko perusahaan seperti penilaian dan peningkatan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko perusahaan, audit internal, pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, pengelolaan risiko dan jasa keuangan. Lini jasa ini pun dibagi menjadi beberapa sub-service line, yaitu:
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
5
i.
Internal Audit
ii. Governance, Risk, and Compliance (GRC) iii. Financial Services and Risk Management (FSRM) iv. IT Risk & Assurance Lini jasa ini menyediakan jasa terkait keyakinan dan risiko atas informasi dan teknologi dalam perusahaan yang sedang ditangani.
1.4 Pelaksanaan Aktivitas Magang Dalam
pelaksanaan
aktivitas
magang,
penulis
berkesempatan
untuk
melaksanakan magang di bagian Advisory Services, lini jasa Risk dan sub lini jasa Financial Services and Risk Management (FSRM). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis, terkait dengan proyek-proyek yang dijalani, adalah : a. Reviu Kebijakan Risiko Penulis turut serta dalam proses reviu kebijakan resiko pada PT Bank H untuk menentukan metodologi yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit di PT Bank H. Proses ini meliputi reviu dokumen kebijakan risiko di Bank H, reviu implementasi kebijakan manajemen risiko di PT Bank H berdasar data historis dan data sekarang, dan reviu standar akuntansi PSAK 55 (revisi 2011). . b. Business Process Meeting Meeting adalah salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis proses bisnis perhitungan CKPN kolektif dengan cara mewawancarai dan mengamati sistem kerja personil terkait di Bank H. Meeting yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui metodologi, alasan penggunaan metodologi, alasan penentuan batasan atau karakteristik impair, dan adjustments perhitungan
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
6
CKPN kolektif oleh personel terkait di Bank H. Dalam proses ini, yang harus diperhatikan adalah aktivitas-aktivitas dalam proses perhitungan CKPN kolektif, rancangan kebijakan adjustment, dan dokumen-dokumen terkait dalam proses tersebut. c. Minutes of Meeting Setelah membantu pelaksanaan meeting, kemudian penulis akan membuat Minutes of Meeting. Minutes of Meeting merupakan risalah rapat yang dibuat untuk memberikan dokumen pendukung atas meeting yang dilakukan. Dokumen ini akan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kapan dan dimana meeting tersebut dilakukan, siapa saja peserta yang menghadiri meeting tersebut, cakupan yang dibahas dalam meeting tersebut, dan uraian kejadian serta pertanyaan-pertanyaan dan solusi yang timbul pada meeting tersebut. d. Reviu Kelengkapan Dokumen Untuk menganalisis kesesuaian metodologi perhitungan CKPN kolektif yang dilakukan perusahaan klien, maka Penulis membantu melakukan penyusunan dokumen-dokumen terkait dalam perhitungan CKPN kolektif di perusahaan klien. Dokumen terkait yang dikumpulkan dan disusun demi membantu proses analisis antara lain: a. Pedoman Perhitungan dan Pencatatan Transaksi Penurunan Nilai (Impairment) yang diimplementasikan di perusahaan klien b. Data CKPN kolektif tahun 2009,2010,2011, dan 2012 di PT Bank H c. Data pendukung perhitungan CKPN (Kode LBU, Rincian Kode LBU, Data LGD, Metode, Adjustments) e. Rekalkulasi Perhitungan CKPN Kredit Kolektif Melakukan perhitungan ulang CKPN kredit kolektif yang diberikan klien dengan menggunakan metode yang digunakan oleh klien dan metode-metode
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
7
berdasar PSAK 55 (revisi 2011). Perhitungan ulang ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan perhitungan klien dengan perhitungan yang dilakukan oleh tim Penulis. Perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Penulis antara lain: a. Perhitungan Probability of Default (PD) Menghitung kemungkinan pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh peminjam. Data dalam perhitungan ini diambil dari data pinjaman historis klien selama minimal tiga tahun kebelakang. PD harus dikalkulasi berdasarkan segmen atau kelompok yang sesuai dengan kebijakan resiko perusahaan klien. Metodologi perhitungan PD yang dapat diterima antara lain : i. Net-flow rate analysis ii. Migration analysis iii. Vintage analysis b. Perhitungan Loss Given Default (LGD) Menghitung besaran kerugian yang dihadapi klien apabila terdapat gagal bayar pinjaman. Perhitungan ini membutuhkan keputusan untuk menghitung seluruh pinjaman-pinjaman dengan penilaian kolektif atau menggunakan metode sampling. Secara umum perhitungan LGD dapat dikalkulasikan dengan membagi nilai Exposure at Default (EAD) yang merupakan carrying amount
dari pinjaman dikurangi nilai
perkiraan recovery dikurangi biaya recovery dan dibagi dengan total jumlah EAD. Beberapa hal yang harus dikonsiderasikan dalam perhitungan LGD antara lain: i. Sumber dari recovery ii. Direct costs iii. Periode recovery c. Menghitung Provisi/CKPN Menghitung jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan cara mengkalikan proporsi dari PD, LGD terhadap EAD. Hal-hal yang
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
8
perlu diperhatikan antara lain adalah faktor penyesuaian yang berdasarkan kebijakan resiko perusahaan klien. f.
Analisis Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) Mengenai Penurunan Nilai Kredit Penulis turut serta membantu melakukan analisis atas hasil kalkulasi CKPN dari Klien dengan hasil rekalkulasi yang dilakukan tim Penulis. Di salah satu perhitungan dalam perusahaan Klien, Penulis menemukan perbedaan perhitungan nilai \provisinya dan Penulis membantu menganalisis dan memperlihatkan sebab dari adanya perbedaan tersebut. Setelah itu Penulis membantu menganalisis kesesuaian metode yang digunakan perusahaan Klien dengan Standar Akuntansi PSAK 55 (Revisi 2011) terkait penurunan nilai kredit.
g. Riset Penulis melakukan riset terkait regulasi yang terkait saat ini untuk dapat membantu Perusahaan dan juga memperluas wawasan Penulis tentang PSAK 55 (Revisi 2011), evaluasi penurunan nilai kredit, perhitungan CKPN, dan regulasi serta tren Non-Performing Loan di Indonesia.
1.5 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang Dalam melaksanakan aktivitas magang, penulis terlibat dalam beberapa penugasan, yaitu: a. Analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank H b. Analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank I c. Penilaian dan implementasi enterprise-wide risk management di PT. J
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
9
Sebagian besar klien merupakan perusahaan-perusahaan perbankan yang terkait erat dengan instrumen keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Indonesia, perusahaan tersebut harus patuh dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), PBI No. 11/25/PBI/2009, tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Risiko terkait antara lain adalah risiko pasar, kredit, kepatuhan, dan lainnya. Tim FSRM Penulis memberikan jasa bagi perusahaan klien dalam memitigasi risiko terkait instrumen keuangan dengan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan khususnya terhadap penurunan nilai kredit. Dari pengalaman menangani beberapa penugasan di tempat pelaksanaan magang, Penulis memilih suatu studi kasus yang sedang berjalan sebagai topik Laporan Magang ini dengan judul Analisis Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) Mengenai Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H. Hal ini dikarenakan pada penugasan tersebut Penulis memiliki definisi pekerjaan yang lebih sesuai dengan latar belakang pendidikan penulis dan waktu pelaksanaan yang lebih lama dibandingkan dengan penugasan lain. Selain itu, proyek ini dirasa cukup menarik karena penerapan standar akuntansi PSAK 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 berpengaruh krusial pada perusahaan, terutama dalam penggolongan kredit sebagai aset keuangan perusahaan dalam “Loan and Receivables” yang valuasinya adalah dengan cara amortized cost. Hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit akan dipengaruhi oleh proyeksi arus kas aset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya. Selain itu, PSAK 55 (revisi 2011) juga sudah mengatur dan memberikan pedoman tentang penurunan nilai kredit. Menurut Wahlen (1994), salah satu komponen kunci untuk menilai saham perusahaan adalah penilaian risiko default (gagal tagih) pada portofolio pinjaman. Selain itu, penelitian Wahlen (1994) tersebut juga menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan memiliki kontribusi dalam membantu pasar (pengguna laporan keuangan, investor dan calon investor) pada proses pengambilan keputusan. Jika terjadi peristiwa penurunan nilai aset, perusahaan harus menurunkan nilai tercatat menuju jumlah yang dapat terpulihkan. Jika tidak, maka aset perusahaan akan menjadi overstated (lebih
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
10
saji) yang dapat menyebabkan kesalahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Dengan mematuhi standar akuntansi PSAK 55 (revisi 2011), diharapkan suatu perusahaan dapat memiliki laporan keuangan yang menyajikan hasil transaksi dan memberikan informasi yang benar dan adil tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas (representational faithfulness). Penulis juga ingin menilai kesiapan ataupun dampak yang terjadi dari penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit ini di PT Bank H. Bank H merupakan bank asing yang masuk ke Indonesia pada Desember 2007 dengan mengakuisisi PT Bank ZZ dan baru mendapat izin operasi dari Bank Indonesia pada maret 2008. Berdasarkan data historis selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai 2012, Penulis memberikan jasa audit support dalam menganalisis kesesuaian perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit kolektif PT Bank H terhadap standar akuntansi PSAK 55 (revisi 2011). Penulis memfokuskan pembahasan dalam Laporan Magang ini terhadap tahapan yang dilakukan tim Penulis dalam menganalisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit kolektif tersebut. Hal-hal penting yang akan dibahas oleh Penulis di dalam Laporan Magang analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) di PT Bank H meliputi: 1. Langkah-langkah dalam analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit kolektif di PT Bank H 2. Analisis perbedaan kalkulasi CKPN kredit kolektif PT Bank H dengan rekalkulasi yang dilakukan tim Penulis terkait penerapan PSAK 55 (revisi 2011) 3. Pemberian rekomendasi atas kesesuaian model dan asumsi perhitungan CKPN kredit kolektif di PT Bank H terkait penerapan PSAK 55 (revisi 2011) 4. Dampak penerapan PSAK 55 (revisi 2011) terhadap kinerja perusahaan dan laporan keuangan di PT Bank H
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
11
Sebagian besar data yang dicantumkan dalam laporan ini diperoleh dari studi pustaka, data-data yang didapat Penulis dari perusahaan, serta hasil diskusi baik dengan pegawai lain, yang berada dalam satu tim mengerjakan proyek ini secara langsung di tempat magang, maupun dengan pembimbing magang Penulis. Untuk menjaga kerahasiaan klien, contoh kasus penilaian penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank H yang akan dibahas di Laporan Magang ini tidak akan diungkapkan secara terinci. Laporan Magang ini hanya akan memberikan gambaran umum tentang PT Bank H. Nama dan profil tidak akan disebutkan, tetapi penggunaan angka akan dilampirkan sebenar-benarnya. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan baik dari segi perusahaan maupun klien perusahaan.
1.6 Sistematika Penulisan Dalam menulis Laporan magang ini, sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah: a. Bab 1 : Pendahuluan Dalam
bagian
pendahuluan,
penulis
akan
memaparkan
latar
belakang
dilaksanakannya program magang di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, selanjutnya dijelaskan pula mengenai tujuan program magang dan penulisan laporan magang ini, tempat dan waktu pelaksanaan magang oleh penulis, aktivitas-aktivitas yang dilakukan penulis ketika melaksanakan magang, ruang lingkup laporan magang, dan sistematika penulisan dari laporan magang itu sendiri. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai isi laporan magang ini, yang akan menjadi pengantar ke babbab selanjutnya.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
12
b. Bab 2 : Landasan Teori Bab kedua akan menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan topik yang diangkat dalam laporan magang ini, yang kemudian akan menjadi dasar penulis dalam melakukan analisis dan pembahasan lebih lanjut. Landasan teori ini ditulis dengan mengacu pada berbagai referensi seperti buku teks yang digunakan ketika menjalani kuliah di FEUI, buku umum, aturan-aturan dari komite-komite terkait, peraturan perundang-undangan, dan sumber referensi lain yang relevan.
c. Bab 3 : Profil Perusahaan Dalam bab ini akan dipaparkan dengan jelas mengenai profil perusahaan tempat penulis melaksanakan magang (PT.E) dan profil singkat dari perusahaan klien (PT Bank H). d. Bab 4 : Analisis dan Pembahasan Pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut analisis dan pembahasan yang diungkapkan. Bab ini akan menjawab pertanyaan seperti tahapan apa saja yang terdapat dalam analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT bank H, langkah-langkah yang dilakukan oleh tim Penulis, analisis perbedaan kalkulasi CKPN kredit kolektif Bank H dengan rekalkulasi yang dilakukan tim Penulis, serta pemberian rekomendasi atas kesesuaian model dan asumsi perhitungan CKPN kredit kolektif di Bank H. Pembahasan ini didasarkan pada data-data yang didapatkan oleh Penulis selama melaksanakan magang dan juga mengacu pada teoriteori yang relevan.
e. Bab 5 : Kesimpulan dan Saran Bab ini akan menegaskan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan topik atau masalah yang diangkat dalam laporan magang ini. Kemudian, penulis pun memberikan saran terkait dengan
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
13
kesimpulan yang telah diambil, baik saran bagi tempat pelaksanaan magang maupun pihak-pihak terkait lain nya. Dengan demikian, diharapkan laporan magang ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 PSAK 55 (Revisi 2011) Sejak tahun 1980-an, telah terjadi banyak perdebatan tentang penerapan standar akuntansi yang mengatur perlakuan terhadap instrumen keuangan (financial instrument) yang terkait atas pengakuan dan pengungkapannya. Pada saat itu, perdebatan menginginkan pengakuan dan pengungkapan yang lebih berdasar atas nilai wajar (fair value) dari instrumen keuangan (Jones, 1988). Pendekatan biaya dengan berdasar biaya historis (historical cost) dianggap sudah tidak dapat lagi menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya karena instrument keuangan yang sudah semakin kompleks (Jones, 1988). Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) adalah dewan yang menerbitkan Exposure Draft yang kemudian disahkan menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan menjadi aturan akuntansi formal bagi perusahaan, perbankan, BUMN, dan organisasi lain. Pada bulan September 2006, Ikatan Akuntan keuangan (IAI) mengeluarkan exposure draft (ED) PSAK 55 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan yang merupakan adopsi dari IAS 39 yang telah diamandemen. Pada tanggal 16 Desember 2006, Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK) melakukan pengesahan atas revisi PSAK 55 menjadi PSAK 55 (Revisi 2006) tentang “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran”. Batas implementasi kedua PSAK tersebut adalah 1 Januari 2009. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 30 Desember 2008, DSAK IAI telah mengeluarkan surat pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 yang berisikan bahwa DSAK IAI mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK 55 (Revisi 2006) sebagaimana diatur dalam paragraf 107, yang semula berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009, diubah menjadi untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 karena masa transisi. Setelah itu IAI melakukan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dampak program konvergensi IFRS yang sedang dilaksanakan DSAK IAI. PSAK 55 (Revisi 2006) kembali dikembangkan yang menghasilkan
14
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
15
pengesahan PSAK 55 (Revisi 2011) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. PSAK 55 (revisi 2011) merupakan penerapan adopsi dari International Accounting Standard (IAS). PSAK 55 (revisi 2011)
diadopsi dari IAS 39 :
“Financial Presentation: Recognition and Measurement”. Tidak terdapat perbedaan secara substantial antara IAS dan PSAK tersebut. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam PSAK 55 (revisi 2011) berdampak krusial terutama pada perusahaan-perusahaan perbankan karena sangat erat hubungannya dengan instrumen keuangan dan memberikan panduan pada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan termasuk mengenai penurunan nilai kredit. Dunia perbankan harus siap beradaptasi atas revisi ini jika ingin mempertahankan nasabahnya, terlebih lagi untuk mempertahankan para investornya. Perubahan yang cukup signifikan dari PSAK 55 (revisi 2011) tersebut adalah tentang penggolongan kredit pada “Loan & Receivables” yang valuasinya menggunakan amortized cost. Sebelum revisi 2011, penurunan nilai kredit ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), kini nilai penurunan nilai kredit diukur berdasarkan kemungkinan terjadinya penurunan nilai (impairment) pada instrumen keuangan yang dimiliki entitas. Penurunan nilai kredit adalah kerugian yang ditanggung akibat munculnya risiko gagal bayar yang terjadi oleh peminjam. Risiko gagal bayar merupakan risiko yang tergolong signifikan yang dapat terjadi pada perbankan yang memiliki proporsi produk kredit yang besar. Dampak atas hal ini akan mengakibatkan kredit yang berkualitas baik, yaitu kredit yang memiliki kolektibilitas dan prospek usaha yang lancar dan baik, akan mengurangi penurunan nilai kredit (impairment loan), sedangkan penurunan nilai pada kredit yang berkualitas kurang baik akan semakin besar. Dampak yang timbul dari penurunan nilai ini akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Menurut Wahlen (1994), salah satu komponen kunci untuk menilai saham perusahaan adalah penilaian risiko default (gagal tagih) pada portofolio pinjaman. selain itu, penelitian Wahlen (1994) tersebut juga menunjukkan bahwa laporan posisi
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
16
keuangan dan catatan atas laporan keuangan memiliki kontribusi dalam membantu pasar (pengguna laporan keuangan, investor dan calon investor) pada proses pengambilan keputusan. Jika terjadi peristiwa penurunan nilai aset, perusahaan harus menurunkan nilai tercatat menuju jumlah yang dapat terpulihkan. Jika tidak, maka aset perusahaan akan menjadi overstated (lebih saji) yang dapat menyebabkan kesalahan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Penurunan nilai kredit ini juga berdampak pada arus kas dan laba rugi di masa yang akan datang, karena penurunan nilai kredit ini akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh turun. Perusahaan lembaga keuangan diwajibkan untuk dapat beradaptasi mengikuti perubahan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi tersebut. Secara umum perbedaan yang terjadi pada PSAK 55 (Revisi 2011) yang telah menggantikan PSAK 55 (Revisi 2006) dapat digambarkan dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 Perbedaan PSAK 55 (Revisi 2006) dengan PSAK 55 (Revisi 2011) PSAK 55 (Revisi 2011) Ruang
Pengecualian untuk puttable instruments dan
Lingkup
instrumen yang membayar bagian prorata aset neto
PSAK 55 (Revisi 2006)
Tidak diatur
ketika likuidasi. Tidak diatur
Pengecualian untuk kontrak pembayaran kontijensi dalam kombinasi bisnis
Tidak diatur
Pengecualian untuk investasi yang dilakukan oleh dana pensiun
Definisi
Kontrak penjamin keuangan
Tidak diatur
Reklasif
Reklasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laba
Tidak diatur
ikasi
rugi ke pinjaman yang diberikan dan piutang Reklasifikasi dari tersedia untuk dijual ke pinjaman
Tidak diatur
yang diberikan dan piutang Sumber: Exposure Draft PSAK 55 Mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
17
Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) yang baik pada bank diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan bank yang andal, tersaji secara wajar, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. 2.1.1 Definisi dan Kategori Instrumen Keuangan 2.1.1.1 Istilah dalam Instrumen Keuangan Berikut adalah definisi dari istilah yang berkaitan dengan Instrumen Keuangan berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011): 1. Instrumen Keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai dari aset keuangan (financial assets) entitas dan kewajiban keuangan (financial liability) atau instrumen ekuitas (equity instrument) di entitas lain (IAI, 2011). Sebuah entitas harus mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan di dalam statement of financial position saat, dan hanya saat, entitas tersebut menjadi bagian dari contractual provision dari instrumen tersebut. 2. Aset Keuangan adalah setiap aset yang berbentuk: 1. Kas 2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain 3. Hak kontraktual a. Untuk menerima kas atau aset keuangan dari entitas lain b. Untuk menukar aset keuangan yang dimiliki entitas, dengan aset keuangan dari entitas lain, dimana transaksi ini memiliki potensi keuntungan bagi entitas. 4. Kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas yang dapat berupa: a. Non-derivatif: dimana entitas mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah variable dari instrumen ekuitas –nya sendiri; atau b. Derivatif: yang akan atau mungkin diselesaikan selain dari pertukaran dari sejumlah kas pasti atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah pasti dari instrumen ekuitas entitas itu sendiri.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
18
Contoh : Government bonds, corporate bonds, SBI, loans, derivative receivables, acceptance receivable 3. Liabilitas Keuangan adalah setiap kewajiban yang berbentuk: 1. Kewajiban kontraktual a. Untuk mengirim kas atau aset keuangan lainnya ke entitas lain; atau b. Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas
lain
dalam
kondisi
yang
berpotensi
kurang
menguntungkan bagi entitas 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas itu sendiri, dan dapat berbentuk non-derivatif atau derivative Contoh : Fund borrowing, securities issued, deposits, derivative payables, acceptance payable, repurchase order 4. Instrumen Ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengans seluruh kewajibannya. 5. Effective Interest Rate (EIR) atau suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran yang akan datang melalui expected life dari instrumen keuangan atau, jika sesuai, periode yang lebih singkat atas net carrying amount dari aset/liabilitas keuangan. Metode EIR digunakan untuk menghitung biaya perolehan, diamortisasi dari aset / liabilitas keuangan dan juga untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. 2.1.1.2 Klasifikasi Aset Keuangan di PSAK 55 (Revisi 2011) Aset Keuangan diklasifikasi menjadi empat kategori. Klasifikasi ini tergantung dari sifat dan tujuan perolehan aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Klasifikasi aset keuangan adalah sebagai berikut:
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
19
1. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) Aset keuangan diklasifikasikan dalm FVTPL jika aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok yang diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Terdapat beberapa syarat agar aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai diperdagangkan, antara lain: Aset keuangan atau liabilitas keuangan harus memenuhi salah satu kondisi berikut: •
Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat
•
Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek
•
Merupakan derivatif
Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika: •
Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan pengukuran dan pengakuan yang tidak konsisten
•
Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau kewajiban atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci
•
Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivative melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.
Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
20
2. Held to Maturity (HTM) Investment Adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan memiliki aset keuangan tersebut hingga masa jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada. 3. Loans and Receivables (LNR) Adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, tidak diklasifikasikan sebagai financial asset fair value through profit and loss, available for sale financial asset, aset keuangan yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, dan pinjaman yanbg diklasifikasikan dalam available for sale karena investasi awalnya tidak akan diperoleh kembali secara substansial. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan suku bunga efektif kecuali piutang jangka pendek yang pengakuan bunganya tidak material.
4. Available for Sale (AFS) Terdapat tiga kriteria untuk menentukan apakah suatu aset keuangan termasuk dalam kategori ini, yaitu merupakan aset keuangan non-derivatif, ditetapkan
sebagai
aset
yang
tersedia
untuk
dijual,
dan
tidak
diklasifikasikan sebagai loan and receivables, financial asset at fair value through profit and loss, ataupun dalam kriteria held to maturity investment
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
21
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan available for sale (AFS) diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transkasi yang dapat diatribusikan secara langsung dang selanjutnya diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian pada nilai wajarnya dilaporkan pada komponen yang terpisah pada ekuitas sampai pada saat aset keuangan tersebut diselesaikan dan akumulasi keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya amortisasi pada mata uang moneter aset keuangan available for sale serta pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi. 2.1.2 Pengukuran Pengukuran nilai awal kredit diatur dalam PSAK 55 (revisi 2011). Secara umum, klasifikasi pengukuran nilai aset keuangan menurut PSAK 55 (revisi 2011) adalah sebagai berikut Tabel 2.2 Klasifikasi Pengukuran Nilai Kredit Aset Keuangan
Pengukuran
Perubahan Nilai
Penurunan Nilai
Tercatat
(jika terdapat bukti obyektif)
Diukur pada Nilai
Nilai wajar
Laporan Laba Rugi
By default
Pinjaman Diberikan
Biaya perolehan yang
Laporan Laba Rugi
Ya
dan Piutang
diamortisasi
Laporan Laba Rugi
Ya
Wajar melalui Laporan Laba Rugi
menggunakan suku bunga efektif Dimiliki Hingga Jatuh
Biaya perolehan yang
Tempo
diamortisasi menggunakan suku bunga efektif
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
22
Tersedia Untuk Dijual
Nilai Wajar
Laporan Perubahan
Ya
Ekuitas Sumber : PSAK 55 (revisi 2011), hasil olahan Penulis
Pada saat pengukuran nilai awal, entitas mengukur kredit sesuai dengan nilai wajarnya. Apabila terdapat aset keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar terhadap laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut berarti telah ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut, contohnya adalah fee atau commission. Untuk pengukuran selanjutnya (subsequent measurement), entitas mengukur aset keuangan berdasarkan empat kategori aset keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Instrumen keuangan seperti Held-to-maturity dan Loans and Receivables, biaya transaksi dimasukkan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan selanjutnya akan diamortisasi melalui laporan laba rugi sepanjang umur instrumen tersebut. Sedangkan instrumen keuangan available-for-sale , biaya transaksi diakui dalam ekuitas sebagai bagian dari perubahan nilai wajar pada penilaian kembali. 2.2 Penurunan Nilai (Impairment) Aset Keuangan Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa dating atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, 2008). Entitas melakukan evaluasi secara berkala pada tiap tanggal neraca untuk mengevaluasi akan adanya bukti objektif bahwa aset keuangan ataupun kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikatakan mengalami penurunan nilai, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut dan
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
23
peristiwa tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang. Pada kenyataannya, sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Pada dasarnya penurunan nilai suatu perusahaan merupakan dampak dari kombinasi beberapa peristiwa. Menurut PSAK 55 (Revisi 2011) paragraf 66, terdapat enam peristiwa, yang dapat diobservasi dan selayaknya mendapat perhatian dari pemegang aset tersebut, yang menyebabkan penurunan nilai. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami oleh peminjam b. Pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan bunga c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hokum sehubungan dengan kesulitas keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) yang tidak mungkin diberikan jika peminjam tidak mengalami kesulitan keuangan d. Pihak peminjam memiliki kemungkinan dinyatakan pailit atau mengalami reorganisasi keuangan lainnya e. Hilangnya pasar aktif loans & receivables akibat kesulitan keuangan f. Data yang dapat yang diobservasi mengindikasikan adanya penurunan nilai yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang sejak pengakuan awal kelompok loans and receivables yang dimaksud, meskipun penurunan nilai tersebut belum dapat diidentifikasi secara individual. Indikasi dapat berupa: i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok loans and receivables. ii. Kondisi ekonomi nasional maupun lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas loans and receivables. Sebagaimana diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2011) paragraf 63 dan Pedoman Aplikasi PSAK 55 (Revisi 2011) paragraph 102-105, evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran (range) nilai kerugian terbaik yang
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
24
mungkin terjadi (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, 2008). Perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar estimasi terbaik dalam kisaran tersebut dan mempertimbangkan seluruh informasi relevan yang tersedia sebelum laporan keuangan diterbitkan mengenai kondisi yang terjadi pad atanggal neraca. Hal hal penting yang harus diperhatikan oleh bank dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, antara lain (PAPI,2008): a. Sistematis dan konsisten sepanjang waktu Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan konsisten seusai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan bank, antara lain mencakup: i.
Periode evaluasi kredit (loan reviews)
ii.
Identifikasi bukti objektif penurunan nilai
iii.
Metode estimasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif
iv.
Penilaian agunan/jaminan
v.
Pembentukan cadangan
vi.
Proses dokumentasi
b. Sejalan dengan kriteria yang bersifat obyektif c. Evaluasi, termasuk pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, harus sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dimaksud tidak hanya didasarkan pada aturan dan formula, namun juga mencakup gabungan antara aturan formal dan diskresi (judgement) manajemen. Untuk membatasi diskresi yang cenderung bersifat subyektif, maka diperlukan suatu kerangka evaluasi yang memadai dan terdokumentasi dengan baik yang menekankan obyektivitas dalam melakukan evaluasi penurunan nilai. Evaluasi harus didokumentasikan dengan baik untuk mendorong kedisiplinan dalam proses estimasi dan mempermudah proses validasi, Selain itu, bank harus memiliki standar pendokumentasian atas seluruh analisis, asumsi, estimasi, keputusan dan proses evaluasi. Beberapa jenis dokumentasi yang terkait dengan evaluasi penurunan nilai dapat mencakup internal rating atau klasifikasi kredit yang digunakan, basis dalam mengidentifikasi kredit individual untuk melakukan evaluasi penurunan nilai, metodologi yang digunakan dalam evaluasi penurunan nilai dari kredit individual, basis dalam mengelompokkan suatu
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
25
kredit dalam kategori kredit, dan metodologi yang digunakan untuk menerapkan estimasi kerugian pada kelompok kredit. Dalam proses identifikasi bukti objektif, hal-hal yang harus diperhatikan oleh bank menurut PSAK 55 (revisi 2011) adalah: a. Bank harus menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan tren historis (experience credit judgement), informasi yang
tersedia,
disertai
dengan
analisis
dasar
perhitungan
dan
mendokumentasikan dalam kebijakan bank. b. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. c. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan entitas dalam menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (deliquencies) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti obyektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit. 2.2.1 Akuntansi Kredit dan Penurunan Nilai Kredit PSAK 55 (revisi 2011) mewajibkan adanya estimasi penurunan nilai (Impairment) aset keuangan. Proses evaluasi kriteria impairment diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2011) dimana terdapat dua kriteria penurunan nilai, yaitu secara individual dan kolektif. Kriteria penurunan nilai tersebut secara umum dikelompokkan berdasarkan (PAPI, 2008): a. Kriteria individu Bank wajib menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
26
harus dikaji ulang secara periodik. Dalam hal tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual, maka kredit tersebut harus dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Dalam hal terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai, maka kredit tersebut tidak dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Contoh: ketika debitur berada dalam kondisi macet (tidak ada estimasi arus kas selain arus kasdari agunan), dimana nilai kini arus kas agunan sama dengan atau lebih besar dari nilai tercatat kredit. b. Kriteria kolektif Evaluasi penurunan nilai secara kolektif mencakup seluruh kredit yang tidak dievaluasi secara individual dan dievaluasi secara individual, namun tidak terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Berikut adalah kerangka berpikir untuk menghitung penurunan nilai:: Gambar 2.1 Evaluasi Kriteria Penurunan Nilai Kredit Evaluasi Penurunan Nilai Kredit
Signifikan secara individu?
Ya
Tidak
Not impaired Penilaian secara individual
Penilaian secara kolektif
Impaired
Sumber : PSAK 55 (Revisi 2011), hasil olahan Penulis
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
27
Dalam proses di atas, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh bank adalah menetapkan tingkat signifikansi. Untuk debitur yang termasuk dalam kategori signifikan akan dievaluasi secara individual. Dan untuk debitur yang tidak signifikan akan dievaluasi secara kolektif sesuai dengan kelompok kreditnya. Pengelompokkan kredit dilakukan berdasarkan risiko kredit yang setara. Debitur yang setelah dievaluasi secara individual maupun dievaluasi secara kolektif menunjukkan adanya bukti objektif penurunan nilai maka akan dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara individual. Selain itu, bagi debitur yang dievaluasi secara kolektif maupun individual tidak menunjukkan adanya bukti objektif penurunan nilai, maka akan dibentuk cadangan penurunan nilai secara kolektif berdasarkan kelompok kreditnya. 2.2.1.1 Penilaian Secara Individual Penilaian secara individual didasarkan pada 2 konsep, yaitu: a) Estimasi jumlah kerugian kredit Estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgement, serta memperhatikan berbagai faktor seperti: i.
kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity)
ii.
jenis dan jumlah agunan
iii. ketersediaan garansi iv. prospek usaha debitur di masa datang b) Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut. Saat suatu kredit yang signifikan diklasifikasi impaired, maka Bank perlu mengestimasi expected future cash flow dari kredit tersebut. Dari kalkulasi
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
28
tersebut, Bank dapat menentukan apakah terjadi impairment loss atau tidak. Apabila terdapat impairment loss, maka Bank perlu membuat cadangan spesifik (specific provision) untuk kredit tersebut. Impairment loss calculation (individual): Impairment Loss = Previous Carrying Amount – PV of New Cash Flow Impairment Loss = Specific Loss Provision Terdapat beberapa teknik yang dapat Bank lakukan untuk mengevaluasi penurunan nilai kredit dan mengukur kerugian penurunan nilai berdasarkan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008), yaitu: 1. Discounted Cash Flow Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (discounted value) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (discounted value) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif (EIR) awal dari kredit. Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan fee) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit. Untuk kredit bersuku bunga mengambang (variable interest rate), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah. Contoh perhitungan penurunan nilai dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
29
Tabel 2.3 Ilustrasi Arus Kas PT. X 31 Des
Arus Kas
Arus Kas Masa
Kerugian pada
Kontraktual
Datang
Arus Kas
2011
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 50.000
2012
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 50.000
2013
Rp 1.100.000
Rp 1.050.000
Rp 50.000
Total Arus Kas
Rp. 1.300.000
Rp 1.15..000
Rp 150.000
Sumber : Hasil olahan Penulis
Tabel 2.4 Ilustrasi Penurunan Nilai Kredit PT X Pokok Pinjaman
Rp 1.000.000
Dikurang: Nilai saat ini dari pokok pinjaman Rp 1.000.000 dalam 3 tahun pada 10%; FV(PVF3,10%);
Rp 751.320
(Rp 1.000.000 x 0.75132) Nilai saat ini dari bunga tahunan
Rp 124.342,5
Rp 875.663,5
Rp 50.000 untuk 3 tahun pada 10%; R(PVF-OA3,10%); (Rp 50.000 x 2.48685) Kerugian atas penurunan nilai
Rp 124.337,5
Sumber : Hasil olahan Penulis
Bank harus menetapkan estimasi kisaran jumlah dan/atau waktu kemungkinan perubahan suku bunga referensi. Namun, penggunaan suku bunga efektif yang berbeda dari waktu ke waktu dapat menyulitkan bank melacak terjadinya kerugian penurunan nilai. Sebagai alternatif, bank dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya Pendekatan apapun yang digunakan, bank harus menerapkan secara konsisten dalam mengevaluasi penurunan nilai terhadap kredit dengan suku bunga mengambang.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
30
2. Fair Value of Collateral Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable value). Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, bank dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika kondisi kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan atau sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan bunga dengan andal. 3. Observable Market Price Dalam kondisi dimana jumlah dan periode arus kas masa datang tidak dapat dipastikan dan kuotasi harga kredit di pasar aktif dapat diobservasi melalui informasi dan data pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar kredit dengan memperhitungkan perkiraan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut. Jika pendekatan ini digunakan, bank harus memiliki informasi yang lengkap mengenai jumlah, sumber informasi dan tanggal atas harga pasar tersebut.
2.2.1.2 Penilaian Secara Kolektif Apabila tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas piutang yang dinilai secara individual, piutang tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan penurunan nilai dihitung secara kolektif. Bank wajib mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Risiko kredit yang dimaksud adalah yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (historical loss rate atau historical net charge-off rate) dari kelompok kredit (PAPI, 2008).
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
31
Data mengenai kerugian historis merupakan titik awal melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit. Berdasarkan data kerugian historis dari suatu kelompok kredit setelah memperhitungkan tingkat pengembalian (recovery rate), bank dapat mengestimasi arus kas masa datang dan tingkat kerugian kelompok kredit pada saat ini. Bank Indonesia juga memperbolehkan bank untuk menentukan periode observasi data kerugian historis seusai dengan kebijakan internal bank. Namun disarankan untuk menggunakan periode observasi yang lebih panjang dalam dalam keadaan ekonomi yang stabil dan menggunakan periode observasi yang lebih pendek dalam keadaan ekonomi yang cukup berfluktuasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menganalisis data kerugian historis yang lebih akuntabel. Perlu diketahui bahwa periode observasi apapun yang digunakan, Bank harus memiliki data kerugian historis selama mnimal 3 tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti. Dalam menetapkan tingkat kerugian untuk kelompok kredit, bank perlu memperhatikan hal-hal berikut: a. Analisis penurunan nilai kelompok kredit b. Umur kredit dalam kelompok kredit (ageing of balances) c. Arus kas dari seluruh sisa umur kredit (tidak hanya tahun berikutnya) d. Kondisi terkini, baik internal maupun eksternal e. Pengaruh nilai waktu dari uang (time value of money) f. Tidak menghasilkan suatu tingkat kerugian historis yang mengharuskan pengakuan kerugian pada saat pengakuan awal kredit. Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit secara kolektif juga mencakup kerugian yang telah terjadi namun belum dapat diidentifikasi secara tersendiri pada tanggal laporan (incurred but not yet identified). Karena itu, bank juga perlu mempertimbangkan faktor emergence period, yaitu periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok kredit sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas kredit secara individual. Emergence period
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
32
tersebut harus ditetapkan berdasarkan data empiris. Umumnya emergence period tidak melampaui 12 bulan kecuali dalam kondisi tertentu di luar perkiraan. Bank dapat mengunakan pendekatan Metode Statistik (Statistical Model Analysis) untuk menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit. Perhitungan tingkat kerugian historis secara statistik menggunakan parameter berikut (Besis, 2010): 1. Probability of Default (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban atau probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu. 2. Loss Given Default (LGD), yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban. Perusahaan mengestimasi
kerugian
ekonomis
yang
mungkin
akan
diderita
Perusahaan apabila terjadi tunggakan kredit. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam presentase dari exposure at default (EAD). LGD dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain Expected Recoveries, Collateral Shortfall, dan Loss on Disposal. 3. Exposure at Default (EAD), perusahaan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari kredit pada saat terjadi tunggakan. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit, dapat diukur Perusahaan berdasarkan beberapa metode dan analisis PD, antara lain Migration Analysis, Roll Rates, Vintage Analysis, dan Default Rate. Metode yang secara umum dipakai oleh perusahaan perbankan dalam menghitung PD yang dinilai secara kolektif adalah (PAPI, 2008): 1.
Roll Rates Analysis Roll Rates Analysis menggunakan internal loan grading system. Pendekatan
ini dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kerugian kredit pada setiap periode tunggakan (deliquency stage). Selanjutnya, tingkat Probability of Default (PD) dan Loss Given Default (LGD) dihitung berdasarkan asumsi bahwa pada
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
33
kondisi hapus buku, PD dan LGD adalah sebesar 100% atau tidak akan tertagih (default). Namun, apabila berdasarkan data historis dapat diobservasi secara benar bahwa bank dapat menerima kembali porsi kredit tak tertagih yang sudah dihapus buku (write-off), maka persentase PD dan LGD untuk kredit tersebut harus dikurangi dengan persentase tingkat pengembalian (recovery rate). Selanjutnya, tingkat PD dan LGD pada kondisi hapus buku tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kerugian dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada setiap periode tunggakan. 2.
Migration Analysis Migration Analysis menggunakan internal loan grading system (rating
system) dan bukan berdasarkan pengalaman kerugian sebagaimana halnya pendekatan Historical Loss Rate. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis tingkat migrasi outstanding kredit dari grade tertinggi ke grade terendah. Biasanya metode ini dilakukan untuk pinjaman komersial yang dapat diidentifikasi perubahan peringkatnya. Dalam kasus portofolio kredit, umumnya loan grading ditentukan berdasarkan periode tunggakan (delinquency stage). Selanjutnya, tingkat migrasi dihitung berdasarkan persentase nilai kredit atau jumlah rekening yang berpindah dari satu periode tunggakan terendah ke periode tunggakan dimana kredit dinilai tidak akan tertagih (default). Setiap bank dapat menentukan sendiri dasar perhitungannya seusai kebijakan risiko internal. Dengan kata lain, dihitung dengan cara mengambil peringkat migrasi dari setiap individu debitur yang memburuk ataupun membaik dari suatu skala waktu ke skala waktu berikutnya. Selanjutnya, tingkat migrasi tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kerugian kelompok kartu kredit dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit berdasarkan setiap periode tunggakan.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
34
Tabel 2.5 Ilustrasi Migrasi Kredit
Periode
Saldo awal (31
Tunggakan
Des 2010)
Saldo (31 Desember 2011) Tidak ada
Pembayaran
31-60 hari
61-90 hari
> 90 hari
Hapus Buku
tunggakan Tidak ada
3.166.021.778
2.842.337.150
165.466.323
55.973.807
102.244.497
138.748.605
1.842.947
31-60 hari
391.293.512
240.387.875
72.978.359
27.387.332
50.539.946
15.264.819
1.962
61-90 hari
194.583.274
91.656.324
32.126.289
21.433.949
49.366.711
7.493.455
70.000
863.885.544
227.461.949
52.424.519
33.465.321
550.513.755
41.584.095
180.641
tunggakan
> 90 hari
4.615.784.106
Tabel 2.6 Ilustrasi Perhitungan PD Periode
Saldo awal
Tunggakan
(31 Des 2010)
Tidak ada
3.166.021.778
Saldo (31 Desember 2011) Tidak ada
Tunggakan
61-90
tunggakan
31-60 hari
hari
88.78%
5.23%
1.77%
> 90 hari 3.23%
Probability of Default
4.45%
tunggakan
Formula
= 3.23% + (1.77% x 25.37%) + (5.23% x 14.69%)
Tunggakan
391.293.512
61.43%
18.65%
7.00%
12.2%
14.69%
= (7% x 25.37%) + 12.2%
194.583.274
47.10%
16.51%
11.02%
25.37%
25.37%
= 25.37%
863.885.544
26.33%
6.07%
3.87%
63.73%
31-60 hari 61-90 hari > 90 hari
4.615.784.106
Sumber : Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, 2008
Ilustrasi di atas menggambarkan migrasi kredit pada tanggal 31 Desember 2010 ke tanggal 31 Desember 2011. Dapat dilihat bahwa terdapat perpindahan kelompok hari tunggakan yang awalnya berada pada kelompok Tidak Ada Tunggakan menjadi kelompok Tunggakan 31-60 Hari, 61-90 Hari, ataupun lebih dari 90 Hari. Selain itu juga dapat dilihat saldo kredit yang dihapus buku ataupun dibayar. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui bahwa tingkat kemungkinan kelompok kartu kredit tanpa tunggakan menjadi kredit dengan tunggakan lebih dari 90 hari adalah sebesar 4,45%. Tingkat migrasi tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi terkini yang mencakup kondisi eksternal maupun internal. Apabila bank menggunakan tingkat kerugian historis dalam mengestimasi arus kas yang akan datang, maka bank harus memastikan bahwa tingkat kerugian
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
35
historis yang akan diterapkan sebagai risiko pada suatu kelompok kredit adalah berdasarkan hasil observasi atas data kerugian yang terjadi di masa lalu pada kelompok kredit yang memiliki karakteristik atau profil risiko yang sama atau serupa.
Maka
karena
itu,
metode
yang
digunakan
bank
harus
bisa
menghubungkan antara kelompok kredit dengan data dan informasi mengenai kerugian masa lalu yang dialami kelompok kredit yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, metode bank juga harus didukung dengan data dan informasi yang relevan, dapat diobservasi, dan mencerminkan kondisi terkini. Namun terkadang, kerugian historis bukan merupakan indikator kerugian yang memadai, oleh karena itu, tingkat kerugian historis harus disesuaikan agar mencerminkan kondisi terkini. Penyesuaian terhadap kerugian historis dapat mencakup: a.
Kondisi eksternal, misalnya tingkat produk domestik bruto (PDB), inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, permasalahan industri, resesi ekonomi, pengalaman bank laindan juga undang-undang terkait kepailitan perusahaan.
b.
Kondisi internal, misalnya perubahan dalam prosedur pemberian dan pemantauan kredit, hal ini juga mencakup sistem informasi yang digunakan, personil yang bersangkutan, dan regulasi internalnya. Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai kompetensi manajemen dan loan officer yang bertugas dalam praktik mengelola risiko terkait risiko kredit, kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku mengenai penurunan nilai kredit, penagihan, hapus buku dan perolehan kembali kredit. Indikator lainnya juga mencakup ketersediaan dan kecukupan agunan, dan tingkat tunggakan bunga dan kredit bermasalah yang ada saat ini. Dan penyesuaian terhadap kondisi terkini dilakukan berdasarkan data dan
informasi yang dapat diobservasi dan pertimbangan manajemen. Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengukur tingkat kerugian historis harus dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
36
2.3 Kredit Bank 2.3.1
Definisi Bank
Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 angka 2 tentang Perbankan, pengertian Bank adalah: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Sedangkan menurut Sauders dan Cornet (2008), komersial bank adalah bank yang memberikan jasa penyimpanan dana dan memberikan fasilitas pinjaman konsumen, komersial dan real estate. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan institusi yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Fungsi intermediasi yang menghubungkan antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan lembaga penghimpun dana. Dana yang diperoleh sebagian bersumber dari masyarakat yang memiliki dana. Dengan kata lain, Bank memiliki aset keuangan terbesar dalam bentuk kredit, dimana kredit merupakan aset produktif terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aset produktif lainnya. 2.3.2 Definisi Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Pasal 1 ayat (11), pengertian kredit disebutkan sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Berdasarkan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008, kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
37
a. persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam b. aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati c. jangka waktu tertentu d. pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan e. risiko f. jaminan dan atau agunan (jika ada) Sedangkan jenis kredit menurut penggunaannya dibagi menjadi Kredit Investasi, Kredit modal kerja, dan Kredit konsumsi. Secara umum, kredit yang diberikan dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan, yaitu: Tabel 2.7 Penggolongan Kredit Berdasarkan Kategori Aset Keuangan No
Kategori Aset Keuangan
Keterangan
1
Diukur pada Nilai Wajar
Kredit yang diberikan atau dibeli untuk dijual kembali dalam
melalui Laporan Laba
waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka
Rugi
pendek Dan Kredit yang pada saat diberikan/dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (fair value
option)
meskipun
ti
dak
dimaksudkan
untuk
diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan fair value option. 2
Dimiliki Hingga Jatuh
Kredit yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan
Tempo
dan jatuh temponya telah ditetapkan dan Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo.
3
Tersedia untuk Dijual
Kredit yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk Dijual dan Kredit yang diberikan dimana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali pokok
4
Pinjaman yang Diberikan
Kredit secara yang memiliki pembayaran tetapdisebabkan atau telah penurunan ditentukan kredit substansial, yang bukan
dan Piutang
dan tidakkredit. mempunyai kuotasi di pasar aktif. kualitas
Sumber: Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia, 2008
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas kolektabilitas kredit. PBI No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menjelaskan
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
38
bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian. Karena itu, Bank harus menetapkan dan memantau kualitas ataupun kolektabilitas kredit dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitur. Penilaian atas kualitas kredit dapat dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen berikut di setiap faktor (Pasal 11 PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum): 1. Penilaian prospek usaha a. Potensi pertumbuhan usaha b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan c.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
d. Dukungan dari grup atau afiliasi e.
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup
2. Penilaian kinerja debitur a. Perolehan laba b. Struktur permodalan c. Arus kas d. Sensitivitas terhadap risiko pasar 3. Penilaian kemampuan membayar a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur c.
Kelengkapan dokumentasi Kredit
d.
Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit
e. Kesesuaian penggunaan dana f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban Fungsi dari penggolongan kualitas kredit adalah untuk membantu Bank dalam mengukur nilai cadangan yang dibentuk untuk risiko yan diakibatkan keterlambbatan debitur dalam pembayaran kewajibannya. Bank Indonesia
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
39
mengatur dan membedakan kredit berdasarkan kualitasnya (PBI No.7 /2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum), yaitu: a. Kualitas Lancar (L), cadangan yang dibentuk pada kualitas ini adlah sebesar 1%. Debitur yang dapat dikategorikan dalam kolektibilitas ini adalah kredit yang tidak menunggak baik bungan dan pokok, kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik, likuiditas, dan modal kerja yang kuat. b. Kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK), cadangan yang dibentuk pada kredit ini adalah sebesar 5%. Debitur yang dapat dikategorikan dalam kolektibilitas ini antara lain kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan bunga kurang dari 90 hari, perolehan laba cukup baik namun terdapat potensi penurunan, likuiditas dan modal kerja cukup baik. c. Kualitas Kurang Lancar (KL), cadangan yang dibentuk pada kredit dengan kualitas ini sebesar 15%. Debitur yang dapat dikategorikan dalam kolektibilitas ini antara lain kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan bunga antara 91-120 hari, kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, likuiditas dan modal kerja terbatas. d. Kualitas Diragukan (D), caganga yang dibentuk dengan kualitas Diragukan sebesar 50%, debitur yang dapat dikategorikan dengan kualitas ini antara lain kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan bungan antara 121-180 hari, kegiatan usaha menurun, likuiditas sangat rendah, rasion modal terhadap hutang cukup tinggi. e. Kualitas Macet (M), cadangan yang dibentuk dengan kualitas Macet adalah sebesar 100%. Debitur yang dapat dikategorikan dalam kategori kolektibilitas ini adalah kredit yang tunggakan pembayaran pokok dan bunga lebih besar dari 180 hari, kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali dan pelanggaran prinsip terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. Kredit
dengan
kualitas
Kurang
Lancar,
Diragukan,
dan
macet
dikategorikan sebagai kredit Non Performing Loan (NPL) atau digolongkan
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
40
sebagai kredit default. Selain itu, jenis kredit juga bisa dibedakan atas evaluasi ada atau tidaknya bukti objektif yang menyatakan bahwa kredit mengalami penurunan nilai atau tidak. 2.4 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat awal aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal (PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum). Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. PSAK 55 (revisi 2011) memberikan pedoman tentang pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Sebelum disebut dengan istilah CKPN, penyisihan dana untuk mengatasi masalah kredit bank disebut dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Pembentukan cadangan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.Terhitung sejak 1 Januari 2012, bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas kredit secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas kredit decara kolektif, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Buletin Teknis No. 4 mengenai Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 55 (revisi 2006) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk menentukan besaran CKPN, bank perlu mencari selisih antara nilai tunggakan kredit debitur sebelum dan sesudah terjadinya penurunan nilai secara individual. Namun jika terdapat bukti objektif penurunan nilai atas kredit yang dinilai secara individual, maka kredit tersebut diperhitungkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sama. Setelah itu kredit
tersebut
diperhitungkan
secara
kolektif.
Kredit
individual
yang
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
41
diperhitungkan secara kolektif meliputi kelompok aset keuangan sejenis yang tidak signifikan secara individual dan aset keuangan yang signifikan secara individual namun tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi kredit secara individu. Setelah semua proses evaluasi kredit dilakukan, maka Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang harus memperhatikan: a. CKPN dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan effective interest rate (EIR) b. Bank tidak diperbolehkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai c. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan. Pembentukan CKPN mempertimbangkan beberapa komponen yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD) dari kelompok kredit. EAD adalah nilai hutang yang dimiliki debitur di saat default, nilai tersebut adalah carrying amount dari kredit. Perhitungan CKPN dihitung atas dasar nilai tercatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (amortised cost). Secara singkat, pembentukan CKPN didapat dari perkalian antara ketiga komponen tersebut (Jorion, 2005).
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
42
Tabel 2.8 Rumus Perhitungan CKPN Kredit CKPN :
EAD (Exposure at Default) x PD (Probability of Default) x LGD (Loss Given Default)
LGD :
1-Discounted recovery rate
EAD :
Nilai piutang berdasarkan umur piutang
Sumber: Jorion, 2005, hasil olahan Penulis
Apabila Bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas kredit sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI (2008), maka pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dapat menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Gambar 2.2 Metodologi Perhitungan CKPN Kredit Komersial: -‐ -‐ -‐ -‐
Pencadangan umum
Sektor publik Korporasi besar Komersial Asing
Ritel:
(Migration Analysis/PD-‐LGD)
Pencadangan spesifik (Discounted cash flows, collateral value or MTM)
individu – kredit besar Atau Portfolio – kredit kecil
Pencadangan statistik
-‐ Bisnis kecil -‐ Konsumer/auto -‐ Hipotek komersial
(Migration Analysis / Past-‐due, roll rates)
Sumber : Hasil olahan Penulis
Gambar di atas menjelaskan penggunaan metodologi perhitungan CKPN kredit yang diterapkan di berbagai industri, antara lain industri komersial sampai industri ritel.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
43
2.5 Pencatatan CKPN Kredit Berikut adalah ilustrasi jurnal-jurnal terkait perapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit: 1. Pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit a. Mencatat kerugian penurunan nilai Kerugian penurunan nilai
xxx
Cadangan kerugian penurunan nilai
xxx
b. Pengakuan bunga pada saat terjadinya penurunan nilai (tidak ada pengakuan bunga pada saat bank tidak menerima pembayaran dari debitur) 2. Pada saat pengakuan amortisasi bunga Beban amortisasi
xxx
Pendapatan bunga
xxx
3. Pada saat pembebanan fee/commission kepada debitur Tagihan fee pengelolaan rekening
xxx
Pendapatan fee pengelolaan rekening
xxx
4. Pada saat menerima setoran fee dari debitur Kas/ rekening koran/ giro BI
xxx
Tagihan fee pengelolaan rekening
xxx
5. Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur Beban amortisasi Pendapatan bunga kredit
xxx xxx
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
44
6. Pada saat menerima setoran bunga dari debitur Kas/ rekening koran/ giro BI
xxx
Pendapatan bunga kredit
xxx
7. Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur Kas/ rekening koran/ giro BI
xxx
Kredit – beban amortisasi
xxx
8. Penghentian pengakuan kredit dengan menjurnal cadangan kerugian penurunan nilai Cadangan kerugian penurunan nilai Kredit – beban amortisasi
xxx xxx
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
BAB 3 PROFIL PERUSAHAAN 3.1 Profil Perusahaan Tempat Pelaksanaan Magang Nama perusahaan tempat Penulis melaksanakan kegiatan magang akan dirahasiakan demi menjaga kerahasiaan informasi mengenai identitas dan data perusahaan. Kegiatan magang dilaksanakan di sebuah jaringan perusahaan DEF yang merupakan jaringan global yang memiliki 167.000 karyawan di 728 kantor yang hadir di 150 negara. Jaringan DEF menawarkan wawasan dan layanan berkualitas untuk membantu membangun kepercayaan dan keyakinan di pasar modal dan ekonomi di seluruh dunia. Jaringan ABC berfokus juga pada pemahaman isu-isu dan proses bisnis yang memberikan peluang bagi klien untuk memiliki keyakinan yang lebih luas dan posisi terdepan dalam lingkungan bisnisnya. Jaringan DEF global di Indonesia merupakan sebuah jaringan yang ternama dan cukup terdepan dalam kualitas jasa yang ditawarkan. Jaringan DEF global memiliki lebih dari 1.650 karyawan dengan kombinasi karyawan dengan berbagai kewarganegaraan. Dengan keahlian global dan pengetahuan local yang kuat, jaringan DEF dapat mencapai posisi yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik terkait bagaimana solusi terbaik untuk bersaing secara lebih efektif di lingkungan bisnis Indonesia yang sangat dinamis. Jaringan DEF di Indonesia terdiri dari: a. Kantor Akuntan Publik D b. PT. F, bergerak di bidang jasa perpajakan dan hukum c. PT. E, bergerak di bidang jasa konsultasi finansial d. PT. FE, bergerak di bidang jasa konsultasi transaksi Secara khusus, Penulis melaksanakan kegiatan magang di perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi finansial yang selanjutnya akan disebut PT. E. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dan tergabung dalam jaringan global DEF
45
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
46
di Indonesia. Berikut adalah struktur oranisasi PT. E yang telah diolah kembali oleh Penulis untuk mendapat pemahaman yang lebih jelas: Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. E PT. E Advisory
IT Risk and Assurance
Financial Services Risk Management
Risk Advisory
Performance Improvement
IT Assurance
Enterprise Risk Management
Internal Audit
Finance
IT Advisory
Strategy
Governance, Control and Compliance
People and OrganizaDon
Financial Services Risk
Supply Chain OperaDons
InformaDon Technology
Program Management
Sumber: PT. E – Business Development Program Office
Dalam proses bisnisnya, PT.E menyediakan beberapa layanan bagi kliennya yang terbagi menjadi empat lini jasa yaitu IT Risk Advisory, Financial Services Risk Management, Risk Advisory, dan Performance Improvement. Penjelasan akan proses bisnis setiap lini jasa adalah sebagai berikut: a. Information Technology Risk and Assurance (ITRA) Lini jasa ini bergerak di bidang teknologi informasi yang memberikan beberapa pelayanan bagi para klien. Beberapa pelayanan tersebut adalah manajemen risiko teknologi dan informasi, penilaian tata kelola teknologi dan informasi, audit teknologi dan informasi, Enterprise Resource Planning (ERP) Application Controls, manajemen infomasi dan analisis informasi, serta
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
47
pelaporan terhadap pihak ketiga (SAS 70). Layanan ini terbagi lagi menjadi IT Assurance dan IT Advisory. b. Risk Advisory Risk Advisory merupakan sebuah lini jasa yang memberikan beberapa pelayanan berupa penilaian dan peningkatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko perusahaan, internal audit, internal control, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, dan manajemen risiko keuangan. Lini jasa ini pun dibagi menjadi beberapa sub-service line, yaitu Internal Audit dan Governance, Control, and Compliance (GCC). c. Performance Improvement (PI) Lini jasa Performance Improvement berperan untuk membantu klien dalam mentransformasi model keuangan perusahaan, penilaian terhadap fungsi supply-chain, transformasi supply chain, manajemen program, peningkatan kualitas organisasi dan karyawan, dan manajemen performa bisnis, serta pengurangan biaya perusahaan agar terwujud perusahaan yang efektif dan efisien. Untuk memudahkan proses-proses tersebut, maka lini jasa ini dibagi kembali menjadi sub-service line, yaitu: i.
Finance
ii.
People & organization.
iii.
Supply chain and operations
iv.
Information Technology
v.
Program Management
d. Financial Services Risk Management(FSRM) Financial Services and Risk Management (FSRM) memberikan layanan bagi klien berupa penyajian jasa keuangan dan pengelolaan risiko dalam suatu perusahaan. Lini jasa ini dibagi menjadi beberapa sub-service line, yaitu Enterprise Risk Management (ERM), Strategy, dan Financial Services Risk.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
48
Secara khusus, lini jasa ini memberikan layanan terkait enterprise risk management framework, risiko kredit, risiko operasional, kepatuhan peraturan, dan treasury function program. Lini ini berlaku sebagai penyedia pelayanan pengelolaan risiko yang terintegrasi dan pelayanan regulatory advisory kepada klien-klien antara lain: i.
Perbankan
ii.
Pasar uang
iii.
Asuransi
iv.
Pengelolaan aset
v.
Energi
vi.
Corporate treasury sector
Tim FSRM yang terdiri dari 900 Financial Services Risk Management professionals secara global memberikan cakupan pelayanan lifecycle advisory yang meliputi pelayanan strategi sampai dengan implementasi solusi. Tujuannya adalah untuk membantu strategi bisnis klien dengan cara meningkatkan praktik pengelolaan risiko dan memperbaiki performa bisnis. Dalam Gambar 3.2 dapat dilihat fokus area pelayanan lini jasa FSRM. Selain itu, tim FSRM di Jakarta terdiri dari risk management professionals, quantitative analyst, risk technology architects, control professionals, dan mantan regulator. Tim ini memiliki pendekatan terhadap pengelolaan risiko dan strategi kepatuhan untuk: i.
Memberikan penilaian yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kerangka risiko dan peraturan perusahaan
ii.
Meningkatkan integrasi dari praktik pengelolaan risiko
iii.
Meningkatkan revenue dan nilai pemegang saham.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
49
Tabel 3.1 Fokus Area Pelayanan Financial Services Risk Management Fokus Area Pelayanan Financial Services Risk Management 1.
Anti-money laundering
2.
Enterprise risk management and governance
3.
Regulatory and compliance risk
4.
Market risk and quantitative advisory services
5.
Credit risk
6.
Operational risk
7.
Liquidity risk
8.
Economic capital and risk-adjusted performance management
Sumber : PT. E – Business Development Program Office
Secara umum, sektor bisnis yang dikelola PT. E adalah perbankan dan pasar modal, manajemen aset, asuransi, listrik, dan utilitas, pertambangan dan logam, minyak dan gas, teknologi media dan hiburan, telekomunikasi, infrastruktur publik, transportasi, real estate, produk konsumen, farmasi, perkebunan, industri, dan manufaktur, otomotif, pemerintah dan sektor publik. 3.2 Perusahaan Klien 3.2.1 Profil PT Bank H PT Bank H merupakan perusahaan yang baru memasuki Indonesia pada bulan Desember 2007 melalui akuisisi PT Bank ZZ. Setelah itu, PT Bank H mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia pada bulan Maret 2008. Sejak saat itu, PT Bank H terus berkembang hingga pada tahun 2009 asetnya telah mencapai Rp. 1.845 triliun dengan modal Rp. 500 miliar. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan antara lain: Produk: 1.
Tabungan
2.
Rekening giro yang terdiri dari giro Rupiah dan USD
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
50
3.
Deposito, yang terdiri dari deposito IDR, USD, dan Deposit on Call (DOC)
4.
Loan/kredit, yang terdiri dari: a. kredit modal kerja b. investasi c. KPR / KPM d. kredit multiguna e. pinjaman karyawan
5.
ATM
Jasa: 1. Transfer/kiriman uang dalam mata uang rupiah, transfer ini terdiri dari: a. LLG (lalu lintas giral) b. RTGS 2. Transfer dalam mata uang asing 3. Inkaso 4. Kliring 5. Penerimaan Pembayaran Pajak (MPN) 6. Bank Garansi 7. L/C 8. Forex 9. SKBDN Fokus bisnis PT Bank H adalah segmen kecil dan menegah berikut juga kredit konsumsi. PT Bank H memfokuskan diri pada segmentasi pasar dengan beberapa metode antara lain menggunakan branch reorganization plan dimana cabang-cabang dikategorikan pada segmentasi pasar masing-masing, sedangkan beberapa cabang besar dan kantor pusat fokus pada kredit korporasi. PT Bank H selalu berusaha meluncurkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
51
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bank H
Sumber: Annual Report 2012 PT Bank H
Struktur organisasi PT Bank H dapat dilihat di Gambar 3.3. Dapat dilihat bahwa Presiden Direktur membawahi empat Direktur lainnya yang terdiri dari Direktur Bisnis, Direktur Operasi, Direktur Keuangan, dan Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur juga menjadi ujung garis komando dari Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Konite TI, Komite Kredit, dan juga Komite Kebijakan Kredit. Garis komando untuk Komite Pengawasan Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi berujung pada Dewan Komisaris. Selain itu, laporan keuangan PT Bank H disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan bank, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual (accrual basis). Mata uang pelaporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
52
Laporan keuangan PT Bank H juga disusun berdasarkan nilai hitoris, kecuali untuk akun-akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 3.2.2 Perkembangan Sistem Informasi PT Bank H Pada tahun 2010, Sistem Informasi PT Bank H mengalami perubahan dengan sejumlah pengembangan teknologi antara lain: 1. Core Banking System Migration Adalah dukungan IT terhadap peningkatan kegiatan operasional bank, kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah, perluasan cakupan produk yang mampu menjangkau lebih banyak nasabah, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini merupakan alasan utama PT Bank H merubah core banking system-nya dari Teradata menjadi HOBIS (‘H’ Overseas Banking Information Solution). Penerapan sistem HOBIS untuk aktivitas operasional terebut bertujuan untuk perencanaan dan analisis terkait pengelolaan risiko, sementara pengembangan database untuk masing-masing jenis risiko sedang dilakukan SKMR. Database
yang dimaksud akan bermanfaat dalam
pengukuran dan pemantauan tren risiko secara historis, serta dalam perkembangannya dapat berfungsi sebagai materi modelling untuk mitigasi risiko yang terkait. Keunggulan utama sistem HOBIS adalah meningkatnya aplikasi, database, keamanan dan operasionalitas. 2. Pemindahan Pusat Data Pemindahan pusat data terpaksa dilakukan karena alasan-alasan berikut: a. Core Banking System Migration HOBIS membutuhkan perangkat keras tambahan berupa server dengan spesifikasi lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan lebih besar. Dan saat ini ruang server tidak memenuhi spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan HOBIS, selain itu kapasitasnya kurang memadai.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
53
b. Pusat data cabang Rencana pusat data ini dipindahkan ke gedung kantor pusat dari gedung kantor cabang sehingga operasi bank secara keseluruhan tidak akan terganggu. 3.2.3 Pengelolaan Risiko PT Bank H Ketidakstabilan perekonomian global membuat PT Bank H menaruh perhatian khusus pada manajemen risiko. Manajemen risiko diposisikan sebagai kekuatan utama PT Bank H dalam menjalankan bisnis perbankannya. PT Bank H berfokus pada upaya mengambil tindakan pencegahan dalam rangka menjaga portofolio kredit dan investasinya. PT Bank H selalu melakukan pemeriksaan terhadap akun kredit dan secara aktif mengelola pagunya berdasarkan berbagai kategori yang telah ditetapkan. Kerangka pengelolaan risiko di PT Bank H mencakup berbagai kebijakan, prosedur, limit transaksi, jalur otoritas, acuan, dan beberapa perangkat bantu pengelolaan risiko lainnya. Kerangka pengelolaan risiko ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfugsi sesuai dtandar yang ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini dipergunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan sistem-sistem pengelolaan risiko setara dengan praktik perbankan internasional terbaik. PT Bank H telah membentuk Komite Pengendali Internal yang tujuannya untuk mengevaluasi implementasi atas kebijakan dan/atau prosedur yang telah ditetapkan. Struktur dari organisasi manajemen risiko PT Bank H dapat dilihat di Gambar 3.3. Kebijakan manajemen risiko di Pt Bank H selalu berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan manajemen Risiko bagi Bank Umum (PBI No. 13/23/PBI/2011, 2011), serta peraturan terkait lainnya dari Pemerintah. Terkait PBI Np 13/23/PBI/2011, maka PT Bank H harus patuh dengan PSAK 55 (revisi 2011). Secara internal, PT Bank H telah mengembangkan konsep arsitektur manajemen risiko, yang merinci tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia maupun persyaratan Basel Accord II. Pengembangan dan implementasi manajemen bank berbasis risiko
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
54
telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis PSAK 55 (revisi 2011). Pengukuran risiko komposit juga telah menggunakan 8 (delapan) klasifikasi risiko dengan 5 (lima) peringkat risiko. Selain itu, PT Bank H menggunakan metode migration analysis dalam perhitungan CKPN kredit kolektifnya. Gambar 3.3 Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT Bank H Risk CommiFee
Risk Management CommiFee
Integated Risk management Team
Risk Management HQ
Credit Assessment Team
Credit Risk Management Department Business HQ
Front Office
Middle Office
Back Office
Sumber: PT Bank H Indonesia Website
3.2.4 Profil Risiko PT Bank H Sesuai PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank menyampaikan laporan profil risiko ke Bank Indonesia per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Selanjutnya berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian terhadap indikator profil risiko meliputi penilaian terhadap
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
55
risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, pengelolaan risiko di PT Bank H telah dilakukan terhadap delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operaisonal, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kepatuhan. Sedangkan pengukuran risiko komposit, dilakukan dengan menggunakan lima peringkat, yiatu ‘Rendah’, ‘rendah sampai Sedang’, ‘Sedang’, ‘Sedang sampai Tinggi’, dan ‘Tinggi’. Berdasarkan penilaian sendiri yang dilakukan SKMR untuk posisi Desember 2011, profil risiko PT Bank H adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Profil Risiko PT Bank H No
Jenis Risiko
Penilaian
1
Risiko Kredit
Rendah hingga Menengah
2
Risiko Pasar
Rendah
3
Risiko Likuiditas
Rendah hingga Menengah
4
Risiko Operasional
Menengah
5
Risiko Hukum
Rendah hingga Menengah
6
Risiko Strategis
Menengah
7
Risiko Reputasi
Rendah
8
Risiko Kepatuhan
Rendah
Sumber : Annual Report 2011 PT Bank H
Laporan Magang ini akan berfokus pada pembahasan risiko kredit yang dialami PT Bank H sehubungan dengan penurunan nilai piutang (kredit). Pemantauan atas portfolio kredit dilakukan melalui pengawasan yang cukup ketat di PT Bank H karena meliputi seluruh satuan kerja yang terkait dengan proses perkreditan, yaitu mulai dari penyaringan terhadap calon counterparty yang akan dibiayai, analisis yang komprehensif atas status dan kondisi counterparty yang bersangkutan sebagai bahan informasi dalam hal pemutusan kredit yang dilakukan oleh Loan Committee, pemantauan dan pengawasan atas seluruh portfolio perkreditan, baik yang berkategori
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
56
‘Lancar’ (Performing Loans) maupun ‘Tidak Lancar’ (Non-Performing Loans – NPL) , serta penanganan menyeluruh atas kredit-kredit yang direstrukturisasi. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui penetapan batasan kredit untuk beberapa sektor ekonomi yang dianggap memiliki rasio NPL yang tinggi di pasar, pemantauan atas debitur-debitur yang memiliki eksposur besar, serta melakukan koordinasi secara berkala dengan unit Credit Review dalam hal implementasi kebijakan dan prosedur perkreditan. Pengawasan terhadap portofolio kredit bermasalah juga dilakukan melalui NPL Management Meeting secara bulanan, termasuk diantaranya mengukur kinerja unit Asset Recovery dalam hal penjualan aset-aset bermasalah kepada pihak ketiga.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab analisis dan pembahasan ini, proses pengumpulan data yang digunakan adalah dengan terlibat langsung dalam penugasan analisis penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank H. Dalam penugasan ini Penulis menjadi bagian sebuah tim yang terlibat dalam interaksi langsung dengan klien. Data yang disajikan dalam laporan magang ini bukanlah data yang sebenarnya dan disajikan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PT. E. Hal ini dilakukan demi menjaga kerahasiaan data klien dan memelihara integritas PT.E. Dalam bab 4 ini Penulis akan membahas tentang proses analisis penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank H. Analisis ini akan memperlihatkan dampak penerapan PSAK 55 (revisi 2011) terkait penurunan nilai kredit yang dialami PT Bank H baik secara laporan keuangan mengenai pengakuan aset dan juga secara operasional. Prosedur analisis tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan evaluasi kebijakan risiko penurunan kredit, tahapan pengujian metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit, tahapan analisis dan tahapan pemberian rekomendasi. Secara spesifik, bab ini akan membahas dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh PT.E, selanjutnya disebut sebagai Konsultan, dalam melaksanakan penugasan dalam analisis penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank H. 4.1 Implementasi PSAK 55 (Revisi 2011) di PT Bank H Menurut laporan tahunan PT Bank H tahun 2011, dalam tahun berjalan, PT Bank H telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi PT Bank H yang mempengaruhi
57
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
58
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, Bank menerapkan PSAK revisi berikut ini yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010: a. PSAK 50 (revisi 2006), Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan b. PSAK 55 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Penerapan PSAK 50 (revisi 2006) menghasilkan pengungkapan instrumen keuangan yang lebih luas termasuk beberapa pengungkapan kualitatif yang berkaitan dengan tujuan manajemen risiko keuangan. PSAK 55 (revisi 2006) memberikan panduan pada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dan kontrak untuk membeli item non-keuangan. Penerapan standar ini memerlukan penggunaan metode suku bunga efektif ketika aset atau liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, PSAK ini juga mengubah cara PT Bank H dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi intrumen keuangan. Pada penerapan awal PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006), perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo intrumen keuangan tersebut. Sebagaimana diijinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006), Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
59
Karena PSAK ini ditetapkan secara prospektif, maka penerapan awal tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009, kecuali sebesar Rp 2.089 juta dan kerugian besih penurunan nilai aset keuangan yang dibebankan ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010, sesuai dengan Buletin Teknis No. 4, ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAk 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006). Setelah itu, PT Bank H menerapkan standar interpretasi mengenai instrumen keuangan yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012, yaitu: a. PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: penyajian b. PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran c. PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penerapan standar akuntansi tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan, terutama mengenai PSAK 55 (revisi 2011). PSAK 55 (revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item non-keuangan. PSAK ini memberikan definisi dari karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masingmasing instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. 4.1.1 Aset Keuangan PT Bank H Berdasarkan pedoman akuntansi PT Bank H, seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
60
Aset keuangan PT Bank H dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Fair Value through Profit or Loss (FVTPL) b. Held-to-maturity c. Available-for-sale d. Loans and receivable Fair Value through Profit or Loss (FVTPL) Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika: •
Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat
•
Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini
•
Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai
Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika: •
Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul
•
Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi PT Bank H, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
61
•
Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (Revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset dan liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL
Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Contoh aset keuangan kategori FVTPL di PT Bank H adalah kas atau setara kas, obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan. Held-to-maturity Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada. Contoh aset ini di PT Bank H antara lain obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, ataupun convertible bonds. Available-for-sale Aset keuangan yang tidak diklasifikasikansebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diukurpada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
62
transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di ekuitas, direklas ke laporan laba rugi komprehensif. Contoh aset kategori ini di PT Bank H antara lain obligasi pemerintah, perusahaan dan convertible. Loans and receivables Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material. Contoh aset L&R di PT Bank H adalah Loans & Financing (Kredit & Pembiayaan), Interest Receivables, dan kredit pegawai. 4.1.2 Prosedur Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit PT Bank H Dalam menerapkan PSAK 55 (revisi 2011), PT Bank H dituntut untuk dapat menghitung cadangan kerugian penurunan nilai kredit (CKPN). Terkait hal ini, PT Bank H memiliki 8 tahapan di dalam kebijakan internalnya mengenai prosedur perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Sesuai dengan pedoman perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit PT Bank H, prosedur tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
63
1. Membuat estimasi arus kas penyelesaian aset bermasalah 2. Mendiskontokan estimasi arus kas tersebut menggunakan suku bunga efektif (EIR) 3. Selisih positif antara nilai tercatat (saldo akhir) aset tersebut sebelum dinyatakan impaired dengan hasil diskonto dari estimasi arus kas merupakan biaya cadangan kerugian penurunan nilai dari aset tersebut (CKPN) 4. Selisih positif antara total estimasi arus kas dengan hasil diskonto dari estimasi arus kas adalah pendapatan bunga yang dapat diakui selama periode penyelesaian aset tersebut 5. Apabila debitur atau penerbit surat berharga melakukan pembayaran dengan jumlah yang berbeda dengan estimasi arus kas masa datang, maka bank harus melakukan estimasi arus kas kembali dan menyesuaikan nilai tercatat aset tersebut 6. Skedul pengakuan/pencatatan pendapatan bungan unwinding dan pembayaran dari debitur berdasarkan estimasi arus kas di atas dan perhitungan CKPN individual dilakukan dengan menggunakan program spreadsheet (Microsoft Excel) oleh bagian Administrasi Kredit. Perhitungan ini harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik (dalam bentuk soft copy dan hard copy) 7. Hasil perhitungan dari bagian Administrasi kredit tersebut harus direviu oleh bagian Akunting Sentralisasi sebelum dijurnal oleh bagian Administrasi Kredit 8. Nilai CKPN dan bunga unwinding hasil perhitungan tersebut akan dijurnal kedalam sistem HOBIS oleh bagian Administrasi Kredit dengan menu LN33 Secara umum prosedur di atas dapat difokuskan menjadi tiga prosedur, yaitu evaluasi penurunan nilai kredit, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit, dan pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Penulis akan memfokuskan pembahasan pada dua tahap awal yaitu evaluasi penurunan nilai dan perhitungan CKPN sesuai dengan lingkup area Konsultan.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
64
4.1.2.1 Evaluasi Penurunan Nilai Kredit Sesuai dengan pedoman perhitungan penurunan nilai kredit di PT Bank H, aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan oleh PT Bank H. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan. Bukti obyektif penurunan nilai menurut PT Bank H termasuk sebagai berikut: •
Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam
•
Pelanggaran
kontrak,
seperti
terjadinya
wanprestasi
atau
tunggakan
pembayaran pokok atau bunga •
Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan
•
Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan Berdasarkan metode yang digunakan PT Bank H, untuk aset keuangan yang
diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. PT Bank H kemudian akan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan dua kategori, yaitu secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Evaluasi penurunan nilai di PT Bank H dapat ditentukan melalui tingkat signifikansi sebagai berikut:
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
65
1. Untuk jenis aset keuangan di bawah ini, semua nilai dianggap signifikan: a. Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia b. Surat berharga yang dimiliki c. Akseptasi d. Kredit yang diberikan dengan plafon lebih dari Rp 500.000.000 2. Untuk kredit yang diberikan, plafon kredit <= Rp 500.000.000 dianggap tidak signifikan Aset keuangan yang signifikan akan dievaluasi secara individual dan aset keuangan yang tidak signifikan akan dievaluasi secara kolektif. Evaluasi penurunan nilai di PT Bank H harus dilakukan secara periodik setiap akhir bulan. Berikut adalah kerangka berfikir untuk prosedur evaluasi penurunan nilai kredit di PT Bank H: Gambar 4.1 Kerangka Berfikir Evaluasi Penurunan Nilai Kredit PT Bank H Evaluasi Penurunan Nilai kredit
Signifikan secara individu?
Aset keuangan yang berjenis sebagai berikut:
Ya
Penilaian secara individual
Signifikan
a. Penempatan pada Bank lain dan Bank Indonesia b. Surat berharga yang dimiliki c. Akseptasi
Tidak signifikan
d. Kredit yang lebih dari Rp 500.000.000
Tidak
Not Impaired
Impaired
Penilaian secara kolektif
Sumber : Panduan Penurunan Nilai Kredit PT Bank H, Hasil Olahan Penulis
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
66
Dalam hal tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari aset yang dievaluasi secara individual, maka aset tersebut harus dimasukkan dalam kategori aset yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara koletif. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif PT Bank H, berlaku sejak 1 Januari 2012, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2011), pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis. Evaluasi penurunan nilai secara kolektif mencakup seluruh aset yang: a. Tidak dievaluasi secara individual b. Dievaluasi secara individual, namun tidak terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai Bank wajib mengelompokkan aset yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur atau penerbit surat berharga untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Pengelompokan aset berdasarkan kesamaan karakteristik risiko menurut kebijakan risiko PT Bank H adalah: 1. Surat Berharga Surat berharga dan reverse repo dikelompokkan berdasarkan sektor ekonomi dari penerbit surat berharga sama seperti pengelompokkan pada kredit modal kerja dan investasi pada Tabel 4.1.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
67
Tabel 4.1 Pengelompokan Berdasarkan Sektor Ekonomi di PT Bank H No. Pengelompokan berdasarkan sektor ekonomi 1
Pertanian, perburuan dan kehutanan, dan Perikanan
2
Pertambangan dan penggalian
3
Industri pengolahan
4
Jasa Non Keuangan dan Perdagangan
5
Jasa Keuangan
6
Sektor dengan unsur Sosial, Pemerintah dan Rumah Tangga
Sumber: Pedoman Kebijakan Risiko PT Bank
2. Penempatan pada bank lain Penempatan pada bank lain dikelompokkan berdasarkan sektor ekonomi dari counterparty, sesuai dengan Tabel 4.1. Contoh : Giro, Call Money, Deposito Berjangka dan Sertifikan Deposito. 3. Pinjaman yang diberikan a. Kredit Konsumsi, dikelompokkan berdasarkan produk: i. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ii. Kredit Konsumsi lainnya (KK lainnya) b. Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, dikelompokkan berdasarkan sector ekonomi sesuai dengan Tabel 4.1. Penetapan tingkat kerugian historis akan dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan internal loan grades. Parameter yang digunakan dalam perhitungan penurunan nilai di PT Bank H adalah PD (Probability of Default) dan LGD (Loss Given Default). Untuk pembahasan mengenai perhitungan CKPN secara mendalam akan dijelaskan di sub bab 4.1.2.2.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
68
4.1.2.2 Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Sejalan dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2011), maka PT Bank H menggolongkan metode perhitungan CKPN dalam 2 kategori yaitu secara individual dan kolektif. Proses perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit di PT Bank H dapat dijelaskan sebagai berikut: Perhitungan CKPN Kredit secara Individual Proses perhitungan CKPN kredit secara individual yang dilakukan oleh PT Bank H adalah melalui langkah-langkah: 1. Bagian Asset Recovery membuat estimasi arus kas penyelesaian nonperforming (termasuk kredit yang diberikan), dengan rincian sebagai berikut: a. Perkiraan nilai nominal dan tanggal pembayaran yang akan diterima dari arus kas usaha debitur b. Bila penyelesaian aset bermasalah diharapkan melalui penjualan agunan, perkiraan nilai dan tanggal penjualan agunan. Perkiraan semua nilai dan tanggal biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan proses penyelesaian aset bermaslah tersebut misalnya biaya lelang, biaya pengosongan rumah agunan, biaya pengacara dan sebagainya. Bagian Asset Recovery Management dan Appraisal wajib melakukan penilaian ulang terhadap agunan termasuk agunan yang dinilai oleh Independent Appraisal. c. Rincian estimasi arus kas ini harus diserahkan ke bagian Administrasi kredit 2. Oleh bagian Administrasi Kredit, estimasi arus kas tersebut didiskonto menggunakan suku bunga efektif (EIR) dari fasilitas kredit atau surat berharga tersebut sebelum dinyatakan telah mengalami penurunan dan membuat skedul pengakuan/pencatatan pendapatan bunga (unwinding) dengan menggunakan Microsoft Excel.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
69
a. Selisih positif antara saldo akhir fasilitas kredit tersebut sebelum dinyatakan telah mengalami penurunan nilai dengan hasil diskonto dari estimasi arus kas merupakan biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari fasilitas kredit tersebut. Bila hasil diskonto dari arus kas ternyata lebih besar dari saldo akhir kredit maka tidak perlu dibentuk CKPN. b. Selisih positif antara total estimasi arus kas dengan hasil diskonto dari estimasi arus kas adalah pendapatan bunga (unwinding) yang dapat diakui selama periode penyelesaian kredit tersebut. 3. Apabila debitur melakukan pembayaran dengan jumlah yang berbeda dengan estimasi arus kas yang dibuat sebelumnya, maka bagian Asset Recovery harus melakukan estimasi arus kas kembali seperti poin 1. diatas. Selanjutnya bagian Administrasi kredit akan menyesuaikan perhitungan CKPN maupun pendapatan bunga berdasrakan estimasi arus kas yang baru. 4. Semua hasil perhitungan oleh bagian Administrasi kredit di atas harus direviu oleh bagian Akunting Sentralisasi 5. Setelah direviu, hasil perhitungan tersebut akan dijurnal ke sistim HOBIS oleh bagian Administrasi Kredit. 6. Setelah kredit mengalami penurunan nilai, maka setiap penerimaan pembayaran dari debitur akan langsung mengurangi nilai tercatat kredit, tidak diperlukan proses pengalokasian atas pembayaran yang diterima dari debitur untuk membayar pokok atau bunga. Terkait perhitungan CKPN kredit, PT Bank H, khususnya pada bagian Administrasi Kredit, menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 1. Discounted Cash Flow Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (discounted value) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
70
Jumlah yang didiskonto (discounted value) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit (EIR). Bank akan menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selajutnya. 2. Fair Value of Collateral Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable value) Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, bank dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut: •
Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan
•
Sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan/atau bungan dengan andal
•
Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan
Menurut PT Bank H, bukti terbaik dari nilai wajar agunan berdasar pada PSAK 55 (revisi 2011), adalah berdasarkan kuotasi harga di pasar aktif. Namun jika tidak tersedia kuotasi harga agunan di pasar aktif, maka bank dapat menggunakan harga dari transaksi terkini atas agunan serupa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengestimasi nilai wajar agunan antara lain:
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
71
•
Penunjukan pihak independen (baik pihak internal bank maupun lembaga penilai) yang akan melakukan penilaian agunan
•
Identifikasi taksiran biaya yang terkait dengan penjualan agunan, misalnya legal cost
•
Identifikasi
nilai
agunan
yang
dapat
direalisasi
setelah
memperhitungkan taksiran biaya penjualan •
Penetapan waktu penjualan/realisasi agunan
•
Penetapan nilai kini dari hasil penjualan/realisasi agunan dalam hal terdapat jeda waktu (time lag) antara tanggal penentuan nilai wajar dan eaktu penjualan/realisasi agunan
Standar minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan estimasi nilai wajar agunan mencakup appraisal process, appraisal value, dan appraisal company.
3. Observable Market Price Dalam kondisi dimana jumlah dan periode arus kas masa datang tidak dapat dipastikan dan kuotasi harga kredit di pasar aktif dapat diobservasi melalui informasi dan data pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar kredit dengan memperhitungkan perkiraan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut. Perhitungan CKPN Kredit secara Kolektif Perhitungan CKPN kredit secara kolektif mencakup seluruh kredit yang tidak dievaluasi secara individual dan dievaluasi secara indivisual tetapi tidak terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Semua aset dikleompokkan ke dalam kelompok karakteristik risiko yang sama seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelum ini. Bank harus menghitung PD dan LGD untuk masing-masing kelompok berdasrkan data historis minimal tiga tahun terakhir. Data-data yang diperlukan :
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
72
1. Posisi outstanding masing-masing kelompok aset yang memiliki kesamaan karakteristik risiko setiap akhir bulan selama tiga tahun terakhir. 2. Data hapus buku dan recovery
dari debitur macet untuk maisng-masing
kelompok aset, termasuk tanggal menjadi Non-Performing Loan (NPL), tanggal hapus buku maupun tanggal penerimaan kembali pembayaran dari debitur. 3. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data adalah: a. Bagian Administrasi Kredit untuk data kredit yang diberikan b. Bagian Treasury Settlement untuk data surat berharga dan penempatan pada bank lain c. Bagian Trade Finance untuk data akseptasi. 4. Perhitungan PD dan LGD akan dilakukan oleh bagian MIS menggunakan Microsoft Excel 5. Nilai presentase CKPN yang merupakan perkalian antara PD dan LGD akan diupload ke sistem HOBIS setiap akhir bulan. Cara perhitungan PD, LGD, dan CKPN sesuai dengan pedoman perhitungan CKPN kredit di PT Bank H adalah: 1. Penelusuran kolektibilitas pinjaman Proses ini dilakukan dengan cara menelusuri pergerakan pinjaman nasabah di PT Bank H di setiap kelompok risiko kredit. Pergerakan kredit yang ditelusuri adalah migrasi tiap bulan yang dibandingkan dengan data LBU di bulan yang sama di tahun berikutnya. Konsultan akan mengamati pergerakan posisi saldo kredit berdasarkan kelompok jumlah hari tunggakan. Pengamatan difokuskan atas migrasi kredit nasabah dari satu bucket ke bucket lainnya diantara lima bucket kolektibilitas sesuai dengan pedoman Bank Indonesia.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
73
Jumlah hari tunggakan
Bucket
0
1
1 – 30
2
> 30 - ≤ 60
3
> 60 - ≤ 90
4
> 90
5
2. Perhitungan jumlah migrasi ke kelompok tunggakan lainnya Dalam proses ini Konsultan menjumlahkan seluruh total kredit ke dalam kelompok kredit masing-masing dan ke dalam kelompok tunggakan awalnya. Setelah itu Konsultan mengamati migrasi kredit di tahun selanjutnya dan mengamati apabila terdapat pelunasan atas kredit tersebut. Ilustrasi perhitungan migrasi kredit di PT Bank H: Jumlah
Saldo akhir
hari
tahun 2010
0
1 Jumlah – >hari 30tunggakan - > 60 -
> 90
504,861
302,14
30 2,553
-≤ 60
≤ 90 100
-
200,06
504,861
8,154
9 42
273
-
-
7,479
0 360
8,154
> 30 - ≤
89
-
-
-
37
45
7
89
60 60 - ≤ >
412
150
-
-
-
190
72
412
9090 >
6,494
2,560
-
-
-
1,178
2,756
6,494
Total
520,010
304,90
2,826
-
137
8,892
203,25
520,010
tunggaka 0 n 1 – 30
Saldo akhir tahun 2011
Pelunas
1
Total
an
5
3. Konversi perhitungan migrasi kredit ke dalam persentase Untuk mendapatkan hasil PD diperlukan nilai persentase dari migrasi kredit nasabah. Setelah mendapatkan total jumlah migrasi kredit, Konsultan
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
74
kemudian mengkonversi proporsi kredit yang berpindah bucket terhadap saldo akhir tahun sebelumnya ke dalam persentase. Ilustrasi konversi migrasi kredit ke dalam persentase di PT Bank H: Jumlah hari
Saldo akhir
tunggakan
tahun 2010 504,861 8,154 89 412 6,494 520,010
0 1 – 30 > 30 - ≤ 60 > 60 - ≤ 90 > 90 Total
Saldo akhir tahun 2011 1 – 30Jumlah > 30tunggakan - ≤ 60 > 60 hari 0.5% 0.0% 0.0% ≤ 90 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 59.8% 0.5% 0.0% 36.4% 39.4%
> 90 0.0% 91.7% 50.9% 46.0% 18.1%
4. Menghitung PD Selanjutnya Konsultan menghitung PD per kelompok risiko setiap bulannya untuk periode satu tahun. Hasil PD akan berupa persentase yang nantinya digunakan untuk menghitung CKPN kolektif. Ilustrasi perhitungan PD di PT Bank H: A
B
C
D
E
F
Jumlah hari
Saldo akhir
Saldo akhir tahun 2011
tunggakan
tahun 2010
Jumlah hari tunggakan 0
0 1 – 30 > 30 - ≤ 60 > 60 - ≤ 90 > 90 Total
504,861 8,154 89 412 6,494 520,010
59.8 0.5% % 0.0% 36.4 39.4 %
1
–
G
PD
> 30 - ≤
> 60 - ≤
30
60
90
0.5% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 41.5% 0.0% 0.0%
%
H
> 90 0.0% 91.7 50.9 % 46.4 % 18.1 %
0.47 91.7 % 70.1 % 46.4 % 0.0% %
1 2 3 4 5
%
Keterangan: 0.47% = G1 + (F1*H4) + (E1*H3) + (D1*H2)
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
75
91.7% = G2 + (F2*H4) + (E2*H3) 70.1% = G3 + (F3*H4) 46.4% = G4
5. Menghitung Loss Given Default (LGD) Untuk menghitung CKPN kolektif diperlukan nilai LGD dalam bentuk persentase kerugian yang dialami Bank akibat penurunan nilai kredit. Konsultan kemudian menghitung LGD dengan cara mengambil populasi NonPerforming Loan (NPL) yang sudah diselesaikan atau dihapus buku untuk masing masing kelompok, kemudian menghitung rincian pembayaran yang diterima per tanggal hingga tanggal penyelesaian kredit. Seluruh rincian arus kas tersebut didiskonto ke tanggal mulai adanya tunggakan, Konsultan menelusuri kembali data pembayaran ke LBU terkait. Lalu Konsultan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah bulan tunggakan dan suku bunga bulanan. Contoh: Tanggal mulai menunggak
31-Mar-11
Baki Debet
163,785,076
Suku Bunga
16.0%
Arus kas pembayaran Tanggal pembayaran 23-Dec-11 Kerugian kredit (LGD)
Jumlah pembayaran 90,456,950 83,493,315,94 atau 51.0%**
Bulan 9 tunggakan
Nilai Diskonto 80,291,760.02*
Keterangan: *90,456,950/(1+16%/12)^9 **(163,785,076-80,291,760.02)x100%
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
76
6. Menghitung cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Setelah menentukan persentase LGD, Konsultan membentuk CKPN dengan rumus dasar CKPN = PD x LGD x EAD Contoh: Persentase CKPN = 0.47% x 51% = 0.24% EAD = 39,376,831 CKPN = 39,376,831 x 0.24% = 94,504.3944
4.2 Analisis Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H Tahapan penilaian kesesuaian metode penurunan nilai kredit di PT Bank H didasarkan pada kepatuhannya terhadap PSAK 55(revisi 2011). Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan audit support kepada tim audit PT Bank H yang dilihat dari pendekatan risiko finansial. Proses ini terbagi menjadi beberapa langkah antara lain reviu kebijakan risiko di PT Bank H, business process meeting, penyusunan dokumen, rekalkulasi perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit kolektif, analisis perbedaan kalkulasi CKPN, dan rekomendasi. Konsultan akan memberikan hasil akhir berupa laporan komprehensif metolodogi penurunan nilai kredit dan perhitungan CKPN kredit kolektif di PT Bank H serta analisis isu-isu yang ada selama penilaian penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit. Selain itu, Konsultan juga memberikan analisis dan rekomendasi mengenai isu terkait perbedaan hasil kalkulasi CKPN kredit kolektif serta skenario-skenario perhitungan yang lebih sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
77
4.2.1 Reviu Kebijakan Risiko Langkah pertama dalam proses penilaian penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit di PT Bank H adalah mereviu kebijakan risiko yang diterapkan. Dalam hal ini, Konsultan melakukan analisis kebijakan risiko yang diterapkan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Secara garis besar, konsultan melakukan reviu dokumen-dokumen kebijakan risiko di PT Bank H, reviu implementasi kebijakan manajemen risiko di PT Bank H berdasarkan data historis dan data saat ini, dan reviu standar akuntansi yaitu PSAK 55 (revisi 2011). Berdasarkan penilaian di dalam laporan tahunan PT Bank H tahun 2012, Konsultan menemukan bahwa terkait manajemen risiko kredit, terutama dalam penurunan nilai kredit, terdapat kebijakan yang mengatur syarat-syarat evaluasi penurunan nilai kredit. Dalam evaluasi penurunan nilai kredit, Bank menggunakan incurred loss untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Hal ini berarti kerugian hanya dapat diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik. Pertimbangan utama evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan termasuk adanya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal yang diketahui. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dalam dua area yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan evaluasi penurunan nilai secara kolektif. Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain mencakup keberlanjutan rencana bisnis debitur, kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
78
pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya perhatian lebih. 4.2.2 Business Process Meeting Dalam proses ini, tim konsultan dan perwakilan dari PT Bank H mengadakan pertemuan di kantor PT Bank H untuk mengetahui proses pencadangan kerugian terkait penurunan nilai yang dilakukan oleh PT Bank H. Meeting bertujuan untuk mengetahui metodologi perhitungan CKPN, alasan penentuan batasan atau karakteristik risiko kredit, alasan penentuan batasan kategori kredit yang impair, dan alasan dibalik penentuan adjustments terkait nilai CKPN yang dilakukan oleh PT Bank H dan kesesuaian metode terkait dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2011). Meeting pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2013 merupakan pertemuan pertama untuk membahas kebijakan risiko penghitungan CKPN. Hal-hal penting yang dapat dicatat antara lain: •
Perhitungan Probability of Default (PD) menggunakan metode Migration dan dilakukan per tahun. Perhitungan PD pada tahun 2009,2010,2011,dan 2012 dilakukan per bulan Desember sehingga hanya memiliki 3 data poin.
•
PT Bank H bersifat konservatif terhadap manajemen risiko nya, karena itu mereka menentukan adjustments terhadap PD sebesar 1.5%. Hal ini didasari atas rendahnya nilai PD PT Bank H, yaitu berkisar antara 0%-1%, sehingga untuk tetap memiliki pencadangan kerugian penurunan nilai yang memadai, PT Bank H menambahkan nilai sebesar 1.5% pada hasil perhitungan PD. Adjustments terhadap PD berasal dari dua faktor yaitu:
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
79
i.
Internal Kebanyakan dari pinjaman berasal setelah tahun 2009 yang merupakan pinjaman untuk pelanggan baru PT Bank H, maka PD yang berdasarkan data historis dianggap bisa menurunkan nilai (underestimate) PD yang sesungguhnya. Dari faktor ini PT Bank H menambahkan 1% adjustment kepada PD.
ii.
External Terdapat dua faktor yang dikonsiderasikan oleh PT Bank H sebagai penambah nilai PD. Pertama, prospek resesi di Uni Eropa yang diprediksi akan memiliki efek buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka PT Bank H menambahkan nilai PD sebesar 0.25%. Kedua, prospek kenaikan harga BBM dalam negeri serta keputusan upah minimum yang masih belum diselesaikan di wilayah Jabodetabek yang menambahkan nilai PD sebesar 0.25%.
•
Sistem teknologi yang digunakan oleh PT Bank H adalah sistem yang bernama HOBIS yang berlaku efektif pada bulan November 2010 menggantikan core banking system terdahulu. Sistem HOBIS masih belum mampu mendukung proses pengumpulan data dan perhitungan CKPN kolektif dan masih dalam proses pengembangan menurut penjelasan dari kepala divisi akuntansi PT Bank H. Setelah mendapatkan gambaran besar dan pengertian mengenai sistem
kebijakan risiko di PT Bank H, selanjutnya Konsultan akan menerima kiriman dokumen-dokumen terkait perhitungan CKPN kredit kolektif serta dokumendokumen pendukung terkait penerapan PSAK 55 (revisi 2011) di PT Bank H.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
80
4.2.3 Reviu Kelengkapan Dokumen Reviu kelengkapan dokumen dilakukan Konsultan untuk mempermudah proses rekalkulasi perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit kolektif dan proses analisis kepatuhannya terhadap metode yang terdapat dalam PSAK 55 (revisi 2011) di PT Bank H. Dokumen-dokumen yang akan diproses merupakan data-data asli dari PT Bank H yang meliputi: a. Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 Laporan ini mencakup data kredit yang diberikan PT Bank H setiap bulannya di setiap cabang operasi. Data kredit yang dicatat antara lain meliputi Nomor Akad, Nomor Rekening, Jumlah Rekening, Golongan Debitur, Sektor Ekonomi, Plafon, sampai Nominal kredit. Melalui LBU ini, Konsultan dapat menganalisis pergerakan pembayaran kredit nasabah PT Bank H pada setiap kelompok sektor ekonomi di setiap bulannya selama tiga tahun. b. Dokumen Pendukung Perhitungan CKPN Kredit Kolektif Dokumen pendukung ini meliputi hasil perhitungan CKPN kredit kolektif yang telah dilakukan PT Bank H dan juga metode yang digunakan. Adapun dokumen lainnya meliputi penjelasan secara detil Kode LBU yang menjelaskan tentang kategori pinjaman untuk perhitungan penurunan nilai kolektif yang berdasarkan sektor ekonomi (Tabel 4.2). Dokumen pendukung juga mencakup data perhitungan perhitunagn Loss Given Default (LGD) yang dilakukan PT Bank H berdasarkan kelompok sektor ekonomi.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
81
Tabel 4.2 Kategori Pinjaman untuk Perhitungan Penurunan Nilai Kredit Kolektif PT Bank H 1 2 3 4
Agriculture, Hunting, and Forestry Mining Fishingand Quarrying Manufacturing Construction Wholesale and Retail Trade Hotel and Restaurant Services Transport, Storage, and Communication Real Estate, Renting, and Business Activities
5 6
Financial Intermediation Electricity, Gas, and Water Supply Public Administration and Defense and Compulsory Social Security Education Helath and Social Work Other Community, Social, and Personal Service Activities Activities of Private Households Sevices International and Extraterritorial Organizations and Bodies Unclassified segment of Activity
CONSUMER LOAN 7 Mortgage Loan 8 Car Loan Sumber: DokumenLoan Pendukung Perhitungan CKPN PT Bank H Other Consumer
Konsultan akan mengamati secara detil tentang metode yang diterapkan, alasan mengenai adjustments yang ada, dan juga kesesuaiannya dengan PSAK 55 (revisi 2011). Pembahasan lebih lanjut mengenai penemuan-penemuan yang didapat akan dibahas lebih lanjut di sub bab 4.3. 4.2.4 Rekalkulasi CKPN Kredit Kolektif Tahap penilaian selanjutnya adalah melakukan rekalkulasi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit kolektif di PT Bank H. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan metode yang sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit. Ketidaksesuaian metode kalkulasi penurunan nilai kredit akan
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
82
menghasilkan nilai CKPN kredit yang kurang sesuai. CKPN bersifat mengurangi aset pada neraca, maka salah saji pada CKPN dapat menyebabkan nilai aset yang overstated ataupun understated. Tahapan yang dilakukan adalah:
1. Penelusuran Kolektibilitas Pinjaman Tabel 4.3 Tabel Migrasi Kredit PT Bank H Jumlah
Saldo akhir tahun
Saldo akhir tahun 2011
hari
2010
Jumlah hari tunggakan
tunggak
0
1 – 30
> 30 - ≤
an 0
> 60 - ≤ 90
Pelunasan
Total
10.000.000.000
16.995.841.999
10.000.000.000
16.995.841.999
> 90
60 16.995.841.999
6.995.841.999
-
1 – 30 > 30 - ≤
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.995.841.999
-
-
-
-
60 > 60 - ≤ 90 > 90 Total
16.995.841.999
Sumber: Hasil olahan Penulis berdasar data LBU PT Bank H
Tabel 4.3 menggambarkan hasil awal penelusuran kredit yang dilakukan oleh tim Konsultan. Konsultan menelusuri migrasi kredit ke kelompok hari tunggakan lainnya di setiap bulan dengan periode observasi satu tahun. 2. Menghitung PD Setelah menelusuri migrasi kredit, Konsultan menghitung jumlah migrasi kredit tersebut sesuai dengan kelompok tunggakannya pada setiap bulannya yang kemudian dikonversikan ke dalam persentase. Setelah itu Konsultan dapat menghitung PD sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
83
Tabel 4.4 Ilustrasi Metodologi Migrasi Kredit PT Bank H Jumlah
Saldo akhir
hari 0 tungga 1 – 30 kan > 30 > 60 60 ≤ > 90 90 ≤ Total
tahun 2010 16.995.841
0 6.995.841.
.999
16.995.841
999 6.995.841.
.999
999
A
B
Saldo akhir tahun 2011 1Jumlah – 30 hari tunggakan > 30 - > 60 - ≤ 60 - ≤ 90 6.806.300. -
C
Jumlah
Saldo akhir
hari 0 tunggakan 1 – 30 > 30 - ≤ 60 > 60 - ≤ 90 > 90 Total
tahun 2010 6.995.841.99 09 0 0 0 6.995.841.99
0 41.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-
Pelunasan
Total
10.000.000
16.995.841
.000
.999
10.000.000
16.995.841
.000
.999
> 90 -
280 D
E
F
G
Saldo akhir tahun 2011 1 – 30 > 30 - ≤ 60 > 60 Jumlah hari tunggakan 0.00% 0.00% 0.00% ≤ 90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
H
PD > 90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
1 2 3 4 5
%
9 Keterangan: 1 = G1 + (F1*H4) + (E1*H3) + (D1*H2) 2 = G2 + (F2*H4) + (E2*H3) 3 = G3 + (F3*H4) 4 = G4 Sumber: Hasil olahan penulis berdasar data LBU PT Bank H
Dapat dilihat pada Tabel 4.4 bahwa pada kelompok 1 bulan Januari 2010 memiliki rata-rata PD sebesar 0.00%. Konsultan kemudian menghitung seluruh PD untuk setiap kelompok di setiap bulannya dan dihitung rata-rata nilai PD selama tiga tahun.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
84
3. Menghitung Loss Given Default (LGD) Langkah selanjutnya bagi Konsultan adalah menghitung nilai Loss Given Default (LGD). Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya kerugian yang diderita Klien apabila terjadi gagal bayar kredit oleh peminjam. Cara menghitung LGD adalah dengan cara mencari nilai diskonto dari besarnya pembayaran yang dapat dibayarkan oleh peminjam (NPV Recoveries). Setelah itu Konsultan mencari nilai recovery rate (RR) dengan cara menghitung proporsi NPV Recoveries terhadap outstanding balance kredit. Nilai LGD kemudian didapat dengan rumus sebagai berikut: LGD = 1 – Recovery Rate Ilustrasi perhitungan LGD PT Bank H oleh Konsultan dapat dilihat di Tabel 4.5. Tabel 4.5 Perhitungan LGD PT Bank H Outstanding Balance
Total NPV Recoveries
RR
LGD
1
370,278,608
298,475,526
80.61%
19.39%
3
6,852,984,897
3,378,946,868
49.31%
50.69%
4
21,390,003,824
17,763,543,248
83.05%
16.95%
6
59,632,269
0
0.00%
100.00%
7
3,589,912,524
1,827,665,830
50.91%
49.09%
8
594,433,843
91,410,670
15.38%
84.62%
Sumber : Hasil rekalkulasi LGD konsultan, hasil olahan penulis
4. Menghitung cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Setelah Konsultan mendapatkan nilai PD dan LGD, maka Konsultan dapat menghitung nilai CKPN kredit kolektif dengan melakukan perkalian PD, LGD, dan nilai EAD masing-masing kelompok sektor ekonomi. Ilustrasi perhitungan CKPN kredit kolektif adalah sebagai berikut:
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
85
Tabel 4.6 Ilustrasi Perhitungan CKPN Kolektif PT Bank H Group
Outstanding Balance 1
2
3
4
5
1
39.376.831.525
-
-
-
-
2
237.119.161.161
-
-
-
-
3
1.359.709.537.260
-
-
-
4
1.558.228.386.318
4.978.067.496
-
-
-
5
397.185.765.780
-
-
-
-
6
102.692.364.399
-
-
-
-
7
188.927.534.067
110.186.683
-
-
-
8
26.508.429.525
-
-
-
-
3.909.748.010.036
7.872.235.542
-
-
-
TOTAL
Group 1 2 3 4 5 6 7 8
LGD Konsultan 19.39% 37.80% 50.69% 16.95% 37.80% 100.00% 49.09% 84.62%
GROUP
PD PT Bank H 1
2
3
4
5
1
0.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3
0.50%
7.32%
0.00%
0.00%
0.00%
4
2.79%
30.57%
23.35%
15.35%
0.00%
5
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6
0.18%
0.00%
33.33%
0.00%
0.00%
7
0.66%
66.23%
20.12%
0.00%
0.00%
8
0.45%
28.98%
29.30%
1.50%
0.00%
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
86
GROUP 1
CKPN Balance (PD PT Bank H & LGD Konsultan) 1 52,194,641.47
2
3
4
5
-
-
-
-
103,286,670.99
-
-
-
3
3,442,524,590.71
-
-
-
4
7,367,869,108.41
258,045,832.93
-
-
-
5
-
-
-
-
6
183,719,294.98
-
-
7
35,823,726.45
-
607,589,158.29
-
-
-
8
101,604,283.33
397,156,230
-
-
-
-
-
-
2
11,755,501,077
Sumber: Data PD, LGD, dan EAD PT Bank H, hasil olahan Tim Konsultan
4.2.5 Identifikasi Isu-isu terkait Penurunan Nilai Kredit Setelah
proses
rekalkulasi,
Konsultan
kemudian
menganalisis
dan
mengidentifikasi isu-isu yang terkait penerapan PSAK 55 (revisi 2011) di perhitungan penurunan nilai kredit PT Bank H. Setelah penilaian awal, Konsultan menemukan beberapa isu yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Adjustment pada PD Konsultan menyadari akan adanya penyesuaian (adjustment) pada PD Klien, yaitu penambahan sebesar 1.5% pada PD normal. Alasan atas pemberian adjustments tersebut dikarenakan faktor makro ekonomi dan juga faktor internal. Faktor makro ekonomi tersebut dijelaskan dengan prospek resesi di Uni Eropa. Sedangkan faktor internal dijelaskan dengan keadaan PT Bank H yang belum mempunyai sistem manajemen risiko kredit yang baik dan kebanyakan dari kredit dimulai setelah tahun 2009. Maka karena itu, karakteristik debitur belum tersajikan dengan benar pada periode tahun 2012 dan nilai PD mungkin underestimated.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
87
Berdasarkan analisis Konsultan dan PSAK 55 (revisi 2011), pendekatan ini tidak rekomendasikan untuk diimplementasi karena dapat mengacu pada pendekatan subyektif, kecuali PT Bank H dapat memberikan data atau dokumen pendukung atas adjustments terkait. Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011), klien perlu mempertimbangkan “incurred loss”. Namun, sehubungan dengan diskusi bersama PT Bank H, keputusan mereka akan adjustments tidak dapat didukung oleh dokumen atau data terkait. Maka, adjustments pada PD dapat dikonsiderasikan sebagai keputusan subyektif. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa PT Bank H memiliki pandangan konservatif karena penambahan 1.5% terhadap PD akan menaikkan collective allowance balance. Hasil dari penerapan adjustment pada PD menyebabkan peningkatan saldo CKPN yang signifikan. Maka karena itu, perlu ada klarifikasi lebih lanjut dari Klien mengenai penerapan adjustments ini. Namun, apabila terdapat korelasi antara pendekatan internal dan eksternal yang digunakan Klien, adjustments tersebut dapat dijustifikasi. Isu ini menyebabkan perbedaan hasil kalkulasi PD dan CKPN antara Klien dan Konsultan. 2. Periode Observasi Berdasarkan penilaian Konsultan, PT Bank H hanya menggunakan year-end balance
untuk
membangun
matriks
migrasi.
PT
Bank
H
hanya
mengkonsiderasikan 3 (tiga) titik data, yaitu Desember 2008-Desember 2009, Desember 2009-Desember 2010, dan Desember 2010-Desember 2011. PT Bank H hanya mengobservasi pergerakan di setiap Desember selama satu tahun periode observasi. Kebanyakan lembaga perbankan di Indonesia mengobservasi pergerakan portfolio mereka setiap bulannya selama lebih dari tiga tahun periode observasi. Terkait hal itu, lembaga perbankan biasanya memiliki 36 poin data untuk mengobservasi pergerakan portfolio mereka. Karena Klien hanya menggunakan data pada bulan Desember saja, PT Bank H tidak dapat
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
88
menangkap pergerakan penuh portfolio selama lebih dari satu tahun. Karena itu, PT Bank H seharusnya mengaplikasikan pendekatan ini karena PT Bank H memiliki data pendukung untuk melakukan pendekatan dengan 36 poin data tersebut. Isu ini juga menyebabkan perbedaan hasil kalkulasi PD dan CKPN antara PT Bank H dan Konsultan tergantung dari pergerakannya. 3. Pertimbangan PD pada KOL 1 Berdasarkan penilaian rekalkulasi CKPN, Konsultan menyadari bahwa PT Bank H hanya menggunakan PD di Kol 1 di setiap kategori untuk menghitung CKPN. Hal ini tetap dilakukan walaupun peminjam spesifik tidak dikategorikan ke dalam Kol 1. Dengan menggunakan pendekatan ini, PT Bank H underestimate saldo cadangan kolektif (collective allowance balance) untuk kredit yang dikategorikan Kol 4 - Kol 5. 4. Perbedaan Outstanding Balance Berdasarkan reviu, Konsultan menemukan bahwa terdapat perbedaan di outstanding balance antara data LBU dan data PT Bank H. Konsultan telah menginfokan kepada PT Bank H mengenai isu tersebut dan PT Bank H mengatakan akan mengatasi masalah tersebut. Isu ini dapat menghasilkan perbedaan kalkulasi nilai PD dan CKPN antara PT Bank H dan Konsultan. Tabel 4.7 Perbedaan Outstanding Balance Period
Old File Outstanding
Diff.
New File (LBU)
No. of account
Outstanding
No. of account
Outstanding
No. of account
Dec 09
919.715.296.592
1.307
848.230.879.351
1.115
(71.484.417.241)
(192)
Dec 10
1.566.879.749.346
1.257
1.338.547.652.239
900
(228.332.097.107)
(357)
Sumber : Hasil olahan Tim Penulis
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
89
5. Populasi LGD Berdasarkan reviu awal, kelompok LGD PT Bank H mirip dengan kelompok PD PT Bank H, yaitu dibedakan berdasarkan sektor ekonomi. Populasi LGD PT Bank H sangat kecil untuk dapat dibedakan berdasarkan sektor ekonomi. Hal ini masih sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), tetapi PT Bank H mungkin dapat mempertimbangkan penggunaan LGD Campur, yaitu LGD yang dapat digunakan oleh seluruh kelompok sektor ekonomi. Isu lainnya yang ditemukan oleh konsultan adalah mengenai akun yang tidak dimasukkan dalam populasi LGD. Menurut penjelasan PT Bank H, populasi LGD untuk CKPN kolektif merefleksikan populasi NPL yang telah diselesaikan (telah dibayar atau hapus buku) selama tahun 2009-2011. Namun, Konsultan menemukan beberapa akun yang termasuk dalam NPL tetapi tidak dimasukkan ke dalam populasi LGD. Terkait hal itu, Konsultan tidak dapat menelusuri recoveries balance dari seluruh NPL selama Januari 2009 – Desember 2011.
Karena itu, Konsultan tidak dapat memberikan
adjustments dan masih dibutuhkan klarifikasi dari PT Bank H mengenai hal tersebut. 6. Periode Recovery Berdasarkan reviu, kami menemukan bahwa PT Bank H saat ini tidak mengimplementasikan periode recovery. Isu ini dapat menyebabkan nilai LGD yang kurang akurat dan mempengaruhi estimasi nilai CKPN terkait perhitungan diskonto arus kas yang akan diterima. Penilaian terhadap LGD akan merefleksikan recovery rate lebih baik dengan menentukan periode recovery.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
90
4.3 Analisis Perbedaan Kalkulasi CKPN Kredit Kolektif PT Bank H dengan Kalkulasi PT.E Setelah melalui tahapan penilaian penerapan PSAK 55 (revisi 2011) terkait penurunan nilai kredit di PT Bank H, ditemukan perbedaan kalkulasi CKPN kredit kolektif antara perhitungan Konsultan dan perhitungan PT Bank H. Nilai CKPN di PT Bank H lebih besar dibandingkan perhitungan yang dilakukan Konsultan. Perbedaan ini membawa dampak yang cukup signifikan karena menyebabkan jumlah aset kredit di PT Bank H menjadi understated. Isu-isu yang menyebabkan perbedaan kalkulasi CKPN kredit kolektif ini sebagian besar dapat dianalisis melalui perhitungan nilai Probability of Default (PD) dan nilai Loss Given Default (LGD). Dalam melaksanakan reviu ini, Konsultan menawarkan skenario berikut: Tabel 4.8 Skenario Kalkulasi CKPN Kredit Kolektif Skenario
Nilai PD
Skenario 1
Dikelompokkan
Skenario 2
Nilai LGD berdasarkan
Dikelompokkan
berdasarkan
segmentasi PT Bank H
segmentasi PT Bank H
Tidak dikelompokkan
Tidak dikelompokkan
Sumber: Hasil olahan tim Penulis
Tabel di atas menjelaskan analisis what if yang dilakukan Konsultan untuk mengetahui kemungkinan perhitungan nilai CKPN kredit kolektif yang kurang sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) di PT Bank H. Analisis ini akan dilakukan dengan dua skenario perhitungan CKPN kredit kolektif yang tertera di Tabel 4.5. Skenario 1 Konsultan akan menghitung CKPN kredit kolektif berdasarkan nilai PD dan LGD yang dikelompokkan berdasarkan kebijakan PT Bank H, yaitu menjadi 8 kelompok kredit. Sedangkan pada skenario 2, Konsultan akan menghitung CKPN kredit kolektif dengan menggunakan nilai PD dan LGD yang tidak dikelompokkan ke dalam 8 kelompok kredit melainkan menggunakan standar BI Kolek. Alasan penggunaan skenario ini adalah untuk melihat perbedaan hasil nilai CKPN kredit dari pengelompokkan resiko kredit berdasarkan sektor ekonomi dengan praktik umum menggunakan kelompok kredit Bank Indonesia.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
91
Berdasarkan diskusi dengan Tim Penulis, Konsultan juga mengkonsiderasikan perbandingan nilai dengan menggunakan tiga poin data (Desember 2009, Desember 2010, dan Desember 2011) dan nilai dengan menggunakan 36 poin data (Desember 2010 – Desember 2012). Selain itu, Konsultan juga akan mengkosiderasikan dampak dari adjustments sebesar 1.50% terhadap kalkulasi nilai PD yang ditetapkan PT Bank H untuk bahan analisis.
4.3.1 Analisis Probability of Default (PD) Terkait dengan reviu cadangan kerugian penurunan nilai kredit kolektif, Konsultan telah melakukan rekalkulasi nilai PD PT Bank H. Konsultan menemukan terdapat perbedaan antara nilai PD PT Bank H dan Konsultan. Terdapat beberapa poin data dimana PD PT Bank H lebih kecil dibandingkan dengan PD Konsultan sehingga memiliki nilai perbedaan negatif. Perbedaan nilai PD negatif tersebut ditemukan di seluruh kelompok kredit setelah Konsultan melakukan rekalkulasi dengan skenario-skenario yang ditawarkan, Analisis terkait isu-isu perbedaan nilai PD akan dijelaskan lebih rinci di sub bab ini. Dalam analisis nilai PD ini, Konsultan melakukan rekalkulasi menggunakan dua skenario perhitungan CKPN kredit kolektif, yaitu dikelompokkan berdasarkan 8 kelompok sektor ekonomi sesuai dengan kebijakan PT Bank H dan tidak dikelompokkan. Alasannya adalah untuk membandingkan hasil perhitungan CKPN dengan praktik umum di Indonesia. Berdasarkan reviu, perbandingan metodologi yang diaplikasikan PT Bank H dalam melakukan kalkulasi PD dapat dijelaskan di dalam Tabel 4.6.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
92
Tabel 4.9 Perbandingan Metodologi PT Bank H dan Konsultan Komponen PD
PT Bank H
Konsultan
Metodologi
Metode Migrasi
Metode Migrasi
Kategorisasi
8 kelompok, mengikuti kode
Skenario 1 : 8 kelompok
LBU
Skenario 2: Tidak ada kelompok (Menggunakan standar BI Kol)
Periode Observasi
1 tahun
1 tahun
Data Historis
3 tahun (observasi hanya pada
3 tahun (observasi pada tiap
setiap Desember)
bulan)
Sumber: Hasil olahan tim Penulis
4.3.1.1 Adjustments pada Nilai PD Berdasarkan pengertian Konsultan, PT Bank H mengaplikasikan adjustments pada nilai PD sebesar 1.50% dengan konsiderasi pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah asumsi PT Bank H mengenai sebagian besar pinjaman yang dimulai pada tahun 2009, maka terdapat kemungkinan nilai PD underestimated. Sebagai tambahan, PT Bank H juga memiliki asumsi bahwa mereka belum memiliki sistem pengelolaan risiko kredit yang kuat, maka PT Bank H merasa perlu menambah saldo cadangan. Sedangkan untuk faktor eksternal, PT Bank H mengkonsiderasikan prospek resesi di Uni-Eropa yang diekspektasi memiliki efek buruk pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu pula terhadap portfolio PT Bank H. Konsultan memahami bahwa dengan menggunakan adjustments PT Bank H mengaplikasikan pendekatan konservatif. Namun PSAK 55 (revisi 2011) lebih menekankan pada pemberian adjustement berdasarkan “incurred loss” yang mengharuskan PT Bank H memiliki data pendukung historis mengenai keterkaitan faktor internal dan eksternal tersebut terhadap kerugian yang akan dialami PT Bank H.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
93
Tabel 4.10 Dampak Adjustment PD Tanpa adjustment PD
Dengan adjustment PD (1.5%)
Perbedaan
Skenario PD & LGD PT Bank H
Poin Data
LGD Konsultan
LGD PT Bank
LGD Konsultan
LGD PT Bank H
LGD Konsultan
H 1
PD
PT
3
13,275,483,035
12,152,657,308
35,307,340,795
33,468,733,317
(22,031,857,760)
(21,316,076,009)
3
10,432,207,940
9,346,838,075
32,464,065,700
30,662,914,085
(22,031,857,760)
(21,316,076,009)
36
6,595,556,444
6,028,475,534
28,627,414,204
27,344,551,534
(22,031,857,760)
(21,316,076,009)
36
7,211,698,252
6,585,564,127
29,243,556,012
27,901,640,136
(22,031,857,760)
(21,316,076,009)
3
16,884,784,378
15,926,378,507
34,892,419,419
32,911,872,977
(18,007,635,041)
(16,985,494,470)
3
9,744,651,520
9,216,733,867
27,752,286,561
26,177,024,848
(18,007,635,041)
(16,960,290,981)
36
6,083,994,440
5,754,393,319
24,091,629,481
22,724,152,194
(18,007,635,041)
(16,969,758,875)
36
6,532,079,146
6,178,202,983
24,539,714,187
23,146,802,935
(18,007,635,041)
(16,968,599,953)
Bank H PD Konsult an PD Konsult an* PD Konsult an ** 2
PD
PT
Bank H PD Konsult an PD Konsult an* PD Konsult an **
Sumber: Hasil olahan tim Penulis
Dapat dilihat di kolom Perbedaan pada Tabel Dampak Adjustment PD bahwa aplikasi adjustment memberikan dampak perbedaan kalkulasi CKPN kredit PT Bank H dan Konsultan. Nilai CKPN kredit yang dihitung PT Bank H lebih besar dibandingkan dengan perhitungan Konsultan. 4.3.1.2 Periode observasi Isu lain yang dianggap cukup signifikan adalah metode PT Bank H yang hanya menggunakan tiga poin data untuk observasi pergerakan kredit. Tiga poin data tersebut diambil dari setiap bulan Desember yang dimulai
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
94
pada tahun 2008. Berikut adalah ilustrasi dari metodologi perhitungan PD PT Bank H dengan periode observasinya: Sedangkan lembaga perbankan lainnya menggunakan metode kalkulasi PD dengan menggunakan 36 poin data (tiga tahun) dalam membangun matriks migrasinya. Pada praktik umum, observasi kolektibilitas kredit dilakukan dengan cara observasi per bulan dan dalam periode observasi selama satu tahun. 4.3.1.3 Nilai PD pada kol 1 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT Bank H menggunakan nilai PD yang ada di kol 1 untuk semua pinjaman walaupun pinjaman tersebut tidak termasuk kol 1. PT Bank H menggunakan nilai PD yang ada di kol 1 saja untuk menentukan nilai PD di setiap kelompok. Nilai PD harus disesuaikan untuk setiap kol tergantung pada kolektibilitas kredit. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan pada perhitungan PD PT Bank H dengan Konsultan.
Tabel 4.11 Ilustrasi Kalkulasi Nilai PD Kol 1 Jumlah
Saldo akhir
Saldo akhir tahun 2011
hari
tahun 2010
Jumlah hari tunggakan
tunggakan
0
1 – 30
> 30 - ≤ 60
> 60 - ≤
Total
Pelunasan > 90
90 -
-
163.785.076
1.000.000.000
7.986.976.043
-
-
-
236.665.200
236.665.200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.223.641.243
6.823.190.967
-
-
-
163.785.076
1.236.665.200
8.223.641.243
0
7.986.976.043
6.823.190.967
1 – 30
236.665.200
> 30 - ≤ 60
-
-
> 60 - ≤ 90
-
> 90 Total
-
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
95
Juml
Saldo akhir
Saldo akhir tahun 2011
ah hari tunggakan
tahun 2010
Jumlah hari tunggakan
PD
0
1 – 30
> 30 - ≤ 60
> 60 - ≤ 90
> 90
0
7.986.976.043
85.43%
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
2.05%
1 – 30
236.665.200
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
> 30 - ≤ 60
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
> 60 - ≤ 90
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
> 90
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
8.223.641.243
PD 2011 = 2.05% Sumber: Hasil olahan Tim Penulis
Pada praktik umum, biasanya perusahaan akan memperhitungkan rata-rata nilai PD dari setiap Kol untuk menghindari nilai PD yang understated. Sebaiknya PT Bank H mengkonsiderasikan Bank Indonesia Kol (BI Kol) sebagai kriteria pengelompokan kredit. Maka setiap nilai PD akan dikelompokkan berdasarkan BI kol (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet). 4.3.2
Analisis Loss Given Default (LGD) Setelah melakukan analisis dan rekalkulasi CKPN, Konsultan menemukan perbedaan kalkulasi nilai LGD PT Bank H dengan kalkulasi Konsultan. Perbedaan tersebut tidak terlalu besar namun tetap memiliki dampak pada perhitungan CKPN PT Bank H. Perbedaan tersebut dapat dilihat di tabel 4. 8.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
96
Tabel 4.12 Perbandingan Nilai LGD PT Bank H dan Konsultan Kelompok
LGD PT Bank
LGD
Perbedaan
H
Konsultan
dengan
PT
LGD
LGD Campur
Perbedaan
Campur (PT
(Konsultan)
dengan
Bank H
Bank H)
PT
Bank H
1
22.55%
19.39%
3.16%
30.64%
28.90%
1.74%
2
38.74%
37.80%
0.94%
30.64%
28.90%
1.74%
3
50.84%
50.69%
0.14%
30.64%
28.90%
1.74%
4
19.41%
16.95%
2.45%
30.64%
28.90%
1.74%
5
38.74%
37.80%
0.94%
30.64%
28.90%
1.74%
6
100.00%
100.00%
0.00%
30.64%
28.90%
1.74%
7
49.09%
49.09%
0.00%
30.64%
28.90%
1.74%
8
85.52%
84.62%
0.89%
30.64%
28.90%
1.74%
Sumber: Hasil olahan tim Penulis
Selain itu, untuk kebutuhan analisis, Konsultan juga membandingkan metodologi perhitungan nilai LGD yang diterapkan PT Bank H dan Konsultan.
Tabel 4.13 Perbandingan Metodologi LGD PT Bank H dan Konsultan Komponen LGD
PT Bank H
Konsultan
Metodologi
Expected recoveries
Expected recoveries
Kategorisasi
8 kelompok, sesuai kode LBU
Skenario 1 : 8 kelompok
Semua NPL, yang dimulai pada tahun 2009
Konsep NPV
Semua NPL yang telah selesai/lunas (hapus buku / bayar) Applicable
Periode Recovery
Not Applicable
Not Applicable
Data Historis
Skenario 2 : Tidak ada kelompok
Applicable
Sumber: Hasil olahan tim Penulis
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
97
4.3.2.1 Populasi LGD Berdasarkan kalkulasi LGD PT Bank H, Konsultan menemukan bahwa PT Bank H memperhitungkan seluruh NPL yang telah selesai sebagai populasi LGD. Definisi dari NPL yang telah selesai adalah NPL yang telah di hapus buku atau telah di bayar sepenuhnya oleh peminjam. Selain itu, berdasarkan diskusi bersama PT Bank H, sistem LGD PT Bank H tidak mengimplementasikan hapus buku otomatis. Karena itu, keputusan untuk hapus buku sebuah NPL semuanya bergantung pada keputusan manajemen. Pada perhitungan LGD di PT Bank H, jika suatu kredit diperhitungkan sebagai NPL, tetapi kredit tersebut belum diselesaikan (hapus buku/dibayar penuh), maka kredit tersebut akan diperhitungkan ke dalam populasi LGD. Namun, berdasarkan opini Konsultan, konsiderasi subyektif dalam pengambilan keputusan mungkin saja muncul yang menyebabkan nilai LGD menjadi kurang akurat. Pendekatan yang dilakukan PT Bank H diilustrasikan dalam gambar di bawah ini: Gambar 4.2 Ilustrasi Populasi LGD PT Bank H
Sumber: Hasil olahan tim Penulis, Metodologi kalkulasi CKPN PT Bank H
Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011), tidak ada pedoman spesifik dalam menentukan populasi LGD. Idealnya, bank harus menghitung LGD saat kredit dikonsiderasikan sebagai default. Definisi dari default
juga
berbeda-beda di setiap lembaga perbankan, begitu pula bila didefinisikan
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
98
berdasarkan tipe kreditnya. Karena itu, populasi LGD antar lembaga perbankan dapat bervariasi. Begitu pula antara tipe kredit di dalam satu lembaga perbankan. Dalam praktik umum, lembaga perbankan di Indonesia mengkonsiderasikan populasi LGD mereka berdasarkan NPL, kredit yang berada dalam kelompok hari tunggakan terakhir, atau kredit yang telah hapus buku. Sebagai tambahan, biasanya lembaga perbankan akan menelusuri recovery dari tanggal suatu kredit itu default sampai dengan periode audit atau sampai dengan periode recovery berakhir. Gambar 4.3 Ilustrasi Praktik Umum Populasi LGD
Sumber: Hasil olahan tim Penulis
Dalam kasus PT Bank H, Konsultan menemukan bahwa data yang disediakan oleh PT Bank H tidak valid. Penyebabnya adalah terdapat beberapa kredit yang jumlahnya meningkat setelah dinyatakan NPL atau terdapat kredit yang hilang di beberapa periode namun muncul kembali di periode selanjutnya. Karena itu, Konsultan tidak dapat menawarkan adjustments terhadap isu ini. Namun, sebaiknya isu ini lebih diperhatikan di periode audit tahun depan.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
99
4.3.2.2 Periode Recovery Metodologi PT Bank H menunjukkan bahwa PT Bank H mengakui kredit yang default dari NPL, sampai saat kredit tersebut diselesaikan. Karena itu, PT Bank H tidak memiliki periode recovery. Di dalam PSAK 55 (revisi 2011), tidak ada pedoman spesifik dalam menentukan berapa lama periode recovery yang harus ditentukan bank. Periode recovery dapat bervariasi antara lembaga perbankan dan tipe kredit. Bank harus menganalisis berapa lama expected recoveries dapat diterima dari kreditkredit bank yang sudah default. Untuk penilaian LGD yang lebih baik, yaitu penilaian yang merefleksikan dengan baik recovery rate, bank sebaiknya menentukan periode recovery.
4.4 Memberikan Rekomendasi untuk Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) tentang Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H Dalam tahap ini, Konsultan dituntut untuk memberikan rekomendasi kepada PT Bank H untuk penerapan PSAK 55 (revisi 2011) yang lebih baik mengenai penurunan nilai, terutama hubungannya dengan perhitungan CKPN kredit kolektif. Rekomendasi akan didasari oleh PSAK 55 (revisi 2011), kebijakan risiko PT Bank H, dan juga isuisu signifikan hasil dari penilaian Konsultan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua skenario yang Konsultan lakukan dalam melakukan penilaian terhadap kalkulasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit PT Bank H untuk Desember 2012. Skenario 1 merefleksikan segmentasi dari 8 kelompok yang berbeda sedangkan skenario 2 mengasumsikan bahwa 8 kelompok tersebut melebur menjadi satu kelompok besar dan segmentasinya berdasarkan BI Kolek (5 kelompok kredit). Sebagai tambahan, Konsultan juga melakukan empat skenario perhitungan nilai PD pada setiap kelompok. Alasan dari skenario PD ini adalah karena ketersediaan data dari PT Bank H yang berupa 3 poin data per Desember dan 36 data LBU yang
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
100
diminta oleh Konsultan. Alasan lainnya adalah karena terdapat beberapa perbedaan data antara kedua sumber data yang diberikan tersebut. Konsultan ingin mengetahui segala kemungkinan risiko bila menggunakan data-data tersebut dan kombinasinya. Keempat skenario tersebut adalah: 1. PD PT Bank H : Menggunakan 3 poin data 2. PD Konsultan : Menggunakan 3 poin data 3. PD Konsultan : Menggunakan 36 poin data, dengan menggunakan data LBU 4. PD Konsultan : Menggunakan 36 poin data, dengan menggunakan data LBU kecuali untuk data bulan Desember menggunakan data PT Bank H Selain itu, setiap skenario perhitungan nilai PD juga memberikan perbandingan CKPN yang yang tidak menggunakan adjustments
dan yang menggunakan
adjustments 1.5% pada nilai PD. 4.4.1 Skenario Perhitungan CKPN Kredit Kolektif Berikut adalah kedua skenario yang diberikan Konsultan untuk menganalisis metode perhitungan cadangan penurunan nilai kredit kolektif di PT Bank H. Di dalam skenario 1 Konsultan mengasumsikan bahwa terdapat 8 kelompok kredit dan skenario 2 seluruh kelompok kredit dileburkan menjadi 1 kelompok kredit dan disegmentasikan berdasarkan 5 kelompok kredit Bank Indonesia. Tujuan dari perhitungan dengan skenario-skenario ini adalah untuk menganalisis metode yang paling sesuai yang sebaiknya diterapkan PT Bank H agar sesuai dengan penerapan PSAK 55 (Revisi 2011).
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
101
Tabel 4.14 Skenario Perhitungan CKPN 1 tanpa adjustments PD Skenario PD
CKPN
LGD PT Bank H
LGD Konsultan
LGD Campur (PT Bank H)
LGD Campur (Kosnultan)
PD PT Bank H 33,878,173,871
13,275,483,035
12,152,657,308
16,504,237,618
15,567,432,156
PD Konsultan (Pergerakan Des)
33,878,173,871
10,432,207,940
9,346,838,075
14,588,442,120
13,760,380,105
PD Konsultan (Pergerakan 3th – data LBU)
33,878,173,871
6,595,556,444
6,028,475,524
8,254,106,520
7,785,590,963
PD Konsultan (Pergerakan 3th – Des data PT Bank H)
33,878,173,871
7,211,698,252
6,585,564,127
9,075,166,926
8,560,046,740
Sumber : Hasil olahan tim Penulis
Tabel 4.15 Skenario Perhitungan CKPN 1 dengan adjustments PD Skenario PD
CKPN
LGD PT Bank H
LGD Konsultan
LGD Campur (PT Bank H)
LGD Campur (Kosnultan)
PD PT Bank H 33,878,173,871
35,307,340,795
33,468,733,317
34,511,872,660
32,552,926,627
PD Konsultan (Pergerakan Des)
33,878,173,871
32,464,065,700
30,662,914,085
32,596,077,161
30,745,874,575
PD Konsultan (Pergerakan Des)
33,878,173,871
28,627,414,204
27,344,551,534
26,261,741,561
24,771,085,434
PD Konsultan (Pergerakan 3th – Des data PT Bank H)
33,878,173,871
29,243,556,012
27,901,640,136
27,082,801,967
25,545,541,211
Sumber : Hasil olahan tim Penulis
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
102
Tabel 4.16 Skenario Perhitungan CKPN 2 Tanpa adjustments PD Skenario PD
CKPN
LGD PT Bank H
LGD Konsultan
PD PT Bank H
33,878,173,871
16,884,784,378
15,926,378,507
PD Konsultan (Pergerakan Des)
33,878,173,871
9,744,651,520
9,191,530,378
PD Konsultan (Pergerakan 3th – data LBU)
33,878,173,871
6,083,994,440
5,738,657,723
PD Konsultan (Pergerakan 3th – Des data PT Bank H)
33,878,173,871
6,532,079,146
6,161,308,465
Sumber : Hasil olahan tim Penulis
Tabel 4.17 Skenario Perhitungan CKPN 2 dengan adjustments PD Skenario PD
CKPN
LGD PT Bank H
LGD Konsultan
PD PT Bank H
33,878,173,871
34,892,419,419
32,911,872,977
PD Konsultan (Pergerakan Des)
33,878,173,871
27,752,286,561
26,177,024,848
PD Konsultan (Pergerakan 3th – data LBU)
33,878,173,871
24,091,629,481
22,724,152,194
PD Konsultan (Pergerakan 3th – Des data PT Bank H)
33,878,173,871
24,539,714,187
23,146,802,935
Sumber : Hasil olahan tim Penulis
Dari ilustrasi skenario di atas, ternyata terdapat perbedaan pada perhitungan CKPN kredit kolektif PT Bank H dan Konsultan. Nilai CKPN kredit kolektif selalu lebih besar daripada perhitungan Konsultan, dampaknya adalah kemungkinan pelaporan nilai aset keuangan yang understated. Namun, dapat dilihat juga melalui ilustrasi skenario perhitungan CKPN kredit kolektif di atas bahwa nilai CKPN kredit kolektif lebih besar apabila PT Bank H melakukan pengelompokkan ulang berdasarkan BI Kolek. Maka sebaiknya PT Bank H mempertimbangkan pengelompokan ulang kelompok risiko kredit. Untuk perhitungan skenario 1 dan 2 yang lebih rinci dapat melihat lampiran 1,2,3, dan 4.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
103
4.4.2. Pemberian Rekomendasi Untuk mendapatkan nilai PD yang lebih akurat, PT Bank H sebaiknya menerapkan segmentasi yang lebih jelas terhadap kredit. Dalam penentuan segmentasi kredit, PT Bank H harus memperhitungkan juga karakteristik dari risiko pada setiap kredit. Selain itu, PT Bank H juga harus memperhatikan ketersediaan data dalam diferensiasi portfolionya. Tujuannya adalah agar karaketiristik risiko dalam segmentasi tergambar dengan data historis yang andal dan relevan. Berdasarkan penilaian Konsultan, terdapat beberapa kelompok yang memiliki nilai PD 0%. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pergerakan kredit saat periode observasi. Terkait dengan penilaian terhadap LGD, terdapat beberapa kelompok kredit yang tidak memiliki nilai LGD dikarenakan tidak adanya kredit yang default di dalam kelompok kredit tersebut. Untuk mengakomodasi isu ini, PT Bank H sebaiknya menggunakan LGD berdasarkan weighted average dari outstanding balance pada Desember 2012 untuk kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan ringkasan penilaian kalkulasi CKPN kredit kolektif di PT Bank H, jika PT Bank H melakukan pengelompokkan ulang dari portfolio kredit, maka perkiraan CKPN kredit kolektif akan menghasilkan saldo yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan menggunakan nilai PD dan LGD yang berbeda untuk setiap kelompok. PT Bank H sebaiknya mempertimbangkan pengelompokkan ulang kelompok risiko kredit. Pendekatan yang dilakukan PT Bank H saat ini tidak bertentangan dengan PSAK 55 (revisi 2011). Namun, berdasarkan isu-isu di atas, Konsultan menyarankan PT Bank H untuk meleburkan 8 kelompok kredit tersebut menjadi 1 kelompok dan mengimplementasikan segmentasi berdasarkan BI Kol sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu klasifikasi sebagai kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
104
Diragukan, dan Macet. Jika PT Bank H meleburkan 8 kelompok kredit tersebut menjadi 1 kelompok, Konsultan merekomendasikan untuk menyimpan data saat ini, yang dikelompokkan ke 8 kelompok, karena bisa digunakan untuk penilaian di masa depan. 4.5 Dampak Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) tentang Penurunan Nilai Kredit di PT Bank H Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) memiliki dampak pada PT Bank H terkait laporan keuangan dan juga operasional bisnis. Terkait laporan keuangan, PT Bank H memiliki saldo aset yang understated karena adanya adjustment yang kurang sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) pada perhitungan CKPN kreditnya. Sedangkan dari segi operasional, PT Bank H harus berusaha keras untuk beradaptasi dengan metode perhitungan CKPN kredit sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Hal ini menyebabkan PT Bank H harus mendesain kembali model internal untuk perhitungan CKPN kredit dan juga memperbaiki sistem teknologi informasi terkait perhitungan CKPN kredit agar sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Selain itu, PT Bank H juga harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai PSAK 55 (revisi 2011).
4.5.1 Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Secara Kolektif Untuk kredit Semenjak penerapan PSAK 55 (revisi 2011), PT Bank H diwajibkan untuk melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit ke Bank Indonesia. Pada umumnya, berdasarkan praktik yang ada di pasar, PSAK 55 (revisi 2011) akan menurunkan nilai CKPN. Hal ini dikarenakan implementasi PSAK 55 (revisi 2011) menuntut bank untuk menentukan CKPN berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau incurred loss. Sedangkan pada PSAK yang lama sebelum revisi 2006, bank dapat menentukan CKPN berdasarkan konsep ekspektasi kerugian kredit (expectation loss) sehingga bank bisa menumpuk cadangan yang besar. Celah
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
105
ini banyak dimanfaatkan oleh bank untuk memoles laporan keuangannya dan melakukan window dressing yaitu merekayasa laporan keuangan bank agar terlihat lebih baik di mata pengguna laporan keuangan. Terkait nilai CKPN secara kolektif untuk kredit di laporan keuangan, PT Bank H memiliki saldo aset keuangan bagian kredit yang understated. Hal ini disebabkan adanya adjustments pada perhitungan CKPN kolektif untuk kredit PT Bank H yang membuat nilai CKPN kolektif untuk kredit menjadi lebih besar dari yang seharusnya diatur oleh PSAK 55 (revisi 2011). Hal ini kurang sesuai dengan prinsip PSAK 55 (revisi 2011) karena bersifat subjektif. Karena itu, saldo aset keuangan kredit di laporan keuangan dapat membuat bias pembaca atau pengguna laporan keuangan PT Bank H. PT Bank H maka harus sangat berhati-hati dalam menentukan adjustments dalam perhitungan CKPN secara kolektif untuk kredit agar tetap sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) dan juga tetap melindungi PT Bank H dari kemungkinan kerugian gagal bayar kredit di masa datang. 4.5.2 Model Internal Perhitungan CKPN Kolektif Untuk Kredit Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011), setiap Bank diharuskan untuk memiliki model internal untuk perhitungan penurunan nilai kredit. Hal ini terkait evaluasi kriteria penurunan nilai kredit, serta perhitungannya sampai beban cadangan kerugian penurunan nilai. Setiap Bank, termasuk PT Bank H, dituntut untuk kreatif dalam membuat model internal terkait penurunan nilai kredit. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap PT Bank H. Hal positifnya adalah PT Bank H dapat mendesain secara model internal yang paling sesuai dengan operasi dan kebijakan risiko perusahaannya. Namun hal ini juga menjadi kendala karena tidak ada pedoman yang jelas dari Bank Indonesia dalam menyusun model internal ini. Bank Indonesia hanya mengharuskan model internal tersebut berpedoman pada PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI 2008 yang memiliki penjelasan yang luas dan kurang rinci, sedangkan setiap bank dituntut untuk dapat membuat metode yang memuaskan.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
106
Dalam penyusunan metode internal mengenai penurunan nilai kredit, PT Bank H, terutama bagian Administrasi Kredit, harus melalui diskusi yang panjang dengan Konsultan dan juga melakukan penyesuaian agar sesuai dengan persetujuan pihak Bank Indonesia. Untuk mengakui pembentukan cadangan, tanggung jawab berada sepenuhnya pada manajemen untuk menunjukkan bahwa nilai cadangan tersebut benar-benar didasari pengalaman kerugian yang terjadi di waktu lalu. Dan juga harus memiliki bukti obyektif penurunan nilai bahwa memang ada kerugian yang melekat dalam tanggal neraca portfolio. Selain itu, standar juga tidak memperbolehkan cadangan tambahan terkait risiko ekonomi tertentu kecuali memang benar-benar memiliki bukti obyektif. PT Bank H memerlukan usaha yang keras dan waktu yang cukup lama dalam membangun model penurunan nilai kredit agar mengadopsi metode incurred loss yang sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011).
4.5.3 Teknologi Informasi untuk PSAK 55 (revisi 2011) Semenjak diberlakukannya PSAK 55 (revisi 2011), PT Bank H membutuhkan banyak perubahan pada sistem Teknologi Informasi (TI). Core banking system PT Bank H mengalami perubahan ke sistem HOBIS pada akhir Desember 2010 yang menyebabkan banyak perbedaan bada output data kredit. HOBIS awalnya dikatakan bisa berfungsi sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), namun ternyata tidak dapat mendukung karena hanya berfokus pada kegiatan operasional. Pada intinya, Management Information System (MIS) dan sistem pelaporan HOBIS yang berlaku di PT Bank H belum dapat mengakomodasi penerapan PSAK 55 (revisi 2011) terkait penurunan nilai kredit sehingga perhitungannya dilakukan manual oleh divisi akuntansi.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
107
Terkait hal itu, kesulitan terbesar yang dihadapi PT Bank H adalah ketersediaan data historis mengenai pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank minimal selama 3 tahun yang seharusnya disediakan oleh MIS. Bank dituntut untuk mempunyai data mengenai jumlah tingkat kerugian suatu kredit dari setiap nasabah dari berbagai jenis kredit dan dengan jangka waktu yang berbeda-beda. pengumpulan data ini merupakan suatu kendala karena membutuhkan waktu yang lama dan sistem informasi yang cukup kompleks. Akibat dari keterbatasan sistem informasi PT Bank H, semua data kredit diolah secara manual yang menyebabkan pelaporan kepada Bank Indonesia pasti akan telat. Pada bulan Januari sampai Februari 2012 PT Bank H mangalami kekacauan MIS yang menyebabkan pelaporan kepada BI telat dan dengan kualitas laporan yang diragukan, akibatnya PT Bank H mendapatkan peringatan dari BI untuk segera memperbaiki MIS agar memfasilitasi penerapan PSAK 55 (2011). Saat ini PT Bank H sedang dalam tahap pengembangan MAS HOBIS agar dapat menghitung penurunan nilai kredit secara otomatis sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Targetnya adalah sistem MAS yang sesuai dengan penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada bulan Juni 2013. PT Bank H sudah berdiskusi juga dengan Konsultan untuk menggunakan metode perhitungan penurunan nilai kredit yang sesuai PSAK 55 (revisi 2011) yang akan diterapkan di MIS HOBIS. Dampak dari pengembangan sistem HOBIS ini tentunya adalah proses penyesuaian bagi pengguna. Proses adaptasi terhadap sistem HOBIS pasti akan memakan waktu dan pelatihan yang cukup lama untuk akhirnya dapat terbiasa. Selain itu para pengguna di PT Bank H pastinya juga memiliki pekerjaan lain yang menyita waktu mereka sehingga proses adaptasi terhadap sistem baru pasti akan memakan waktu yang lebih lama lagi.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
108
4.5.4 Sumber Daya Manusia Penerapan PSAK 55 (2011) juga memiliki dampak pada sumber daya manusia yang dimiliki PT Bank H. Sumber daya manusia menjadi kendala bagi PT Bank H karena sulit bagi semua orang untuk dapat mengerti dan menerapkan PSAK 55(revisi 2011) dalam waktu yang singkat dan mengaplikasikannya tanpa gangguan. Sumber daya manusia yang menguasai PSAK 55 (revisi 2011) terbatas di PT Bank H, sehingga PT Bank H harus menilai sumber daya manusia yang dimiliki saat ini dan melakukan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan agar sumber daya manusia yang tersedia dapat dengan cepat mengadopsi PSAK 55 (revisi 2011). Misalnya pelatihan mengenai analisis data-data statistik untuk menghitung penyisihan kerugian kredit dengan menggunakan internal rating model yang dimiliki PT Bank H.
Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) diharapkan dapat meningkatkan tingkat keandalan, keterbandingan dan relevansi laporan keuangannya. Selain itu juga diharapkan laporan keuangan Bank juga sesuai dengan standar internasional yang berlaku saat ini. Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) memberikan beberapa peraturan yang krusial mengenai klasifikasi aset keuangan dan juga mengenai pencadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Kredit merupakan aset keuangan yang dalam PSAK 55 (revisi 2011) diklasifikasi dalam Loans and Receivables yang diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi. Setelah itu, Loans and Receivables menggunakan metode suku bunga efektif
untuk
pengukuran
selanjutnya
(subsequent
measurement)
yang
menggunakan amortized cost. Sedangkan pada kasus terjadinya penurunan nilai, kerugian atas penurunan nilai tersebut dilaporkan atas pengurang dari carrying value aset keuangan yang berada dalam kelompok Loan and Receivables. Pengurang tersebut diakui di dalam laporan laba rugi sebagai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Penerapan PSAK 55 (revisi 2011) mewajibkan institusi perbankan untuk menghitung CKPN kredit mereka baik secara individual maupun kolektif. Tujuan dari penghitungan CKPN ini adalah untuk pencadangan kerugian yang mengurangi nilai aset keuangan bagi institusi perbankan atas risiko yang mungkin timbul dari peristiwa gagal bayar kredit yang akan terjadi di masa datang. Dengan kata lain, agar institusi perbankan tidak salah saji dalam melaporkan aset keuangan mereka. Perhitungan CKPN kredit harus melalui penilaian atas bukti obyektif atas apakah sebuah kredit itu impaired atau tidak. Kredit baru bisa dikatakan impaired apabila terdapat bukti obyektif yang menunjukkan adanya perstiwa kerugian setalah pengakuan awal dari kredit (incurred loss) dan apabila peristiwa kerugian itu memliki pengaruh atas estimasi arus kas masa datang. Berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam PSAK 55 (revisi 2011) tersebut,
Universitas Indonesia
109
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
110
akan lebih sulit bagi Bank untuk melakukan kecurangan dengan menetapkan pencadangan kerugian penurunan nilai kredit yang berlebihan untuk mengurangi nilai aset keuangan di laporan keuangan. Apabila nilai aset keuangan understated, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan pembaca laporan keuangan dan juga dapat mempengaruhi nilai pendapatan kena pajak yang dikenakan kepada Bank. PSAK 55 (revisi 2011) memberikan batasan yang meminimalisir potensi Bank untuk melakukan kecurangan atau kesalahan-kesalahan tersebut. Dalam kasus PT Bank H, nilai CKPN kredit kolektif juga berbeda dengan perhitungan Kosultan dikarenakan adanya adjustments yang kurang sesuai dalam perhitungan CKPN kredit kolektif dengan peraturan yang tertuang di PSAK 55 (Revisi 2011). Adjustments yang diberikan manajemen PT Bank H tidak memiliki dasar bukti yang relevan atas kerugian di masa lalu (incurred loss) sehingga nilai CKPN kredit kolektif menjadi understated. Penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) membawa beberapa isu bagi performa PT Bank H yaitu dalam bidang pelaporan keuangan dan juga praktik operasional perusahaan, terutama dalam infrastruktur Teknologi Informasi (TI) PT Bank H. Dalam pelaporan keuangan, nilai CKPN kredit kolektif menjadi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan standar terdahulu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, karena itu nilai aset keuangan yang dilaporkan memiliki risiko salah saji. Sedangkan dalam operasional perusahaan, PT Bank H mengalami kesulitan mendesain model internal untuk menghitung CKPN kredit sebagaimana yang diwajibkan oleh BI. Hal ini menjadi kendala karena tidak ada penjelasan detail di dalam PSAK 55 (Revisi 2011) ataupun Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) untuk model internal penilaian risiko untuk perhitungan CKPN. Selain itu, PT Bank H juga memiliki kendala finansial dan teknologi dalam memperbaharui Teknologi Informasi (TI) atau core banking system HOBIS agar dapat mengakomodasi perhitungan CKPN kredit sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Kendala lainnya terkait sumber daya manusia yang menguasai PAK 55 (revisi 2011) yang terbatas di PT Bank H. Secara garis besar, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit kolektif di PT Bank H tidak bertentangan dengan PSAK 55 (Revisi 2011). Namun
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
111
PT Bank H masih memerlukan beberapa perbaikan dalam hal model internal terkait penilaian penurunan nilai kredit, TI dan operasionalnya. Saat ini PT Bank H berada pada masa awal penerapan PSAK 55 (revisi 2011) dan siap untuk melakukan pengembangan dan perbaikan untuk penerapan PSAK 55 (Revisi 2011) terkait penurunan nilai kredit.
5.2 Saran Saran yang dapat diberikan kepada PT Bank H adalah
pengembangan
model internal dan metodologi yang sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) mengenai penurunan nilai kredit. PT Bank H sebaiknya melakukan segmentasi kelompok kredit yang mempertimbangkan karakteristik risiko kredit yang lebih andal. PT Bank H sebaiknya menentukan metodologi baku dalam perhitungan CKPN yang paling sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) melalui diskusi internal dari manajemen PT Bank H dan juga dengan pihak eksternal seperti Bank Indonesia dan Konsultan keuangan. Hal ini akan terkait dengan pengembangan TI untuk perhitungan CKPN kredit di PT Bank H. PT Bank H disarankan untuk memperbaharui TI akuntansi terkait perhitungan CKPN agar sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011). Manajemen sebaiknya berinvestasi lebih di bagian TI akuntasi ini karena saat ini TI yang berlaku belum mampu menghitung CKPN secara otomatis dan sejalan dengan PSAK 55 (revisi 2011). Dengan adanya metodologi dan model internal baku yang terintegrasi dalam TI yang telah diperbaharui, PT Bank H diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan dan ketidakefektifan waktu dalam mengolah data untuk melakukan perhitungan CKPN kredit. Sebagai tambahan mengenai teknologi informasi, PT Bank H disarankan juga untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang menguasai PSAK 55 (revisi 2011) dan mampu mengoperasikan sistem teknologi informasi akuntansi yang terkait penerapan PSAK 55 (revisi 2011). Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dengan pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusia yang sudah ada ataupun juga merekrut sumber daya manusia tambahan yang memiliki kemampuan dan pemahaman dalam penerapan PSAK 55 (revisi 2011).
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
112
Selain itu, saran kepada Bank Indonesia, yang berwenang menyusun peraturan terkait penerapan PSAK 55 (revisi 2011) pada institusi perbankan, agar menyusun peraturan dengan detail perumusan model internal penilaian risiko bagi institusi perbankan. Karena saat ini belum ada pedoman yang jelas dan terinci mengenai penyusunan model internal tersebut. Hal ini dapat menyulitkan institusi perbankan dan memungkinkan terjadinya salah tafsir dalam penilaian risiko kredit. Selain itu, PSAK 55 (revisi 2011) juga tidak menjelaskan mengenai metode-metode perhitungan penurunan nilai kredit baik secara penilaian individual maupun penilaian kolektif. Metode-metode seperti Discounted Cash Flow, Rolll-Rates Analysis, Migration Analysis, ataupun Vintage Analysis hanya dijelaskan di dalam Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) sehingga kurang memberikan informasi ke industri lainnya. Hal ini juga dapat mengakibatkan salah tafsir tentang perhitungan penurunan nilai di industri lain. Maka karena itu, DSAK IAI perlu melengkapi penjelasan mengenai model internal risiko dan metode penurunan nilai secara lebih rinci dalam Buletin Teknis.
Universitas Indonesia Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
DAFTAR REFERENSI Bank Indonesia. (2005). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia, (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia, (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan Pemberian kredit Pemilikan Rumah dan kredit Kendaraan bermotor. Bank
Indonesia. (1998). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Jakarta: Bank Indonesia.
Bessis, Joel. (2010). Risk Management in Banking. Third Edition, United Kingdom: John willey & sons, Ltd. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2000). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan – PSAK 50 (Revisi 2006). Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan – PSAK 55 (Revisi 2006). Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: Salemba Empat. Jones, L. (1988). Competitor Cost Analysis at Caterpillar. Management Accounting : US. October, pg 32:38.
113 Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
114
Jorion, Philippe. (2009). 5th edition, Financial Risk Management Handbook. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc. Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. (2008). Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
115
LAMPIRAN
Lampiran 1 Skenario Perhitungan CKPN 1 Tanpa Adjustments PD Skenario PD
Gr ou p 1
PD Klien
CKPN
LGD Klien
235,422,331
LGD Konsultan
60,692,433
LGD Campur (Klien)
52,194,641
LGD Campur (Kosnultan)
82,481,119
77,799,366
2 1,110,784,887
-
-
-
14,415,181,488 13,211,126,905
3,555,708,775 8,729,272,536
1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
183,719,295 643,412,885 102,677,113 13,275,483,035
183,719,295 643,412,885 101,604,283 12,152,657,308
56,298,634 401,652,062 36,793,461 16,504,237,618
53,103,038 378,853,684 34,705,008 15,567,432,156
235,422,331
114,133,161
98,152,919
155,107,160
146,303,043
1,110,784,887 14,415,181,488 13,211,126,905 1,860,616,720 538,789,903
1,834,266,197 8,410,033,492 52,617,945 21,157,145
-
3 4 5 6 7 8 TOTAL PD Konsultan (Pergerak an Des)
1 2 3 4 5 6 7
3,545,811,262 7,625,914,941 -
-
-
2,062,023,418
2,143,403,361 13,783,608,982 -
-
-
1,829,160,415 7,347,026,892 51,340,704 21,157,145 -
2,021,740,548 13,001,230,512 -
-
1,105,707,070 13,279,527,327 41,617,203 6,483,360 -
1,042,945,466 12,525,761,293 39,254,948 6,115,355 -
-
-
-
8 444,228,219 33,878,173,871
TOTAL PD Konsultan (Pergerak an 3th – data LBU)
10,432,207,940
9,346,838,075
14,588,442,120
13,760,380,105
1 235,422,331
-
-
-
-
-
-
2 3 4 5 6 7 8
TOTAL PD Konsultan (Pergerak an 3th – Des data Klien)
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL
1,110,784,887 14,415,181,488 13,211,126,905
1,264,492,218 4,452,253,870
-
-
1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
208,721,981 592,786,076 77,302,299 6,595,556,444
208,721,981 592,786,076 76,494,600 6,028,475,524
63,960,415 370,048,154 27,700,614 8,254,106,520
60,329,925 349,043,661 26,128,285 7,785,590,963
235,422,331
12,681,462
10,905,880
17,234,129
16,255,894
1,110,784,887 14,415,181,488 13,211,126,905 1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
1,457,615,403 4,901,564,351 1,461,610 209,309,680 560,100,854 68,964,893 7,211,698,252
1,260,972,433 3,889,500,433 -
762,243,772 7,030,153,564 -
-
-
1,453,558,049 4,282,019,225 1,426,131 209,309,680 560,100,854 68,244,308 6,585,564,127
718,977,664 6,631,111,427
878,659,629 7,739,619,326 1,156,033 64,140,509 349,644,324 24,712,976 9,075,166,926
-
828,785,581 7,300,306,840 1,090,415 60,499,796 329,797,984 23,310,231 8,560,046,740
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
116
Lampiran 2 Skenario Perhitungan CKPN 1 dengan Adjustments PD Skenario PD
Gr ou p 1
PD Klien
CKPN
LGD Klien
LGD Konsultan
LGD Campur (Klien)
LGD Campur (Kosnultan)
235,422,331
193,877,371
166,731,822
263,479,676
248,524,171
1,110,784,887
1,378,040,513
1,344,590,154
1,089,935,994
1,028,069,580
14,415,181,488 13,211,126,905
13,945,123,099 13,279,842,466
13,906,306,074 11,601,304,537
8,406,206,923 20,969,004,592
7,929,057,918 19,778,772,211
1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
2,308,282,779 1,724,104,761 2,035,359,469 442,710,338 35,307,340,795
2,252,251,853 1,724,104,761 2,035,359,469 438,084,646 33,468,733,317
1,825,694,137 528,331,782 1,270,578,112 158,641,443 34,511,872,660
1,722,064,980 498,342,872 1,198,458,179 149,636,715 32,552,926,627
1 2 3 4 5 6 7 8
235,422,331 1,110,784,887 14,415,181,488 13,211,126,905 1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
247,318,100 1,378,040,513 12,223,680,521 12,960,603,422 2,360,900,724 1,561,542,611 1,391,946,585 340,033,225 32,464,065,700
212,690,100 1,344,590,154 12,189,655,227 11,322,416,488 2,303,592,557 1,561,542,611 1,391,946,585 336,480,363 30,662,914,085
336,105,717 1,089,935,994 7,368,510,632 20,464,922,937 1,867,311,340 478,516,509 868,926,050 121,847,983 32,596,077,161
317,027,848 1,028,069,580 6,950,262,836 19,303,302,993 1,761,319,927 451,355,189 819,604,494 114,931,707 30,745,874,575
1 2 3 4 5 6 7 8
235,422,331 1,110,784,887 14,415,181,488 13,211,126,905 1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
133,184,938 1,378,040,513 11,653,906,542 9,002,823,800 2,308,282,779 1,749,107,447 1,984,732,661 417,335,524 28,627,414,204
114,537,180 1,344,590,154 11,621,467,246 7,864,890,029 2,252,251,853 1,749,107,447 1,984,732,661 412,974,963 27,344,551,534
180,998,557 1,089,935,994 7,025,047,335 14,215,549,175 1,825,694,137 535,993,564 1,238,974,203 149,548,597 26,261,741,561
170,724,805 1,028,069,580 6,626,295,034 13,408,653,127 1,722,064,980 505,569,759 1,168,648,156 141,059,993 24,771,085,434
1 2 3 4 5 6 7 8
235,422,331 1,110,784,887 14,415,181,488 13,211,126,905 1,860,616,720 538,789,903 2,062,023,418 444,228,219 33,878,173,871
145,866,401 1,378,040,513 11,847,029,727 9,452,134,281 2,309,744,389 1,749,695,146 1,952,047,438 408,998,118 29,243,556,012
125,443,060 1,344,590,154 11,814,052,862 8,257,408,821 2,253,677,984 1,749,695,146 1,952,047,438 404,724,671 27,901,640,136
198,232,686 1,089,935,994 7,141,463,191 14,925,014,936 1,826,850,171 536,173,657 1,218,570,373 146,560,959 27,082,801,967
186,980,699 1,028,069,580 6,736,102,951 14,077,848,539 1,723,155,395 505,739,630 1,149,402,478 138,241,938 25,545,541,211
2 3 4 5 6 7 8 TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n Des)
TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n 3th – data LBU)
TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n 3th – Des data Klien)
TOTAL
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
117
Lampiran 3 Skenario Perhitungan CKPN 1 Tanpa Adjustments PD Skenario PD PD Klien
Group
CKPN
LGD Klien
LGD Konsultan
1 2
33,805,446,336
16,077,904,278
15,165,298,140
72,727,535
806,880,100
761,080,366
3 4 5 TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n Des)
1 2 3 4 5
TOTAL
-
-
-
-
16,884,784,378
33,805,446,336 72,727,535
1 2 3 4 5
-
33,805,446,336 72,727,535
-
5,422,096,748 316,560,976 -
6,083,994,440
33,805,446,336 72,727,535
9,191,530,378
5,748,383,691 335,610,749 -
5,738,657,723
6,155,172,101 376,907,045 -
33,878,173,871
8,600,293,046 591,237,332
9,744,651,520
33,878,173,871 1 2 3 4 5
15,926,378,507
9,117,835,144 626,816,377
33,878,173,871
TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n 3th – Des data Klien)
-
33,878,173,871
TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n 3th – data LBU)
-
5,805,795,233 355,513,232 -
6,532,079,146
6,161,308,465
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia
118
Lampiran 4 Skenario Perhitungan CKPN 1 dengan Adjustments PD Skenario PD PD Klien
Group
CKPN
LGD Klien
LGD Konsultan
1 2
33,805,446,336
34,049,353,999
32,116,661,224
72,727,535
843,065,420
795,211,753
3 4 5 TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n Des)
1 2 3 4 5
TOTAL
-
-
-
-
34,892,419,419
33,805,446,336 72,727,535
1 2 3 4 5
-
33,805,446,336 72,727,535
-
22,373,459,831 350,692,363 -
24,091,629,481
33,805,446,336 72,727,535
26,177,024,848
23,719,833,411 371,796,070 -
22,724,152,194
24,126,621,822 413,092,366 -
33,878,173,871
25,551,656,129 625,368,719
27,752,286,561
33,878,173,871 1 2 3 4 5
32,911,872,977
27,089,284,864 663,001,697
33,878,173,871
TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n 3th – Des data Klien)
-
33,878,173,871
TOTAL PD Konsultan (Pergeraka n 3th – data LBU)
-
22,757,158,316 389,644,619 -
24,539,714,187
23,146,802,935
Analisis penerapan ..., Fatya Junssa, FE UI, 2013
Universitas Indonesia