ANALISIS PENERAPAN PSAK 33 ( REVISI 2011) TENTANG AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

ANALISIS PENERAPAN PSAK 33 ( REVISI 2011) TENTANG AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

Evi Dwipuspasari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Akuntansi Taufik Hidayat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Akuntansi

ABSTRAK : Jurnal ini membahas mengenai analisis penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak dibidang industri pertambangan batubara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi PT Bukit Asam (Persero) Tbk atas aktivitas pegupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing kebijakan akuntansi. Hasil dari jurnal ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran atas aktivitas pengupasan lapisan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan pengungkapannya telah sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Untuk kebijakan akuntansi atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk kebijakan akuntansi atas pengukurannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Kata kunci : Pertambangan batubara, PSAK 33 (Revisi 2011), biaya pengupasan tanah, biaya pengelolaan lingkungan hidup.

ABSTRACT : The journal explain the analysis of the implementation of SFAS Number 33 (Revised 2011) on Accounting of General Mining in PT Bukit Asam (Persero) Tbk, which is engaged in coal mining industry. This report also describe the accounting policies PT Bukit Asam (Persero) Tbk on soil stripping activities and environmental management activities that analysed for the each accounting policies. The result of this journal concluded that the accounting policies on the recognition and measurement of soil stripping activities in PTBA was compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011) and the disclosures of soil stripping activities was refer to SFAS Number 1 (Revised 2009). The accounting policies on the recognition, presentation and disclosure of environmental management activities in PTBA were compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011). For the measurement of environmental management activities in PTBA also complies with the ESDM Minister Regulation Number 18 2008. Keywords : Coal mining, SFAS Number 33, stripping cost, cost of environmental management.

1 UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis penerapan..., Evi Dwipuspasari, FE UI, 2013

I. PENDAHULUAN Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat menyebabkan tingginya tingkat persaingan antar perusahaan untuk dapat bertahan di pasar dan menghasilkan inovasi – inovasi baru. Kondisi ini tentunya memberikan dampak seperti meningkatnya permintaan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi kompetensi dalam bidang spesifik maupun dalam kemampuan non-teknis. Tuntutan inilah yang semakin disadari oleh Universitas Indonesia khususnya Fakultas Ekonomi sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. Menanggapi tuntutan tersebut, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) menyelengggarakan program magang sebagai salah satu Mata Kuliah Pilihan untuk prasyarat kelulusan (selain skripsi) dengan bobot 6 SKS bagi para mahasiswanya yang telah menyelesaikan 120 SKS dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif 2,75. Tujuan utama program magang ini adalah memperkenalkan mahasiswa akan dunia kerja sekaligus memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan di dalam dunia kerja. Dengan banyaknya manfaat dari program magang ini, Penulis tertarik untuk memilih program ini sebagai salah satu syarat kelulusan. Melalui program ini, Penulis berharap dapat memahami bagaimana aplikasi teori yang telah didapat selama masa perkuliahan ketika berada di dunia kerja. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman berharga yang mampu membantu dalam mempersiapkan diri ketika memasuki persaingan dunia kerja di masa yang akan datang setelah menyelesaikan perkuliahan. Didalam jurnal ini Penulis akan membahas mengenai analisis penerapan PSAK 33 (Revisi 2011) tentang akuntansi pertambangan umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Analisis pada jurnal ini akan lebih spesifik lagi membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup. Topik jurnal ini dipilih karena belum banyak jurnal yang membahas tentang bagaimana penerapan PSAK 33 (Revisi 2011) di perusahaan pertambangan. Disamping itu, topik ini dipilih karena Penulis melakukan proses magang di PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang sekaligus dijadikan sampel sebagai dasar pembuatan jurnal ini. II. LANDASAN TEORI Definisi Usaha Pertambangan Menurut Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 2 UNIVERSITAS INDONESIA


mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Seperti yang juga dijelaskan dalam undang – undang tersebut, prinsip dilakukannya usaha pertambangan dapat dipastikan berorientasi ke persoalan bisnis karena modal yang ditanamkan dalam usaha pertambangan berasal dari investor yang ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga kegiatan – kegiatan dalam usaha pertambangan sangat harus diperhitungkan sebelum memulai usaha. Kegiatan dalam usaha pertambangan akan dijelaskan secara rinci oleh penulis pada poin berikutnya. Selain memperhitungkan kegiatan – kegiatan dalam usaha pertambangan, setiap perusahaan atau investor yang melakukan usaha wajib memiliki izin dari pihak berwenang yaitu pemerintah. Terdapat beberapa jenis izin dalam usaha pertambangan. Izin tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Lingkungan.

Fase Kegiatan dalam Usaha Pertambangan Seperti yang dijelaskan melalui pengertian diatas, dalam usaha pertambangan terdapat beberapa rankaian kegiatan mulai dari sebelum dilakukannya penambangan sampai dengan setelah dilakukannya penambangan. Dalam Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik-Industri Pertambangan Umum (P3LKE PP-IPU) umumnya rangkaian kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat fase kegiatan usaha pokok yaitu eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi penambangan (eksploitasi), dan pengelolaan lingkungan hidup (pascatambang).

Akuntansi Pertambangan Umum - PSAK 33 (Revisi 2011) Akuntansi pertambangan umum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 (Revisi 2011). Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup pertambangan umum. Aktivitas pengupasan tanah adalah aktivitas pemindahan lapisan tanah penutup atau material lainnya sehingga bahan galian seperti batubara dapat ditambang. Menurut PSAK 33 (Revisi 2011), biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai aset atau beban tangguhan. Pengukuran biaya pengupasan tanah awal ini pada umumnya dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan setelah diketahui terdapat bahan 3 UNIVERSITAS INDONESIA


galian yang terbukti. Biaya yang dikeluarkan ini seperti biaya pembebasan lahan, biaya konsultan, dan biaya pembersihan lahan (land clearing). Sedangkan untuk amortisasi menggunakan metode unit produksi. Penyajian biaya pengupasan tanah tangguhan ini disajikan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya untuk biaya pengupasan tanah lanjutan diakui sebagai beban yang biasanya masuk menjadi salah satu komponen biaya produksi. Biaya pengupasan tanah lanjutan ini akan disajikan pada laporan pendapatan komprehensif. Pengukuran atas biaya pengupasan tanah lanjutan ini adalah dengan cara memperhitungkan rasio rata – rata tanah penutup terlebih dahulu agar dapat diketahui jumlah biaya yang dapat dibebankan. Sebelum proses produksi dimulai, dihitung rasio rata – rata tanah penutup, yaitu taksiran perbandingan antara kuantitas lapisan tanah penutup pada seluruh area pertambangan terhadap ketebalan bahan galian pada seluruh area pertambangan. Ketika rasio aktual tanah penutup tidak berbeda jauh dengan rasio rata – rata tanah penutup, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan. Hal yang perlu diingat adalah rasio aktual tanah penutup adalah perbandingan antara kuantitas tanah yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bahan galian yang berhasil di gali pada periode yang sama. Namun jika rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata – ratanya, dimana rasio aktual lebih besar daripada rasio rata – rata, maka kelebihan biaya pengupasan diakui sebagai aset (beban tangguhan) yang nantinya akan dibebankan pada periode di mana rasio aktual jauh lebih kecil daripada rasio rata – rata. Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat berupa pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan sehingga perlu dilakukannya pengelolan terhadap lingkungan hidup yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup. Perusahaan akan menghitung taksiran biaya pengelolaan lingkungan yang timbul karena akibat dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan pertambangan diakui sebagai aset (beban tangguhan). Biaya ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai Beban Pengelolaan Lingkungan Hidup Tangguhan. Selanjutnya beban tangguhan ini akan diamortisasi setiap tahunnya pada saat produksi komersial pertambangan dimulai dan dibebankan sebagai bagian dari Biaya Produksi. Sedangkan taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan produksi tambang juga akan dibebankan sebagai bagian dari Biaya Produksi dengan mengkredit liabilitas pengelolaan lingkungan hidup. Pada tanggal pelaporan, jumlah penyisihan pengelolaan lingkungan hidup 4 UNIVERSITAS INDONESIA


harus dievaluasi kembali agar dapat ditentukan apakah jumlah akrualnya telah memadai. Apabila pengeluaran sesungguhnya dari pengelolaan lingkungan hidup pada tahun berjalan lebih besar daripada jumlah akrual tahun lalu, maka selisihnya akan dibebankan ke periode dimana kelebihan tersebut timbul. Taksiran penyisihan pengelolaan lingkungan hidup ini disajikan pada laporan posisi keuangan sesuai jumlah liabilitas yang telah ditangguhkan, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan realisasi biaya pengelolaan lingkungan hidup disajikan pada laporan pendapatan komprehensif. Pengukuran biaya pengelolaan lingkungan hidup tidak diatur dalam PSAK Nomor 33, tetapi dalam laporan ini penulis akan menggunakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang sebagai landasan pengukuran. Dalam Peraturan Menteri ESDM dijelaskan bahwa terdapat dua biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan raklamasi dan penutupan tambang. Kedua biaya ini biasanya digunakan oleh perusahaan pertambangan sebagai dasar perhitungan provisi lingkungan. Biaya tersebut adalah biaya reklamasi tambang dan biaya penutupan tambang. Biaya reklamasi tambang contohnya terdiri dari biaya penatagunaan lahan, biaya revegetasi, biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang. Sedangkan biaya penutupan tambang terdiri dari biaya pembongkaran fasilitas tambang, biaya reklamasi tambang permukaan, biaya reklamasi lahan bekas fasilitas tambang, dan biaya pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi berbahaya bagi manusia. Menurut PSAK Nomor 33 ini, terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain terdiri dari kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup dan metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup yang ditangguhkan. Kemudian informasi mengenai mutasi taksiran liabilitas pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan sedang berjalan serta Liabilitas bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan liabilitas bersyarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

III. PROFIL PERUSAHAAN PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau yang biasa disebut PTBA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan batubara di Indonesia. Kantor 5 UNIVERSITAS INDONESIA


pusat dan lokasi penambangan PTBA berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. PTBA dalam laporan tahunan 2011 memegang hak Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas Tambang Batubara Tanjung Enim, Tambang Batubara Ombilin, Peranap di Indragiri Hulu Riau, dan Palaran di Samarinda (melalui anak perusahaan PT IPC). Masing – masing lokasi memiliki proses penambangan yang berbeda sesuai dengan keadaan lokasi penambangan. Dikarenakan penulis melakukan magang di kantor pusat Tanjung Enim, Sumatera Selatan, penulis hanya akan menjelaskan proses penambangan yang dilakukan di tambang batubara Tanjung Enim. Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE) memiliki beberapa lokasi penambangan, yaitu Tambang Air Laya (TAL), Tambang Muara Tiga Besar (MTB) dan Banko Barat. Metode penambangan yang diterapkan adalah Metode Penambangan Terbuka. Di TAL, peralatan tambang yang digunakan ada dua macam, yakni peralatan tambang sistem menerus dengan menggunakan Bucket Wheel Excavator (BWE) system dan sistem kombinasi Shovel dan Truck. Proses penambangan di TAL dilakukan sendiri oleh PTBA. Sedangkan di Tambang MTB dan Tambang Banko Barat peralatan tambang yang digunakan yaitu sistem kombinasi Shovel dan truck, PTBA bekerja sama dengan perusahaan kontraktor PT Pama Persada Nusantara dan PT Sumber Mitra Jaya untuk melakukan operasi penambangan. Untuk penjelasan mengenai proses penambangan, penulis hanya akan membahas mengenai proses penambangan yang dilakukan di Tambang Air Laya. Karena tidak terdapat perbedaan dalam proses penambangan yang dilakukan dimasing – masing lokasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan penambangan yang dilakukan di Tambang Air Laya menggunakan dua sistem yaitu sistem penambangan dengan menggunakan BWE dan sistem penambangan dengan menggunakan kombinasi Shovel dan Truck. Proses penambangan dengan sistem kombinasi Shovel dan Truck terdiri dari pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup, pemuatan tanah penutup, pengangkutan tanah penutup, penimbunan,

ripping batubara,

penggalian batubara, pemuatan batubara, pengangkutan batubara, penimbunan batubara, dan pemuatan serta pengangkutan batubara ke kereta api. Sedangkan Proses penambangan dengan sistem Bucket Wheel Excavator sama seperti aktivitas penambangan lainnya. Dimulai dari kegiatan pembersihan lahan, pengupasan lapisan penutup (top soil), penggaruan (ripping), pemuatan tanah penutup (loading), pengangkutan tanah penutup (hauling), penimbunan ke disposal area (dumping), ripping batubara, pemuatan batubara, pengangkutan batubara,dan penimbunan batubara di disposal area. Penambangan dengan sistem BWE ini sifatnya continous mining. Alat tambang utama yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari Bucket 6 UNIVERSITAS INDONESIA


Wheel Excavator (BWE), Belt Wagon (BW), Cable Rail Car (CRC), Hopper Car (HC), Conveyor Excavating (CE), Conveyor Distribution Point (CDP), Conveyor Dumping (CD), Coal Conveyor (CC), Stacker/Reclaimer (SR), Spreader (SP) dan Train Loading Station (TLS). Seluruh alat ini merupakan satu kesatuan yang bekerja secara terus menerus. Apabila terjadi hambatan di salah satu alat, maka sistem BWE secara keseluruhan tidak dapat beroperasi. IV. PEMBAHASAN Pada jurnal ini penulis akan membandingkan kesesuaian antara kebijakan akuntansi pertambangan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 33 (Revisi 2011) dan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008.

Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengupasan Tanah Kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk mengacu pada PSAK No. 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum. Dalam kebijakan perusahaan tersebut dijelaskan definisi biaya pengupasan tanah penutup dan pengupasan lapisan tanah. Menurut kebijakan akuntansi PTBA, biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang atau disebut dengan pengupasan tanah sebelum produksi dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Sedangkan pengupasan lapisan tanah didefinisikan sebagai suatu kegiatan penggarukan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan atau lokasi lainnya. PTBA mengakui biaya atas aktivitas pengupasan tanah awal sebagai bagian dari Beban Pengembangan yang Ditangguhkan (Aset) sedangkan biaya atas aktivitas pengupasan tanah lanjutan diakui sebagai Beban yang menjadi salah satu komponen dari Biaya Produksi. Dalam kebijakannya menjelaskan bahwa PTBA juga melakukan perhitungan rasio rata-rata tanah penutup. Rasio rata-rata tanah penutup ini dihitung dengan cara membandingkan estimasi kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap estimasi ketebalan bahan galian yang dalam hal ini adalah batubara yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas. Selanjutnya setelah dilakukannya produksi, PTBA mengukur rasio aktual tanah penutup. Jika rasio aktual lebih besar dari rasio rata-rata, maka terdapat kelebihan biaya atas aktivitas pengupasan tanah lanjutan. Kelebihan biaya ini akan ditangguhkan pembebanannya dan 7 UNIVERSITAS INDONESIA


dibukukan sebagai Beban Pengupasan yang Ditangguhkan (Aset). Namun manajemen PTBA menetapkan bahwa hanya akan menangguhkan 50% kelebihan biaya saja sedangkan sisanya tetap diakui sebagai beban. Beban Pengupasan yang Ditangguhkan ini nantinya akan diamortisasi di periode mendatang sepanjang umur tambang, sesuai dengan kegiatan produksi yang dihasilkan di periode mendatang tersebut. Jika tidak terdapat kelebihan biaya atau rasio aktual lebih kecil dari rasio rata-rata, biaya atas aktivitas pengupasan tanah lanjutan ini akan langsung dibebankan ke periode dimana kelebihan tersebut muncul. Dalam kebijakan akuntansinya, PTBA menggabungkan Beban Pengembangan yang Ditangguhkan dengan Beban Eksplorasi dan disajikan sebagai Beban Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan sebagai salah satu komponen Aset Tidak Lancar pada Laporan Posisi Keuangan. Sedangkan penyajian beban atas aktivitas pengupasan tanah lanjutan akan disajikan sebagai salah satu komponen dalam Biaya Produksi pada Laporan Pendapatan Komprehensif dan dijelaskan secara lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya PTBA dalam laporan keuangannya mengungkapkan informasi seperti metode pembebanan biaya pengupasan tanah, metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup, jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dengan penjelasan mengenai perbedaan antara rasio aktual tanah penutup terhadap rasio rata-ratanya, dan perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup (bila ada)

Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kebijakan akuntansi atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk juga mengacu kepada PSAK No.33 (Revisi 2011). Dalam kebijakan akuntansi PTBA dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut : 1. Biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan. 2. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. 3. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang. 8 UNIVERSITAS INDONESIA


4. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perseroan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. 5. Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh Perseroan untuk melaksanakan Penutupan Tambang. Dalam kebijakan akuntansi PTBA, provisi pengelolaan lingkungan hidup diakui jika terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul liabilitas pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan dan terdapat dasar yang wajar untuk mengitung jumlah liabilitas tersebut. Provisi pengelolaan lingkungan hidup ini mencakup jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang. Masing – masing jaminan ini diukur berdasarkan : 1. Jaminan Reklamasi, terdiri dari Biaya Langsung, antara lain terdiri dari biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan pencegahan serta penanggulangan air asam tambang. Serta Biaya Tidak Langsung, antara lain terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya perencanaan kegiatan reklamasi, biaya administrasi, dan biaya supervisi. 2. Jaminan Penutupan Tambang, terdiri Biaya Langsung, antara lain terdiri dari biaya pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, biaya penanganan bahan berbahaya dan beracun, dan biaya aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Serta Biaya Tidak Langsung, antara lain terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya perencanaan kegiatan reklamasi, biaya administrasi, dan biaya supervisi. Untuk taksiran biaya atas pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset. Sedangkan taksiran biaya atas pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban. PTBA juga melakukan evaluasi disetiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup telah memadai. Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup ini disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah liabilitas, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang terjadi. Kemudian PTBA mengungkapkan informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup ini, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan dan metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup, mutasi taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan dengan menunjukkan saldo awal,

penyisihan yang dibentuk, pengeluaran yang

terjadi, dan saldo akhir, kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dan sedang dilaksanakan, dan kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. 9 UNIVERSITAS INDONESIA


Analisis Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengupasan Tanah Dalam analisis kebijakan akuntansi PTBA atas aktivitas pengupasan tanah ini, penulis akan membandingkannya dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Perbandingan antara kebijakan akuntansi aktivitas pengupasan tanah PTBA dengan PSAK No. 33 akan dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Kebijakan Akuntansi PTBA 

Membedakan

biaya

PSAK No. 33 (Revisi 2011)

pengupasan 

Biaya pengupasan tanah penutup

tanah menjadi dua yaitu biaya

dibedakan menjadi dua yaitu biaya

pengupasan tanah awal dan biaya

pengupasan

pengupasan tanah lanjutan.

membuka

tanah

awal

untuk

dan

biaya

tambang

pengupasan tanah lanjutan . 

Biaya pengupasan tanah awal diakui 

Biaya

pengupasan

sebagai beban tangguhan (aset).

diakui

sebagai

PTBA

tangguhan).

Beban

menyajikannya Pengembangan

sebagai yang

Ditangguhkan.

tanah aset

PSAK

awal (beban

ini

tidak

mengatur secara detil bagaimana penyajian aset ini. PSAK hanya mengatur

bagaimana

mengakui

biaya tersebut. 

Biaya pengupasan tanah lanjutan 

Biaya pengupasan tanah lanjutan

diakui

diakui sebagai beban. PSAK juga

sebagai

beban.

PTBA

menyajikannya sebagai salah satu

tidak

mengatur

secara

detil

komponen beban produksi tepatnya

bagaimana penyajian beban ini.

sebagai Beban Jasa Pihak Ketiga.

PSAK hanya mengatur bagaimana mengakuinya.



PTBA

membebankan

pengupasan

tanah

biaya  lanjutan

berdasarkan rasio rata-rata tanah

Biaya pengupasan tanah lanjutan dibebankan berdasarkan rasio ratarata tanah penutup.

penutup. 

Jika terjadi perbedaan rasio rata-rata 




Kebijakan Akuntansi PTBA




pengupasan tanah dengan rasio

ditangguhkan

jika

aktualnya (rasio rata-rata lebih kecil

perbedaan antara rasio rata-rata

dari rasio aktual), PTBA akan

pengupasan tanah dengan rasio

menangguhkan kelebihan biaya atas

aktual pengupasan tanah (rasio rata-

pengupasan tanah lanjutan.

rata lebih kecil dari rasio aktual).

Jika terjadi penangguhan biaya 


pengupasan tanah lanjutan, PTBA

yang

akan mengakuinya sebagai beban

sebagai beban tangguhan (aset).

tangguhan (aset). Dalam penyajian

PSAK juga tidak mengatur secara

aset ini, PTBA mengacu pada

detil bagaimana penyajian beban

PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang

ini.

ditangguhkan

terdapat

ini

diakui

Penyajian Laporan Keuangan. 

Biaya

pengupasan

disajikan

dalam

tanah

laporan

awal  posisi

keuangan tepatnya dalam aset tidak lancar

sebagai

PSAK juga tidak mengatur secara detil bagaimana penyajian beban ini dalam laporan keuangan.

Beban

Pengembangan yang Ditangguhkan. Dalam penyajian beban ini, PTBA mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan. 

Biaya pengupasan tanah lanjutan 

PSAK ini tidak mengatur secara

disajikan dalam laporan pendapatan

detil bagaimana penyajian beban ini

komprehensif sebagai salah satu

dalam laporan keuangan.

komponen beban produksi (beban). Dalam penyajian beban ini, PTBA mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan. 

PTBA dalam laporan keuangannya 

PSAK ini tidak mengatur informasi





mengungkapkan informasi sebagai

apa saja yang harus diungkapkan

berikut :

terkait dengan aktivitas pengupasan

1) Metode

pembebanan

biaya

tanah.

pengupasan tanah 2) Metode perhitungan rasio ratarata tanah penutup 3) Jumlah biaya pengupasan tanah yang

ditangguhkan

dengan

penjelasan mengenai perbedaan antara

rasio

aktual

tanah

penutup terhadap rasio rataratanya 4) Perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup (bila ada)

PTBA mengakui biaya pengupasan tanah awal sebagai aset (Beban Pengembangan yang Ditangguhkan) dan biaya pengupasan tanah lanjutan sebagai beban (Beban Produksi). Untuk pengukuran biaya pengupasan tanah awal, PTBA mengukurnya dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan setelah terbukti terdapat cadangan batubara pada lokasi penambangan. Biaya tersebut biasanya terdiri dari biaya pembebasan lahan, biaya jasa konsultan, biaya pembersihan lahan, biaya pengurusan izin – izin terkait, dan lain – lain. Sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diukur dengan cara menghitung rasio rata – rata tanah penutup dan rasio aktual tanah penutup. PTBA menyajikan Beban Pengembangan yang Ditangguhkan pada laporan posisi keuangan tepatnya dalam aset tidak lancar. Sedangkan Beban Produksi (Beban Jasa Pihak Ketiga) atas pengupasan tanah lanjutan disajikan pada laporan pendapatan komprehensif sebagai bagian dari Beban Pokok Penjualan. Rincian Beban Pokok Penjualan yang didalamnya terdapat Beban Jasa Pihak Ketiga dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Penyajian yang dilakukan PTBA dalam laporan keuangannya dapat dilihat dalam Lampiran No. 1. Untuk cara penyajian ini tidak diatur secara detil oleh PSAK No. 33. Standar tersebut hanya menjelaskan pengakuan dan pengukuran saja. Sehingga untuk penyajian ini PTBA mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan 12 UNIVERSITAS INDONESIA


Keuangan. Dalam PSAK No. 1 dijelaskan bahwa aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar adalah aset yang memberikan manfaat jangka panjang. Berdasarkan penjelasan ini, Beban Pengembangan yang Ditangguhkan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena beban tangguhan ini bersifat jangka panjang dalam pemanfaatannya. Pada standar itu juga dijelaskan bahwa beban disajikan dalam laporan pendapatan komprehensif sebagai salah satu komponen beban pokok penjualan. Selanjutnya informasi yang diungkapkan oleh PTBA terkait aktivitas pengupasan tanah ini hanya berupa informasi tentang perubahan saldo dari beban pengembangan yang ditangguhkan. Sedangkan informasi yang perlu diungkapkan sesuai kebijakan akuntansi PTBA tidak diungkapkan. Informasi yang perlu diungkapkan menurut kebijakan akuntansi PTBA adalah metode pembebanan biaya pengupasan tanah, metode perhitungan rasio ratarata tanah penutup, jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dengan penjelasan mengenai perbedaan antara rasio aktual tanah penutup terhadap rasio rata-ratanya, dan perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup (bila ada). Penulis menyajikan hardcopy kebijakan akuntansi PTBA atas aktivitas pengupasan tanah pada Lampiran No. 4. Setelah menganalisis kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah PTBA, dapat diketahui bahwa dalam pengakuan dan pengukuran aktivitas pengupasan tanah telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk penyajian atas aktivitas ini, PTBA mengacu pada PSAK No. 1 karena PSAK No. 33 tidak mengaturnya secara detil. Untuk pengungkapan yang terkait dengan aktivitas ini hanya berupa informasi tentang perubahan saldo dari beban pengembangan yang ditangguhkan. PSAK No. 33 (Revisi 2011) juga tidak mengatur secara detil tentang pengungkapan atas aktivitas pengupasan tanah.

Analisis Kebijakan Akuntansi atas Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Analisis kebijakan akuntansi ini penulis akan membandingkannya dengan standar akuntansi (PSAK No. 33 Revisi 2011) dan peraturan pemerintah (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008). Untuk kebijakan akuntansi atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dibandingkan dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) sedangkan untuk pengukurannya dibandingkan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan dalam PSAK No. 33 tidak diatur pengukuran terhadap biaya pengelolaan lingkungan hidup sehingga penulis menggunakan peraturan pemerintah sebagai dasar perbandingan. Perbandingan antara kebijakan akuntansi PTBA dengan PSAK No. 33 akan dijelaskan melalui tabel berikut ini : 13 UNIVERSITAS INDONESIA



PTBA


provisi 

mengakui

pengelolaan lingkungan hidup jika :

Provisi

pengelolaan

lingkungan

hidup harus diakui jika:

1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa 1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal

telah timbul kewajiban pada tanggal

pelaporan keuangan akibat kegiatan

pelaporan keuangan akibat kegiatan

yang telah dilakukan;

yang telah dilakukan;

2) Terdapat dasar yang wajar untuk 2) Terdapat dasar yang wajar untuk



menghitung jumlah kewajiban yang

menghitung jumlah kewajiban yang

timbul.

timbul.

PTBA mengakui taksiran biaya 

Taksiran biaya untuk pengelolaan

untuk

lingkungan

pengelolaan

lingkungan

hidup

yang

timbul

hidup yang timbul akibat dari

sebagai akibat kegiatan eksplorasi

kegiatan

dan pengembangan diakui sebagai

eksplorasi

dan

pengembangan diakui sebagai aset. PTBA Beban

menyajikannya Pengelolaan

aset (beban tangguhan).

sebagai

Lingkungan

Hidup Tangguhan. 

PTBA mengakui taksiran biaya 

Taksiran biaya untuk pengelolaan

untuk

lingkungan

pengelolaan

lingkungan

hidup

yang

timbul

hidup yang timbul akibat dari

sebagai akibat kegiatan produksi

kegiatan produksi tambang diakui

tambang diakui sebagai beban.

sebagai

beban.

menyajikannya

PTBA

sebagai

Beban

Produksi yang merupakan salah satu komponen dari Beban Pokok Penjualan. 

PTBA melakukan evaluasi pada 

Pada tanggal pelaporan, jumlah

setiap tanggal pelaporan terhadap

provisi

jumlah

pengelolaan

hidup harus dievaluasi kembali

untuk

untuk menentukan apakah jumlah

lingkungan

provisi hidup

pengelolaan

lingkungan





menentukan apakah jumlah tersebut

akrualnya telah memadai.

telah memadai. 

PTBA

provisi 

menyajikan

pengelolaan sebagai

lingkungan

Penyisihan

Lingkungan Tambang

dan pada

Taksiran

Provisi

pengelolaan

lingkungan hidup disajikan di laporan

hidup

Reklamasi

posisi

Penutupan

kewajiban yang telah ditangguhkan,

laporan

setelah

posisi

keuangan

dikurangi

pengeluaran

keuangan.

sebesar

dengan

yang

jumlah

jumlah

sesungguhnya

terjadi.



PTBA mengungkapkan informasi 

Entitas yang harus diungkapkan

sebagai berikut :

terkait dengan aktivitas pengelolaan

1) Kebijakan akuntansi sehubungan

lingkungan hidup, tidak terbatas

dengan perlakuan akuntansi dan metode

amortisasi

atas

pada:

biaya 1) Kebijakan akuntansi sehubungan

pengelolaan lingkungan hidup.

dengan perlakuan akuntansi atas

2) Mutasi taksiran provisi pengelolaan

pembebanan

lingkungan hidup selama tahun

lingkungan

berjalan.

amortisasi.

biaya hidup

pengelolaan dan

metode

3) Kegiatan pengelolaan lingkungan 2) Mutasi taksiran kewajiban provisi hidup

yang

telah

dan

sedang

pengelolaan

dilaksanakan pada laporan tahunan perusahaan.

hidup

selama tahun berjalan. 3) Kegiatan pengelolaan lingkungan

a. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan

lingkungan

pengelolaan

hidup yang telah dilaksanakan.

lingkungan 4) Kewajiban bersyarat sehubungan

hidup.

dengan

pengelolaan

lingkungan

hidup.

Sesuai dengan penjelasan pada kebijakan akuntansi PTBA, taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan pertambangan diakui sebagai Aset. Sedangkan taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan produksi tambang diakui sebagai Beban. PTBA dalam mengakui penyisihan pengelolaan lingkungan hidup harus 15 UNIVERSITAS INDONESIA


terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul liabilitas pada tanggal pelaporan. Penyisihan tersebut juga harus memiliki dasar yang wajar untuk menghitung jumlah liabilitas yang timbul. Selanjutnya PTBA melakukan evaluasi provisi pengelolaan lingkungannya setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah jumlahnya telah memadai. Evaluasi ini dilakukan PTBA bersama pihak independen yaitu Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sriwijaya. PTBA dengan kebijakannya yang mengacu pada PSAK No. 33 ini mengakui taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan pertambangan diakui sebagai Aset dengan nama akun Beban Pengelolaan Lingkungan Hidup Tangguhan dan diamortisasi setiap tahunnya. Sedangkan taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul karena akibat dari kegiatan produksi tambang diakui sebagai Beban Produksi dan merupakan salah satu komponen dari Beban Pokok Penjualan. Lebih lanjut, Penyisihan untuk Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang akan dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sebenarnya terjadi. Pengeluaran ini akan mengurangi besarnya akun penyisihan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang. Pencatatan pengeluaran ini tidak akan menambah beban pada periode dimana pengeluaran ini terjadi dikarenakan hakikatnya pengeluaran ini adalah menyelesaikan liabilitas yang telah diakui Penyisihan (Provisi) Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang

disajikan

sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. PTBA menyajikannya dalam dua liabilitas karena menyesuaikan dengan rencana reklamasi lingkungan dan rencana penutupan tambang. Dalam rencana tersebut, PTBA membedakan liabilitas yang diselesaikan tidak lebih dari 12 bulan dan diselesaikan lebih dari 12 bulan. Untuk yang tidak lebih 12 bulan, provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Sedangkan yang lebih dari 12 bulan sebagai liabilitas jangka panjang. Kemudian untuk Beban Produksi disajikan pada laporan pendapatan komprehensif konsolidasi sebagai Beban Pokok Penjualan dan dirincikan lebih lengkap lagi pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Terkait dengan liabilitas atas reklamasi lingkungan dan penutupan tambang, PTBA telah mengungkapkan kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan akuntansi dan metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup. PTBA menjelaskan bahwa perusahaan berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi tambang setelah produksi selesai. Pengungkapan lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah mutasi taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan. PTBA menjelaskan 16 UNIVERSITAS INDONESIA


bahwa penyisihan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang akan dilakukan selama masa umur tambang. Mutasi taksiran ini menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk, pengeluaran yang terjadi, dan saldo akhir. Selanjutnya PTBA mengungkapkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dan sedang dilaksanakan pada laporan tahunan perusahaan. Kegiatan ini dijelaskan secara terperinci pada Laporan Pengelolaan Operasional. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan PTBA pada tahun 2011 adalah pembuatan laboratorium kultur jaringan untuk mengembangkan jenis – jenis bibit unggul yang nantinya akan ditanam di areal bekas tambang setelah dilakukanya rehabilitasi lahan. Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan akuntansi PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Hal ini menunjukkan bahwa PTBA telah menerapkan PSAK No. 33 Sebagai dasar kebijakan akuntansi yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya penyajian dan pengungkapan yang dilakukan PTBA dalam laporan keuangannya dapat dilihat pada Lampiran No. 2. Penulis juga menyajikan hardcopy kebijakan akuntansi PTBA atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup pada Lampiran No. 5. Selanjutnya penulis akan menjelaskan pengukuran atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Perbandingan antara kebijakan akuntansi PTBA dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 akan dijelaskan melalui tabel berikut ini : Peraturan Menteri ESDM No. 18


Provisi

pengelolaan

Tahun 2008

lingkungan



hidup PTBA mencakup jaminan

dikeluarkan untuk kegiatan raklamasi

reklamasi dan jaminan penutupan

dan

tambang. Masing – masing jaminan

digunakan sebagai dasar perhitungan

ini diukur berdasarkan :

provisi lingkungan. Kedua biaya itu

1) Jaminan Reklamasi : 

penutupan

tambang

dan

adalah :

Biaya Langsung, antara lain terdiri 1) Biaya reklamasi tambang antara lain dari

biaya

revegetasi,



Terdapat dua biaya yang harus

penatagunaan pekerjaan

sipil,

terdiri

lahan,

dari

lahan,biaya

dan

biaya

penatagunaan

revegetasi,

biaya

pencegahan serta penanggulangan air

pencegahan dan penanggulangan air

asam tambang.

asam tambang,dan lain – lain.

Biaya Tidak Langsung, antara lain 2) Biaya penutupan tambang antara lain terdiri

terdiri dari biaya mobilisasi dan

dari

biaya

tapak

bekas



Peraturan Menteri ESDM No. 18

Kebijakan Akuntansi PTBA demobilisasi, kegiatan

biaya

Tahun 2008

perencanaan

reklamasi,

tambang, biaya fasilitas pengolahan

biaya

dan

administrasi, dan biaya supervisi.

pemurnian

bahan

berbahaya

tambang (limbah), dan lain-lain.

2) Jaminan Penutupan Tambang : 

Biaya Langsung, antara lain terdiri dari biaya pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, biaya penanganan bahan berbahaya dan beracun, dan biaya aspek sosial, budaya, dan ekonomi.



Biaya Tidak Langsung, antara lain terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, kegiatan

biaya

perencanaan

reklamasi,

biaya

administrasi, dan biaya supervisi.

Perhitungan penyisihan (provisi) pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Dalam kebijakan akuntansinya, penyisihan (provisi) pengelolaan lingkungan hidup mencakup jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang. Biaya – biaya yang dikeluarkan atas kegiatan reklamasi dan penutupan tambang ini yang menjadi dasar perhitungan provisi lingkungan. Rincian biaya dalam rangka kegiatan reklamasi dan penutupan tambang dapat dilihat pada Lampiran No. 3. Dilihat dari penjelasan tabel diatas, komponen biaya yang menjadi dasar pengukuran penyisihan (provisi) reklamasi lingkungan dan penutupan tambang sama seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 18. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi PTBA atas pengukuran aktivitas pengelolaan lingkungan hidup telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



V. KESIMPULAN Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran atas aktivitas pengupasan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum. Untuk penyajian atas aktivitas pengupasan tanah PTBA mengacu pada PSAK No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan pengungkapan atas aktivitas pengupasan tanah yang dilakukan PTBA hanya berupa informasi tentang perubahan saldo dari beban pengembangan yang ditangguhkan. Serta PT Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki kebijakan akuntansi atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum. Sedangkan untuk pengukuran atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

VI. SARAN Secara umum, penulis memberikan saran kepada PT Bukit Asam (Pesero) Tbk untuk mengungkapkan semua informasi tentang aktivitas pengupasan tanah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah dibuat oleh PTBA. Karena informasi yang diungkapkan menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya agar pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat. Penulis juga memberikan saran kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan agar dalam PSAK No. 33 (Revisi 2011) dijelaskan secara detil penyajian dan pengungkapan atas aktivitas pengupasan tanah serta pengukuran atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup agar perusahaan yang menerapkan standar ini tidak mengalami kesulitan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas kedua aktivitas tersebut. Apabila perlakuan akuntansi atas kedua aktivitas tersebut telah diatur oleh standar akuntansi lain, DSAK dapat menjelaskannya dalam PSAK No. 33 (Revisi 2011).



DAFTAR REFERENSI

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik-Industri Pertambangan Umum. Jakarta: BAPEPAM-LK. Diklat PT Bukit Asam (Persero) Tbk Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomo3 33 (Revisi 2011). Jakarta: IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 2009). Jakarta: IAI. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2008). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Jakarta: Kementerian ESDM. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian ESDM. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Kementerian ESDM. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2012). Laporan Keuangan Interim Konsolidasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk 30 September 2012. Tanjung Enim: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2010). Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2010. Tanjung Enim: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2011). Laporan Tahunan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2011. Tanjung Enim: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sriwijaya. (2011). Pedoman Perhitungan Tarif Provisi Lingkungan Tahun 2011 PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Palembang: PPLH Universitas Sriwijaya.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Terkait dengan Aktivitas Pengupasan Tanah PTBA

1) Penyajian Beban Pengembangan yang Ditangguhkan dalam Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk

2) Penyajian Beban Produksi atas Pengupasan Tanah Awal sebagai komponen dari Beban Pokok Penjualan dalam Laporan Pendapatan Komprehensif Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk

Lampiran 1 (lanjutan) 21 UNIVERSITAS INDONESIA


3) Penyajian Beban Jasa Pihak Ketiga sebagai Kontraktor dalam Aktivitas Pengupasan Tanah Lanjutan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk



Lampiran 1 (lanjutan)

4) Pengungkapan Informasi Terkait dengan Aktivitas Pengupasan Tanah dalam Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk



Lampiran 2 : Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Terkait dengan Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup PTBA

1) Penyajian Penyisihan (Provisi) Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang pada Liabilitas Jangka Pendek pada Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk

2) Penyajian Penyisihan (Provisi) Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang pada Liabilitas Jangka Panjang pada Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk



3) Penyajian Pembebanan Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang sebagai bagian dari Beban Pokok Penjualan pada Laporan Pendapatan Komprehensif Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk

4) Penyajian Beban Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang dalam Beban Pokok Penjualan Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk



5) Pengungkapan Kebijakan Akuntansi sehubungan dengan Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk

6) Pengungkapan Mutasi Penyisihan Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang pada Tahun Berjalan pada Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk 26 UNIVERSITAS INDONESIA


7) Pengungkapan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah dan Sudah Dilaksanakan pada Laporan Tahunan 2011 PT Bukit Asam (Persero) Tbk



8) Penjelasan atas Diterapkannya PSAK No. 33 (Revisi 2011) dalam Kebijakan Akuntansi Perusahaan pada Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasi Per 30 September 2012 PT Bukit Asam (Pesero) Tbk



Lampiran 3 : Rincian Biaya Reklamasi dan Penutupan Tambang PTBA sesuai dengan Panduan Perhitungan Tarif Provisi Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim Tahun 2011

1) Estimasi Biaya Reklamasi Tambang Lokasi Air Laya Tahun 2012 Biaya Reklamasi Tambang Air Laya Tahun 2012 Uraian Kegiatan 1.

Biaya Langsung

a.

Penataan Lahan

1) Biaya pengaturan permukaan lahan 2) Biaya penebaran tanah pucuk

Unit

Ha

Biaya/Unit(Rp)

Tahun 2012 Volume Biaya (Rp)

3.514.500

42

156.456.540

Bcm

19436

250.000

5.150.540.000

3) Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air 

Pembuatan Saluran

M1

15.469

600

9.838.125



Pemasangan Batu

M3

77.000

1.062

86.680.440

1

1.968

600

1.251.628



Perawatan Saluran

M



Pembuatan Kolam Pengendap

Unit

734.385.966

0

0

Lumpur

Bcm

23.323

148.000

3.658.943.616

1) Analisa kualitas tanah

Ha

420.000

42

18.698.400

2) Pemupukan

Ha

5.155.000

42

229.500.600

3) Pengadaan bibit

Ha

4.000.000

42

178.080.000

4) Penanaman

Ha

11.822.600

42

526.342.152

5) Pemeliharaan tanaman

Ha

2.101.000

42

93.536.520

Ton

935.000

470

465.817.000

Kg

12.000

3.600

45.792.000

Ha

52.500.000

13

701.190.000

1) Zona Penerima/Rekreasi

Ls

9.099.500.000

2) Zona Hutan Tanaman

Ls

320.000.000

1

339.200.000

3) Zona Kebun Seleksi

Ls

229.000.000

4) Zona Penelitian Produktif

Ls

1.700.000.000

5) Zona Kebun Buah

Ls

3.056.550.000



Pengurasan Lumpur

b.

Revegetasi

c.

Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang

d.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

e.

Hydroseeding

f.

Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang



Biaya Reklamasi Tambang Air Laya Tahun 2012 Uraian Kegiatan

Tahun 2012 Volume Biaya (Rp)

Unit

Biaya/Unit(Rp)

6) Zona Wisata Air

Ls

17.543.500.000

7) Zona Peternakan

Ls

2.373.300.000

8) Zona Sarana dan Prasarana Pendukung

Ls

5.000.000.000

g.

Pemindahan pemukiman atas dapur

Ls

50.000.000.000

1

50.000.000.000

h.

Biaya PNBP Kawasan Hutan

Ls

7.500.000.000

0

0

i.

Pemanfaatan lahan untuk ketahanan

Ha

27.425.000

150

4.360.575.000

Ls

705.000.000

1

705.000.000

X

1.900.000.000

1

1.900.000.000

100.000.000

1

106.000.000

pangan j.

Pembuatan master plan hutan kota

k.

Pembuatan AMDAL Terpadu Unit Pertambangan Tanjung Enim

l.

Biaya perizinan

Paket

68.733.451.021

Sub Total 1 2.

Biaya Tidak Langsung

a.

Pembebasan tanah

b.

Penelitian dan pengembangan

Ha

60.000.000

2

127.200.000

Paket

300.000.000

1

318.000.000

lingkungan c.

Pemantauan Lingkungan



Kualitas Air



Kualitas Udara

Titik

183.333

17

3.303.661



Kualitas Tanah

Titik

600.000

5

3.180.000



Revegetasi

Titik

450.000

3

1.431.000



Top Soil / Tanah Pucuk

Titik

75.000

4

318.000



Erosi

Titik

75.000

1

79.500



Self Conbustion

Titik

75.000

3

238.500



Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Titik

75.000

2

159.000



Limbah bahan berbahaya dan beracun

Titik

100.000

2

212.000



Biota air

Titik

75.000

4

318.000



Fauna

Titik

302.214

2

640.694



Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Titik

100.000

3

318.000

Titik

75.000.000

1

79.500.000

Sub Total 2

534.898.354

TOTAL (1+2)

69.268.349.375



2) Rencana Biaya Penutupan Tambang Lokasi Air Laya Tahun 2030 Uraian Kegiatan

Lokasi Air Laya

Unit

Biaya/Unit (Rp)

1) Pembongkaran fasilitas tambang

M2

46.700

42.500

1.986.880.984

2) Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang

Ha

13.174.500

3,5

176.131.522

1.

Volume

Biaya (Rp)

Biaya Langsung

A. Tapak Bekas Tambang

3) Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang

402.586.335 Ha

13.174.500

8

402.586.335

Ha

13.174.500

52

2.616.811.180

4) Reklamasi tambang permukaan 5) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap 6) Reklamasi peruntukan lahan a.

Zona Penerima

Ls

0

0

0

b.

Zona Wisata Air

Ls

4.260.000.000

1

16.272.133.558

c.

Zona Kebun Buah

Ls

818.032.719

1

3.124.680.202

d.

Zona Penelitian Produktif

Ls

1.365.000.000

1

5.213.958.288

Ls

1.822.500.000

1

6.961.493.758

Ls

890.000.000

1

3.399.577.199

 Penataan dan pembangunan lokasi

Ha

2.089.286

560

4.469.107.104

 Pembangunan sarana penunjang

Ls

0

0

0

 Pengembangan usaha ternak

Ls

700.000.000

1

2.673.824.763

Ls

1.000.000.000

1

3.819.749.662

 Pembangunan zona penelitian konservasi  Pembangunan zona kebun uji  Pembangunan zona penelitian lahan bekas tambang e.

f.

Zona Peternakan

Zona Hutan Tanaman

B. Fasilitas Penunjang 1) Reklamasi lahan bekas tambang

-

-

-

-

2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan lainnya

M2

10.000

15.000

572.962.449

Ha

13.174.500

3

150.969.876

8.000

20.000

611.159.946

3) Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan lainnya 4) Pembongkaran peralatan, mesin, tangki BBM, dan pelumas

Cu,m

5) Penanganan sisa BBM, pelumas, dan bahan kimia

Ha

6) Reklamasi lahan bekas sarana



Uraian Kegiatan

Lokasi Air Laya

Unit

Biaya/Unit (Rp)

Ha

13.174.500

1,5

75.484.938

Ha

13.174.500

4

201.293.168

Ha

13.174.500

8

402.586.335

C. Sosial dan ekonomi

Ls

5.000.000.000

1

19.098.748.308

D. Pemeliharaan dan perawatan

Ha

695.000

126

334.495.478

E. Pemantauan

Ls

0

1

0

F. Penanganan air asam tambang

Ton

transportasi

Volume

Biaya (Rp)

7) Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton 8) Pemulihan tanah yang terkontaminasi bahan kimia,berbahaya, dan beracun

G. Pengendalian erosi

935.000

400

1.428.586.373

3

M

95.576

1.342

128.122.043

Ls

100.000.000

1

381.974.966

H. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia Sub Total 1

74.503.318.434

2.

Biaya Tidak Langsung

a.

Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat

%

2,5

1.862.582.961

b.

Biaya perencanaan penutupan tambang

%

2

1.490.066.369

c.

Biaya administrasi

%

3

2.235.099.553

d.

Biaya Supervisi

%

2

1.490.066.369

Sub Total 2

7.077.815.251

TOTAL ( 1 + 2 )

81.581.133.686



Lampiran 4 : Kebijakan Akuntasi Biaya Pengupasan Tanah PT Bukit Asam (Persero) Tbk

A. GAMBARAN UMUM 1. REFERENSI Kebijakan ini mengacu pada : a. PSAK No. 33 (Revisi 2011) “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum”. b. PSAK No. 1 (Revisi 2009) “Penyajian Laporan Keuangan” c. Lampiran Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2008, tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan (P3LKEPP)”. d. Surat Edaran Ketua BAPEPAM-LK No. SE-03/BL/2011 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. 2. DEFINISI a. Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. b. Pengupasan

lapisan

tanah

selama

masa

produksi

meliputi

kegiatan

penggarukan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah dari lokasi penggalian ke lokasi penimbunan atau lokasi lainnya.

B. KEBIJAKAN 1. PENGAKUAN dan PENGUKURAN Biaya pengupasan tanah awal merupakan bagian dari Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan (Aset), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan dibebankan sebagai biaya produksi Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu Rasio Rata-Rata Tanah Penutup (Average Stripping Ratio), yaitu perbandingan antara estimasi kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap estimasi ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas. Bila rasio aktual lebih besar dari rasio rata – ratanya, kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan pembebanannya dan dibukukan sebagai Biaya Pengupasan Tanah yang 33 UNIVERSITAS INDONESIA


Ditangguhkan (Aset). Selanjutnya, biaya yang ditangguhkan ini dibebankan sebagai biaya produksi pada periode dimana rasio aktualnya jauh lebih kecil dari rasio rata – ratanya. Manajemen menetapkan bahwa perbedaan jauh yang dimaksud adalah apabila nilai dari perbedaan tersebut melebihi 50% terhadap rasio rata – rata. Jika batas perbedaan tersebut terjadi, maka nilai tersebut akan ditangguhkan, yang kemudian akan diamortisasi di periode mendatang sepanjang umur tambang, sesuai dengan kegiatan produksi yang dihasilkan di periode mendatang tersebut. Ketebalan bahan galian mengacu pada perhitungan recoverable reserve yang dilakukan oleh IMC Group Consulting Ltd pada bulan Maret 2009, kecuali terdapat data yang lebih andal dan mutakhir. 2. PENYAJIAN Biaya pengupasan tanah lanjutan yang dibebankan ditahun berjalan, diklasifikasikan sebagai komponen dalam biaya produksi. Sedangkan biaya pengupasan tanah yang dapat ditangguhkan, diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. 3. PENGUNGKAPAN Laporan keuangan perlu mengungkapkan : a. Metode pembebanan biaya pengupasan tanah. b. Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup. c. Jumlah biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan dengan penjelasan mengenai perbedaan antara rasio aktual tanah penutup terhadap rasio rata-ratanya. d. Perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup (bila ada).



Lampiran 5 : Kebijakan Akuntansi Penyisihan Reklamasi Lingkungan dan Penutupan Tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk

A. GAMBARAN UMUM 1. REFERENSI Kebijakan ini mengacu pada: a. PSAK No.33 (revisi 2011) “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum”. Kebijakan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 tahun 2008 tentang “Reklamasi dan Penutupan Tambang” (Permen No.18 tahun 2008) 2. DEFINISI a. Biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan. b. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. c. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan

lahan

yang

terganggu

sebagai

akibat

dihentikannya

kegiatan

penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen Rencana Penutupan Tambang. d. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perseroan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. e. Jaminan Penutupan Tambang adalah dana yang disediakan oleh Perseroan untuk melaksanakan Penutupan Tambang. B. KEBIJAKAN 1. PENGAKUAN dan PENGUKURAN a. Provisi pengelolaan lingkungan hidup diakui jika: 1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan; 2) Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul. b. Provisi lingkungan hidup mencakup: 1) Jaminan Reklamasi, yang dihitung berdasarkan biaya: 35 UNIVERSITAS INDONESIA


a) Biaya langsung, antara lain: penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan pencegahan & penanggulangan air asam tambang. b) Biaya tidak langsung, antara lain: mobilisasi dan demobilisasi; perencanaan kegiatan reklamasi; administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan supervisi. 2) Jaminan penutupan tambang, yang dihitung berdasarkan biaya: a) Biaya langsung, antara lain: 1. Pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain; 2. Reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang; 3. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3; 4. Pemeliharaan dan perawatan; 5. Pemantauan; dan 6. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi. b) Biaya tidak langsung, antara lain: 1. Mobilisasi dan demobilisasi; 2. Perencanaan kegiatan; 3. Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana penutupan tambang; dan 4. Supervisi c. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset. d. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban. e. Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup dievaluasi kembali untuk menentukan apakah jumlahnya telah memadai, f. Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar daripada jumlah yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan di periode kelebihan tersebut timbul. g. Bentuk jaminan reklamasi yang ada di Perseroan adalah dalam bentuk cadangan akuntansi (accounting reserve). 36 UNIVERSITAS INDONESIA


2. PENYAJIAN Disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang terjadi. 3. PENGUNGKAPAN Perseroan mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada: a. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan dan metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup b. Mutasi taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan dengan menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk, pengeluaran yang terjadi, dan saldo akhir c. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dan sedang dilaksanakan d. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.




ANALISIS PENERAPAN PSAK 33 ( REVISI 2011) TENTANG AKUNTANSI PERTAMBANGAN UMUM PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

Recommend Documents