ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.33 (REVISI 2011) DAN PSAK NO.64/ IFRS 6 ANTARA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK AUSTRALIA Stephanie Nathania Alamat: Pantai Indah Kapuk Florence 5 no. 10, Jakarta Utara 14460. Telp: 021-56984114. Fax: 021-56984141. Email:
[email protected] Dosen Pembimbing: Heny Kurniawati, SST., Ak., M.Sc
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pertambangan umum mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah, pengelolaan lingkungan hidup dan aset eksplorasi dan evaluasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Australia berdasarkan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No.64. Dalam penelitian ini, penerapan PSAK No. 33 (revisi 2011) dievaluasi atas pengakuan, pengukuran aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan PSAK No. 64 atas pengakuan, pengukuran pada saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan awal, penyajian dan pengungkapan atas aset eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa perlakuan mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah, pengelolaan lingkungan hidup, aset eksplorasi dan evaluasi dalam laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan Australia berdasarkan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No. 64. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis kesesuaian penerapan akuntansinya dengan standar yang mengatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Australia lebih berkualitas catatan laporan keuangannya dalam menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No.64 dibandingkan perusahaan Indonesia. Kata Kunci: PSAK No. 33 (revisi 2011),PSAK No. 64, penerapan standar akuntansi ABSTRACT This study aims to analyze the application of the accounting general mining soil removal activities, environmental management and exploration and evaluation assets in companies listed on the Indonesia Stock Exchange and Australia based on SFAS No.33 (revised 2011) and SFAS 64. In this study, the application of SFAS No.33 (revised 2011) evaluated the recognition, measurement of soil removal activities and management of the environment and the application of SFAS No. 64 on the recognition, measurement at the time of recognition, measurement after initial recognition, presentation and disclosure of exploration and evaluation assets of mining companies. This study uses secondary data from the treatment of the soil removal activities, environmental management, exploration and evaluation assets in the financial statements of companies in Indonesia Stock Exchange and Australia based on SFAS No.33 (revised 2011) and SFAS No.64. From the data obtained to analyze the suitability of the application of the accounting standard governing. The results showed that the higher quality Australian company records its financial statements in applying the recognition, measurement, presentation, disclosure provisions of SFAS No.. 33 (revised 2011) and SFAS 64 compared to Indonesian companies. Keywords: SFAS No.33 (revised 2011), SFAS No.64, the application of accounting standards
PENDAHULUAN Pertambangan memberikan kontribusi dan peran yang penting bagi perekonomian di dunia seperti pernyataan yang diberikan oleh International Council on Mining and Metals (ICMM) terjadi peningkatan yang signifikan (sebesar 4 kali, setara dengan $ 474 miliar) dalam sepuluh tahun terakhir dibandingkan dengan angka yang dilansir pada tahun 2002 atas produksi mineral dunia, sedikitnya tercatat 20 negara memiliki nilai produksi pertambangan terbesar di dunia yang menguasai 88% produksi mineral dunia. Kontribusi dan kinerja sektor pertambangan telah banyak dirasakan peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial dibanding negara-negara tanpa sektor pertambangan. Laporan ini menegaskan pandangan bahwa produksi dan penciptaan pendapatan merupakan kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan di mana industri pertambangan memiliki peran penting yang semakin meningkat. Pesatnya pertumbuhan perusahaan di bidang pertambangan membutuhkan perhatian yang menyeluruh dan mendalam dari semua pihak yang terkait agar dapat melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai dan mempertahankan serta memaksimalkannya. Perusahaanperusahaan pertambangan internasional mendapatkan dampak atas keputusan untuk mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) yang berlaku pada awal tahun atau setelah 1 Januari 2006, sedangkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru berbasis IFRS bagi perusahaan pertambangan di Indonesia baru efektif dan dijalankan oleh perusahaan – perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2012. Pengadopsian IFRS bagi perusahaan tambang di Indonesia sangatlah penting, mengingat sektor ini telah menjadi salah satu aktivitas perdagangan yang sedang menorehkan keberhasilannya di mata dunia internasional, yang mana dibutuhkan pula dukungan dari sistem pencatatan, pengakuan serta pelaporan yang bertaraf internasional. Filosofi dibalik IFRS adalah untuk mendapatkan keseluruhan dunia berbicara satu bahasa dalam laporan keuangan dan membuatnya menjadi lebih mudah untuk membandingkan satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Oleh karenanya, penerapan IFRS bagi sektor ini akan menjadi salah satu alat kemudahan bagi para investor asing yang akan menanamkan sahamnya di perusahaan pertambangan Indonesia, pengungkapan data informasi laporan keuangan bagi perusahaan pertambangan yang akan go public ataupun adanya joint operation lintas negara dengan memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam memahami setiap aspek baik penyajian, pengakuan dan pengukuran, maupun pengungkapan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan positif atas sektor ini di tanah air. Terdapat pedoman bagi setiap entitas pertambangan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 (1994) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)-IAI. Seiring dengan era globalisasi yang terjadi, membuat standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia harus selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) dan International Accounting Standards (IAS) yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). DSAK telah melakukan proses konvergensi beberapa standar akuntansi keuangan dengan IFRS dan IAS, diantaranya PSAK No. 33 (Revisi 2011) yang menggantikan PSAK 33 (1994): Akuntansi Pertambangan Umum dan PSAK 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum ini, mengatur ruang lingkup mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pertambangan seperti aktivitas eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, serta aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. PSAK 33 (revisi 2011) mengacu kepada International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 20) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine yang berlaku efektif pada Januari 2013, kecuali untuk kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi yang mengacu kepada PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang diadopsi dari IFRS 6 yang diterbitkan oleh International Accounting Standard (IAS) pada 9 Desember 2004 dan mulai aktif untuk digunakan pada laporan keuangan pada awal 2006. International Accounting Standard Board (IASB) telah menyetujui sebuah proyek penelitian yang diambil alih oleh staf dari negara- negara standard-setters seperti Australia, Kanada, Norwegia dan Afrika Selatan. Australian Accounting Standard Board (AASB) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources merupakan hasil adopsi atas IFRS 6 yang digunakan sebagai acuan oleh perusahaan pertambangan di Australia dalam sistem akuntansi pertambangannya yang aktif sejak awal 2009. AASB Interpretation 20 Stripping Costs in the production Phase od a Surface Mine and AASB 2011-12 Amandement Standards efektif sejak 1 Januari 2013. PSAK 33 (Revisi 2011) mencakup ruang lingkup hanya dari segi aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu dalam PSAK revisi ini mengurangi beberapa kebijakan yang diatur dan terdapat perbedaan dengan sebelumnya, seperti biaya eksplorasi yang sebelumnya diakui sebagai beban, kecuali belum terdapat cadangan, izin masih berlaku, dan kegiatan eksplorasi signifikan yang masih dilakukan, serta terdapat cadangan terbukti dan izin yang masih berlaku, saat ini dalam PSAK 33 (revisi 2011) tidak diatur mengenai kebijakan biaya eksplorasi, tetapi dalam PSAK 64 biaya eksplorasi (dan evaluasi) diakui sebagai aset yang mana biaya tersebut tidak termasuk biaya perizinan. Salah satu perbedaan kebijakan lainnya yaitu dalam PSAK 33 (1994)
biaya pengembangan diakui sebagai aset atau biaya yang ditangguhkan sedangkan biaya konstruksi diakui sebagai aset tetap. Oleh karena aktivitas pengembangan dan konstruksi tidak diatur untuk PSAK revisi terbaru, maka dalam PSAK 64 perlakuan biaya pengembangan merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 19 mengenai Aset Tak Berwujud sedangkan untuk biaya konstruksi diatur dalam PSAK lain, misalnya PSAK 16 mengenai Aset Tetap. Selanjutnya untuk aktivtas produksi yang meliputi pengupasan lapisan tanah dimana biayanya diakui sebagai aset atau beban yang ditangguhkan, dengan biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban. Hal ini pun berlaku sama seperti revisi 2011 dengan mengecualikan biaya produksi diakui sebagai persediaan. Untuk aktivitas yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup tidak ada perbedaan yang nampak terjadi, dimana sesuai dengan kebijakan sebelumnya yaitu biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi diakui sebagai beban dan biaya pengelolaan hidup dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset atau beban yang ditangguhkan. Perumusahan masalah yang menjadi bahan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK 64? 2. Apakah penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia telah sesuai dengan IFRS 6 ? 3. Sampai sejauh manakah kesesuaian penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) ? 4.Sampai sejauh manakah kesesuaian penerapan akuntansi pertambangan umum pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia dengan IFRS 6 ? 5. Apakah dampak dari implementasi PSAK No. 33 (revisi 2011) terhadap laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 6. Apakah dampak dari implementasi IFRS 6 terhadap laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia? 7.Bagaimana perbandingan penerapan akuntansi pertambangan umum perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan di Australia? Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain : 1.Mengetahui apakah penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK No. 64, 2.Mengetahui apakah penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia telah sesuai dengan IFRS 6, 3 Mengetahui sampai sejauh mana kesesuain penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK No. 64, 4 Mengetahui sampai sejauh mana kesesuain penerapan akuntansi pertambangan umum dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Australia dengan IFRS 6 , 5 Mengetahui dampak dari implementasi PSAK No. 33 (Revisi 2011) terhadap laporan keuangan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 6 Mengetahui dampak dari implementasi IFRS 6 terhadap laporan keuangan perusahaan tambang yang te.rdaftar di Bursa Efek Australia, dan 7.Mengetahui perbandingan penerapan akuntansi pertambangan umum perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan di Australia. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain : 1.Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan PSAK No. 64 2.Bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk dapat meningkatkan catatan atas laporan keuangannya, sehingga dapat berdaya bersaing dengan perusahaan dari luar negeri yang berujung pada kesejahteraan perusahaan Indonesia dalam pemenuhan investor, pencitraan yang baik serta pengakuan dari pihak luar bahwa Indonesia juga disiplin dan taat pada peraturan akuntansi yang berlaku, 3.Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang masalah akuntansi pertambangan umum, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan PSAK No. 33 (revisi 2011) serta PSAK No. 64 dan perbandingannya antara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. Karakteristik riset ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis riset adalah riset eksploratoria (kualitatif, naturalis),
2Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cross sectional method, yaitu pada tahun 2012 yang bertujuan untuk melihat penerapan PSAK No. 33 (revisi 2011) dan PSAK No. 64 pada perusahaan yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia dengan Australia. 3Lingkungan riset adalah lingkungan riil (field research), 4Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa : a.Mengambil data arsip laporan keuangan perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Australia. b.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 (Revisi 2011) : Akuntansi Pertambangan Umum yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), c.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 : Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), d.International Financial Reporting Standard for exploration and evalution minerals (IFRS 6), e.Data literature pendukung studi pustaka lainnya yang diperoleh dari internet, koran dan media massa lainnya. 5. Berdasarkan data historis, peneliti membaca dan mempelajari laporan keuangan perusahaan pada periode akuntansi yang sudah lewat. 6. Metode deskriptif analisis, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara analisis dan studi kepustakaan.
LANDASAN TEORI Ruang Lingkup PSAK 33 (revisi 2011) Ruang lingkup terkait dengan: A. Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah B. ktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta mahluk hidup lainnya. Biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan, dan biaya rutin lainnya. Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan, meliputi tetapi tidak terbatas pada: (a) Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (b) Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan/atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. Pengakuan dan Pengukuran 1. Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah Berdasarkan PSAK 33 (2011:33.2-3) dalam stripping activities, biaya yang ditimbulkan pada awal kegiatan sebelum produksi diakui sebagai aset (accrued expense) dalam rangka pengakuan di laporan keuangan neraca, kriteria pengakuan pada standar akuntansi harus dipenuhi. Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu : Pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai, Pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai aset (beban tangguhan), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diakui sebagai beban. Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu rasio rata-rata tanah penutup (average stripping ratio), yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.Biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan berdasarkan rasio rata-rata tanah penutup. Dalam keadaan di mana rasio aktual tanah penutup (yaitu rasio antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio rataratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan. Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka apabila rasio aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya, kelebihan biaya pengupasan diakui sebagai aset (beban tangguhan). Selanjutnya, aset tersebut akan dibebankan pada periode di mana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya. 2. Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan PSAK 33 (2011:33.3), Provisi pengelolaan lingkungan hidup harus diakui jika :
(a) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan; (b) Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset (beban tangguhan). Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban.Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup harus dievaluasi kembali untuk menentukan apakah jumlah akrualnya telah memadai. Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang sesungguhnya terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar dari pada jumlah akrual yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan ke periode di mana kelebihan tersebut timbul. Penyajian Taksiran Provisi pengelolaan lingkungan hidup disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban yang telah ditangguhkan, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi. Pengungkapan Berdasarkan PSAK 33(2011:33.4) entitas mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada: (a) Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: (i) Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup; (ii) Metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup yang ditangguhkan. (b) Mutasi taksiran kewajiban provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan dengan menunjukkan: (i) Saldo awal; (ii) Penyisihan yang dibentuk; (iii) Pengeluaran sesungguhnya; (iv) Saldo akhir. (c) Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan; (d) Kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kewajiban bersyarat lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 64 Pengadopsian IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources memberikan dampak penyempitan atas PSAK 33 (revisi 2011) mengenai Akuntansi Pertambangan Umum, karena dalam IFRS 6 tidak diatur semua aktivitas dalam kegiatan pertambangan umum, dimana PSAK 64 mengatur aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Terdapat pro dan kontra atas pengadopsian IFRS 6 yang mana sebagai suatu standar yang masih bersifat sementara dan masih terus dilakukan pengkajian oleh International Accounting Standard Board untuk ditentukan apakah perusahaan pertambangan membutuhkan standar akuntansi pertambangan secara khusus atau tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pertambangan yang sudah ada. PSAK 64 menyetujui pengadopsian IFRS 6 seperti yang tertera dalam PSAK 64 (2011,64:vi-vii) dengan alasan sebagai berikut: Adopsi IFRS 6 akan membuat laporan keuangan perusahaan pertambangan nasional dapat dibandingkan dengan perusahaan luar negeri mengingat secara umum perusahaan pertambangan nasional melakukan aktivitas lintas negara dan hal ini terkait dengan program konvergensi SAK dengan IFRS yang mana tidak terdapat alasan valid untuk menjustifikasi bahwa tidak perlu mengadopsi IFRS 6. Pengaturan dalam IFRS 6 tidak berbeda secara substantif dengan PSAK 29 dan PSAK 33. Sehingga, hal ini dianggap tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perlakuan akuntansi yang telah ada. Pengecualian yang diatur dalam IFRS 6 merupakan hal yang tidak relevan untuk diadopsi ke dalam PSAK 64 karena hal ini akan mengakibatkan tidak ada manfaatnya mengadopsi IFRS 6 jika mengadopsi juga bagian yang dianggap kontroversial. Hal tersebut bukan merupakan alasan valid untuk tidak mengadopsi IFRS 6. Pengakuan Aset Eksplorasi dan Evaluasi Ketika mengembangkan kebijakan akuntansinya, entitas mengakui aset eksplorasi dan evaluasi menggunakan PSAK 25 (revisi 2009): kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (Par 10). Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: (a) relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna; dan (b) andal, dalam laporan keuangan yang: (i) menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas; (ii) mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum. (iii) netral, yaitu bebas dari bias; (iv) pertimbangan sehat; dan
(v) lengkap dalam semua hal yang material” Pengukuran Aset Eksplorasi dan Evaluasi Pengukuran dalam kegiatan eksplorasi dapat dilakukan pada saat pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi yang diukur pada biaya perolehan dan pengukuran setelah pengakuan dengan menerapkan salah satu model revaluasi atas aset eksplorasi dan evaluasi dan menerapkannya secara konsisten. Dalam menentukan kebijakan akuntansi ini, entitas mempertimbangkan tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya mineral spesifik. Berdasarkan PSAK 64(2011:64.3), berikut contoh pengeluaran yang dapat termasuk dalam pengukuran awal aset eksplorasi dan evaluasi (tidak terbatas hanya pada daftar berikut): (a) perolehan untuk eksplorasi; (b) kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika; (c) pengeboran eksplorasi; (d) parit; (e) pengambilan contoh; dan (f) aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral. Pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya mineral tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 19 (revisi 2010) : Aset Tak berwujud memberikan panduan pengakuan aset yang timbul dari pengembangan. “Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini: (a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual; (b) niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya; (c) kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut; (d) bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Antara lain entitas harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar atas aset tidak berwujud itu sendiri, atau, jika aset tidak berwujud itu akan digunakan secara internal, entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tidak berwujud tersebut; (e) tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut; dan (f) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak bewujud selama pengembangannya” PSAK 19 revisi 2010 (par 56). Entitas dapat mengubah kebijakan akuntansinya atas pengeluaran ekplorasi dan evaluasi jika perubahan kebijakan tersebut dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan bagi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan dan andal, atau lebih andal dan relevan bagi kebutuhan pengambilan keputusan. Entitas mempertimbangkan unsur relevan dan keandalan dengan menggunakan kriteria dalam PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Klasifikasi Aset Eksplorasi dan Evaluasi Perusahaan pertambangan dapat mengklasifikasikan aset eksplorasi dan evalusinya sebagai intangible asset misalnya hak pengeboran atau tangible asset misalnya sarana dan drilling rigs. Sepanjang aset berwujud yang digunakan dalam mengembangkan aset tidak berwujud, jumlah yang mencerminkan penggunaan tersebut sebagai bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud. Namun demikian, penggunaan aset berwujud untuk mengembangkan suatu aset tidak berwujud tidak mengubah aset berwujud menjadi aset tidak berwujud. Suatu aset tidak diklasifikasikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi ketika kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya, dan setiap rugi penurunan nilai diakui, sebelum direklasifikasi. Tabel 1 Perbedaan PSAK 33 (1994) dan PSAK 33 (revisi 2011) No 1
Perihal Ruang Lingkup
PSAK 33 (1994)
PSAK 33 (Revisi 2011)
Eksplorasi Pengembangan dan Konstruksi Produksi Pengelolaan lingkungan hidup
Pengupasan lapisan tanah Pengelolaan lingkungan hidup
No 2
Perihal
PSAK 33 (1994)
PSAK 33 (revisi 2011)
Eksplorasi
Biaya eksplorasi diakui sebagai beban, kecuali:
Tidak diatur Dalam PSAK 64, biaya eksplorasi (dan evaluasi) diakui sebagai aset. Biaya tersebut tidak termasuk biaya perizinan.
Belum terdapat cadangan, izin masih berlaku, dan kegiatan eksplorasi signifikan masih dilakukan. Terdapat cadangan terbukti dan izin masih berlaku.
3
Pengembangan dan Konstruksi
Biaya ekplorasi mencakup biaya perizinan Biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya yang ditangguhkan)
Biaya konstruksi diakui sebagai aset tetap.
4
Produksi
5
Pengelolaan lingkungan hidup
Biaya pengupasan lapisan tanah awal diakui sebagai aset (beban tangguhan) Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban.
Tidak diatur Dalam PSAK 64, perlakuan atas biaya pengembangan merujuk pada KDPPLK dan PSAK 19 : Aset Tak berwujud Biaya konstruksi diatur di PSAK lain, misalnya PSAK 16 : Aset tetap Biaya pengupasan lapisan tanah awal diakui sebagai aset (beban tangguhan) Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban.
Biaya produksi diakui sebagai persediaan. Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi diakui sebagai beban. Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset (beban tangguhan)
Sama
OBJEK PENELITIAN Total sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 40 sampel perusahaan. Objek penelitian yang akan diteliti adalah 17 laporan keuangan dari 30 perusahaan pertambangan yang terdaftar di situs Bursa Efek Indonesia dan 23 dari 100 perusahaan pertambangan yang terdaftar di situs Bursa Efek Australia dengan kriteria subsektor Diversified Metals & Mining. Tabel 2 Nama, Kode, Tanggal IPO, Sektor Perusahaan Pertambangan Tercatat di BEI. Tanggal Pencatatan No KODE EMITEN Subsektor 1 ADRO Adaro Energy 16 Juli 2008 Others Miscellaneous Industry ANTM Aneka Tambang 27 Nopember 1997 Metal and Mineral Mining 2 ARTI Ratu Prabu Energi 30 April 2003 Crude Petroleum & Natural Gas Production 3 4 BIPI Benakat Petroleum Energy 11 Februari 2010 Crude Petroleum & Natural Gas Production 5 BUMI Bumi Resources 30 Juli 1990 Coal Mining 6 BYAN Bayan Resources 12 Agustus 2008 Coal Mining 7 CITA Cita Mineral Investindo 20 Maret 2002 Metal and Mineral Mining 8 CNKO Central Korporindo Internasional 20 Nopember 2001 Land/ Stone Quarrying 9 CTTH Citatah 03 Juli 1996 Land/ Stone Quarrying 10 GTBO Garda Tujuh Buana 09 Juli 2009 Coal Mining 11 INCO Vale Indonesia 16 Mei 1990 Metal and Mineral Mining 12 ITMG Indo Tambangraya Megah 18 Desember 2007 Coal Mining 13 MITI Mitra Investindo 16 Juli 1997 Coal Mining 14 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 23 Desember 2002 Coal Mining 15 PTRO Petrosea 21 Mei 1990 Non Building Construction 16 RUIS Radiant Utama Interinsco 12 Juli 2006 Others Trade, Services & Investment 17 TINS Timah 19 Oktober 1995 Metal and Mineral Mining
Tabel 3 Nama, Kode, Tanggal IPO Perusahaan Pertambangan Tercatat di ASX NO
CODE ASX
EMITEN
1
ABY
Aditya Birla Minerals limited
TANGGAL PENCATATAN 12 May 2006
2
ATR
Astron Corporation limited
11 November, 1983
3
BHP
BHP Billiton limited
13 August, 1885
4
BTR
Blackthorn Resources limited
12 November, 1987
5
BTU
Bathurst Resources limited
19 December, 2007
6
CDU
Cudeco limited
2 August, 1971
7
DML
Discovery Metals limited
17 December, 2003
8
ELM
Elemental Minerals limited
21 September 2005
9 10
GGG HCH
Greenland Minerals and Energy limited Hot Chili limited
20 June, 2006 3 May, 2010
11
HGO
Hillgrove Resources limited
22 July, 1994
12
HIG
Highlands Pacific limited
12 June, 1997
13
IGO
Independence Group nl
17 January, 2002
14
ILU
Iluka Resources limited
30 June, 1962
15
IRN
Indophil Resources nl
3 May, 2002
16
IVA
Ivanhoe Australia limited
6 August, 2008
17
JMS
Jupiter Mines limited
23 December, 2004
18
LYC
Lynas Corporation limited
11 September 1986
19
MBN
Mirabela Nickel limited
16 July, 2004
20
MCR
Mincor Resources nl
16 June, 1997
21
MDL
Mineral Deposits limited
10 March, 1997
22
OMH
Om Holdings limited
12 March, 1998
23
PAN
Panoramic Resources limited
14 September 2001
PEMBAHASAN Mekanisme Pembahasan Penelitian Pembahasan penelitian ini bermula dengan pembahasan mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan melakukan penilaian apakah semua kriteria dalam PSAK 33 (revisi 2011) telah dipenuhi dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan dan adakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Setelah itu, penulis akan membahas mengenai pengukuran penilaian aktivitas pengupasan lapisan tanah serta aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan serta penyajian dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan perusahaan. Bagian kedua dalam pembahasan ini akan berfokus kepada pengakuan dan pengukuran awal biaya eksplorasi dan evaluasi yang diakui sebagai aset sebesar biaya perolehan,pengukuran selanjutnya yang merujuk pada PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap serta PSAK 19 (revisi 2010): Aset Tak berwujud, penyajian dan pengungkapan aset eksplorasi dan evaluasi dalam laporan keuangan perusahaan apakah pengungkapan yang dilakukan di dalam laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PSAK 64 dan adakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bagian ketiga dalam pembahasan ini akan diakhiri dengan pembahasan terhadap dampak adopsi IFRS 6 terhadap akuntansi pertambangan terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah, pengelolaan lingkungan hidup dan eksplorasi dan evalusi sumber daya mineral dalam laporan keuangan perusahaan dengan perbandingan penerapan akuntansi pertambangan terkait aktivitas pengupasan lapisan tanah, pengelolaan lingkungan hidup serta eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan Australia.
Biaya pengupasan lapisan tanah tersebut harus sesuai dengan beberapa poin dasar sesuai pada kriteria yang telah diatur dalam PSAK 33 (revisi 2011) yaitu: 1.Pengupasan tanah awal yang dilakukan sebelum produksi dimulai diakui sebagai aset (beban tangguhan) 2.Biaya pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi diakui sebagai beban. 3.Biaya pengupasan lapisan tanah awal dihitung berdasarkan rasio rata-rata tanah penutup (average stripping ratio). Estimasi kuantitas lapisan batuan/tanah penutup Estimasi ketebalan bahan galian 4Biaya pengupasan lapisan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan berdasarkan rasio aktual tanah penutup (actual stripping ratio). Kuantitas tanah/batuan yang dikupas Kuantitas bagian cadangan yang diproduksi 5.Dalam keadaan jika (actual stripping ratio) tidak berbeda jauh dengan (average stripping ratio), maka biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul seluruhnya dapat dibebankan pada periode tersebut. 6.Dalam keadaan jika (actual stripping ratio)berbeda jauh lebih besar dari (average stripping ratio), maka kelebihan dari biaya pengupasan tersebut dapat diakui sebagai aset (beban tangguhan) yang akan dibebankan pada periode dimana (actual stripping ratio)jauh lebih kecil dari (average stripping ratio). Gambar 1 Perusahaan yang Mengungkapkan Seluruh Kriteria Pengakuan Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dalam PSAK 33
Praktik Akuntansi Pertambangan dalam Biaya Pengupasan Lapisan Tanah di Australia dan Indonesia Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, aktivitas pengupasan lingkungan hidup yang disajikan dalam perusahaan yang dipilih oleh penulis untuk dijadikan sampel dalam melihat laporan keuangan perusahaan pertambangan di Australia sudah memenuhi semua kriteria akuntansi pertambangan yang disepakati dalam AASB sebagai standar dalam pengakuan dan pengukuran pengupasan lapisan tanah. Biaya produksi pengupasan dibebankan pada laporan laba rugi sebagai biaya operasi bila rasio waste material terhadap ore extracted untuk suatu area of interest diharapkan konstan sepanjang masa pakainya. Ketika rasio waste material terhadap ore extracted untuk suatu area of interest diperkirakan tidak akan konstan, biaya produksi pengupasan dicatat dengan metode seperti berikut: 1.Semua biaya awalnya dibebankan pada laporan laba rugi dan diklasifikasikan sebagai biaya operasional. 2.ya pengupasan (termasuk alokasi atas pengeluaran overhead yang relevan) dikapitalisasikan ke other mineral assets.
Gambar 3 Perbandingan Pengungkapan Provisi PLH
di Australia dan Indonesia
. Biaya Perolehan Aset Eksplorasi dan Evaluasi dalam psak 64 dan IFRS6 Berdasarkan ruang lingkup PSAK 64/ IFRS 6 entitas menerapkan pernyataan biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk amortisasi atas biaya lisensi) yang berhubungan dengan suatu area of interest dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini: Kategori 1: Terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan ekploitasi di area of interest tersebut atau melalui penjualan atas area of interest tersebut. Kebijakan ini mengharuskan untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis. Pengembalian beban eksplorasi dan evaluasi sangat tergantung pada keberhasilan eksploitasi dan pengembangan area of interest yang terkait. Kategori 2: Kegiatan ekplorasi dalam area of interest tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan area of interest tersebut masih berlanjut. Gambar 4. Perbandingan Pemenuhan kelayakan Penerapan PSAK 64/ IFRS 6
Penilaian Kesesuaian Pengukuran Aset Eksplorasi dan Evaluasi Perusahaan Indonesia dalam PSAK 64 Penelitian yang dilakukan atas penilaian pengukuran eksplorasi dan evaluasi dibagi menjadi pengukuran pada saat pengakuan dan pengukuran setelah pengakuan. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Berdasarkan PSAK 64, setiap perusahaan pertambangan melakukan pengukuran awal atas aset eksplorasi dan evaluasi berdasarkan pada biaya perolehan.
Gambar 5. Penilaian Pengungkapan Komponen Pengukuran Aset Eksplorasi dan Evaluasi
Gambar 6. Perbandingan Penggunaan Model Revaluasi dan Model Biaya
Gambar 7. Perbandingan Klasifikasi Aset Eksplorasi dan Evaluasi
Australia
Indonesia
Simpulan dan Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi PSAK 33 revisi tahun 2011 serta PSAK 64 pada laporan keuangan 40 perusahaan yang terdiri dari 17 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 23 perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Australia, penulis menemukan masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan implementasi PSAK 33 dan 64 secara tepat dalam laporan keuangan perusahaannya.Kesimpulan akan diulas secara bertahap dimulai dari PSAK 33 kemudian PSAK 64 beserta masing-masing aktivitas yang terkait di dalamnya dengan perbandingan penilaian kualitas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa efek Australia. Berdasarkan perbandingan kegiatan pengungkapan aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup dalam PSAK 33 revisi tahun 2011 serta aktivitas eksplorasi dan evaluasi dalam PSAK 64/IFRS 6, terlihat bahwa setiap persentase di setiap bagian-bagian penilaian menggambarkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia lebih baik dari segi pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia.
Referensi Ankarath, N., & Mehta, K. J. (2012). IFRS Standar Pelaporan Keuangan International. Jakarta: Indeks. Australian Mining History Association. (2012). Mining History, diakses 23 Januari 2013 dari http://www.mininghistory.asn.au, BEI. (2013). Daftar Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diakses 21 Desember 2012 dari http://repository.usu.ac.id, Butar Butar, F., & Indrawati. (2012). Penerimaan Negara Sektor Pajak dalam Bidang Pertambangan, diakses 6 Januari 2013 dari http://www.journal.lib.unair.ac.id, Denny,F. (2012). Tahapan Pertambangan. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. H. V. Greuning, d. Scott, & S. Terblanche, International Financial Reporting Standards: A Practical Guide. (2011). USA: The International Bank for Reconstruction and Development/ The world Bank. IAI. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 (Revisi 2011). Jakarta: Salemba Empat. IAI. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 (Revisi 2011). Jakarta: Salemba Empat. IAI. (2011). SAK Umum:Akuntansi Pertambangan Umum Telah Terbit IAI, diakses 15 Oktober 2012 dari http://www.iai.or.id Mackenzie, B., Coetsee, D., Nijikizana, T., & Chamboko, R. (2011). Wiley Interpretation and Application of International Financial Reporting Standard. USA: John Wiley & Sons, Inc Prawata, S. (2009). Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
13
