TUGAS AKHIR PANCASILA GOLONGAN PUTIH TAHUN AJARAN 2011/2012
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA OLEH : MEGA LESTARI (D3MI) NIM : 11.02.7953 KELAS : A DOSEN : Drs. KALIS PURWANTO, MM
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan,saya dapat membuat dan menyelesaikan makalah ini.pancasila merupakan pedoman hidup negara kita.Dan pancasila merupakan pelajaran penting untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status,hak,dan kewajibanya dalam kehidup bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara,serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Salah satu pancasila yang saya bahas adalah sila ke4, yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran dan perwakilan.Yang memiliki nilai kedaulatan negara ada ditangan rakyat,Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat,Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesi mempunyai kedudukan,hak,dan kewajiban yang sama.Masyarakat Indonesia
juga diberi
hak,hak apa saja seperti hak beragama,pendidikan,memlih dan sebainya. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermakna dalam proses belajar.Dari lubuk hati yang paling dalam,sangat disadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.Oleh sebab itu ,saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan.Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Yogyakarta,oktober 2011
Penulis
GOLPUT [Golongan putih] ABSTRAK Pemilihan merupakan suatu pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara memilih bebas sesuai dengan kehendak kita.Tanpa paksaan ,asuapan dan suruhan.Kita diberi hak sebebas bebasnya untuk memilih.Rakyat yang berdaulat akan memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memimpin dengan jujur dan adil.Yang nantinya dapat menjadikan Negaraa Indonesia lebih maju,sejahtera dan damai. Maka dari itu ketika diadakan pemilihan diharapkan semua kalangan masyarakat berpartaisipasi atau ikut serta menyalurkan hak pilihnya dengan kata lain tidak Golput[Golongan putih] tidak memilih sama sekali.Karena dari suara rakyat diharapkan pemerintah mengetahui keinginan rakyat-rakyatnya. Dengan ini,marilah kita salurkan hak pilih suara kita,ikut berpartisipasi demi Negara kita,supaya kita dapat memilih seorang pemimpin yang layak untuk kita pilih.Menjadikan Negara kita,Negara yang demokratis dan maju.Dan kita menjadi
generasi
pelurus
penjajah.Menjaga,memimpin
bangsa Negara
ini kita
yang yang
telah dulu
merdeka
menjadi
dari
perebutan
penjajah.Dan susah payah untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Pemilu juga dijadikan suatu pemecahan masalah yang dilakukan secara adil,dengan musyawarah dan tanpa kekerasan,Ini juga merupakan perwujudan sebagai nilai pancasila,yang dijadikan sebagai pedoman Bangsa Indonesia.Dengan pedoman inilah pancasila menjadi dasar kesatuan Indonesia.
BAB I
PENDAHULUAN 1.Latar Belakang Pada masa reformasi, isu tentang golput mulai disoroti kembali, ancaman golput kini semakin meluas tidak hanya ditingkat nasinal (pemilu), akan tetapi hingga ditingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan umum di negara yang demokrastis dan berdasarkan pada Pancasila menjadi sebuah kebutuhan yang perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkandapat memperjuangkan aspisari dan kepentinganya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu setiap warga negara sebaiknya ikut berpartisipasi dalam pelaksaan pemilihan umum dengan menyalurkan hak pilihya atau dengan kata lain tidak melakukan tindakan golput (Golongan Putih) yang juga merupakan suatu cara dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat yang merupakan cita-cita bangsa dapat terwujud dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum
rakyat
akan
selalu
dapat
terlibat
dalam
proses
politik
dan secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Dalam tatanan demokrasi, pemilu juga menjadi mekanisme cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prisip bahwa dalam sistem
demokrasi dan berdasarkan nilai dasar dari pancasila terutama sila keempat yaitu nilai
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah.
2. Perumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah. Perumusan masalah itu adalah: 1. Sejauh manakah pengamalan pancasila yang telah direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? 2. Sejauh manakah pengetahuan mengenai pemilihan umum dalam sistem demokrasi? 3. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan golongan putih?
3.Tujuan
Tujuan dari penyususnan makalah ini antara lain:
1. Untuk mendapatkan pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan, kebiasaan, mentalitas,watak dan hati nurani yang dijiwai oleh pancasila. 2. Meningkatkan kesadaran berpartisipasi dalam pemilihan umum(pemilu) 3. Untuk lebih mensosialisasikan hak pilih sebagai warga negara dalam pemilu yang demokratis dalam pancasia.
Pendekatan secara yuridis a.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) Dalam suatu susunan negara Republik Indonesia,yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan
Indonesia,dan
kerakyatan
yang
dipimpin
pleh
hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. b.Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949) Maka demi kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik federasi,berdasarkan pengakuan ke-Tuhan Yang Maha Esa,perikemanusiaan,kebangsaan,kerekyatan.dan keadilan sosial. c.Undang-Undang Dasar Semantera Republik Indonesia (1950) Maka demi ini menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk Republik kestuan,berdasarkan pengakuan ke-T
uhan
Yang M aha Esa,perikemanusiaan,kebangsaan,kerakyatan,dan keadilan sosial,untuk mewujudkan kebahagiaan,perdamaian,dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. d.Ketetapan MPR RI NO.XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 2: Menugaskan kepada presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi instrumen perserikatan BangsaBangsa tentang Hak Asasi Manusia,sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB II PEMBAHASAN 1.Pengamalan pancasila Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila diharapkan menjadi pedoman bangsaIndonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Didalam pancasila terdapat pedoman tingkah laku yang berintikan pada prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus mampu menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kedudukannya sebagai makhluk individu danmakhluk sosial. Mewujudkan pengamalan pancasila oleh warga
negara
yang
baik
dalam
penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 1.Pengamalan secara subkjetif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. 2.Pengamalan secara objektif, artinya pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilainilai pancasila pada setiap aspek penyelengaraan negara, baik dibidang legislatif,eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan terutama realisasinyadalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan pancasila secara subjektif membawa implikasi wajib moral, artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat, sedangkanpelaksanaan pancasila secara objektif sebagai dasar negara membawa implikasiwajibhukum, artinya ketidaktaaan pada pancasila dapat dikenai sanksi yangtegas secara hukum. Perilaku yang sesuai dalam melaksanakan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan dalam permusyawarata perwakilan diwujudkan dalam bentuk antara lain sebagai berikut:
a.Menerima dan memperlakukan setiap orang Indonesia dengan persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. b.Menghormati perbedaan keyakinan dan pendapat sesama .c.Mengikuti kegiatan dalam kehidupan berpolitik dan pemerintahan negara baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar persamaanhak
dan
kewajiban
terhadap
kesejahteraan
umum.
d.Mengikuti pemilihan umum e.Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama serta melaksanakannya.
2 Pemilihan Umum (Pemilu) Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum.Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asaskedaulatan ditangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungankekekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan ini adalah inti kehidupandemokrasi. Pemilu juga dapat dipahami sebagai berikut: 1.Dalam UU No.3 tahun 1999 tentang pemilihan umum: a.Bahwa berdasarkan UUD 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. b.Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. c.Bahwa pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan jugamerupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negarayang dijiwai semangat Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia. 1.Dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:”Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2.Dalam pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas”. Selanjutnya untuk mendukung ayat-ayat tersebut, dalam ayat 3 ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemeritahsuatu negara, yaitu “Kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenanganpemerintah, kehendak ini hendaknya dinyatakan dalam pemilihanpemilihan sejati(periodik) yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakandenagan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas. Dan juga merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harusmenjadi dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatupemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. 3.Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakankedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebutdiwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa sajayang harus menjalankan dan disisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu,fungsi utama bagi rakyat adalah”Untuk memilih dan melakukan pengawasanwakil-wakil mereka”. 4.Pemilihan umum merupakan manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum rakyat memilih wakil-wakil dalam parlemen untuk kemudian diharapkan dapat memperjuangkan aspirasinya. Pada pemerintahan kota Yunani kunopernah dilakukan demokrasi langsung, artinya hak untuk membuat keputusankeputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yangbertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat terselenggarakarena bersifat sederhana. Pasca perang dunia II atau dalam negara modern sekarangini akan sulit jika dilakukan pemilihan secara langsung karena masalah ruang, waktudan biaya. Maka banyak negara yang menganut paham
demokrasi dalam plaksanaan pemilu memilih menggunakan sistem perwakilan. Setiap sistem efektif dandemokratis jika diselengggarakan secara Luber dan Jurdil. Pemilu sering dikatakan sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem demokrasi. Hal ini karena dalam pemilu setiap warga negara dapat mengapresiasikan hak suaranya untuk memilih wakil yang dipercayai mewakili lembaga legislatif. Dalam ilmu politik ada 2 prinsip utama pelaksanaaan sistem pemilihan umum, yakni pemilihan umum menggunakan sistem distrik dan proporsional atau sistem perwakilan berimbang. Pada sistem distrik jumlah wakil rakyat dalam DPR ditentukan berdasarkan jumlah distrik. Setiap distrik mempunyai satu wakil dari masing-masing parpol kontestan pemilu.Sedangkan pada sistem perwakilan berimbang
suatu
negara
dipecah-pecah
ke
dalam
daerah pemilihan. Setiap daerah memilih sejumlah wakil sesuai dengan jumlah penduduk yang ada dalam daerah pemilihan tersebut. Jumlah wakil yang dudu di DPR tergantungdari perolehan suara hasil pemilu. Baik sistem distrik maupun proporsional keduanyamempunyai kelebihan dan kekurangan.
3 Golongan Putih (Golput) Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang pemilu 1971. Istilahini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentukperlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnyamemberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukan denganmemaksakan dalam bentuk ancaman seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasukkeluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti inidianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi tempat
Pemungutan
suara
(TPS).
Ketika
melakukan pencoblosan , bagian yang dicoblos bukan pada tanda gamabar partai
politik akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih, artinya jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, makakertas suara tersebut dianggap tidak sah. Ada perbedaan fenomena golput pada masa politik di orde baru dan masa politi di era reformasi. Dimasa orde baru, ajakan golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawananpolitik terhadap arogansi pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menunjang asas demokrasi. Sedangkan pada masa reformasi yang lebih demokratis, pengertian golputmerupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi. Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yangsudah maju demokrsinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Golongan Putih(Golput) selalu ada pada setiap pesta demokrasi dimanapun terutama yang menggunakansistem pemilihan langsung. Para pemilih dikatakan golput apabila keputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara. Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang disediakan sehinggga kartu suaradinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tandacentang bukan pada tempat yang disediakan
sehingga
kartu
suara
menjadi
tidak
sah.
Dari pengertian ini, Para pemilih dikatakan mengambil sikap golput tetap hadir danmelakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Dalam perkembanganya, keputusan untuk tidak memilih (golput) ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan) walaupun telah terdaftarsebagai pemilih. Sehingga mengakibatkan kertas suara yang tidak digunakan tadidianggap tidak sah. Dan juga dengan cara menolak untuk didaftarkan namanya sebagai calon pemilih, dengan menolak untuk dilakukan pendataan ulang
atau tidak mengisiformulir calon pemilih. Sehinggga namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi. 4 Golput Pemilu Terhadap Pancasila Pancasila dengan lima silanya, merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi milik dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pengalamansejarah telah membuktikan bahwa sebagai nilai bangsa, Pancasila mampu bertahan dariberbagai ujian yang datang dari negara lain. Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, yang bersifat tetap. Hal itu disebabkan karena nilai Pancasila sudah menjadikepribadian bangsa Indonesia sehingga menjiwai dan mewarnai segi peri
kehidupan
bangsa
Indonesia.
Pancasila yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang bersifat tetap itu mengoperasionalkan bentuk norma, ukuran petunjuk, standar, atau tuntunan yang nyata bagi tingkah laku para pendukungnya, yaitu seluruh warga negara Indonesia. Artinya bahwa tingkah laku yang sesuai dengan ukuran itu berarti baik dan tingkah laku yang tidak sesuai berarti tidak baik. Berdasarkan ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998, kita harus melaksanakan pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tersebut berbunyi “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republlik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai pancasila memang merupakan cita-cita bangsa yaitu kita meginginkanmasyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang selaras dan berdasarkan pada nilai-nilaiPancasila. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai dasar tersebut khususnya nilai kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-
lembaga perwakilan. Berdasar nilai ini maka diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut, setiap warga negara yang melakukan tindakan golput (Golongan Putih) dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berarti tindakannya tidak sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan tidak mengamalkan pancasila secara subjektif yaitu tidak melaksanakan norma-norma moral yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. Dimana setiap warga negara seharusnya mengikuti pemilihan umum dengan menyalurkan hak pilihnya guna mencapai tujuan bersama yang berasaskan demokrasi dan terciptanya pengamalan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
BAB III PENUTUP
1 Kesimpulan Pancasila yang merupakan cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai cita-cita luhur bangsa, maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengamalan penyelengggaran bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu diamalkan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang pada hakikatnya merupakan kesatuan moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara yaitu mengikat negara sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam aspek kehidupan negara.
Pancasila
merupakan
moral
individu
bangsa Indonesia dan karena telah ditetapkan sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus menjadi moral negara. Sebagai moral individu mengatur sikap dan tingkah lakuorang perorang, begitu pula dalam sila keempat yang mewajibkan untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan sarana untuk mewujudkankedaulatan
rakyat
dalam
rangka
keikutsertaan
rakyat
dalam
penyelenggaraanpemerintahan negara, maka sebagai warga negara Indonesia yang taat pada Pancasila dapat ikut serta dalam pemilihan umum dan tidak melakukan tindakan goput (golonganputih). Sehingga terciptanya Pancasila yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.Saran. Dalam pemilu yang akan datang diharapkan semua warga negara ikut berpartisipasi
memberikan
hak
pilihnya,
sehinggga
dapat
mewujudkan
pengamalan pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan.
Dimana
kerakyatan
mengandung arti sistem demokrasi.Dalam Pelaksanaan pemerintahan yang demokratis harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
REFERENSI Anwary.S.,DR.,”Bunga Rampai Amanat Jilid I”,Jakarta,Penerbit Institute of socio Ekonomics and politicals Studies”,2001 Deden Faturohman dan Wawan Subari,”Pengantar Ilmu Politik”,malang,Penerbit Universitas Muhammadiah Malang 2002
