TRANSPARANSI DALAM E-PROCUREMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN

TRANSPARANSI DALAM E-PROCUREMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN Fajrin Zulmi1 dan Roy Valiant Salomo2 1

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI, Kampus UI Depok 16424 2 Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, Kampus UI Depok 16424 [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai transparansi dalam pengadaan barang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik, khususnya pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah e-Procurement dalam pengadaan barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan transparan. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyedia yang mengikuti proses pengadaan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan sistem e-Procurement serta perlunya peningkatan dalam hal aplikasi dan jaringan pada sistem pengadaan secara elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi penyedia barang dalam mempersiapkan perusahaan ketika akan mengikuti pengadaan barang pemerintah secara elektronik. Kata kunci: Transparansi; pengadaan barang; e-Procurement; Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Abstract This study aims to provide an overview of the transparency in the procurement of goods in Electronic Procurement Service, particularly in the procurement of Population and Civil Registration Agency, South Tangerang City. This study uses quantitative research methods with descriptive analysis techniques. The results of this research is e-Procurement in the procurement of goods at the Population and Civil Registration Agency South Tangerang City can be said transparent. However there are some problems faced by providers who follow the procurement process such as lack of socialization and training related to e-Procurement system and the need for improvement in terms of applications and network on the electronic procurement system. This study is expected to be an input for the South Tangerang City Local Government in order to be a reference for the implementation of government procurement through the Procurement Service. This study is also expected to be a reference for the goods providers in preparing their companies to follows the electronic government procurement. Keywords: Transparency; procurement; e-Procurement; Electronic Procurement Service.

Transparansi dalam ..., Fajrin Zulmi, FISIP UI, 2013

1.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah Reformasi administrasi (administrative reform) merupakan bagian dari perubahan masyarakat. Reformasi administrasi berkaitan dengan aktivitas politik untuk melakukan rasionalisasi organisasi publik, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan partisipasi politik masyarakat (Caiden, 1969: 4-9). Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti tertera dalam Pasal 5 UU Pelayanan Publik. Sama seperti penyelenggaraan pelayanan publik lainnya, pengadaan pemerintah dapat diselenggarakan secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi. Selama ini, pengadaan pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan (Asian Development Bank, 2004: 69), yaitu: 1) kelemahan pertama terkait dengan transparansi; 2) Ruang lingkup kompetisi yang terbatas dan prosedur pengawasan yang lebih ketat membuat proses pengadaan menjadi kurang efisien; dan 3) kekurangan dari sisi transparansi dan efisiensi membuat pengadaan pemerintah kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan. Pengadaan pemerintah telah melewati sejarah panjang dan berbagai bentuk penyimpangan telah teridentifikasi. Adapun penyimpangan dalam pengadaan pemerintah terjadi dalam bentuk (Patriastomo, 2005): 1) Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan; 2) Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan; 3) Proses pengadaan yang tidak transparan; 4) Satuan kerja tidak mengumumkan rencana pengadaan; 5) Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (mark-up); 6) Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu; 7) Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya; 8) Membuat spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; 9) Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang; 10) Menggunakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu (metoda penunjukan langsung) untuk pengadaan yang seharusnya dilelang secara terbuka; serta 11) Pemecahan paket pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Inovasi layanan pengadaan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan dapat mengatasi permasalahan di atas, seperti halnya TIK membantu mempercepat dan mengefisienkan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya. EProcurement dianggap sebagai salah satu inisiatif e-Government yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah, e-Procurement sering dianggap sebagai penggerak utama (prime mover) dari e-


Government (Magrini, 2005). Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) bagi pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan efisiensi yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek (Manalo, 2005). Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas menjamin peran dan partisipasi seluruh masyarakat (stakeholders)

dalam

proses

pengadaan

barang/jasa

pemerintah.

Keinginan

untuk

menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak telah mendorong pemerintah untuk segera menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan berbasis pada internet (e-Procurement). Pada dasarnya e-procurement dimaksudkan terutama untuk (Patriastomo, 2005): 1) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah; 2) Meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; serta 3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Atas dasar itulah, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sudah diamanatkan sebelumnya dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2009: 18). Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, LKPP telah mengembangkan sistem aplikasi e-Procurement dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya, penggunaan aplikasi tersebut diperluas dengan peran serta dan kerjasama dengan berbagai pihak dengan membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di berbagai instansi (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2009: 19). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang Selatan adalah unit kerja yang dibentuk di Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (lpse.tangerangselatankota.go.id). Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang


terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah (tangerangselatankota.go.id). Reformasi administrasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan bagian dari perubahan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas politik untuk melakukan rasionalisasi organisasi publik, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Salah satu bagian penting dalam reformasi administrasi ialah perbaikan pelayanan publik, dalam hal ini terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Administrasi kependudukan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang ditangani secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom baru, Kota Tangerang Selatan dituntut untuk segera melakukan upaya-upaya

atau

terobosan-terobosan

yang

dapat

mengantarkan

penyelenggaraan

administrasi kependudukan berjalan secara optimal dalam rangka menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat (Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2011). Peranan penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tertuang dalam misi keenam Kota Tangerang Selatan, yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berdedikasi, sehingga untuk memaksimalkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Karena kompleksnya permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di Kota Tangerang Selatan dan antisipasi terhadap perubahan globalisasi, maka diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya agar penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan secara optimal dalam rangka menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat, sekaligus meminimalisir penyimpangan dalam pengadaan barang pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, partisipatif,


transparan, akuntabel, dan berdedikasi untuk memaksimalkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, salah satunya ialah melalui transparansi dalam pengadaan barang secara elektronik (e-Procurement) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 1.2. Pokok Permasalahan Pengadaan barang pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudan dari hal tersebut adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang pemerintah secara elektronik (eProcurement), yaitu pengadaan barang yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah transparansi dalam pengadaan barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan? 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai transparansi dalam pengadaan barang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik, khususnya pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan.

2.

Tinjauan Pustaka

2.1. Pengadaan (Procurement) Pengadaan pada prinsipnya adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya (Nur Bahagia, 2011: 11). Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut (Nur Bahagia, 2011: 22): a)

Transparan, semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan Penyedia Barang/Jasa harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi;

b)

Adil, tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun;


c)

Bertanggung jawab, mencapai sasaran baik fisik, kualitas, kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

d)

Efektif, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait;

e)

Efisien, menggunakan dana, daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya;

f)

Kehati-hatian, berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial selama proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan;

g)

Kemandirian, berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun;

h)

Integritas, berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan; serta

i)

Good Corporate Governance, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

2.2. Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) E-procurement dapat didefinisikan sebagai lompatan besar dalam usaha pembangunan jangka panjang, dimana rantai pasokan dari penjual melalui pembeli menjadi sebuah proses yang terus-menerus tanpa adanya gangguan yang membentang (Neef, 2001: 38). Eprocurement merupakan teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik, dan aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik (Davila, Gupta dan Palmer, 2002). Secara umum tujuan dari diterapkannya eProcurement yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa (Demin, 2002). Adapun tujuan dari e-Procurement, yaitu: 1) Memperbaiki tingkat layanan kepada para user; 2) Mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan; dan 3) Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung


proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time (eproc.lkpp.go.id). Manfaat tertentu dari e-Procurement di sektor publik diperkirakan mencakup transparansi yang lebih besar dalam pengadaan melalui pengadaan secara elektronik, pemberitahuan tender dan penghargaan kontrak. Hal ini pada gilirannya kemungkinan akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kasus korupsi (United Nations, 2006: 16). Selain meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kasus korupsi, e-Procurement juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori (World Bank, 2009), yaitu diantaranya: a)

Tata Kelola yang mencakup aspek Transparansi dan Akuntabilitas •

Jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik;

•

Jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik;

•

Jumlah pengadaan yang telah ditentukan pemenangnya;

•

Seberapa luas e-Procurement memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk ikut berkompetisi;

•

Seberapa banyak penurunan jumlah sanggah yang muncul dari masing-masing paket pengadaan; dan

•

e-Procurement dapat digunakan untuk melakukan monitoring kinerja pelaku usaha, termasuk mengkategorikan dalam daftar hitam bagi pelaku usaha yang tidak memiliki integritas.

b)

Efisiensi dan Efektivitas •

Seberapa besar e-Procurement mengurangi biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan; dan

•

Seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga pasar.

Sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement) dalam implementasinya memiliki banyak keunggulan. Keunggulan dalam implementasi e-Procurement adalah dapat mengefisienkan proses pengadaan, serta dapat memangkas proses kerumitan dalam pengadaan secara konvensional dan sekaligus memangkas biaya (Padeli, 2008). 2.3. Transparansi Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003:


18). Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi, dapat diakses secara langsung bagi yang membutuhkan, serta disediakan informasi yang cukup agar mudah dipahami dan melakukan pengawasan (United Nations, 2007: 9). Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (clarity) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah (Asian Development Bank, 1999: 7-13). Adapun indikator dari transparansi tersebut adalah: a)

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate and timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta;

b)

Data tersebut harus bebas didapat dan tersedia (freely and readily available); serta

c)

Aturan dan prosedur yang “simple, straight forward and easy to apply” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang

demokratis. Masyarakat harus memiliki akses ke informasi sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Kim, 2007). Adapun unsur-unsur transparansi tersebut meliputi kejelasan (clarity) dalam arti mudah dipahami/dimengerti oleh masyarakat, aksesibilitas (accessibillity) dalam arti adanya pertukaran informasi dua arah, integrasi (integration) dalam arti dapat menjelaskan dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan masyarakat, serta rasional (rationality) dalam arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat diupgrade.

3.

Metode Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif untuk membuktikan kebenaran (justifikasi) satu varibel yaitu transparansi. Variabel tersebut digunakan untuk menjustifikasi bagaimana transparansi dalam pengadaan barang secara elektronik (e-Procurement) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini adalah kualitatif melalui wawancara mendalam (depth interview) dan studi literatur untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam pengadaan barang secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan. Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah data primer dan data sekunder.


3.1. Data Primer Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian secara khusus. Data primer didapatkan secara langsung pada sumbersumber data melalui instrumen pengambilan data berupa wawancara mendalam pada informan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam pengadaan barang secara elektronik (eProcurement), baik dari sisi panitia pengadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan maupun dari sisi penyedia yang mengikuti pengadaan barang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan. 3.2. Data Sekunder Data sekunder terdiri dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2016, informasi yang terdapat dalam website resmi Kota Tangerang Selatan dan informasi pengadaan barang secara elektronik di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan, serta data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan berbagai literatur lain yang mendukung dan membantu peneliti dalam menjawab permasalahan serta tujuan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel (univariat), yaitu transparansi. Analisis data yang digunakan oleh peneliti merupakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara mendalam sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Awal rencana analisis data adalah melalui variabel transparansi, dari variabel tersebut diperoleh 4 (empat) dimensi, tiap-tiap dimensi kemudian dijabarkan menjadi pertanyaanpertanyaan untuk pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada panitia pengadaan dan penyedia barang dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam e-Procurement di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Dari hasil wawancara tersebut disusun verbatim (hasil wawancara), kemudian dilakukan analisis dengan didukung oleh data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2016, website resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan, dan teoriteori yang digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis data. Dalam melakukan penelitian mengenai transparansi dalam e-Procurement di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini, penyedia merupakan


informan penting yang dapat menggambarkan bagaimana transparansi dalam e-Procurement di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Keterbatasan penelitian yang dihadapi adalah sulitnya mencari informan dan melakukan wawancara mendalam (tatap muka/melakukan wawancara) pada penyedia barang yang mengikuti pengadaan barang secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, khususnya penyedia yang mengikuti pengadaan barang secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

4.

Hasil dan Pembahasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat menetapkan 7 (tujuh) jenis paket pengadaan barang secara elektronik (e-Procurement). Ketujuh paket tersebut tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012 (Tabel 4.1.), meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang diperlukan, susunan dan penetapan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2012, dan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa, serta pengorganisasian pengadaan barang/jasa. Tabel 4.1. Rencana Umum Pengadaan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

No.

Nama Paket

Cara Pengadaan

Rencana Penganggaran Pagu Sumber Anggaran Dana (Rp)

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

a

b

Cetak Sarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan (non-security printing) Cetak Sarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan (security printing)

Pelelangan Sederhana

199,985,000

APBD 2012

Pelelangan Umum

653,855,000

APBD 2012


Tabel 4.2. (Sambungan) Rencana Umum Pengadaan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 2. Penerapan KTP Elektronik Penyediaan Barang Cetakan a Pelelangan Sederhana 132,657,500 APBD 2012 Pamfleat dan Leafleat Penyediaan Barang Cetakan b Pelelangan Sederhana 199,015,750 APBD 2012 Baliho, Spanduk dan banner Penyediaan Alat Tulis Kantor c Pelelangan Sederhana 196,698,795 APBD 2012 (ATK) Penyediaan Peralatan Penunjang KTP Elektronik (PC, Scanner, d Pelelangan Umum 1,512,500,000 APBD 2012 UPS, Camera Digital, Software/Application/OS) Pengadaan Genset untuk Dinas e Pelelangan Umum 346,400,000 APBD 2012 dan Kecamatan TOTAL ANGGARAN

3,527,112,045

Sumber: Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah diolah kembali

4.1.1. Kejelasan (Clarity) 1)

Ketentuan dan Informasi Kejelasan (clarity) mengandung arti bahwa pemerintah mampu menjelaskan kepada

masyarakat, dalam hal ini baik bagi penyedia yang telah terdaftar pada LPSE Kota Tangerang Selatan maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui jenis pengadaan yang dilelangkan, bahwa e-Procurement bertujuan untuk meningkatkan transparansi dikarenakan semua ketentuan dan informasi bersifat terbuka bagi penyedia barang yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi. Adapun dasar hukum pelaksanaan atau ketentuan teknis dalam kegiatan pengadaan barang secara elektronik di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berada dalam: 1)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2)

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering; dan

3)

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement). Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 97 Tahun

2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh kutipan hasil wawancara berikut: Dari segi peraturannya, bisa diakses di sistem, sudah diatur ya semua. Ada payung hukumnya, infonya jelas, teknis administratifnya ada (Wawancara dengan Novy


Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 2)

Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat Dengan adanya kejelasan informasi yang terkait dengan proses pengadaan barang secara

elektronik dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, dikarenakan jika belum saatnya pengadaan tersebut diumumkan di portal LPSE Kota Tangerang Selatan, maka panitia maupun penyedia tidak akan mengetahui pengadaan apa saja yang akan dilaksanakan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, hal tersebut tentu saja menjamin transparansi dalam pengadaan barang pemerintah karena informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang akan diumumkan kepada publik melalui portal LPSE. 3)

Mengurangi Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang Pemerintah Adanya kejelasan dalam hal ketentuan dan informasi yang bersifat teknis dan

administratif diharapkan dapat mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang pemerintah. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: Ya, karena data hasil tersimpan databasenya di LKPP, di server LKPP. Tapi kalo, kalo saya pikir untuk masalah kasus korupsi ini ga masuk di ranah LPSE ya, karena gini, kita hanya proses administrasi, jadi proses di aplikasi LPSE ini tidak terjadi indikasi kerugian negara tidak muncul. Jadi yang di ranah, di aplikasi ini tidak dimungkinkan adanya kerugian negara. Hanya seleksi administratif (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 4)

Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time Kejelasan dalam hal ketentuan dan informasi yang bersifat teknis dan administratif,

terjadinya peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang, serta tidak terjadinya indikasi kerugian negara dalam proses pengadaan barang pemerintah melalui LPSE, dikarenakan hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, baik bagi panitia pengadaan maupun penyedia dan masyarakat umum yang ingin mengetahui proses pengadaan barang di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: Kalo kebutuhan akses informasi yang real time itu otomatis. Ketika ada perubahan jadwal, informasi kepada penyedia ya bukan ke masyarakat umum, ke penyedia yang mengikuti dan terdaftar di LPSE itu otomatis, langsung terkirim ke email mereka. Jadi perubahan jadwal, perubahan apapun, itu disampaikan langsung otomatis sistem ke email mereka (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat


sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 5)

Menciptakan Partisipasi Aktif Penyedia Adanya kejelasan dalam hal ketentuan dan informasi, terjadinya peningkatan akses

pasar dan persaingan usaha yang sehat, tidak terjadinya indikasi kerugian negara dalam proses pengadaan barang pemerintah melalui LPSE, terpenuhinya kebutuhan akses informasi yang real time pada akhirnya mampu menciptakan partisipasi aktif penyedia dalam pengadaan barang pemerintah secara elektronik. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: Kalo secara aplikasi, banyak ya penyedia yang mendaftar, penyedia juga cukup aktif. Yang kita evaluasi tuh yang melakukan upload dokumen penawaran (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 4.1.2. Aksesibilitas (Accessibility) 1)

Mudah Diikuti/Diawasi Aksesibilitas (accessibility) dapat diartikan bahwa proses dalam setiap tahapan

pengadaan akan dengan mudah diikuti/diawasi oleh seluruh stakeholders (penyedia dan masyarakat umum). Proses dalam setiap tahapan pengadaan dapat dengan mudah diikuti oleh penyedia yang telah melengkapi persyaratan. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan kutipan wawancara berikut: Ya pasti mudah diikutin ya, mudah diikutin ya kan. Kalo dibandingin konvensional ya, pasti menghemat biaya. Satu mudah, dua menghemat biaya, dan satu lagi inget ya softwarenya tolong diingetin, masalahnya kita kalo ngupload suka lama, kita ngupload suka lama, itu mungkin mereka harus tambah dayanya, kalo bisa setinggi-tingginya, keamanan juga ditingkatkan. Jadi kalo saya, menurut saya, kasih seluas-luasnya itu softwarenya itu setinggi-tingginya, jangan tanggung-tanggung kalo untuk ini kan (Wawancara dengan Bapak Yos, Direktur CV. Lumbung Kencana Sakti pada tanggal 29 Mei 2013). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, proses dalam setiap tahapan pengadaan dapat dengan mudah diikuti oleh penyedia yang telah melengkapi persyaratan teknis dan administratif, proses tersebut juga lebih mudah diikuti oleh penyedia jika dibandingkan dengan proses pengadaan barang secara konvensional. Akan tetapi, penyedia mengeluhkan rendahnya kualitas infrastruktur jaringan (software) yang menghambat penyedia ketika akan melakukan upload dokumen penawaran.


2)

Berlangsung Secara Transparan Tahapan pengadaan barang secara elektronik tersebut juga berlangsung secara

transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan mampu mendorong terjadinya persaingan yang lebih sehat dan mencegah tindakan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: KKN itu kecil ya kalo di e-proc, ga bisa kan kalo di sistem. Udah diatur semua kan sama sistem, udah ada ketentuan sama aturan yang jelas juga disitu (Wawancara dengan Bapak Yos, Direktur CV. Lumbung Kencana Sakti pada tanggal 29 Mei 2013). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, tahapan pengadaan barang secara elektronik dapat dikatakan berlangsung secara transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel karena terdapat ketentuan teknis yang jelas. 3)

Adanya Pertukaran Informasi Dua Arah Tahapan pengadaan yang mudah diikuti/diawasi, berlangsung secara transparan,

adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dapat menimbulkan persaingan yang lebih sehat dan mencegah tindakan KKN dalam proses pengadaan barang pemerintah secara elektronik yang pada akhirnya mampu menciptakan pertukaran informasi dua arah, yaitu penyedia dapat meminta dan menerima dokumen pemerintah tentang pengadaan barang melalui eProcurement. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: Ya dikasih tau, kan dapet itu ya, dapet itu ya, kalo ada informasi pasti disampaikan via email (Wawancara dengan Bapak Harun, Direktur CV. Jabaru pada tanggal 29 Mei 2013). Melalui pertukaran informasi dua arah tersebut, diharapkan pemerintah membantu penyedia dalam mencari dan memahami informasi, salah satu kemudahan bagi penyedia adalah tiap informasi akan otomatis disampaikan oleh sistem ke email penyedia yang telah teregister di sistem LPSE Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara kepada penyedia yang ditemui, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh penyedia. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: Kalo menurut saya ya, pemerintah kurang ya, harusnya pemerintah itu ya ada pelatihan ada sosialisasi terutama bagi penyedia jasa itu tadi ya (Wawancara dengan Bapak Harun, Direktur CV. Jabaru pada tanggal 29 Mei 2013). Kurangnya peranan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini LPSE Kota Tangerang Selatan membantu penyedia dalam mencari dan memahami informasi diperkuat dengan kutipan wawancara berikut: Ya kalo, itu mah, pelayanan cukup bagus ya, maksudnya jadi kalo ada keluhan kita dikasih tau jawabannya. Masalah itu ada di keterbatasan software, keterbatasannya ya


kan, jadi ya mesti diperbaikin sistemnya jadi kalo kita mau ngupload ga suka error, jadi kita bisa kerja. Jadi kalo di Tangsel ini sistemnya sebenernya udah bagus tapi masalahnya ya itu di softwarenya, jadi berikan seluas-luasnya, ini kan disini kalo ngupload suka lama. Begitu jadi, ya, jadi sebenernya jangan tanggung-tanggung, gitu aja. LKPP dengan LPSE ini cukup bagus, menurut saya, saya salah satu yang mendukung gitu ya program ini. Jadi masalah untuk penyedia disini tuh ya softwarenya, perbaiki lagi softwarenya, gitu aja (Wawancara dengan Bapak Yos, Direktur CV. Lumbung Kencana Sakti pada tanggal 29 Mei 2013). 4.1.3. Integrasi (Integration) 1)

Memperbaiki Tingkat Layanan Kepada Para User Integrasi (integration) dalam transparansi adalah memperbaiki tingkat layanan kepada

para user, dalam hal ini bagi panitia pengadaan dan juga penyedia yang mengikuti proses lelang secara elektronik di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut: Kalo dari segi panitia, aplikasi ini mempermudah kerja kita, keterjaminan kerahasiaan penyedia itu benar-benar terjamin. Kalo dari segi penyedia, ini kan yang dipergunakan kan teknologi ya, suka ada gangguan pada saat upload dokumen penawaran (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 2)

Mengefektifkan Penggunaan Sumber Daya Manusia Selain memperbaiki tingkat layanan kepada para user, dengan pengadaan barang secara

elektronik juga dapat mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Hal tersebut diperkuat dengan kutipan wawancara berikut: Mengefektifkan sumberdaya manusia dalam proses pengadaan, ya, karena kalo dengan sistem SPSE ya itu tidak memakai banyak sumberdaya manusia karena cukup dengan sistem informasi (Wawancara dengan Erik Herdiana SE., menjabat sebagai Verifikator LPSE pada tanggal 29 Mei 2013). 3)

Mengefisiensikan Proses Pengadaan Keunggulan dalam e-Procurement yang dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para

user dan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, diharapkan dapat memangkas proses kerumitan dalam pengadaan secara konvensional dan sekaligus memangkas biaya. Hal tersebut sebagaimana hasil kutipan wawancara berikut: Biaya itu pasti kita kepangkas, itu kan biaya kalo yang manual itu yang harus kita keluarkan, satu pasti kalo kita mengundang mereka itu makan minumnya harus ada, kedua itu kita harus ada biaya fotocopy, biaya ATK atau pendukung kita harus ada, kalo ini nggak kita lewat aplikasi aja. Lewat aplikasi aja kita periksa, selesai. Nanti, dimana kita akan mendapatkan hardcopynya penawaran mereka pada saat pembuktian kualifikasi. Kalo dari segi mereka, penyedia, dia ga akan mengeluarkan biaya tambahan untuk transport mereka bolak-balik, waktunya mereka, mereka cukup dari rumah, kjadi


ya efektif lah, efisien sekali (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 4.1.4. Rasionalitas (Rationality) 1)

Jumlah Pengadaan yang Diumumkan Rasional

(rationality)

dalam

transparansi

adalah

mampu

menjelaskan

dan

mengungkapkan jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik. Hal ini sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: Ngejelasinnya kalo ke penyedia kan otomatis, ketika paket itu sudah dibuka, syaratnya dia harus, dia login dulu, terdaftar. Jumlah paket yang di, yang di apa, diumumkan, itu otomatis (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). Dalam menjelaskan dan mengungkapkan jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik, berdasarkan kedua kutipan wawancara diatas, pengumuman tersebut terdapat di portal LPSE. Adapun bagi penyedia yang telah terdaftar dalam sistem LPSE, maka pengumuman pengadaan akan otomatis disampaikan oleh sistem ke email penyedia yang telah didaftarkan dan melakukan verifikasi. Selain disampaikan via email, penyedia yang telah terdaftar tersebut juga akan mendapatkan informasi via aplikasi (dalam hal ini penyedia yang telah terdaftar tersebut melakukan login penyedia menggunakan user id dan password di portal LPSE). Selain menjelaskan pengumuman pengadaan kepada penyedia yang telah terdaftar di sistem LPSE, portal LPSE juga dapat menjelaskan dan mengungkapkan berbagai pengumuman dan berita terkait dengan pengadan barang di lingkungan Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: Kalo masyarakat melihatnya ya dia liatnya lewat tampilan umum itu aja. Kalo ke penyedia dia langsung ke email sama di aplikasi (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). Selain mampu menjelaskan dan mengungkapkan jumlah pengadaan yang diumumkan secara

elektronik,

rasional

dalam

transparansi

adalah

mampu

menjelaskan

dan

mengungkapkan jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik dan jumlah pengadaan yang telah ditentukan pemenangnya. Jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik dan jumlah pengadaan yang telah ditentukan pemenangnya tercantum di dalam suatu summary report.


2)

Kesempatan untuk Ikut Berkompetisi Rasional (rationality) dalam transparansi juga harus dapat menjelaskan seberapa luas e-

Procurement memberikan kesempatan kepada penyedia barang untuk ikut berkompetisi. Hal ini sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: Syaratnya pertama, dia harus teregister dulu di LPSE, dimanapun (Wawancara dengan Novy Ahmad Haryadi Tamher, SH., menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan/Panitia Pengadaan pada tanggal 28 Mei 2013). 3)

Penurunan Jumlah Sanggah Rasional (rationality) dalam transparansi juga terkait dengan seberapa banyak

penurunan jumlah sanggah yang muncul dari masing-masing paket pengadaan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya LPSE, proses mengajukan sanggah menjadi lebih mudah bagi penyedia yang terdaftar di LPSE, sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut: Penurunan jumlah sanggah saya bilang tetep, ga ada penurunan, malah lebih gampang dari sistem, memudahkan panitia untuk jawab sanggah tapi, modelnya kayak chatting ke panitianya. Tapi dibandingin sama konvensional ini lebih mudah, dalam sistem ini apapun tidak bisa dihilangkan ga kayak konvensional (Wawancara dengan Agus Fitriadi, A.Md., menjabat sebagai Helpdesk LPSE Kota Tangerang Selatan pada tanggal 24 Mei 2013). Adapun jumlah sanggah yang terdapat pada pengadaan barang di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012, berdasarkan 7 (tujuh) jenis paket pengadaan barang yang telah dilaksanakan dan telah selesai dilelangkan tersebut, terdapat dua sanggahan, yaitu sanggahan pada paket pengadaan barang cetakan pamfleat dan leafleat (Gambar 4.1.) dan sanggahan pada paket pengadaan barang spanduk Disdukcapil (Gambar 4.2.).

Gambar 4.1. Sanggahan pada Pengadaan Pamfleat & Leafleat Sumber: Panitia Pengadaan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, 2013

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat sanggahan dari salah satu penyedia yang ditujuan kepada kepanitiaan barang cetakan pamfleat dan leafleat di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Sanggahan tersebut terkait dengan adanya dugaan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pemenang lelang dengan panitia pengadaan untuk memenangkan salah satu perusahaan tertentu. Panitia pengadaan barang di Disdukcapil Kota


Tangerang Selatan menanggapi sanggahan tersebut melalui Surat Tanggapan Sanggahan dengan Nomor Surat: 027/10.4.2.2/02.12/DKPS/2012 tertanggal 30 Mei 2012.

Gambar 4.2. Sanggahan pada Pengadaan Spanduk Disdukcapil Sumber: Panitia Pengadaan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, 2013.

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat sanggahan dari salah satu penyedia yang ditujuan kepada kepanitiaan barang cetakan baliho, spanduk dan banner di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Sanggahan tersebut terkait dengan tidak adanya pemberitahuan kepada penyedia pada saat pembuktian kualifikasi. Panitia pengadaan barang di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menanggapi sanggahan tersebut melalui Surat Tanggapan Sanggahan dengan Nomor Surat: 027/10.4.2.2/02.12/DKPS/2012 tertanggal 30 Mei 2012.

5.

Penutup

5.1. Simpulan Hasil dari penelitian ini adalah e-Procurement dalam pengadaan barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan transparan, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa hal berikut: •

Masyarakat dan penyedia dapat dengan jelas mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang secara elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan; dan

•

Panitia pengadaan dan penyedia juga dapat dengan mudah mengetahui dan mengikuti proses pengadaan barang secara elektronik dikarenakan berbagai pengumuman dan berita terkait dengan pengadaan barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan diinformasikan dan diumumkan pada portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang Selatan.


Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyedia yang mengikuti proses pengadaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu: •

Kurangnya sosialisasi dan pelatihan; serta

•

Keterbatasan software yang menyebabkan penyedia seringkali mengalami kesulitan ketika akan melakukan upload dokumen penawaran.

5.2. Saran Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh penyedia dalam mengikuti pengadaan barang secara elektronik tersebut, peneliti memberikan saran-saran untuk pengembangan eProcurement di Kota Tangerang Selatan, yaitu: •

Adanya perbaikan aplikasi dan jaringan, sehingga dapat mengatasi permasalahan penyedia yang seringkali gagal ketika sedang melakukan upload dokumen penawaran; dan

•

Adanya sosialisasi dan pelatihan bagi penyedia untuk mengikuti proses pengadaan barang secara elektronik. Sosialisasi dapat berupa pemberian buku manual bagi penyedia untuk mengikuti proses pengadaan secara elektronik, sedangkan pelatihan dapat dilaksanakan minimal setahun sekali, yang dapat dikoordinasikan dengan pihakpihak yang terlibat dalam pengadaan barang secara elektronik.

Daftar Pustaka I. BUKU Caiden, Gerald E. Administrative Reform. Aldine. Chicago. 1969. Krina, P. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta. 2003. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik. LKPP. Jakarta. 2009. Neef, Dale. E-Procurement: From Strategy to Implementation. Prentice Hall. United States of America. 2001. Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 2011-2016. 2011. United Nations. UN Procurement Practitioner’s Handbook. Interagency Procurement Working Group (IPWG). UN. 2006. ______________. Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens. 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government. UN. Vienna. 2007.


II. SERIAL Artikel Jurnal Asian Development Bank. Governance: Sound Development Management. Asian Development Bank. 1999. _____________________. Electronic Development Bank. 2004.

Government

Procurement

Roadmap.

Asian

Davila, Antonio. Gupta, Mahendra and Palmer, Richard J. Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models. Research Paper No. 1742. Standford University. 2002. Demin, J.E. Insight Matters: Global Network Considerations for E-Procurement and Extranets. Infonet Services Corporation. Vol.1. Singapore. 2002. Kim, Pan Suk. How to Build and Sustain Transparency and Accountability in Public Sector. Yonsei University. Seoul. UNDESA bekerjasama dengan Kementrian PAN, UNGC, dan UNDP. Jakarta. 2007. Manalo, Pamela Diaz. e-Procurement in the Philippines: Status and Future Challenges. Occasional Paper No.3. Quezon City. Philippines. 2005. Magrini, Paola. Transparency in Public e-Procurement: The Italian Perspective. OECD Expert Group Meeting on Integrity in Public Procurement on 20-21 June in Paris. 2005. Nur Bahagia, Senator. Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Pengadaan Vol. 1, No. 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2011. Padeli. Membangun (E-Procurement) Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Prinsip Good Corporate Governance Dengan Visual UML. Jurnal e-Procurement Vol.2, No.1. September 2008. Patriastomo, Ikak. Gayus. E-Procurement. Jurnal Forum Pengadaan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta. 2005. III. PUBLIKASI ELEKTRONIK World Bank. Electronic Government Procurement (e-GP) Frequently Asked Questions. 2009. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,con tentMDK:20741830~isCURL:Y~menuPK:84285~pagePK:84269~piPK:60001558~the SitePK:84266,00.html#_Toc121292596. IV. INTERNET http://eproc.lkpp.go.id/goto/tentang-e-procurement http://lpse.tangerangselatankota.go.id


TRANSPARANSI DALAM E-PROCUREMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents