II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perkembangan Usahatani di Indonesia Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi pada tahun 1998 karena dalam kondisi krisis, sektor ini masih memberikan pertumbuhan yang positif. Menurut data BPS 1999 pertumbuhan
nilai
ekspor
komoditi
hasil
sektor
pertanian
mengalami
pertumbuhan positif sebesar 0,22 persen di tahun 1998. Sementara pertumbuhan sektor lain negatif, misalnya pertumbuhan sektor pertambangan dan migas negatif 4,16 persen, dan pertumbuhan sektor industri negatif 12,74 persen (BPS, 1999). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Pengembangan sektor pertanian termasuk pengembangan industri yang berbasis pertanian merupakan andalan potensial untuk membangkitkan dinamika ekonomi masyarakat di tengah penurunan ekonomi dewasa ini. Pengembangan sektor pertanian beserta program lanjutannya, dalam hal ini agroindustri, memiliki nilai strategis untuk keluar dari krisis ekonomi. Salah satu sasaran dari pengembangan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang sebagian besar masih tergolong penduduk miskin. Berbagai cara telah dilakukan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan petani. Beberapa upaya yang telah dilakukan baik dari segi teknis usahatani, seperti sistem bertani organik, penggunaan bibit ungul dan sistem penjualan hasil usahatani. Upaya tersebut dilakukan agar terjadi peningkatan pendapatan petani. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan menerapkan konsep sistem pertanian terpadu, yaitu mengkombinasikan berbagai macam spesies tanaman dan hewan dan penerapan beraneka ragam teknik untuk menciptakan kondisi yang cocok untuk melindungi lingkungan juga membantu petani menjaga produktivitas lahan mereka dan meningkatkan pendapatan mereka dengan adanya diversifikasi usaha tani. Penggunaan bibit berkualitas bersertifikat juga dapat membantu petani dalam usaha peningkatan pendapatan petani.
2
6DKHGD GDODP SHQHOLWLDQQ\D \DQJ EHUMXGXO ³3UHIHUHQVL dan Kepuasan Petani Terhadap Benih Padi Varietas Lokal Pandan Wangi di .DEXSDWHQ &LDQMXU´ \DQJ EHUWXMXDQ XQWXN PHQJLGHQWLILNDVL SURVHV SHQJDPELODQ keputusan para petani terhadap penggunaan benih padi pandan wangi, menganalisis kepuasan para petani terhadap atribut-atribut benih padi pandan wangi, dan menentukan alternatif strategi dalam rangka pencapaian tujuan kepuasan terhadap atribut-atribut benih padi pandan wangi. Berdasarkan analisis tahap proses pengambilan keputusan petani terhadap pembelian benih bersertifikat dan penggunaan benih tidak bersertifikat padi pandan wangi, diketahui bahwa yang menjadi motivasi para petani untuk menanam benih bersertifikat padi pandan wangi adalah karena harga jual yang tinggi, dan para petani menganggap bahwa penggunaan benih bersertifikat penting untuk digunakan. Sedangkan para petani yang tidak menggunakan benih bersertifikat menganggap bahwa penggunaan benih bersertifikat biasa saja dan sebagian besar petani mengetahui informasi benih padi pandan wangi dan sumber yang dipercaya untuk penggunaan benih berasal dari kelompok tani, diri sendiri dan lainnya yaitu keluarga. Atribut harga jual gabah dijadikan dasar dalam pertimbangan untuk pembelian dan penggunaan benih tidak tidak bersertifikat. Keputusan dalam cara penjualan hasil usahatani juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pendapatan usahatani. Pratama (2008) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Kasus Petani Padi Pandan Wangi di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur) dengan tujuan menganalisis efektivitas program DPM-LUEP terhadap stabilitas harga gabah di tingkat petani di Provinsi Jawa Barat, menganalisis dampak kebijakan program DPM-LUEP terhadap tingkat pendapatan petani di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menjual gabahnya ke LUEP. Dengan membandingkan perkembangan harga yang diterima petani di kecamatan yang mendapat DPMLUEP dan yang tidak mendapat program diketahui bahwa harga GKP pada kecamatan yang mendapatkan program DPM-LUEP lebih tinggi daripada kecamatan yang tidak mendapatkan program DPM-LUEP.
2 3
Indrayani (2008) dalam penelitiann\D \DQJ EHUMXGXO ³$QDOLVLV 3ROD .HPLWUDDQ 'DODP 3HQJDGDDQ %HUDV 3DQGDQZDQJL %HUVHUWLILNDW´ PHQ\HEXWNDQ bahwa salah satu contoh kegiatan kemitraan agribisnis dibidang pertanian khususnya tanaman pangan adalah antara Gapoktan Citra Sawargi dengan CV. Quasindo. Kemitraan yang terjalin merupakan kemitraan dalam pengadaan beras pandan wangi brsertifikat. Kemitraan ini terjalin sejak April 2007, dengan melibatkan tiga pelaku utama yakni Gapoktan, CV. Quasindo serta Lembaga Sertifikasi Beras.
2.2. Sistem Resi Gudang Resi Gudang (warehouse receipt) adalah surat berharga berupa dokumen bukti kepemilikan atas barang yang di simpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang dapat diperdagangkan, dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara. Selain itu, resi gudang juga dapat digunakan sebagai jaminan atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak deribatf yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam kontrak berjangka. Dengan demikian, SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Resi gudang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang terakreditasi. Sistem ini telah dipergunakan secara luas di negaranegara maju atau di negara-negara dimana pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis. Beberapa negara yang telah menerapkan SRG antara lain adalah India, Malaysia, Filipina, Ghana, Mali, Turki, Polandia, Meksiko dan Uganda. Di Indonesia, dalam hal ini Departemen Perdagangan yang diwakili oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menyusun rencana Undang-undang (RUU) tentang Sistem Resi gudang. Pada tanggal 20 Juni 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui RUU tersebut menjadi Undang-undang (UU). Presiden RI telah mensahkan UU tersebut sebagai UU nomor 9 tahun 2006 tentang SRG pada tanggal 14 Juli 2006.
2 4
Tujuan diberlakukannya UU tentang SRG adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan usaha. UU Sistem Resi Gudang memberikan manfaat terutama bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya. SRG merupakan terobosan instrument penjamin pengganti fixed asset. Hal ini dikarenakan resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang, sebagai document of title, maka resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa perlu dipersyaratkan adanya jaminan lain. Ketentuan ini diharapkan akan sangat membantu usaha kecil dan menengah, petani serta kelompok tani yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit, karena pada umumnya mereka tidak memiliki fixed asset untuk dijadikan sebagai agunan. Dalam penerapan SRG, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam penerbitan resi gudang. Lembaga pertama adalah pengelola gudang. Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan yang disimpan oleh pemilik barang. Lembaga ini dipersyaratkan harus berbentuk badan usaha hukum dan telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. Dalam pelaksanaanya, pengelola gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan secara tertulis baik dengan pemilik barang, yang sekurang-kurangnya memnuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan, deskripsi barang dan asuransi. Daftar pengelola SRG yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI dapat dilihat di Tabel 2.
2 5
Tabel 2. Daftar Pengelola Gudang SRG yang Mendapat Persetujuan BAPPEBTI. No
Pengelola Gudang
Alamat Kantor Pusat
1.
PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR)
Jalan Kali Besar Timur Nomor 5-7, Jakarta 11110.
2.
PT. Pertani
Jalan Pertani Nomor 1 ± 7 Durentiga Pancoran Jakarta Selatan 12760
3.
PT. Petindo Daya Mandiri
Jalan Cempaka Putih Timur No. 3 Jakarta Pusat 10510.
4.
PT. Sucofindo
Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 DKI Jakarta 12780
5.
PT. Reksa Guna Interservice
Gd. Dana Graha Lt. 2 Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14 Jakarta Pusat 10350
6.
Koperasi Tani Bidara Tani
Jalan A. Yani Nomor 84, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
Sumber : BAPPEPTI 2008 Lembaga kedua adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). LPK adalah suatu
lembaga
terakreditasi yang melakukan
kegiatan
penilaian untuk
membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai produk, sistem, proses, dan atau sumber daya manusia yang dimiliknya telah terpenuhi dan sesuai dengan standar. Kegiatan penilaian kesesuaian ini mencakup lembaga inspeksi, laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi sistem mutu. LPK yang mendapat persetujuan dari BAPPEBTI seluruhnya diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang dan pengelola gudang. Penyimpanan barang di gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan, sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan oleh LPK memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga. Daftar Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI bisa dilihat pada Tabel 3.
2 6
Tabel 3. Daftar Lembaga Penilai Kesesuaian yang mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. NO LPK Alamat 1 Inspeksi Gudang a. PT. Bhanda Ghara Jalan Kali Besar Timur (Penunjukan Reksa (Persero) Nomor 5-7, Jakarta Kabappebti) 11110. b. PT. SUCOFINDO Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 2. Sertifikat PT. SUCOFINDO Graha Sucofindo, Jl. Manajemen Mutu Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 3. Uji Mutu a. PT. SUCOFINDO Graha Sucofindo, Jl. Komoditi (Lada, Kopi, Raya Pasar Minggu Kakao) Kav. 34 Jakarta 12780 b. BPSMB Jl. Gayung Kebonsari &TEMBAKAU Dalam No. 12 A SURABAYA Surabaya (Kopi, Lada, Kakao dan Karet) c.
4.
Uji Mutu Komoditi Penunjukan Kabappebti
a.
b.
BPSMB MAKASSAR (Kopi, dan Lada) BPSMB &TEMBAKAU SURABAYA (Gabah) UJASTASMA PROBIS PERUM BULOG SUBDIVRE KAB. BANYUMAS (Gabah)
Jl. A. Pattarani Makassar 90222 Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya Jl. Jend. Sudirman No. 829 Purwokerto ± Jateng
Sumber : BAPPEBTI 2008 Lembaga ketiga adalah pusat registrasi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, seta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Penatausahaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan keabsahan setiap pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi gudang, karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas resi gudang wajib melaporkannya kepada Pusat Registrasi. Berdasarkan sistem ini, pemerintah melalui Pusat
2 7
Registrasi dapat memantau pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas resi gudang, mencegah terjadinya penjaminan ganda dan melakukan tersediannya stok nasional untuk komoditi tertentu. Pusat Registrasi yang telah mendapat Persetujuan dari BAPPEBTI adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. Lembaga terakhir adalah Badan Pengawas Resi Gudang. Badan ini merupakan unit organisasi di bawah Menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Badan ini antara lain berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Saat ini tugas, fungsi dan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh BAPPEBTI. Adapun syarat komoditi yang dapat diresi gudangkan antara lain memiliki daya tahan simpan minimal tiga bulan, memilik standar mutu nasional dan memiliki struktur pasar terbuka. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang hingga saat ini baru terdapat delapan komoditi yang dapat diresi gudangkan yaitu: Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, dan Rumput Laut. Setiap komoditi yang akan disimpan di gudang harus memenuhi persyaratan standar mutu tertentu yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan untuk memperoleh Resi Gudang. Contoh nilai standar mutu gabah berdasarkan SNI bisa dilihat pada Tabel 4.
2 8
Tabel 4. Standar Mutu Komoditi Gabah Seperti Tercantum dalam SNI 01-02241987. Persyaratan No Jenis Uji Satuan MUTU I MUTU II MUTU III 1 Kadar Air % maks. 14.0 14.0 14.0 2. Gabah Hampa % maks. 1.0 2.0 3.0 3. Butir Rusak + Butir % maks. 2.0 5.0 7.0 Kuning 4. Butir Mengapur + % maks. 1.0 5.0 10.0 Gabah Muda 5. Butir Merah % maks. 1.0 2.0 4.0 6. Benda Asing % maks. 0.5 1.0 7. Gabah Varietas lain % maks. 2.0 5.0 10.0 Sumber : BAPPEBTI 2008 Untuk mendapatkan Resi
Gudang Petani terlebih dahulu mendatangi
Pengelola Gudang dengan membawa komoditi yang akan diresigudangkan. Sebelum masuk gudang, komoditi tersebut terlebih dahulu diuji mutu dan kuantitasnya oleh LPK yang ada di Gudang atau Kantor Pengelola Gudang. Sementara itu Pengelola Gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Diskripsi barang dibuat berdasarkan sertifikat hasil uji mutu yang dikeluarkan oleh LPK. Surat perjanjian pengelolaan barang yang telah ditandatangani, selanjutnya Pengelola Gudang akan menghubungi Pusat Registrasi untuk meminta kode registrasi. Pengelola Gudang dapat langsung menerbitkan Dokumen Resi Gudang tepat setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi. Dokumen Resi Gudang yang sah akan mencantumkan informasi antara lain judul dan jenis komoditi, nama pemilik komoditi, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, deskripsi barang (kuantitas dan kualitas), waktu jatuh tempo, biaya simpan, nilai barang dan harga pasar.
2.3. Kajian Empiris Mengenai Usahatani Rachmawati
(2003)
dan
Gandhi
(2008)
dalam
penelitiannya
mengemukakan bahwa usahatani padi yang dilakukan oleh petani pemilik lahan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan petani penggarap. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rasio R/C atas biaya tunai maupun biaya total petani
2 9
pemilik (3,14 dan 1,35) yang lebih besar dari petani penggarap (1,19 dan 1,18) pada penelitian Rachmawati dan nilai rasio R/C atas biaya tunai maupun biaya total petani pemilik (2,42 dan 1,19) yang lebih besar dari petani penggarap (1,07 dan 1,88) pada penelitian Gandhi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa usahatani yang dilakukan, baik oleh petani pemilik maupun petani penggarap, masih menguntungkan karena rasio R/C atas biaya tunai maupun biaya totalnya lebih besar dari satu. Hidayat (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pendapatan usahatani jambu getas merah di Kelurahan Sukaresmi dikelompokkan berdasarkan status penguasaan lahan yaitu petani pemilik lahan dan petani penyewa lahan. Pendapatan atas biaya tunai per hektar per tahun yang diterima petani pemilik lahan yaitu Rp 12.727.000,00 lebih besar daripada pendapatan atas biaya tunai per hektar per tahun yang diterima petani penyewa lahan yaitu Rp 9.056.000,00. Begitu pula berdasarkan perhitungan pendapatan atas biaya total, maka pendapatan atas biaya total per hektar per tahun yang diterima petani pemilik lahan yaitu Rp 8.146.666,67 lebih besar daripada pendapatan atas biaya total per hektar per tahun yang diterima petani penyewa lahan yaitu Rp 8.047.333,33. Kegiatan usahatani yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan petani penyewa lahan menguntungkan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rasio R/C atas biaya tunai maupun biaya total petani pemilik lahan yang lebih tinggi (2,69 dan 1,67) dari biaya tunai petani maupun biaya total penyewa lahan (1,81dan 1,66). Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian Rachmawati, Gandhi dan Hidayat. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Rachmawati, Gandhi dan Hidayat adalah analisis usahatani dengan rasio R/C petani pemilik lahan lebih besar daripada rasio R/C petani penggarap baik atas biaya tunai maupun biaya total. Perbedaan penelitian ini adalah jenis komoditi yang diteliti yaitu jambu merah yang diteliti oleh Hidayat, dan padi yang diteliti oleh Rachmawati dan Gandhi. Terdapat beberapa persamaan dalam metode penelitian yang digunakan pada beberapa studi terdahulu seperti pada Rachmawati (2003) dan Murdani (2008). Pada Rachmawati (2003) menggunakan metode analisis R/C rasio, margin tataniaga, dan IDUPHU¶V 6KDUH dalam menganalisis penelitiannya mengenai topik
3 0
penelitian usahatani dan tataniaga. Pada penelitian mereka tidak menggunakan analisis lembaga dan fungsi tataniaga, sehingga kurang memberikan gambaran kondisi tataniaga karena penelitian lebih kuantitatif. Begitu pula pada penelitian Murdiani (2008) yang menggunakan metode analisis yang sama dalam menganalisis penelitiannya yaitu analisis pendapatan usahatani, rasio R/C, marjin tataniaga,dan IDUPHU¶V VKDUH Walaupun pada kedua penelitian tersebut analisis usahatani lebih dalam karena menambahkan analisis pendapatan usahatani, namun analisis tataniaga terutama kondisi kualitatif seperti fungsi tataniaga dan analisis lembaga tataniaga kurang dibahas secara komperhensif. Pada penelitian Gandhi (2008) dan Hidayat (2010), merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis yang paling lengkap dalam menganalisis penelitian untuk topik usahatani dan tataniaga. Keduanya melakukan analisis kuantitatif yang baik dalam analisis usahatani dan tataniaga, juga melakukan analisis kualitatif tataniaga dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah alat analisis yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Gandhi (2008) dan Hidayat (2010). Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis komoditas yang dianalisis yaitu gabah, dan juga metode penjualan yang digunakan yaitu metode tunda jual dengan memanfaatkan Sistem Resi Gudang. Penelitian ini berusaha menganalisis perbandingan tingkat pendapatan usahatani petani yang tidak memanfaatkan Sistem Resi Gudang dan yang sudah memanfaatkannya, pendapatan usahatani dengan pendekatan penerimaan dan biaya usahatani, dan R/C rasio untuk melihat tingkat efisiensi usahatani padi yang sudah memanfaatkan Sistem Resi Gudang dan sistem konvensional. Melalui analisis efisiensi dapat diketahui metode mana yang memberikan lebih banyak keuntungan bagi petani.
3 1
