BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1.1. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Indonesia Sejarah akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad XIV perhitungan laba rugi telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa untuk mengetahui harta hasil pelayarannya yaitu dengan membandingkan harta akhir pelayaran dengan harta pada saat mereka berangkat. Perkembangan akuntansi juga ditandai pada tahun 1494 pada saat Lucas Pacioli ahli matematika, mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Aritmatica, Geometrica, Proportioni et Propotionalita, di mana dalam suatu bab berjudul Tractatus de Computies et Scriptoris membahas cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan (double book keeping). Akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem kontinental / tata buku yang dipakai Belanda saat itu (Soemarso, 1992). Tata buku menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dari proses pencatatan, peringkasan,
penggolongan
dan
aktivitas
lain
yang
bertujuan
menciptakan informasi akuntansi berdasarkan pada data. Sejak tahun 1950-an akuntansi mulai berubah yakni dengan mengacu pada sistem
akuntansi yang dianut oleh Amerika yakni Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan pada tahun 2008 Dewan Standar Akuntansi
Keuangan
Ikatan
Akuntan
Indonesia
(DSAK-IAI)
mencanangkan untuk melakukan konvergensi standar akuntansi keuangan berbasis IFRS dalam 2 tahap yaitu dimulai dengan komitmen publik pada tahun 2008 dan menetapkan standar akuntansi keuangan untuk diterapkan oleh perusahaan sampai tahun 2011 sebagai tahap pertama dan selanjutnya tahun 2012 hingga 2014 menjadi tahap kedua untuk mengimplementasikan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS sehingga pada tahun 2015 tidak ada beda material di dalam standar yang digunakan perusahaan. Terdapat tiga tonggak sejarah pengembangan standar akuntansi Indonesia yakni : 1. Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). 2. Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). 3. Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada
tanggal 1 oktober 1994. Dalam perkembangannya standar akuntansi keuangan
Indonesia
terus
direvisi
secara
berkesinambungan
sebanyak 6 kali yakni revisi 1 oktober 1995, 1 juni 1996, 1 juni 1999, 1 april 2002, 1 oktober 2004, dan 1 september 2007 menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB. (IAI, September 2007). Seiring dengan perkembangan standar akuntansi Indonesia sehingga menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya juga terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Fungsi awal dari badan pembentuk standar akuntansi adalah sebagai penyusun dan pengembang standar akuntansi keuangan hingga pada saat terbentuknya Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK) sebagai mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia diberikan hak otonomi untuk sekaligus mengesahkan PSAK dan ISAK berlandaskan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (merupakan padanan dari frasa generally accepted accounting principles) adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat
tertentu. Indonesia memiliki empat pilar standar akuntansi Indonesia (Dwi Martani : 2015)yaitu : 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP. Standar Akuntansi Keuangan ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tidak signifikan. 3. Standar AkuntansiSyari’ah – SAK Syariah 4. Standar Akuntansi Pemerintahan – SAP. Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Badan Pembentuk Standar Akuntansi Indonesia 1973 Terbentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan
1974 - 1994
1994 - 1998
Dibentuknya Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)
Diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK)
Kongres IAI 1998 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK)
18 Oktober 2005 Komite Akuntansi Syariah (KAS)
Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia. (2007)
2.1.2. IFRS (International Financial Reporting Standards) International
Financial
Reporting
Standards
(IFRS)
merupakan suatu standar akuntansi yang dikembangkan oleh IASB dan menjadi standar global untuk penyiapan laporan keuangan perusahaan publik (dalam IFRS FAQs). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi
Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional
Pasar
Modal
(IOSOC),
dan
Federasi
Akuntansi
Internasional (IFAC). International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama International Accounting Standar Committee (IASC) merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi (sejauh ini terdapat 28 IAS, 15 IFRS, 11 IFRIC, dan 6 SIC) dan berfokus melakukan konvergensi standar akuntansi di seluruh dunia. Pendekatan yang dilakukan IASB adalah menyediakan lebih banyak panduan dalam bentuk prinsip-prinsip umum dari pada sekedar aturan (Illiano, 2008). Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan. Adapun karakteristik dari IFRS (Dwi Martani : 2015) yaitu : a.
IFRS menggunakan “Principles Base “ : -
Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.
-
Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
-
Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi.
b.
Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai
c.
Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif.
d.
IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Dalam situs www.ifrs.comIFRS FAQs menyatakan bahwa : Dengan mengadopsi IFRS suatu bisnis dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan basis yang sama dengan kompetitornya sehingga perbandingan laporan keuangan lebih mudah dilakukan. Lebih jauh, perusahaan-perusahaan dengan anak usahanya di berbagai negara yang harus menggunakan IFRS bisa menggunakan bahasa akuntansi yang sama. Perusahaan-perusahaan juga perlu beralih ke IFRS jika mereka menjadi anak usaha dari suatu perusahaan di luar negeri yang wajib menggunakan IFRS, atau jika mereka memiliki investor asing yang harus menerapkan IFRS. Perusahaan-perusahaan juga harus dapat memperoleh manfaat dengan menggunakan IFRS jika mereka ingin memperluas modal di luar negeri.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tabel 2.1 DaftarIAS/IFRS/IFRIC/SIC Judul IAS/IFRS/IFRIC/SIC List of International Accounting Standard (IAS) : IAS 1, Presentation of Financial Statements IAS 2, Inventories IAS 7, Cash Flow Statements IAS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error IAS 10, Events After the Balance Sheet Date IAS 11, Construction Contracts IAS 12, Income Taxes IAS 16, Property, Plant, and Equipment IAS 17, Leases IAS 18, Revenue IAS 19, Employee Benefits IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance IAS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IAS 23, Borrowing Costs IAS 24, Related-Party Disclosures IAS 26, Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IAS 28, Investments in Associates IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 32, Financial Instruments: Presentation IAS 33, Earnings per Share IAS 34, Interim Financial Reporting IAS 36, Impairment of Assets IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IAS 38, Intangible Assets IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement IAS 40, Investment Property IAS 41, Agriculture List of International Financial Reporting Standard (IFRS) IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards IFRS 2, Share-Based Payment IFRS 3, Business Combinations IFRS 4, Insurance Contracts IFRS 5, Noncurrent Assets Held for Sale and Discontinued Operations IFRS 6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures IFRS 8, Operating Segments IFRS 9, Financial Instruments IFRS 10, Consolidated Financial Statements IFRS 11, Joint Arrangements IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities IFRS 13, Fair Value Measurement IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (efektif 1 Januari 2016) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (efektif 1 Januari 2017) List of International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and similar liabilities IFRIC 2 Members’ Share in Co-operative Entities and Similar Instruments IFRIC 4 Determining whether an arrangement contains a Lease IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental rehabilitation Funds IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Water electrical and Electronic Equipment IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment IFRIC 12 Service Concession Arrangements IFRIC 13 Consumer Loyalty Programmes IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
11
IFRIC 20 Stripping Costs in theProduction Phase of a Surface Mining List of Standing Interpretation Commitee (SIC) 1 SIC 12 Consolidation – Special Purpose Entities SIC 13 Jointly Controlled Interest – non Monetary Contribution by 2 Ventures 3 SIC 15 Operating Leases – Incentives 4 SIC 21 Income Taxes – Recovery of Revalued non Depreciable Assets SIC 27 Evaluating the Substance Transaction in the Legal Form of 5 Lease 6 SIC 32 Intangible Assets – Website Costs Sumber: Roberts et al. (2005) Dwi Martani, 2015 www.ifrs.com 2.1.3. Menuju Adopsi IFRS di Indonesia Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat: 1. Full Adoption yaitu suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan. 2. Adopted yaitu program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. 3. Piecemeal yaitu suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja. 4. Referenced (konvergence) yaitu sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. Not adopted at all yaitu suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS. Rencana peralihan kiblat akuntansi pelaporan keuangan Indonesia ke standar keuangan Internasional atau IFRS dikhawatirkan memunculkan suatu dilema bagi pelaku pasar modal apabila tidak adanya aturan penyesuaian baru yang dilakukan oleh semua otoritas lembaga keuangan termasuk Bapepam-LK, Bank Indonesia, dan Direktorat
Jenderal
www.kompas.com). Akuntansi
Pajak Melihat
Keuangan
(Ketua kondisi
Ikatan
Bapepam-LK
tersebut,
Akuntan
Dewan
Indonesia
dalam Standar
(DSAK-IAI)
menyatakan belum memiliki rencana untuk adopsi penuh IFRS, seperti dikutip seusai berbicara “Seminar Tantangan Pasar Modal Indonesia Dalam
Menghadapi
Integrasi
Pasar
Modal
ASEAN
Melalui
Keterbukaan Informasi dan Penetapan IFRS (2013)” dibawah ini: Kebijakan Indonesia adalah untuk tetap menggunakan prinsipprinsip akuntansi yang diterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) sendiri dan melakukan konvergensi GAAP tersebut dengan IFRS secara bertahap dengan cara meminimalkan perbedaan signifikan antara kedua standar tersebut. Indonesia tidak memiliki suatu rencana pun atau skedul waktu untuk mengadopsi IFRS secara penuh. Di sisi lain, dalam acara yang sama, sebagaimana dikutip dari situs www.iaiglobal.or.id dan www.ifrs.org, Hans Hoogervorst (IASB Chairman) mengatakan perlunya adopsi IFRS secara penuh seperti pada kutipan sambutannya berikut ini :
...sangat penting untuk memahami bahwa manfaat penuh penggunaan IFRS hanya bisa dinikmati jika Anda mengadopsinya secara penuh. Untuk investor asing, akan menjadi sangat sulit bagi mereka membedakan perbedaan kecil dengan perbedaan yang besar. Jika suatu negara (juridiksi) tidak menyatakan bahwa negara tersebut telah mengadopsi IFRS secara penuh, investor mungkin akan berfikir bahwa perbedaan yang muncul bisa jadi lebih besar dari yang sebenarnya terjadi. Jika Anda telah mampu mengatasi semua masalah saat mengadopsi 95% IFRS, yakinlah bahwa Anda masih harus menyelesaikan sisa 5%-nya. Jika tidak, Anda akan mengalami pening kepala akibat transisi tersebut tanpa mendapatkan manfaat penuh dari pengakuan internasional terhadap pencapaian Anda. (Prianto,Budi : 2013) Pernyataan DSAK-IAI yang mempertegas bahwa Indonesia berada pada tahap konvergensi terus menyusun program kerja DSAK sebagai berikut : 1. Melanjutkan komitmen proses konvergensi IFRS; a. Adopsi IFRSs terbaru; b. Revisi SAK berbasis IFRS per 1 Januari 2009 menjadi per 1 Januari 2014; c. Target Annual Improvements SAK berbasis IFRS per 1 Januari 2009 menjadi per 1 Januari 2014. 2. Penyusunan kajian atas isu akuntansi terkini; a. Kajian penyusunan SAK Nirlaba; Mempertimbangkan kebutuhan SAK Nirlaba bagi entitas nirlaba di Indonesia dan melihat perbandingan SAK Nirlaba yang diterapkan di yurisdiksi lain b. Kajian kebutuhan pilar akuntansi baru di Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan entitas atas SAK selain dari SAK
Umum dan SAK ETAP yang saat ini berlaku dan melihat kebutuhan pedoman akuntansi bagi entitas mikro 3. Melanjutkan komitmen partisipasi aktif dalam forum regional dan global; a. Aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam forum regional dan internasional termasuk ikut serta dalam forum: Asian-Oceanian Standard Setters Group (AOSSG); Emerging Economies Group (EEG); International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS); World Standard Setters (WSS) b. Aktif mengangkat isu akuntansi Indonesia, untuk didiskusikan di forum regional dan internasional; 4. Melakukan
kodifikasi
penomoran
PSAK
dan
konsistensi
penggunaan istilah; 5. Memberikan komentar dan masukan untuk Exprosure Draft dan Discussion Paper IASB; Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahap adopsi mulai 2008 sampai 2011 dengan persiapan akhir penyelesaian infrastruktur dan tahap implementasi pada 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK–IAI) telah menetapkan roadmap. Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaanperusahaan listing di BEI menggunakan sepenuhnya IFRS, melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Namun pada tahun 2010 adopsi IFRS sangat dianjurkan,
sedangkan pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IAI bersamasama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 Januari 2009. Gambar 2.2 Roadmap IFRS di Indonesia
FASE 1 Efektif < 2010
Efektif 2011
Efektif 2012
Efektif 2014&2015
Efektif 2013
• 3 PSAK
• 16 PSAK
• 11 PSAK
• 22 PSAK
• 1 ISAK • 9 PPSAK • 1 PISAK
• 6 ISAK
• 12 ISAK
• 1 ISAK
• 1 PPSAK
• 3 PPSAK
• 2 PPSAK
• • • • •
4 PSAK 9 Revisi PSAK 4 ISAK (2014) 1 PPSAK (2014) Penyesuain SAK
Sumber : Martani, Dwi (2015) Berdasarkan IFRS FAQs, konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Kedua, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Ketiga, mengurangi biaya SAK termasuk menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global. Keempat, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Kelima, Meningkatkan kualitas laporan keuangan termasuk meningkatnya kredibilitas laporan dengan mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management.
Tabel 2.2 SAK Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2007 PSAK 13 (revisi 2007): Properti Investasi PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap PSAK 30 (revisi 2007): Sewa
Tanggal Efektif
1 Januari 2008
Tahun 2008 PSAK 14 (revisi 2008): Persediaan
1 Januari 2009
Tahun 2009 PSAK 26 (revisi 2009): Biaya Pinjaman
SAK ETAP
1 Januari 2010, penerapan lebih dini di anjurkan 1 Januari 2011, penerapan lebih dini di anjurkan
PSAK PSAK 2 ( revisi 2009): Laporan Arus Kas PSAK 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi PSAK 7 (revisi 2009): Pihak-pihak Berelasi PSAK 12 (Revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama PSAK 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan PSAK 56 (Revisi 2009) : Laba Per Saham PSAK 57 (Revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi PSAK 58 (Revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
1 Januari 2011
ISAK ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan ISAK 11: Distrubusi Aset Nonkas kepada Pemilik ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
Mengikuti PSAK nya
PPSAK PPSAK 1: Pencabutan PSAK 32:Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi pandapatan jasa telekomunikasi dan PSAK 37: Akuntansi penyelenggaraan jalan tol PPSAK 2: Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang PPSAK 3: Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah PPSAK 4: Pencabutan PSAK 31:Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana PPSAK 5: Pencabutan ISAK 06 : Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing.
1 Januari 2010
Tahun 2010 PSAK PSAK 10 (revisi 2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing PSAK 19 (revisi 2010): Aset Takberwujud PSAK 22(revisi 2010): Kombinasi Bisnis PSAK 23 (revisi 2010): Pendapatan PSAK 63 (revisi 2010) : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
1 Januari 2012, penerapan dini diperbolehkan
ISAK ISAK 13: Lindung Nilai Investasi Neto Kegiatan Usaha Luar Negeri ISAK 14: Aset tidak berwujud- Biaya Situs Web
1 Januari 2012, penerapan dini diperbolehkan 1 Januari 2011
Tahun 2013 ISAK ISAK 27 : Pengalihan Aset dari Pelanggan ISAK 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas ISAK 29 : Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Tambang Terbuka PPSAK
1 Januari 2014 Penerapan dini diperkenankan
PPSAK 12 : Pencabutan PSAK 33
1 Januari 2014 Penerapan dini diperkenankan
PSAK PSAK 1 (Revisi 2013) : Penyajian Laporan Keuangan PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim (PH) PSAK 4 (Revisi 2013) : Laporan Keuangan Tersendiri PSAK 15 (Revisi 2013) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama PSAK 18 (revisi 2011): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. PSAK 8 (revisi 2010): Peristiwa setelah Tanggal Neraca PSAK 46 (revisi 2013) : Pajak Penghasilan PSAK 48 (revisi 2014) : Penurunan Nilai Aset PSAK 50 (revisi 2014) : Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55 (revisi 2014) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 24 (revisi 2013) : Imbalan Kerja PSAK 36 (revisi 2011) : Kontrak Konstruksi PSAK 60 (revisi 2014) : Pengungkapan Instrumen Keuangan PSAK 61 (revisi 2011) : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah PSAK 65 (revisi 2013) : Laporan Keuangan Konsolidasian PSAK 66 (revisi 2013) : Pengaturan Bersama PSAK 67 (revisi 2013) : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar ED PSAK ED PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham
1 Januari 2015
ISAK ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa ISAK 17: Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai Sumber : Dwi Martani (2015) 2.1.4. Perubahan Laba Bersih dan Ekuitas Adanya pengadopsian standar akuntansi keuangan berbasis IFRS merupakan salah satu contoh perubahan prinsip akuntansi yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian penggunaan prinsip akuntansi sebelumnya seperti penggunaan historical cost yang berganti menggunakan nilai wajar untuk mengukur aktiva dan kewajiban.
Adanya perubahan prinsip akuntansi tersebut tidak dilibatkan dalam penghitungan laba bersih karena pengaruhnya terkait dengan periode sebelumnya,
namun
retrospektif
terhadap
diakui laporan
dengan
melakukan
keuangan.
penyesuaian
Penyesuaian
tersebut
membuat laporan keuangan tahun lalu konsisten dengan prinsip yang baru diadopsi. Perusahaan mencatat pengaruh kumulatif dari perubahan periode lalu sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan pada awal tahun yang
disajikan.
Sehingga
berdasarkan
pendekatan
retrospektif,
perusahaan memasukkan kembali angka laba tahun lalu menurut metode yang baru diadopsi dan mempertahankan komparabilitas. Selain itu, Financial Accounting Standard Board (FASB) setuju dan telah mengidentifikasi beberapa transaksi yang harus dicatat secara langsung pada ekuitas pemegang saham, seperti halnya keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Keuntungan dan kerugian tersebut tidak dimasukkan dalam laba bersih, sehingga mengurangi volalitas laba bersih akibat fluktuasi nilai wajar. Pos-pos terkait laporan laba rugi akan dimasukkan menurut konsep laba komprehensif. Laba komprehensif (comprehensive income) meliputi semua perubahan ekuitas selama satu periode kecuali perubahan akibat investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Karena itu, laba komprehensif meliputi semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan dan kerugian yang tidak
dimasukkan dalam laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Pos-pos yang melewati laporan laba-rugi ini disebut sebagai laba komprehensif lainnya (other comprehensive income). 2.1.5. Indeks LQ-45 Indeks LQ 45 merupakan salah satu dari sebelas indeks harga saham yang diluncurkan pada Februari 1997 di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Adapun kesebelas indeks harga saham di BEI sebagai berikut : 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu atau beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham Perusahaan Tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (free float) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG. IHSG adalah milik Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tidak bertanggung jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang mempergunakan IHSG sebagai
acuan (benchmark). Bursa Efek Indonesia juga tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun Pihak yang menggunakan IHSG sebagai acuan (benchmark). 2. Indeks Sektoral Indeks
Sektoral
menggunakan
semua
perusahaan
tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi, Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdangangan dan Jasa, dan Manufatur. 3. Indeks LQ-45 Indeks LQ-45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan
kapitalisasi
pasar,
dengan
kriteria-kriteria
yang
sudah
ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. 4. Jakarta Islmic Index (JII) Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari sahamsaham yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan
oleh
Bapepam-LK)
dengan
mempertimbangkan
kapitalisasi pasar dan likuiditas. 5. Indeks Kompas100 Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar,
dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. 6. Indeks BISNIS-27 Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27. Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan. 7. Indeks PEFINDO25 Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium Enterprises / SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat pengembalian modal (Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik. 8. Indeks SRI-KEHATI Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah kependekan dari Sustainable Responsible
Investment. Indeks ini diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriterikriteria seperti: Total Aset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float. 9. Indeks Papan Utama Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Utama. 10. Indeks Papan Pengembangan Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan Pengembangan. 11. Indeks Individual Indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat. Untuk
membangun
indeks
dibutuhkan
pertimbangan
penting sehingga mampu mencerminkan sebagian total populasi (pergerakan saham). Pertimbangan tersebut meliputi sampel (The Sample),
pembobotan
anggota
sampel
(Weighting
Sample
Members) dan prosedur perhitungan (Computational Procedure). Indeks LQ-45 terdiri dari 45 emiten dengan rasio likuiditas (Liquid) tinggi dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain
penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dengan ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Selanjutnya untuk mempertajam kriteria likuiditasnya maka dimasukkanlah jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi. Sehingga kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi transaksi. 3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler, Emiten berada di TOP 95 % dari total rata – rata tahunan nilai transaksi saham di pasar reguler. 4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Emiten berada di TOP 90% dari rata – rata tahunan kapitalisasi pasar. 5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 setiap tiga bulan sekali untuk evaluasi indeks. Sementara untuk
penggantian akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Untuk menjamin kewajaran (fairness) pemilihan saham, BEI juga dapat meminta pendapat kepada komisi penasehat yang terdiri dari para ahli dari Bapepam-LK, Universitas dan profesional di bidang pasar modal yang independen. Indeks LQ-45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai dasar sebesar 100. Selain nilai dasar, nilai pasar yang merupakan kumulatif jumlah saham tercatat dikali dengan harga pasar diperlukan untuk menghitung indeks LQ-45 dengan menggunakan formula : LQ 45 = Sumber : Indonesia Stock Exchange, (2010) 2.1.6. Teori Regulasi Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu yaitu teori-teori kepentingan publik, dan kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan. Kedua kategori tersebut menekankan pada adanya kepentingan dan hampir semua para ahli teori menyatakan bahwa regulasi terbentuk ternyata karena adanya konflik kepentingan dan terjadi sebagai reaksi terhadap suatu krisis yang tidak dapat di identifikasi.
Melalui
teori-teori
kepentingan
publik
dari
regulasi
berpendapat bahwa regulasi diberikan jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil, sehingga teori ini mampu memberikan perlindungan dan kebaikan masyarakat umum. Sementara itu, kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Adanya konflik kepentingan tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang akan diterima pengguna. Berikut ini konsekuensi yang akan diterima pengguna laporan keuangan terhadap penerapan standar baru dalam pelaporan keuangan. Tabel 2.3 Konsekuensi Ekonomi Pengguna Konsekuensi Ekonomi Perusahaan / Korporasi Biaya penerbitan laporan keuangan Perbedaan volalitas angka laporan keuangan Manajemen Perilaku Manajemen Masyarakat Persepsi atas perusahaan Investor dan kreditor Keputusan keuangan Sumber: Hendriksen (2005) 2.1.7. Teori Signal Teori signal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi kepada publik (Wolk et al.,2001: 308). Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh manajemen
perusahaan. Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan signal-signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Signal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya (Machfoedz, 1999, dalam Wirawan, 2010). Penggunaan peraturan seperti IFRS yang meningkatkan kualitas pelaporan merupakan salah satu signal perusahaan untuk menarik investor atau pengguna lain. 2.1.8. Teori Kepemilikan (proprietary theory) Menurut teori kepemilikian (proprietary theory), entitas adalah “agen, perwakilan, atau pengaturan dimana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi”. Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam caracara di mana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan utama dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari “kekayaan bersih” (net worth) pemilik. Pengaruh dari teori kepemilikan dapat ditemukan dalam beberapa teknik dan terminologi akuntansi yang digunakan oleh korporasi yang kepemilikannya terbuka seperti halnya metode ekuitas akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan merekomendasikan bahwa bagian perusahaan tersebut atas laba bersih anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan
dimasukkan dalam laba bersih. Dengan demikian, praktik juga menggunakan konsep kepemilikan. Teori kepemilikan dapat memiliki paling tidak dua bentuk, yang berbeda dalam hal siapa yang dimasukkan dalam kelompok pemilik. Dalam bentuk pertama, hanya pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik sementara pemegang saham preferen dikeluarkan. Dengan demikian, dividen saham preferen dikurangkan ketika menghitung laba pemilik. Dalam bentuk kedua dari teori kepemilikan, baik saham biasa maupun saham preferen dimasukkan dalam ekuitas pemilik sehingga terfokus perhatian pada bagian ekuitas pemegang saham di neraca dan jumlah yang akan dikreditkan kepada semua pemegang saham di laporan laba rugi. 2.1.9. Penelitian Terdahulu Telah banyak penelitian mengenai pengadopsian IFRS namun penelitian yang secara langsung berfokus pada suatu perusahaan yang terdapat dalam indeks saham suatu negara masih terbatas, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4 Peneliti Terdahulu No
Nama Peneliti
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Tujuan Penelitian -
-
1
2
Cordazzo, (2013)
Situmorang (2011)
The impact of IFRS on net income and equity: evidence from Italian listed companies
Menginvestigasi dampak adopsi IFRS terhadap laporan keuangan perusahaan terdaftar di bursa Italia
Menguji apakah terdapat dampak yang signifikan transisi ke Transisi Menuju IFRS terhadap IFRS Dan financial statement Dampaknya (laporan keuangan) Terhadap khususnya net profit, Laporan liquidity, gearing dan Keuangan equity dengan melihat (Studi Empiris pengaruh yang Pada Perusahaan significant dengan Yang Listing Di hubungannya pada BEI) penggunaan auditor pada perusahaanListing di BEI
Transisi laba bersih lebih relevan dibandingkan ekuitas. Analisis penyesuaian individu menunjukkan lebih besar ketidaksesuaian antara GAAP Italia dan IFRS dalam penerapan akuntansi untuk aktiva tidak berwujud, pajak penghasilan dan penggabungan usaha IFRS memiliki dampak yang signifikan terhadap net profit perusahaan, ekuitas, rasio likuditas, gearing, dan membedakan pengaruh net profit, ekuitas, gearing, dan likuiditas pada perusahaan yang menggunakan KAP (ukuran auditor) big 4 dan non big 4
3
4
5
Wardhani, (2010)
The Effect Of Degree Convergence To IFRS and Governance System to Accounting Conservatsism: Evidence Of Asia.
Untuk menganalisis dampak derajat konvergensi ke IFRS dan sistem pemerintahan ke conservatisme akuntansi: Studi kasus pada negara-negara Asia yaitu : Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand dan Termasuk dalam perusahaan-perusahaan yang ada di CLSA CG Watch.
Konvergensi ke IFRS dan sistem pemerintahan memiliki Dampak yang Positif terhadap kualitas laba
Gamayuni, (2009)
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Standards
Melihat apakah Indonesia perlu mengadopsi IFRS atau tidak. (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing Di BEI)
Indonesia memang perlu mengadopsi standar akuntansi yang berlaku global untuk dapat bersaing secara global menarik investor
Impact of International Accounting Standard on Firms
Menjelaskan dampak adopsi IFRS pada laporan keuangan perusahaan dan pada manajemenperusahaan. (Studi Kasus Pada Perusahaan SaintGobain Group)
Pengungkapan laporan keuangan lebih tinggi dan manajemen perusahaan menjadi lebih bertanggungjawab (accountable)
Petreski, (2006)
Sumber : Peneliti (2015) 2.2. Kerangka Konseptual Pengadopsian standar akuntansi internasional yaitu IFRS ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula,
manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2006). Hung &Subramanyan (2004) dalam
Gamayuni (2009) menguji efek adopsi IFRS memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban, lebih tinggi yang menerapkan IAS. Sementara, Michela Cordazzo (2013) menguji efek adopsi IFRS memberikan bukti laba bersih dan ekuitas emiten Italia lebih tinggi dibandingkan dengan diterapkannya Italia GAAP. Bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor, dampak yang ditimbulkan terhadap laporan keuangan terkait laba bersih dan ekuitas emiten menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan modalnya dan mengharapkan return yang tinggi. Gambar 2.3 Model Berpikir Peneliti Sebelum IFRS (X)
1. Laba Bersih (X1) 2. Ekuitas (X2) Sumber : Peneliti (2015)
Sesudah IFRS (Y)
Uji beda
1. Laba Bersih (Y1) 2. Ekuitas (Y2)
2.3. Hipotesis Titik fokus para pengguna laporan keuangan terutama para stakeholder untuk mengetahui kondisi perusahaan dan berkembangtidaknya investasi mereka terletak pada laporan keuangan dengan tampilan laba dan ekuitas yang dihasilkan perusahaan, sehingga menunjukkan pentingnya penyajian laporan keuangan yang berkualitas dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yang tidak hanya diterima secara umum oleh satu negara tetapi juga dapat diakui dan diterima oleh negara lain. Oleh karena itu, suatu negara dituntut untuk menjadikan International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai dasar penyajian laporan keuangan meskipun terdapat kendala yang ditimbulkan dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu kendalanya adalah fakta bahwa belum semua negara menerima konsep, “standar akuntansi dan pelaporan keuangan” versi IFRS dikarenakan konsekuensi ekonomi yang dikhawatirkan akan timbul akibat perubahan regulasi. Berikut ini beberapa PSAK revisi 2013 dan 2014 yang berlaku efektif tahun 2015 secara prospektif dan berlaku efektif tahun 2011-2012 secara retrospektif oleh emiten indeks LQ-45, sehingga terdapat reklasifikasi akun yang menimbulkan perbedaan laba dan ekuitas di tahun 2011 dan 2012 antara sebelum dan sesudah pengadopsian standar akuntansi keuangan berbasis IFRS.
Tabel 2.5 Ikhtisar Perbedaan PSAK dan SAK Berbasis IFRS Berlaku Efektif Tahun 2015 Secara Prospektif Perihal
SAK Berbasis IFRS
PSAK
Revisi 2013(efektif 1 Januari 2015 secara prospektif) Penyajian Laporan Keuangan Judul Laporan
Definisi
Komponen Laporan Keuangan
Informasi Komparatif
Penyajian penghasilan komprehensif lain
Imbalan Kerja
Biaya Jasa Lalu
PSAK No. 1 (revisi 2013)
PSAK No. 1 (revisi 2009)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Memberikan definisi Laba rugi, Pemilik, material, Penyesuaian Reklasifikasi, tidak praktis, Total penghasilan Komprehensif
Laporan Laba Rugi Komprehensif Tidak memberikan definisi tersebut
• Laporan posisi keuangan • Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain • Laporan perubahan ekuitas • Laporan arus kas • Catatan atas laporan keuangan • Informasi kompratif Menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan : • Informasi komparatif minimum • Informasi komparatif tambahan
• •
Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi komprehensif • Laporan perubahan ekuitas • Laporan arus kas • Catatan atas laporan keuangan Tidak terdapat pengaturan tersebut
Disajikan berdasarkan kelompok: Disajikan dalam kelompok 1. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Penghasilan komprehensif laba rugi lain 2. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi PSAK No. 24 (revisi 2013)
PSAK No. 24 (revisi 2010)
- Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai - Biaya jasa lalu adalah kini kewajiban imbalan pasti atas jasa perubahan nilai kewajiban pekerja pada periode-periode lalu, imbalan pasti atau jasa sebagai akibat dari amandemen pekerja pada periode-periode program (pemberlakuan awal atau lalu, yang berdampak pembatalan, atau perubahan, program terhadap periode berjalan imbalan pasti) atau kurtailmen akibat penerapan awal atau (penurunan signifikan yang dilakukan perubahan terhadap imbalan oleh entitas dalam hal jumlah pekerja pascakerja atau imbalan yang ditanggung oleh program). kerja jangka panjang lain.
Biaya jasakeuntungan/kerugian penyelesain
Perubahan Lainnya
Laporan Keuangan Konsolidasian Ruang lingkup Definisi
Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian adalah perbedaan antara: • Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang sedang diselesaikan, sebagaimana ditentukan pada tanggal penyelesaian. • Harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh entitas sehubungan dengan penyelesaian tersebut Imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait.
Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian terdiri dari: • Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti • Perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program • Keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya Imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa.
Tidak meliputi LK sendiri
PSAK No. 4 dan ISAK No. 7 Diatur
Diatur dalam lampiran tersendiri
Diatur
PSAK No. 65 (revisi 2013)
Pengendalian
Definisi yang umum meliputi: kekuasaan, ekposure hak dan Diatur kemampuan menggunakan kekuasaan
Pengendalian tanpa adanya hak suara mayoritas
Memberikan panduan penerapan dalam Diatur menaksir pengendalian tanpa hak suara
Hak suara potensial Hubungan keagenan
Ketentuan lebih detail Diatur Terdapat pedoman penerapan hubungan Tidak diatur keagenan
Persyaratan akuntansi
LK konsolidasian disusun dengan Diatur menggunakan kebijakan yan sama
Kepentingan non pengendali Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi Entitas investasi pengecualian terhadap konsolidasi
Penyajiannya terpisah pemiliki entitas induk Terdapat definisi
dari
ekuitas
Diatur Tidak diatur
Tidak dikonsolidasi tetapi mengukur Tidak diatur investasinya dengan nilai wajar
Pengaturan Bersama Pengendalian bersama operasi dan aset
PSAK No. 66 (revisi 2013)
Operasi bersama hak dan kewajiban atas Mengakui aset/ liabilitas dan aset/ liabilitas mengakui aset/ liabilitas pendapatan/ beban sesuai dan pendapatan/ beban sesuai porsi porsi -
Pengendalian bersama entitas
PSAK No. 12
-
Operasi bersama hak dan kewajiban atas aset/ liabilitas mengakui aset/ liabilitas dan pendapatan/ beban Pilihan antara konsolidasi sesuai porsi proporsional dan metode Hak atas aset menggunakan metode ekuitas ekuitas Konsolidasi proporsional dihapus
Revisi 2014 (efektif 1 Januari 2015 secara prospektif) Penurunan Nilai
Ruang Lingkup
PSAK No. 48 (revisi 2014)
Pengaturan investasi pada entitas anak dan ventura bersama dalam laporan keuangan tersendiri mengacu pada PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri
PSAK No. 48 (revisi 2009) Pengaturan investasi pada entitas anak dan ventura bersama dalamlaporan keuangan tersendiri mengacupada PSAK 4: LaporanKeuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
Definisi
Tidak memberikan definisi mengenai Memberikan definisi nilai wajar dikurangi biaya untuk mengenai nilai wajar menjual dan pasar aktif. dikurangi biaya Memberikan definisi nilai wajar untukmenjual dan pasar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran aktif Nilai Wajar.
Terminologi
Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan Pengukuran nilai wajar
Pengukuran nilai wajar Memberikan pengaturan dikurangibiaya pelepasan mengacu mengenai nilai wajar padahirarki nilai wajar dalam PSAK dikurangi biaya untuk 68:Pengukuran Nilai Wajar. menjual.
Memberikan tambahan penjelasanmengenai perbedaan nilai Tidak diatur wajardan nilai pakai.
Pengukurannilai wajar dikurangi biayapelepasan
Komposisiestimasi aruskas masadepan
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual Penentuan nilai wajar
Alokasi goodwill pada unit penghasil kas
Setiap unit atau kelompok unit yangmemperoleh alokasi goodwill: menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal; dan tidak lebih besar dari segmen operasi yang didefinisikan dalam PSAK 5: Segmen Operasi paragraf 08 sebelum penggabungan
Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill: • menunjukkan tingkat terendahdalam entitas yang goodwillnya dipantau untuk tujuan manajemen internal; dan • tidak lebih besar dari segmen operasi yang ditentukan sesuai dengan PSAK 5: Segmen Operasi
Koreksi editorial
Menggunakan istilah ”harapan” dan ”yang diharapkan”
Menggunakan ”ekspektasi”dan ”ekspektasian”
Pengungkapan
Memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode: • jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) dan apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) • merupakan nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya.; dan • jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, entitas mengungkapkan: • tingkat hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar; • teknik penilaian (level 2 dan 3); dan • setiap asumsi utama yang mendasari manajemen untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (level 2 dan 3).
istilah
Memberikan persyaratan pengungkapan untuk setiap rugi penurunan nilai material yang diakui atau dibalik selama periode aset individual (termasukgoodwill dan unit penghasilkas)
Berlaku efektif Tahun 2012 : Transaksi dalam mata uang asing
PSAK No. 10 (revisi 2009)
PSAK No. 10, 11, dan 52 -
Penentuan mata uang fungsional
Terdapat hirarki indikator penentuan mata uang fungsional
PSAK No. 52 : ada 3 indikator mata uang dalam fungsional, yaitu : 1. Indikator arus kas 2. Indikator harga jual 3. Indikator biaya -
Pengukuran dan penyajian mata uang
-
Aset Tak Berwujud Pengukuran setelah pengakuan Masa manfaat ekonomis
Masa manfaat tak terbatas
Pengukuran mata uang menggunakan mata uang fungsional Penyajijan mata uang dapat menggunakan mata uang selain mata uang fungsional
PSAK No.19 (revisi 2010)
PSAK No. 19 -
Entitas hanya menggunakan harga perolehan
-
Umumnya tidak melebihi 20 tahun
-
Entitas dapat memilih model harga perolehan atau model revaluasi
-
Entitas dapat menentukan : 1. Masa manfaat terbatas 2. Masa manfaat tidak terbatas
-
Tidak diamortisasi Pengujian penurunan Nilai aset setiap tahun & ketika terdapat indikasi penurunan nilai
Pendapatan
PSAK No. 23 (revisi 2010)
-
Tidak diatur
dapat model
Tidak terdapat ketentuan
PSAK No. 23 -
Pendapatan bunga dari aset
Pengukuran dan penyajian mata uang menggunakan Rupiah Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional
Hasil efektif suatu asetmerupakan tingkat bungayang diperlukan untukmendiskontokan aliranpenerimaan kas di masadepan
Pengakuan dividen pada efek
-
Tidak diatur
Dividen pada efek ekuitasdiumumkan daripenghasilan neto ebelumpembelian, dividentersebut dikurangi dari harga beli efek tersebut
Berlaku efektif Tahun 2011 : Laporan Arus Kas
PSAK No. 2 (revisi 2009)
Arus kas dari pos luar biasa
- Dihilangkan
Metode tidak langsung
- Dihilangkan
PSAK No. 2 - Terdapat pengaturan mengenai arus kas dari pos luar biasa - Penyesuaian atas laba atau rugi termasuk berasal dari hak minoritas dalam laba/rugi konsolidasi
Arus kas dari pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang - Arus kas dari transaksi tersebut diakui tidak mengakibatkan sebagai arus kas pendanaan hilangnya pengendalian Pengungkapan PSAK No. 7 (revisi 2010) Pihak-Pihak Berelasi Departemen dan instansi pemerintah yang tidak Pihak-pihak yang mengendalikan, mengendalikan bersama mempunyai hubungan atau memiliki Istimewa pengaruh pengaruh signifkan terhadap entitas pelapor Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi PSAK No. 25 (revisi 2009) akuntansi dan kesalahan Pemilihan kebijakan akuntansi
-
Mengatur persyaratan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi Memberikan panduan pemilihan kebijakan akuntansi ketika tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya
Tidak ada pengaturan
PSAK No. 7
Hanya menyebutkan “Departemen dan instansi pemerintah”
PSAK No. 25
Tidak diatur. Hal ini sebelumnya diatur dalam PSAK 1 (1998)
Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi Istilah
PSAK No. 57 (revisi 2009) -
Provisi
PSAK No. 57 -
Kewajiban diestimasi
Sumber : Martani, Dwi (2015) Hung dan Subramanyam (2004) menyatakan bahwa total aktiva, ekuitas, total kewajiban akan lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding dengan standar akuntansi Jerman. Thornton (2006) dalam Ballas (2010) juga menemukan bahwa IFRS berdampak positif terhadap ekuitas perusahaan. Tsalavoutas (2010) menemukan bahwa implementasi IFRS memiliki dampak yang positif terhadap ekuitas dan laba bersih perusahaan di Yunani. Cordazzo (2008) dalam Tsalavoutas (2010) menemukan laba bersih dan ekuitas yang lebih tinggi pada IFRS dibanding pada Italian GAAP. Peneliti Haller et al ( 2009) dalam Tsalauvoutas( 2010) mengatakan bahwa ; “ the transition from Germany GAAP to IFRS on equity and net income of German companies which had to adopt IFRS in 2005 and they find a significant increase in shareholder’s equity and net income” H1. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS berpengaruh signifikan terhadap laba bersih H2. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS berpengaruh signifikan terhadap ekuitas
