Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Pengarah: Dr. Ir. Unggul Priyanto, M

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015

Pengarah: Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc Penanggung Jawab: Dr. Ir. Soni Solistia Wirawan, M.Eng Ketua Pelaksana Ir. Makmuri, M.Eng Wakil Ketua Pelaksana Ir. Irshan Zainuddin, M.Si Sekretaris merangkap Anggota Rizky Agung Wibowo, SE, ME Anggota Restuadi, SE., M.Si. Drs. Dedy Roesmajadi, MM Ir. Munawar Sahabbudin, MM Ir. Ignatius Subagjo, MSCE Ir. Hariana, MM Dr.-Ing. Mulyadi Sinung Haryono Drs. Nizar, MM Ir. Heri Sadmono, M.Sc Ir. Nana Sudiana, MT Sekretariat : Wiji Lestari, B.Eng. Kewat Siti Wahyuni, SE Krisna Gunawan, S.Kom Gilang Ramadhan, Amd

(Perwakilan Sekretariat Utama) (Perwakilan Kedeputian PKT) (Perwakilan Kedeputian TIEM) (Perwakilan Kedeputian TIRBR) (Perwakilan Kedeputian TAB) (Perwakilan Kedeputian TPSA) (Perwakilan Kedeputian TPSA)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

iI

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Penjelasan Umum Organisasi 1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan 1.3. Struktur Organisasi 1.4. Sumber Daya Manusia 1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 1.6. Sistematika Penyajian

I-1 I-1 I-4 I-5 I-8 I-9 I - 11

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2.1.1 Visi dan Misi 2.1.2 Tujuan 2.1.3 Sasaran Strategis 2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2.1.4.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPT 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

II - 12 II - 12 II - 14 II - 15 II - 15 II - 18 II - 18 II - 24 II - 27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BPPT TAHUN 2013 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan IKU 3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 3.2. Realisasi Anggaran

III - 29 III - 29 III - 31 III - 48 III - 74 III - 87

iii v vi vii

BAB IV. PENUTUP BAB IV. 4.1 Kesimpulan 4.2 Langkah-langkah Perbaikan

IV - 97 IV - 98 V-11

LAMPIRAN

v

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1.

Struktur Organisasi BPPT

I-7

Gambar 1.2.

Komposisi SDM BPPT menurut Tingkat Pendidikan

I-8

Gambar 1.3.

Komposisi SDM BPPT menurut Jabatan Fungsional

I-9

Gambar 2.1.

Alur keterkaitan RPJMN, Renstra, Rencana Kerja (Renja), RKT

II - 13

dan Penetapan Kinerja (PK) Gambar 3.1.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

III - 41

Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Gambar 3.2.

Penandatanganan MOU antara Ka BPPT dengan Gubernur

III - 59

Jawa Tengah dalam rangka pemanfaatan teknologi BPPT Gambar 3.3.

Contoh Kegiatan alih teknologi di UKM Mutiara Baru Desa

III - 59

Plumbon, Baru Kecamatan Karangsambung- Kabupaten Kebumen-Propinsi Jawa Tengah Gambar 3.4.

Contoh hasil binaan BPPT produk beras analog dari UKM

III - 60

Mutiara Baru Kabupaten Kebumen Gambar 3.5.

Kelompok UKM Mutiara Baru penerima Adhikarya Pangan

III - 60

Nusantara 2015 Tingkat Nasional Gambar 3.6.

Produk RASTEJA (Beras Tela dan Jagung) produksi KUB Maju

III - 61

Jaya binaan BPPT di Desa Klampok Kec. Godong Kab. Grobogan yang telah memperoleh penghargaan dari KemenPerindag Gambar 3.7.

Piagam dan Piala UKM Pangan AWARD dari Menteri

III - 61

Perdagangan Republik Indonesia Gambar 3.8

Peningkatan Capaian Kinerja Outcome menuju Target akhir

III - 66

sesuai Dokumen Renstra Gambar 3.9

Tiga unit PUNA Wulung Kerjasama BPPT dan PT Dirgantara

III - 67

Indonesia Gambar 3.10

Proses Produksi Tiga unit PUNA Wulung Kerjasama BPPT dan PT Dirgantara Indonesia

vi

III - 69

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Distribusi SDM BPPT berdasarkan Tingkat Pendidikan

I-8

Tabel 2.2

Distribusi SDM BPPT berdasarkan Jabatan Fungsional

I-9

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahunan Tingkat Lembaga

II - 28

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Tingkat Lembaga

III - 30

Tabel 3.2.

Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja

III - 32

Outcome (Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi) Tabel 3.3.

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja IKU 1

III - 39

Tabel 3.4.


III - 43

Outcome (Industri TIK pendukung e-services) Tabel 3.5.


III - 46

Tabel 3.6.


III - 54

Outcome (Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi) Tabel 3.7.

Produksi Pangan Lokal di Beberapa Kabupaten di Jawa Tengah

III - 58

Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tabel 3.8.


III - 62

Tabel 3.9.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

III - 63

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tabel 3.10.


III - 67

Outcome (inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam) Tabel 3.11.


III - 70

Outcome (propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya, dengan target 1 propinsi) Tabel 3.12.

Daftar kegiatan layanan jasa TMC Penanggulangan bencana kabut

III - 73

asap karhutla tahun 2015 Tabel 3.13.


vii

III - 76

Tabel 3.14.


III - 82

Outcome (Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi) Tabel 3.15.


III - 83

Tabel 3.16.


III - 89

Outcome (Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna, dengan target 2%.) Tabel 3.17.


III - 92

Tabel 3.18.

Realisasi Anggaran

III - 96

viii

KATA PENGANTAR Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya BPPT dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat lembaga periode tahun 2015 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala BPPT kepada Presiden dan masyarakat/publik atas pelaksanaan tugas pokok melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPT Tahun 2015. Laporan Kinerja BPPT Tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja BPPT yang pertama dalam periode 2015-2019, yang berisi mengenai pencapaian tiga sasaran strategis kinerja di tingkat Lembaga. Ketiga Sasaran strategis tersebut adalah : 1.

Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni (1) Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah; dan (2) Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna.

2.

Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni (1) Peningkatan produksi pangan berbahan lokal; (2) Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam; dan (3) Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya.

3.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni (1) Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional; dan (2) Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna.

LAKIP BPPT TAHUN 2015

i

Secara umum, realisasi/capaian atas sasaran strategis kinerja BPPT tersebut di atas pada akhir tahun 2015 dapat terpenuhi dengan baik. Akhirul kata, kami berharap laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan BPPT. Wabillaahi taufik walhidayah, wassalaammu‘alaikum warrahmahtullaahi wabarokaatu.

Jakarta,

Februari 2016

Kepala BPPT,

Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc.


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam pelaksanaan Sistem AKIP BPPT pada Tahun 2015, BPPT memperhatikan dan menjadikan rujukan peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) dan sejumlah ketentuan/pedoman terkait Sistem AKIP khususnya ketentuan/pedoman yang diatur oleh Kementerian PAN dan RB.

Secara keseluruhan capaian kinerja BPPT tahun 2015 dapat tercapai/terpenuhi dengan baik. Sasaran yang terdapat dalam perjanjian kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan tercapainya target sasaran sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Gambaran capaian kinerja masing-masing sasaran dapat diketahui sebagai berikut : 

Sasaran strategis 1 terkait dengan Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni (1) Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah; dan (2) Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh hasil bahwa semua target pada kedua indikator kinerja tersebut tercapai 100%.



Sasaran strategis 2 terkait dengan Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni (1) Peningkatan produksi pangan berbahan lokal; (2) Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam; dan (3) Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh hasil bahwa ke tiga indikator kinerja ini semua targetnya tercapai. Target pada indikator kinerja 3 (yaitu Peningkatan produksi pangan berbahan lokal, dengan target 2%) tercapai 100%, target pada indikator kinerja 4 (yaitu Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam, dengan target 3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI) tercapai 100%, dan target pada indikator kinerja 5, (yaitu Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya, dengan target 1 propinsi) tercapai 100%.



Sasaran strategis 3 terkait dengan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni (1) Meningkatnya prosentase kualitas SDM


iii

Perekayasa dan Litkayasa nasional; dan (2) Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh hasil bahwa indikator kinerja 6, yaitu Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional, target tercapai 96%. Indikator kinerja 7, yang berkaitan dengan Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna, targetnya tercapai 100%.


iv

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

Penjelasan Umum Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005 – 2025 dinyatakan bahwa persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan penerapan Iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah perlu adanya peningkatan kontribusi Iptek untuk memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan Iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya Iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan Iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan Iptek.

Kondisi ekonomi global saat ini dan ke depannya akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan di bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu pilar penentu daya saing suatu bangsa adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi kondisi lingkungan strategis yang berubah secara cepat dan berbagai tantangan dan peluang yang bersifat global, khususnya dalam pengimplementasian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai pada akhir Desember 2015, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Posisi daya saing Indonesia jika diukur dengan indeks LAKIP BPPT TAHUN 2015

I-1

daya saing global (Global Competitiveness Index – GCI) berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2014-2015 meningkat dari peringkat 54 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 34 pada tahun 2014-2015.

Peningkatan daya saing tersebut merupakan resultan dari kinerja berbagai pilar yang menjadi penopangnya, yang meliputi 12 pilar, yaitu: Institusi, Infrastruktur, Lingkungan Ekonomi Makro, Kesehatan dan Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, Efisiensi Pasar Barang, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pasar Finansial, Kesiapan Teknologis, Ukuran Pasar, Kecanggihan Bisnis, dan Inovasi.

Diantara pilar-pilar daya saing tersebut, terdapat tiga (3) pilar yang berkaitan langsung dengan daya dukung teknologi, yaitu: 1) Kesiapan Teknologi dengan indikator: Keberadaan Teknologi Terbaru,

Tingkat Dayaserap Teknologi Perusahaan, PMA dan Transfer Teknologi, Pengguna Internet, Pita Lebar Internet, Pelanggan Telpon Gerak/100 Penduduk; 2) Kecanggihan Bisnis dengan indikator: Kuantitas Pemasok Lokal, Kualitas

Pemasok Lokal, Pengembangan Klaster Negara, Sifat Keunggulan Kompetitif,

Kepanjangan

Rantai

Nilai,

Pengendalian

Distribusi

Internasional, Kecanggihan Proses Produksi, Keluasan Pemasaran, Kesediaan Untuk Mendelegasikan Wewenang); dan 3) Inovasi dengan indikator: Kapasitas Inovasi, Kualitas Lembaga Penelitian

Ilmiah, Belanja Litbang Perusahaan, Kolaborasi Litbang UniversitasIndustri,

Pengadaan

Pemerintah

untuk

Produk

Teknologi

Maju,

Ketersediaan Ilmuwan dan Insinyur, Utilitas Paten Per Sejuta Penduduk.

Dari 12 pilar daya saing tersebut, pilar Kesiapan Teknologi, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja dan pilar Inovasi merupakan pilar dengan nilai terendah (nilai Kesiapan Teknologi 3,6, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 3,8 sedangkan Inovasi 3,9 dari skala 1-7) dibandingkan dengan sembilan pilar lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa iptek belum berperan secara signifikan dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Kemampuan teknologi secara nasional dalam penguasaan dan penerapan teknologi dinilai masih belum memadai LAKIP BPPT TAHUN 2015

I-2

untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini telah mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal, serta kualitas barang serta inovasi produk yang dihasilkan sangat terbatas sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.

Kondisi saat ini menunjukkan, bahwa penguasaan dan pemanfaatan teknologi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai hasil penelitian, kerekayasaan dan pengembangan teknologi telah dimanfaatkan oleh kelompok industri dan masyarakat. Meskipun demikian, kemampuan teknologi secara nasional dalam penguasaan dan penerapan teknologi dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya sumbangan teknologi terhadap sektor produksi nasional, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya Iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya Iptek.

Indonesia sangat memerlukan peran aktif berbagai pihak untuk bisa saling bekerjasama dan berkontribusi dalam rangka pembangunan nasional dan pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan lintas kementerian serta kebijakan lintas sektoral sangatlah penting dan memiliki peran penting demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepemerintahan di bidang teknologi. BPPT merupakan lembaga pemerintah yang berperan sebagai lembaga pengkajian teknologi, solusi teknologi, intermediasi, audit teknologi dan technology clearing house (TCH), dalam mendukung pembangunan nasional agar mampu meningkatkan daya saing industri dan kemandirian bangsa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kedepannya BPPT akan semakin mendapat tantangan cukup besar.


I-3

1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPT : 1) Kedudukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam peraturan

ini

disebut

BPPT,

adalah

Lembaga

Pemerintah

Non

Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 2) Tugas BPPT BPPT melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) Fungsi BPPT Dalam melaksanakan tugasnya, BPPT menyelenggarakan fungsi : (1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; (2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPPT; (3) Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi; dan (4) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 4) Wewenang BPPT Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPPT mempunyai kewenangan : a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; c. Penetapan sistem informasi di bidangnya; dan d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


I-4

1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, pada Bab II, pasal 6, Kepala BPPT mempunyai tugas : 1) Memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT; 3) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggungjawabnya; dan 4) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Dalam Bab II, pasal 5 dari Kepka diatas, BPPT terdiri atas : a. Kepala; b. Sekretariat Utama (Setama); c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijaksanaan Teknologi (PKT); d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA); e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB); f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material (TIEM); g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR); h. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; i.

Pusat Data, Informasi dan Standarisasi;

j.

Pusat Pelayanan Teknologi; dan

k. Inspektorat.

Susunan organisasi BPPT, terdiri dari 6 unit organisasi (5 Deputi dan 1 Setama) dan 45 unit kerja/satuan kerja (Pusat/Biro/Inspektorat/UPT/ Balai) dengan perincian: Sekretariat Utama (Setama) membawahi 4 Biro dan 2 Pusat, Deputi Bidang PKT membawahi 4 Pusat dan 1 Balai, Deputi Bidang TPSA membawahi 4 Pusat, 1 UPT dan 2 Balai, Deputi Bidang TAB membawahi 4 Pusat, dan 2 Balai, Deputi Bidang TIEM membawahi 4 Pusat, 2 UPT dan 3 Balai, serta Deputi Bidang TIRBR yang membawahi 4 Pusat, 2 UPT dan 4 LAKIP BPPT TAHUN 2015

I-5

Balai, serta 2 unit kerja yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPPT yaitu Inspektorat dan Pusat Pelayanan Teknologi.

Adapun struktur organisasi BPPT sesuai dengan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, dapat dilihat pada gambar 1.2. Selain organisasi organik, BPPT juga memiliki 17 unit organisasi non organik yang merupakan unit pelayanan teknis yang berfungsi untuk memberikan pelayanan teknologi tertentu kepada masyarakat.

Unit organisasi non organik yang ada di lingkungan BPPT adalah sebagai berikut: 1.

UPT Hujan Buatan

2.

Balai Besar Teknologi Energi (B2TE)

3.

Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST)

4.

UPT Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin (PSTKP)

5.

Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKNET)

6.

Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)

7.

UPT Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran (LAGG)

8.

UPT Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH)

9.

Balai Termodinamika, Motor dan Propulsi (BTMP)

10. Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) 11. Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (MEPPO) 12. Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) 13. Balai Pengkajian Bioteknologi 14. Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) 15. Balai Teknologi Lingkungan (BTL) 16. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) 17. Balai Inkubator Teknologi (BIT)


I-6

KEPALA INSPEKTORAT

No. 1 2 3 4

PENDIDIKAN

JUMLAH

S3 S2 S1 < S1

300 851 1296 Jumlah

%

584

10 28 43 19

3.031

100

Komposisi SDM BPPT berdasarkan Tingkat Pendidikan

584

300

S3 851

S2 S1 < S1

1296

No.

Jabatan Fungsional

1

Perekayasa

2

Jumlah

%

1.369

68,59

Peneliti

199

9,97

3

Teknisi Litkayasa

193

9,67

4

Arsiparis

72

3,61

5

Perencana

62

3,11

6

Pranata Humas

45

2,25

7

Auditor

23

1,15

8

Analisis Kepegawaian Lain-lain (Pengendali Dampak Lingkungan, Pustakawan, Dokter Gigi, Widyaiswara) Jumlah

18

0,90

15

0,75

1.996

100

9

Komposisi SDM BPPT berdasarkan Jabatan Fungsional

72

18 62 45 23

Perekayasa

15

Peneliti Teknisi Litkayasa

193

Arsiparis Perencana

199 1369

Pranata Humas Auditor Analis Kepegawaian Lain-Lain

Sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam perkembangan teknologi di Indonesia, BPPT memiliki peran sebagai entry point hasil karya teknologi asli Indonesia untuk dapat dikaji untuk kemudian dapat diterapkan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

BPPT menjadi salah satu ujung tombak penyampai hasil karya penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi ke dunia industri ataupun ke masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap berbagai hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang dihasilkan oleh para peneliti dan perekayasa Indonesia. Kebutuhan akan teknologi yang dinilai makin hari makin tinggi dan juga dengan adanya tuntutan kemajuan teknologi yang terkini, menyebabkan keberadaan BPPT sangat diperlukan dan penting adanya.

BPPT diharapkan mampu memberikan peran yang nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan nasional. Program-program yang dimiliki oleh BPPT sebagai kebijakan institusi mandiri maupun program-program kebijakan lintas kementerian/lembaga, diharapkan mampu menjadi faktor pendorong bagi peningkatan perekonomian negara, terutama kebijakan program yang bersentuhan dengan dunia industri.


I-10

1.6.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPPT Tahun 2015 berisi 4 Bab yaitu : Bab I.

Pendahuluan Berisi

penjelasan

umum,

kedudukan

tugas,

fungsi,

dan

kewenangan, Struktur organisasi, Sumberdaya Manusia, serta aspek strategis dan permasalahan utama (strategic issue).

Bab II. Perencanaan Kinerja Berisi Keterkaitan RPJMN, Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja; Rencana Strategis BPPT Tahun 2015-2019, Keterkaitan Program dengan RPJMN 2015-2019; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Berisi Pengukuran Kinerja, Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, dan Realisasi Anggaran

Bab IV. Penutup Berisi simpulan dan rekomendasi rencana perbaikan.


I-11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Sesuai Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L Tahun 2015-2019, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPPT menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode tahun 2015-2019 (5 lima) tahun.

Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, Renstra BPPT 20152019 menjadi acuan dalam penyusunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja BPPT (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran BPPT (RKA K/L). Pelaksanaan dan Pemantauan terhadap program dan kegiatan dilakukan melalui indikator kinerja dan targetnya.

Terkait dengan perencanaan kinerja untuk memenuhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPPT menggunakan Renstra sebagai acuan dalam membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seperti yang tercantum dalam lampiran. Alur pikir keterkaitan RPJMN, Renstra, Rencana Kerja (Renja), RKT dan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihat dari gambar pada halaman berikut ini :


II - 12

RPJMN

Tugas dan Fungsi BPPT

Renstra BPPT

Visi Misi

RENCANA KINERJA LIMA Sasaran Strategis (IKU dan Target)

Tujuan

PK

PROGRAM/ KEGIATAN

DIPA + RKAKL

TAHUN (Anak Lampiran II dan IV)

Renja dan RKT

Gambar 2.1. Alur keterkaitan RPJMN, Renstra, Rencana Kerja (Renja), RKT dan Penetapan Kinerja (PK)


II - 13

2.1.1. Visi dan Misi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah non kementerian, maka BPPT mempunyai kewenangan: penyusunan rencana nasional secara makro yaitu: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; dan (2) Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan pelaksanaan audit teknologi.

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang akan dihadapi ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Recana Strategis BPPT 2015-2019 pada Bab I, BPPT telah menetapkan visi dan misi BPPT yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPJMN 2015-2019..

Visi BPPT Dalam

rangka

pencapaian

Pembangunan

Jangka

Menengah

khususnya untuk periode 2015-2019 maka visi BPPT adalah : “Pusat Unggulan Teknologi yang Mengutamakan Inovasi Dan Layanan Teknologi untuk Mewujudkan Daya Saing Industri dan Kemandirian Bangsa”

Misi BPPT Upaya - upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPT tersebut dilaksanakan melalui enam misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan menghasilkan

pengkajian Inovasi

dan

dan

penerapan Layanan

teknologi

Teknologi

yang

dibidang

Energi,Informasi dan Material 2. Melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

teknologi

yang

menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi dibidang Transportasi, Maritim, Hankam, Permesinan, Industri Kimia 3. Melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

teknologi

yang

menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi dibidang Pangan dan Pertanian, Obat dan Kesehatan LAKIP BPPT TAHUN 2015

II - 14

4. Melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi

teknologi

yang

dibidang Sumber

Daya Alam dan Kelautan, Lingkungan, dan Kebencanaan 5. Melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

teknologi

yang

menghasilkan Inovasi dan Layanan Teknologi dibidang Sistim Inovasi untuk Pembangunan Taman Sains dan Tekno, dan Inkubasi Teknologi. 6. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan inovasi dan layanan teknologi.

2.1.2. Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPT ke dalam program-program

yang

mendukung

pembangunan

nasional

dan

pembangunan bidang yang akan dilaksanakan, maka tujuan BPPT tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi 2. Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi

2.1.3. Sasaran Strategis Sasaran Strategis BPPT Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih detail dari Tujuan BPPT dengan indikator dan target yang terukur.

Sasaran Strategis BPPT 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi.


II - 15

Indikator dan Target dari Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah

industri

TIK

pendukung

e-Govt

&

e-business

yang

menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna , dengan target 1 industri. 2. Jumlah industri/institusi pemerintahan yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi infrastruktur TIK, khususnya IT security, dengan target 30 industri. 3. Jumlah Inovasi dan layanan teknologi untuk meningkatkan

daya

saing industri galangan kapal nasional, dengan target 1 industri. 4. Science/Techno Park yang berfungsi bagi peningkatan perekonomian daerah, dengan target 8 lokasi kabupaten. 5. Terbangunnya dan berfungsinya Pusat Inovasi, dengan target 16 Pusat Inovasi. 6. Terbangun dan termanfaatkannya Kawasan Inovasi Teknologi Maritim Nasional di Kab. PPU Kaltim, dengan target 1 kawasan Inovasi Teknologi.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi

Indikator dan Target dari Sasaran Srategis 2 adalah sebagai berikut :

1. Substitusi impor Bahan Baku Obat melalui inovasi dan layanan teknologi produksi, dengan target 0,5% 2. Jumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis Pesawat tanpa awak dan berawak, dengan target 1 inovasi 3. Jumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis Kapal Perang Nasional (atas dan bawah air), dengan target 1 inovasi 4. Jumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis Industri Propelan dan Bahan Peledak, dengan target 1 inovasi. LAKIP BPPT TAHUN 2015

II - 16

5. Jumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis Kendaraan Tempur Medium Tank dan Kendaraan Taktis, dengan target 1 inovasi. 6. Peningkatan elektrifikasi dengan diterapkannya

PLTP skala kecil

oleh industri dalam negeri untuk mencapai TKDN maksimal, dengan target 0,48%. 7. Peningkatan produksi pangan berbahan lokal, dengan target 5 % 8. Menurunnya risiko bencana di propinsi, dengan target 10 propinsi. 9. Peningkatan kemandirian bangsa dengan diterapkannya teknologi material oleh industri dalam negeri, dengan target 5%.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

untuk

mendukung inovasi dan layanan teknologi

Indikator dan Target dari Sasaran Srategis 3 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan prosentase kualitas SDM perekayasa dan litkayasa nasional, dengan target 25%. 2. Meningkatnya produktivitas/ nilai tambah industri mitra pengguna, dengan target 10%.


II - 17

2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi

2.1.4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah kebijakan dan strategi nasional khususnya mengenai peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka pembangunan diarahkan pada : a. Penyelenggaraan Litbang (Riset): Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (i) pangan dan pertanian; (ii) energi, energi baru dan terbarukan; (iii) kesehatan dan obat; (iv) transportasi; (v) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (vi) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (vii) material maju.

Strategi pembangunan agar hasil riset mampu mendukung daya saing industri produksi adalah: 1) Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari mulai dari tahap riset eksplorasi untuk menghasilkan temuan (invention), melakukan uji alpha untuk temuan baru, kemudian melaksanakan uji beta, dan bila berhasil inovasi yang teruji tersebut berlanjut ke tahap difusi yaitu penyebaran penggunaan ke masyarakat; 2) Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi; 3) Kebutuhan di setiap tahapan disediakan secara memadai.

Dengan strategi tersebut, prakarsa utama dalam perioda 20152019 adalah antara lain : 1) Untuk mendukung kedaulatan pangan, riset difokuskan pada pencarian bibit unggul tanaman pangan yang mampu tumbuh subur di lahan suboptimal seperti lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan LAKIP BPPT TAHUN 2015

II - 18

kering iklim kering, teknologi industri pangan (Sagu, jagung, singkong, sorghum) dan diversifikasi produknya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dimanfaatkan masyarakat; 2) Di bidang energi, akan dimulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), serta inovasi dan layanan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) berskala kecil (100 kw – 5 MW); 3) Di bidang kesehatan akan dibangun Pusat Genomik Indonesia, penelitian penyakit tropis untuk menghasilkan: (1) Vaksin penyakit HIV; (2) Vaksin demam berdarah; dan (3) Obat penyakit TBC; dll. Selain itu, pengembangan teknologi produksi bahan baku obat (BBO) seperti antibiotik, bahan biofarmasi, dekstrosa, dan bahan baku obat lainnya juga akan dilakukan; 4) Di

bidang

teknologi

transportasi

utamanya

akan

menyelesaikan pengembangan pesawat comutter N-219 (19 tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototipe untuk uji statis, dan 2 prototipe untuk uji terbang serta inovasi dan layanan teknologi industri perkapalan; 5) Di bidang TIK riset akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya IT Security; pengembangan sistem dan framework/ platform perangkat lunak berbasis Open

Source

khususnya

industri

TIK

pendukung

e-

Government & e-Business; 6) Di bidang hankam riset akan difokuskan pada mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis pertahanan dan keamanan; 7) Di bidang material maju akan dibangun pusat keunggulan nasional untuk magnet permanen, dan pengolahan logam tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon;


II - 19

b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi; Secara umum strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu akan dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.

c. Layanan Infrastruktur Mutu: Mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu, dengan strategi utama meningkatkan pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Strategi berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu

yang

tersebar

di

berbagai

kementerian/lembaga

pemerintah, lembaga swasta, dan industri.

d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: Mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi dengan strategi Meningkatkan pengawasan secara kredibel dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaan tenaga nuklir dengan:

(1)

memperkuat

peran

dan

kualitas

Regulatory

Technical Support Organization untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalam menyongsong era PLTN di Indonesia; dan (2) membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran.

e. Penguatan Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi: Khususnya

untuk

pengembangan

sektor

entrepreneur

pertanian pemula

dan lewat

industri

serta

pembangunan

inkubator dan modal ventura.


II - 20

2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan mencakup: a. Sumber daya hayati (Bioresources) Arah

kebijakan

pembangunan

iptek

untuk

mendukung

keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati adalah: (i) melaksanakan secara konsisten dan terurut dengan baik kegiatan eksplorasi, konservasi, pemuliaan, dan disseminasi; dan (ii) melaksanakan kewenangan sebagai otoritas keilmuan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah: 1) Meningkatkan kegiatan eksplorasi biota darat dan laut yang mencakup seluruh sumber daya hayati Indonesia. Untuk mendukung eksplorasi biota laut jumlah kapal riset akan ditingkatkan. 2) Membangun fasilitas konservasi yang mencakup konservasi ex-situ (kebun raya), gedung koleksi flora, fauna dan mikroba, serta gedung koleksi biota laut. 3) Meningkatkan kegiatan pemuliaan untuk memperoleh galur unggul dan pengembangan aquaculture – biotech, 4) Meningkatkan disseminasi produk sumberdaya hayati ke masyarakat melalui kebun percobaan, perbanyakan bibit, pembinaan masyarakat sendiri. Untuk mendukung strategi ini antara lain akan: (i) dibangun kebun raya nasional dan fasilitasi pembangunan kebun raya daerah; (ii) Revitalisasi dan pengadaan baru kapal riset; (iii) dibangun stasiun penelitian kelautan di Pantai Barat Sumatera, Selat Malaka, dan di Kalimantan Barat; (iv) dibangun gedunggedung koleksi biota baik untuk biota darat maupun biota laut.


II - 21

b. Sumberdaya Nirhayati Arah kebijakan litbang sumberdaya nirhayati adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang sumberdaya kelautan, limnologi, dan kebencanaan. Strategi utama yang akan

dilaksanakan

adalah

pembangunan

Pusat

Inovasi

Teknologi Maritim di Pantai Penajam – Kalimantan Timur; pengembangan dan ujicoba model pengelolaan danau dan situ; serta pengembangan teknologi mitigasi bencana.

c. Penginderaan Jauh Arah kebijakan pembangunan penginderaan jauh adalah meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh, serta meningkatkan penguasaan teknologi pembuatan

dan

peluncuran

satelit

penginderaan

jauh.

Strateginya adalah: (i) pemanfaatan data penginderaan jauh khususnya satelit berresolusi tinggi; (ii) pengem-bangan dan pembangunan satelit; dan (iii) pengembangan roket sipil pendorong muatan satelit ke orbitnya.

d. Mitigasi Perubahan Iklim Diarahkan untuk penelitian dan pengkajian teknologi mitigasi perubahan iklim serta penelitian atmosfir.

3. Dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, maka pembangunan Iptek diarahkan pada: Penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.

4. Dalam

rangka

peningkatan

dukungan

bagi

riset

dan

pengembangan dasar


II - 22

Pembangunan iptek diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) pembangunan sarana dan prasarana

iptek

antara

lain

revitalisasi

Puspiptek;

(3)

pembangunan repositori dan disseminasi informasi iptek; serta (4) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

5. Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains Arah kebijakan dan strategi Dalam rangka Taman Tekno dan Taman Sains adalah sebagai berikut: a. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park) yang diarahkan berfungsi sebagai: 1) Pusat pengembangan sains dan teknologi maju; 2) Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; 3) Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat. b. Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai: 1) penyedia

pengetahuan

terkini

oleh

dosen

universitas

setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; 2) penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; 3) sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. c. Pembangunan

Taman

Tekno

Kabupaten/Kota

diarahkan

berfungsi sebagai: 1) pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;


II - 23

2) tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Dengan arah kebijakan di atas, maka strategi untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park, N-STP) akan dilaksanakan melalui: (a)

revitalisasi

kawasan

Puspiptek-Serpong;

(b)

revitalisasi

Inkubator Teknologi-BPPT di Puspiptek; (c) revitalisasi Cibinong Science Centre – LIPI serta pembangunan pusat Inovasi yang ada di dalamnya; (d) pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam – Kalimantan Timur; serta N-STP di lingkungan universitas. 2. Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh:(1) Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi bagi taman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/ Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun. 3. Pembangunan Taman Tekno di kabupaten/kota oleh kementerian/Lembaga sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsinya.

2.1.4.2.

Arah Kebijakan dan Strategi BPPT Arah kebijakan BPPT sangat terkait dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang terdiri dari : 1. Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka pembangunan diarahkan pada Penyelenggaraan Litbang (Riset); Layanan Perekayasaan dan Teknologi dan Penguatan Kerjasama Swasta - Pemerintah - Perguruan Tingi. 2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam maka pembangunan terutama diarahkan pada Sumberdaya hayati 3. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar 4. Taman Tekno dan Taman Sains.


II - 24

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dan pencapaian sasaran strategis BPPT maka arah kebijakan BPPT pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Mendukung peningkatan daya saing industri melalui : Penyelenggaraan litbangyasa teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi: energi, informasi, material, transportasi, maritim,

hankam,

permesinan,

industri

kimia,

pangan

dan

pertanian, sistim inovasi untuk pembangunan taman sains dan tekno, dan inkubasi teknologi. 2. Mendukung kemandirian bangsa melalui : Penyelenggaraan litbangyasa teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi: obat dan kesehatan, teknologi sumber daya alam dan kelautan, lingkungan dan kebencanaan. 3. Meningkatnya

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

untuk

mendukung inovasi dan layanan teknologi

Strategi pelaksanaan dari arah kebijakan tersebut diatas dilakukan melalui upaya upaya inisiatif strategis yang diimplementasikan dalam program-program BPPT yang terdiri dari : 1. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT). 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1). Strategi untuk mendukung peningkatan daya saing industri Strategi untuk mendukung peningkatan daya saing industry dilaksanakan melalui pelaksanaan

Program

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi (PPT) dengan 6 sasaran program sebagai berikut : 1. Terwujudnya e-service (e-Govt & e-business) dengan teknologi KTP-el Multiguna. 2. Terwujudnya infrastruktur bersama Data Center untuk Cloud Computing dan Certificate Authority LAKIP BPPT TAHUN 2015

II - 25

3. Terwujudnya inovasi & layanan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional 4. Terwujud dan berfungsinya Science/Techno Park 5. Terbangunnya dan berfungsinya Pusat Inovasi 6. Berfungsinya Kawasan Inovasi Teknologi Maritim Nasional sebagai percontohan Pusat Inovasi

2). Strategi untuk mendukung kemandirian bangsa Strategi untuk mendukung kemandirian bangsa dilaksanakan melalui

pelaksanaan

Program

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi (PPT) dengan 9 Sasaran Program sebagai berikut : 1. Terwujudnya inovasi dan layanan teknologi produksi Bahan Baku Obat (BBO) pada perusahaan farmasi dalam negeri 2. Terwujudnya inovasi dan layanan teknologi untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan

pembangunan

industri

strategis

pertahanan dan keamanan 3. Terwujudnya PLTP Skala kecil yang memanfaatkan peralatan dan komponen produk dalam negeri secara maksimal 4. Terwujudnya

inovasi dan layanan teknologi produksi pangan

berbahan baku lokal untuk mendukung diversifikasi pangan di kabupaten percontohan 5. Terwujudnya Inovasi teknologi pengurangan risiko bencana 6. Terwujudnya industri yang memanfaatkan teknologi biomaterial di dalam negeri 7. Diterapkannya inovasi dan layanan teknologi nanomaterial 8. Terwujudnya industri bahan baku material untuk energi 9. Diterapkannya inovasi dan layanan teknologi material komposit

3). Strategi untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi

Strategi untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi dilaksanakan melalui 3 program yaitu : LAKIP BPPT TAHUN 2015

II - 26

A. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PPT) Dengan sasaran programmya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan prosentase kualitas SDM perekayasa dan litkayasa nasional 2. Meningkatnya layanan inovasi yang dimanfaatkan mitra pengguna

B. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dengan sasaran program : 1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 3. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

Kepada

Masyarakat 4. Tercapainya transparansi,

kualitas pengawasan,

dan

percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan 5. Tercapainya

Penerapan

Manajemen

Risiko

pada

pelaksanaan Program/Kegiatan.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan sasaran program : 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Adapun fungsi dokumen Perjanjian Kinerja selain digunakan sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan yang bersifat top-down juga dijadikan sebagai alat untuk menggabungkan pengukuran kinerja dengan strategi organisasi. Untuk tahun 2015 ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah menetapkan Perjanjian Kinerja tingkat Lembaga sebagaimana berikut : LAKIP BPPT TAHUN 2015

II - 27

Tabel 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TINGKAT LEMBAGA Lembaga Tahun Anggaran

: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) : 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

1 1

Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi

2 3

2

3

Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi


4

Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan ebusiness) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna Peningkatan produksi pangan berbahan lokal Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam

3 1 2% 3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI

5

Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya

1

6

Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional

5%

7

Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industry mitra pengguna

2%

II - 28

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BPPT 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan IKU Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan visi instansi pemerintah. Proses ini berupa penilaian pencapaian setiap target kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan BPPT dalam pencapaian tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Rekapitulasi Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPPT Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


III - 29

Tabel 3.1. REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA TINGKAT LEMBAGA

Lembaga

: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Tahun Anggaran

: 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Satuan

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya daya 1

1

Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah

3

Pusat Inovasi

3

100

2

Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan ebusiness) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna

1

Industri

1

100

3

Peningkatan produksi pangan berbahan lokal

2%

Prosentase

2%

100

4

Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam

3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI

Unit

3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI

100

5

Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya

1

Propinsi

1

100

6

Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional

5%

Prosentase

4,8%

96%

7

Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna

2%

2%

100%

saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi

Meningkatnya 2

kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi

Meningkatnya tata kelola pemerintahan 3 yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi


Prosentase

III - 30

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 (SS 1) yaitu Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja dan target sebagai berikut: 1. Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah, dengan target 3 Pusat Inovasi 2. Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna, dengan target 1 industri.

Penjelasan Capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

1. Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah, dengan target 3 Pusat Inovasi Kegiatan 2015 dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator dan target seperti yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsinya 3 (tiga) Pusat Inovasi di daerah.

Pusat Inovasi merupakan suatu organisasi atau unit organisasi sebagai simpul, hub atau gateway dari jaringan kemitraan yang berfungsi untuk menumbuh kembangkan UKM inovatif dan atau Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Suatu Pusat Inovasi di daerah dinyatakan berfungsi apabila memenuhi keriteria : 1. Adanya lembaga pengelola Pusat Inovasi yang didukung oleh dokumen legal (yang ditbuktikan dengan SK Rektor/ Lembaga atau Peraturan Walikota / Peraturan Bupati tentang Lembaga Pusat Inovasi).


III - 31

2. Adanya tim pengelola Pusat Inovasi (yang ditbuktikan dengan SK Rektor/Lembaga atau SK Kepala Daerah tentang Tim Pengelola Pusat Inovasi).

3. Adanya tenant yang diinkubasi atau UKM yang dilayani (yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama Terkait)

Tabel 3.2. Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome Sasaran Strategis: Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi Indikator Kinerja Utama (IKU) Berfungsinya Pusat Inovasi (PI) di daerah. Target : 3 (tiga) Pusat Inovasi (PI) Penjelasan Target IKU Pusat Inovasi yang berfungsi adalah Pusat Inovasi Teknologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pusat Inovasi Primakara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer (STMIK) Primakara Denpasar, dan Pusat Inovasi Puspiptek Bukti Pendukung Program/Kegiatan Capaian Kinerja Outcome PPT Bidang Kebijakan

Berfungsinya 3 (tiga) Pusat

Teknologi

Inovasi di daerah


1. Adanya lembaga PI yang didukung oleh dokumen legal yang ditunjukkan dengan SK/Peraturan Rektor/Lembaga atau Perwal/ Perbup tentang Lembaga PI. 2. Adanya tim pengelola PI yang ditunjukkan dengan adanya SK Rektor/ Lembaga atau SK Ka. Daerah tentang Tim Pengelola PI. 3. Adanya tenant yang diinkubasi atau UKM yang dilayani yang ditunjukkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait.

III - 32

Tahapan dan Kegiatan dalam Pembentukan Pusat Inovasi (PI), hingga berfungsi A. Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan awal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada Mitra penjelasan tentang Pusat Inovasi baik tujuan dan manfaatnya dalam penciptaan UKM Inovatif. Selain itu juga untuk menjalin koordinasi teknis pekerjaan pembentukan Pusat Inovasi, agar perencanaan aktivitasnya sesuai dengan tujuan.

Sosialisasi dan Koordinasi Pusat Inovasi STMIK Primakara

Sosialisasi dan Koordinasi Tim BIT di UNS

Sosialisasi dan Koordinasi Pusat Inovasi BIT-PUSPIPTEK


III - 33

B. Pembentukan Kelembagaan Dengan diawali menyusun draft Surat Keputusan Kelompok Kerja Pusat Inovasi dan Surat Keputusan Kelompok Pengelola Pusat Inovasi, hingga ditandatanganinya SK tersebut oleh Rektor atau Kepala Sekolah Tinggi, maka secara legal Pusat Inovasi telah terbentuk.

Peresmian Pusat Inovasi STMIK Primakara, 21 September 2015

Peresmian Pusat Inovasi Teknologi UNS


III - 34

C. Pengembangan Kapasitas Dalam tahap ini ada dua kegiatan yaitu, Training of Trainer (TOT) dan Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Pusat Inovasi. Kegiatan TOT diharapkan dapat menambah kapasitas dan penyamaan persepsi bagi pengelola Pusat Inovasi dalam melayani UKM Inovatif. Materi TOT Pusat Inovasi antara lain adalah Program Teknoprener, Pengelolaan Pusat Inovasi, dan Proses Pendampingan Layanan Pusat Inovasi. Dalam penyusunan SOP Pusat Inovasi, juga diharapkan akan mendapatkan tata laksana yang terstandar dari aktifitas layanan Pusat Inovasi serta menyusun program kerja tahunan Pusat Inovasi.

TOT Pengelola Pusat Inovasi UNS, 27-28 Oktober 2015

Coaching Tim Pengelola Pusat Inovasi BIT-PUSPIPTEK, 1-4 Desember 2015 2015

Formulasi Akses Pembiayaan Crowdfunding PIT UNS, 26-27 Agustus 2015


III - 35

D. Seleksi Calon UKM Inovatif Seleksi calon tenant dapat dilakukan dalam bentuk seleksi meja proposal bisnis dan wawancara calon UKM Inovatif atau melalui Technopreneurship Camp. Dalam Technopreneurship Campini BPPT dengan Mitra PT melakukan pembekalan Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis, Pendampingan Rencana Bisnis, dan Penilaian Rencana Bisnis dari Calon UKM Inovatif. Dokumen yang dihasilkan adalah Rencana Bisnis dari Peserta dan Berita Acara Penilaian Rencana Bisnis. Tim penilai selain berasal dari pengelola Pusat Inovasi, bisa juga para ahli, narasumber atau pelaku bisnis

Technopreneurship Camp BIT-PUSPIPTEK, 4-6 Juni 2015

Lean Start Up Weekend Kolaborasi BIT dan Pusat Inovasi Primakara, 17-20 September 2015

Seleksi Tenant Pusat Inovasi UNS LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 36

E. Pendampingan Tenant Dalam melayani UKM Inovatif, Mitra masih didampingi BPPT. Pada PI Inkubator dilakukan kerjasama Inkubasi Bersama Tenant calon Perusahaan Pemula berbasis Teknologi (PPBT) antara PI dan BPPT dengan kegiatannya seperti Validasi Pasar, Uji Produksi, Akses Sertifikasi Produk, Pendampingan Bisnis dan Akses Pembiayaan.

Capacity Building dan Uji Pasar Tenant Pusat Inovasi STMIK Primakara, 21 September 2015

Pelatihan & Sertifikasi Tenant BIT, 10-12 Juni 2015

Bimbingan Teknis Tenant BIT & Pusat Inovasi Teknologi UNS, 19-21 Mei 2015


III - 37

Urgensi : 1. Teknoprener (UKM inovatif dan perusahaan pemula berbasis teknologi/PPBT) sangat penting bagi percepatan revitalisasi ekonomi (modernisasi ekonomi, peningkatan produktivitas & pertumbuhan ekonomi yang berkualitas). 2. Teknoprener berperan penting bagi perkembangan inovasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. 3. Teknoprener berperan penting bagi peningkatan kesempatan usaha dan kerja. 4. Teknoprener berperan penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 5. Penumbuhan teknoprener dilakukan melalui Inkubasi Bisnis di Pusat Inovasi. Pusat Inovasi merupakan suatu organisasi atau unit organisasi sebagai simpul, hub atau gateway dari jaringan kemitraan yang berfungsi untuk menumbuhkembangkan UKM Inovatif dan atau Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Dasar : 1. Inpres Nomor 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM (Bag III Pengembangan Kewirausahaan dan SDM – Kebijakan B : Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi). 2. Peran BPPT dalam mendukung penguatan sistem inovasi. 3. Pengalaman atas prakarsa sebelumnya dalam pengembangan Pusat Inovasi UMKM. Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama : Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah, dengan target 3 Pusat Inovasi adalah sebagai berikut:


III - 38

1) Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini : Prosentase Capaian Kinerja

Realisasi

=

x 100%

Target 3 Pusat Inovasi =

x 100%

=

100%

3 Pusat Inovasi

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja IKU 1 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program/

Mitra

Kegiatan

 Universitas

Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah

3 Pusat Inovasi

3 Pusat Inovasi

100

PPT Bidang Kebijakan Teknologi

Sebelas Maret (UNS) Surakarta,  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer (STMIK) Primakara, Denpasar,  30 UKM yang dibina oleh BIT

Adapun rincian Capaian Kinerja tersebut sebagai berikut : No.

Nama PI

Lokasi

1

Pusat Inovasi Teknologi Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Bukti Pendukung 1. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 178A/UN27/OT/2014 tentang Pembentukan Pusat Inovasi Teknologi Universitas Sebelas Maret 2. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 179A/UN27/KP/2014 tentang


III - 39

No.

Nama PI

Lokasi

Bukti Pendukung Pengangkatan Pengelola Pusat Inovasi Teknologi Universitas Sebelas Maret. 3. Perjanjian Kerjasama No. 31/PKS.INK.QWTS/BIT BPPT/XI/2O15 antara BIT BPPT dengan Pusat Inovasi Teknologi UNS bersama Citra Kusuma tentang Inkubasi PT. Kuns Corp.

2

Pusat Inovasi Primakara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer (STMIK) Primakara

Denpasar

1. SK Ka. STMIK Primakara No. : 028/I-SK/SP/IX/2015 tentang Pembentukan Pusat Inovasi Primakara. 2. SK Ka. STMIK Primakara No. : 029/I-SK/SP/IX/2015 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Inovasi pada STMIK Primakara. 3. Perjanjian Kerjasama No. 002/IV/SP/INBIS/VII/2015 antara Pusat novasi Primakara dengan Co-founder Solahbali.Com tentang Kontrak Inkubator Bisnis dan Tenant.

3

Pusat Inovasi Puspiptek

Tangerang Selatan

1. Keputusan Ka. Balai Inkubator Teknologi (BIT) BPPT No. O21.A Tahun 2015 tentang Penetapan BIT sebagai Pusat Inovasi. 2. Keputusan Ka. Balai Inkubator Teknologi (BIT) BPPT No. O21.B Tahun 2015 tentang Pengelola Pusat Inovasi Balai Inkubator Teknologi. 3. Perjanjian Kerjasama antara BIT dengan 30 UKM


III - 40

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Rancangan Pengembangan Teknoprener

2013

2014

 Diterapkannya Rekomendasi Kurikulum Technopreneurship Perguruan Tinggi di UNS  Diterapkannya Rekomendasi Pengembangan Pusat Inovasi di UNS

Pertumbuhan Teknoprener di Indonesia yang signifikan

2015

 Terbangun dan berfungsinya 3 Pusat Inovasi di daerah.  Tumbuhnya 20 UKM Inovatif.  Tersedianya 5 skema pembiayaan untuk bisnis inovatif.

Gambar 3.1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja :  Komitmen

dan

dukungan

dari

Pimpinan

BPPT

terhadap

pembentukan Pusat Inovasi di daerah  Komitmen dan dukungan Pimpinan dan Manajemen Unit Kerja BPPT yang terkait dengan pembentukan Pusat Inovasi di daerah.  Komitmen, dukungan dan partisipasi seluruh jajaran Unit Kerja BPPT yang terkait dengan pembentukan Pusat Inovasi di daerah  BPPT memiliki SDM yang kompeten; LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 41

 Adanya dukungan dari mitra kerjasama BPPT, khususnya dalam hal pembentukan Pusat Inovasi di daerah.

4) Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan Dalam rangka pencapaian pernyataan kinerja, terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 1. Kegiatan Pengembangan Teknoprener 2. Program Inovasi dan Layanan Science dan Technopark di Kawasan Puspiptek 3. Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi 4. Pengembangan Sistem Pembiayaan Bisnis Inovatif


III - 42

2. Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna, dengan target 1 Industri.

Tabel 3.4. Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome Sasaran Strategis : Meningkatnya daya saing industri melalui inovasi dan layanan teknologi Indikator Kinerja Utama (IKU): Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna Target : 1 Penjelasan Target IKU: Industri yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna adalah PT INTI Program/ Capaian Kinerja Bukti Pendukung Kegiatan PPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material

Outcome Prototipe model industri Pelaksanaan e-Voting di Perangkat e-Voting dan Kabupaten Boalemo Pembaca KTP elektronik yang diproduksi PT INTI dan digunakan di Kabupaten Boalemo

Saat ini pembangunan Nasional mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang merupakan Perpres 2 tahun 2015. Dari Perpres tersebut terdapat dua undang-undang yang sangat penting dan diprioritaskan untuk diimplementasikan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden nomer 2 tahun 2015 tersebut, yaitu UU nomor 6 2014 tentang Desa dan UU 24 2013 tentang Administrasi Kependudukan (yang merupakan perubahan dari UU 23 tahun 2006). Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia bermula atau diawali dari Desa dimana para pakar diminta melakukan pendampingan untuk mewujudkan konsep pembangunan dari desa. Dan dari sisi Reformasi Birokrasi sudah dijelaskan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan alat yang dapat


III - 43

mendukung

proses

perubahan

dalam

tatanan

administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu dinyatakan dalam buku 2 Perpres 2 2015 bahwa e-Services belum merata sehingga diarahkan untuk segera melakukan inovasi pelayanan publik dan menumbuhkan budaya pelayanan yang bermutu. Program ini mempunyai peluang yang pasti dengan dukungan UU 25 tahun 2010 tentang Pelayanan publik dimana setiap badan publik wajib mempunyai sistem informasi pelayanan publik dan memberikan pelayanan publik baik secara manual dan elektronik. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk melakukan inovasi dan perubahan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

juga

sudah

menjadi

standar

dukungan pelayanan prima pada sistem administrasi kependudukan yang wajib dimanfaatkan bagi setiap pelayanan publik. Oleh karena itu identitats penduduk yang sudah berbasis elektronik atau e-ID menjadi sumber atau dasar pelayanan publik. Saat ini e-ID berbentuk data elektronik atau basisdata ataupun berbentuk blanko e-ID yang disebut KTP-el. Data elektronik penduduk sangat lengkap mulai dari identitas serta biometrik, oleh karenanya elektronik ID seorang penduduk Indonesia

adalah

unik

dan

disebut

NIK

atau

Nomer

Induk

Kependudukan. Dengan demikian wujud fisik KTP-el benar-benar merupakan perwujudan otentikasi terhadap seorang penduduk. Oleh karena itu segala bentuk pelayanan publik yang jujur, akurat dan adil tentunya berbasis kepada KTP-el.

Dilain sisi, dalam sistem pemerintahan Nasional dimana ada porsi Eksekutif dan Legislatif, maka proses perubahan dari sisi eksekutif adalah melaksanakan perubahan dan inovasi e-Government yang menitik beratkan pada perubahan proses administrasi dan pelayanan publik. Adapun salah satu perubahan pada sistem legislatif adalah menegakkan kehidupan demokrasi masyarakat dimana salah salah satunya adalah melalui sistem pemilu untuk menghasilkan pimpinan negara. Oleh karenanya dukungan TIK sudah merupakan keniscayaan LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 44

dalam mendukung e-Services yang transparan dan akuntabel melalui implementasi e-Pemerintahan dan e-Pemilu yang masing-masing terintegrasi berbasis pada e-ID yaitu KTP-el.

Untuk itu dalam tahun pertama RPJMN 3 ini Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan pengkajian dan perekayasaan teknologi layanan e-Services yang terintegrasi dengan e-Pemerintahan berbasis e-Identification dan cloud, serta teknologi Business Intelligence (BI) dan Indekx TIK untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan dibidang e-demokrasi melakukan pengkajian dan perekayasaan sistem pemilu elektronik berbasis kartu identitas penduduk (KTP-el). Untuk itu perlu dilakukan edukasi, advokasi, konsultansi dan sosialisasi serta pendampingan teknis terkait layanan e-Services berbasis e-Identifikasi dan e-Pemerintahan kepada lembaga pemerintah maupun badan publik sebagai penyelenggara layanan. Dan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri perlu dilakukan intermediasi terhadap industri nasional dalam hal penerapan teknologi dan e-Services berbasis e-Identifikasi atau KTP-el untuk mendukung proses alih teknologi. Dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat mendukung proses perubahan bagi pemerintah daerah dan Pusat dalam memberikan pelayanan publik yang inovatif dan terjadinya proses reformasi dalam sistem pemilu di Indonesia, dimana seluruh kegiatan tersebut didukung oleh industri nasional yang memproduksi hasil pengembangan ini.

Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama : Jumlah Industri TIK pendukung e-services (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna, dengan target 1 Industri adalah sebagai berikut :


III - 45

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Prosentase Capaian Kinerja

Realisasi

=

x 100%

Target

=

1 Industri TIK Pendukung e-services 1 Industri TIK Pendukung e-services

x 100%

=

100%


Target

Jumlah Industri TIK pendukung eservices (e-gov dan e-business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna

1

Realisasi

1

%

100

Program/ Kegiatan

PPT Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material

Mitra

PT INTI

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

- Uraian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 1. Rekomendasi : Hasil Uji Petik sistem e-Kesehatan berbasis KTP elektronik di Puskesmas Kota Pekalongan 2. Rekomendasi : Pedoman Implementasi e-Pilkades Serentak. 3. Prototipe model industri Perangkat e-Voting dan Pembaca KTP elektronik yang diproduksi PT INTI dan digunakan di Kabupaten Boalemo. 4. Terakomodirnya pemilu elektronik pada Undang-undang 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, di pasal 85, 98 dan 111.


III - 46

5. Terlaksananya 270 pemilihan kepala desa menggunakan eVoting di Kabupaten Empat Lawang (101 desa), Bantaeng (9 Desa), Banyuasin (160 Desa). 6. Terlaksananya 30 pemilihan kepala desa menggunakan eVoting berbasis KTP elektronik di Kabupaten Boalemo. 7. Terimplementasinya SIMRAL untuk e-Pemerintahan di Pemkot Pekalongan,

Tangerang

Selatan,

Bogor,

Probolinggo,

Kabupaten Situbondo dan Malang. 8. Layanan Advokasi dan Konsultansi yang terwujud dalam berbagai tayangan media TV, Cetak, Online, terkait e-Kesehatan berbasis KTP elektronik, e-Voting berbasis KTP elektronik, Simral untuk e-Pemerintahan, yang sudah dikembangkan BPPT. - Uraian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 1. Rekomendasi Hasil Uji Petik Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Pekalongan 2. Pedoman Implementasi e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa. 3. Prototipe pengembangan aplikasi e-Voting versi 2. 4. Terakomodirnya e-Voting pada Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. 5. Terlaksanaya 93 pemilihan kepala desa di Kabupaten Musi Rawas 6. Layanan Konsultansi yang terwujud dalam berbagai tayangan media

TV,

Cetak,

Online,

terkait

e-Voting

yang

sudah

dikembangkan BPPT. - Uraian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2013 1. Rekomendasi Hasil Simulasi e-Voting di Pemilukada Bantaeng 2. Rekomendasi Hasil Alih Teknologi Pemilihan Kepala Desa Menggunakan

e-Voting

di

Kabupaten

Boyolali(7

Desa),

Jembrana(2 Desa) dan Musi Rawas (4 Desa) 3. Rekomendasi e-Rekapitulasi Pemilihan Legislatif 2014 4. Prototipe e-Voting Embedded dan e-Counting DMR. 5. Terakomodirnya e-Voting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang pemilihan Kepala desa.


III - 47

- Uraian mengenai realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2012 1. Rekomendasi

Sistem

Pemilu

elektronik

berupa

prototipe

perangkat e-Voting. 

Pedoman

Penggunaan

Perangkat

Pemungutan

Suara

Pemungutan

Suara

Elektronik Berbasis Embedded 

Pedoman

Penggunaan

Aplikasi

Elektronik Berbasis Layar Sentuh 

Petunjuk Teknis Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik Berbasis Layar Sentuh

2. Rekomendasi

Prosedur

dan

Tata

Kelola

sistem

pemilu

Elektronik. 

Petunjuk

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Pemungutan

Suara Elektronik

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis. 

Uraian mengenai target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis. o Inovasi dan Layanan teknologi penyelenggaraan sistem elektronik untuk e-services (e-Government & e-Business). o Jumlah Inovasi dan Layanan teknologi penyelenggaraan sistem elektronik untuk e-Services (KTP-el Multiguna, 5 industri)



Uraian mengenai realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 o Jumlah industri TIK pendukung e-Services (e-Gov dan eBisnis) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el multiguna. 1 buah.


III - 48

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

Disahkan UU 8 tahun 2015 yang telah mengakomodir sistem pemilihan menggunakan peralatan elekronik pada pasal 85, proses penghitungan hasil pada pasal 98 dan proses pengiriman hasil pada pasal 111.



Uraian mengenai Renstra BPPT tahun 2015 ini tentang teknologi informasi dan komunikasi yang diwujudkan dalam kegiatan eServices berbasis KTP elektonik multiguna.



Sinkronisasi program dengan Kemendagri terkait KTP elektronik antara lain bahwa akurasi data kependudukan harus dicapai Dukcapil Kemendagri pada RPJMN 2015 - 2019. Pilkades elektronik berbasis KTP-el dapat disinkronkan untuk tujuan akurasi data penduduk karena dalam pilkades terdapat proses Pencocokan dan Penelitian data penduduk terhadap DP4 dari Dukcapil yang diserahkan kepada panitia desa untuk disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

5) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja : 

Komitmen dan dukungan dari Pimpinan BPPT dan Manajemen Unit Kerja terhadap inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna



Komitmen, dukungan dan partisipasi seluruh jajaran Unit Kerja BPPT yang terkait



BPPT memiliki SDM yang kompeten dalam inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna;



Masyarakat puas dan menyukai penggunaan KTP elektronik pada sistem layanan kesehatan.



Adanya kerjasama yang saling mendukung antara BPPT, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Lokal serta Industri Nasional.



Adanya

sinergi

antara

KPU,

Balitbang

Kemendagri

dan

Kementerian Keuangan yang secara bersamaan melakukan kajian implementasi e-Pemilu.


III - 49



Masyarakat lebih menyukai pemilihan kepala desa dengan eVoting berbasis KTP elektronik karena cepat dan akurat serta tidak ada kecuarangan dan konflik Hasil dan Daftar pemilih tetap.



Pemerintah Daerah puas dengan hasil pemilihan menggunakan eVoting

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya  Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya manusia  Optimalisasi pemanfaatan SDM luar BPPT dengan kompetensi yang tepat.  Melaksanakan

koordinasi

dengan

institusi

lain

sesuai

kompetensi dan tupoksinya.  Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan  Perencanaan kegiatan yang matang  Melaksanakan kerja sama pembiayaan antar instansi sesuai program masing-masing dan diwujudkan dalam perjanjian kerja sama  Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya laboratorium dan peralatan Peralatan

laboratorium

sangat

mendukung

proses

sertifikasi

perangkat dan tim teknis pelaksana e-Voting dalam pilkades sesuai amanat PP 82 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

7) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

pencapaian pernyataan kinerja Dalam rangka pencapaian pernyataan kinerja, terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan, yang meliputi : 

Menyelenggarakan Dialog Nasional "Meraih e-Nawacita Dengan Pelayanan Publik Elektronik Yang Inovatif dan Bermutu Untuk Sistem Pemerintahan dan Demokrasi" dan Pameran di Jakarta.



Melakukan koordinasi fungsional, advokasi dan audiensi kepada


III - 50

mitra pengguna dalam hal ini pemerintah daerah dan KPU serta mitra industri

yang akan memproduksi perangkat, serta mitra

perguruan tinggi lokal yang mendukung pemerintah daerah dalam implementasi e-Pilkades dan layanan publik elektronik.

e-Identifikasi berbasis KTP-el 

Mengkaji Model Framework / Ekosistem e-Services berbasis e-ID (studi kasus sistem pelayanan kesehatan)



Mendesain awal integrasi sistem e-ID dengan sistem layanan kesehatan



Pengembangan Prototipe Model Aplikasi (Middleware) untuk integrasi sistem e-ID dengan sistem layanan kesehatan dan kiosk layanan publik



Ujicoba integrasi sistem E-ID berbasis KTP-el di layanan Puskesmas dan Kiosk pelayanan publik di Pemkot Pekalongan

e-Pemilu 

Membantu PT INTI dalam Pengembangan Model Desain Industri Perangkat e-Voting dan Perangkat Pembaca KTP-el.



Menyiapkan aplikasi dan prosedur penggunaan KTP-el untuk otentikasi

pemilih

pada

pemilihan

Kepala

Desa

dengan

menggunakan e-Voting. 

Menyiapkan Draft Standar teknis nasional peralatan elektronik untuk pemilu (SNI)



Melaksanakan layanan advokasi e-Pemilu dan Pendampingan teknis Pilkades dengan e-Voting di Kabupaten Empat Lawang, Bantaeng, Banyuasin dan Boalemo.

e-Pemerintahan 

Mengembangkan model BI (Bisnis Inteligent) untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah (untuk bidang keuangan dan pendidikan pemerintah daerah)



Mengembangkan model Indeks TIK di Pemerintahan Daerah


III - 51



Mengembangkan

model

framework

model

difusi

aplikasi

e-pemerintahan

berbasis cloud 

Mengembangkan

dan

sertifikasi

aplikasi

e-

Pemerintahan berbasis cloud 

Mengembangkan model tanda tangan elektronik berbasis KTP-el di aplikasi e-Pemerintahan (Implementasi di Aplikasi SIMRAL Kota Tangsel) - Identity Based Encryption


III - 52

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (SS 2) yaitu Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi, dengan 3 (dua) Indikator Kinerja dan target sebagai berikut: 1. Peningkatan produksi pangan berbahan lokal, dengan target 2%. 2. Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam, dengan target 3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI. 3. Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya, dengan target 1.


1. Peningkatan produksi pangan berbahan local, dengan target 2%. Upaya pemerintah RI dalam mewujudkan diversifikasi pangan sudah dimulai sejak lama, dimulai dari UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Perpres No.22 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Permentan No.43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan UU No.18 tahun 2012 tentang pangan (pengganti UU no.7 tahun 1996). Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam.

Dalam

pemenuhan

Undang-Undang

kebutuhan

pangan

Pangan di

tingkat

ini menekankan perorangan,

pada

dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Keberhasilan di sektor pertanian di suatu negara harus dicerminkan oleh kemampuan negara tersebut dalam swasembada

pangan,

atau

paling

tidak

ketahanan

pangannya.

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin produksi, aksesibilitas dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 53

Tabel 3.6. Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome Sasaran strategis : Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi Indikator Kinerja Utama (IKU) : Peningkatan produksi pangan berbahan lokal, dengan target 2%. Penjelasan IKU : Peningkatan produksi pangan berbahan lokal sebagai impact dari penerapan inovasi dari BPPT yakni teknologi produksi pangan berbahan lokal.

Lingkup

dampak yakni di wilayah binaan yaitu beberapa kabupaten di Jawa Tengah terutama kabupaten dimana telah dilakukan kegiatan alih teknologi yaitu Grobogan, Temanggung dan Kebumen serta kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Program/Kegiatan

Capaian Kinerja Outcome

Bukti Pendukung

Pengembangan

Telah terjadi peningkatan produksi - MoU BPPT-Prov.

pangan lokal di Jawa pangan berbahan lokal sebesar Tengah

Jawa Tengah

2,18% di beberapa kabupaten di - PKS PTA BPPT – Jawa Tengah (lihat tabel pada halaman sebelumnya)

BKP Prov.Jateng - Surat Permohonan dari BKP Jateng ke BPPT untuk

Alih teknologi

membantu

produksi pangan lokal

program

di industri pangan

diversifikasi pangan di Jateng

Ketahanan

pangan

merupakan

hal

yang

sangat

strategis

dan

penting.Disamping itu ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional yang saat ini sedang terus digalakkan menuju kedaulatan pangan. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan sebagai bagian dari usaha terpenuhinya kondisi pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan


III - 54

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Makanan pokok adalah makanan utama yang dikonsumsi secara terusmenerus

sebagai

suatu

kebiasaan

turun-temurun

serta

mampu

mempengaruhi psikis konsumennya, yaitu seperti merasa ada yang kurang jika belum makan makanan pokok yang biasa dimakannya. Di indonesia mayoritas masyarakatnya menjadikan nasi sebagai makanan pokok seharihari. Sulitnya mencapai swasembada beras membuat pemerintah harus mengimpor beras dari luar negeri. Pemerintah pun juga kesulitan untuk mengubah makanan pokok rakyat indonesia karena masyarakat tidak mau pindah ke makanan pokok yang lain. Tanpa adanya nasi dalam menu makanan, sebagian besar orang akan merasa belum kenyang yang sejati. Makanan pokok adalah jenis makanan yang merupakan makanan utama suatu menu yang biasanya dihidangkan dalam jumlah banyak. Makanan pokok kita adalah nasi. Disamping bahan makanan pokok beras, di Indonesia dikenal bahan makanan pokok lain, yaitu jagung, singkong, ubi, pisang dan sagu (Marwanti, 2000).

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pengertian pangan olahan menurut aturan tersebut di atas adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

BPPT sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Sebagai salah satu penjabaran dari Sasaran Strategisnya, BPPT melalui Pusat Teknologi LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 55

Agroindustri – Kedeputian Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi telah

melakukan

Program

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi

diversifikasi tepung pangan lokal, dan penerapan teknologi pengolahan pangan dari hulu sampai hilir. Keberhasilan pelaksanaan program ini diharapkan akan memberikan kontribusi terciptanya ketahanan pangan nasional yang secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan pendapatan petani dan membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pangan alternatif pengganti tepung terigu dengan nilai gizi yang cukup dan dengan harga yang terjangkau kemampuan masyarakat. Kegiatan Diversifikasi Pangan Lokal yang dilakukan BPPT ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan secara terpadu terkoordinasi dengan program Institusi terkait, Pemerintah daerah, pelaku usaha/ industri serta masyarakat. Oleh karena itu sejak tahun 2014, BPPT telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam rangka membantu mempercepat proses diversifikasi pangan pokok lokal non beras.

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk lebih mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan tepung pangan lokal (dan kompositnya) sebagai bahan baku produk hilir pangan, dimanfaatkan oleh industri pangan di Jawa Tengah antara lain : di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, serta daerah-daerah lain yang membutuhkan.

Saat ini selain mengkonsumsi beras, di Jawa Tengah terdapat 450 desa yang masih mengkonsumsi pangan lokal berupa jagung dan ubi kayu. Daerah

seperti Wonogiri,

Kebumen,

Temanggung

dan

Grobogan

merupakan beberapa contoh kabupaten yang sebagian masyarakatnya masih mengkonsumsi pangan pokok non beras dan non terigu. Dilihat dari potensi pangan lokalnya, Jawa Tengah memiliki jumlah produksi ubi kayu sebesar 3,29 juta ton, Jagung 2,77 juta ton, dan ubi jalar 148 ribu ton. Komoditi tersebut sangat potensial jika dapat dimanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat Jawa Tengah.


III - 56

DI Provinsi Jawa Tengah masing-masing daerah memiliki ciri khas pangan pokok lokalnya, antara lain di Kebumen mengkonsumsi oyek yang berasal dari ubi kayu, di Temanggung mengkonsumsi beras jagung (sekelan), di Wonosobo mengkonsumsi leye, di Wonogiri disebut thiwul dan di Grobogan dinamakan sekelan. Mengingat sifatnya yang spesifik dan merupakan kearifan lokal bagi masyarakat setempat dan umumnya diproduksi di luar kota besar, maka data produksi produk hilir pangan lokal yang diproduksi di tingkat rumah tangga sebagian besar belum tercatat di statistik kabupaten. Data produksi produk hilir pangan lokal skala UKM secara umum sudah ada datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2015, serta dari Hasil Survai Konsumsi dan Produksi Pangan Lokal - Tim Universitas Semarang

(USM) tahun 2015. Hal ini disebabkan

karena di tingkat rumah tangga tidak memproduksi kontinyu setiap hari dan jumlahnya per-rumah tangga relatif kecil serta jenis produk pangannya dapat berubah setiap waktu produksi.

Pada tahun 2013 dan 2014 di Propinsi Jawa tengah

mendapatkan

bantuan dari Badan Ketahanan Pusat melalui kegiatan Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di kabupaten Kebumen, Temanggung,

Wonogiri

dan

Grobogan.

Kegiatan

MP3L

tersebut

melibatkan BPPT dalam hal ini Pusat Teknologi Agroindustri Kedeputian Teknologi Agroindustri dan Bioindustri untuk melakukan pendampingan dalam hal alih teknologi proses pembuatan beras, mie dan makaroni berbahan baku jagung dan ubi kayu serta rancang bangun peralatan di industri pengolahan pangan lokal skala UKM, khususnya peralatan ekstruder dengan skala produksi antara 50-80 kg per hari.

Gambaran produksi produk hilir pangan lokal sebelum dan setelah adanya MP3L dan kontribusi BPPT pada tahun 2014 - 2015 pada kabupatenkabupaten yang banyak memproduksi produk hilir pangan lokal (oyek, sekelan, tiwul, leye, beras analog) di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan pada tabel berikut ini:


III - 57

Tabel 3.7 Produksi Pangan Lokal di Beberapa Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2014 dan Tahun 2015

No

Kabupaten

Produksi 2014 (ton)

Produksi 2015 (ton) 151 133

Produksi UKM binaan BPPT 2015 (ton) 2,4 6,6

Jumlah UKM binaan BPPT 1 2

1 2

Kebumen Temanggung

148 131

3

Grobogan

149

152

1.5

3

4

Wonogiri

99

101

1,5

1

5

Wonosobo

128,5

131

-

-

6

Lain-lain ( Pati, Kendal, ….) Total

21,5

23,8

-

-

677

691,8

12

7

Sumber : USM (2015), BPS Kabupaten (2015)

Dari tabel di atas , terlihat bahwa selama tahun 2014- 2015 terjadi kenaikan

produk hilir pangan lokal di beberapa kabupaten di Jawa

Tengah sebesar 14,8 ton

atau sebesar 2,18 % . Kenaikan 2,18%

tersebut, sebagian dari peningkatan produksi produk pangan lokal yang diperoleh dari kontribusi beberapa UKM binaan BPPT-Pemkab setempat di daerah Kebumen (2.4 ton), Temanggung (6.6 ton), Grobogan (1.5 ton), dan Wonogiri (1.5 ton) yang memproduksi beras, mie dan makaroni berbahan baku jagung, ubi kayu dan pangan lokal lainnya.


III - 58

Gambar 3.2 Penandatanganan MOU antara Ka BPPT dengan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka pemanfaatan teknologi BPPT

Gambar 3.3 Contoh Kegiatan alih teknologi di UKM Mutiara Baru Desa Plumbon, Baru Kecamatan Karangsambung- Kabupaten Kebumen-Propinsi Jawa Tengah


III - 59

Gambar 3.4 Contoh hasil binaan BPPT produk beras analog dari UKM Mutiara Baru Kabupaten Kebumen

Gambar 3.5 Kelompok UKM Mutiara Baru penerima Adhikarya Pangan Nusantara 2015 Tingkat Nasional

Piala dan Piagam Penghargaan ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA (APN) tahun 2015 untuk UKM Mutiara Baru Kabupaten Kebumen yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 21 Desember 2015


III - 60

Gambar 3.6 Produk RASTEJA (Beras Tela dan Jagung) produksi KUB Maju Jaya binaan BPPT di Desa Klampok Kec. Godong Kab. Grobogan yang telah memperoleh penghargaan dari KemenPerindag

Gambar 3.7 Piagam dan Piala UKM Pangan AWARD dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia


III - 61

Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama: Peningkatan produksi pangan berbahan lokal, dengan target 2% adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Prosentase

Realisasi

=

Capaian Kinerja

x 100%

Target

=

Peningkatan Produksi Pangan sebesar 2% Peningkatan Produksi Pangan sebesar 2%

x 100%

=

100%

Tabel 3.8 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja IKU 3 Indikator Kinerja Peningkatan produksi pangan berbahan lokal

Target 2%

Realisasi 2%

% 100

Program/ Kegiatan Pengembangan pangan lokal di Jawa Tengah

Mitra Pemprov Jawa Tengah BKP Prov. Jawa Tengah

Alih teknologi produksi pangan lokal di industri pangan

BKP dan KKP Kabupaten di Jawa Tengah UKM di Kabupaten di Jawa Tengah


III - 62

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tahun 2012 2013 2014 2015 Realisasi - Paket - Rekomendasi - Alih Teknologi - Alih teknologi Kinerja teknologi teknologi Proses produksi proses proses produksi Produksi Beras pangan lokal di produksi beras analog Analog dari beberapa produk hilir dan mie bahan baku Kabupaten di pangan berbahan baku tepung lokal di Jawa Tengah berbahan jagung Kabupaten baku tepung Grobogan, Kab. - Sosialisasi, konsultansi & komposit local - Berkembangny Wonogiri, Kab. a industri pendampingan - Audit Temanggung, pangan lokal di teknologi Kab. Kebumen, UKM binaan Grobogan proses dan Kab. Pati Prop. memanfaatkan peralatan di Jawa Tengah teknologi PT. Subafood proses produksi - Sosialisasi, (produksi konsultansi & bihun jagung) rekomendasi BPPT pendampingan UKM binaan Capaian Kinerja

- Prototipe mie, - Pengembangan - Teradopsinya macaroni dari Tek Proses teknologi tepung Beras Analog proses & komposit dg variasi peralatan - Hasil audit formulasi, aditif produksi teknologi dan coating pangan lokal proses dan oleh industri Desain peralatan pangan di peralatan produksi bihun Jateng extruder utk jagung pada diterapkan di industri - Meningkatnya Grobogan pangan (PT. ragam-mutu Subafood) produk pangan - Pelatihan Teknis produksi lokal berbasis tepung jagung Beras analog-


- Alih teknologi produksi dan pengembanga n pangan lokal di beberapa UKM di Jawa Tengah, berjalan dengan baik dengan tercapainya target peningkatan produksi pangan lokal

III - 63

mie & makaroni di Jateng jagung pd - UKM Maju Jaya industri pangan GodongGrobogan - Sosialisasi, mendapatkan konsultansi & penghargaan pendampingan UKM Award IKM binaan dari Kemeperindag th 2014 sebagai inovator pangan lokal

sebesar 2%, serta keberhasilan UKM Mutiara Baru Kabupaten Kebumen meraih Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Nasional tahun 2015

3) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja kegiatan ini antara lain sebagai berikut: -

BPPT memiliki SDM yang kompeten dalam bidang teknologi pengembangan pangan lokal

-

BPPT

memiliki

teknologi

dan

peralatan

yang

mendukung

pengembangan teknologi pangan lokal -

Dukungan dari BKP Prov. Jawa Tengah untuk pengembangan pangan local, dan MoU BPPT - Prov. Jawa Tengah

-

Komitmen

mitra

pengguna

dlm

mengoperasikan

industri

pengolahan pangan lokal.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Dalam rangka pencapaian pernyataan kinerja, terdapat beberapa program / kegiatan yang dilaksanakan, yang meliputi: 1. Kegiatan Pengkajian Teknologi Proses 2. Kegiatan Pengembangan kerjasama dan diseminasi teknologi pangan lokal


III - 64

3. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda/industri pangan terkait 4. Kegiatan pelatihan teknis produksi produk hilir pangan lokal Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Penetapan Kinerja : Jumlah kabupaten yang memanfaatkan inovasi dan layanan teknologi produksi pangan olahan berbahan baku lokal untuk mendukung diversifikasi pangan

Kegiatan : Pengkajian Teknologi Proses


Kegiatan : Pengembangan kerjasama dan diseminasi teknologi pangan lokal

Kegiatan : Koordinasi dan kerjasama dengan Pemda/ industri pangan terkait

Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan teknis produksi produk hilir pangan lokal

III - 65

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Peningkatan produksi pangan berbahan lokal 2,0%. Dicapai melalui alih teknologi di beberapa kabupaten.

Peningkatan produksi pangan berbahan lokal 4,0%.

2015

2016

2017

2018

Peningkatan produksi pangan berbahan lokal 5%.

2019 Peningkatan produksi pangan berbahan lokal 3%.

Peningkatan produksi pangan berbahan lokal 5%.

Gambar 3.8 Peningkatan Capaian Kinerja Outcome menuju Target akhir sesuai Dokumen Renstra


III - 66

2. Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam, dengan target 3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI. Tabel 3.10. Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome Sasaran Strategis : Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi Indikator Kinerja Utama (IKU) : Jumlah dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung palaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam Target : 3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI Penjelasan IKU : Program /

Capaian Kinerja

Kegiatan

Outcome

Perekayasaan Teknologi PUNA Wulung

3 unit Medium Range Drone disertifikasi IMA dimanfaatkan TNI

Bukti Pendukung

(Sertifikasi IMA dan pemanfaatan oleh TNI)

Gambar 3.9 Tiga unit PUNA Wulung Kerjasama BPPT dan PT Dirgantara Indonesia


III - 67

BPPT beberapa tahun ini telah mengembangkan pesawat tanpa awak dengan berbagai jenis dan tipe sesuai dengan kegunaannya, salah satunya puna Wulung. Puna Wulung merupakan salah satu pesawat tanpa awak yang pengembangannya telah mencapai tingkat kesuksesan yang relative tinggi dengan berbagai macam penggunaannya.

Pasca demonstrasi terbang Wulung 11 Oktober 2012 di Halim Perdana Kusuma pengembangan riset untuk program pengembangan puna wulung semakin ditingkatkan.

Pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan

kualitas produk yang dilaksanakan oleh BPPT bekerjasama dengan pihak Industri terus diupayakan , apalagi dengan adanya keputusan direktif Menteri Pertahanan untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan Rancang Bangun PUNA Wulung.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan unjuk kerja (performance) dan penggunaannya, pesawat puna Wulung ini terus disempurnakan dengan melakukan modifikasi. Untuk mengetahui unjuk kerja puna Wulung hasil modifikasi ini diadakan uji aerodinamika di wind tunnel.

Pengembangan terus dilakukan. Pada tahun 2015 desain dan rancangan puna

wulung

sebagai

hasil

Perekayasaan

Teknologi

BPPT,

telah

dikerjasamakan dengan pihak industri yakni PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk memproduksi 3 unit Puna Wulung. Fase pengembangan yang diperoleh sudah memasuki babak akhir dimana diperolehnya sertifikasi dari Indonesian Military Airworthiness (IMA). Pemanfaatan Puna wulung ini oleh Kementerian Pertahanan.akan dimanfaatkan sebagai bagian dari skuadron pesawat tanpa awak yang ditempatkan di Supadio Pontianak.


III - 68

Gambar 3.10 Proses Produksi Tiga unit PUNA Wulung Kerjasama BPPT dan PT Dirgantara Indonesia Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama : Jumlah inovasi dan layanan teknologi pertahanan dan keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam, dengan target 3 unit Medium Range Drone dimanfaatkan TNI adalah sebagai berikut : 1) Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini : Prosentase Capaian Kinerja

=

Realisasi

x 100%

Target 3 unit MRD dimanfaatkan TNI =

x 100% =

100%

3 unit MRD dimanfaatkan TNI


III - 69


Target

Realisasi

%

Program / Kegiatan

Mitra

Jumlah inovasi dan layanan teknologi

PPT Hankam –

pertahanan dan

3 unit

3 unit

keamanan

Medium

Medium

Pesawat tanpa

Range

Range

awak untuk

Drone

Drone

mendukung

diman-

diman-

pelaksanaan

faatkan

faatkan

TNI

TNI

kebijakan

TNI Perekayasaan

PT. DI

Teknologi PUNA 100

Wulung

pembangunan industri strategis hankam

2) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja : 

Komitment dari BPPT serta SDM di BPPT dalam melaksanakan kegiatan pengembangan ini yang fokus pada proses capaian target akhir.



Konsistensi pada pelaksanaan sesuai road map yang telah direncanakan.



Konsistensi pada kedisiplinan capaian penyelesaian target antara sesuai jadwal waktu yang direncanakan.



Menyiapkan SDM pelaksana kegiatan sesuai kompetensi teknis sehingga bisa lebih efektif dlm pencapaian target.



Adanya kerjasama dengan institusi dan industri mitra kerjasama, berkoordinasi dan saling mengisi sesuai kompetensi.


III - 70

3) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya Efisiensi penggunaan sumber daya laboratorium dan peralatan : Efisiensi dilakukan pada penggunaan mesin dan peralatan dengan cara memanfaatkan simulasi numerik untuk optimasi. Hal ini dilakukan pada semua kegiatan. Pada program Pesawat Tempur Nasional hal ini dilakukan untuk mendukung pengujian PUNA, pemanfaatan tools dan mesin-mesin perkakas untuk pembuatan atau pemeliharaan sparepart atau komponen PUNA. Selain itu juga untuk menghitung titik berat, kalibrasi, thrust engine dan perhitungan data real time pada saat pengujian PUNA. Efisiensi lainnya yang dilakukan adalah dengan Melaksanakan Kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan tupoksi masing-masing, yaitu dengan melakukan kerja sama terkait dengan desain, manufaktur ataupun pengujian komponen baik secara parsial maupun keseluruhan. 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BPPT telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 6 BUMN Industri Strategis yaitu PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad, PT. LEN dan PT. Dahana dan PT. INTI serta dengan perguruan tinggi ITB.

Selain

itu

BPPT

melakukan

kerjasama

dengan

Kementerian

Pertahanan dan TNI. BPPT juga menjalin kerjasama dengan industri dalam dan luar negeri.

Hal ini sangat menunjang keberlangsungan kegiatan program BPPT sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.


III - 71

Peningkatan Capaian Kinerja Output Menuju Target Akhir Sesuai Dokumen Renstra Program Satpur  

Peningkatan Performance GCS dan kemudahan dalam mobilisasi ke lokasi uji terbang PUNA Perubahan struktur PUNA Wulung dari 3,6 G menjadi 7,6 G.

 PUNA Wulung telah mencapai jangkauan (Long Range Test) sejauh 150 km, ketinggian 10.000 ft (sea level) dengan menggunakan way point/ autonomous system.  PUNA Wulung telah diproduksi oleh PT. DI yang akan digunakan oleh TNI-AU sebagai pendukung skuadron UAV.

Target Akhir:

2011

2012

Uji Terbang Misi PUNA Alap-alap


2013

PUNA Wulung dapat dimanfaatkan untuk Surveillance / pemetaan. Peninjauan Presiden RI SBY pada saat Demo Flight di Halim.

2014

2015

Mendukung Kemandirian Bangsa Dalam Bidang Pesawat Udara Nir Awak / UAV.

3 unit Medium Range Drone disertifikasi IMA dimanfaatkan TNI

III - 72

3. Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya, dengan target 1 propinsi. Tabel 3.12. Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome Sasaran Strategis

Meningkatnya kemandirian bangsa melalui inovasi dan layanan teknologi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya. Target : 1 Penjelasan IKU

1 propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya (Propinsi Riau; untuk bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan) Program / Kegiatan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca;

Layanan Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca (PNBP)


Bukti Pendukung

Berkurangnya berbagai resiko/potensi kerugian akibat bencana asap karhutla di Propinsi Riau.

• Nota Kesepahaman No.:MoU. 33/SU/BNPB/II/2015 (TMC Asap Riau) • Nota Kesepahaman No.:MoU. 118A/SU/BNPB/VI/2015 (TMC Asap P.Sumatera dan Kalimantan) • Piagam Penghargaan dari Gubernur Riau • Dokumen Testimoni dari BNPB • Foto-foto kegiatan dan pemberitaan media

Selain itu, juga terdapat beberapa propinsi terdampak bencana asap karhutla lainnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu di : 1. Sumatera Selatan; 2. Jambi; 3. Kalimantan Barat; 4. Kalimantan Tengah; dan 5. Kalimantan Selatan.

Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) didefinisikan sebagai usaha campur tangan manusia dalam mengelola sumberdaya air di atmosfer untuk menambah curah hujan atau mengurangi intensitas curah hujan pada daerah tertentu untuk meminimalkan bencana alam yang disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca dengan memanfaatkan parameter cuaca. LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 73

Keunggulan teknologi ini terletak pada kemampuan mengelola potensi atmosfer sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat kepada kegiatan usaha, sosial, kesehatan dan lainnya bagi masyarakat yang terpengaruh oleh potensi alami tersebut. Pelaksanaan pelayanan TMC ini merupakan bagian dari salah satu peran lembaga BPPT, yaitu sebagai lembaga pemberi solusi teknologi. Pelayanan jasa TMC yang secara operasional dikerjakan oleh UPT Hujan Buatan BPPT di tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya air untuk kebutuhan PLTA (energi) dan irigasi (pangan) serta untuk mengatasi bencana asap kebakaran hutan dan lahan serta bencana kekeringan sebagai dampak fenomena iklim El Nino kuat yang terjadi pada tahun 2015.

Ancaman kekeringan yang disertai dengan realita lapangan bahwa telah terjadi penurunan jumlah cadangan air pada waduk-waduk PLTA di Indonesia sebagai dampak El Nino kuat, khususnya ketika memasuki musim kemarau, pada prosesnya menjadi dasar bagi instansi terkait berkoordinasi dengan BPPT dalam merencanakan dan melaksanakan penerapan TMC. Dalam konteks demikian, UPT Hujan Buatan BPPT melayani permintaan sejumlah pihak pengelola waduk dari sektor BUMN/swasta untuk mengisi dan menambah cadangan air waduk yang mengalami defisit air. Beberapa kegiatan pelayanan jasa TMC yang telah dilakukan TMC kepada sektor swasta/BUMN di tahun 2015 antara lain: 1) Pelayanan Jasa TMC kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tegah (WKSKT) Sektor Pembangkitan Barito untuk pengisian Waduk PLTA Ir. PM Noor di Kalimantan Selatan, 2) Pelayanan Jasa TMC kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) Sektor Pekanbaru untuk pengisian Waduk PLTA Kota Panjang di Riau dan Waduk PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan 3) Pelayanan Jasa TMC kepada PT VALE untuk pengisian Danau Towuti dan Danau Mahalona di DAS Larona, Sulawesi Selatan.


III - 74

Gambar. Kegiatan Pelayanan Jasa TMC di DAS PLTA Kota Panjang (Riau)

Selain kegiatan pelayanan jasa TMC untuk pengisian waduk yang melayani pengguna jasa dari sektor BUMN/swasta, UPT Hujan Buatan BPPT juga telah memberikan kontribusi kepada sektor Pemerintah dalam hal penanganan darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sebagai dampak fenomena El Nino kuat yang terjadi di tahun 2015. Dampak El Nino yang sudah mulai terasa sejak awal tahun 2015 telah menyebabkan sejumlah daerah mengalami kekeringan dan memicu sejumlah bencana hidrometeorologi. Jenis bencana yang paling massif adalah bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak periode akhir bulan Februari di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan dan terus berlanjut hingga bulan November 2015.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah mengurangi dampak El Nino tahun 2015, UPT Hujan Buatan BPPT secara proaktif telah melakukan pelayanan jasa Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di 6


III - 75

(enam) propinsi di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan untuk tujuan penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan secara kontinyu sejak periode bulan Maret hingga November 2015, sebagaimana terinci dalam Tabel berikut: Tabel 3.13. Daftar kegiatan layanan jasa TMC Penanggulangan bencana kabut asap karhutla tahun 2015 NO.

LOKASI (PROPINSI)

1.

Riau

2. 3. 4. 5. 6.

Sumsel Kalbar Jambi Kalsel Kalteng

WAKTU

PENGGUNA JASA

2 Maret - 30 April 2015; dan 22 Juni - 20 November 2015 8 Juli - 24 November 2015 11 Agustus - 07 November 2015 13 September - 10 November 2015 15 Oktober - 12 November 2015 15 Oktober - 12 November 2015

BNPB, Kementerian LHK, PemProv. Riau, PemProv.SumSel, PemProv. Jambi, PemProv. KalBar, PemProv. KalSel dan PemProv. KalTeng

Upaya TMC untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai salah satu upaya yang paling efektif karena dapat langsung mematikan nyala api sebagai penyebab kemunculan kabut asap. Terlebih untuk kebakaran yang terjadi pada lahan gambut dengan kedalaman tertentu, sangat sulit untuk dipadamkan jika hanya melalui upaya operasi darat. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk dapat memadamkan titik kebakaran pada lahan gambut adalah dengan siraman air hujan yang dapat dimaksimalkan melalui upaya TMC. Selain untuk mengurangi jumlah titik api (hotspot), pelaksanaan TMC juga bertujuan untuk menjaga visibility (jarak pandang) di bandara dan juga menjaga Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk memperbaiki kualitas udara bagi kesehatan masyarakat. Tabel 3.13 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 6 propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya. Capaian kinerja ini melebihi dari target yang telah yang telah ditetapkan, yaitu hanya 1 propinsi, yaitu Riau.

Hal

ini

dikarenakan

walaupun

fokus

utama

kegiatan

Penanggulangan bencana kabut asap karhutla tahun 2015 adalah pada propinsi Riau, namun munculnya fenomena El Nino kuat di tahun 2015 yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan dalam skala luas, sehingga frekuensi permintaan TMC dari sejumlah pihak cukup tinggi.


III - 76

Foto kejadian hujan yang memadamkan sejumlah titik api sumber asap. (Foto diambil dari pesawat, saat melakukan misi penyemaian awan).

Selain penyemaian awan dari udara yang dilakukan oleh pesawat terbang, untuk menjaga visibility (jarak pandang) di sekitar lingkungan Bandara juga dilakukan dari darat menggunakan alat Ground Mist Generator. Ground Mist Generator (GMG) adalah perangkat untuk menghasilkan

partikel

renik

yang

bersifat

higroskopik

untuk

memodifikasikan atmosfer dan awan yang berada di dalamnya. Sistem GMG ini dioperasikan dengan menggunakan bahan semai garam CaCl 2 yang dilarutkan dalam air dengan konsentrasi 0.0067 kg/liter (1 kg/150 liter pelarut air).

Proses modifikasi cuaca dengan GMG terlaksana melalui 2 (dua) mekanisme. Pertama, penguapan partikel renik menyisakan partikel yang terlarut menjadi inti kondensasi awan. Kedua, tetes cairan yang tersebar di atmosfer diharapkan memerangkap asap yang berasal dari hasil kebakaran hutan dan lahan. Kemampuan bahan-bahan semai yang higroskopis dan hidropilik tersebut dalam menipiskan asap akan sangat berbeda dengan air saja tanpa campuran tersebut di atas. Fungsi penambahan salah satu bahan-semai


III - 77

sebagai zat terlarut adalah untuk meningkatkan tegangan permukaan dari cairan/larutan sehingga tidak mudah menguap dan efektif. Selain itu, adanya ion-ion ini yang terlarut juga berperan secara kimia untuk mendestabilkan koloid asap agar lebih mudah berkoagulasi. Semakin tinggi

konsentrasi

zat/bahan

terlarut,

diharapkan

semakin

tinggi

efektivitas dan kinerjanya. Akan tetapi, sebagai bahan semai penipisan yang di gunakan pada system GMG ini, konsentrasi tidak lebih dari 5% untuk GMG sistem Nozle.

Foto alat Ground Mist Generator dengan sistem Nozle

Efektivitas TMC dalam skema mitigasi bencana asap karhutla dapat dijelaskan sebagai berikut:

Teknologi Modifikasi Cuaca merupakan intervensi manusia pada proses pembentukan hujan di dalam awan. Hasil intervensi ini, proses di dalam awan akan menjadi lebih efisien daripada proses berjalan secara alami, yaitu proses tumbukan dan penggabungan antara tetes awan dengan partikel bahan semai yang telah berubah dari padatan menjadi cairan. Intervensi dilakukan dengan menginjeksikan bahan yang disebut bahan semai (seeding agent) ke dalam awan.

Pada lapisan tinggi, uap air pada udara yang lembab mengembun pada inti-kondensasi menjadi tetes awan yang sangat kecil dan kumpulannya terlihat sebagai bentuk awan. Secara alami, inti-kondensasi banyak terdapat di atmosfer. Melalui proses di dalam awan dan didukung oleh entrainment uap air yang terus menerus dari lingkungan di bawah dasar LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 78

awan, maka awan berkembang menjadi besar membentuk awan hujan dan kemudian menghasilkan hujan. Ketika

berlangsung

kebakaran

hutan,

atmosfer

sangat

sedikit

mengandung uap air. Selain itu, terbakarnya biomasa menyebabkan populasi atau jumlah inti-kondensasi di atmosfer meningkat lebih dari 300%. Kondisi ini menimbulkan kompetisi (persaingan) memperebutkan uap air yang saat itu jumlahnya tidak besar. Keadaan ini menyebabkan sangat sulit terbentuk awan. Kalaupun ada awan, awan ini tidak dapat berkembang besar.

Namun demikian kondisi atmosfer selalu berubah. Peluang munculnya awan hujan di dekat atau di atas daerah kebakaran hutan tetap ada, dan ini hanya bisa diketahui melalui pemantauan terus menerus kondisi atmosfer di sekitar daerah target (sasaran). Bila di atas suatu daerah kebakaran atmosfernya berubah menjadi mendukung (favourable) yaitu dengan masuknya masa udara lembab, awan-awan di daerah ini akan tumbuh dan berkembang. Pada kondisi seperti inilah peran TMC sangat efektif, yaitu meningkatkan intensitas hujan, meluaskan daerah hujan dan memperpanjang durasi (lama) hujan. Secara ringkas, efektivitas TMC untuk penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Tidak ada teknologi apapun yang mampu memadamkan kebakaran lahan dan hutan dalam eskalasi yang luas, kecuali oleh siraman hujan. 2) Dalam kondisi asap pekat, asap bukan hanya berbahaya bagi manusia. Asap pekat juga “tidak bersahabat” terhadap proses terjadinya hujan dalam 2 (dua) hal: a)

Asap pekat menghalangi radiasi masuk ke permukaan bumi. Akibatnya suhu permukaan bumi tidak cukup hangat untuk membuat labil profil vertikal temperatur udara. Padahal profil vertikal temperatur udara yang labil inilah yang menjadi media bagi

terbentuknya

awan

akibat

aktivitas

konveksi

atau

pengangkatan masa udara agar terjadi kondensasi. Akhirnya, awan menjadi sulit terbentuk dan tentu saja hujan tidak terjadi. LAKIP BPPT TAHUN 2015

III - 79

b)

Ketika ada awan di suatu wilayah yang asapnya pekat (umumnya awan di sini berasal dari daerah lain yang terbawa angin, dalam istilah meteorologi disebut adveksi), maka asap pekat akan berebut uap air dan butiran awan sehingga awan akan selalu berada dalam fase mula. Awan dalam fase mula ditandai dengan butir-butir awan berukuran kecil. Akibatnya, proses hujan akan sangat sulit terjadi. Sebagai informasi, asap pekat kebakaran lahan dan hutan didominasi oleh partikel sangat kecil berukuran kurang dari 2 mikron sebanyak sekitar 2000 butir/cm3.

TMC atau hujan buatan akan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses hujan karena mampu mengubah awan yang berada pada fase mula memasuki fase dewasa hingga matang. TMC dilakukan dengan menaburkan bahan semai higroskopis berukuran besar (UGN: Ultra Giant Nuclei, 10-50 mikron). Hadirnya bahan semai ini akan meningkatkan efisiensi tumbukan dan penggabungan (collision and coalescence), yang merupakan kunci terjadinya proses hujan pada awan hangat yang sering tumbuh di daerah tropis. Sebagai informasi, awan pada fase mula memiliki efisiensi tumbukan dan pengabungan di bawah 10%. Sementara itu, penyemaian awan mampu meningkatkan efisiensi menjadi sekitar 80%.

Foto-foto Kegiatan TMC Penanggulangan Bencana Asap Karhutla Tahun 2015


III - 80

Testimoni Presiden Joko Widodo atas kontribusi TMC dalam upaya pemadaman asap karhutla, saat beliau mengunjungi Posko Penanganan Bencana Asap di Jambi

Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama : Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya, dengan target 1 (satu) propinsi adalah sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Prosentase Capaian Kinerja

=

Realisasi

x 100%

Target

1 Propinsi =

x 100%

=

100%

1 Propinsi


III - 81

Tabel 3.14 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja IKU 5 Indikator

Target

Realisasi

%

Kinerja

Program/

Mitra

Kegiatan

Jumlah

1

1

100

PPT

propinsi

Teknologi

yang

Modifikasi

menurun

Cuaca

tingkat risiko bencananya

BNPB, BMKG, TNI-AU, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng dan Kalsel, PT Pelita Air Service

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja 

Munculnya fenomena El Nino kuat di tahun 2015 yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan dalam skala luas, sehingga frekuensi permintaan TMC dari sejumlah pihak cukup tinggi.



Profesionalisme UPT Hujan Buatan BPPT dalam menjalankan operasi TMC, sehingga hasil pelaksanaan TMC kerap kali mampu memberikan kepuasan bagi para pengguna jasanya.



Hingga saat ini, UPT Hujan Buatan BPPT merupakan pelaku tunggal operator TMC di Indonesia, tidak/belum ada pesaing (kompetitor) lain yang melayani jasa serupa.



Nilai manfaat hasil TMC yang sudah mulai bisa dipahami oleh sejumlah pengguna jasa (khususnya dari para pengelola waduk PLTA dan irigasi), sehingga mereka mulai menerima konsep TMC dalam skema praktek pengelolaan sumberdaya air yang mereka rencanakan. Dalam hal ini, TMC tidak harus semata-mata hanya perlu dilakukan saat mengalami defisit air, tetapi lebih kepada untuk menjaga ketersediaan air secara optimal agar mampu menghasilkan produksi listrik maupun pasokan air irigasi secara maksimal dan kontinyu.


III - 82

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pengukuran capaian Sasaran Strategis 3 (SS 3) yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target sebagai berikut : 1.

Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional, dengan target 5%

2.

Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna, dengan target 2%.


1. IKU 6 :

Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan

Litkayasa nasional, dengan target 5% Tabel 3.15 Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Mendukung Inovasi dan Layanan Teknologi Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Prosentase Kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa Nasional Target : 5 % Penjelasan Target IKU: Kualitas Pejabat Fungsional Perekayasa dan Teknisi Litkayasa Nasional Meningkat Sebesar 5 % Program/Kegiatan


Bukti Pendukung

 PPT

Pejabat Fungsional Perekayasa dan Laporan

 Diklat Perekayasa

Teknisi Litkayasa Nasional yang

Penyelenggaraan

dan Teknisi

mengikuti diklat memiliki

Diklat Perekayasa dan

Litkayasa

kemampuan bekerja sesuai dengan Teknisi Litkayasa tata kerja kerekayasaan dan kelitkayasaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja SDM perekayasa dan litkayasa nasional


III - 83

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global. Oleh karena itu, menyiapkan SDM yang berkualitas yang memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global menjadi suatu keharusan. Tantangan globalisasi sudah pasti akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional, akan terjadi persaingan antar negara termasuk di dalamnya persaingan kompetensi SDM. Globalisasi regional (ASEAN) menuntut SDM Indonesia harus siap berkompetisi menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Pada saat pemberlakuan AFTA dan MEA, akan terjadi pembebasan arus barang, jasa dan tenaga kerja serta persaingan dalam sektor perdagangan antar Negara ASEAN.

Dalam meghadapi bebasnya arus barang dan jasa serta persaingan tenaga kerja setelah pemberlakuan AFTA dan MEA pada tahun 2015, kompetensi SDM Indonesia dirasakan masih relatif rendah baik di tingkat Internasional maupun ASEAN. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara di dunia. Peringkat tersebut berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (peringkat 18), Malaysia (peringkat 64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114). Selain itu daya saing SDM Indonsia dengan negara-negara

ASEAN lainnya masih

tertinggal.

Untuk

mempengaruhi daya saing (competitiveness) suatu bangsa maka penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) akan sangat menentukan.

Berdasarkan

indeks

daya

saing

global

(Global

Competitiveness Index,GCI) yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (2014), GCI Indonesia berada pada peringkat yang cukup rendah (peringkat 34 dari 144 negara) bahkan lebih rendah dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Penyusunan GCI di atas berdasarkan beberapa parameter, di antaranya adalah institusi, infrastruktur, pendidikan, kepuasan bisnis, kesiapan teknologi, dan inovasi. Disebutkan dalam laporan tersebut, bahwa parameter kesiapan teknologi Indonesia ternyata menempati peringkat yang sangat rendah,


III - 84

yakni pada peringkat 77. Adanya pergeseran paradigma pembangunan nasional yang semula lebih banyak mendasarkan kepada resources based development menuju ke technology based development menuntut penguatan dalam kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk peningkatan daya saing industri dan kemandirian bangsa.

IPTEK, sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam menjadi parameter penting dalam penguatan kompetisi/daya saing industri. Karenanya, pembangunan perekonomian yang berbasis kepada penguatan kompetisi industri

memerlukan

pemberdayaan

ke

tiga

parameter

tersebut.

Pengembangan kegiatan perekayasaan akan berkontribusi langsung dalam mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK bagi kemajuan bangsa dan Negara.

Dalam dunia usaha (swasta) dan sektor industri, Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO) telah merintis program Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) dalam peningkatan keterampilan dan keahlian (kompetensi) SDM skala Internasional berbasis Sain dan Teknologi melalui Small and medium-sized enterprises (SMEs atau UKM). Filosofi dan pendekatan program ini difokuskan pada keyakinan bahwa pengelolaan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan menggunakan metode pelatihan di kelas (classroom training) yang dikombinasikan dengan metode on job training (magang industri) akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan kompetisi yang lebih baik. Secara global, program ILO-SCORE ini telah dilaksanakan pada tahun 2010 di tujuh negara, yaitu Indonesia, India, Cina, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam dan Kolombia.

Secara nasional masalah peningkatan kompetensi SDM telah mendapat perhatian

serius

dari

pemerintah

melalui

implementasi

“Program

Nawacita” khususnya pada program “Indonesia Pintar” (program Nawacita ke-5) dengan menggunakan beberapa indikator keberhasilan program diantaranya

indikator


yang

terkait

dengan

bidang

pendidikan.

III - 85

Pengembangan Kurikulum dan Standar Penilaian Pendidikan Nasional. Disamping program tersebut keseriusan pemerintah untuk peningkatan kompetensi SDM juga terlihat pada program “Peningkatan Produktivitas Daya Saing Internasional” (program Nawacita ke-6) dengan salah satu indikator penting yang terkait dengan pengembangan teknologi yakni jumlah paket teknologi yang terimplementasi (khususnya pada bidang transportasi).

Disamping itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menitikberatkan pada pengembangan karier PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan dari Instansi menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pembinaan PNS.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

menetapkan perubahan yakni : ASN sebagai profesi; Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai; Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja; Pengembangan karier PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan dari Instansi; Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan

yang dibutuhkan jabatan, penilaian atas prestasi kerja,

kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.

Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tupoksi dalam pengkajian dan penerapan teknologi nasional, BPPT berkewajiban untuk membantu kesuksesan Program Nawacita dalam peningkatan kapabilitas kompetensi SDM Indonesia, khususnya kapabilitas kompetensi SDM PNS nasional berbasis teknologi, serta dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Hal ini sejalan dengan amanat nasional yang diemban oleh BPPT sebagai Instansi Pembina Nasional Jabatan Fungsional Perekayasa


III - 86

dan Teknisi Litkayasa, dimana dalam melaksanakan mandat tersebut BPPT telah menugaskan Pusbindiklat sebagai pelaksananya.

Dalam rangka pelaksanaan mandat pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa bagi seluruh PNS secara nasional, Pusbindiklat berkewajiban meningkatkan

dan

pengembangan

kapabilitas

kompetensi

SDM

perekayasa dan teknisi litkayasa nasional yang memiliki kemampuan menghasilkan karya inovasi teknologi yang berdaya saing global, minimal di Tingkat ASEAN.

Pengukuran Kinerja atas salah satu indikator kinerja dalam sasaran strategis BPPT, yaitu Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional, sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 5%, dilakukan dengan cara membandingkan antara Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa Nasional dan Teknisi Litkayasa Nasional yang mengikuti diklat tahun 2015 dibandingkan dengan Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa Nasional dan Teknisi Litkayasa Nasional yang belum mengikuti diklat perekayasa dan diklat litkayasa.

Perhitungan Pencapaian Target 5 % adalah sebagai berikut : A. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa Nasional (Sumber : Database Pusbindiklat) = 2332 orang B. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Nasional (Sumber : Database Pusbindiklat) = 2705 orang C. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa Nasional yang sudah mengikuti diklat sampai tahun 2014 (Sumber : Database Pusbindiklat) = 1293 orang D. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Nasional yang sudah mengikuti diklat sampai tahun 2014 (Sumber : Database Pusbindiklat) = 287 orang E. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa Nasional yang mengikuti diklat 2015 (Sumber : Database Pusbindiklat) = 99 orang


III - 87

F. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Nasional yang mengikuti diklat tahun 2015 (Sumber : Database Pusbindiklat) = 67 orang

Perhitungan pencapaian target indikator kinerja dilakukan dengan rumus :

(E + F) X 100 % (A+B) – (C+D)

(99 + 67)

166

=

= (2.332 + 2.705) – (1.293 + 287)

= 4,8% 3.457

Dari target indikator kinerja yaitu meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional sebanyak 5%, tercapai 4,8%. Pencapaian target indikator kinerja sebesar 4,8% dikarenakan terdapat 7 orang calon peserta diklat yang sudah terdaftar tetapi tidak jadi/tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan diklat tersebut, dari target peserta diklat sebanyak 173 orang, yang mengikuti kegiatan diklat hanya 166 orang, sehingga capaian targetnya hanya 4,8%. Realisasi pelaksanaan diklat perekayasa dan teknisi litkayasa yang dilaksanakan pada tahun 2015, meliputi : 1. Diklat jabatan fungsional perekayasa, dengan peserta perekayasa dan/atau calon perekayasa yang belum mengikuti kegiatan diklat perekayasa, baik perekayasa dan/atau calon perekayasa yang berasal dari BPPT maupun dari Kementerian/Lembaga lainnya. 2. Diklat jabatan fungsional teknisi litkayasa, dengan peserta teknisi litkayasa dan/atau calon teknisi litkayasa yang belum mengikuti kegiatan diklat teknisi litkayasa, baik teknisi litkayasa dan/atau calon teknisi

litkayasa

yang

berasal

dari

BPPT

maupun

dari

Kementerian/Lembaga lainnya. 3. Diklat teknik penulisan karya tulis ilmiah, dengan peserta perekayasa

dan/atau calon perekayasa, baik yang berasal dari BPPT maupun dari Kementerian/Lembaga lainnya.


III - 88

Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional, dengan target 5% adalah sebagai berikut:

1) Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini : Prosentase Capaian Kinerja

Realisasi

=

x 100%

Target Peningkatan 4,8% =

x 100%

=

96%

Peningkatan 5%


Target

Realisasi

%

Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan

5%

4,80%

96

Litkayasa nasional

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis; Realisasi capaian kinerja peningkatan kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional pada tahun 2015 sebesar 96%, atau dengan kata target

peningkatan

prosentase

Intensitas

Pelaksanaan

Diklat

Perekayasa dan Litkayasa sebesar 5%, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretarias Utama Tahun 2015, tidak terpenuhi. Namun demikian, capaian kinerja sebesar 96% masih termasuk dalam kategori baik.

Realisasi kinerja pelaksanaan diklat perekayasa dan teknisi litkayasa pada tahun 2015 sebesar 96%, relatif masih sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis


III - 89

BPPT, yaitu dalam sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung inovasi dan layanan teknologi, dengan Indikator dan target: Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa dengan target 25%; dimana target prosentase peningkatan sebesar 25% pada tahun 2019 tersebut didistribusikan pada setiap tahunnya masing-masing sebesar 5%.

2015

2016

Peningkatan 5%

Peningkatan 5%

2017

2018

2019

Peningkatan 5%

Peningkatan 5%

Peningkatan 5%

Target Akhir : peningkatan prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa sebesar 25% pd th 2019

Gambar. 3.10. Peningkatan Capaian Kinerja Menuju Target Akhir Sesuai Dokumen Renstra

3) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja; 

Adanya Komitmen dan Dukungan yang kuat dari Pimpinan BPPT terhadap pelaksanaan diklat perekayasa dan litkayasa, baik di lingkungan

internal

BPPT

maupun

lingkungan

eksternal

(kementerian/lembaga) 

Dukungan dari seluruh Pimpinan dan Manajemen pihak eksternal (kementerian/lembaga) terhadap pelaksanaan diklat perekayasa dan litkayasa.



Dukungan dari seluruh narasumber/pengajar dalam pelaksanaan diklat perekayasa dan litkayasa.



Sekretaris Utama, yang dalam hal ini diwakili oleh Pusbindiklat, memiliki

SDM

yang

kompeten

dalam

pelaksanaan

diklat,

khususnya diklat perekayasa dan litkayasa.


III - 90



Sekretaris Utama, yang dalam hal ini diwakili oleh Pusbindiklat, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan diklat, khususnya diklat perekayasa dan litkayasa.

4) Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

pencapaian pernyataan kinerja Program/Kegiatan Diklat yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain : 1. Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa 2. Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa 3. Kegiatan Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah


III - 91

2. Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna, dengan target 2%. Tabel 3.17. Sasaran Strategis, IKU, Target, Program/Kegiatan, Capaian Kinerja Outcome

Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Mendukung Inovasi dan Layanan Teknologi

Indikator Kinerja Utam (IKU): Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna Target : 2% Penjelasan Target IKU: Pekerjaan Change Order (CO) dan Deviasi peralatan bisa memberikan klarifikasi biaya, peningkatan produksi, dan nilai tambah sebesar +/- 2% di bidang Engineering, Procurement dan Construction Program/

Capaian Kinerja

Kegiatan

Outcome

BLU

peningkatan produksi, dan nilai tambah sebesar +/2% di bidang Engineering, Procurement dan Construction

Bukti Pendukung

Surat Keterangan Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Pupuk Kalimantan Timur

Pekerjaan Change Order (CO) dan Deviasi terhadap project specification pada Proyek Boiler di PT Pupuk Kalimantan Timur bermula dari kebutuhan suplai power (sumber listrik) kepada kontraktor (selaku pelaksana) untuk menyediakan power suplai untuk boiler tersebut yang tersedia di PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM). Jarak antara PT KDM dan Boiler sekitar 2000 meter. Dalam pelaksanaannya PT KDM membangun substation 33 KV untuk proyek boiler sehingga sumber listrik PT PKT tidak lagi dari PT KDM .


III - 92

BPPT melakukan kajian tekno ekonomi dan evaluasi dari Pekerjaan Change Order (CO) dan Deviasi peralatan terhadap project specification pada Boiler Batubara sehingga didapat kelayakan dari peralatan tersebut dan dari kajian teknis yang dilakukan oleh BPPT menyatakan bahwa pekerjaan CO dan Deviasi peralatan bisa memberikan klarifikasi biaya, peningkatan produksi, dan nilai tambah sebesar +/- 2% di bidang Engineering, Procurement dan Construction sehingga pengurangan perkiraan biaya bisa dihitung.

Kajian tekno ekonomi dan evaluasi dari Pekerjaan Change Order (CO) dan Deviasi

peralatan terhadap project specification

pada Boiler

Batubara yang dikerjakan oleh tim BPPT :

Tahap I

Evaluasi Tekno Ekonomi terhadap Change Order dan Penyimpangan terhadap Project Specification pada Pembangunan Boiler Batubara

Deviasi : BFW Pump, Demin Pump CO : Change of Jetty Position, Electrical Sourse,Slope Protection at South of Boiler Plant, Add.Pipe Line for Tie-in Ammonia Plant, Lab.Design. Tek.Ekonomi : Uk Piping Interconnection

Tahap II


BFW&EBFW Pump, Demin Pump, Cooling Water Pump, Insulation, CEMS,Elevator,HVAC,Slag Cooler,Chemical Injection Pump, Drainage Pump,Transformer, Coal Bunker,Alat Berat Dermaga utk CBU,Safety Valve,Let Down Valve,Deviasi P&ID,EDG,Crusher,Conveyor,Coal Dome Alluminium Cladding, Acses Road,Re Routing Steam Line CO: 2 item, Deviasi: 20 item CO : 9 Item Deviasi : 24 Item

Tahap III



III - 93

Tahap IV


CO : 24 Item

Evaluasi Performance Test Tahap VI

Evaluasi Isolasi Rockwool/Pyrogel

Tahap VII

Analisa Keterlambatan Waktu review terhadap nouvum (data baru) IKPT Evaluasi Tekno Ekonomi terhadap CO dan Penyimpangan terhadap Project Specification Pompa BFW 7 dan Cooling Water

Tahap VIII TAHAP IX

Capaian kinerja BPPT untuk Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna, dengan target 2% adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Prosentase Capaian Kinerja

=

Realisasi

x 100%

Target Peningkatan produktivitas/ =

nilai tambah sebesar 2% Peningkatan produktivitas/

x 100%

=

100%

nilai tambah sebesar 2%


III - 94


Target

Realisasi

Program/

%

Mitra

Kegiatan

Meningkatnya

PT Pupuk

produktivitas/nilai 2%

tambah industri

2%

100%

Kalimantan

BLU

Timur

mitra pengguna

2) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja Faktor Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja : 

Komitmen

dan

dukungan

dari

Pimpinan

BPPT

terhadap

peningkatan produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna; 

Komitmen dan dukungan Pimpinan dan Manajemen Unit Kerja BPPT yang terkait dengan peningkatan produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna;



Komitmen, dukungan dan partisipasi seluruh jajaran Unit Kerja BPPT yang terkait dengan peningkatan produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna;



BPPT

memiliki

SDM

yang

kompeten

dalam

peningkatan

produktivitas/nilai tambah industri mitra pengguna; 

Adanya dukungan dari mitra kerjasama BPPT, khususnya dari PT. Pupuk Kalimantan Timur.


III - 95

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2015, total anggaran yang dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pagun awalnya adalah sebesar Rp. 956.202.704.000,-. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk optimasi penggunaan anggaran secara nasional, kemudian pagu akhir anggaran yang dikelola BPPT menjadi sebesar Rp. 983.080.587.000,-. Dari pagu akhir anggaran tersebut, realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 918.411.364.568,-. Dengan demikian prosentase capaian realisasi anggaran adalah sebesar 93,4%.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah): Pagu Anggaran

Pagu Anggaran

Realisasi

Prosentase

(PK)

(Akhir)

Anggaran

Capaian (%)

956.202.704

983.080.587

918.411.364

93,4%

Perubahan pagu disebabkan oleh revisi-revisi yang dilakukan sepanjang tahun 2015 terkait perubahan pagu terkait efisiensi/pemotongan anggaran, perubahan rincian belanja, pergeseran anggaran antar akun-akun dalam kegiatan, tambahan gaji, technopark, dan perubahan pagu penerimaan/estimasi pendapatan PNBP yang mempengaruhi pagu PNBP secara keseluruhan.


III - 96

BAB IV.PENUTUP 4.1.

Kesimpulan Dari uraian pencapaian kinerja dalam Bab III, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya, sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2015.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. BPPT telah menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode tahun 2015 - 2019 (5 lima) tahun. Dalam Renstra BPPT Tahun 2015 – 2019 tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dan strategi BPPT. Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, Renstra BPPT 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja BPPT (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran BPPT (RKA K/L).

2. Sasaran-sasaran strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2015 berhasil dicapai dengan baik. Dari tujuh indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam ketiga sasaran strategis

BPPT, 6 (enam) indikator Kinerja Utama targetnya

tercapai 100%, dan terdapat 1 indikator Kinerja Utama yang pencapaian targetnya kurang dari 100% (yaitu 96%).


IV - 97

3. Indikator Kinerja Utama yang nilai capaiannya 100% adalah pada : IKU 1

: Berfungsinya Pusat Inovasi di Daerah, target tercapai 100%.

IKU 2

: Jumlah Industri TIK pendukung

e-services (e-gov dan e-

business) yang menggunakan hasil inovasi dan layanan teknologi KTP-el Multiguna, target tercapai 100%. IKU 3

: Peningkatan produksi pangan berbahan lokal, target tercapai 100%.

IKU 4

: Jumlah

inovasi

dan

layanan

teknologi

pertahanan

dan

keamanan Pesawat tanpa awak untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri strategis hankam, target tercapai 100%. IKU 5

: Jumlah propinsi yang menurun tingkat risiko bencananya, target tercapai 100%.

IKU 7

: Meningkatnya

produktivitas/nilai

tambah

industri

mitra

pengguna, target tercapai 100%.

4. Indikator Kinerja Utama yang nilai capaiannya kurang dari 100% adalah pada IKU 6, yaitu Meningkatnya prosentase kualitas SDM Perekayasa dan Litkayasa nasional, dengan target 5%. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja diperoleh hasil bahwa nilai capaian targetnya 96%.

5. Ditinjau dari pelaksanaan anggaran, nilai capaian BPPT sebesar 93,4%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 983.080.587.000,- BPPT dapat merealisasikannya sebesar Rp. 918.411.364.000,-

4.2.

Langkah-Langkah Perbaikan Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk mewujudkan visi dan misi BPPT, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kinerja, BPPT akan menerapkan semua komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan serta Reviu, secara konsisten.


IV - 98

Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPPT akan mempercepat terwujudnya BPPT sebagai instansi yang akuntabel.

2. Laporan Kinerja akan dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, dan Rencana Anggaran, serta akan dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada unit kerja pada masa-masa mendatang; Selain itu, laporan

kinerja

juga

akan

dimanfaatkan

untuk

melakukan

perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja.

3. Akan selalu mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja BPPT.


IV - 99

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Pengarah: Dr. Ir. Unggul Priyanto, M

Recommend Documents