TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI DENGAN PRESIDIUM MUSI RAWAS UTARA, FORUM PERJUANGAN KABUPATEN LUWU TENGAH, DPP BARISAN MERAH PUTIH PAPUA, TIM SEMBILAN WARGA KEBUN SAYUR KAMIS, 14 OKTOBER 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : I Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dengan : Presidium Musi Rawas Utara, Forum Perjuangan Kabupaten Luwu Tengah, DPP Barisan Merah Putih Papua, Tim Sembilan Warga Kebun Sayur Ciracas. Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2010 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Drs. Abdul Gafar Patappe/Anggota Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Drs Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : 1. Audiensi terkait dengan Pembentukan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Ekspose Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tengah terkait dengan Pembentukan Calon Kabupaten Luwu Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Laporan atas jawaban penjelasan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 dan tindak lanjut percepatan Pengangkatan dan Pelantikan Anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat. 4. Audiensi masalah sengkata tanah yang ditempati warga yang diklaim oleh Perum PPD. Kehadiran : 20 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI
HADIR : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Amrun Daulay, MM Ignatius Mulyono Khatibul Umam Wiranu, M.Hum Rusminiati, SH Drs. H. Abdul Gafar Patappe Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin, S.IP.,M.Si Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MH
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Arif Wibowo H. M. Gamari Sutrisno Agus Purnomo, S.IP Dr. AW. Thalib, M.Si Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Dra. Hj. Ida Fauziyah Mestariany Habie, SH Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Presidium Musi Rawas Utara, Forum Perjuangan Kabupaten Luwu Tengah, DPP Barisan Merah Putih Papua, Tim Sembilan Warga Kebun Sayur Ciracas dibuka pukul 14.10 WIB oleh Anggota Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Gafar Patappe/F-PD. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN A. Presidium Musi Rawas Utara, menyampaikan beberapa hal: Pemekaran di Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan bertujuan mempercepat pembangunan daerah, mensejahterakan masyarakat dan memperpendek rentang kendali. Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) saudara Ibrahim menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku daerah induk dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas serius untuk dapat segera mewujudkan terbentuknya kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang sudah mereka ajukan sejak 2007 lalu. Selain memakan waktu yang panjang, proses pemekaran wilayah tersebut juga telah memakan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Proses pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ini terus digodok, bahkan 3 Juni 2010 lalu telah dilaksanakan paripurna pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Dimana sebelumnya telah dilakukan rapat terlebih dahulu pada 1 Juni 2010, kemudian baru dibentuk Badan Musyawarah (Banmus). Dalam proses pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara ini ada 2 (dua) hal penting yang telah diulas oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas, yaitu pertama memparipurnakan kembali serta melengkapi persyaratan terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara, sesuai permintaan Komisi II DPR RI, seperti antara lain menegaskan tapal batas dan kedua menegaskan, secara yuridis formal dan de jure. Terkait hal ini Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas menyatakan mendukung pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tersebut. Alasan pemekaran ini didasari pada luas wilayah Kabupaten Musi Rawas (induk) yang luasnya lebih besar daripada Bengkulu namun hingga detik ini Musi Rawas masih saja Kabupaten. Jarak induk ke calon pemekaran memerlukan waktu 2 jam jarak tempuh. Dengan demikian kehadiran Tim Pembetukan Kabupaten Musi Rawas Utara ini ke Komisi II DPR RI adalah untuk menanyakan kapan hak inisiatif DPR ini disampaikan ke Presiden mengingat tahun 2009 lalu telah disampaikan ke Presiden. Tim Pembetukan Kabupaten Musi Rawas Utara juga menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa di daerah calon pemekaran tersebut terdapat 10 titik sumber minyak dan dari 10 titik tersebut ke 8 (delapan) titiknya sudah di garap oleh Exxon. Terkait hal ini Tim Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara memohon kepada Komisi II DPR RI untuk berkenan berkunjung ke calon daerah pemekeran Kabupaten Musi Rawas Utara dan berkenan segara menindaklanjutinya untuk dimekarkan, mengingat harapan Tim Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara agar masyarakat di wilayah Musi Rawas bisa menjadi lebih sejahtera.
B. Forum Perjuangan Kabupaten Luwu Tengah, menyampaikan beberapa hal: 1. Tim pembentukan Kabupaten Luwu menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, dengan luas wilayah ± 18.000 km2 atau 1/3 luas Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak Ibukota Kabupaten Luwu dengan ibukota Provinsi Sulsel kurang lebih 308 km dan dapat ditempuh melalui jalur darat, laut maupun udara. Jarak Ibu Kota Palopo dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah 364 Km. Sedangkan jarak Ibu Kota Rencana Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah 419 Km. 2. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, Palopo meningkat statusnya menjadi Kota Otonom baru. Sebagai konsekuensi, maka ibukota Kabupaten Luwu berpindah ke Belopa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Jarak Ibukota Kabupaten Luwu Bagian Selatan dengan ibukota Kabupaten Luwu Bagian Utara (Rencanan Pemekaran Kab. Luwu Tengah) ± 111 km dapat ditempuh melalui jalur darat, dan laut. Secara geografis Kabupaten Luwu terletak di pesisir Teluk Bone Provinsi Sulawesi Selatan, pada posisi 2°59 - 3°44 lintang selatan dan 119°98 - 120°25 bujur timur. Luas wilayah 3.004,25 km, panjang garis pantai 139,35 km, Secara administratif terdapat 21 wilayah kecamatan, dimana 11 kecamatan dan 40 kelurahan/desa diantaranya berbatasan langsung dengan pantai. Jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 359.663 jiwa, dimana 219.394 jiwa (61%) bermukim di wilayah pesisir. Kondisi Kabupaten Luwu terdiri dari tiga wilayah yaitu Wilayah Pantai, Wilayah Darat dan Wilayah Pegunungan. 3. Luas wilayah Luwu adalah 3000.25 km2, untuk lahan sawah sebesar 36.576 ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 125.058 ha. Kemudian lahan bukan pertanian sebesar 138.391 ha. Kemudian untuk Administrasi pemerintahan terdapat 21 Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 227. Kemudian mengenai batas wilayah; sebelah utara dengan kabupaten Luwu utara, sebelah timur dengan teluk bone dan sebelah selatan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap, kemudian untuk sebelah barat dengan Kabupaten Tana Toraja. Untuk Kepedudukan jumlah laki-laki 162.101 jiwa dan Perempuan berjumlah 166.079 jiwa, sehingga jumlah total 328.180 jiwa. C. DPP Barisan Merah Putih Papua, menyampaikan beberapa hal: 1. Ketua Barisan Merah Putih (BMP), Ramses Ohee bersama sejumlah anggota Barisan Merah Putih (BMP) yaitu antara lain Yonas Nussy, Hemskey Bonay, Ramses Wally, Wati Kogoya, Frans Ansanay, dan Netty Kallem memprotes pelantikan Anggota DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) yang dilakukan beberapa bulan lalu di Jayapura. Pelantikan tersebut menurut Barisan Merah Putih tidak sejalan dengan perjuangan
Barisan Merah Putih yang sementara memperjuangkan nasib 11 kursi DPRP untuk orang Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). BMP menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa masalah 11 kursi tersebut telah diakui oleh KPU Propinsi Papua. Pengakuan itu terbukti dengan ditundanya pleno penetapan Anggota DPRP, 28 Agustus lalu. 2. Terkait hal ini mereka (BMP) meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terhadap UUD 1945, yaitu perihal keterwakilan 11 kursi orang asli Papua di DPRP, yang selama ini diperebutkan oleh partai politik melalui pemilu legislatif.ke Mahkamah Konstitusi. Mengingat menurut BMP sesuai aturan, 11 kursi keterwakilan orang Papua diangkat langsung tanpa pemilu. 3. Terkait permohonan BMP tersebut, Mahkamah Konstiusi dalam persidangan pada 1 Februari 2010 lalu, mengabulkan judicial review (uji materi) dari BMP tentang penambahan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) selama: Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah inkonstitusional kecuali frasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pasal a quo diartikan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus . 4. Adanya kondisi yang demikian maka Tim Barisan Merah Putih (BMP) menyampaikan kepada Komsi II DPR RI untuk segera menyampaikan dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk segera mencari jalan terbaik dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku (membetuk Perpu atau peraturan hukum yang lain). Mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.116/PUU-VII/2009 tersebut yang mengamanatkan penambahan 11 anggota DPRP selama ada/telah dibentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) mengenai pengisian keanggotaan DPRP dengan cara diangkat sebanyak 11 (sebelas) kursi sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Mengingat pada saat ini Perdasus untuk mengatur teknis implementasi hal tersebut belum dibuat. Delegasi juga memohon kepada Komisi II DPR RI agar menyampaikan kepada pihak pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, untuk bisa menekan Gubernur Papua agar melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu penerbitan Perdasus atau bentuk peraturan perundangan yang lain untuk dijadikan sebagai payung hukum. D. Tim Sembilan Warga Kebun Sayur Ciracas, menyampaikan beberapa hal 1. Sejak Tahun 1982, warga ciracas sudah menempati (menggarap) lahan kosong di kebun Sayur Ciracas. Sebelum digarap masyarakat, tanah tersebut dalam kondisi kosong dan hanya ada semak belukar, oleh warga penggarap tanah tersebut dimanfaatkan untuk perkebunan sayur, dan hasilnya sudah banyak sayur-sayuran yang dijual ke pasar Jakarta dari lahan tersebut.
2. Pada Tahun 1995, pihak Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan mengancam warga agar segara mengosongkan tanah tersebut. Atas tindakan Perum PPD tersebut, pihak warga, melalui kuasanya telah mengadukan masalah ini kepada Komnas HAM, DPRD DKI, dan instansi lain. Namun rekomendasi DPRD DKI dan KOMNAS HAM tidak di indahkan. 3. Warga kebun Sayur meminta Komisi II DPR RI agar memperjuangkan nasib mereka, karena warga Kebun Sayur sudah mengusahakan tanah tersebut hampir tiga puluh tahun, masyarakat hidup dari hasil perkebunan tersebut, sehingga bila sampai tanah masyarakat digusur dari tanah tersebut, maka hal itu sama dengan mematikan kehidupan masyarakat kebun Sayur. 4. Warga kebun Sayur meminta agar Komisi II DPR RI memediasi antara masyarakat dengan pihak Perum PPD. Usul dari masyararakat kebun Sayur adalah membagi tanah secara adil, dari luas lahan sekitar 7,5 Ha, untuk pemukiman penduduk sekitar 1,5 Ha, untuk lahan perkebunan masyarakat 2 Ha, untuk kepentingan umum/sosial 1,5 Ha dan untuk Perum PPD masih ada sisa 2,5 Ha . Hal ini menurut masyarakat sudah ideal dan mengakomodir kepentingan semua pihak III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Presidium Musi Rawas Utara, Forum Perjuangan Kabupaten Luwu Tengah, DPP Barisan Merah Putih Papua, Tim Sembilan Warga Kebun Sayur Ciracas menyampaikan penjelasan dan masukannya serta Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran, ada beberapa catatan sebagai berikut : Presidium Musi Rawas Utara dan Forum Perjuangan Kabupaten Luwu Tengah Komisi II DPR RI mengapresiasi kepada Presidium Musi Rawas Utara dan Forum Perjuangan Kabupaten Luwu Tengah yang telah menyampaikan penjelasan tentang Usulan Pembentukan Calon Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Kabupaten Luwu Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan serta akan menjadi pertimbangan dan masukan yang akan disampaikan pada Pemerintah terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia. Komisi II DPR RI juga menyampaikan dalam proses pembentukan daerah otonom baru selain harus melengkapi persyaratan administrasi dan teknis kewilayahan, juga perlu pemikiran kedepan terkait dengan kondisi geografis, kependudukan dan sumber daya alam (Kemampuan Keuangan dan Potensi Daerah) yang nantinya memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa dalam rangka pembentukan Daerah Otonom Baru perlu sikap kehati-hatian dan selektif yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan (UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007).
DPP Barisan Merah Putih Papua Terkait dengan penjelasan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUUVII/2009 dan tindak lanjut percepatan Pengangkatan dan Pelantikan Anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang mengamanatkan penambahan 11 anggota DPR Papua selama ada/telah dibentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) mengenai pengisian keanggotaan DPRP dengan cara diangkat sebanyak 11 (sebelas) kursi sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001. Komisi II DPR RI akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Tim Sembilan Warga Kebun Sayur Ciracas Terhadap Pengaduan Tim Sembilan Warga Kebun Sayur Ciracas, komisi II DPR RI akan mempelajari kasus ini dan akan menindaklanjuti sesuai dengan fungsinya serta akan meneruskan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Rapat ditutup pukul 16.30 WIB. Jakarta, 14 Oktober 2010 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA, t.t.d.
Drs. ABDUL GAFAR PATAPPE A-549
