TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN KAMIS, 8 MARET 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Dengan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris BNPP Hari/Tanggal : kamis, 8 Maret 2012 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2012. Kehadiran : 32 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 17 orang izin HADIR : Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Abdul Gafar Patappe H. Abdul Wahab Dalimunte, SH H. Darizal Basir Gede Pasek Suardika, SH.,MH Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE. Paula Sinjal, SH, M.Si Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Ir. Markus Nari, M.Si Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Arif Wibowo IZIN : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ignatius Mulyono Nurcahyo Anggorojati Drs. H. Djufri Rusminiati, SH Drs. Ramadhan Pohan, MIS Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM. Ir. Bambang Sutrisno
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Alexander Litaay Zainun Ahmadi H.M Gamari Sutrisno H. Rahman Amin KH. Aus Hidayat Nur H. Yan Herizal, SE Drs. H. Akhmad Muqowam Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dr. AW. Thalib, M.Si Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Rindoko Dahono Wingit, SH.,M.Hum Mestariany Habie, SH Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si
Drs. Soewarno Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA Dra. Eddy Mihati, M.Si Agus Purnomo, S.IP Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Drs. H. Fauzan Syai e Abdul Malik Haramain, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris BNPP dibuka pukul 15.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDIP II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-01/MK.02/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, memperoleh Alokasi Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.17.134.374.518.000.-, 2. Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Unit Eselon I dan 7 Unit Pelaksana Teknis/ UPT) dengan anggaran (termasuk Kantor Daerah) sebesar Rp. 6.685.162.654.000.-, serta didaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.518.814.792.000.-, Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 635.108.921.000.-, dan Urusan Bersama dengan anggaran sebesar Rp. 8.295.288.151.000.3. Pada tahun 2012, terdapat usulan perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri yang meliputi: a. Penambahan anggaran untuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu, yang bersumber dari realokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sebesar Rp.5.000.000.000,-; b. Pengurangan anggaran Hibah Luar Negeri pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri yang masih dalam tahap persiapan, sebesar Rp.18.000.000.000,c. Penambahan anggaran untuk supervisi, pemantauan, pemeliharaan data center kependudukan, dan kebutuhan prioritas mendesak lainnya terkait kegiatan penerapan E-KTP Tahun 2012 yang tidak termasuk dalam kontrak tahun jamak (multiyears) dan belum tersedia pada alokasi anggaran Tahun 2012, sebesar Rp.227.000.000.000,-. 4. Terkait dengan rencana Pemerintah melaksanakan kebijakan penghematan belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan langkah-langkah penghematan belanja berupa pengendalian dan pembatasan kegiatan yang belum menjadi prioritas di Tahun 2012, yakni sebesar Rp.579.298.339.200,- yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp.5.210.453.000,- dan Belanja Barang sebesar Rp.574.087.886.200,-. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.16.769.076.178.800,- dibandingkan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2012 sebesar Rp.17.134.374.518.000,-. 5. Terkait alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012, terdapat 2 (dua) tambahan rencana kegiatan Prioritas Nasional yang belum terakomodir, meliputi:
a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, berupa tambahan BLM untuk 1.661 kecamatan pada kegiatan PNPM-MP Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, sebesar Rp.1.293.000.000.000,- yang diblokir/bintang oleh DPR-RI. Pembintangan tersebut telah diusulkan pencabutannya untuk dilaksanakan/diluncurkan pada Tahun Anggaran 2012 oleh DPR-RI melalui Surat Wakil Ketua DPR-RI/KORPOLKAM Nomor AG/01007/DPRRI/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 kepada Menteri Keuangan dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan usulan pencabutan blokir/bintang melalui mekanisme APBN-P Tahun 2012, kepada Menteri Keuangan dengan Surat Nomor 902/529/SJ tanggal 21 Pebruari 2012, dan kepada Pimpinan DPR-RI melalui Surat Nomor 902/530/SJ tanggal 21 Pebruari 2012. b. Program Penataan Administrasi Kependudukan berupa Pengadaan Blangko KTP Berbasis Chip di 197 Kab/ Kota untuk 64.824.745 Wajib KTP, sebesar Rp.1.045.486.000.000,-. Program tersebut merupakan lanjutan kegiatan penerapan e-KTP Tahun 2011 untuk penyelesaian target 67 juta Wajib KTP di 197 Kabupaten/Kota yang dilanjutkan pada tahun 2012. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan kebutuhan anggaran kegiatan penerapan e-KTP Tahun 2011 yang belum terealisasi melalui APBN-P Tahun 2012, kepada Menteri Keuangan melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4715/SJ tanggal 24 November 2011. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-01/MK.02/2001 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 memperoleh alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2012 sebesar Rp.248.761.032.000,- yang terdiri atas Pagu Mengikat sebesar Rp.14.761.055.000,-; dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp.233.999.977.000,-. 2. Terkait dengan pemotongan Pagu Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2012, anggaran BNPP Tahun 2012 mengalami pemotongan kurang lebih sebesar 20% dari total alokasi anggaran BNPP Tahun 2012 atau sebesar Rp.51.019.339.440,- . Pemotongan anggaran berdampak pada peninjauan kembali rencana kerja dan anggaran BNPP Tahun 2012, serta terjadi perubahan komposisi alokasi anggaran pusat dan daerah. Pemotongan anggaran akan berdampak pula pada pengurangan anggaran untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2012. Hal ini akan mempengaruhi kelanjutan kegiatan fisik di daerah yang telah diawali pada Tahun 2011, untuk itu dilakukan proses pencermatan dan selektif terhadap pengalokasian kegiatan baru dan lokasi baru. 3. BNPP pada tahun 2012 mengusulkan tambahan kegiatan dan anggaran sebagai berikut:
a. Usulan tambahan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp.212.100.000.000,- untuk kegiatan antara lain pembangunan sarana prasarana perbatasan, pembangunan talud penahan gelombang, dermaga, gudang logistik, pembangunan/ renovasi pasar kecamatan, dan peningkatan infrastruktur pemerintahan, serta pengadaan sarana produksi. Usulan tambahan anggaran dimaksud, sudah disampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Nomor 905/831/BNPP Tanggal 26 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI b. BNPP mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perbatasan Tahun 2013 sebesar Rp.500.000.000.000,- agar dapat dikelola melalui BNPP yang akan dialokasikan pada 39 Lokasi Prioritas tahun 2012 Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013 (DAK SPKP). Adapun rencana kegiatannya meliputi: a) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya; b) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan; dan c) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri TA 2012 yang meliputi: a. Penambahan anggaran untuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu sebesar Rp 5.000.000.000,b. Pengurangan anggaran hibah luar negeri sebesar Rp 18.000.000.000,c. Sedangkan usulan penambahan anggaran untuk program e-KTP Tahun 2012 yang tidak termasuk tahun jamak sebesar Rp 227.000.000.000,-, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan rincian dari kegiatan dan pengalokasian anggarannya. d. Terkait kebutuhan anggaran tambahan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 1.045.486.000.000,- untuk pengadaan blanko KTP berbasis chip di 197 Kabupaten/Kota, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan rincian dari kegiatan dan pengalokasian anggarannya
2. Terkait dengan kebijakan penghematan anggaran belanja, Komisi II DPR RI menyetujui penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 579.298.339.200,- dan BNPP sebesar Rp 51.019.339.440,3. Komisi II DPR RI menyetujui terhadap usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh BNPP untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp 212.100.000.000,untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR RI, namun untuk rincian dari kegiatan dan pengalokasian anggarannya Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk merevisinya dengan memperhatikan masukan dari Komisi II DPR RI. 4. Terhadap usulan penambahan anggaran untuk pembangunan kampus IPDN di 3 provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 200.000.000.000,-, Komisi II DPR RI menyetujuinya untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya di Badan Anggaran DPR RI, namun Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan pengalokasian anggarannya. Rapat ditutup Pukul 17.30 WIB. JAKARTA, 8 MARET 2012 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA,
ttd GANJAR PRANOWO A-365
