TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Selasa/21 Mei 2013 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : A. Membahas sistem pemutakhiran data pemilih (Sidalih) untuk Pemilu Tahun 2014. B. Perkembangan terakhir terhadap perbaikan struktur atas data penduduk dan integralisasi sistem kependudukan antara pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota; dan C. Kesenjangan data dan perbedaan kode wilayah dalam hal verifikasi dan potensi pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu: 1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya. 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya 3. Ketua Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya B. 27 dari jumlah 46 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 dibuka pukul 10.25 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si yang kemudian dilanjutkan oleh Wakil ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Anggota KPU beserta jajarannya, dan Ketua Bawaslu beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait pembahasan sistem pemutakhiran data pemilih (Sidalih) untuk Pemilu Tahun 2014, perkembangan terakhir terhadap perbaikan struktur atas data penduduk dan integralisasi sistem kependudukan antara pusat, provinsi sampai dengan
kabupaten/kota, dan Kesenjangan data dan perbedaan kode wilayah dalam hal verifikasi dan potensi pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih 3. Anggota KPU menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Kemajuan Pemutakhiran Data Pemilih 1) KPU telah menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Februari 2013. Jumlah pemilih yang tercakup dalam DP4 sebanyak 190.412.094 orang yang terdiri dari 95.971.913 orang laki-laki dan 94.440.181 perempuan. 2) DP4 yang telah diterima oleh KPU dilaksanakan sinkronisasi antara Tim Teknis KPU dan Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi permasalahan distribusi pemilih dan kode wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil pemekaran di daerah. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013 KPU menerima update DP4 hasil klarifikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, KPU melakukan pencermatan dan penelitian DP4 dengan DPT 3) Tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih sedang berlangsung sampai dengan 9 Juni 2013. Dalam rangka mendukung proses tahapan tersebut, KPU telah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KPU, khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 4) Secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan untuk PPK, PPS dan Pantarlih. B. Pemanfaatan Aplikasi SIDALIH 1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sistem ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses penutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Fungsi utama SIDALIH antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi. 2) SIDALIH membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronsiasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.0 KPU). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat. 3) Permasalahan pemekaran wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah merupakan akar masalah dari adanya perbedaan jumlah Data wilayah dari Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen. Pemerintahan Umum dengan kondisi faktual di daerah. Meskipun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah untuk Kecamatan dan Desa tetapi pada kenyataannya pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa masih terjadi.
C. Perkembangan Data Wilayah dan Permasalahannya 1) Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor: 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Anggta DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, jumlah Badan Penyelenggara PPK sebanyak 6.994 dan PPS sebanyak 81.253, serta Pantarlih sebanyak 549.610. Data dalam Surat Keputusan tersebut khususnya untuk jumlah PPK dan PPS mengacu pada jumlah dan kode data wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen. Pemerintahan Umum. 2) Dalam perkembangan jumlah Desa di daerah, secara faktual khususnya pada beberapa Desa terdapat sejumlah Desa sudah terpisah dari Desa induk ataupun berpindah ke wilayah Kecamatan lain, namun Desa tersebut belum terdaftar. 3) Permasalahan pemekaran wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah merupakan akar masalah dari adanya perbedaan jumlah Data wilayah dari Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen. Pemerintahan Umum dengan kondisi faktual di daerah. Meskipun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah untuk Kecamatan dan Desa tetapi pada kenyataannya pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa masih terjadi. D. Tindak Lanjut yang Diperlukan 1) Terkait dengan permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih, KPU telah menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang diperlukan diantaranya melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Koordinasi KPU, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri dilakukan secara intensif melalui Tim Teknis KPU dan Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri. 2) Dalam rangka memberikan fasilitasi terhadap operator dan petugas pemutakhiran data pemilih, KPU telah membentuk Help Desk yang dapat diakses melalui telepon, SMS, dan e-mail serta menyediakan daftar pertanyaan dan jawaban terhadap permasalahan yang sering terjadi (Frequenly Asked Question).. 4. Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Tujuan Pengawasan Pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) Memaksimalkan keterdaftaran pemilih dalam data/daftar pemilih (DPT); 2) Meminimalkan munculnya pemilih fiktif (ghost voter); 3) Memonitor perkembangan situasi di lapangan; 4) Sarana laporan hasil pengawasan dari daerah; dan 5) Melakukan sosialisasi dan publikasi hasil pengawasan B. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih 1) Strategi Pengawasan Strategi pengawasan merupakan tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh stakeholders di masa depan, antara lain :
a) b) c) d) e)
Penguatan Pengawas Pemilu; Penggunaan Tekhnologi Informasi; Pelibatan Stakeholders; Laporan Hasil Pengawasan Secara Berkala; dan Rekomendasi dan Sosialiasi Hasil Pengawasan.
2) Fokus Pengawasan Fokus pengawasan adalah suatu pusat dari titik konsentrasi dgn menentukan kejelasan atau ketetapan maksimum dari sebuah pelaksanaan pengawasan dgn lebih menekankan pd ketepatan, & mengonsentrasikan seluruh sumber daya yg dimiliki utk mengoptimalkan hasil pengawasan. Fokus pengawasan dlm Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih dipusatkan pada 2 hal yakni: a) Memastikan Kebenaran atau Kualitas Isi (Content) Data atau Daftar Pemilih. Untuk mencapai fokus ini digunakan bantuan IT sehingga mampu mengoptimalkan proses analisis terhadap kualitas data atau daftar pemilih. Data yang akan dianalisis terdiri dari : Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT Tambahan) Daftar Pemilih Khusus (DP Khusus) b) Memastikan ketepatan pelaksanaan prosedur dalam penyelenggaraan Tahapan ini. Dalam kaitan pengawasan prosedur, pengawasan dilaksanakan pd kegiatan-kegiatan sbb: Pencermatan DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir Penyerahan Data Pemilih Kepada KPU Kab/Kota Pemutakhiran Data Pemilih (Coklit) Penyusunan DPS Pengumuman, Masukan / Tanggapan, Verifikasi dan Perbaikan DPS Pengumuman, Masukan / Tanggapan, Verifikasi dan Perbaikan DPSHP Pengumuman dan Rekapitulasi DPT Penyusunan DPT Tambahan dan DP Khusus II. KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu, dan meminta KPU beserta Sekretariat Jenderal KPU untuk senantiasa bersinergi menghadapi dinamisasi data pemilih agar akurasi dan validitasnya dapat menjamin setiap orang yang berhak memilih untuk terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilu 2014. 2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mengkomunikasikan setiap perubahan data penduduk dan kode wilayah berikutnya kepada KPU sampai terselenggaranya Pemilu 2014 yang akan datang.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu dengan menjaga sinergitas temuan dan laporannya kepada KPU sehingga satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dapat terwujud sesuai peraturan perundangundangan. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 13.35 WIB. KETUA RAPAT, Ttd Drs. ABDUL HAKAM NAJA,M.Si A-126
