TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SENIN, 28 FEBRUARI 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Dengan : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia Hari/Tanggal : Senin, 28 Februari 2011 Pukul : 10.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : 1. Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011, Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010 2. Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran : Hadir : 33 orang; Izin : 16 orang HADIR : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Drs. H. Amrun Daulay, MM Vanda Sarundajang Drs. H. Djufri Arif Wibowo Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Aus Hidayat Nur Rusminiati, SH Hermanto, SE.,MM Muslim, SH Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Drs. H. Fauzan Syai e Kasma Bauty, SE.,MM H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Drs. H. Abdul Gafar Patappe Dr. AW. Thalib, M.Si Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Ignatius Mulyono Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Mestariany Habie, SH Nurul Arifin S.IP.,M.Si Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Drs. Akbar Faizal, M.Si Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus IZIN : Ganjar Pranowo Alexander Litaay Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. Almuzzamil Yusuf H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Agus Purnomo, S.IP Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum TB. Soemandjaja.SD Dr. M. Idrus Marham Drs. H. Nu man Abdul Hakim Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si H. M. Izzul Islam Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Dra. Hj. Ida Fauziyah Drs. Soewarno Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
I.
PENDAHULUAN Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia dibuka pukul 10.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/FPD.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI 1. Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010: Dalam aspek penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat 2 (dua) RUU (Administrasi Pemerintahan dan Etika Penyelenggara Negara) yang telah mencapai tahap akhir pembahasan di tingkat pemerintah dan menunggu Surat Presiden untuk diajukan ke DPR RI, Terdapat 5 (lima) RUU lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian RUU tentang SDM Aparatur Negara/Kepegawaian Negara RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (PPAP), RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara dan RUU tentang Badan Layanan Umum. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dalam rangka Penerapan UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diamanatkan untuk disusun 5 (lima) RPP dan 1 (satu) RPerpres, yaitu: RPP tentang Ruang Lingkup pelayanan publik, RPP tentang Pedoman Penyusunan standar pelayanan, RPP tentang Peran serta masyarakat; RPP tentang Sistem Pelayanan Terpadu, RPP tentang Proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat, dan Rancangan Perpres mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi. Sambil menunggu finalisasi RPP tersebut, sejalan dengan substansi RPP telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi guna mendorong unit pelayanan agar segera menetapkan Standar Pelayanan Publik yang melibatkan masyarakat dan stakeholders sesuai dengan karakteristik instansi masing-masing. Dalam rangka mendorong dan memotivasi peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian PAN dan RB melakukan penilaian terhadap Pemerintah daerah dan unit pelayanan publik. Adapun instrumen penilaian yang digunakan berkaitan dengan visi dan/atau misi serta motto pelayanan; Sistem dan Prosedur Pelayanan; Sumber Daya Manusia Pelayanan; dan Sarana dan Prasarana Pelayanan. Mendorong pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Services) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada awal Tahun 2010, unit OSS/PTSP berjumlah 339 OSS (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Sampai akhir 2010, telah tercatat 394 OSS yang terbentuk di provinsi dan kabupaten/kota (15 Provinsi, 292 Kabupaten, dan 87 Kota) yang berarti 71% Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerapkan OSS/PTSP. Terkait dengan Sumber Daya Manusia Aparatur, melakukan Penyusunan PP yang terkait dengan Penyesuaian Gaji PNS, TNI/POLRI, dan Pensiunan (9 PP) Kegiatan ini akan menghasilkan 9 PP tentang penyesuaian gaji bagi PNS, TNI/POLRI, dan Pensiunan. Selain itu Kementerian PAN dan RB secara intensif berperan serta dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut kesejahteraan PNS/TNI/POLRI yang bekerja pada pulau terluar, terpencil dan daerah perbatasan sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 49 Tahun 2010. Terkait dengan Kelembagaan, dilakukan penataan organisasi Kementerian Negara. Sampai saat ini telah selesai dilakukan penataan terhadap 33
Kementerian dan 4 lembaga setingkat Kementerian (Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Nasional dan Sekretariat Kabinet), sedangkan 1 Kementerian yaitu Kemenko Perekonomian masih dalam proses penyelesaian. Kemudian secara berkelanjutan dilakukan penataan organisasi pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Unit Pelaksana Teknis, Organisasi yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Terkait dengan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam rangka mendorong penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sebagai upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2014 sebesar 80% seluruh instansi dengan capaian akuntabilitas kinerjanya baik.. Dari hasil evaluasi tahun 2009-2010 menunjukan bahwa, capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik, adalah sebagai berikut, Kementerian/Lembaga sebesar 63% dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebesar 16% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 44%. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu; perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pada tahun 2010 telah dilakukan 5 Tahapan pelaksanaan Seleksi. Saat ini telah ditetapkan 9 anggota Ombudsman sebagaimana Keputusan Presiden nomor 6/P/2011 dan telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2011. 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011: Dari pagu anggaran Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010 sebesar Rp129.751.091.000,- penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp83.764.235.186,- (67,20%). Adapun penjelasan mengenai realisasi anggaran, sebagai berikut : Beberapa kegiatan Sosialisasi Kebijakan PAN dan Reformasi Birokrasi di daerah mengalami penundaan, karena beberapa daerah bertepatan melakukan Pilkada pada tahun 2010. Beberapa daerah mengusulkan untuk melaksanakan sosialisasi pada tahun 2011. Penghematan belanja perjalanan luar negeri/dalam negeri di prioritaskan pada kegiatan yang sangat urgent, contohnya pada evaluasi kelembagaan perwakilan RI di luar negeri dapat dihemat sampai 60%. Selain itu dilakukan pembatasan pelaksanaan pertemuan/rapat/konsiyering (diprioritaskan di lakukan di kantor). Beberapa rapat pembahasan dalam rangka penyelesaian peraturan perundangundangan (RUU) mengalami penyesuaian; contohnya RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang perlu pendalaman guna menyesuaikan dengan Revisi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi disahkan pada bulan Desember 2010, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis tertunda dan dilaksanakan pada awal tahun 2011. Contohnya: tertundanya Sosialisasi Reformasi Birokrasi berupa Rapat Regional Wilayah Tengah dan Timur. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2011 memperoleh Pagu Definitif sebesar Rp153.900.000.000,-. Rencana Kegiatan Tahun 2011 yakni : Meningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan sosialisasi, asistensi di tingkat pusat dan daerah Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di K/L yang telah melaksanakan proses Reformasi Birokrasi, dan Menyusun pedoman penjaminan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010: Sistem Pengendalian Intern (SPI), Terdapat Persediaan pada Biro Humas Kementerian PAN dan RB. Telah dilakukan penataan pengagendaan seluruh transaksi dan mutasi persediaan majalah pelayanan publik dan saat ini, Sistem pengelolaan persediaan majalah pelayanan publik sedang dalam tahap integrasi dengan sistem informasi manajemen Barang Milik Negara di Biro Umum Penatausahaan dan pelaporan persediaan tidak dilaksanakan secara memadai. Telah disusun Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian PAN dan RB. Pengadaan aset menggunakan anggaran belanja barang (MAK 52) Tahun 2009 belum dikapitalisasi sebagai aset. Telah dilakukan Rekonsiliasi antara 3 (tiga) pihak (BPK-RI, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi). Untuk Tahun Anggaran 2010, sesuai Rekomendasi sudah memperhatikan klasifikasi Mata Anggaran. Pembayaran biaya perjalanan dinas pada Tahun 2009, belum selesai dipertanggungjawabkan. Telah dilakukan : a) Sampai saat ini proses verifikasi masih berjalan dan sebagian sudah selesai. Begitu pula dengan setoran ke Kas Negara sudah dilakukan oleh beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); b) Ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PAN dan RB kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) No: SE/1/S.PAN-RB/2/2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perjalanan Dinas; c) Dilakukan peneguran tertulis dari Sekretaris Kementerian PAN dan RB kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang terkait. Penggunaan Bagian Anggaran 999.06 untuk belanja pegawai tidak sesuai peruntukannya. Telah dilakukan: a) Mengirimkan surat pengajuan untuk memasukan TKPKN (sekarang tunjangan kinerja) ke dalam DIPA Kementerian PAN dan RB Tahun 2011. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Telah dilakukan: a) Dilakukan peneguran tertulis dari Sekretaris Kementerian PAN dan RB kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. PPK telah menarik kembali kelebihan pembayaran kepada Pihak ke-III/Konsultan dan menyetor ke Kas Negara sejumlah Rp. 40.000.000,00 (40 juta). Sisanya akan diangsur dan disetor ke Kas Negara oleh Pihak keIII/Konsultan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1. Terkait pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010, bahwa BKN pada tahun 2010 mendapatkan pagu definitif sebesar Rp. 440.903.469.000,- , selain anggaran sektoral, BKN juga mendapat anggaran BA 999 sebesar Rp. 29.029.850.000,- untuk membiayai kegiatan tunjangan kegiatan pegawai dan Inpassing Pensiun. Maka total anggaran BKN 2010 yakni Rp. 469.933.319.000,- dan hingga desember 2010 terealisasi sebesar Rp.402.954.747.182,- (85,75%), realisasi tersebut dikarenakan belum tercapai laporan realisasi mengenai penyerapan kegiatan yang dibiayai PHLN sebesar Rp. 18.847.164.179,-, namun besaran tersebut belum bisa dilaporkan ke dalam laporan realisasi keuangan karena masih dalam proses pencairan LC di KPPN khusus, jika proses pencairan telah selesai maka realisasi tahun 2010 tercapai Rp. 421.792.911.361,- (89,79%). 2. Rencana kegiatan BKN 2011, mendapat pagu definitif sebesar Rp.474.320.000.000, untuk membiayai 3 (tiga) program RPJM. Akan tetapi anggaran BKN 2011, belum mengakomodir kegiatan verifikasi dan validasi tenaga honorer, namun sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan untuk melakukan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, maka BKN melakukan efisiensi sebesar 10% yang
direncanakan akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan verifikasi dan validasi tenaga honorer tahun 2011 sebesar Rp. 12.037.071.385,-. 3. Mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan BKN tahun 2009 BKN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap temuan yang bersifat administratif telah ditindaklanjuti. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 1. Laporan pelaksanaan APBN 2010, bahwa alokasi pagu anggaran LAN 2010 sebesar Rp. 202.483.955.000 untuk membiayai 13 satuan kerja denga total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 189.109.429.708 (93,39%). Capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 87,12%. 2. Capaian kinerja strategis LAN 2010, yakni Terlaksananya kegiatan pengembangan Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur Negara Baru (lanjutan kegiatan tahun 2008 dan 2009). Terselenggaranya Kongres Internasional ke 28 IIAS-IASIA Bali 2010, 12-17 Juli 2010 di Nusa Dua Bali, yang dibuka oleh Wakil Presiden RI dan ditutup oleh Menteri negara PAN dan RB, yang diikuti 541 peserta (akademisi, praktisi, pemerhati bidang administrasi publik dari 70 negara). Terlaksananya berbagai kegiatan strategis bidang litbang dan kajian tahun 2010, dengan capaian hasil yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan/atau pertimbangan dalam rangka pelaksanaan dan percepatan Reformasi Birokrasi Nasional. Juga di bidang pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur tahun 2010. Rampungnya pembangunan Gedung Kampus Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LAN, Samarinda yang dibangun dari biaya APBN sebesar Rp.45.500.000.000, yang dilaksanakan secara bertahap (multi years) dari tahun 2008 hingga tahun anggaran 2010. Terlaksananya pembangunan Gedung Administrator LAN di Jl.Veteran tahap kedua yang dibangun dengan biaya APBN sebesar Rp.76.544.377.000 yang dilaksanakan secara multi years sejak tahun 2009 hingga 2011. 3. Mengenai pelaksanaan APBN 2011, mendapat alokasi sebesar Rp.244.128.857.000, yang diperuntukkan membiayai 13 satuan kerja. Terhadap alokasi anggaran tersebut, untuk keperluan aspek penyelenggaraan diklat pada dasarnya cukup memadai, namun untuk aspek pembinaan diklat dan pembinaan widyaiswara serta peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sangat tidak memadai. 4. Terkait hasil pemeriksaan/temuan BPK Semester I tahun 2010 atas laporan keuangan LAN 2009, LAN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sejak tahun 2007 hingga 2009. Terhadap temuan yang bersifat administratif, LAN telah menindaklanjutinya. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1. Mengenai pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010, bahwa Pagu Anggaran ANRI tahun 2010 sebesar Rp. 114.037.904.000,- terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 101.262.796.000 dan pagu anggaran PNBP Rp. 9.475.108.000,-, untuk dekonsentrasi Rp.3.300.000.000,-. Hingga 31 Desember 2010, terealisasi sebesar Rp. 101.354.052.740,- dari pagu anggaran sebesar Rp.110.737.904.000 (91,53%). Dan dari anggaran dekonsentrasi terealisasi sebesar Rp.3.220.765.000,- (97,60%). 2. Hambatan dalam penyerapan anggaran yang bersumber dari PNBP, dimana dana yang tercantum dalam DIPA ANRI adalah bersifat perkiraan ke depan, sehingga pencairan dana baru bisa dilakukan jika target penerimaan sudah terealisasi. Rendahnya penerimaan PNBP disebabkan karena tidak terjadi kontrak dengan pihak ketiga seperti perkiraan sebelumnya.
3. Bahwa melalui APBN 2011, ANRI mengajukan tambahan program peningkatan penyelenggaraan kearsipan, mengingat anggaran ANRI 2011 terbatas dan untuk penyelenggaraan kearsipan di daerah belum memadai. 4. Hasil pemeriksaan BPK (Semester I Tahun 2010) atas laporan keuangan ANRI tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun anggaran 2008, dan terhadap beberapa temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan ANRI telah menindaklanjutinya.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendapatkan opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2010. 2. Komisi II DPR RI sependapat dengan Kementerian PAN & RB untuk terus melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) pada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di BKN, Komisi II DPR RI mendukung langkah-langkah BKN untuk menerapkan kegiatan Computer Assisted Test (CAT), Pusat Penilaian Kompetensi PNS, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pelayanan kepegawaian berbasis manajemen mutu dan penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), dan diterapkan diseluruh Indonesia. 4. Komisi II DPR RI meminta agar dilakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang obyektif dan diumumkan secara terbuka sesuai peringkat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Komisi II DPR RI mendukung langkah-langkah LAN untuk memperbaharui Sistem Diklat Aparatur dalam berbagai aspeknya yang sesuai dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dukungan anggaran untuk kebutuhan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. 6. Komisi II DPR RI melalui Kementerian PAN & RB mendesak Pemerintah agar segera mengajukan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, dan bersepakat bahwa kedua RUU tersebut menjadi agenda prioritas dan pembahasannya akan dimulai di Tahun 2011 ini. Komisi II DPR RI juga mendesak agar RUU lainnya segera diselesaikan oleh Pemerintah pada Tahun 2011, yaitu RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, dan RUU tentang Badan Layanan Umum. 7. Komisi II DPR RI melalui Kementerian PAN & RB meminta kepada Pemerintah agar komponen Belanja Gaji untuk PNS di daerah tidak dimasukan dalam bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU), akan tetapi dimasukan dalam APBN sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah untuk membiayai pegawai negeri.
Catatan: Untuk meningkatkan publikasi dan fungsi kehumasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, terkait dengan kepegawaian ataupun sosialisasi kebijakan diharapkan untuk disosialisasilan melalui www.menpan.go.id dan www.bkn.go.id Rapat ditutup pukul 17.25 WIB. JAKARTA, 28 FEBRUARI 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA, ttd
DR. DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA A-533
