TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT PANJA RUU APARATUR SIPIL NEGARA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis, 7 Februari 2013 Waktu : 09.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Laporan Perkembangan dari Pemerintah atas Hasil Rapat Sidang Kabinet terhadap substansi RUU ASN - Pembahasan substansi/cluster RUU ASN Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.,M.SI/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Pemerintah: 1. Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya. 2. Asisten Deputi Kementerian Politik Hukum dan Ham beserta jajarannya. 3. Biro Hukum, Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri 4. Biro Hukum Kementerian Keuangan 5. Badan Kepegawaian Negara 6. Lembaga Administrasi Negara C. 16 Anggota dari 25 Anggota Panja RUU Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Panja RUU Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 dibuka pukul 10.05 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panja RUU Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kementerian PAN & RB, Asisten Deputi Kementerian Politik Hukum dan Ham beserta jajarannya, Biro Hukum dan Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara pada hari ini yakni terkait dengan laporan perkembangan dari pemerintah atas hasil rapat Sidang Kabinet terhadap substansi RUU ASN dan pembahasan substansi/cluster RUU ASN.
3. Sekretaris Kementerian PAN & RB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. Terkait perkembangan pembahasan RUU ASN, Pemerintah telah membentuk Tim perumus Pemerintah untuk membahas RUU ASN yang terdiri dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BKN dan LAN. Wakil Presiden telah menginstruksikan pembahasan dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Pemerintah berpendapat bahwa Tujuan utama RUU ASN, adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Sedangkan Prinsip Dasar RUU ASN, adalah memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone, sehingga pengadaan/rekrutmen benar-benar obyektif dan pola karier bersifat terbuka berdasarkan kompetisi dari calon seluruh instansi. C. Terdapat beberapa catatan terhadap RUU ASN diantaranya yakni : 1) Secara umum, isi RUU ASN mengatur berbagai instrumen manajemen SDM yang menekankan pada pembangunan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi. Untuk itu Aparatur Sipil Negara harus dilengkapi dengan standar pelayanan, kode etik dan kode perilaku, sistem pendidikan dan pelatihan, standar sertifikasi, serta organisasi profesi yang independen; 2) RUU ASN membagi 2 (dua) jenis pegawai yaitu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Oleh tim perumus pemerintah, PTT diusulkan diubah nomenklaturnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). a. PNS merupakan pegawai tetap yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sementara PPPK merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai keperluan instansi; b. PNS menduduki jabatan pemerintahan sementara PPPK melaksanakan tugas pemerintahan, yang artinya PPPK tidak dapat menduduki jabatanjabatan di lingkungan lembaga eksekutif, sekretariat lembaga yudikatif, dan sekretariat lembaga legislatif, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan namun hanya melaksanakan (pelaksana teknis) tugas-tugas yang terkait dengan pemerintahan. c. Yang harus menjadi perhatian seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bahwa PPPK tidaklah sama dengan pegawai honorer yang saat ini menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan, pengangkatan PPPK harus memperhatikan beberapa kriteria utama yaitu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, terbatas pada jangka waktu tertentu dan harus mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB. d. PPPK melaksanakan tugas pemerintah yang spesifik dalam kurun waktu tertentu, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan namun tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS. PPPK yang ingin berpindah status menjadi PNS harus mengundurkan diri sebagai PPPK, dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS, serta tetap mengikuti semua proses rekrutmen dan seleksi seperti masyarakat umum lainnya yang melamar sebagai PNS. Pengaturan lebih lanjut mengenai PPPK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
3) RUU ASN mengatur 3 (tiga) jenis jabatan yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi; a. Jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi mirip dengan jabatan struktural. Jabatan administrasi dapat disetarakan dengan jabatan struktural Eselon III/IV/V, sementara jabatan pimpinan tinggi dapat disetarakan dengan jabatan struktural Eselon I dan II di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; b. Seperti halnya saat ini, diantara jabatan fungsional dan struktural dapat berpindah karier sehingga pola karier ASN dapat terus berkembang; c. Penggunaan istilah Jabatan Pimpinan Tinggi diusulkan oleh tim perumus pemerintah untuk menggantikan istilah Jabatan Eksekutif Senior yang digunakan DPR RI untuk menunjukkan pengertian jabatan yang lebih spesifik dan sesuai tugas fungsinya; d. Jabatan pimpinan tinggi yang merupakan pengelompokkan bagi jabatan struktural Eselon I dan II di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, dimana para pejabatnya dapat dimobilisasi antar instansi secara regional maupun nasional sehingga tercapai pemerataan sumber daya aparatur sipil terbaik pada berbagai wilayah. 4) RUU ASN mengubah pengaturan mengenai pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian) dari Kepala Daerah menjadi Sekda; a. Untuk meniadakan praktek intervensi politik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada PNS terutama di daerah, tim perumus pemerintah mengusulkan agar PPK di daerah dialihkan dari pejabat politik (Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi pejabat karier tertinggi (Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota) sementara di pusat tetap dipegang oleh Menteri, Pimpinan LPNK, dan Sekjen/Sekretaris Lembaga Negara/Lembaga Non Struktural. b. Selain pejabat pembina kepegawaian yang secara teknis berwenang untuk membina ASN, kewenangan tertinggi kebijakan dan pembinaan manajemen ASN berada di tangan Presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan manajemen ASN kepada Menteri PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebagai berikut : Menteri berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; LAN terkait dengan berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; BKN, berkaitan dengan kewenangan Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan kriteria manajemen ASN; KASN berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit;
e. Secara teknis, LAN dan BKN bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri sedangkan KASN bertanggung jawab kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri. Dalam RUU ASN fungsi, tugas dan kewenangan ke-empat lembaga tersebut dibagi secara jelas dan rinci dalam batang tubuh, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi, tugas dan kewenangan diantara lembaga yang membina ASN. Perlu kami sampaikan diluar perumusan kebijakan manajemen ASN, masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki kewenangan melaksanakan manajemen ASN. 5) Pengaturan lebih rinci mengenai pembentukan komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan manajemen SDM Aparatur Sipil Negara yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disebut KASN); a. Lembaga baru yang diamanatkan untuk dibentuk oleh RUU ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disebut KASN, tim perumus pemerintah mengusulkan lembaga ini merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN diharapkan dapat menjadi lembaga yang memonitoring pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN. b. Secara spesifik, KASN diberi tugas untuk menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memonitoring pelaksanaan proses tersebut agar prinsip-prinsip sistem merit betul-betul terlaksana dengan tepat. c. Lembaga KASN dirancang memiliki 7 (tujuh) orang anggota, yang oleh tim perumus pemerintah diusulkan agar keanggotaannya berasal dari wakil pemerintah sebanyak 4 (empat) orang dan unsur akademisi/praktisi sebanyak 3 (tiga) orang. Anggota KASN tersebut dipilih/diseleksi oleh sebuah tim seleksi yang dibentuk dan dipimpin oleh Menteri PAN dan RB, tim seleksi tersebut tentulah terdiri dari para ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN sehingga dapat memilih/menyeleksi anggota KASN dengan tepat. Setelah tim seleksi menyeleksi maka nama-nama calon anggota KASN akan diajukan kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan, dan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada Presiden maka dari masing-masing unsur diajukan calon sebanyak tiga kali jumlah anggota yang harus dipilih. Dengan demikian pemilihan/penyeleksian anggota KASN merupakan hak penuh dari Presiden, bukan seperti pada pemilihan anggota komisi-komisi lainnya. d. KASN memiliki wewenang untuk menyusun prosedur dan kriteria pengisian jabatan pimpinan tinggi namun aturan dasar tetap ditentukan dalam RUU. Prinsip dasar pengisian jabatan pimpinan tinggi yaitu dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS, pada beberapa jabatan pimpinan tinggi yang sangat spesifik serta tidak dapat ditemui PNS yang dapat mendudukinya maka dimungkinkan untuk diisi dari kalangan umum atau non PNS, namun demikian jabatan yang dapat diisi oleh non PNS tersebut harus ditetapkan oleh Presiden.
e. Selanjutnya calon-calon pejabat pimpinan tinggi yang telah terjaring baik melalui penjaringan terbuka ataupun melalui database nasional pegawai yang ada, akan diseleksi berdasarkan penilaian uji kompetensi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pejabat berwenang di masing-masing instansi, tim seleksi terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi yang bersangkutan. Daftar calon pejabat pimpinan tinggi yang terpilih sebanyak 3 (tiga) orang untuk tiap-tiap jabatan, diajukan kepada Pejabat Berwenang Instansi, dan bagi jabatan pimpinan tinggi madya dan utama (atau yang setara eselon I) diajukan kepada Presiden melalui TPA, untuk dipilih dan ditetapkan 6) Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara menjadi sebuah profesi dilakukan pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi, dan pengembangan karier ASN; 7) Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) yang secara eksplisit dimuat dalam batang tubuh RUU, dianggap sebagai sesuatu yang baru karena pada pengaturan sebelumnya diatur dalam PP, pengaturan dalam RUU dimaksudkan agar tidak lagi terjadi diskriminasi pemberlakuan perpanjangan BUP bagi jabatan-jabatan tertentu; a. Dalam RUU ASN ditegaskan bahwa pensiun PNS diberikan dalam rangka perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Pensiun PNS juga mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); b. Dalam RUU ASN diatur bahwa sumber pembiayaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan, hal ini merubah sistem pembayaran pensiun yang selama ini adalah pay as you go menjadi fully funded, namun tentunya pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. c. Tim perumus pemerintah mengusulkan agar BUP bagi bagi jabatan administrasi adalah 56 tahun, BUP bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yaitu 60-70 tahun), BUP bagi eselon II adalah 58 tahun dan BUP bagi eselon I adalah 60 tahun, usulan BUP ini berubah sedikit dari yang diusulkan DPR yaitu BUP jabatan administrasi 58 tahun, BUP Eselon I dan II 60 tahun, mengingat bahwa diperlukan perhitungan beban fiskal apabila BUP diubah secara signifikan. 8) Untuk mendukung pelaksanaan sistem karier terbuka/semi terbuka, maka RUU mengatur mengenai penguatan sistem informasi ASN yang akan dibangun secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah; 9) Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pejabat/pegawai yang menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan calon pegawai ASN atau pengisian calon pimpinan tinggi. 10) RUU ini juga mengatur terbentuknya organisasi ASN yang diberi nama Korps Aparatur Sipil Negara yang dapat dianalogikan sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) saat ini, namun ditingkatkan fungsi dan perannya terhadap profesi ASN. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk menjaga
kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan untuk mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Beberapa fungsi Korps ASN ini adalah untuk: a. membina dan mengembangkan profesi ASN; b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; d. menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudangundangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi ASN akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mengenai sifat organisasi ASN ini memang masih terdapat perbedaan pendapat, apakah bersifat kedinasan atau non kedinasan. 11) Dalam RUU ASN terdapat cukup banyak peraturan atau sistem yang harus diubah atau dibangun untuk menggantikan atau menyempurnakan sistem manajemen SDM yang berlaku saat ini, dengan demikian tim perumus pemerintah mengusulkan agar peraturan pelaksanaan UU dapat ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ditetapkan dan diperkirakan masa 2 (dua) tahun tersebut dianggap cukup memberikan ruang kepada pemerintah untuk menyelesaikan segala sesuatunya II. KESIMPULAN 1. Terkait dengan pembahasan materi cluster/panja berikutnya, disepakati bahwa pelaksanaan Rapat Panja selanjutnya akan diagendakan kembali menunggu hasil rapat Pemerintah dalam sidang kabinet dengan Presiden. 2. Mengupayakan agar pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara dapat diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 11.50 WIB. KETUA RAPAT, ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si A-219 .
