TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Senin/ 22 Oktober 2012 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : A. Membahas Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Workshop “Bedah RUU ASN” tanggal 3 – 4 Oktober 2012. B. Pembentukan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi. Ketua Rapat : Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Pemerintah 1. Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya. 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya. 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya. 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian Hukum dan Ham B. 18 dari jumlah 25 Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Ham pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan workshop “Bedah RUU ASN” tanggal 3 – 4 Oktober 2012 serta pembentukan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi. 3. Sekretaris Menpan RB menyampaikan : A. Terkait dengan Workshop tanggal 3 - 4 Oktober 2012 yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI bekerjasama dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan telah menghasilkan rumusan sebagai berikut :
1) Jabatan Eksekutif Senior a) Memberi kewenangan tugas dan fungsi kepada pejabat karier tertinggi di K/L dan Pemda sebagai pembina pegawai di instansinya, namun perlu ada pengaturan/klausul yang jelas bagi perlindungan pejabat karier tersebut dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dari intervensi pejabat politik. b) Posisi JES harus diselaraskan dengan pola karir dan standar kompetensi jabatan serta memiliki integritas. c) Penggunaan istilah JES agar dipertimbangkan karena perubahan istilah eselon dengan JES sesungguhnya tidak bersifat substansial. d) Perlu dirumuskan posisi jabatan eselon 3 dan 4 (khususnya Camat, Kepala Kantor, Lurah) yang ada pada saat ini dalam jenis jabatan dalam RUU ASN. e) Perlu dirumuskan puncak karier untuk jabatan administrasi serta mekanisme perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan eselon 3 dan 4 atau ke JES. 2) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) a) Perlu dilakukan penserasian fungsi lembaga-lembaga yang berada dalam satu pengkoordinasian Kementerian PAN & RB yaitu Kementerian PAN & RB, BKN, dan LAN agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi KASN. b) Untuk melaksanakan tugasnya, KASN memerlukan perangkat dalam bentuk Pola karir dan Standar Kompetensi Jabatan ASN. Oleh karena itu, prasyarat adanya pola karir dan standar kompetensi jabatan ASN harus ada terlebih dahulu sebelum KASN dibentuk atau diimplementasikan. c) Dipandang perlu untuk menyempurnakan tugas KASN dengan usulan sebagai berikut: d) Memberi masukan kepada Pemerintah tentang kebijakan dan regulasi profesi ASN. e) Mengawasi pelaksanaan manajemen kepegawaian untuk menciptakan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas, dan akuntabel melalui penerapan asas meritokrasi, norma dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN pada instansi K/L dan Pemda dengan mengacu pada K/L yang telah menerapkan meritokrasi. f) Mengevaluasi keandalan sistem pada K/L dan Pemda guna menjamin pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN. g) Memfasilitasi penyempurnaan sistem manajemen SDM di seluruh ASN. h) Menyusun, mempromosikan, mereview dan mengevaluasi praktek dan kebijakan kepegawaian ASN. i) Pengesahan dan penetapan RUU ASN agar dilakukan tidak tergesa-gesa. Perlu dilakukan pembahasan RUU ASN secara lebih menyeluruh dan mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. 3) Organisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) a) Bahwa tetap diperlukan adanya Organisasi Aparatur Sipil Negara sebagai tempat berhimpunnya pegawai ASN. b) Diusulkan dua opsi yaitu: c) Bersifat KEDINASAN dengan alasan: Organisasi ini melaksanakan tugas dan fungsi antara lain pembinaan jiwa Korps dan kode etik pegawai ASN, menjaga nilai-nilai ASN,
memberikan bantuan hukum, dan melakukan pengembangan profesi ASN sebagai perekat NKRI serta mendukung tugas kedinasan. Untuk menjaga dan menjamin netralitas pegawai ASN terhadap intervensi politik dari kepentingan politik praktis. d) Bersifat NON KEDINASAN dengan alasan tugas-tugas kedinasan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. e) Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperjelas posisi organisasi ASN apakah bersifat kedinasan atau non kedinasan terutama dengan mempertimbangkan tugas pokok dan wewenang organisasi ASN. Apakah tugas pokoknya bersifat kedinasan atau non kedinasan. Hal ini akan berpengaruh terhadap sifat dan bentuk organisasi. 4) Kesejahteraan ASN (Gaji, Tunjangan, Pensiun) a) Perwakilan Daerah mengusulkan gaji pegawai negeri harus lebih besar dari tunjangan. Gaji tersebut harus mengakomodir semua kebutuhan dasar PNS. b) Kementerian Keuangan mengusulkan ketentuan mengenai gaji lebih besar daripada tunjangan tidak perlu diatur dalam RUU ASN. Hal ini mengingat dampak fiskal yang sangat besar yang harus ditanggung oleh negara untuk membayar pensiun dan THT. c) Tunjangan harus berbasis kinerja berdasarkan analisis beban kerja dan bersifat individual performance. d) Perwakilan Daerah mengusulkan Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun karena informasinya sudah sampai ke seluruh daerah. e) Perlu dilakukan simulasi (exercise) oleh Pemerintah (Kemenkeu, Kemenpan & RB, dan BKN) terkait dengan penerapan BUP 58 tahun dikaitkan dengan dampak fiskal serta regenerasi PNS. B. Hasil rumusan workshop RUU ASN telah dilaporkan kepada Wakil Presiden tanggal 4 Oktober 2012 dengan arahan sebagai berikut: 1) Agar dilakukan pembahasan setingkat Wamen dan Eselon I untuk menghasilkan rumusan pasal yang lebih mantap dalam pelaksanaannya dan kesatuan pandangan/tanggapan dari pemerintah terhadap RUU ASN paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2012. 2) Dilanjutkan pembahasan tingkat Menteri yaitu Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 3) Melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Wakil Presiden sebelum tanggal 26 Oktober 2012 dan selanjutnya untuk dibahas dalam rapat kabinet. C. Pembahasan setingkat Wamen dan Eselon I dilakukan mulai tanggal 9 s.d 19 Oktober 2012. Adapun Materi yang dibahas meliputi : 1) Mengidentifikasi latar belakang permalasahan dalam penyusunan RUU ASN apakah sudah termuat dalam pasal-pasal (batang tubuh) RUU ASN 2) Mengidentifikasi materi yang masih relevan dalam UU 43/1999 agar tidak terlupakan dalam materi RUU ASN; D. Terkait dengan isu-isu krusial dalam RUU ASN dibahas beberapa point yang meliputi : 1) KASN a) KASN adalah Lembaga Non Struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik untuk menjamin pemberlakuan sistem merit.
b) Mengenai kewenangan : Alt 1 : KASN berkaitan dengan kewenangan pengawasan untuk menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN Alt 2 : KASN berkaitan dengan kewenangan evaluasi dan rekomendasi untuk menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN c) Mengenai fungsi : Alt I : KASN berfungsi mengawasi, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan manejemen profesi ASN Alt 2 : KASN berfungsi melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan manajemen ASN. d) Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut : wakil pemerintah 2 (dua) orang ; akademisi 2 (dua) orang; wakil organisasi ASN 2 (dua) orang; praktisi dari dunia usaha 1 (satu) orang e) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk dan dipimpin oleh Menteri. f) Tim seleksi menyampaikan 2 kali jumlah anggota dari masing-masng unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. 2) JES a) JES agar diubah menjadi Jabatan Pimpinan tinggi yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi. b) Jabatan Pimpinan tinggi dibagi dalam 3 kelompok pimpinan yaitu: Kelompok I (Utama) : Pimpinan tertinggi instansi seperti Kepala LPNK. Kelompok II (Madya) : Pimpinan yang setingkat Es. I : Sekjen/Dirjen/Deputi, Sekda Provinsi. Kelompok III (Pratama) : Pimpinan yang setingkat Es. II : Direktur, Sekda Kab/Kota, Kepala Dinas/Badan Prov/Kab/Kota. 3) BUP a) Arahan Wapres BUP tetap 56 tahun dan diatur dalam PP dan untuk BUP 58 tahun dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas. b) dalam workshop: Diusulkan seluruh eselon III kebawah, BUP 58 tahun dengan alasan menyamakan dengan TNI/polri. Penentuan BUP diatur secara limitatif, tidak ada perpanjangan
4) Manajemen PNS (penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah, pengadaan, penempatan, pengembangan dan pendidikan, penilaian kinerja, pola karier, penggajian, tunjangan, kesejahteraan, penghargaan, disiplin dan sanksi, pemberhentian, pensiun, dan perlindungan). 5) Organisasi ASN a) Alt 1. Bersifat kedinasan, melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen aparatur yaitu: menjaga kode etik membangun jiwa korps menjaga martabat pegawai ASN menjaga netralitas mendorong pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa b) Alt 2. Bersifat Non Kedinasan, melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen aparatur yaitu : menjaga kode etik membangun jiwa korps menjaga martabat pegawai ASN menjaga netralitas mendorong pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa perlindungan hukum terhadap pegawai ASN perlindungan terhadap dugaan pelanggaran sistem merit. mengupayakan usaha-usaha kesejahteraan c) Alt 3. Korps ASN boleh ada, atau tidak ada yang penting ada manfaatnya dalam pembinaan profesi dan dirasakan oleh ASN. Apabila ada, hanya satu/tunggal. Wadah tunggal korps perlu dibentuk dan fungsi serta tugas pokoknya meliputi pembinaan jiwa koprs dalam rangka memperekat NKRI diatur lebih lanjut dalam PP II. KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah melaporkan hasil perkembangan pembahasan RUU ASN kepada Wakil Presiden. 2. Terkait dengan pandangan yang telah diberikan Pemerintah terhadap isu-isu krusial dalam pembahasan RUU ASN, akan dijadikan bahan masukan dalam pembahasan RUU ASN pada masa sidang yang akan datang. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 11.15 WIB. KETUA RAPAT, ttd DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, BcIP, M.Si A-365