TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juni 2012 Waktu : 19.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Monas 2 (Hotel Arya Duta Jakarta) Acara : Pembahasan Penyempurnaan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2013 Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : 27 dari jumlah 50 Anggota Komisi II DPR RI Hadir Mitra : - Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri beserta jajarannya - Kepala Biro Perencanaan Kemendagri beserta jajarannya. I. PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 dibuka pukul 20.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan Pembahasan Penyempurnaan Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2013. 3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan: a. Alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri dalam RAPBN Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp.15.005.734.900.000,- atau terdapat penambahan sebesar Rp.293 Milyar untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. b. Proporsi pembiayaan alokasi belanja Kemendagri Tahun 2013 sebesar Rp.15,005 Trilyun, meliputi alokasi anggaran untuk kegiatan nasional PNPM sebesar 67,23% atau Rp.10,088 Trilyun, sedangkan untuk berbagai kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas KL serta mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat ketentuan perundangan proporsinya sebesar 32,77% atau Rp.4,917 Trilyun. Adapun distribusi rencana alokasi anggaran Kemendagri Tahun 2013 terdistribusi dalam 13 program serta rincian anggaran pada 76 kegiatan.
c. Rencana kegiatan dan alokasi anggaran Tahun 2013 diantaranya : 1) Antisipasi terselesaikannya undang-undang Pada tahun 2013, dalam rangka antisipasi terselesaikannya Rancangan Undang-Undang, akan dialokasikan anggaran pada: a) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, sebesar Rp.2,92 Milyar yang dialokasikan untuk sosialisasi dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU tentang Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. b) Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebesar Rp.3,90 Milyar, untuk sosialisasi dan penyusunan peraturan pelaksanaan Undangundang tentang Desa. c) Ditjen Otonomi Daerah, sebesar Rp.10,90 Milyar, yang terdiri: Sebesar Rp.4,25 Milyar diperuntukkan bagi sosialisasi UU revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan penyelesaian peraturan pelaksanaan/derivatif turunannya; Sebesar Rp.6,15 Milyar diperuntukkan bagi sosialisasi UU tentang Pemilukada, dan penyelesaian peraturan pelaksanaan derivatif turunannya; Sebesar Rp.0,50 Milyar diperuntukkan bagi fasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan dan implementasi UU tentang Keistimewaan Yogyakarta 2) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pendidikan politik di daerah: Dialokasikan Pagu sebesar Rp. 65,9 Milyar pada Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan pokok kegiatan meliputi Pendidikan politik dalam rangka pembangunan (pengembangan) politik; serta peningkatan peran sekaligus kapasitas Ormas, melalui rencana 1.318 kerja sama Ormas, yang 384 kerja sama diantaranya untuk pengembangan politik dalam negeri termasuk di dalamnya 100 kerja sama peningkatan peran politik perempuan. 3) Pembinaan dan pengembangan kawasan dan pertanahan: Dialokasikan Pagu sebesar Rp.32,96 Milyar, meliputi alokasi Pusat sebesar Rp.21,76 Milyar dan alokasi Daerah melalui dekonsentrasi sebesar Rp.11,20 Milyar pada Ditjen Pemerintahan Umum, dengan pokok kegiatan meliputi: a. Fasilitasi penetapan kawasan khusus dan dukungan pengembangannya; b. Penyusunan rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus; c. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah terkait dengan pengembangan kawasan khusus; d. Fasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan; e. Penyusunan rumusan kebijakan bidang tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan, serta Pertanahan dan Kawasan Khusus; dan f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan-urusan yang terkait penyelenggaraan kawasan dan pertanahan di daerah.
4) Pengembangan dan penataaan wilayah administrasi dan perbatasan: Pada Tahun 2013 dialokasikan Pagu sebesar Rp. 132,90 Milyar, meliputi alokasi Pusat sebesar Rp.68,00 Milyar dan alokasi Daerah melalui Dekonsentrasi sebesar Rp. 19,50 Milyar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.45,40 Milyar pada Ditjen Pemerintahan Umum dengan pokok kegiatan meliputi a. Penyusunan regulasi batas daerah; b. Penegasan segmen batas antar daerah; c. Fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait tingkat pusat; d. Verifikasi dan penyelesaian batas daerah; e. Penguatan kelembagaan Sekretariat timnas pembakuan nama rupabumi, tim pelaksana pembakuan nama rupabumi dan kelompok pakar pembakuan nama rupabumi; f. Pembinaan, fasilitasi dan pembekalan teknis toponimi, sosialisasi gazetir pulau Indonesia, serta pembinaan dan fasilitasi pembakuan nama rupabumi di daerah; g. Pertemuan kelompok pakar pembakuan nama rupabumi; h. Pengadaan peta wilayah administrasi pemerintahan; i. Dukungan persidangan Sosek Malindo dan JIM RI – Malaysia, JBC RI – RDTL, JBC RI – PNG; j. Koordinasi penyelesaian permasalahan batas darat RI-Malaysia dan RIRDTL; k. Fasilitasi pembangunan sarpras pemerintahan di wilayah perbatasan melalui dana Tugas Pembantuan; dan l. Fasilitasi sosialisasi hasil perundingan garis batas, sosek, dan penyelesaian garis batas melalui dana dekonsentrasi. 5) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal: Pada Tahun 2013 dialokasikan Pagu sebesar Rp.72,23 Milyar pada Ditjen Otonomi Daerah, dengan pokok kegiatan meliputi: a. Fasilitasi percepatan penerapan SPM di kabupaten/kota melalui dukungan dana dekonsentrasi kepada 33 provinsi sebesar Rp.23,10 Milyar; b. Pembentukan Sekretariat Bersama dalam rangka koordinasi dan monitoring penerapan SPM di daerah, sebesar Rp.5,83 Milyar; c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi fasilitasi pencepatan penerapan SPM sebesar Rp.9,00 Milyar; d. Fasilitasi penyelesaian instrumen teknis penerapan SPM sebesar Rp.27,10 Milyar; e. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi perkembangan penerapan SPM di daerah sebesar Rp.7,20 Milyar. 6) Pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat: Pada Tahun 2013 dialokasikan Pagu sebesar Rp.440,01 Milyar pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan pokok kegiatan meliputi: a. Fasilitasi 33 provinsi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi (termasuk penguatan kelembagaan HIV dan AIDS), sebesar Rp. 6,83 Milyar;
b. Fasilitasi 33 provinsi dan 468 kabupaten/kota dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan posyandu, pendataan posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangun Desa Mandiri Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5,70 Milyar; c. Fasilitasi 33 provinsi dan 50 kabupaten dalam Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13,14 Milyar; d. Fasilitasi 40 kabupaten dalam pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian adat dan budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6,79 Milyar; e. Fasilitasi 40 kabupaten dan 20 provinsi dalam pemberdayaan perempuan melalui penyusunan regulasi, pedoman, standarisasi, Bintek, orientasi dan sosialisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,05 Milyar; dan f. Cakupan PNPM-Generasi pada 3654 desa, 376 kecamatan, 42 kabupaten di 8 provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.404,50 Milyar. 7) Penyelenggaraan otonomi khusus: Pada Tahun 2013 untuk aspek ini dialokasikan Pagu sebesar Rp.10,85 Milyar pada Ditjen Otonomi Daerah, dengan pokok kegiatan meliputi: a. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Aceh sebesar Rp.2,60 Milyar; b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kekhususan DKI Jakarta sebesar Rp.1,50 Milyar; c. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp.4,75 Milyar; d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan keistimewaan Yogyakarta sebesar Rp.1,00 Milyar; e. Fasilitasi koordinasi percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp.1,00 Milyar. II.
KESIMPULAN 1. Terhadap pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 15.005.734.900.000,- Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu yang diusulkan tersebut, namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan/rehab kantor desa dan pasar desa. 2. Terhadap alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan/rehab kantor desa dan pasar desa, Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati hal-hal sebagai berikut : Jumlah anggaran secara keseluruhan yang dialokasikan untuk pembangunan/rehab kantor desa dan pasar desa adalah sebesar minimal Rp 250 milyar, yang berasal dari hasil realokasi anggaran antar program/kegiatan di Kementerian Dalam Negeri.
Komisi II DPR RI menugaskan pada Banggar Komisi II DPR RI untuk mengupayakan penambahan anggaran dari sumber pembiayaan lain pada pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Mekanisme pembiayaannya adalah Tugas Pembantuan (TP) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan data terkait persyaratan dan kriteria pasar desa dan kantor desa selambatlambatnya tanggal 7 Juli 2012. 3. Komisi II DPR RI menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 293.000.000.000,untuk Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai hasil pembahasan Trilateral Meeting Tahun 2012 antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 23.00 WIB. KETUA RAPAT,
GANJAR PRANOWO A-365