TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN SEKRETARIS KABINET DAN KEPALA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4) RABU, 23 FEBRUARI 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan : Sekretaris Kabinet Dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Hari/Tanggal : Rabu, 23 Februari 2011 Pukul : 10.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : 1. Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010; 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011; dan 3. Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran : 41 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 8 orang izin HADIR : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Amrun Daulay, MM H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. H. Djufri Rusminiati, SH Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH Muslim, SH Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Kasma Bouty, SE.,MM Drs. H. Abdul Gafar Patappe Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si IZIN : Ignatius Mulyono Muslim, SH Dr. M. Idrus Marham Drs. Soewarno
Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Alexander Litaay Arif Wibowo H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Vanda Sarundajang Drs. Almuzzamil Yusuf TB. Soemandjaja.SD Aus Hidayat Nur Hermanto, SE.,MM Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Dr. AW. Thalib, M.Si Abdul Malik Haramain, M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Mestariany Habie, SH Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Agus Purnomo, S.IP Drs. H. Nu man Abdul Hakim H. M. Izzul Islam
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kabinet Dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN SEKRETARIAT KABINET Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010 Berkaitan upaya Sekretariat Kabinet untuk memperbaiki kinerja internal, khusus mengenai struktur organisasi telah dilakukan penataan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet. Struktur organisasi tersebut dirumuskan seiring dengan perkembangan dan dinamika, yang sekaligus menyempurnakan prosedur kerja. Penempatan SDM juga nanti akan disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip profesionalisme. Dalam menjalankan peran Cabinet Management sebagai upaya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Salah satu fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet (ditetapkan tanggal 28 Desember 2010), adalah pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Adapun bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi diantaranya keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, workshop/seminar, dan kunjungan pada instansi pemerintah, baik di pusat, di daerah maupun di luar negeri. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, disampaikan kepada Presiden berikut saran atau rekomendasi penyelesaian. Guna meningkatkan pelaksanaan sistem pemerintahan, setiap pengaduan masyarakat yang menyangkut wewenang instansi pemerintah tertentu, diteruskan kepada instansi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian Rancangan Perpres, Rancangan Keppres, Rancangan Inpres selama kurun waktu 2010 dan 2011, sebagai berikut: a. Tahun 2010: 1. Peraturan Presiden sebanyak 88 (delapan puluh delapan) buah; 2. Keputusan Presiden sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah; 3. Instruksi Presiden sebanyak 4 (empat) buah. b. Tahun 2011 (sampai dengan Februari): 1. Peraturan Presiden sebanyak 10 (sepuluh) buah; 2. Keputusan Presiden sebanyak 1 (satu) buah; 3. Instruksi Presiden sebanyak 3 (tiga) buah.
Sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II (Oktober 2009) sampai dengan 21 Februari 2011 telah diselenggarakan sebanyak 137 sidang kabinet (Sidang Kabinet Paripurna, Sidang Kabinet Terbatas, Rapat Terbatas, dan rapat/pertemuan lainnya, seperti Rapat Kerja Pemerintah (Retreat) di daerah, Presidential Lecture, dan rapat konsultasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara). Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 Laporan pertanggungjawaban keuangan APBN Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Kabinet (Setkab) termasuk hasil laporan BPK hingga 31 Desember 2010 sebesar Rp35.964.581.164,- (71,93%) dari pagu anggaran setelah APBN-P Tahun 2010 sebesar Rp 50.000.000.000,Besarnya sisa anggaran disebabkan: Pertama, berasal dari program Penataan Kelembagaan dan Ketata-laksanaan, utamanya dari efisiensi untuk memperoleh harga yang lebih rendah dengan kualitas terjamin melalui pengadaan barang/jasa; Kedua, sisa anggaran berasal dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, merupakan hasil optimalisasi; Ketiga, sisa anggaran berasal dari program Pelayanan Publik atau Birokrasi, utamanya dari penghematan jamuan rapat; penghematan pemakaian listrik, air, telepon, dan AC; penghematan penggunaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011 Rencana pelaksanaan APBN Tahun 2011 Sekretariat Kabinet Tahun 2011 sebesar Rp97.062.359.000,Sekretariat Kabinet melakukan penghematan sebesar Rp9.706.236.000,- (10%). Pagu Definitif Sekretariat Kabinet setelah penghematan sebesar Rp 87.356.123.000,- Pagu anggaran tersebut dituangkan pada 2 (dua) program, yaitu: Pertama, Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan Kedua, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Lain-Lain : Keberadaan unit-unit kerja di lingkungan Presiden, dalam hal ini Dewan Pertimbangan Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta Satgas Mafia Hukum, pembentukannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Kedudukan unit-unit kerja tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Khusus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada Presiden melalui UKP4. Dengan sifat kedudukan dan tanggung jawab tersebut maka hasil pelaksanaan tugas masing-masing unit-unit kerja dimaksud disampaikan kepada Presiden (tidak kepada Sekretaris Kabinet). Sekretaris Kabinet tidak dalam kompetensi dan kapasitas menjawab pertanyaan mengenai progress kerja unit-unit kerja yang bersangkutan. Berkaitan dengan Staf Khusus Presiden, yang substansinya mengatur antara lain: a. Staf Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden; b. Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya; c. Staf Khusus Presiden terdiri: Sekretaris Pribadi Presiden; Juru Bicara Presiden; Bidang Hubungan Internasional; Bidang Informasi/Public Relation; Bidang Komunikasi Politik; Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Bidang Komunikasi Sosial; Bidang Pangan dan Energi; Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; Bidang Perubahan
d. e. f. g. h. i. j. k.
Iklim; Bidang Publikasi dan Dokumentasi; dan Bidang Bantuan Sosial dan Bencana. Staf Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet mengatur tata kerja Staf Khusus Presiden. Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hak keuangan dan fasilitas lain bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggitingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon Ia. Masa bhakti Staf Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan. Dalam hal berhenti atau berakhir masa bhaktinya, Staf Khusus Presiden tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon. Staf Khusus Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaaan tugas Staf Khusus Presiden dibebankan pada APBN cq. Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet.
UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4) Pemantauan dan pengendalian oleh UKP4 didasarkan pada sinkronisasi dan konsistensi rencana aksi nasional yang diturunkan dari Prioritas Nasional 2010-2014 yang mencakup 11 prioritas ditambah 3 prioritas lainnya (11 PN + 3), yakni: (1) Reformasi birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; (12) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Lainnya; (13) Bidang Perekonomian Lainnya; dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat Lainnya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 memuat 70 Program, 165 Rencana Aksi, 269 Sub Rencana Aksi, dan mencakup 45 Kementerian/Lembaga. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan memuat 43 Program, 90 Rencana Aksi, dan 120 Sub Rencana Aksi yang mencakup 24 Kementerian/Lembaga. UKP4 dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 (Tugas, Fungsi serta Kewenangan) bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran nasional dengan penyelesaian penuh. Fungsi UKP4 adalah: a. mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan program pembangunan; b. menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program pemerintah, pemantauan kemajuan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program c. menampung saran dan keluhan masyarakat, melakukan pemantauan dan analisis atas kelambatan pelaksanaan program pemerintah serta membantu untuk mengatasinya d. membantu Presiden dalam pengendalian 15 Program Prioritas Unggulan.
Realisasi Program Kerja yang telah dilakukan UKP4 Tahun 2010, dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi-konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, kelancaran, dan percepatan program pembangunan tidak ada yang secara prinsip harus diperbaiki tetapi masih ada yang perlu disempurnakan, diantaranya penyempurnaan mekanisme pemilihan rencana aksi dan tata cara pengendalian program pemerintah dengan mengikutsertkan Kementerian/ Lembaga melalui mutu keluaran rencana aksi dapat ditingkatkan. Keberadaan dan kinerja satuan tugas pemberantasan mafia hukum (Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009) dalam rangka mempercepat pemberantasan mafia hukum. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bertugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar upaya pemberantasan mafia hukum berjalan efektif, melakukan kajian tentang mafia hukum dalam hal modus operandi, akar masalah, dan strategi penanggulangannya. Dalam menyusun rencana aksi pencegahan mafia hukum satuan tugas bekerja sama serta memfasilitasi lembaga penegak hukum dan pengadilan.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI mendesak kepada Seketariat Kabinet untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Managemen Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010. 2. Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Sekretaris Kabinet lebih mengintensifkan komunikasi dengan mitra kerja termasuk dengan media. 3. Terkait dengan tugas, fungsi serta kewenangan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009, Komisi II DPR RI meminta kepada UKP4 untuk lebih mengefektifkan pemantauan terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pembangunan di wilayah perbatasan, pelaksanaan reformasi birokrasi, masalah pertanahan, dan pemberantasan korupsi baik ditingkat pusat sampai daerah. Catatan: Terhadap semua pertanyaan anggota Komisi II DPR RI yang belum terjawab akan dijawab dan disampaikan secara tertulis. Rapat ditutup pukul 15.15 WIB. JAKARTA, 23 FEBRUARI 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA, ttd
H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH A-178
